` PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) BAHAN MICRO TEACHING 1. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan 2. Rencana Pembelajaran 3. Bahan Ajar 4. Copy Slides DIPTA PARAMITASARI, S.E., M.M. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELEKSI CALON WIDYAISWARA PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
RANCANG BANGUN PEMBEL1. Nama Pelatihan : Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa2. Mata Pelatihan : Penyusunan Anggaran Pendapatan da3. Alokasi Waktu : 13 Jam Pelajaran @ 45 menit = 585 m4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta dpengelolaan keuangan desa khususnyBelanja Desa (APBDesa). Mata diklat adiskusi, praktek, penugasan, tanya jawKeberhasilan peserta dinilai dari kemaBelanja Desa (APBDesa). 5. Tujuan Pembelajaran a. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peketerampilan dalam mengelola dan me(APBDesa). b. Indikator Hasil Belajar : Setelah selesai pembelajaran peserta 1) Menjelaskan konsep, tujuan dan(APBDesa); 2) Menjelaskan tugas dan tanggungjaBelanja Desa (APBDesa); 3) Menjelaskan struktur Anggaran Pen4) Menyusun simulasi dokumen AnggNo INDIKATOR KEBERHASILAN MATERI POKOK SUB-MATERI POKOK M(1) (2) (3) (4) 1 Menjelaskan konsep, tujuan dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1.1. Pengertian APBDesa; 1.2. Dasar Hukum; 1.3. Asas – Asas; Keuangan Desa 1.4. Tujuan Penyusunan 1. CP2. C3. D4. TJ
LAJARAN MATA PELATIHAN a an Belanja Desa (APBDesa) menit dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam ya dalam proses penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan akan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, wab, dan presentasi. mpuannya untuk dapat menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan eserta dapat memahami dan meningkatkan kemampuan dan enyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diharapkan dapat: n tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa awab Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan ndapatan dan Belanja Desa (APBDesa); aran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); METODE ALAT BANTU / MEDIA ESTIMAS I WAKTU REFERENSI (5) (6) (7) (8) Curah Pendapat Ceramah Diskusi Tanya Jawab 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol. 3 JP (135 menit) 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun
(APBDesa) (APBDesa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 1.5. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2 Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2.1 Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa 2.2 Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Desa 2.3 Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan dan Kepala Seksi 1. CP2. C3. D4. TJ5. Pk(3 Menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 3.1. Pengertian dan Komponen Pendapatan Desa; 3.2. Pengertian dan Komponen Belanja Desa; 3.3. Pengertian dan Komponen Pembiayaan Desa 1. C2. Cp3. D4. Tj5. PK(4 Menyusun Dokumen 4.1 Langkah – Langkah 1. C
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa 3. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Modul Pelatihan Aparatur Desa Curah Pendapat Ceramah Diskusi Tanya Jawab Penugasan kelompok (permainan) 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Metaplan / Kartu Arus 3 JP (135 menit) Ceramah Curah pendapat Diskusi Tanya awab Penugasan Kelompok (Permainan) 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Video Tayang 6. Metaplan / Kartu Arus 3 JP (135 menit) Ceramah 1. LCD; 4 JP (180
simulasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 4.2 Formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2. P3. P4. Tj
Praktek Presentasi Tanya awab 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Lembar Kasus 6. Lembar Jawab menit) Yogyakarta, 2023 (Theresia Dipta Paramitasari, SE, MM) NIP. 198409012009122001
RENCANA PEMBELAJARAN
RENCANA PEM1. Nama Pelatihan : Pelatihan Pengelolaa2. Mata Pelatihan : Penyusunan Anggara3. Alokasi Waktu : 15 Menit (sesuai alok4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini me diperlukan dalam pen dokumen Angaran Pe disajikan secara mel jawab, dan presentas menyusun dokumen 5. Tujuan Pembelajaran a. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pe kemampuan dan kete Pendapatan dan Belab. Indikator Hasil Belajar : Setelah selesai pemb1) Menjelaskan konsBelanja Desa (AP2) Menjelaskan tugAnggaran Pendap3) Menjelaskan dan (APBDesa); 4) Menyusun simula6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok a. Materi Pokok 1) Pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Des2) Tugas dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusun3) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A4) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
MBELAJARAN an Keuangan Desa an Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kasi pada waktu micro teaching) embekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang ngelolaan keuangan desa khususnya dalam proses penyusunan endapatan dan Belanja Desa (APBDesa.) Mata diklat akan lalui metode ceramah interaktif, diskusi, praktek, penugasan, tanya si. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya untuk dapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). embelajaran ini, Peserta dapat memahami dan meningkatkan erampilan dalam mengelola dan menyusun dokumen Anggaran anja Desa (APBDesa). belajaran peserta diharapkan dapat: sep, tujuan dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan PBDesa); as dan tanggungjawab pemerintah desa dalam penyusunan patan dan Belanja Desa (APBDesa); menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa si dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); sa (APBDesa) nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) APBDesa) (APBDesa)
b. Sub-Materi pokok 1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Des1.2. Dasar Hukum Keuangan Desa 1.3. Asas – Asas Keuangan Desa 1.4. Tujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be1.5. Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan B2.1. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa 2.2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Desa 2.3. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan dan Kep3.1. Komponen Pendapatan Desa 3.2. Komponen Belanja Desa 3.3. Komponen Pembiayaan Desa 4.1. Langkah – Langkah Penyusunan Dokumen Anggar4.2. Formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (7. Kegiatan Belajar Mengajar : No TAHAPAN KEGIATAN KEGIATAN FASILITATOR PESER1 Pendahuluan 1.1. Memberi salam dan memperkenalkan diri; 1.2. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan alokasi waktu pembelajaran; 1.1. Menjawab memperhamencatat; 1.2. Memperhamencatat.
