maupun role model aksi perubahan dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan. Konsep servant leadership merupakan model
kepemimpinan yang meletakkan pelayanan sebagai prioritas nomor
satu. Untuk dapat menerapkan kepemimpinan melayani, Action
Leader akan mengadopsi sifat-sifat kepemimpinan melayani dari
role model seperti Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, dan akan
mencoba menerapkan pengalaman tersebut pada tim efektif yang
akan dibentuknya serta rancangan aksi perubahan.
51
BAB V
HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN
12. Hasil Penilaian Peserta dan Mentor
A. Hasil Penilaian Peserta
B. Hasil Penilaian Mentor
52
A. Penilaian Gabungan Peserta dan Mentor
B. Penilaian Rekap Nilai Sikap Perilaku Peserta
53
Berdasarkan hasil Pemetaan Sikap Perilaku yang ada ditemukan
beberapa Gap Kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Action Leader
melalui beberapa Strategi Pengembangan Kompetensi/Potensi Diri dalam
Aksi Perubahan, antara lain:
a. Integritas
Dari beberapa indikator yang ada dalam kompetensi Integritas
ditemukan Gap kompetensi pada indikator Tanggung jawab,
Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, dan Pengambilan Keputusan.
Action Leader akan berupaya meningkatkan kompetensi tersebut
melalui beberapa cara, yaitu:
1) Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal
kegiatan aksi perubahan.
2) Menepati waktu pelaksanaan aksi perubahan sesuai jadwal
3) Menentukan peran anggota tim efektif sesuai dengan
keahlian dan keterampilan yang dimiliki
4) Memonitor progress aksi perubahan dari mulai tahap
persiapan hingga pengakhiran
5) Mencari alternatif solusi ketika terjadi kendala dalam
pembuatan aksi perubahan
b. Kerjasama
Dari beberapa indikator yang ada dalam kompetensi Kerjasama
ditemukan Gap Kompetensi pada indikator Kerjasama Internal,
Komunikasi, Fleksibilitas. Action Leader akan berupaya
meningkatkan kompetensi tersebut melalui beberapa cara, yaitu:
1) Menerima saran dan masukan dari tim efektif dan Coach
terkait aksi perubahan
2) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder terkait
3) Berkoordinasi dengan Mentor terkait pembuatan dan proses
SIGABKIN
4) Membangun dan menunjukkan komitmen dengan tim efektif
dalam penyelesaian aksi perubahan
54
c. Mengelola Perubahan
Dari beberapa indikator yang ada dalam kompetensi Mengelola
Perubahan ditemukan Gap Kompetensi pada indikator Pelayanan
Publik, Adaptabilitas, Pengembangan Orang Lain, Orientasi pada
hasil dan Inisiatif. Action Leader akan berupaya meningkatkan
kompetensi tersebut melalui beberapa cara, yaitu:
1) Menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan dan
menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dilapangan saat
melaksanakan aksi perubahan
2) Mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat proses
perubahan dan memberikan kesempatan kepada tim efektif
untuk berkreativitas dalam pembuatan dan proses
SIGABKIN
3) Melaksanakan, mengevaluasi dan berinisiatif memberikan
ide/konsep dalam pembuatan dan proses SIGABKIN.
Menurut Black & Gregersen (2003) membagi strategi perubahan dalam tiga
kategori:
Perubahan Antisipatif, yaitu perubahan sebelum segala sesuatu terjadi yang
biasa digunakan oleh pemimpin pasar untuk mendikte dan menguasai pasar.
Perubahan Reaktif adalah perubahan yang paling sering digunakan
perusahaan sebagai reaksi atas setiap kejadian dan merespons setiap hal
yang baru terjadi.
Perubahan Krisis , dimana sesuatu yang rutin menjadi kacau, tidak ada
keteraturan dan koordinasi. Orang yang jernih dan berani akan tampil
mengambil kesempatan, memimpin, dan mengembalikan krisis pada
keteraturan. Perusahaan dalam krisis membutuhkan biaya besar dan energi
yang sangat besar.
55
BAB VI
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
13. Membangun Integritas
Pengertian dari Integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan
dan tindakan, atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah
munafik bagi orang yang tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Integritas
merupakan hasil transformasi dari nilai-nilai agama, nilai-nilai pancasila
dan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari sehingga integritas
sangat penting dan dapat diterapkan baik dalam kehidupan pribadi, dunia
kerja atau organisasi maupun dalam masyarakat. Integritas berasal dari
kata latin “Integrated” artinya “komplit”, utuh dan sempurna yang berarti
tidak ada cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integritas
adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran, oleh sebab itu orang yang memiliki integritas
pasti akan menjadi orang yang jujur dan menyukai keadilan. Berintegritas
untuk bawahan adalah, pemimpin tersebut mampu untuk mengarahkan
kompetensi yang dimiliki tim kerja atau bawahannya untuk menghasilkan
kinerja yang baik dan berkualitas. Dalam laporan aksi perubahan ini, Action
Leader mengaktualisasikan prinsip-prinsip kepemimpinan melalui setiap
tahapan kegiatan, dalam pelaksanaan aksi perubahan yang Action Leader
lakukan berusaha membangun integritas kepada tim efektif agar dapat
bekerja cepat, efektif dan efisien dalam rangka pembangunan sistem
informasi gaji berkala dan tunkin (SIGABKIN) pada Subbag TU Biro Bag
Pam Roum guna penatausahaan pada gaji berkala pegawai yang
mengalami kenaikan yaitu 1 periode sama dengan 2 tahun sekali. Karena
masalah ini berhubungan dengan uang yang merupakan hak dari pegawai
dari hasil kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Action
Leader menegaskan bahwa pekerjaan dalam pembuatan sistem informasi
ini merupakan pekerjaan kewajiban pelayanan publik maka harus ikhlas,
56
tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Membangun integritas
bagi Action Leader merupakan kunci kesuksesan yang harus diberikan
kepada tim efektif agar dapat melaksanakan konsep aksi perubahan.
Action Leader pada tanggal 7 September 2022 pukul 10.00 wib,
mengumpulkan dan membentuk tim efektif (dengan staff TU Biro Bag Pam
Roum yang ditunjuk sesuai kepentingannya) dengan menjelaskan
rancangan aksi perubahan yang dibuat yaitu berupa inovasi yang
diterapkan pada Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan yaitu
membangun SIGABKIN guna memudahkan penatausahaan gaji berkala
pegawai dan selanjutnya membagi tugas kegiatan kepada tim efektif.
Gambar 13.
Koordinasi melalui media whatsapp grup (WAG)
57
Gambar 14. Pembentukkan Tim Efektif
Terkait dengan aksi perubahan yang dilakukan Action Leader agar
dapat membangun integritas kepada tim efektif dimulai dari proses
kegiatan berikut ini:
a. Koordinasi dan bimbingan dengan Coach
Sebelum memulai kegiatan pada tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan dan pengakhiran kegiatan aksi perubahan hingga
tersusunnya Laporan Aksi Perubahan Action Leader melaksanakan
koordinasi dengan coach yaitu Kol.Caj (K) Drs. Sri Indarti selaku Coach
memberikan bimbingan agar dapat memenuhi target yang diharapkan.
Adapun foto kegiatan bimbingan terlampir dibawah ini:
58
Gambar 15. Bimbingan Coach
b. Koordinasi Persiapan dan Pembentukan Tim Efektif
Membangun integritas Action Leader kepada tim efektif, dilakukan
diberbagai kesempatan karena berhubungan dengan tugas Subbag TU
Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan terlebih dalam pelaksanaan aksi
perubahan SIGABKIN yang membutuhkan koordinasi dan konsolidasi
dengan beberapa stakeholder melalui komunikasi intensif baik melalui
pengarahan (briefing) tatap muka, koordinasi melalui media whatsapp,
dan telephone serta pada saat berkunjung ke tempat kerja tim efektif.
