The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weninovitasari55, 2021-05-02 19:11:01

PGSD-MODUL 5 PKN - Total KB

PGSD-MODUL 5 PKN - Total KB

negara berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia, dan bukan
mengangkat atau mengambil ideologi bangsa lain. Selain itu, Pancasila tidak hanya
merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, melainkan Pancasila berasal
dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa, sehingga Pancasila pada hakekatnya
dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia.
Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan kepribadian bangsa
Indonesia.
Sebagai ideologi nasional, Pancasila adalah cita-cita negara Republik Indonesia yang
menjadi dasar bagi teori dan praktek penyelenggaraan negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu ideologi Pancasila pada hakekatnya merupakan asas kerohanian yang
antara lain memiliki derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan
kenegaraan, serta berkedudukan sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman
hidup, dan pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan,
diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila sebagai ideologi nasional Republik Indonesia mengandung makna
yang begitu dalam. Adapun makna yang terkandung dalam Pancasila dalam
kedudukannya sebagai ideologi nasional, diantaranya:
1) Sebagai sumber motivasi, dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Ideologi Pancasila mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun
negara.

b) Ideologi Pancasila memandu masyarakat menuju cita-citanya.
c) Ideologi Pancasila membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya

melalui berbagai realisasi pembangunan.
2) Sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara, dengan karakteristik

sebagai berikut:
a) Ideologi Pancasila akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang

bersifat dinamis antara masyarakat dan ideologi Pancasila.
b) Ideologi Pancasila akan bersifat dinamis, terbuka dan antisipatif.

18

c) Ideologi Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya.

Pancasila bersifat integralistik. Hal ini dikarenakan Pancasila mengandung semangat
gotong royong dan kekeluargaan dalam kebersamaan, memelihara persatuan dan
kesatuan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa Pancasila juga merupakan ideologi persatuan, dimana Pancasila
mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keperibadian
dan percaya pada diri sendiri.
Dalam kedudukannya sebagai ideologi nasional, secara politis Pancasila diharapkan
mampu mengikat semua kekuatan sosial-politik masyarakat untuk ikut bertanggung
jawab atas masa depan bangsa dan negaranya. Dengan demikian, Pancasila berfungsi
pula sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan masalah perbedaan serta
pertentangan politik diantara golongan dan kekuatan politik, maupun dalam memagari
seluruh unsur kekuatan politik untuk bermain di dalam lapangan yang disediakan
Pancasila. Artinya tidak keluar dari nilai-nilai yang telah digariskan oleh Pancasila.
Pancasila merupakan sebuah sintesa atau perpaduan yang mempersatukan berbagai
sikap hidup yang berada di tanah air kita. Berbagai aliran dan pemikiran yang berbeda
dipersatukan dan dipertemukan dalam Pancasila. Pancasila merupakan “pagar” yang
disatu pihak memberikan keleluasaan bergerak, akan tetapi dilain pihak memberikan
batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Pancasila dapat diinterpretasikan secara luas,
tetapi tidak diperkenankan menginterpretasikan secara salah, sehingga menimbulkan
pengertian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Sebaliknya,
Pancasila tidak dapat dipersempit, sehingga menjadi monopoli golongan tertentu saja.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi nasional
yang meliputi dan memayungi segenap orientasi di dalamnya. Artinya, adanya
berbagai pandangan hidup dalam masyarakat diakui dan dibenarkan untuk
berkembang, baik dengan mengeksplisitkan potensi dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya, maupun melalui akulturasi. Di samping itu, berbagai pandangan hidup yang
berkembang di masyarakat diperlukan untuk mengisi dan memperkuat ideologi

19

nasional dalam menjalankan berbagai fungsinya, terutama untuk menggalang
persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Pembelajaran Materi Pancasila di SD

1) Materi Pembelajaran Pancasila di SD

Berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, terdapat beberapa Kompetensi Dasar yang

terkait dengan materi Pancasila dalam mata pelajaran PPKN di Sekolah Dasar seperti

dalam tabel berikut.

No Kelas Kompetensi Dasar

1. I 1.1 Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon

beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai
gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”

2.1 Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri

sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang
negara “Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-

hari

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang
negara “Garuda Pancasila”

4.1 Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada

Lambang Garuda sila Pancasila

2. II 1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon

beringin, kepala banteng, dan padi kapas

dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang

Maha Esa

2.1 Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai

dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara
“Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

20

No Kelas Kompetensi Dasar

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila
Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”

4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang Negara

dengan sila-sila Pancasila

3. III 1.1 Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala

banteng, dan padi kapas pada lambang
negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah Tuhan

Yang Maha Esa

2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan
sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda
Pancasila”

3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara
“Garuda Pancasila”

4.1 Menceritakan arti gambar pada lambang negara
“Garuda Pancasila”

4. IV 1.1 Menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon

beringin, kepala banteng, dan padi kapas
pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa

2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf,

memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai

dan moral Pancasila.

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila

Pancasila

4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila

Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan

sehari-hari

21

No Kelas Kompetensi Dasar

5. V 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela

berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan

sehari-hari

4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari

6. VI 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

nilainilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan

dalam kehidupan sehari-hari .

2.1 Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam

kehdupan sehari-hari

4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-

nilaiPancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Materi Pancasila diberikan di SD dibelajarkan secara terintegrasi dengan mata
pelajaran lain yang sudah ada melalui pendekatan tematik. Jika materi Pancasila
diberikan tersendiri dan menjadi mata pelajaran tersendiri maka akan terjadi
penambahan mata pelajaran lain. Hal ini akan menambah beban mata pelajaran bagi
anak dan di luar kemampuan anak. Pilihannya lebih baik diupayakan terintegrasi pada
mata pelajaran lain sehingga setiap mata pelajaran yang dipelajari anak akan lebih
bermakna.

22

2) Perencanaan Pembelajaran Pancasila di SD
Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Pancasila di SD sangat ditentukan oleh
perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru untuk
melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematik. Langkah-langkah
penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut.

a) Menganalisis substansi kajian kurikulum. Melalui analisis dapat diketahui
bahwa materi pokok Pancasila yang terintegrasi di dalam mata pelajaran
sebagaimana termuat di kurikulum dapat diketahui.

b) Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang
dikembangkan. Silabus tersebut berupa rencana kegiatan pembelajaran secara
sistematis yang memuat materi pokok, media, dan evaluasi serta alokasi waktu
yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran.

c) Pengembangan silabus disesuaikan dengan potensi anak, sarana dan prasarana
sekolah, serta kemampuan guru. Di dalam silabus kita dapat merencanakan
pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan
kurikulum dan potensi anak. Silabus adalah suatu rencana yang memuat
pokok-pokok pengalaman belajar yang akan diperoleh anak dalam
pembelajaran. Format silabus yang dikembangkan sangat bergantung pada
guru, dan tidak ada yang sama.

d) Berdasarkan silabus dapat dikembangkan rencana pembelajaran (RP). Rencana
pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah pembelajaran yang harus
diikuti guru dalam membelajarkan anak.

2. Kewarganegaraan Global
a. Pengertian Warga Negara Indonesia

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing
pulau mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Tidaklah heran bila Negara
Indonesia dihuni oleh banyak etnis dari keturunan yang berbeda dan tersebar di
seluruh pelosok. Setiap etnis atau suku bangsa dihuni oleh orang-orang yang disebut
rakyat.