sa elanja Desa (APBDesa) Belanja Desa (APBDesa) pala Seksi ran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (APBDesa) METODE MEDIA (ALAT BANTU) ALOKASI WAKTU RTA salam, atikan, atikan, 1. Ceramah; interaktif; 1. LCD; 2. Laptop; 15 Menit (3 menit)
2 Penyajian 1 Pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2.1 Menjelaskan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2.2 Menjelaskan dasar hukum keuangan desa 2.3 Menjelaskan asasasas keuangan desa 2.4 Menjelaskan tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2.5 Merinci tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2.6 Memberi kesempatan peserta bertanya 2.1 Memperhamenanggapmencatat; 2.2 Memperhamencatat; 2.3 Memperhamencatat; 2.4 Memperhamencatat; 2.5 Memperhamenguraikamencatat 2.6 Menanggabertanya. 3 Penyajian 2 Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 3.1 Menjelaskan tugas 3.1 Memperhatmenanggapmencatat; 3.2 Memperhatmencatat; 3.3 Memperhat
atikan, pi, atikan, atikan, atikan, atikan, an, pi, 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi 4. Tanya Jawab 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol. 135 Menit (10 menit) tikan, pi, tikan, tikan, 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi 4. Tanya Jawab 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Metaplan / Kartu Arus 135 menit (10 menit)
dan tanggungjawab Kepala Desa 3.2 Menjelaskan tugas dan tanggungjawab Sekretaris Desa 3.3 Menjelaskan tugas dan tanggungjawab Kepala Urusan dan Kepala Seksi 3.4 Menjelaskan cara permainan untuk melakukan memasangkan kata tugas dan tanggungjawab pelaku dalam penyusunan APBDesa mencatat; 3.4 Menyimak, dan bedalam menyusun APBDesa; 4 Penyajian 3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 4.1 Menjelaskan Komponen Pendapatan Desa 4.2 Menganalisis Komponen Belanja Desa 4.3 Menjelaskan Komponen 4.1 Memperhamenanggap4.2 Memperhamencatat; 4.3 Memperhamencatat; 4.4 Menyimak,dan bedalam menyusun APBDesa;
merespon, erpartisipasi permainan struktur 5. Penugasan kelompok (permainan) atikan, pi mencatat; atikan, atikan, , merespon, erpartisipasi permainan struktur 1. Ceramah 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Tanya jawab 5. Permainan 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Video Tayang 6. Meta plan / Kartu Arus 135 menit (10 menit)
Pembiayaan Desa 4.4 Menjelaskan cara permainan untuk menyusun struktur APBDesa 4.5 Memberi kesempatan peserta bertanya 4.5 Menanggabertanya. 5 Penyajian 4 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 5.1 Menjelaskan Langkah – Langkah Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 5.2 Membagikan formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 5.3 Memandu peserta untuk melakukan praktek penyusunan APBDesa 5.4 Memandu peserta untuk melakukan presentasi 5.1 Memperhamenanggapmencatat; 5.2 Mengisi, mmenyusun; 5.3 Menanggamempresen
pi, atikan, pi, menganalisa, pi, ntasikan 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Praktek 4. Presentasi 1. LCD; 2. Laptop; 3. Kertas; 4. Spidol; 5. Lembar Kasus 6. Lembar Jawab 180 menit (10 menit)
6 Penutup 6.1 Menguraikan kesimpulan bersama peserta; 6.2 Mengevaluasi pembelajaran secara umum; 6.3 Menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, dan mengucapkan salam 6.1 Menyusun menanggap6.2 Menjawab p6.3 Membalas s8 Referensi : 1. UU No. 6 Tahun 2014 tenta2. PP No. 11 Tahun 2019 tPeraturan Pelaksanaan UU3. Permendagri No. 20 Tahun4. Modul Pelatihan Aparatur D9 Evaluasi Pembelajaran : 1. Apa pengertian dari Anggar2. Apa saja tugas dan tanPendapatan dan Belanja De
rangkuman, i pertanyaan; salam 1. Ceramah interaktif; 1. LCD; 2. Laptop; 15 menit (2 menit) ang Desa entang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang U No. 6 tentang Desa n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa ran Pendapatan dan Belanja Desa? nggungjawab Perangkat Desa dalam Penyusunan Anggaran esa?
