PENERBITAN Sertifikat Uji Kompetensi

PENU

UTUP



SIMPULAN JAWABAN KUISIONER

INFORMAN

CAPAIAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Tahapan x Tahapan Pelaksanaan
Penyusunan
Kebutuhan dan (1) Kegiatan pengembangan
Rencana kompetensi lebih
didominasi oleh Pendidikan
(1) Dokumen dan pelatihan klasikal, yang
perencanaan 5 kuantitasnya sangat
tahunan; tergantung besaran alokasi
APBD Kab. Karawang.
(2) Validasi Pejabat
Pembina Kepegawaian (2) Sejak tahun 2021 sudah
terhadap dokumen mulai menjajagi
kebutuhan dan pengembangan kompetensi
rencana pegawai melalui metode
pengembangan non klasikal, yaitu ;
kompetensi; a) Magang kerja di Bank
BJB Cabang Karawang
(3) Pengesahan rencana (kompetensi pelayanan
pengembangan publik);
kompetensi oleh PPK b) Coaching clinic terhadap
pegawai yang
mempunyai kesenjangan
kinerja dan
pendampingan beberapa
alumni Latsar CPNS
tahun 2019 yang
berpredikat terbaik di
angkatannya.

Tahapan Pelaksanaan x

(3) Kepatuhan pengisian asesmen Tahapan Evaluasi“
mandiri dan ditindaklanjuti dengan
metode dialog atasan bawahan, Dokumen evaluasi
masih belum baik. Sehingga pengembangan
akurasi dari data kesenjangan kompetensi yang
kompetensi dapat dilakukan oleh Pejabat
dipertanggungjawabkan. Yang Berwenang dan
disahkan oleh Pejabat
(4) Pemenuhan hak pegawai atas Pembina Kepegawaian”.
pengembangan kompetensi
minimal 20 JP (jam pelajaran)
setiap tahunnya, belum optimal
dilaksanakan, karena semuanya
bertumpu terhadap besaran
alokasi pembiayaan dalam APBD
Kab. Karawang (budgeter
oriented).

(5) Pengembangan kompetensi
pegawai melalui kebijakan menulis
di media kumpran perlu diperluas
tidak hanya untuk pegawai di
lingkungan BKPSDM Kab.
Karawang tetapi mencakup
seluruh pegawai di lingkungan
Pamerintah Kabupaten Karawang.

(6) Metode apresiasi terhadap
pegawai yang berprestasi dengan
manjadikan sebagai nara sumber
dalam podcast, perlu terus
dilanjutkan dan dikembangkan.

REKOME

TAHAPAN PENGEMBA

Tahapan Penyusunan Kebutuhan dan Tahapan Pelaksan
Rencana Pengembangan Kompetensi,

Penyelesaian dokumen perencanaan 5 Mengoptimalkan potensi yang sudah dim
tahunan; dokumen validasi PPK terhadap Asesor Kompetensi Pemerintahan; (b) 5 (
dokumen kebutuhan; dan rencana kualifikasi Coach;
pengembangan kompetensi, dilakukan Mengoptimalkan alokasi dana yang dian
secara integratif antara Bidang pengembangan kompetensi pegawai, me
Pendidikan dan Pelatihan dengan coaching dan mentoring, karena tidak m
Bidang Pengembangan Pegawai (atau Mengoptimalkan fungsi dari Klinik Konse
pilih salah satunya); operasional prosedur dan ketentuan lain
Mengisi 9 (sembilan) formasi jabatan membantu kegiatan pengolahan dan pel
Asesor yang telah ada, untuk Sebanyak mungkin membuat jejaring ker
menyelesaikan akurasi pengukuran BUMD/BUMN, dimaksudkan untuk mend
kesenjangan kompetensi yang selama ini kompetensi pegawainya dengan mengop
dilakukan melalui metode dialog atasan pertukaran tenaga pelatih;
bawahan;
Pemahaman pentingnya pengembangan Pengembangan kompetensi pegawai yan
kompetensi pegawai perlu ditekankan sebagai sebuah kebijakan umum pengem
pada leveling jabatan (atasan langsung), Karawang, yang diintegrasikan dengan p
melalui political will PPK atau PYB di
bidang kepegawaian, dan atau Kepala Perlu kebijakan yang membedakan PNS
BKPSDM. sebagai sebuah penghargaan (dapat me
manusia menurut Abraham Maslow)