23

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara
itu tidak mungkin terbentuk. Menurut Anda samakah pengertian rakyat dengan
penduduk dan juga warga negara. Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya
merupakan konsep yang serupa tapi tak sama. Masing-masing memiliki pengertian
yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

1) Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat
tinggal atau menetap dalam suatu Negara, sedang yang bukan penduduk adalah
orang yang berada di suatu wilayah suatu Negara dan tidak bertujuan tinggal
atau menetap di wilayah negara tersebut.

2) Warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara ialah orang yang
secara hukum merupakan anggota dari suatu Negara, sedangkan bukan warga
Negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan,
mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi
penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.
3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Kemudian siapakah yang menjadi warga negara Indonesia? Status warga negara
Indonesia telah diatur dalam undang-undang mengenai kewarganegaraan yang pernah
berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12
tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah:
1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

24

2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;

3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing;

4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing
dan ibu Warga Negara Indonesia;

5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara
asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia;

8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing
yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun
atau belum kawin;

9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang
ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;

25

13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kemudian dalam Pasal 5 undang-undang tersebut juga disebutkan selain orang-orang
yang disebutkan di atas, yang menjadi warga negara Indonesia adalah:
a) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya
yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
b) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara
sah sebagai anak olehwarga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai Warga Negara Indonesia
Dari uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah
warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas
cakupannya dari pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa
penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia
termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Konsekuensinya, orang asing
tersebut diperkenankan mempunyai tempat tinggal di Indonesia.
Perlu Anda ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warganegara
asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya
anggota Corps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing
yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.
Perhatikan contoh-contoh berikut !

1) Mr. Karl Stoltz orang Amerika yang bertugas di Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta, sebagai Atase Kebudayaan. Dia tinggal bersama keluarganya
sejak 1 tahun yang lalu.

26

2) Amelia adalah mahasiswa dari Amerika Serikat yang sedang kuliah di Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Ia sekarang duduk di semester IV Jurusan
Pendidikan Matematika.

3) Bojan Malisic, pemain sepakbola dari Brasil yang pernah bermain di Persib
Bandung. Ia dikontrak selama 2 tahun untuk membela kesebelasan kebanggaan
warga kota kembang tersebut.

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) tersebut, maka Mr. Karl Stoltz, Amelia dan Tuan
Malisic merupakan penduduk Indonesia, karena mereka menempati wilayah Indonesia
dalam jangka waktu yang relative lama.
Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong.
Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua
bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut
sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang
telah masuk menjadi WNI atau kerurunan orang-orang asing yang telah turun-temurun
bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena
itu Anda dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India
dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling
banyak jumlahnya.
Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan
penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu
Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, oleh karena itu
apabila Anda sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), Anda diwajibkan
memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting ? Sebagai contoh: bahwa hanya
mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (Pemilihan
Umum). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat
memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

b. Makna dan Karakteristik Warga Negara Global

27

Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi
persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat
(Korten, 1993). Sementara itu, Mansbach (1997) menggunakan istilah global actors
yang membedakannya menjadi dua macam, yaitu intergovernmental organization
(IGO) dan international nongovernmental organization (INGO). Menurutnya, kedua
aktor ini memiliki peran yang sangat penting dan telah banyak terlibat dalam
kehidupan kewarganegaraan. Lebih lanjut Mansbach (1997) menyatakan terdapat tiga
alasan yang berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat global, yakni:

1) Secara historis, kelompok-kelompok organisasi itu telah ada sejak lama
2) Aktor-aktor global tersebut dituntut berbuat lebih banyak pada pasca

era Perang Dingin.
3) Ada beberapa organisasi regional, ada yang bersifat global dengan

tujuan ganda.
Ketiga alasan ini yang menjadikan warga negara atau masyarakat global ada sampai
saat ini, termasuk di Indonesia. Untuk menjadi seorang warga negara global, terlebih
dahulu seseorang harus menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab di
negaranya. Sifat yang menjadi ciri khas dari seorang warga negara yang bertanggung
jawab adalah adanya komitmen terhadap nilai integratif dan penerapan aktif kesadaran
kitisnya, yaitu kemampuan untuk berpikir mandiri, kritis, dan konstruktif, kemampuan
melihat masalah dalam konteks jangka panjang, dan untuk membuat penilaian
berdasarkan suatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang. Sarana
yang dipergunakan unuk menetapkan identitas dan pengakuan sah adalah organisasi
sukarela.
Cogan (1999) mengidentifkasi karakteristik warga negara yang dikaitkan dengan
kecenderungan global saat ini, yaitu:

1) Mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global
2) Bekerja bersama dengan orang lain.
3) Bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat.
4) Berpikir secara kritis dan sistematis.

28

5) Menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan.
6) Mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan.
7) Menghormati dan mempertahankan hak asasi.
8) Berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat pembelajaran dan

memanfaatkan teknologi berbasis informasi
Sementara itu, Kanter, dalam Komalasari & Syaifullah (2009) menyatakan terdapat
tiga ciri manusia kelas dunia (world class), yaitu:

1) Konsep, berkaitan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan
gagasan- gagasan mutakhir

2) Kompetensi, berkenaan dengan pengembangan kemampuan untuk bekerja
secara multidisiplin.

3) Koneksi, berhubungan dengan pengembangan jaringan sosial untuk melakukan
kerjasama secara informal

Selanjutnya Wisnubrata (2001) menambahkan dua syarat lagi untuk melengkapi
syarat manusia kelas dunia, yaitu kredibilitas dan kepedulian. Kredibilitas disini
berkaitan dengan integritas yang terdiri atas sikap jujur, perlakuan adil, sehingga akan
membangun rasa percaya dan hormat dari orang lain. Kepedulian atau peka dan
tanggap terhadap keperluan dan kondisi orang lain, memberi yang terbaik tanpa
pamrih, berbagi pengetahuan dan informasi dalam rangka memperkaya wawasan dan
mentalitas.

c. Kompetensi Kewarganegaraan untuk Warga Negara Global
Kata kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta
didik. Gordon (1988:43) mengemukakan bahwa kompetensi meliputi ”pengetahuan,
pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat”. Dalam pengertian yang lebih
konseptual, McAsham (Komalasari, 2009) merumuskan kompetensi sebagai berikut:
”Competency is knowledge, skills, and abilities that a person can learn and develop,
which become parts of his or her being ti the extent he or she can satisfactorily
perform particular cognitive, affective, and psychomotor behavior”. Pengertian di atas

29

sejalan dengan pendapat Debling (1995:80), Kupper dan Palthe (Wolf, 1995:40) yang
mengatakan bahwa esensi dari pengertian kompetensi “is the ability to perform”.
Debling (1995:80) mengatakan “competence pertains to the ability to perform the
activities within a function or an occupational area to the level of performance
expected in employment”. Kupper dan Palthe (Wolf, 1995:40) mengatakan
“competencies as the ability of a student/worker enabling him to accomplish tasks
adequately, to find solutions and to realize them in work situations.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kompetensi adalah pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan siswa yang
berguna untuk kehidupannya di masyarakat. Kompetensi ini diantaranya dihasilkan
dari proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
(civic education) menghasilkan kompetensi kewarganegaraan (civic competences)
yang memberikan bekal menuju “to be a good citizens” (terbentuknya warga negara
yang baik). Dengan demikian kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai
dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang
partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan civic education adalah partisipasi yang
bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat di era
global. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai
berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2)
pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter
atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip
fundamental demokrasi konstitusional.