3. Sebutkan struktur Anggaran4. Bagaimana menyusun doku
n Pendapatan dan Belanja Desa? umen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? Yogyakarta, 2023 (Theresia Dipta Paramitasari) NIP. 198409012009122001
i BAHAN AJAR
i KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disebut APBDesa adalah landasan keuangan bagi pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep seperti sumbersumber pendapatan, pembiayaan, dan perencanaan anggaran menjadi semakin penting. Termasuk lebih terampil dalam merumuskan APBDesa yang efektif dan berdaya guna bagi masyarakat desa Anda. Mata pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan di tingkat desa, yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Mata pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan praktis tentang bagaimana menyusun APBDesa yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan membahas berbagai aspek, mulai dari konsep dasar hingga tahapan penyusunan APBDesa. Semua materi yang akan disampaikan telah disusun dengan cermat untuk membantu Anda, sebagai para pemangku kepentingan desa, dalam menjalankan tugas Anda dengan lebih baik. Kami menghargai komitmen Anda untuk memahami dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui mata pelatihan ini, kami berharap Anda akan meraih pengetahuan yang lebih mendalam tentang APBDesa, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam pengembangan desa Anda, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memajukan perekonomian lokal.
ii Kami menyadari bahwa bahan ajar ini jauh dari sempurna dan kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga mata pelatihan ini sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Yogyakarta, 2023 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Memey Mulyadin
iii DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR ……………………………………………………................ i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iii BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 A. Latar Belakang …………………………………………………… 1 B. Deskripsi Singkat…………………………………………….......... 2 C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta ……………………………… 2 D. Tujuan Pembelajaran …………………………………………… 2 1. Hasil Belajar …………………………………………………… 2 2. Indikator Hasil Belajar ………………………………………… 3 E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ……………………………. 3 F. Petunjuk Belajar …………………………………………………… 4 BAB II. MATERI POKOK 1 PENGENALAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ………………………………………………… 6 A. Uraian Materi ………………………………………………………. 6 B. Rangkuman ………………………………………………………… 12 C. Evaluasi Materi Pokok 1 ………………………………………….. 13 D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………….. 14 BAB III. MATERI POKOK 2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……………………………… 15 A. Uraian Materi ………………………………………………………. 15 B. Rangkuman ………………………………………………………… 19 C. Evaluasi Materi Pokok 2 ………………………………………….. 20 D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut …………………………………. 21 BAB IV. MATERI POKOK 3 STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ………………………………………………… 22 A. Uraian Materi ………………………………………………………. 22 B. Rangkuman ………………………………………………………… 30 C. Evaluasi Materi Pokok 3 ………………………………………….. 30 D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………….. 31 BAB V. MATERI POKOK 4 DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ………………………………………………… 33 A. Uraian Materi ………………………………………………………. 33 B. Rangkuman ………………………………………………………… 49
iv C. Evaluasi Materi Pokok 4 ………………………………………….. 50 D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut …………………………………. 51 BAB VI. PENUTUP ……………………………………………………………… 52 A. Kesimpulan ………………………………………………………… 52 B. Implikasi ……………………………………………………………. 52 C. Tindak Lanjut ………………………………………………………. 53 KUNCI JAWABAN …………………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 54 55 BIODATA PENULIS ……………………………………………………………….. 56 LAMPIRAN …………...…………………………………………………………….. 59
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu pendapatan asli desa, (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa), dana desa, bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten/kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan tersebut digunakan perangkat desa untuk panduan atau acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketentuan tersebut harus diikuti supaya dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan standar yang sama. Namun dalam prakteknya masih sering mengalami kesulitan dan terjadi kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena perangkat desa kurang memahami pengelolaan keuangan desa baik dari segi administrasi maupun dari segi pertanggungjawaban yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan desa dalam permendagri tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.
