LAP PKP : PENINGKATAN PELAYANAN PERSONEL MELALUI PEMBANGUNAN SIGABKIN PADA BAGPAM ROUM SETJEN KEMHAN

20. Tindaklanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan Menetapkan Target
Capaian Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Perencanaan keberlanjutan aksi perubahan Optimalisasi Pelayanan
Informasi Pelayanan Informasi Gaji Berkala dan Tunkin melalui SIGABKIN
Biro Umum Setjen Kemhan diharapkan dapat terus berkembang dan
berlanjut mengikuti perkembangan yang ada, dimana kesempurnaan
SIGABKIN dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan di TU
Biro Bag Pam Roum dalam pelayanan personel Biro Umum, seiring
dengan perjalanan waktu aplikasi ini akan dapat terlihat detail-detail apa
yang masih dibutuhkan baik untuk jangka menengah maupun jangka
panjang. Diharapkan keberlanjutan penggunaan aplikasi ini dapat
digunakan tidak hanya dilingkup Bag Pam Roum tapi berlanjut ketingkat
yang lebih luas, dalam hal ini Bag Bekhar, Bag Rumga dan Bag Konbang
Roum Setjen di jangka menengah bahkan ke Satker Setjen Kemhan di
jangka panjang.
Keberlangsungan pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan tidak
terlepas dari dukungan anggaran. Jangka pendek mendapatkan dukungan
anggaran dari Mentor, Beliau menjabat Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan, jangka menengah Action Leader dengan dukungan dari
sponsor (Karoum Setjen Kemhan) dan Kabag-Kabag di Biro Umum Setjen
Kemhan yang akan memasukkan kegiatan pembangunan SIGABKIN ke
dalam program kerja Biro Umum Setjen Kemhan TA. 2023 dengan
mengajukan revisi anggaran. Pengajuan revisi anggaran dilakukan karena
Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) TA. 2023 sudah berjalan, oleh
karenanya Action Leader sudah mengkomunikasikan dan selanjutnya
mengkoordinasikan pengajuan revisi anggaran melalui Kasubbag TU Biro
Bag Pam Roum Setjen Kemhan kepada Bagian Proglap Biro Umum Setjen
Kemhan untuk selanjutnya diajukan sebagai usuan revisi anggaran ke Biro
Perencanaan Setjen Kemhan dan Ditjen Renhan Kemhan untuk melakukan
penelaahan. Selanjutnya di jangka panjang Action Leader akan terus

88

berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait dengan anggaran sehingga
pembangunan aplikasi ini akan terus berlanjut.

Dalam rangka keberlanjutan sistem informasi gaji berkala dan tunkin
(SIGABKIN) berbasis web base pada TU Biro Bag Pam Roum Setjen
Kemhan, Action Leader telah mendapatkan Surat Karoum Setjen Kemhan
yang di tandatangani oleh bapak Karoum Setjen Kemhan. Dalam surat
Karoum Setjen Kemhan tersebut di beritahukan bahwa dalam informasi
kenaikan gaji berkala dan tunkin lingkungan Biro Umum Setjen Kemhan
dapat menggunakan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN)
guna memudahkan penatausahaan kenaikan gaji berkala dan tunkin di
Biro Umum Setjen Kemhan menjadi cepat, efektif dan efisien pegawai
khususnya Biro Umum Setjen Kemhan. Dengan Surat Edaran (SE) ini
diharapkan seluruh satker di jajaran Biro Umum Setjen Kemhan khususnya
Bag Pam Roum Setjen Kemhan dapat menggunakan sistem informasi
yang dimaksud, Surat Edaran (SE) terlampir pada Lampiran 5.

Keberlanjutan ini juga di dukung oleh adanya penanda-tanganan lembar
komitmen pimpinan, dimana dalam komitmen tersebut tertulis komitmen
pimpinan untuk keberlanjutan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin
berbasis Web base untuk diterapkan digunakan di lingkungan pada Biro
Umum Setjen Kemhan, komitmen tersebut di tandatangani oleh Karoum
Setjen Kemhan, Kabag Pam Roum Setjen Kemhan, Kabag Bekhar Roum
Setjen Kemhan, Kabag Konbang dan BMN Roum Setjen Kemhan, Kabag
Rumga Setjen Kemhan dan Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen
Kemhan lembar komitmen terlampir pada Lampiran 6.