ENDASI

ANGAN KOMPETENSI

naan Pengembangan Kompetensi. Tahapan Evaluasi
Pengembangan
miliki oleh BKPSDM Kab. Karawang; (a) 3 (tiga) orang
(lima) orang Widyaiswara yang sudah mempunyai Kompetensi
nggarkan dalam APBD Kab. Karawang, untuk
elalui jalur pelatihan non klasikal, khususnya metode Untuk menyelesaikan
memerlukan pembiayaan untuk kegiatannya; pembuatan
eling Pegawai dan Coachnya, dengan membuat standar “Dokumen evaluasi
nnya, sehingga bisa menjadi sebuah unit yang dapat pengembangan
laksanaan pengembangan kompetensi non klasikal; kompetensi yang
rja dengan Lembaga Non Pemerintah dan atau dilakukan oleh
dapatkan nuansa yang berbeda dalam pengembangan Pejabat Yang
ptimalkan metode pertukaran pegawai, magang kerja, dan Berwenang dan
ng dilakukan oleh OPD, perlu distandarisasi lebih lanjut disahkan oleh
mbangan kompetensi pegawai Pemerintah Kabupaten Pejabat Pembina
pemenuhan kewajiban minimal 20 JP/Tahun/Pegawai; Kepegawaian”,
S yang telah mengikuti pengembangan kompetensi, dilakukan secara
enggunakan pendekatan teori tingkatan kebutuhan integratif antara
Bidang Pendidikan
dan Pelatihan dengan
Bidang
Pengembangan
Pegawai (atau pilih
salah satunya).

BUKU JOUR

• Berny Gomulya. 2019. Coaching • Upaya Pengembanga
Practices. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Pegawai Pada Badan
Utama. Politik, dan Perlindun
Semarang (Sri Haryat
• DeSimone,Werner,Harris (2003), Mason
Human resource development: South • Pengembangan komp
Western Pendidikan Kabupate
Papua (Titus Sani Joy
• Haryati, Sri Yayat, 2008. Manajemen Ogotan, 2017).
sumber daya manusia. Bandung: Erlangga
• Reformasi Kebijakan P
• Hasibuan , S. P. Melayu, 2007. Manajemen Kompetensi PNS Pasc
Sumber Daya Manusia. Jakarta: Edisi Revisi Undang Nomor 5 Tah
Bumi Aksara. (Muhammad Syafiq, R
Toofiq Dwi Nugroho,
• Notoatmodjo, Soekidjo, 2003,
Pengembangan Sumber Daya Manusia, • Urgensi Program Pen
Jakarta: PT. Rineka Cipta. Kompetensi SDM Sec
Berkesinambungan D
• Siagian, Sondang P, 2003. Manajemen Pemerintah (Raden Yu
Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Setiadiputra, 2017).
Aksara
• Pengaruh Motivasi, L
• Simamora, Henry, 1997. Manajemen Kompetensi, Dan Kom
Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Kepuasan Kerja Dan K
Ilmu Lingkungan Kantor D
Provinsi Bali (Anak Ag
• Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Dhermawan; I Gde Ad
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Wayan Mudiartha, 20
Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama
• Smith, K. Smith, 2000
• Wibowo (2007) Wibowo, 2007. Melalui http://www.in
Manajemen Kinerja. Cetakan Pertama. capital, [26/05/2014
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

RNAL REGULASI

an Kompetensi • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
n Kesatuan Bangsa, tentang Aparatur Sipil Negara
ngan Masyarakat Kota
ti, 2010) • Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
petensi ASN di Dinas 2017 tentang Manajemen PNS
en Intan Jaya Provinsi
yce J. Rares Martha • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pengembangan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
ca Lahirnya Undang- tentang Manajemen PNS
hun 2014
Reagant Dwi Putra, • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2018) 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
ngembangan Penyusunan APBD 2021
cara
Di Lingkungan Instansi • Peraturan Menteri Pendayagunaan
udhy Pradityo Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Lingkungan Kerja, Kompetensi Jabatan ASN
mpensasi Terhadap
Kinerja Pegawai Di • Keputusan Menteri Pemberdayaan
Dinas Pekerjaan Umum Aparatur Negara, Nomor 63 Tahun 2004
gung Ngurah Bagus
dnyana Sudibya; I • Peraturan Lembaga Administrasi Negara
012) Nomor 10 Tahun 2018 tentang
0. ―Social Capital‖, Pengembangan Kompetensi PNS
nfed.org/biblio/social
4] • Keputusan Kepala BKPSDM Kab.
Karawang, Nomor
800/I959/BKPSDM/2020 tentang
Pembentukan Klinik Konseling Pegawai
(KKP)





LEMBAR VERIFIKASI

Hasil Seminar KTI



DAFTAR HADIR

SEMINAR KTI

Kmais, 03 Juni 2021





DOKUMEN FOTO

SEMINAR KTI

Kmais, 03 Juni 2021





MASUKAN DARI PESERTA

SEMINAR KTI

Kamis, 03 Juni 2021





LEMBARAN PENILAIAN

Seminar Karya Tulis Ilmiah

“Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang”
An. ABDILAH MAWARDI NUR