2 Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa meliputi: konsep, tugas dan tanggungjawab, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan pada Bab ini. B. Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam proses penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui melalui metode ceramah interaktif, diskusi, praktek, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan untuk dapat menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta Manfaat yang diperoleh peserta pelatihan adalah menjadi pedoman bagi peserta dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). D. Tujuan Pembelajaran 1. Hasil Belajar Pada akhir pembelajaran ini, peserta dapat memahami dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola dan menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3 2. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1. Menjelaskan konsep, tujuan dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 2. Menjelaskan tugas dan tanggungjawab perangkat desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 3. Menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 4. Menyusun simulasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 1. Materi Pokok Pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Materi pelatihan dalam mata pelatihan ini adalah: a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) b. Dasar Hukum Keuangan Desa c. Asas – Asas Keuangan Desa d. Tujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) e. Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2. Materi Pokok Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Materi pelatihan dalam mata pelatihan ini adalah : 1. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa 2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Desa 3. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan dan Kepala Seksi
4 3. Materi Pokok Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Materi pelatihan dalam mata pelatihan ini adalah : a. Pengertian dan Komponen Pendapatan Desa b. Pengertian dan Komponen Belanja Desa c. Pengertian dan Komponen Pembiayaan Desa 4. Materi Pokok Dokumen Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Materi pelatihan dalam mata pelatihan ini adalah : a. Langkah – Langkah Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) b. Formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa F. Petunjuk Belajar a. Petunjuk bagi fasilitator : Dalam setiap kegiatan belajar fasilitator berperan untuk: 1. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar. 2. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar. 3. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik baru, dan menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar peserta. 4. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. b. Petunjuk bagi peserta : Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing materi pelatihan. Bila ada materi yang kurang
5 jelas, peserta dapat bertanya pada fasilitator yang mengampu kegiatan belajar. 2) Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap materi pelatihan. 3) Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal berikut ini: a. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang berlaku. b. Pahami setiap langkah kerja dengan baik. 4) Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada fasilitator atau instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.
6 BAB II MATERI POKOK 1 PENGENALAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan dapat menjelaskan konsep, tujuan, dan tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa A. Uraian Materi 1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. Dasar Hukum Keuangan Desa Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa adalah uang negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan pada hukum dan atau peraturan yang berlaku, khususnya: • UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. • PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 Tahun 2014. • PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2104 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014. • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7 Serta peraturan lain yang terkait, antara lain: ▪ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. ▪ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai tahun fiskal. ▪ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa. ▪ Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Asas – Asas Keuangan Desa Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. Transparan Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. b. Akuntabel Setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga pemerintah dalam mengelola keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihakpihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
8 keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. c. Partisipatif Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa, khususnya kelompok miskin dan marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa, serta memperhatikan aspek kesetaraan gender. d. Tertib dan disiplin anggaran Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. Tujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyusunan APBDesa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola keuangan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa tujuan penting dari penyusunan APBDesa: a. Perencanaan Pembangunan Desa: APBDesa digunakan sebagai alat perencanaan pembangunan desa. Melalui APBDesa, desa dapat merencanakan proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan
9 dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ini membantu dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan desa. b. Transparansi dan Akuntabilitas: Penyusunan APBDesa harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memeriksa pengeluaran desa dengan lebih baik. c. Pengendalian Keuangan: APBDesa membantu dalam pengendalian keuangan desa dengan mengatur berapa banyak uang yang akan digunakan untuk setiap program dan kegiatan. Ini membantu dalam mencegah pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien. d. Pengembangan Ekonomi dan Sosial: APBDesa dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan sosial desa dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lainnya. e. Pengentasan Kemiskinan: APBDesa dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan di desa dengan mengarahkan sumber daya ke program-program yang mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. f. Pelaksanaan Program Pemerintah: APBDesa juga dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pemerintah yang ditransfer ke tingkat desa. Hal ini membantu pemerintah pusat atau provinsi untuk mencapai tujuan kebijakan nasional atau regional melalui desa. g. Kemandirian Desa: Dengan penyusunan APBDesa, desa memiliki lebih banyak kendali atas pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian desa dalam mengatur dan mengembangkan sumber daya lokal.