Lembar komitmen yang di tandatangani di atas, mendukung rencana
jangka menengah Action Leader dalam membuat sistem informasi gaji
berkala dan tunkin (SIGABKIN) berbasis web base pada TU Biro Bag Pam
Roum Setjen Kemhan, di mana pada tahapan jangka menengah, Action
Leader akan melakukan pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur,
infromasi tunkin dan notifikasi pada what’sUpp (wa) pegawai melalui media

89

alat komunikasi (HP) terhadap sistem yang sudah di bangun. Lembar
komitmen juga di berikan kepada Kasubbag Komlek Bag Rumga Roum
Setjen Kemhan dalam menyediakan jaringan dan teknologi dan bekerja
sama dengan Action Leader dan juga Subbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan dalam usaha keberlanjutan dan juga pengembangan
Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) lembar komitmen
terlampir pada Lampiran 6.

Keberlanjutan ini juga di perkuat oleh dukungan dari Karoum Setjen
Kemhan setelah Action Leader melaksanakan Sosisalisasi SIGABKIN yang
telah di buat, di mana dalam pernyataannya beliau mengatakan bahwa
menerima SIGABKIN dan akan mendukung untuk dikembangkan di Biro
Umum Setjen Kemhan dan bahkan di lingkungan seluruh jajaran Satker
Kemhan. Adanya komitmen untuk jaringan dan web base, serta dukungan
dari Karoum Setjen Kemhan, akan memudahkan langkah Action Leader
dalam melaksanakan tahapan jangka menengah dan panjang sesuai
dengan perencanaan yang telah di buat. Adapun kegiatan yang akan di
lakukan dalam milestone atau tahapan jangka menengah pada bulan
Januari s.d. Juni 2023 adalah melaksanakan perbaikan dengan
pengembangan sistem informasi ini sesuai masukan dan saran dari
pimpinan. Aksi dukungan dari Karoum Setjen Kemhan terlampir pada
Lampiran 7.

Dalam tahapan jangka panjang, Action Leader akan melakukan kegiatan
tersebut antara lain:
1. Integrasi sistem informasi (SIGABKIN) dan dapat diakses oleh

seluruh pegawai Biro Umum Setjen Kemhan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi SIGABKIN berbasis Web base

pada Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan yang juga
dilakukan oleh Mentor (Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Stjen
Kemhan). Pada masa implementasi, sistem informasi akan di monitor
selama kurun waktu enam bulan, dalam masa itu akan di lihat dan di

90

evaluasi apa saja yang perlu di perbaiki atau mungkin di tambah
layanannya kepada penerima layanan.

91

BAB IX

KETERKAITAN DENGAN MATA PILIHAN

21. Keterkaitan 3 Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

1). Mata Pelatihan Manajemen Keuangan Negara ( Kementerian
Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - KPPN
(Khusus Penerimaan merupakan Instansi Vertikal Eselon III di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

Manajemen Penganggaran yang terdiri dari Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer. Sebuah
rencana yang baik tidak akan dapat terwujud apabila tidak didukung
oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Untuk itu Action Leader
harus memastikan rencana yang telah dibuat sudah di backup
dengan dana yang cukup. Mungkin sekali dana yang tersedia tidak
cukup dalam satu tahun, maka kewajiban Action Leader untuk
memastikan pada tahun mendatang dana tersedia untuk memastikan
agar rencana tercapai. Action Leader harus paham ketika bicara
tujuan organisasi maka perencanaan yang baik, pendanaan yang
tepat, eksekusi yang benar dan pertanggungjawaban yang akuntabel
sangat menetukan keberhasilan organisasi Selain itu Action Leader
harus juga mampu menyusun perencanaan, menggunakan dana
yang terbatas dan mengeksekusi secara efektif dan efisien. Setelah
rencana dibuat, dana tersedia maka implementasi atau pelaksanaan
penggunaan dana untuk mencapai tujuan dilaksanakan. Dalam
implementasi penggunaan dana maka Action Leader harus mampu
menjaga agar dana yang digunakan menghasilkan output seperti yag
diharapkan. Berdasarkan uraian diatas Peta konsep untuk
Manajemen Keuangan Negara dapat digambarkan sebagai berikut:

92

Dari peta konsep manajemen keuangan Action Leader harus
mampu membuat perencanaan dengan baik, menganggarkan secara
efektif, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan secara
akuntabel. Dalam rangka mewujudkan rencana diperlukan anggaran
sebagai salah satu input yang harus tersedia. Namun harus dipahami
bahwa anggaran tersebut sifatnya terbatas. Oleh sebab itu Action
Leader harus mampu memilih prioritas kegiatan yang hendak dicapai
dan menganggarkan dana yang terbatas tersebut secara efektif dan
efisien.

Setelah rencana dibuat, anggaran tersedia maka selanjutnya
adalah mewujudkan rencana dan melaksanakan anggaran secara
akuntabel. Anggaran yang akuntabel bukan semata dapat
dipertanggungjawabkan secara formal namun harus juga dapat
dipertanggungjawabkan secara material. Hubungan aksi perubahan
dengan perencanaan dan penganggaran sangat berkaitan dimana
yang dibangun Action Leader yaitu pembangunan Sistem Informasi
Gaji Berkala dan Tunkin di Biro Umum Setjen Kemhan ada
keterkaitan dengan perencanaan dan penggaran yang dibuat dalam
menyusun kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.

93

2) Mata Pelatihan Manajemen Pemerintahan

Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.
Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan
pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa
harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga
menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi
tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik. efektif dan efisien.
Terry (1973) menjelaskan “management is performance of conceiving
and avhieving desired results by means of group efforts consisting of
utilizing human talent and resources”. Proses mengarahkan dan
menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya,
seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan
organisasi.

Selanjutnya Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan
“management is a process of working with amd through individuals
and groups and other resources to accomplish organizational goals”.
Proses Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan
Efesien bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber
daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Dalton E Mc Farland, yang mengatakan bahwa fungsi
manajemen ada 3 (tiga), yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu
Planing (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Controlling
(Pengawasan). Sedangkan Geoge Terry, mengemukakan fungsi
manajemen ada 4 (empat), disingkat dengan akronim POAC, yaitu
Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating
(penggerakan), Controlling (pengawasan).

Manajemen Pemerintahan adalah gabungan dua suku kata yaitu
manajemen dan pemerintahan, Sondang P Siagian mendefinisikan
Manjemen Pemerintahan adalah manajemen yeng ditetapkan pada

94

aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja dirtikan
sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari
badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat
pusat maupun pada tingkat daerah. Dikaitkan dengan aksi perubahan
action leader melihat perlu adanya perencanaan, pengorganisasian
dan pengawasan disetiap kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.

3) Mata Pelatihan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan
didasarkan pada kondisi dan kebutuhan dalam mewujudkan agenda
pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis
Kementerian Pertahanan khususnya di Biro Umum Sekretariat
Jenderal. Arah Program Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan
dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,
peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance
dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
efektif dan efisien. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas
tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka
meningkatkan kepercayaan publik. Dikaitkan dengan aksi perubahan
yang Action Leader bangun yaitu pembangunan Sistem Informasi Gaji
Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) pada Subbag TU Biro Bag Pam
Roum Setjen Kemhan dengan mata pelatihan Reformasi Birokrasi
terdapat korelasi dengan aksi perubahan dan siklus dari pembayaran
gaji dan tunkin. Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir
(mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan
merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek. Berikut 8 Area
Perubahan/Aspek-aspek pada tingkat-tingkat mikro dan 1 Quick Win :

i. Manajemen perubahan;

95

ii. Penataan peraturan perundang-undangan;
iii. Penataan dan penguatan organisasi;
iv. Penataan tatalaksana;
v. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
vi. Penguatan pengawasan;
vii. Penguatan akuntabilitas kinerja;
viii. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
ix. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pelaksanaan Quick Win).

Pada mata pelatihan reformasi birokrasi ini, Action Leader sasaran
yang diambil dari 8 area perubahan yang berhubungan dengan sistem
informasi ini yaitu Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan
mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi
yang diinginkan pegawai dalam penatausahaan gaji berkala beserta
tuntutan perkembangannya. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses
fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan
memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan
berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik
manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas
fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan
yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini
dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi
birokrasi hingga saat ini.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis
penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, antara lain :

96

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/
Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
secara Online;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen
Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2014;

Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi
untuk menyamakan persepsi :

1) Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi
pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;

2) Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025;

3) Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)
yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
97

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari
satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan
sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan
menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun
sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun
sebelumnya. Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi,
yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat
nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam
tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan
makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam
upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat
pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu
mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan
kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat
mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi
birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi
bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-
masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

98

BAB X

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

22. Diseminasi dan Publikasi

Diseminasi (dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan
kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi,
timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi
tersebut dan mempublikasikan untuk memperkenalkan kepada semua
orang, menyebarkan secara luas kepada semua orang tentang suatu hal
sehingga orang dapat mengetahui sesuatu hal, dan tidak ketinggalan
informasi. Dalam rangka aksi perubahan keberlanjutan sistem informasi
Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) berbasis web base Subbag TU Biro
Bag Pam Roum Setjen Kemhan, Action Leader telah mendapatkan Surat
Karoum Setjen Kemhan yang di tandatangani oleh bapak Karoum Setjen
Kemhan. Dalam surat Karoum Setjen Kemhan tersebut di beritahukan
bahwa dalam usulan informasi gaji berkala dan tunkin dapat menggunakan
sistem informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) guna memudahkan
penatausahaan kenaikan gaji berkala dan tunkin pegawai khususnya Biro
Umum Setjen Kemhan menjadi cepat, efektif dan efisien. Dengan Surat ini
diharapkan seluruh pegawai Biro Umum Setjen Kemhan dapat
menggunakan Sistem Informasi dimaksud.
Keberlanjutan ini juga di dukung oleh adanya penanda-tanganan lembar
komitmen pimpinan, dimana dalam komitmen tersebut tertulis komitmen
pimpinan untuk keberlanjutan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin
berbasis Web base untuk diterapkan dan digunakan di lingkungan Biro
Umum Setjen Kemhan, komitmen tersebut di tandatangani oleh Karoum
Setjen Kemhan, Kabag Pam Roum Setjen Kemhan, Kabag Bekhar Setjen
Kemhan, Kabag Konbang Setjen Kemhan, Kabag Rumga Setjen Kemhan
dan Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan, lembar komitmen
terlampir pada lampiran 6.

99

Lembar komitmen yang di tandatangani di atas, mendukung rencana
jangka menengah Action Leader dalam membuat sistem informasi gaji
berkala dan tunkin (SIGABKIN) berbasis web base, di mana pada tahapan
jangka menengah, Action Leader akan melakukan pengembangan
aplikasi dengan penambahan fitur yaitu tunkin, kurang lebih 8 bulan
terhadap sistem yang sudah di bangun. Lembar komitmen juga di berikan
kepada Kasubbag Komlek Bag Rumga Roum Setjen Kemhan dalam
menyediakan jaringan dan teknologi dan bekerja sama dengan Action
Leader dan juga Subbag TU Biro Bag Pam Roum Kemhan dalam usaha
keberlanjutan dan juga pengembangan SIGABKIN lembar komitmen
terlampir pada Lampiran 6.

Dalam tahapan jangka panjang, Action Leader akan melakukan kegiatan
tersebut antara lain:
1. Integrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai Biro Umum Setjen

Kemhan, tujuan dari integrasi dan dapat diakses adalah agar aplikasi
SIGABKIN dapat juga digunakan dan memfasilitasi pegawai Biro
Umum untuk melakukan pengecekan gaji berkala dan tunkin setelah
pengajuan untuk kenaikan gaji berkala setelah periodenya (2 tahun
sekali) dan penyesuaian tunkin dengan jabatan pegawai terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi SIGABKIN berbasis Web base
Pada masa implementasi, sistem informasi akan di monitor selama
kurun waktu enam bulan, dalam masa itu akan di lihat dan di evaluasi
apa saja yang perlu di perbaiki atau mungkin di tambah layanannya
kepada penerima layanan.

Dalam mempublikasikan aksi perubahan, Action Leader dibantu dengan
Tim Efektif melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana aksi
perubahan didalam milestone yang telah dibuat.

100

BAB XI

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI
PERUBAHAN

23. Pemetaan Potensi Diri
Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan terhadap pelayanan publik
pada suatu organisasi salah satunya ditentukan dari kemampuan
pengembangan diri peserta sebagai Action Leader. Untuk mengetahui
potensi diri peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP),
peserta dituntut untuk mengidentifikasi potensi diri sesuai dengan
Komponen yang akan dinilai yaitu Integritas, Kerjasama dan Mengelola
Perubahan. Setelah dilaksanakan Aksi Perubahan didapat hasil pada
Laporan Aksi Perubahan dengan identifikasi dapat dilihat pada komponen
Integritas, Kerjasama dan Mengelola Perubahan, Action Leader memiliki
skor yang baik terhadap penyelesaian tugas yang diembannya dan selalu
memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain
sesuai dengan etika organisasi. Rekap nilai Action Leader dan Mentor
sebagaimana pada Tabel 12 (hal.54), terlihat bahwa pada komponen
Integritas, gap yang disepakati untuk ditutupi pada sub komponen
tanggung jawab (sebesar 0,29), komitmen (sebesar 0,49), kedisiplinan
(sebesar 0,95), kejujuran (sebesar 0,83), konsisten (sebesar 0,34),
pengambilan keputusan (sebesar 0,46). Pada komponen Kerjasama, gap
yang disepakati untuk ditutupi pada sub komponen kerjasama internal
(sebesar 1,29), kerjasama eksternal (1,02), komunikasi (0,84), fleksibilitas
(sebesar 0,78), komitmen dalam tim (sebesar 0,35). Dan pada komponen
Mengelola Perubahan, gap yang disepakati untuk ditutupi pada sub
komponen pelayanan publik (sebesar 0,99), adaptabilitas (sebesar 0,8),
pengembangan orang lain (sebesar 1,17).

24. Capaian Hasil Pengembangan Potensi Diri
101

Setelah melaksanakan aksi perubahan selama off campus, capaian
yang diperoleh Action Leader dalam menyusun aksi perubahan menjadi
laporan perubahan telah banyak kemajuan yang telah diberikan untuk
menunjang pengembangan potensi diri dari Action Leader sesuai dengan
hasil yang telah dicapai. Pelaksanaan pengembangan potensi diri tetap
dalam pengawasan dari mentor yang sekaligus memberikan masukan dan
arahan dalam proses implementasi aksi perubahan, adapun bentuk
pengembangan potensi diri sebagai berikut:
a. Membaca Buku tentang Pertahanan Negara dari Majalah Wira yang

telah diberikan oleh Kemhan.
Gambar 24. Membaca Buku Wira

b. Membaca Buku di Perpustakaan Kemhan untuk mendapatkan
pengetahuan di bidang Pertahanan Negara dan Pemerintahan yang
terdapat keterkaitan dengan Keuangan dan Teknologi.
Gambar 25. Membaca Buku di Perpustakaan

102

c. Mengikuti BIMTEK PENGENDALIAN INTERN PELAPORAN
KEUANGAN DILINGKUNGAN KEMHAN TA.2022 di Puncak Bogor
pada tanggal 25-26 Oktober 2022.
Gambar 28. BIMTEK

103

d. Diikutsertakan dalam Smart Discussion Series ke-34 tahun 2022
dengan zoom, dalam pembahasan diskusi ini terkait dengan aksi
perubahan Action Leader dalam BAB IX Keterkaitan Dengan Mata
Pilihan yaitu pada Materi Pelatihan Reformasi Birokrasi. SDS
diselenggarakan pada tgl, 27 Oktober 2022 dengan tema : Strategi
Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah K/L/D dengan
Indeks Reformasi Hukum.
Gambar 27. Zoom SDS Series ke-34

104

BAB XII

PENUTUP

25. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Aksi Perubahan selama 60 hari dengan
judul ”Peningkatan Pelayanan Personel melalui Pembangunan SIGABKIN
pada Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen Kemhan” telah dilaksanakan
sesuai dengan rancangan aksi perubahan dan dapat di implementasikan
secara resmi dihadapan narasumber, sponsor dan mentor pada tanggal 31
Oktober 2022 secara langsung. Pelaksanaan aksi perubahan telah
dilaksanakan mengacu kepada tahapan (milestones) yang telah ditetapkan.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan aksi perubahan ini
adalah sebagai berikut :

1. Telah tercapai hasil perubahan berdasarkan rancangan aksi

perubahan. Implementasi aksi perubahan di lapangan telah

menunjukkan hasil pencapaian seluruh tahapan yang didukung

dengan bukti-bukti setiap pelaksanaan tahapan kegiatan. Adapun

laporan setiap tahapan dapat dilihat pada

https://sigabkin.kemhan.online

2. Dalam implementasi aksi perubahan, telah diaktualisasikan

kepemimpinan transformasional dengan melaksanakan prinsip-prinsip

kepemimpinan transformasional.

3. Aksi perubahan yang telah dilaksanakan menunjukkan cakupan

manfaat yang signifikan menunjang kinerja organisasi baik

kemanfaatan bagi organisasi, bagi peserta maupun bagi pegawai dan

keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.

4. Implementasi aksi perubahan ini memang dirancang untuk adanya

suatu keberlanjutan yang disebut tahapan jangka menengah dan

jangka panjang. Rumusan keberlanjutan ini telah diformulasikan untuk

dilaksanakan di masa mendatang. Dukungan berbagai pihak yang

105

terkait telah didapatkan sebagai wujud dukungan untuk komitmen dan
integritas penyelesaian tugas secara tuntas.

26. Rekomendasi

Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan dengan pengembangan
sistem informasi gaji berkala dan tunkin untuk efektifitas layanan internal di
Subbag TU biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan, sangat ditentukan dari
kemampuan memobilisasi dukungan dari seluruh stakeholder di Biro
Umum Setjen Kemhan. Selain kemampuan manajerial kepemimpinan serta
strategi komunikasi yang baik, diperlukan juga keputusan yang terarah dan
terukur dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Pencapaian target jangka
pendek yang telah ditetapkan diperlukan strategi komunikasi khusus yang
melibatkan mentor, coach, tim efektif dan Action Leader baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi.
Sedangkan untuk target jangka menengah dan target jangka panjang
selanjutnya yang direncanakan dalam aksi perubahan ini akan
dilaksanakan secara konsisten dengan pengembangan dan
penyempurnaan SIGABKIN sehingga tujuan dari perbaikan layanan
pegawai dalam kenaikan gaji berkala dan tunkin untuk mendukung proses
peningkatan kinerja di Subbag TU Biro Biro Bag Pam Roum dapat
tercapai. SIGABKIN dan/atau sejenisnya yang bersifat layanan internal
dapat diadopsi dan dikembangkan pada Subbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan.

106

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang; Perubahan Kedua
Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan
Gaji Anggota Tentara Nasianal Indonesia (TNI), terdapat gaji pokok
Tentara Nasional Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang;
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat Daftar Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Peraturan Pemerintyah RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang, Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Pada PNS, Prajurit TNI, Anggota
Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 157/PMK.05/2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi
birokrasi.

7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertahanan

107