Gambar 16. Pengarahan tatap muka dg Mentor
59
Pelaksanaan rapat pembentukan tim efektif, untuk itu perlu keterbukaan
(stewardship) yang merupakan salah satu pandangan baru tentang cara
mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya.
Konsep kebersamaan (collectivity), kemitraan, pemberdayaan
(empowerment), dan saling percaya. Dalam pelayanan dari seorang
Action Leader, untuk benar-benar mengajak anggota tim yang secara
legalitas belum terbentuk serta keterbukaan bahwa Action Leader bahwa
tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh tim. Action leader
merencanakan mengundang personel yang telah dipilih untuk merapatkan
dengan agenda pekerjaan tim efektif yang dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 14 September 2022 pukul 09.45 W.I.B., dengan tatap muka yang
dihadiri oleh Action Leader, dan staff pada Subbag TU Biro Bag Pam
Roum yang dipilih sebagai tim dan dihadiri juga oleh Mentor. Pada tahap
ini disepakati bahwa Tim Efektif akan terbagi menjadi 2 (tiga) Tim yaitu
Tim IT dan Tim Administrasi.
Gambar 17. Koordinasi dan rapat pembentukan Tim Efektif
60
c. Membuat Surat Perintah Tim Efektif
Setelah Action Leader membentuk tim efektif ini agar dalam kegiatan
aksi perubahan dapat berjalan dengan lancar sesuai tugas dan peran
masing-masing serta tim dapat bekerja secara efektif untuk mencapai
tujuan bersama, dengan bekerjasama seluruh anggota tim memberikan
kontribusi sesuai kapasitas dan kemampuannya sehingga tim dapat
menampilkan performa terbaik dan mencapai hasil terbaik.maka perlu
adanya legalitas dari kegiatan tersebut dengan dikeluarkannya Surat
Perintah Kepala Biro Umum Setjen Kemhan yang ditandatangani oleh
Kepala Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen Kemhan dengan Nomor:
SPRIN638/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan
Personel Subbag TU Biro Bag Pam Roum sebagai Tim Efektif dalam
rangka Pembangunan Sistem informasi Gaji Berkala dan Tunkin
(SIGABKIN). Surat Perintah Tim Efektif Biro Umum Setjen Kemhan
Lampiran 1 (Surat Perintah Tim Efektif).
61
d. Membuat Kesepakatan dengan Tim IT
Pada tahapan pembuatan sistem informasi gaji berkala dan tunkin
berbasis web, Action Leader lebih kepada prinsip mengawasi tanpa
harus memandori, dengan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi
apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan perencanaan yang
di buat, mengawasi jangan sampai melewati schedule yang sudah ada,
dengan tetap juga memperhatikan dan mendengarkan (listening)
keinginan dan keluhan dari tim IT. Contohnya ketika tim IT kesulitan
ketika suatu layanan yang diinginkan dalam sistem, sulit untuk di
wujudkan dalam jangka pendek, hal ini perlu pemahaman dari Action
Leader dan mencoba mencari solusi terbaik agar keinginan Action
Leader dengan kemampuan tim IT terwadahi. Dalam aksi perubahan
Action Leader membuat surat pernyataan dukungan dan kesepakatan
kerja dengan tim IT, tim IT yang dilibatkan yaitu dengan Serma Dian
Safredi jabatan Pranata TIK (Teknologi Informasi Komputer) Subbag TU
Biro Bag Pam Roum Setjen, Serda Hariyanto jabatan Pengadministrasi
Umum Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen, Pengatur II/c Andhika
Abhitah Daffa, A.Md,Ak jabatan Verifikator Keuangan Subbag TU Biro
Bag Pam Roum Setjen dan Penda III/a Sohib Pahlupi jabatan Pengelola
Data Subbag Lahdafor Bag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan. Isi dari
kesepakatan kerja ini adalah agar memberi dukungan aksi perubahan
langsung kepada action leader dalam pembangunan Sistem Informasi
Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN). Surat Dukungan Tim IT Biro
Umum Setjen Kemhan pada Lampiran 2.
62
e. Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Dalam aksi perubahan Action Leader menyusun perencanaan
pelaksanaan kegiatan dimulai dari membuat jadwal kegiatan dan
menyusun rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR dan
RAB kegiatan Pembangunan Sistem Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN).
Untuk melengkapi Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK) membutuhkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) karena
berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah kegiatan
serta besaran biaya dari masing-masing komponen Dari TOR, RAB dan
Jadwal kegiatan tertuang pada Rencana pelaksanaan kegiatan Aksi
Perubahan, Lampiran 3.
14. Pengelolaan Budaya Pelayanan
Budaya pelayanan memiliki peran penting dalam organisasi.
Menurut Ueno (2012), ada beberapa alasan yang membuat budaya
pelayanan menjadi menjadi faktor penting. Pertama, budaya yang kuat
dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku personel secara konsisten
dalam melayani stakeholder/pelanggan. Kedua, budaya pelayanan
merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang
berorientasi pada stakeholder/pelanggan. Ketiga, manajemen tidak mampu
mengawasi semua personel sehingga budaya pelayanan diharapkan
mampu mempengaruhi dan memastikan ketepatan perilaku personel dalam
pelayanan. Sehingga tidak salah jika kemudian Ostrom et al. (2010)
menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam kajian tentang pelayanan
yaitu bagaimana menciptakan dan memelihara budaya pelayanan. Jika
demikian pada tataran individu, maka untuk membangun pelayanan menjadi
sebuah budaya tentu merupakan sebuah tantangan berat tersendiri, konsep
pelayanan telah dipahami dengan sekian banyak variasi konsep yang
seringkali membingungkan baik di kalangan peneliti maupun praktisi. Dari
segi bahasa misalnya, seringkali tumpang tindih konsep antara budaya
dengan iklim. Manfaat budaya pelayanan merupakan kualitas pelayanan
63
yang dapat memprioritaskan stakeholder/pelanggan untuk mendapatkan
kepuasan.
BUDAYA KUALITAS KEPUASAN
PELAYANAN PELAYANAN STAKEHOLDER/
PELANGGAN
Dengan ini Action Leader berperan dalam memberikan pengarahan kepada Tim
agar dapat bekerjasama, memprioritaskan pelayanan prima bagi
stakeholder/pelanggan yang ditinjau melalui Prinsip Pelayanan Publik yaitu;
keserderhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung
jawab, kemudahan akses dan kelengkapan sarana dan prasarana. Dari masing-
masing layanan tersebut, Action Leader ingin memberikan gambaran budaya
pelayanan yang ada saat ini:
1. Urutan Prosedur Pelayanan Gaji
1) PPABP menginput surat-surat keputusan ke Aplikasi GPP/DPP
2) Kasubbag Keuangan (Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum)
memeriksa Daftar Gaji yang telah dibuat PPABP
3) Bendahara Pengeluaran menandatangani Daftar Gaji yang telah
diperiksa
4) PPK menandatangani Daftar Gaji yang telah diperiksa
5) PPABP Membuat daftar perubahan data pegawai
6) PPSPM memeriksa dan menantangani daftar perubahan data
pegawai
7) PPABP mencetak daftar gaji pegawai, surat setoran pajak dan slip
gaji
8) PPSPM menandatangani surat setoran pajak (SSP) yang telah
dikerjakan
9) PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
64
10) PPK mengecek dan menandatangani Surat Pemintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
11) PPSPM mengoreksi/ menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan kelengkapan data dukungnya
12) PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar dan menginjek SPM
ke Aplikasi PIN PPSPM dan menandatangaini SPM
13) PPABP Menyerahkan SPM ke KPPN
14) KPPN memeriksa kebenaran SPM dan data dukung yang
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN
15) PPABP mengarsipkan SPP/SPM/SSP/SP2D dan data
pendukungnya
Adapun proses alur flow chart kegiatan penggajian :
65
2. Istilah dan Definisi
1) Aplikasi GPP/DPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS
Pusat (GPP) dan Daftar Pembayaran Pengahasilan TNI (DPP) yaitu
Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - KPPN (Khusus
Penerimaan merupakan Instansi Vertikal Eselon III di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk membuat gaji pegawai
baik gaji induk, gaji terusan, gaji susulan dan tunjangan pegawai
beserta data gaji pegawai.
66
Gambar 18. Aplikasi GPP/DPP
2) Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada
pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat
oleh pejabat yang berwenang.
Gambar 19. Gaji PNS Pusat (GPP)
67
Gambar 20. Daftar Pembayaran Penghasilan TNI (DPP)
3) Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji
induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang
diajukan pembayarannya pertama kali
4) Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru
(kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan
pangkat, KGB, menduduki jabatan.
5) KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai
masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala
yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
68
Gambar 20. Petikan KGB
6) Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker
(SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan
Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
7) SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran
yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit
SPM untuk diterbitkan SPM.
8) SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber
dananya dari DIPA.
9) ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data
komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan
untuk pengiriman data ke KPPN.
10) PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu
pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam
menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak
kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka
pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang
berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
69
11) PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM
yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan
dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12) KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
13) Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk
menandatangani ADK SPM secara elektronik.
14) SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan
pengeluaran anggaran.
15) SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana
yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional
untuk melakukan pencairan dana.
16) KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/
Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan
mengambil SPMdi KPPN.
17) PPABP : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai,
operator GPP/DPP
3. Informasi Laporan Pembayaran dan Pengarsipan Dokumen
Kompetensi yang harus dimiliki oleh bendahara pengeluaran yaitu mampu
menjalankan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait
pengelolaan kebendaharaan. Hal ini menandakan betapa pentingnya
pengarsipan dokumen keuangan negara yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran. Dokumen keuangan negara merupakan dokumen resmi
yang menjadi tanda bukti terjadinya pengeluaran negara yang suatu saat
dapat dimintakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan
pemeriksaan. Untuk dapat melakukan pengarsipan yang baik, bendahara
pengeluaran harus memahami seluruh dokumen yang berada dalam
70
pengelolaannya, termasuk dokumen keuangan negara. Dokumen tersebut
dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:
a) Dokumen pembayaran merupakan dokumen-dokumen yang menjadi
dasar dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, antara lain:
Daftar Nominatif Pembayaran, Kuitansi (UP/Hotel) Daftar Rincian Riil
Perjalanan Dinas, Surat Keputusan (SK), Surat Perintah Kerja
(SPK),Surat Perintah Bayar (SPBy), Surat Perintah Pendebitan
Rekening (SPPR), Surat Perjalanan Dinas (SPD), Tiket, Nota
pembelian
b) Dokumen Pembukuan Dokumen pembukuan merupakan dokumen-
dokumen yang menjadi dokumen sumber pembukuan bendahara
pengeluaran, antara lain: Cek, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran), Kuitansi, Rekening Koran dan SPM (Surat Perintah
Membayar) / SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
c) Dokumen Perpajakan Dokumen perpajakan merupakan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan pajak yang dipungut/dipotong,
disetorkan, dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran, antara lain:
Bukti Potong/Pungut, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP),SPT
Masa (PPN/PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh 21/PPh 22/PPh 23)
d) Dokumen Penerimaan Negara Bukan Perpajakan Dokumen
penerimaan negara bukan pajak merupakan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak yang
dipungut/dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh bendahara
pengeluaran, antara lain: Bukti Potong/Pungut, Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
e) Dokumen Pertanggungjawaban Dokumen pertanggungjawaban
merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, antara lain: Daftar
rincian saldo rekening, Rekening koran, Berita Acara Pemeriksaan
Kas dan Rekonsiliasi, Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan
71
oleh KPPN dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Pengeluaran.
Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus
dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai
tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang
dilakukan (tunjangan istri/suami, kompensasi kerja, tunjangan perbaikan
penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan irian
jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus
wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah terluar, dan tunjangan
umum), baik dalam bentuk uang maupun barang.
Gambar 21. DPP/GPP Biro Umum Setjen Kemhan
72
15. Pengelolaan Tim
Agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan
efisien sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka dilakukan
diskusi dengan pemantauan baik yang dilakukan secara langsung pada
saat bekerja dikantor maupun dilakukan dengan via whatsapp dan
telephone. Pembagian peran dalam tim efektif tidak kalah penting dalam
keberhasilan aksi perubahan, kemampuan dari setiap individu berbeda-
beda sehingga perlu ada yang mengontrol dan mengecek peran dari tim
efektif agar aksi perubahan dapat berhasil dilaksanakan dengan efektif dan
efisien.
Gambar 22. Koordinasi dan rapat Tim Efektif
73
Gambar 23. Koordinasi dan rapat Tim IT
Selain berkoordinasi dengan tim efektif, koordinasi juga dilaksanakan
dengan stakeholder terkait guna mendukung aksi perubahan agar didapat
persamaan persepsi dan pemahaman tujuan yang ingin dicapai oleh Action
Leader. Untuk peta pembagian tim efektif masing-masing tim mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Tim IT bertugas Membantu dalam pembuatan aplikasi dari mulai
desain sampai uji coba aplikasi beserta perangkat IT yang
menunjangnya.
b. Tim Materi bertugas Membantu pengumpulan data dukung yang
dibutuhkan untuk membuat aksi perubahan.
c. Tim Administrasi bertugas Membantu kegiatan yang bersifat
administrasi, surat-menyurat, notulensi dan pengarsipan/dokumentasi
kegiatan.
Tim efektif diatas disusun agar semua tim memberikan kontribusi
penyelesaian aksi perubahan yang nyata. Kontribusi tim terhadap
keberhasilan proyek perubahan dapat dipertanggungjawabkan, karena
proyek perubahan ini tidak bisa berhasil dan berjalan dengan baik apabila
ada salah satu tim yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik.
74
No Nama Jabatan Jabatan Peran
dalam Tim
1 Kol. Inf. Suprapto Kabag Pam Sponsor Memberikan Dukungan
Roum Setjen
Kemhan
2 Kol. Caj (K) Drs. Sri Widyaswara Coach Memberikan Bimbingan
Indarti Madya
Pusjemenhan
Badiklat Kemhan
3 Letkol. Cpl Dendy Kasubbag TU Mentor Membantu memberikan
Sawaluddin Akbar, Biro Bag Pam masukan, arahan serta
S.E. Roum Setjen dukungan kepada
action leader. Aksi
Kemhan Action
Merancang
4 Dyah Sukmasari, Penyusun Perubahan
Naskah Akuntansi Leader
A.MTrU.
Simak BMN
Subbag TU Biro
Bag Pam Roum
Setjen Kemhan
5 Eka Ayu S., S.E. Pengolah Data Tim Mengkoordinasikan dg
Perencanaan Administrasi Tim Efektif
Penganggaran pengumpulan data
Subbag TU Biro dukung yg dibutuhkan
Bag Pam Setjen untuk membuat aksi
Roum perubahan
6 Lia Intani S.E. Pengolah Data Tim Membantu kegiatan
Pertanggungjawa Administrasi yang bersifat admin,
ban Keuangan pengarsipan data
Subbag TU Bag pegawai
Pam Roum
Setjen
7 Euis Suzana, S.A.P Pengolah Data Tim Membantu kegiatan
Subbag TU Biro Administrasi yang bersifat
Bag Pam Roum administrasi
Setjen kepegawaian, surat-
menyurat, notulensi
kegiatan.
8 Dian Safredi Pranata TIK Tim IT Membantu dalam
Subbag TU Biro pembuatan aplikasi dari
Bag Pam Roum mulai desain sampai uji
Setjen Kemhan coba aplikasi beserta
perangkat IT yang
menunjangnya
9 Hariyanto Pengadministrasi Tim Materi Membantu
Umum Subbag pengumpulan data
TU Biro Bag Pam dukung yg dibutuhkan
75
Roum Setjen utk membuat aksi
Kemhan perubahan.
10 Malahayati Belangi, Anggota Biro Tim Materi Membantu kegiatan yg
S.A.P. Umum Setjen bersifat administrasi,
Kemhan (utk
surat-menyurat,
Arsiparis) notulensi& pengarsipan
/dokumentasi kegiatan.
11 Penata Muda III/a Pengelola Data Tim IT Membantu dalam
Sohib Pahlupi Subbag Lahdafor pembuatan aplikasi dari
Bag Induk PNS
mulai desain sampai uji
Ropeg Setjen coba aplikasi beserta
Kemhan perangkat IT yang
menunjangnya.
Agar pelaksanaan pembagian tugas tim berjalan dengan lancar, Action
Leader menerapkan strategi komunikasi yaitu dengan cara:
a. Public Speaking
Merupakan teknik berbicara secara langsung yang bertujuan
menyampaikan atau pesan kepada banyak orang atau di depan umum.
Saat pelaksanaan public speaking, penerapan komunikasi non verbal
berupa eye contact, mimik muka, bahasa tubuh, artikulasi suara yang
jelas, intonasi suara yang memberikan penekanan-penekanan pada
kata-kata tertentu yang menjadi pesan utama, dan jeda-jeda dalam
berbicara yang mencerminkan keterbukaan, keramahan, kehangatan,
dan kepercayaan diri yang seyogyanya dilakukan sejak sebelum
dimulai berbicara, selama berbicara, dan bahkan saat mengakhiri
pembicaraan untuk selalu membangun hubungan (liking and
respect) dan kepercayaan (trust) dari audience, sehingga audience
mau menerima, mengerti, dan memberikan umpan balik dari setiap
informasi atau pesan yang disampaikan
b. Presentasi
Presentasi merupakan salah satu teknik komunikasi publik yang
dilakukan secara langsung dan efisien, cenderung bersifat formal, dan
menggunakan media berupa bahan tayang. Bahan tayang presentasi
76
mengandung poin-poin informasi atau pesan terutama dalam bentuk
visual berupa tulisan, gambar, diagram, dan dapat juga dilengkapi
dengan audiovisual seperti video yang bertujuan memperjelas informasi
atau pesan yang disampaikan. Sehingga dibutuhkan paling tidak dua
kemampuan untuk dapat melakukan presentasi dengan efektif, yaitu
kemampuan public speaking dan kemampuan membuat bahan tayang.
Perubahan kuadran pada stakeholder dari Rancangan Aksi Perubahan
menuju Laporan Aksi Perubahan sebagai berikut:
a) Stakeholder Rancangan Aksi Perubahan
Gambar 24. Peta Stakeholder sebelum Sosialisasi SIGABKIN
77
b) Stakeholder Laporan Aksi Perubahan
Gambar 2. Peta Stakeholder setelah Sosialisasi SIGABKIN
Dari hasil sosialisasi dan implementasi kepada stakeholder, telah di
dapat hasil perubahan pada tingkat pengaruh oleh stakeholder yaitu:
1) Untuk stakeholder latens yang mempunyai pengaruh tinggi dan
ketertarikan rendah sebelum di lakukan sosialisasi dan
implementasi semuanya mengalami perubahan menjadi
pengaruh tinggi dan ketertarikan tinggi (Promotors) yaitu :
a) Karoum Setjen Kemhan
b) Kabag Bekhar Roum Setjen Kemhan
c) Kabag Konbang dan BMN Roum Setjen Kemhan
d) Kabag Rumga Roum Setjen Kemhan
2) Untuk stakeholder Apathetic yang mempunyai pengaruh yang
rendah dan kepentingan rendah, setelah dilakukan sosialisasi
78
dan impelentasi, semuanya mengalami perubahan menjadi
pengaruh rendah dan kepentingan tinggi (Defender) yaitu:
a) Staf-staf di Subbag-subbag Bag Bekhar Roum
b) Staf-staf di Subbag-subbag Bag Konbang dan BMN Roum
c) Staf-staf di Subbag-subbag Bag Rumga Roum
Adapun bentuk dukungan stakeholder dalam aksi perubahan
pembangunan Sistem Infromasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) di
Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan guna memudahkan
penatausahaan dan controlling di lingkungan Biro Umum Setjen Kemhan
terdapat pada Lampiran 4.
79
BAB VII
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN
16. Capaian Aksi Perubahan
Dalam aksi perubahan pembangunan Sistem Informasi Gaji Berkala
dan Tunkin, action leader merencanakan ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu
tahap Jangka Pendek, tahap Jangka Menengah dan tahap Jangka
Panjang. Namun dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, action leader
fokus pada aksi perubahan pada jangka pendek. Untuk jangka pendek
action leader melaksanakan menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksaaan dan tahap pengakhiran yang dilaksanakan selama
kurang lebih 60 (enam puluh) hari kalender. Pembagian tahapan ini untuk
mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan aksi perubahan sesuai
rencana dan jadwal yang telah ditentuan sehingga menghasilkan output
yang diharapkan. Capaian yang didapatkan selama pelaksanaan aksi
perubahan pada setiap tahapannya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 8. Tahapan Aksi Perubahan
No Nama Kegiatan Waktu Waktu Output Evidence
Tahapan Utama Perencanaan Pelaksanaan
(Tgl/Bln/Thn) Foto kegiatan
. (dokumentasi),
Surat Undangan
JANGKA PENDEK Daftar hadir
A. TAHAP PERSIAPAN Sprin Tim
Tanda terima
1. Pembentukan Tim Koordinasi dengan Mentor Minggu ke 2 5 September 2022 Tercapainya sprin
Efektif September kesepakatan menjadi Rencana
Anggaran Biaya
Membuat undangan rapat 2022 7 September 2022 Tim Efektif Proyek (RAB)
Perubahan 80
Rapat pembentukan Tim 9 September 2022
Efektif
2. Koordinasi Pengajuan anggota Tim Minggu ke 3 14 September 2022 Tersedianya sprin
pembuatan sprin Efektif untuk pembuatan sprin September penugasan sebagai
Tim Efektif 2022 Tim Efektif
Mengecek terdistribusinya
sprin Tim Efektif kepada 15 September 2022
personil dimaksud
3. Menyusun Mengidentifikasi kebutuhan Minggu ke 4 19 September 2022 Tersedianya
kebutuhan anggaran September kebutuhan angggaran
anggaran dan 2022 19 - 20 Sept 2022
pembuatan jadwal Menyusun kebutuhan
kegiatan anggaran
22 Sep 2022 Tersedianya jadwal
kegiatan
Menyusun jadwal kegiatan
B. TAHAP PERSIAPAN
4. Membuat Membuat kesepakatan Minggu ke 4 26 September 2022 Tersedianya desain Surat perjanjian
dan software sistem pembuatan
SIGABKIN kerjasama untuk membuat September informasi sistem informasi
Foto dokumetsi
sistem informasi dengan Tim 2022 Draft SIGABKIN
Software
IT SIGABKIN
s.d. 26 Sep - 5 Oktober Foto dokumentasi
2022 Dokumen dalam
Membuat desain SIGABKIN bentuk digital
(excel dan pdf)
Minggu ke 1
Membuat SIGABKIN Oktober 2022 10-21 Oktober 2022
3-7 Oktober 2022
5. Melaksanakan Mengumpulkan dokumen Mingggu ke 1 Diperoleh dan
5-8 Oktober 2022 terekamnnya
digitalisasi hasil data personil Juli-Sept Oktober 2022 dokumen hasil
pengumpulan data
dokumen dari 2022 personil yang manual
menjadi digital (excel
manual menjadi dan pdf)
digital Scanning dan menyadur data
personil Juli-Sept 2022
Input dokumen ke sistem
informasi
6. Melaksanakan uji Diskusi dengan Tim IT untuk Minggu ke 2 12 Oktober 2022 Diperolehnya Foto dokumentasi
20 Oktober 2022 informasi tentang Laporan hasil uji
coba sistem pelaksanaan uji coba Oktober 2022 berfungsi atau coba
tidaknya aplikasi
informasi
Melaksanakan uji coba sistem Minggu ke 3
informasi dg dokumen yg Oktober 2022
telah terinput
7. Membuat Koordinasi Tim Administrasi Minggu ke 3 20-21 Oktober 2022 Tersedianya Foto kegiatan,
dokumentasi
informasi petunjuk dengan Tim IT dalam Oktober 2022 22-23 Oktober 2022 petunjuk,pelaksanaan E-book petunjuk
pelaksanaan
pelaksanaan pembuatan informasi 24 Oktober 2022 penggunaan sistem inf penggunaan
24 Okt 2022
penggunaan petunjuk berupa draft word ke Surat undangan
Daftar hadir, foto
sistem informasi pdf yang akan dikirim kegiatan, notulen
rapat
gaji, KGB dan Melaksanakan penyusunan melalui media
tunkin (SIGABKIN) informasi petunjuk telekomunikasi yaitu
pelaksanaan penggunaan WhatsApp (wa) ke
sisinfo pegawai
8. Melaksanakan Undangan dan koordinasi Minggu ke 4 Diperolehnya personil
yang dapat
sosialisasi di dengan stakeholder Oktober 2022 mengoperasionalkan
aplikasi
subbag TU Biro
Bag Pam Menyiapkan sosialisasi
C. TAHAP PERSIAPAN
9. Implementasi Diskusi dengan TIM IT untuk Minggu ke 4 25 Oktober 2022 Diperolehnya Foto kegiatan,
25 Oktober 2022 informasi tentang Laporan
SIGABKIN pelaksanaan implementasi Oktober 2022 implementasi sist yang implementasi
berfungsi atau tidak surat undangan
10. Memperkenalkan Melaksanakan implementsai Minggu ke 4 Dikenal dan dapat Daftar hadir, foto,
SIGABKIN aplikasi dengan dokumen Oktober 2022 digunakannya aplikasi dokumentasi dan
81
yang telah terinput SIGABKIN yang notulen rapat
berfungsi untuk
Membuat undangan rapat informasi gaji,KGB Surat undangan
dan tunkin Daftar hadir
11. Pelaksanaan Rapat dengan Tim Efektif Minggu ke 4 25 Oktober 2022 Diperolehnya hasil Foto, Notulen
26 Oktober 2022 evaluasi dari rapat laporan
evaluasi terkait pembuatan sistem inf Oktober 2022 pembangunan sistem evaluasi
26 Okt 2022 informasi
pembuatan sistem dan tata cara penggunaannya Surat Edaran
(SE)
informasi
Surat undangan dalam
proses penandatanganan
pejabat yang berwenang
12. Koordinasi Pembuatan undangan rapat Minggu ke 4 27-28 Oktober 2022 Tersedianya draft
1 Nopember 2022 surat edaran
pembuatan SE Oktober 2022
penggunaan Rapat evaluasi hasil
SIGABKIN pembangunan aplikasi dg Tim
Efektif dan draft SE
Dalam capaian aksi perubahan action leader memetakan menjadi 2
(dua) langkah yaitu:
a. Mengatasi Permasalahan dan Kendala
Pada tahap ini tidak ada permasalahan dan kendala berarti, karena
Action Leader sebelum mengadakan rapat ataupun melakukan
pengecekan tim efektif sudah diberitahukan secara lisan dan juga
melalui media social yaitu email, whatsapp, dan telegram serta
telephone sehingga semua tim efektif sudah memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing. Hanya saja karena waktu kerja
tim efektif yang cukup padat mengakibatkan rapat atau koordinasi
dengan tim efektif harus dilakukan di luar jam kerja yaitu pukul 17.00
WIB sampai dengan selesai kegiatan sesuai batas waktu yang
diinginkan dan dicapai.
b. Stategi Mengatasi Masalah
Dalam rangka mengatasi permasalahan waktu dari tim efektif, maka
sebelum rapat dilakukan, action leader berkomunikasi secara
langsung dan juga melalui email, whatsapp dan telephone mengenai
82
aksi perubahan yang akan di buat dan perlunya tim dalam membantu
aksi perubahan tersebut.
17. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan
Action Leader untuk memetakan capaian hasil Aksi Perubahan dalam
sistem pelayanan maka yang dilakukan oleh action leader adalah
melaksanakan pembandingan di lingkungan kerja Subbag TU Biro Bag
Pam Roum Setjen Kemhan sebelum dilaksanakan inovasi dan sesudah
dilaksanakan inovasi dengan indicator sebagai berikut:
Tabel 9. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan
INDIKATOR
No. PERBAIKAN SEBELUM INOVASI SESUDAH INOVASI
1. KUALITAS
2. PELAYANAN
3.
Kesederhanaan Proses pengajuan data Proses pengajuan data usulan
pegawai berupa gaji berkala pegawai untuk gaji berkala dan
dan tunjangan memerlukan tunjangan tidak perlu yang
proses yang panjang dan panjang, waktu penerimaan data
memerlukan waktu yang lama, menjadi cepat, sudah
data yang diambil dari data menggunakan sistem teknologi
nominatif pegawai dg adanya dalam bentuk aplikasi SIGABKIN
perubahan berbasis wab base
Kejelasan Kejelasan data yang diisi oleh Kejelasan untuk mengisi data
petugas Pembayaran gaji sudah sesuai format dan standar
(PPABP-Juyar) banyak yang dari Kemenkeu
tidak terisi secara lengkap dan
detail sesuai standar yang
diminta oleh Kemenkeu
Kepastian dan Pengiriman data gaji berkala Dengan adanya pembangunan
Tepat Waktu dari subbag masing2 pegawai sistem informasi gaji berkala dan
kpd PPABP-Juyar tidak tepat tunkin (SIGABKIN)menjadi lebih
waktu yang akan dikirimkan cepat, efektif dan efisien
pengajuan kenaikan gaji diharapkan dapat diperoleh
berkala ke Biro Kepegawaian dalam waktu kurang lebih 1 bulan
untuk pembuatan petikannya. dalam penerimaan petikan
83
4. Keakuratan membutuhkan waktu lebih dari kenaikan gaji berkala
5. Kemudahan 3 bulan karena prosesnya
berjejang sehingga kepastian Dengan adanya pembangunan
dan ketepatan waktu sistem informasi gaji berkala dan
menerima data menjadi tidak tunkin (SIGABKIN) dapat
cepat, efektif dan efisien membantu petugas KGB dan
Data usulan gaji berkala pegawai khususnya dapat
pegawai selama ini waktu menerima notifikasi kapan waktu
pengajuannya ada akan mengajukan KGB yang
keterlambatan KGB akutrat dan pasti, maka tidak
dikarenakan kurangnya terjadi keterlambatan kenaikan
perhatian pegawai untuk gaji berkala pegawai.
pengajuan dan informasi yang Dengan adanya SIGABKIN
kurang akurat, kapan pegawai petugas KGB dan pegawai
harus mengajukan dengan mudah mendapat
notifikasi atau reminder untuk
Petugas KGB dan pegawai segera mengajukan KGB dengan
dalam mengusulkan usulan dokumen pendukungnya, dengan
kenaikan gaji berkala mudah dapat memonitor usulan
mengalami kesulitan karena yang diusulkan
harus selalu mengingat dan
reminder kapan harus
melakuukan pengajuannya
untuk melengkapi pengisian
data serta sulit untuk
mengetahui atau memonitor
usulan yang diusulkan
tersebut.
Pembangunan aplikasi memberikan suatu kecepatan dalam pelaksanaan
pekerjaan, dimana yang selama ini dilakukan manual berdampak pada
pencarian informasi kenaikan gaji berkala dan tunkin menjadi lebih cepat
setelah beralih dengan menggunakan aplikasi.
Pembangunan aplikasi memberikan suatu keakuratan dalam pelaksanaan
pekerjaan, dimana yang selama ini dilakukan manual atau petugas KGB
dan pegawai harus mengingat harus difilter terlebih dahulu karena
nominatif pegawai, yang berdampak pada pencarian informasi KGB
84
pegawai menjadi lebih akurat setelah beralih dengan menggunakan
aplikasi.
Pembangunan aplikasi memberikan suatu kemudahan dalam
pelaksanaan pekerjaan, dimana yang selama ini dilakukan manual
berdampak pada pencarian informasi gaji berkala dan tunkin sulit namun
setelah beralih dengan menggunakan aplikasi dapat memberikan
kemudahan dalam pencarian informasi KGB dan Tunkin
Pembangunan aplikasi memberikan dampak yaitu peningkatan
pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi bagi pegawai dengan
memberikan pelatihan dan keterampilan sehingga didapatkan pegawai
yang handal. Penguasaan ilmu dan teknologi informasi akan berdampak
pada pelaksanaan kegiatan, berpengaruh terhadap meningkatnya
pelayanan dan kinerja organisasi, pekerjaan dapat dengan mudah, cepat,
efekti dan efisien serta dilakukan dtidak terbatas dengan tempat dan
waktu yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
18. Manfaat Aksi Perubahan
Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin
(SIGABKIN) di Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan adalah
suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam proses
pelaksanaan penatausahaan kenaikan gaji berkala dan tunjangan kinerja
pegawai Biro Umum khususnya Subbag TU Biro Bag Pam Roum yang
semula berjalan secara manual kemudian dilakukan melalui aplikasi atau
melalui aplikasi sistem informasi tentunya pembangunan aplikasi ini akan
bermanfaat baik internal maupun eksternal.
a. Manfaat Bagi Subbag TU Biro Bag Pam Roum (Internal)
1) Pemberian informasi gaji berkala dan tunkin kepada
petugas KGB menjadi lebih mudah dan cepat
2) Memudahkan proses pengajuan kenaikan gaji berkala
pegawai menjadi cepat, efektif dan efisien sesuai batas
waktu yang diminta
3) Memberikan kemudahan mengakses data secara online
85
4) Penatausahaan KGB di Subbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan menjadi lebih baik.
b. Manfaat bagi stakeholder di luar Subbag TU Biro Bag Pam Roum
(eksternal)
1) Pemberian informasi kepada Pegawai dan Pejabat Roum
Setjen Kemhan menjadi lebih mudah dan cepat
2) KPPN dapat menerima kejelasan tidak adanya
ketelatan/keterlambatan masa kerja dan berkurangnya/lebih
gaji pegawai dalam pembayaran
3) Asabri dalam memberikan pembayaran pensiun, masa kerja
gaji berkala pegawai sesuai dengan masa kerjanya
4) Pegawai tidak dirugikan dalam gaji pokok yang diterima
karena telah disesuaikan dengan masa kerja pegawai.
86
BAB VIII
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN
19. Legalitas Keberlanjutan Aksi Perubahan
Terobosan inovatif pada aksi perubahan dengan judul Pembangunan
Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan Personil Melalui Pembangunan
SIGABKIN pada Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen Kemhan merupakan
sebuah inovasi pembuatan sistem informasi yang akan di gunakan. Legalitas
penerapan inovasi sangat diperlukan untuk keberlanjutan inovasi. Berkaitan
dengan hal tersebut dalam penerapan inovasi yang digagas dalam aksi
perubahan Optimalisasi Pelayanan Informasi Gaji Berkala dan Tunkin melalui
SIGABKIN tidak serta merta langsung dapat diimplementasikan namun
diperlukan legalitas dalam penggunaannya, untuk itu diperlukan penekanan dari
pimpinan sebagai legalitas pemberlakuannya, Action Leader menyampaikan
kepada pimpinan bahwa aplikasi ini penting untuk mendapatkan informasi gaji
berkala dan tunkin secara cepat, mudah dan akurat. Setelah dilakukan
komunikasi yang baik dengan pimpinan akhirnya pimpinan mendukung aplikasi
ini dengan menerbitkan surat edaran, maka diterbitkanlah Surat Edaran
Karoum Setjen Kemhan Nomor: SE/ /X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang
Penggunaan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin Biro Umum Setjen
Kemhan. Dengan adanya surat edaran tersebut maka penggunaan Sistem
Informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) dapat diberlakukan.
Dengan adanya legalitas berupa surat edaran Karoum Setjen Kemhan tentang
Penggunaan SIGABKIN Biro Umum Sejen Kemhan maka menjadi dasar bagi
Action Leader untuk diajukan sebagai salah satu program kerja TU Biro Bag
Pam Roum Setjen Kemhan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
87
20. Tindaklanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan Menetapkan Target
Capaian Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Perencanaan keberlanjutan aksi perubahan Optimalisasi Pelayanan
Informasi Pelayanan Informasi Gaji Berkala dan Tunkin melalui SIGABKIN
Biro Umum Setjen Kemhan diharapkan dapat terus berkembang dan
berlanjut mengikuti perkembangan yang ada, dimana kesempurnaan
SIGABKIN dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan di TU
Biro Bag Pam Roum dalam pelayanan personel Biro Umum, seiring
dengan perjalanan waktu aplikasi ini akan dapat terlihat detail-detail apa
yang masih dibutuhkan baik untuk jangka menengah maupun jangka
panjang. Diharapkan keberlanjutan penggunaan aplikasi ini dapat
digunakan tidak hanya dilingkup Bag Pam Roum tapi berlanjut ketingkat
yang lebih luas, dalam hal ini Bag Bekhar, Bag Rumga dan Bag Konbang
Roum Setjen di jangka menengah bahkan ke Satker Setjen Kemhan di
jangka panjang.
Keberlangsungan pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan tidak
terlepas dari dukungan anggaran. Jangka pendek mendapatkan dukungan
anggaran dari Mentor, Beliau menjabat Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan, jangka menengah Action Leader dengan dukungan dari
sponsor (Karoum Setjen Kemhan) dan Kabag-Kabag di Biro Umum Setjen
Kemhan yang akan memasukkan kegiatan pembangunan SIGABKIN ke
dalam program kerja Biro Umum Setjen Kemhan TA. 2023 dengan
mengajukan revisi anggaran. Pengajuan revisi anggaran dilakukan karena
Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) TA. 2023 sudah berjalan, oleh
karenanya Action Leader sudah mengkomunikasikan dan selanjutnya
mengkoordinasikan pengajuan revisi anggaran melalui Kasubbag TU Biro
Bag Pam Roum Setjen Kemhan kepada Bagian Proglap Biro Umum Setjen
Kemhan untuk selanjutnya diajukan sebagai usuan revisi anggaran ke Biro
Perencanaan Setjen Kemhan dan Ditjen Renhan Kemhan untuk melakukan
penelaahan. Selanjutnya di jangka panjang Action Leader akan terus
88
berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait dengan anggaran sehingga
pembangunan aplikasi ini akan terus berlanjut.
Dalam rangka keberlanjutan sistem informasi gaji berkala dan tunkin
(SIGABKIN) berbasis web base pada TU Biro Bag Pam Roum Setjen
Kemhan, Action Leader telah mendapatkan Surat Karoum Setjen Kemhan
yang di tandatangani oleh bapak Karoum Setjen Kemhan. Dalam surat
Karoum Setjen Kemhan tersebut di beritahukan bahwa dalam informasi
kenaikan gaji berkala dan tunkin lingkungan Biro Umum Setjen Kemhan
dapat menggunakan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN)
guna memudahkan penatausahaan kenaikan gaji berkala dan tunkin di
Biro Umum Setjen Kemhan menjadi cepat, efektif dan efisien pegawai
khususnya Biro Umum Setjen Kemhan. Dengan Surat Edaran (SE) ini
diharapkan seluruh satker di jajaran Biro Umum Setjen Kemhan khususnya
Bag Pam Roum Setjen Kemhan dapat menggunakan sistem informasi
yang dimaksud, Surat Edaran (SE) terlampir pada Lampiran 5.
Keberlanjutan ini juga di dukung oleh adanya penanda-tanganan lembar
komitmen pimpinan, dimana dalam komitmen tersebut tertulis komitmen
pimpinan untuk keberlanjutan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin
berbasis Web base untuk diterapkan digunakan di lingkungan pada Biro
Umum Setjen Kemhan, komitmen tersebut di tandatangani oleh Karoum
Setjen Kemhan, Kabag Pam Roum Setjen Kemhan, Kabag Bekhar Roum
Setjen Kemhan, Kabag Konbang dan BMN Roum Setjen Kemhan, Kabag
Rumga Setjen Kemhan dan Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen
Kemhan lembar komitmen terlampir pada Lampiran 6.
Lembar komitmen yang di tandatangani di atas, mendukung rencana
jangka menengah Action Leader dalam membuat sistem informasi gaji
berkala dan tunkin (SIGABKIN) berbasis web base pada TU Biro Bag Pam
Roum Setjen Kemhan, di mana pada tahapan jangka menengah, Action
Leader akan melakukan pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur,
infromasi tunkin dan notifikasi pada what’sUpp (wa) pegawai melalui media
89
alat komunikasi (HP) terhadap sistem yang sudah di bangun. Lembar
komitmen juga di berikan kepada Kasubbag Komlek Bag Rumga Roum
Setjen Kemhan dalam menyediakan jaringan dan teknologi dan bekerja
sama dengan Action Leader dan juga Subbag TU Biro Bag Pam Roum
Setjen Kemhan dalam usaha keberlanjutan dan juga pengembangan
Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) lembar komitmen
terlampir pada lampiran 3.
Keberlanjutan ini juga di perkuat oleh dukungan dari Karoum Setjen
Kemhan setelah Action Leader melaksanakan Sosisalisasi SIGABKIN yang
telah di buat, di mana dalam pernyataannya beliau mengatakan bahwa
menerima SIGABKIN dan akan mendukung untuk dikembangkan di Biro
Umum Setjen Kemhan dan bahkan di lingkungan seluruh jajaran Satker
Kemhan. Adanya komitmen untuk jaringan dan web base, serta dukungan
dari Karoum Setjen Kemhan, akan memudahkan langkah Action Leader
dalam melaksanakan tahapan jangka menengah dan panjang sesuai
dengan perencanaan yang telah di buat. Adapun kegiatan yang akan di
lakukan dalam milestone atau tahapan jangka menengah pada bulan
Januari s.d. Juni 2023 adalah melaksanakan perbaikan dengan
pengembangan sistem informasi ini sesuai masukan dan saran dari
pimpinan.
Dalam tahapan jangka panjang, Action Leader akan melakukan kegiatan
tersebut antara lain:
1. Integrasi sistem informasi (SIGABKIN) dan dapat diakses oleh
seluruh pegawai Biro Umum Setjen Kemhan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi SIGABKIN berbasis Web base
pada Subbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan yang juga
dilakukan oleh Mentor (Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Stjen
Kemhan). Pada masa implementasi, sistem informasi akan di monitor
selama kurun waktu enam bulan, dalam masa itu akan di lihat dan di
evaluasi apa saja yang perlu di perbaiki atau mungkin di tambah
layanannya kepada penerima layanan.
90
BAB IX
KETERKAITAN DENGAN MATA PILIHAN
21. Keterkaitan 3 Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan
1). Mata Pelatihan Manajemen Keuangan Negara ( Kementerian
Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - KPPN
(Khusus Penerimaan merupakan Instansi Vertikal Eselon III di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
Manajemen Penganggaran yang terdiri dari Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer. Sebuah
rencana yang baik tidak akan dapat terwujud apabila tidak didukung
oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Untuk itu Action Leader
harus memastikan rencana yang telah dibuat sudah di backup
dengan dana yang cukup. Mungkin sekali dana yang tersedia tidak
cukup dalam satu tahun, maka kewajiban Action Leader untuk
memastikan pada tahun mendatang dana tersedia untuk memastikan
agar rencana tercapai. Action Leader harus paham ketika bicara
tujuan organisasi maka perencanaan yang baik, pendanaan yang
tepat, eksekusi yang benar dan pertanggungjawaban yang akuntabel
sangat menetukan keberhasilan organisasi Selain itu Action Leader
harus juga mampu menyusun perencanaan, menggunakan dana
yang terbatas dan mengeksekusi secara efektif dan efisien. Setelah
rencana dibuat, dana tersedia maka implementasi atau pelaksanaan
penggunaan dana untuk mencapai tujuan dilaksanakan. Dalam
implementasi penggunaan dana maka Action Leader harus mampu
menjaga agar dana yang digunakan menghasilkan output seperti yag
diharapkan. Berdasarkan uraian diatas Peta konsep untuk
Manajemen Keuangan Negara dapat digambarkan sebagai berikut:
91
Dari peta konsep manajemen keuangan Action Leader harus
mampu membuat perencanaan dengan baik, menganggarkan secara
efektif, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan secara
akuntabel. Dalam rangka mewujudkan rencana diperlukan anggaran
sebagai salah satu input yang harus tersedia. Namun harus dipahami
bahwa anggaran tersebut sifatnya terbatas. Oleh sebab itu Action
Leader harus mampu memilih prioritas kegiatan yang hendak dicapai
dan menganggarkan dana yang terbatas tersebut secara efektif dan
efisien.
Setelah rencana dibuat, anggaran tersedia maka selanjutnya
adalah mewujudkan rencana dan melaksanakan anggaran secara
akuntabel. Anggaran yang akuntabel bukan semata dapat
dipertanggungjawabkan secara formal namun harus juga dapat
dipertanggungjawabkan secara material. Hubungan aksi perubahan
dengan perencanaan dan penganggaran sangat berkaitan dimana
yang dibangun Action Leader yaitu pembangunan Sistem Informasi
Gaji Berkala dan Tunkin di Biro Umum Setjen Kemhan ada
keterkaitan dengan perencanaan dan penggaran yang dibuat dalam
menyusun kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
92
2) Mata Pelatihan Manajemen Pemerintahan
Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.
Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan
pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa
harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga
menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi
tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik. efektif dan efisien.
Terry (1973) menjelaskan “management is performance of conceiving
and avhieving desired results by means of group efforts consisting of
utilizing human talent and resources”. Proses mengarahkan dan
menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya,
seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan
organisasi.
Selanjutnya Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan
“management is a process of working with amd through individuals
and groups and other resources to accomplish organizational goals”.
Proses Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan
Efesien bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber
daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi.
Menurut Dalton E Mc Farland, yang mengatakan bahwa fungsi
manajemen ada 3 (tiga), yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu
Planing (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Controlling
(Pengawasan). Sedangkan Geoge Terry, mengemukakan fungsi
manajemen ada 4 (empat), disingkat dengan akronim POAC, yaitu
Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating
(penggerakan), Controlling (pengawasan).
Manajemen Pemerintahan adalah gabungan dua suku kata yaitu
manajemen dan pemerintahan, Sondang P Siagian mendefinisikan
Manjemen Pemerintahan adalah manajemen yeng ditetapkan pada
93
aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja dirtikan
sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari
badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat
pusat maupun pada tingkat daerah. Dikaitkan dengan aksi perubahan
action leader melihat perlu adanya perencanaan, pengorganisasian
dan pengawasan disetiap kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.
3) Mata Pelatihan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan
didasarkan pada kondisi dan kebutuhan dalam mewujudkan agenda
pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis
Kementerian Pertahanan khususnya di Biro Umum Sekretariat
Jenderal. Arah Program Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan
dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,
peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance
dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
efektif dan efisien. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas
tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka
meningkatkan kepercayaan publik. Dikaitkan dengan aksi perubahan
yang Action Leader bangun yaitu pembangunan Sistem Informasi Gaji
Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) pada Subbag TU Biro Bag Pam
Roum Setjen Kemhan dengan mata pelatihan Reformasi Birokrasi
terdapat korelasi dengan aksi perubahan dan siklus dari pembayaran
gaji dan tunkin. Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir
(mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan
merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek. Berikut 8 Area
Perubahan/Aspek-aspek pada tingkat-tingkat mikro dan 1 Quick Win :
i. Manajemen perubahan;
94
ii. Penataan peraturan perundang-undangan;
iii. Penataan dan penguatan organisasi;
iv. Penataan tatalaksana;
v. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
vi. Penguatan pengawasan;
vii. Penguatan akuntabilitas kinerja;
viii. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
ix. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pelaksanaan Quick Win).
Pada mata pelatihan reformasi birokrasi ini, Action Leader sasaran
yang diambil dari 8 area perubahan yang berhubungan dengan sistem
informasi ini yaitu Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan
mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi
yang diinginkan pegawai dalam penatausahaan gaji berkala beserta
tuntutan perkembangannya. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses
fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan
memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan
berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik
manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas
fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan
yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini
dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi
birokrasi hingga saat ini.
Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis
penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, antara lain :
95
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/
Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
secara Online;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen
Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2014;
Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi
untuk menyamakan persepsi :
1) Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi
pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;
2) Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
3) Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)
yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
96
merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari
satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan
sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan
menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun
sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun
sebelumnya. Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi,
yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat
nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam
tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan
makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam
upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat
pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu
mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan
kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat
mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi
birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi
bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-
masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
97
BAB X
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN
22. Diseminasi dan Publikasi
Diseminasi (dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan
kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi,
timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi
tersebut dan mempublikasikan untuk memperkenalkan kepada semua
orang, menyebarkan secara luas kepada semua orang tentang suatu hal
sehingga orang dapat mengetahui sesuatu hal, dan tidak ketinggalan
informasi. Dalam rangka aksi perubahan keberlanjutan sistem informasi
Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) berbasis web base Subbag TU Biro
Bag Pam Roum Setjen Kemhan, Action Leader telah mendapatkan Surat
Karoum Setjen Kemhan yang di tandatangani oleh bapak Karoum Setjen
Kemhan. Dalam surat Karoum Setjen Kemhan tersebut di beritahukan
bahwa dalam usulan informasi gaji berkala dan tunkin dapat menggunakan
sistem informasi Gaji Berkala dan Tunkin (SIGABKIN) guna memudahkan
penatausahaan kenaikan gaji berkala dan tunkin pegawai khususnya Biro
Umum Setjen Kemhan menjadi cepat, efektif dan efisien. Dengan Surat ini
diharapkan seluruh pegawai Biro Umum Setjen Kemhan dapat
menggunakan Sistem Informasi dimaksud.
Keberlanjutan ini juga di dukung oleh adanya penanda-tanganan lembar
komitmen pimpinan, dimana dalam komitmen tersebut tertulis komitmen
pimpinan untuk keberlanjutan Sistem Informasi Gaji Berkala dan Tunkin
berbasis Web base untuk diterapkan dan digunakan di lingkungan Biro
Umum Setjen Kemhan, komitmen tersebut di tandatangani oleh Karoum
Setjen Kemhan, Kabag Pam Roum Setjen Kemhan, Kabag Bekhar Setjen
Kemhan, Kabag Konbang Setjen Kemhan, Kabag Rumga Setjen Kemhan
dan Kasubbag TU Biro Bag Pam Roum Setjen Kemhan, lembar komitmen
terlampir pada lampiran 2.
98
Lembar komitmen yang di tandatangani di atas, mendukung rencana
jangka menengah Action Leader dalam membuat sistem informasi gaji
berkala dan tunkin (SIGABKIN) berbasis web base, di mana pada tahapan
jangka menengah, Action Leader akan melakukan pengembangan
aplikasi dengan penambahan fitur yaitu tunkin, kurang lebih 8 bulan
terhadap sistem yang sudah di bangun. Lembar komitmen juga di berikan
kepada Kasubbag Komlek Bag Rumga Roum Setjen Kemhan dalam
menyediakan jaringan dan teknologi dan bekerja sama dengan Action
Leader dan juga Subbag TU Biro Bag Pam Roum Kemhan dalam usaha
keberlanjutan dan juga pengembangan SIGABKIN lembar komitmen
terlampir pada Lampiran 7.
Dalam tahapan jangka panjang, Action Leader akan melakukan kegiatan
tersebut antara lain:
1. Integrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai Biro Umum Setjen
Kemhan, tujuan dari integrasi dan dapat diakses adalah agar aplikasi
SIGABKIN dapat juga digunakan dan memfasilitasi pegawai Biro
Umum untuk melakukan pengecekan gaji berkala dan tunkin setelah
pengajuan untuk kenaikan gaji berkala setelah periodenya (2 tahun
sekali) dan penyesuaian tunkin dengan jabatan pegawai terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi SIGABKIN berbasis Web base
Pada masa implementasi, sistem informasi akan di monitor selama
kurun waktu enam bulan, dalam masa itu akan di lihat dan di evaluasi
apa saja yang perlu di perbaiki atau mungkin di tambah layanannya
kepada penerima layanan.
Dalam mempublikasikan aksi perubahan, Action Leader dibantu dengan
Tim Efektif melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana aksi
perubahan didalam milestone yang telah dibuat.
99
BAB XI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI
PERUBAHAN
23. Pemetaan Potensi Diri
Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan terhadap pelayanan publik
pada suatu organisasi salah satunya ditentukan dari kemampuan
pengembangan diri peserta sebagai Action Leader. Untuk mengetahui
potensi diri peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP),
peserta dituntut untuk mengidentifikasi potensi diri sesuai dengan
Komponen yang akan dinilai yaitu Integritas, Kerjasama dan Mengelola
Perubahan. Setelah dilaksanakan Aksi Perubahan didapat hasil pada
Laporan Aksi Perubahan dengan identifikasi dapat dilihat pada komponen
Integritas, Kerjasama dan Mengelola Perubahan, Action Leader memiliki
skor yang baik terhadap penyelesaian tugas yang diembannya dan selalu
memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain
sesuai dengan etika organisasi. Rekap nilai Action Leader dan Mentor
sebagaimana pada BAB V sub C. Tabel Rekap Nilai Peserta dan
Mentor, terlihat bahwa pada komponen Integritas, gap yang disepakati
untuk ditutupi pada sub komponen tanggung jawab (sebesar 0,29),
komitmen (sebesar 0,49), kedisiplinan (sebesar 0,95), kejujuran (sebesar
0,83), konsisten (sebesar 0,34), pengambilan keputusan (sebesar 0,46).
Pada komponen Kerjasama, gap yang disepakati untuk ditutupi pada sub
komponen kerjasama internal (sebesar 1,29), kerjasama eksternal (1,02),
komunikasi (0,84), fleksibilitas (sebesar 0,78), komitmen dalam tim
(sebesar 0,35). Dan pada komponen Mengelola Perubahan, gap yang
disepakati untuk ditutupi pada sub komponen pelayanan publik (sebesar
0,99), adaptabilitas (sebesar 0,8), pengembangan orang lain (sebesar
1,17).
100