10 h. Pembangunan Berkelanjutan: APBDesa dapat digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengalokasikan dana untuk program-program yang memperhatikan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, penyusunan APBDesa bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan alat yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta pembangunan desa secara keseluruhan. 5. Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: Penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) melibatkan beberapa tahapan yang perlu diikuti agar anggaran tersebut dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Berikut adalah tahapan umum dalam penyusunan APBDesa: a. Perencanaan Awal: - Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. - Evaluasi hasil anggaran tahun sebelumnya (jika ada) dan pelaksanaan program. - Musyawarah desa untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. b. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDesa): Menyusun RPJMDesa sebagai dasar perencanaan jangka menengah (biasanya 6 tahun) yang mencakup visi, misi, sasaran, dan strategi pembangunan desa. c. Penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa): - Berdasarkan RPJMDesa, penyusunan RKPDesa dilakukan dengan merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. - Penyusunan RKPDesa melibatkan seluruh perangkat desa dan bisa melibatkan warga dalam musyawarah.
11 d. Penyusunan RAPBDesa (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): - Berdasarkan RKPDesa, disusunlah RAPBDesa yang merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. - RAPBDesa mencakup sumber-sumber pendapatan dan rencana pengeluaran untuk setiap program dan kegiatan. e. Pendekatan Pembiayaan: - Menentukan sumber-sumber pendapatan desa seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. - Memutuskan alokasi dana untuk program-program prioritas. f. Musyawarah Desa: - Melakukan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui RAPBDesa. - Musyawarah harus melibatkan masyarakat desa untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. g. Pengesahan APBDesa: - Setelah disepakati dalam musyawarah desa, RAPBDesa diajukan kepada perangkat desa untuk disusun menjadi APBDesa. - APBDesa ini kemudian harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari kepala desa atau pemerintah kabupaten/kota sesuai aturan daerah. h. Pelaksanaan dan Monitoring: - Setelah disahkan, APBDesa dapat dijalankan dengan mengalokasikan dana sesuai dengan rencana. - Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.
12 i. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: - Kepala desa dan perangkat desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota. - Laporan ini harus transparan dan akurat. j. Evaluasi dan Revisi: - Setelah satu tahun anggaran berakhir, hasil pelaksanaan APBDesa dievaluasi. - Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Penting untuk diingat bahwa tahapan-tahapan ini dapat berbeda-beda di setiap desa tergantung pada aturan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam penyusunan APBDesa untuk memastikan penggunaan dana desa yang efisien dan efektif. B. Rangkuman Dalam pengelolaan keuangan desa menganut asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan ditetapkan dengan Peraturan desa, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun berjalan. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu
13 yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. Tjuan utama dari APBDesa adalah untuk mengatur dan mengelola keuangan di tingkat desa C. Evaluasi Materi Pokok 1 Untuk membantu mengevalusi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 1 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini. Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar. 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam regulasi yaitu : a. Permendagri No. 111 Tahun 2014 b. Permendagri No. 113 Tahun 2014 c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 d. Permendagri No. 20 Tahun 2018 2. Berikut ini adalah asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, kecuali : a. Transparan b. Akuntabel c. Partisipatif d. Efektif dan Tertib 3. Rancangan APBDesa disusun berdasarkan: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Rencana Kerja Pemerintah Desa c. Rencana Anggaran Biaya d. Rencana Program dan Kegiatan 4. Dalam tahapan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang harus dilakukan pada bulan Oktober : a. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa b. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa c. Perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa d. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
14 5. Rancangan APBDesa mencakup a. Rencana Anggaran Biaya b. Keputusan Kepala Desa c. Sumber-sumber pendapatan dan rencana pengeluaran untuk setiap program dan kegiatan d. Peraturan Desa D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 1 dan Anda dapat meneruskan untuk mempelajari Materi Pokok 2. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai
15 BAB III MATERI POKOK II TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan dapat menjelaskan tugas dan tanggungjawab perangkat desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa A. Uraian Materi 1. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
16 2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Desa Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas: a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Desa mempunyai tugas: a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. 3. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan dan Kepala Seksi Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang terdiri dari: a. Kaur Tata Usaha dan Umum b. Kaur Perencanaan c. Kasi Pemerintahan d. Kasi Kesejahteraan