Terkait dengan hal di atas, Center for Civic Education (1994:45-56)
merumuskan komponen-komponen utama civic competences yang merupakan tujuan
civic education meliputi:
1) Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)
Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic knowledge) berkaitan dengan materi substansi
yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya

30

sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem
politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat
demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup
berdampingan secara damai dalam masyarakat global.
2) Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)
Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang
dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh
menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi
masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup
intelectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan
partisipasi).
3) Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)
Komponen mendasar ketiga dari kompetensi kewarganegaraan adalah watak
kewarganegaraan (civic disposition). Quigley, Buchanan, dan Bahmueller (1991: 11)
merumuskan civic disposition adalah “…those attitudes and habit of mind of the
citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the
democratic system” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang
berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem
demokrasi.
Dalam konteks Indonesia, Winataputra (2001:492-493) mengemukakan butir-butir
kompetensi kewarganegaraan bagi warga negara global yang dikembangkan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dengan mendasarkan pada asumsi sebagai
berikut:

1) Kurikulum pendidikan persekolahan (SD sampai dengan SMA) untuk mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu kesatuan utuh yang
tertuju pada pencapaian kebulatan penguasaan kompetensi kewarganegaraan
yang ditata secara artikulatif.

31

2) Butir kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan untuk dunia persekolahan
adalah butir kompetensi yang secara psikologis dan pedagogis sesuai dengan
perkembangan anak usia sekolah, dan secara kontekstual sesuai dengan
lingkup kehidupan usia itu.

3) Setiap butir kompetensi kewarganegaraan pada dasarnya memiliki substansi
yang mendukung proses pembentukan kompetensi itu yang dapat diungkapkan
dalam bentuk rumusan pokok materi atau tema atau generalisasi.

Bertolak dari ketiga asumsi tersebut, selanjutnya Winataputra (2001:493-504)
mengemukakan butir-butir substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang penulis
ringkas dan kembangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Butir-Butir Kompetensi Kewarganegaraan
dalam Rangka Pendidikan Kewarganegaraan di Persekolahan

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

1. Manusia sebagai makhluk 1. Kepedulian terhadap 1. Berkomunikasi

Tuhan Y.M.E dan sebagai masalah-masalah secara

makhluk sosial personal dan sosial argumentataif

2. Manusia sebagai individu kultural antar dalam bahasa

yang memiliki hak asasi warganegara dan antara Indonesia yang

yang harus dilindungi dan warganegara dengan baik dna benar

diwujudkan secara lembaga-lembaga atas dasar

bertanggung jawab negara. tanggung jawab

3. Landasan dan sumber hak 2. Toleansi terhadap sosial

asasi manusia perbedaan personal, 2. Berorganisasi

32

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

4. Pelanggaran terhadap hak sosial, dalam

asasi manusia ekonomi,kultural, dan lingkungannya

5. Jaminan dan perlindungan spiritual dengan penuh

atas hak asasi manusia 3. Penghormatan terhadap kesadaran dan

6. Perkembangan demokrasi hak hidup, hak tanggung jawab

sebagai suatu sistem kebebasan, dan hak personal dan

pemerintahan milik orang lain atas sosial.

7. Kelebihan dan kekurangan dasar keimnana dan 3. Berpartisipasi

dari sistem demokrasi dari ketakwaan terhadap dalam

pada sistem lain Tuhan Y.M.E. lingkungan

8. Demokrasi dalam 4. Penghormatan terhadap sekolah atau

kehidupan keluarga kedudukan dan masyarakat

9. Demokrasi dalam lembaga-lembaga secara cerdas dan

kehidupan di sekolah politik/kenegaraan, penuh tanggung

10. Demokrasi dalam ekonomi, kebudayaan, jawab personal

lingkungan kemasyarakatan atas dan sosial.

lokal/institusional dasar tanggung jawab 4. Mnegambil

11. Demokrasi dalam sosial politik sebagai keputusan

kehidupan berbangsa dan warga negara. individual dan

bernegara 5. Penghormatan terhadap atau kelompok

12. Kedudukan dan pentingnya kedudukan, peran, dan secara cerdas dan

konstitusi dalam kehidupan tanggung jawab orang bertanggung

bermasyarakat, berbangsa, lain yang memegang jawab.

dan bernegara jabatan kenegaraan, 5. Melaksanakan

13. Ketuhanan Y.M.E sebagai profesi, bisnis, dan keputusan

nilai dasar dan landasan kemasaarkatan atas individual dan

demokrasi di Indonesia dasar tanggung jawab atau kelompok

33

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

14. Konstitusi sebagai sosial-politik sesuai dengan

landasan jaminan dan warganegara. konteksnya

perlindungan hak asasi 6. Penghormatan terhadap secara

manusia bangsa dan negara lain bertanggung

15. Secara konstitusional atas dasar persamaan jawab.

kedaulatan adalah di derajat, persahabatan, 6. Berkomunikasi

tangan rakyat perdamaian, dan prinsip secara cerdas dan

16. Demokrasi menuntut saling menghormati. etis sesuai

kecerdasan warganegara 7. Penghormatan terhadap dengan

17. Demokrasi menuntut hak cipta/karya orang konteksnya.

pemisahan kekuasaan lain dalam berbagai 7. Mempengaruhi

18. Demokrasi dengan bidang atas dasar kebijakan umum

perwujudan otonomi dalam tanggung jawab sosial sesuai dnegan

konteks negara kesatuan profesional. nora yang

19. Indonesia sebagai negara 8. Komitmen terhadap berlaku dan

hukum dan keputusan bersama konteks sosial

karaktersitiknya. yang diambil secara budaya

20. Peradilan yang bebas dan benar, jujur dan adil lingkungan.

tidak memihak sesuai dengan konsep, 8. Membangun

21. Visi, misi, dan tanggung prinsip, dan semangat kerjasama

jawab negara dalam demokrasi dengan dasar

meningkatkan konstitusional yang toleransi, slaing

kesejahteraan rakyat berlaku pengertian, dan

22. Visi, misi, dan tanggung 9. Kemauan dan kesiapan kepentingan

jawab negara dalam menerima pendapat, bersama.

memelihara dan komentar, dan kritik 9. Berlomba-lomba

menegakkan keadilan dan orang lain tentang untuk berprestasi

34

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

kebenaran penampilan, pendirian, lebih baik dan

23. Kdudukan, peran, dan keyakinan sendri atas lebih bermanfaat.

fungsi lembaga-lembaga dasar kesadaran bahwa 10. Turut serta

demokrasi setiap orang memiliki secara aktif

24. Mekanisme konstitusional cara pandang dan membahas

dan praksis demokrasi keyakinan yang masalah sosial

dalam berbagai bidang berbeda. secara cerdas dan

kehidupan 10. Sikap kritis terhadap bertanggung

25. Dinamika penerapan segala sesuatu yang jawab.

konsep, prinsip, nilai, dan datang dari luar atas 11. Menentang

cita-cita demokrasi dalam dasar kesadaran bahwa berbagai bentuk

masyarakat yang dalam kehidupan sosial pelecehan

berbhineka tunggal ika tidak ada yang mutlak, terhadap hak

26. Makna pelaksanaan selain kebenaran asasi manusia

kewajiban dan hak menurut agama. dengan cara yang

warganegara dalam 11. Keterbukaan terhadap dapat diterima

berbagai bidang kehidupan kemungkinan pengujian secara sosial-

27. Interaksi fungsional hak, ulang atas suatu budaya.

kewajiban, dan tanggung keputusan atas dasar 12. Turut serta

jawab warganegara dalam keyakinan bahwa setiap mengatasi

berbagai konteks orang memiliki konflik sosial

kehidupan kelemahan. dengan cara yang

28. Makna dan pentingnya 12. Komitmen terhadap baik dan dapat

partisipasi warganegara kedudukan, peran, dan diterima.

secara cerdas dan tanggung jawab yang 13. Menganalisis

bertanggung jawab dipikul atas dasar masalah sosial

29. Pentingnya pemberdayaan hukum, kesepakatan, secara kritis

35

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

warganegara dalam atau kesediaan sendiri. dengan

memperkokoh persatuan 13. Kejujuran terhadap menggunakan

dan kesatuan bangsa kesalahan sendiri aneka sumber

30. Pentingnya wawasan selaku individu/warga yang ada.

kesejagatan dalam berbagai negara 14. Memimpin
kegiatan
bidang kehidupan bagi 14. Kesediaan “saling asah, kemasyarakatan

warga negara asih, dan asuh” atas

31. Peran keluarga sebagai dasar kesadaran dan secara

lembaga yang paling dini tanggung jawab sosial bertanggung

dalam pemberdayaan sebagai warga negara, jawab.

individu sebagai anggota makhluk sosial, dan 15. Memberikan

masyarakat insan Tuhan Y.M.E. dukungan yang

32. Peran Organisasi massa 15. Toleansi terhadap sehat dan penuh

(Ormas) perasaan orang lain atas tanggung jawab

33. Peran LSM dasar kesadaran sosial kepada calon

34. Peran Organisasi sebagai warga negara. pemimpin dalam

pelajar/mahasiswa/pemuda 16. Komitmen terhadap lingkungannya.

35. Peran Koperasi dan norma yang berlaku 16. Memberikan

lembaga kewirausahaan atas dasar kesadaran dukungan yang

36. Peran Organisasi profesi dan tanggung jawab sehat dan tulus

37. Fungsi Partai politik sosial. terhadap

38. Fungsi Pemilu 17. Kesediaan menjadi pimpinan yang

39. Fungsi Dewan Perwakilan calon/wakil rakyat atas terpilih secara

Rakyat (DPR) dasar kesadaran demokratis.

40. Fungsi Dewan Perwakilan terhadap amanat dna 17. Menunaikan

Daerah (DPD) tanggung jawab. berbagai

41. Fungsi Pemerintah 18. Kejujuran dalam kewajiban sosial

36

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills

42. Fungsi Mahkamah Agung pikiran, ucapan, dan sebagai anggota

(MA) perbuatan atas dasar masyarakat

43. Fungsi Jaksa Agung tanggung jawab dengan penuh

44. Fungsi Badan Pemeriksa personal, sosial, kesadaran.

Keuangan (BPK) spiritual sebagai 18. Membangun

45. Fungsi Kabinet individu, warga negara, saling pengertian

46. Fungsi Presiden sebagai dan insan Tuhan antar suku,

kepala negara dan kepala Y.M.E. agama, ras, dan

pemerintahan 19. Kemauan dan golongan guna

47. Lembaga-lembaga negara kesediaan untuk memelihara

non-departemenal berubah menuju hari keutuhan dan

48. Pemerintah Daerah esok yang lebih baik. semangat

49. Peran Lembaga-lembaga 20. Komitmen untuk kekeluargaan.

ekonomi dan keuangan belajar sepanjang hayat 19. Berusaha

50. Peran media massa yang dilandasi membangun

keyakinan. saling pengertian

antar bangsa

melalui berbagai

media

komunikasi yang

tersedia.

20. Berusaha untuk

meningkatkan

kemampuan

pribadi dan

kegiatan sosial

kultural dengan

37

Civic Knowledge Civic Dispositions Civic Skills
kesadaran untuk
berbuat lebih
baik.

c. Globalisasi
1) Pengertian Globalisasi

Kata globalisasi sekarang ini sudah menjadi bahasa sehari-hari. Akan tetapi tidak
semua orang tahu makna kata globalisasi ini. Anda mungkin sudah merasakan adanya
gejala-gejala globalisasi dalam kehidupan masyarakat bahkan dalan kehidupan Anda
sendiri. Apa saja gejala-gejala yang menjadi tanda dari globalisasi? Pada umumnya
globalisasi ditunjukkan dengan gejala-gejala:
a) meningkatnya perdagangan global
b) meningkatnya aliran modal internasional, diantaranya investasi langsung luar

negeri
c) meningkatnya aliran data lintas batas, misalnya penggunaan internet, satelit

komunikasi dan telepon
d) adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang

internasional di Mahkamah Internasional
e) adanya gerakan untuk memperjuangkan keadilan internasional
f) meningkatnya pertukaran budaya internasional, misalnya pertukaran film-film

Hollywood dan Bollywood
g) menyebarluarnya multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu

terhadap berbagai macam budaya
h) meningkatkan perjalanan dan turisme lintas negara
i) berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global
j) berkembangnya sistem keuangan global

38

k) meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan
multinasional

l) meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional seperti IMF, WTO,
Wordl Bank yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

Nah, dari gejala-gejala tersebut, kita bisa merumuskan sendiri makna dibalik kata
globalisasi. Secara etimologis, menurut Komalasari (2008:104) kata "globalisasi"
diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan, dunia tiruan. Kemudian kata
globe ini menjadi global, yang maknanya ialah universal, keseluruhan yang saling
berkaitan. Sebagai hal yang baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan,
kecuali sekadar definisi kerja, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, banyak sekali pandangan yang mencoba memberikan
rumusan tentang pengertian golobaliasi. Ada yang memandangnya sebagai suatu
proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh
bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan
kehidupan baru.
Michael Haralambos dan Martin Holborn (Komalasari, 2008:105) mengatakan
bahwa globalisasi adalah suatu proses yang didalamnya batas-batas negara luluh dan
tidak penting lagi dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain setiap orang di semua
belahan dunia dapat berhubungan dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh perbedaan
waktu dan negara, sehingga kehidupan sosial mereka seolah-olah tidak terpisahkan
oleh batas-batas negara.
International Monetary Fund (IMF) merumuskan globalisasi sebagai gejala
meningkatnya kesalingtergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang
ditandai dengan meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas
negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu
menunjukkan adanya suatu proses pembentukan suatu tatanan masyarakat dengan
segala perangkat peraturannya yang bersifat universal atau menyeluruh tanpa
memperhatikan batas-batas wilayah negara.

39

2) Karakteristik Globalisasi
Pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa gejala globalisasi sudah dirasakan dalam
kehidupan sehari-hari. Bukan sesuatu yang salah selain merasakan gejala-gejala
tersebut. Gejala-gejala tersebut selain menunjukkan makna globalisasi itu sendiri, juga
bisa menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri dari globalisasi. Berikut ini di paparkan
beberapa contoh yang menunjukan gejala globalisasi!
a) Ucok seorang pengusaha minyak dari Medan. Dia dalam setiap bulannya

mempunyai satu hari untuk makan pagi di Jakarta, makan siang di Kualalumpur
dilanjutkan dengan belanja keperluan pribadi di Singapura dan diakhiri dengan
acara makan malam dengan rekan bisnisnya di Tokyo. Setelah makan malam dia
kembali ke Medan untuk melanjutkan pekerjaannya esok hari.
b) Kakeknya Asep pergi naik haji pada tahun 1955 dengan menggunakan kapal laut
dan memakan waktu perjalanan antara 2-3 bulan. Pada tahun 2019, giliran ayah
dan ibunya yang pergi naik haji, mereka berangkat ke Arab Saudi dari Jakarta
dengan menggunakan pesawat terbang, dan delapan jam kemudian tiba di
Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
c) Pada tahun 2018 di Rusia diadakan kejuaran dunia sepakbola. Meskipun tidak
datang ke Jerman, akan tetapi Mang Ikin bisa mengetahui hasil-hasil dari kejuaran
tersebut. Ternyata Mang Ikin juga bisa menikmati kejuaran sepakbola tersebut
dengan menonton siaran langsung pertanding sepakbola di televisi. Selain
menonton, Mang Ikin juga membaca koran untuk mendapatkan informasi
mengenai kejuaran dunia sepak bola tersebut.
Contoh-contoh di atas jika Anda cermati mengandung beberapa karakteristik
globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini beberapa ciri yang menandakan
semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia menurut Komalasari
(2008:105).
a. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti
telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi

40

global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam
turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling
bergantung. Hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional,
peningkatan pengaruh perusahaan multinasional (seperti PT Feeport dan Exxon
Mobil di Indonesia), dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization
(WTO).
c. Peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa (terutama
televisi, film, musik, dan transmisi berita serta olah raga internasional). Saat ini,
kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan atau pengalaman baru
mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang
fashion (pakaian), literatur, dan makanan.
d. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup,
masalah pemanasan bumi, masalah pencemaran, memberantas terorisme.
Masalah-masalah tersebut memerlukan penanganan bersama. Maka diadakanlah
kerja sama internasional, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.

3) Pengaruh Positif Globalisasi bagi Indonesia
Masuknya globalisasi ke Indonesia tentu saja secara langsung akan membawa
pengaruh baik yang positif maupun yang negatif ke dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan pengaruh-pengaruh dari
globalisasi tersebut terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

a) Aspek Politik
Tidak kita pungkiri bahwa globalisasi terlah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam
kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Globalisasi telah
menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh
kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya
keterbukaan, dimungkinkan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan

41

adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya
kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh
pemerintah. Sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang
bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan
berkreatifitas dalam kehidupannya tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan
dilaksanakannya nilai-nilai globalisasi tersebut, dengan sendirinya akan menjadi alat
kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan,
sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan
aspiratif.
Selain itu, pada saat ini di Indonesia semakin banyak lahir partai politik, lembaga
swadaya masyarakat dan oraganisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada
perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi,
perlindungan lingkungan dan sebagainya.

b) Aspek Ekonomi
Pengaruh positif globalisasi bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil
diantaranya:
(1) Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita.
(2) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri
(3) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan

biaya tinggi.
(4) Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.
(5) Meningkatkan kemakmuran masyarakat
(6) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

c) Aspek Sosial Budaya
Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara
langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi
lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses tranformasi ilmu
yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut
kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola

42

berpikir yang baik,maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang
telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos
kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan
dalam kehidupan kita.

d) Aspek Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Pengaruh positif globalisasi dalam bidang hukum, pertahanan dan keamana yang dapat
kita ambil diantaranya:
(1) Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap

dilaksanakannya hak asasi manusia
(2) Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang

memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
(3) Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa

dan hakim) yang lebih profesional, tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga

keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara

4) Pengaruh Negatif bagi Indonesia
Selain mempunyai pengaruh yang positif, globalisasi juga melahirkan pengaruh yang
negatif bagi kehidupan kita. Diantara pengaruh negatif tersebut, seperti dalam aspek
berikut ini:

a) Aspek Politik
Globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia
bahwa liberalisme dapat membawa manusia kearah kemajuan dan kemakmuran. Hal
ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan
mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme.

Selain itu, nilai-nilai yang dibawa globalisasi seperti keterbukaan, kebebasan dan
demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalah artikan oleh masyarakat

43

Indonesia. Sehingga jika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya
stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai
reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak
memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan
senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan
dalam memahami nilai-nilai yang dibawa globalisasi tersebut.

b) Aspek Ekonomi
Globalisasi memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut
ini:
(1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya

perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya bataa-batas negara. Hal ini
mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang
tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
(2) Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing,
seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di
Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah
atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara eknomi oleh
negara investor.
(3) Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya
persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku
ekonomi yang kelah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa
memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa
tertindas.
(4) Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya
akan ditentukan oleh pasar.
(5) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi
semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya
semakin ditinggalkan.

44

(6) Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal
yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek
pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang kondisi
yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan
nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan
masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada
akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek
pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan
menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin
bertambah buruk

(7) Memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-
barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka
ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca
pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah
pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung
mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran
pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin
meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca
pembayaran

c) Aspek Sosial Budaya
Globalisasi dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti
berikut ini:
(1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari

luar negeri.
(2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu

nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk
mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus

45

melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan,
seks bebas, foya-foya dan sebagainya.
(3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta
memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat
menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain.
(4) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada
budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakain yang
biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan
norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-
anting dan sebagainya.
(5) Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan
kesetiakawanan sosial.
(6) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, namun
di sisi lain ada sebagian orang yang justru mencari nilai nilai agama untuk
menanggulangi dampak globalisasi ini.

d) Aspek Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Dampak negatif yang timbul dari globalisasi dalam aspek ini akan terjadi jika hal-hal
positif yang disebutkan di atas tidak terwujud. Jika hal-hal positif dari globalisasi pada
bidang ini tidak terwujud, akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang
dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan
kesatuan bangsa. Misalnya: dampak isu negatif di Malang, Surabaya, dan Papua yang
disebarkan melalui media sosial dapat cepat merebak dan menimbulkan tindakan
anarkhis yang melanggar hukum yang pada gilirannya mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat.

5) Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi
Globalisasi dengan segala pengaruhnya telah masuk secara bebas melewati batas-batas
kenegaraan. Tidak ada satupun negara di dunia yang kuasa menahan laju globalisai

46

supaya tidak masuk ke dalam negaranya. Begitu pun dengan bangsa Indonesia,
sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia tidak bisa begitu terlepas dari
implikasi atau pengaruh globalisasi. Semua negara meskipun tidak bisa menahan laju
globalisasi, akan tetapi harus menentukan posisi terhadap pengaruh/implikasi
globalisasi. Bagi bangsa Indonesia menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi
adalah suatu keharusan. Posisi yang diambil bangsa Indonesia, tentu saja harus
berdasarkan ideologi negara kita, yaitu Pancasila.
Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh
globalisasi. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara
maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari globalisasi. Terlebih lagi Indonesia
yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk
mengelak dari pengaruh atau implikasi globalisasi. Akan tetapi, meskipun demikian,
Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap
globalisasi ini.
Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam mengahadapi
globalisasi ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh globalisasi dalam
semua aspek kehidupan. Untuk era sekarang, hal ini tidak mungkin. Yang bisa
dilakukan bungkin hanya mengurangi dampak negatifnya saja. Kedua, menerima
sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap
selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari
globalisasi dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap
terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu kita dapat
mengambil keuntungan dari globalisasi dan terhindar dari dampak buruknya, karena
semua pengaruh globalisasi yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlibah
dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Bagaimana caranya? Selalu
menganalisis dan menilai apakah berita, sikap dan tindakan tertentu itu sesuai dengan
nilai ketuhanan, apakah tindakan merusak itu sesuai dengan nilai kemanusiaan yang
beradab, apakah perilaku kita itu tidak merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, dan
seterusnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa

47

yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang
kokoh dalam menghadang pengaruh negatif dari globalisasi.

d. Pembelajaran Materi Globalisasi di SD
Materi pembelajaran tentang kewarganegaraan global yang didalamnya

merupakan kajian terhadap fenomena globalisasi secara tersurat tercantum dalam
Kurikulum SD versi 2006 atau yang sering dikenal dengan KTSP. Materi tentang
globalisasi dibelajar di kelas IV semester 2.
Bagaimana model pembelajaran yang relevan untuk membelajarkan materi ini di
jenjang sekolah dasar? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, dari sekian banyak
model pembelajaran, yang paling sesuai adalah model pembelajaran koperatif dengan
teknik make a match.
Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran
yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam
tugas-tugas yang terstruktur (Lie 2010: 12). Menurut Slavin (2010: 8) dalam
pembelajaran kooperatif para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang
beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Dari
pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah pembelajaran yang menggunakan sistem gotong royong sebagai strategi
pembelajarannya sehingga mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran
di kelas.
Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran
yang menggunakan strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir
sama dengan metode pembelajaran kelompok. Namun, ada unsur-unsur yang
membedakan pembelajaran kooperatif dengan motode pembelajaran kelompok. Pada
metode pembelajaran kelompok, siswa diperintahkan oleh guru untuk mengerjakan
suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan teman sekelompoknya tanpa bimbingan
guru. Sedangkan pada pembelajaran kooperatif, guru ikut berperan dalam mengelola
kelas sehingga menuntut guru untuk bekerja lebih efektif. Lima unsur pembelajaran

48

kooperatif menurut Roger dan David Johnson (Lie 2010: 31) yaitu: (1) saling
ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4)
komunikasi antaranggota, (5) evaluasi proses kelompok.
Menurut Stahl (Isjoni 2010: 24) melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat
memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai pertimbangan untuk berpikir dan
menentukan serta berbuat dan berpartisipasi sosial. Sedangkan menurut Harmin (Isjoni
2010: 24), pembelajaran kooperatif dapat memberikan berbagai pengalaman. Mereka
lebih banyak mendapat kesempatan berbicara, inisiatif, menentukan pilihan dan secara
umum mengembangkan kebiasaan yang baik. Selain itu, pembelajaran kooperatif
dapat memperbaiki prestasi belajar siswa di sekolah. Pembelajaran kooperatif ternyata
dapat mengangkat siswa yang belum berani menunjukkan kemampuannya di kelas.
Pelaksanaan pembelajaran kooperatif di kelas juga tidak memandang siswa
berdasarkan ras, budaya, atau kelas sosial. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran kooperatif memiliki banyak tujuan, baik tujuan sosial maupun
tujuan dari hasil belajar akademik.
Aplikasi pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dengan teknik make a match.
Teknik belajar make a match atau mencari pasangan menjadi salah satu teknik dalam
pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan siswa. Teknik
belajar make a match ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun
1994 (Lie 2010: 55). Salah satu unggulannya yaitu siswa mencari pasangan sambil
belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik
ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa.
Guru dapat merancang teknik belajar make a match dalam suasana bermain sambil
siswa belajar sesuatu.
Teknik make a match membawa beberapa manfaat bagi siswa, yaitu: (1) teknik
pembelajaran make a match mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan
menyenangkan, (2) materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian
siswa, dan (3) mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penerapan teknik make
a match diperoleh beberapa temuan bahwa teknik make a match dapat memupuk kerja

49

sama dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokan kartu yang ada di tangan
mereka, proses belajar lebih menarik dan nampak sebagian besar siswa lebih antusias
dalam proses pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa
mencari pasangan kartunya masing-masing (Tarmizi 2008).
Teknik make a match memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teknik make a
match yaitu: (1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif
maupun fisik; (2) karena ada unsur permainan, model ini menyenangkan; (3)
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari; (4) dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa; (5) efektif sebagai sarana melatih keberanian
siswa untuk tampil presentasi; dan (6) efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai
waktu untuk belajar. Sedangkan kelemahan make a match yaitu: (1) jika guru tidak
merancangnya dengan baik, maka akan banyak waktu yang terbuang; (2) pada awal
penerapan teknik ini, banyak siswa bisa yang malu berpasangan dengan lawan
jenisnya; (3) jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, saat presentasi banyak
siswa yang kurang memperhatikan; (4) guru harus hati-hati dan bijaksana saat
memberi hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan karena mereka bisa
malu; dan (5) menggunakan teknik ini secara terus menerus akan menimbulkan
kebosanan (Amin 2011).
Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran kooperatif teknik make a match
adalah sebagai berikut:
a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang
cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian yang lain kartu jawaban.
b. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu.
c. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya,
pemegang kartu PENGERTIAN GLOBALISASI akan berpasangan dengan
PROSES MASUKNYA SESUATU KE RUANG LINGKUP DUNIA.
d. Siswa juga dapat bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang
kartu yang cocok. Misalnya, pemegang kartu HAMBURGER akan membentuk
kelompok dengan pemegang kartu PIZZA HUT (Lie 2010: 55).

50

Forum Diskusi
Setelah Anda mempelajari Kegiatan Belajar 4, diskusikan bersama peserta PPG
lainnya melalui fasilitas daring pada slot forum diskusi terkait berikut :

1. Anda tentunya sudah membaca sejarah rumusan Pancasila, berkaitan dengann
hal tersebut coba Anda identifikasi titik persamaan dan perbedaan rumusan
dasar negara yang diutarakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo dan
Soekarno! Kemudian bandingkan dengan rumusan Pancasila saat ini, analisis
persamaan dan perbedaannya!

2. Pancasila sarat dengan muatan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai
landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal
tersebut bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari?

3. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan Anda lakukan untuk menanmkan
nilai-nilai Pancasila kepada siswa di kelas Anda?

4. Siapakan yang dimaksud dengan warga negara global? Coba identifikasi
karakteristiknya!

5. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai pengaruh dari globalisasi?
6. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif dalam proses

pembelajaran materi globalisasi di SD?

E. Rangkuman Kegiatan Belajar 4
1. Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan

sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dan sebagai sumber
dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia, konsekuensinya
segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumberkan Pancasila.
2. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran
yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia,
masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan

51

nasional. Pancasila menjadi basis teori dalam penyelenggaran negara. Sebagai
ideologi nasional, Pancasila mencakup ideologi negara dan pandangan hidup
bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia
adalah Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila mempunyai tiga kedudukan yang
istimewa secara sekaligus yaitu sebagai ideologi nasional, ideologi negara dan
pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.
3. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara
konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk
memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih
besar bagi masyarakat.
5. Masuknya globalisasi ke Indonesia tentu saja secara langsung akan membawa
pengaruh baik yang positif maupun yang negatif ke dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam aspek politik, ekonomi,
sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan.
6. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam
mengahadapi globalisasi ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh
globalisasi dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya
pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif
terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari
globalisasi dan membuang hal-hal negatifnya

F. Tes Formatif Kegiatan Belajar 4
Pilihlah alternatif jawaban yang paling benar!
1. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah

hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya,
ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya

52

perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa
harus kehilangan jatidirinya dan mempunyai kedudukan yang sangat penting
dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakatnya. Sama halnya dengan Pancasila
yang nilai-nilainya terus berkembang dan bersumber dari nilai-nilai kehidupan
bangsa Indonesia sendiri. Berkaitan dengan hal itu, arti penting Pancasila sebagai
ideologi negara adalah … .
A. Pancasila merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan

pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme
B. Pancasila merupakan norma yang bersifat idealis, nyata dan reformatif yang

tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat.
C. nilai-nilai Pancasila berubah-ubah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu
D. Pancasila Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang

diperlukan dan wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat
E. Pancasila diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak

harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat

2. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini manakah yang menunjukkan bahwa nilai
Pancasila itu bersifat subjektif?
A. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal
B. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman
hidup, petunjuk hidup bangsa Indonesia
C. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak
D. Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental
E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mengandung makna tidak dapat diubah (tetap) karena kemerdekaan (yang
di dalamnya mengandung Pancasila) merupakan karunia Tuhan

53

3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
(2) Membayar iuran warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(4) Menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat tinggal
(5) Memberikan bantuan Program Keluarga Harapan tepat sasaran.
(6) Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan bersama.
(7) Mengendalikan diri untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax (bohong).
(8) Menghargai keberadaan orang lain.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, perilaku positif yang menjamin
terwujudnya nilai keadilan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor … .

A. (1), (2), (3), dan (4)
B. (1), (3), (5), dan (7)
C. (2), (4), (6), dan (8)
D. (3), (5), (7), dan (8)
E. (4), (5), (7), dan (8

4. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna ... .
A. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari
B. sebagai pedoman dalam penyusunan perundang-undangan
C. sebagai way of life
D. sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
E. sebagai etika kehidupan bermasyarakat

5. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara
langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan
bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses
tranformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya

54

informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai
kehidupan, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari
bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Kondisi
tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan nilai-nilai Pancasila
sebagai ideologi terbuka. Berkaitan dengan hal itu, bagaimana tantangan
penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara apabila dikaitkan
perkembangan IPTEK?
A. Perkembangan IPTEK harus mendorong para pejabat negara untuk melek

teknologi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
B. Perkembangan IPTEK harus dapat memperkokoh posisi rakyat Indonesia

sebagai objek pembangunan politik.
C. Pembangunan IPTEK harus mendorong terwujudnya sistem ekonomi berbasis

pasar dan moderen.
D. Pembangunan IPTEK ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan

manusia dengan segala bentuk kebebasannya.
E. Perkembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan

diciptakan, tetapi memikirkan dampak bagi manusia dan lingkungannya.

6. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 yang menjadi warga negara Indonesia
adalah....
A. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing
B. orang Indonesia, kawulanegara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname
atau Antilen (koloni Belanda)
C. penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan
Bumiputera dan berkedudukan di Wilayah RI
D. orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal
enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27
Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia

55

E. anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia meninggal

7. Pada saat ini Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan
informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain
melalui televisi,radio,media cetak, internet dan lain-lain. Dengan jaringan
komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai
belahan dunia untuk barang yang sama. Akibatnya selera masyarakat dunia -
baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya globalisasi pada bidang … .
A. ideologi
B. politik
C. ekonomi
D. sosial budaya
E. pertahanan dan keamanan

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini.
(1) Meningkatnya demokratisasi, tranparansi dalam pemerintahan.
(2) Meningkatkan kemakmuran masyarakat
(3) Terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara.
(4) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan
biaya tinggi.
(5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat.
(6) Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.
(7) Terwujudnya kebebasan yang bertanggungjawab sehingga dapat mendorong
kreatifitas masyarakat
(8) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, manakah yang merupakan dampak
positif globalisasi di bidang ekonomi?

56

A. (1), (2), (3), dan (4)
B. (1), (3), (5), dan (7)
C. (2), (4), (6), dan (8)
D. (3), (5), (7), dan (8)
E. (4), (5), (7), dan (8

9. Dalam bidang sosial, globalisasi telah membawa pengaruh dalam perilaku yang
ditampilkan oleh setiap masyarakat. Diantara pengaruh tersebut adalah dalam hal
gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat dan semakin
mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal
tersebut, bagaimana sikap Bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan
globalisasi sosial?
A. Bangsa Indonesia harus menerima sepenuhnya nilai-nilai kehidupan yang
berkembang pada masyarakat Internasional
B. Bangsa Indonesia harus menolak sepenuhnya semua nilai-nilai kehidupan yang
berkembangsa pada masyarakat Internasional
C. Bangsa Indonesia harus bersikap terbuka terhadap berbagai pengaruh
globalisasi dengan cara meninggalkan semua tradisi kedaerahan.
D. Bangsa Indonesia harus bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi sosial
dengan memperkuat paham kedaerahan.
E. Bangsa Indonesia harus memanfatkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan
tidak meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini diyakini
kebenarannya.

10. Globalisasi ekonomi bukanlah proses yang baru. Sejak lima abad yang lalu
perusahaan-perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya telah maju, telah
meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai
belahan dunia. Namun, sejak dua hingga tiga dekade lalu, globalisasi ekonomi
telah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sebagai akibat dari

57

perkembangan teknologi dan kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah melanda
dunia. Oleh karena itu, bagaimana sikap Bangsa Indonesia dalam merespon
perkembangan globalisasi ekonomi tersebut?
A. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan

melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal.
B. Bangsa Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan pasar internasional

dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi.
C. Melakukan amandemen UUD NRI 1945 untuk memasukkan nilai-nilai

ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum.
D. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, berasas

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila dan berpihak kepada
rakyat.
E. Pemerintah Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk
mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi dunia

Catatan :
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, apakah Anda telah menguasai kegiatan
belajar 4 tentang Pancasila dan Kewarganegaraan Global, ada baiknya hasil evaluasi
yang telah Anda lakukan, perhatikan rumus berikut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif kegiatan belajar 4
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang tepat. Kemudian
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi
Kegiatan Belajar 4.

Tingkat Pemahaman = Jumlah Jawaban yang Tepat
Jumlah Soal x 100%

58

Arti tingkat pemahaman : 90 – 100% = baik sekali
80 – 89% = baik
70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila tingkat pemahaman Anda mencapai 80% atau lebih, Anda dapat dikatakan
sudah terampil dalam memahami materi dalam kegiatan belajar 4. Akan tetapi, apabila
masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar 4 terutama
bagian yang belum dipahami. Jangan cepat berpuas diri, teruslah belajar supaya
tingkat kecerdasan Anda meningkat!

G. Daftar Pustaka
Amin, Zainul Ittihad. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas

Terbuka.
Branson, M. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika, Yogyakarta: Lembaga

Kajian Islam dan Sosial
Center for Civic Education. (1994). Civitas: National Standards for Civics and

Government, Calabasas: CCE
Cogan, J.J. and Derricott, R. (1998). Citizenship for The 21st Century: An

International Perspective on Education, London: Kogan Page.
__________. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education,

Bandung: CICED.
Debling, G. (1991). “Developing Standards”, dalam Competence Based Assessment.

Buckingham: Open University Press
Gordon, V. N. (1988). “Developmental Advising” dalam The Status and Future of

Academic Advising: Problems and Promise. Iowa City, IA: American College
Testing Program
Isjoni. (2010). Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok. Bandung:

59

Alfabeta
Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.

Yogyakarta: Paradigma
Komalasari, Kokom. (2007). Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi.

Surabaya: Lentera Cendikia
_________ . (2008). Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV

Armico
__________. (2009). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan

Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP.
Disertasi SPS UPI: Tidak diterbitkan.
Korten, David. (1993). Getting to the Twenty Firts Century: Voluntary Action and
The Global Agenda. Alih Bahasa: Lilian Tejasudhana. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
Lie, Anita. (2010). Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative Learning di
Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: Garsindo.
Pranarka, A.W. (1985). Sejarah Pemikiran Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi
CSIS
Republik Indonesia.(2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika
_________. (2006). Undang-Undang RI 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia . [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [2 Oktober 2019]
Slavin, Robert E. (2010). Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung:
Nusa Media
Winataputra, U.S. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana
Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks
Pendidikan IPS. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2008). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

60

H. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 4

1. B 6. A

2. B 7. D

3. C 8. C

4. D 9. E

5. E 10 D

TES SUMATIF

Pilihlah alternatif jawaban yang paling tepat!
1. Secara yuridis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia
(HAM) sangat penting diwujudkan, karena … .
A. penegakkan HAM merupakan ciri negara demokratis
B. jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi
C. penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara
D. penegakkan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan
Presiden
E. pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan
2. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi
Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena merupakan salah satu
bentuk pengamalan Pancasila terutama sila … .
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusian Yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

61

3. Hak asasi manusia adalah adalah hak dasar yang dianugerahkan Tuhan Yang

Maha Esa kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian hak asasi manusia

mempunyai sifat....

A. hakiki

B. universal

C. tak terbatas

D. tidak dapat dibagi

E. individual

4. Bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana berhak

mendapatkan perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal

tersebut merupakan perwujudan ... .

A. social rights

B. political rights

C. procedural rights

D. economical rights

E. proverty rights

5. Perhatikan tabel berikut ini !

NO A B C

1. Ditetapkannya berbagai Penegakkan HAM lebih Diberlakukan

peraturan perundang- menekankan pada pembatasan terhadap

undangan yang perwujudan hak berserikat hak sipil dan hak politik

berkaitan dengan melalui organisasi politik. warga negara.

HAM.

2. Diadakannya berbagai Ditegakkannya kebebasan Dicanangkannya

seminar tentang pers sebagai salah satu program Rencana Aksi

penegakkan HAM. pilar demokrasi. Nasional HAM.

3. Pemerintah Dilakukan kajian dan Dibentuknya Komisi

memberikan ratifikasi terhadap Nasional Hak Asasi

62

keleluasaan kepada instrumen HAM Manusia (Komnas

rakyat untuk internasional. HAM).

mendirikan partai

politik.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan

HAM pada periode 1998 s.d sekarang?

A. 1A, 2B dan 3C

B. 1A, 3B dan 2C

C. 2A, 1B dan 1C

D. 3A, 2B dan 2C

E. 3A, 3B dan 3C

6. Saat ini sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk

tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasaan tersebut sering

dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau

pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan

HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang

pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya

bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan HAM, diantaranya adalah dengan

... .

A. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus

mengatur pencegahan terhadap bullying

B. meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di

berbagai lingkungan kehidupan

C. melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala

sekolah

D. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional

anti bullying

E. membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional

mapun lokal.

63

7. Kasus perbudakan buruh kuali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang (PN Tangerang) dengan Terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan
salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kasus tersebut sebenarnya
dapat dihindari, apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakkan
HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran
serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah ... .
A. mengawal pelaksanaan undang-undang tentang hak asasi manusia
B. melaporkan setiap pelanggaran ham yang terjadi di masyarakat
C. meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia
D. mengawasi kinerja komnas ham sebagai salah satu instrumen penegakkan
ham
E. membuat petisi tentang efektifitas penegakkan ham oleh Pemerintah

8. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia
sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau
berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu
masyarakat dan pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat
dalam upaya pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM?

A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan
keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan
pemerintah dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM.

B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan
dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM, serta
memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritisi kebijakan tersebut.

C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya
pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan menggunakan

64

kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya penghormatan dan
penegakkan HAM.
D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam
mewujudkan pengakuan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia,
karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak saling berkaitan satu
sama lain.
E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakkan
HAM, sementara itu masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis
kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakkan HAM.
9. Pada saat ini kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara tidak ditampilkan
dalam bentuk keikutsertaan dalam peperangan fisik, akan tetapi diwujudkan
dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut,
salah satu contoh sikap/perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air
di bidang politik adalah … .
A. mengembangkan koperasi berasaskan kekekeluargaan untuk kesejahteran bersama
B. menerima pengaruh asing yang dapat memajukan dan mengembangkan
kebudayaan nasional
C. menjauhi paham kedaerahan yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan
bangsa
D. berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi pelanggaran
E. mendukung dan melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah

10. Secara geografis Indonesia berada pada posisi silang, karena diapit oleh dua
benua (Asia di utata dan Australia di Selatan) dan dua samudera (Pasifik di utara
dan Hindia di selatan). Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi
sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah
potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Akan tetapi, posisi silang ini juga mejadikan Indonesia sebagai negara yang tidak
terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi bangsa

65

Indonesia ada di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bentuk ancaman terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa di bidang sosial adalah … .
A. munculnya berbagai paham radikal dalam bentuk aksi terror kepada pemerintah
maupun masyarakat
B. gejala bangkitnya kembali komunisme, meskipun paham ini sudah dilarang oleh
negara
C. gaya hidup individualistis yang semakin melunturkan budaya gotong royong pada
masyarakat Indonesia
D. timbulnya kesenjangan yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas
E. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya
perdagangan bebas.

11. Berikut ini beberapa aspek wawasan nusantara
1) Ideologi
2) Demografi
3) Politik
4) Geografi
5) Ekonomi
6) Kekayaan alam
7) Pertahanan/keamanan
Berdasarkan data tersebut, aspek alamiah wawasan nusantara ditunjukan oleh nomor
….
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 4 dan 6
D. 3, 5 dan 7
E. 4, 6 dan 7

12. Perhatikan perwujudan kepulauan nusantara di bawah ini :

66

(1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi
seluruh bangsa dan negara.

(2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam
pembelaan negara.

Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari ....
A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi
B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
13. Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan

Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup
negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan
hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
A. menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia
B. sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing- masing
C. menjadi landasan dalam berperilaku antarsuku bangsa yang berbeda- beda
D. sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945
E. menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka

14. Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial
budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan
atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai,
namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa
yang besar. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan
sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan

67


Click to View FlipBook Version