17 e. Kasi Pelayanan Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim tersebut berasal dari unsur Perangkat Desa dalam hal ini pelaksana kewilayahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas: 1) Ketua; 2) Sekretaris; dan 3) Anggota Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa melalui Keputusan Kepala Desa. Kaur Keuangan dalam PPKD melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen keuangan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Perangkat desa memiliki peran sentral dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Berikut adalah beberapa peran yang harus diemban oleh perangkat desa dalam konteks ini: 1. Mengumpulkan Data dan Informasi Desa Tugas awal perangkat desa dalam penyusunan APBDesa adalah mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Ini mencakup informasi tentang potensi desa, sumber daya yang tersedia, serta
18 kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Data ini menjadi dasar untuk merumuskan anggaran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan desa. 2. Menyusun Rencana Pembangunan Desa Perangkat desa juga harus terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Rencana ini mencakup proyek-proyek yang akan didanai melalui APBDesa. Dalam hal ini, perangkat desa harus berkolaborasi dengan masyarakat desa dan pihak-pihak terkait untuk memprioritaskan proyek-proyek yang paling penting dan bermanfaat bagi desa. 3. Menggelar Musyawarah Desa Musyawarah desa adalah proses penting dalam penyusunan APBDesa. Perangkat desa harus mengorganisir musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan masyarakat tentang anggaran yang akan disusun. Musyawarah desa juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4. Penyusunan Rancangan APBDesa Setelah mengumpulkan data, merencanakan pembangunan desa, dan menggelar musyawarah, perangkat desa harus menyusun rancangan APBDesa. Rancangan ini harus mencerminkan kebutuhan desa dan aspirasi masyarakat yang telah didengar selama musyawarah desa. Perangkat desa juga harus memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. 5. Pelaksanaan dan Pengawasan Tugas perangkat desa tidak berakhir dengan penyusunan APBDesa. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa, termasuk mengawasi penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pengawasan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif.
19 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perangkat desa harus membuat laporan tentang pelaksanaan APBDesa secara berkala. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat desa dan pihak-pihak yang berwenang. Pertanggungjawaban transparan adalah kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam keseluruhan proses penyusunan APBDesa, perangkat desa harus menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa APBDesa mencerminkan kebutuhan sebenarnya dan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan desa. B. Rangkuman Perangkat desa memegang peran penting dalam penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang terdiri dari: 1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan 3. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang terdiri dari: a. Kaur Tata Usaha dan Umum b. Kaur Perencanaan c. Kasi Pemerintahan d. Kasi Kesejahteraan e. Kasi Pelayanan Peran perangkat desa dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :
20 1. Mengumpulkan data dan informasi desa 2. Menyusun rencana pembangunan desa 3. Menggelar Musyawarah Desa 4. Penyusunan Rancangan APBDesa 5. Pelaksanaan dan Pengawasan 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban C. Evaluasi Materi Pokok 2 Untuk membantu mengevalusi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 2 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini. Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar. 1. Apa peran utama perangkat desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)? a. Mengawasi pelaksanaan APBDesa b. Menyusun perencanaan pembangunan desa c. Menetapkan besaran pajak dan retribusi desa d. Membuat laporan keuangan desa 2. Bagian dari tugas perangkat desa dalam APBDesa adalah mengumpulkan data dan informasi terkait dengan: a. Wisata desa b. Kegiatan sosial masyarakat c. Keuangan pribadi perangkat desa d. Potensi dan kebutuhan desa 3. Apa yang menjadi tanggung jawab perangkat desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa? a. Mengabaikan masukan masyarakat b. Mengorganisir rapat tertutup c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat d. Menentukan APBDesa tanpa melibatkan masyarakat
21 4. Apa yang dimaksud dengan "musyawarah desa" dalam konteks penyusunan APBDesa? a. Pertemuan rutin perangkat desa b. Proses konsultasi dengan tokoh desa c. Diskusi bersama masyarakat desa d. Penetapan APBDesa tanpa musyawarah 5. Salah satu tujuan penyusunan APBDesa adalah: a. Menghasilkan keuntungan bagi perangkat desa b. Memenuhi keinginan pemerintah pusat c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa d. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 2 dan Anda dapat meneruskan untuk mempelajari Materi Pokok 3. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.
22 BAB III MATERI POKOK II STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan dapat menjelaskan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. A. Uraian Materi Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari tiga komponen pokok: a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa c. Pembiayaan Desa Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Keterangan Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Rincian Pendapatan ▪ Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa ▪ Hasil aset antara lain, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi,