23 dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa. ▪ Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa ▪ Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa Transfer a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
24 Kabupaten/Kota. Pendapatan Lain-lain a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa b. Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa c. Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. e. Bunga Bank f. Pendapatan lain Desa yang sah ▪ Penerimaan dan hibah dari pihak lain mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Belanja Desa Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
25 Bidang Sub Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan e. Pertanahan Kegiatan dapat dilihat pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Lampiran formulir A1 Permendagri No 20 Tahun 2018) Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Pendidikan. b. Kesehatan. c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. d. Kawasan Permukiman. e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup. f. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. g. Energi dan Sumber Daya Mineral. h. Pariwisata Kegiatan dapat dilihat pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Lampiran formulir A1 Permendagri No 20 Tahun 2018) Pembinaan a. Ketentraman, Ketertiban Kegiatan dapat dilihat
26 Kemasyarakatan Desa Umum, dan Pelindungan Masyarakat; b. Kebudayaan dan Keagamaan c. Kepemudaan dan Olah raga d. Kelembagaan Masyarakat pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Lampiran formulir A1 Permendagri No 20 Tahun 2018) Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Kelautan dan Perikanan; b. Pertanian dan Peternakan; c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga; e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; f. Dukungan Penanaman Modal; g. Perdagangan dan Perindustrian Kegiatan dapat dilihat pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Lampiran formulir A1 Permendagri No 20 Tahun 2018) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa a. Penanggulangan Bencana; b. Keadaan Darurat; dan c. Keadaan Mendesak Kegiatan dapat dilihat pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Lampiran formulir A1 Permendagri No 20 Tahun 2018) Dalam penyusunan APB Desa, jenis belanja dibedakan menjadi empat terdiri atas: a) belanja pegawai
27 b) belanja barang/jasa c) belanja modal d) belanja tak terduga a. Belanja Pegawai Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa. b. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain untuk: a.) operasional pemerintah Desa; b.) pemeliharaan sarana prasarana Desa; c.) kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis; d.) operasional BPD; e.) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga f.) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat (untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa). Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga maksudnya adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
28 c. Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. d. Belanja Tak Terduga Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 3. Pembiayaan Desa Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. terdiri atas kelompok: 1) penerimaan pembiayaan 2) pengeluaran pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan a. SiLPA tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; dan c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan a. pembentukan dana cadangan; dan b. penyertaan modal 1) Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
29 b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : a. Pembentukan dana cadangan Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa paling sedikit memuat: - penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - sumber dana cadangan; dan - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. b. Penyertaan modal Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
30 Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. B. Rangkuman APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan dalam tiga kelompok pendapatan yakni Pendapatan Asli Desa (PADesa), Tranfer dan Pendapatan lain-lain. Masingmasing kelompok pendapatan tersebut terdiri dari beberapa jenis pendapatan. Sedangkan klasiikasi belanja desa terdiri belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tak terduga (seperti anggaran bencana). Kegiatan belanja desa terdiri atas tiga jenis belanja yaitu: a. belanja pegawai, b. belanja barang dan jasa serta c. belanja modal untuk pembangunan. Sementara pembiayaan Desa diklasiikasikan atas dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang masing- masing terdiri atas jenis pembiayaan. C. Evaluasi Materi Pokok 3 Untuk membantu mengevalusi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 3 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini. Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar. 1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari a. Perencanaan – Penatausahaan – Pelaksanaan – Pelaporan Pertanggungjawaban b. Pendapatan Desa – Belanja Desa – Dana Desa
31 c. Pendapatan Desa – Belanja Barang dan Jasa – Penyertaan Modal Desa d. Pendapatan Desa – Belanja Desa – Pembiayaan Desa 2. Yang tidak termasuk dalam Kelompok Pendapatan : a. Pendapatan Asli b. Pendapatan Transfer c. Pendapatan Keluarga d. Pendapatan Lainnya yang sah 3. Yang merupakan jenis dari kelompok pendapatan asli desa yaitu : a. Hasil usaha b. Alokasi Dana Desa c. Bantuan Keuangan Pemerintah d. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga 4. Jenis belanja terdiri dari a. Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan b. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal c. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga d. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 5. Yang termasuk jenis kelompok penerimaan pembiayaan a. Pencairan Dana Cadangan dan Pembentukan Dana Cadangan b. SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan c. SiLPA, Pembentukan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan d. SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Penyertaan Modal BUMDesa D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang
32 benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 3 dan Anda dapat meneruskan untuk mempelajari Materi Pokok 4. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai
33 BAB IV MATERI POKOK III DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan dapat menyusun dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) A. Uraian Materi 1. Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1. Berpedoman pada Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan APBDesa; 2. Selaras antara Rancangan APBDesa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); 3. Penyampaian Rancangan APBDesa oleh Kepala Desa kepada BPD; 4. Pembahasan rancangan Peraturan Desa APBDesa oleh Kepala Desa dengan BPD; 5. Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat; 6. Evaluasi rancangan Peraturan Desa APBDesa oleh Bupati/Walikota atau didelegasikan kepada Camat; 7. Perbaikan Rancangan Peraturan Desa APBDesa hasil Evaluasi; 8. Penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDesa menjadi Peraturan Desa APBDesa oleh Kades; 9. Penetapan rancangan Perkades Penjabaran APBDesa menjadi Perkades Penjabaran APBDesa oleh Kades; 10.Ketepatan waktu pada tahapan proses penyusunan APBDesa; 11.Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan dan partisipatif melibatkan masyarakat.
34 Dalam proses penyusunan APB Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pencermatan RAB adalah merupakan langkah pertama dalam penyusunan dokumen APB Desa. RAB yang telah dibuat dan menjadi lampiran dokumen RKP Desa menjadi rujukan dalam merumuskan format anggaran dalam APB Desa. RAB yang disusun dalam RKP Desa telah memenuhi kebutuhan untuk pengisian daftar rincian objek belanja dalam format penjabaran APB Desa. b. Mengisi format standar penjabaran APB Desa Dari RAB yang telah disusun dalam penyusunan RKP Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya merumuskan perencanaan anggaran dalam format penjabaran APB Desa. Dalam proses penyusunan format penjabaran APB Desa, sekretaris Desa, dibantu perangkat Desa yang lain, secara tehnis melakukan langkah - langkah sebagai berikut: 1) Memasukan semua rencana pendapatan yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan 2) Memasukan semua daftar kegiatan yang telah dipastikan untuk didanai sebagaimana dilakukan dalam proses pencermatan RKP Desa tersebut di atas dalam format penjabaran APB Desa,
35 berdasarkan pengelompokan bidang dan sub bidang. Nomenklatur kegiatan harus sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan Desa yang merujuk pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan kebijakan teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan Permendagri dimaksud.
36 3) Memasukan semua rencana pembiayaan yang akan diterima atau dikeluarkan 2. Formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat melihat Formulir APBDesa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 LAMPIRAN A.2 KODE REKENING URAIAN a b c d 4 PENDAPATAN 4 1 Pendapatan Asli Desa 4 1 1 Hasil Usaha 01 Bagi Hasil BUM Desa 90-99 Lain-lain 4 1 2 Hasil Aset 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
37 02 Tambatan Perahu 03 Pasar Desa 04 Tempat Pemandian Umum 05 Jaringan Irigasi Desa 06 Pelelalangan Ikan Milik Desa 07 Kios Milik Desa 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga milik Desa 90-99 Lain-lain 4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 01 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 90-99 Lain-lain 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 01 Hasil Pungutan Desa 90-99 Lain-lain 4 2 Transfer 4 2 1 Dana Desa 01 Dana Desa 4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota 4 2 3 Alokasi Dana Desa 01 Alokasi Dana Desa 4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan
38 dari APBD Provinsi 4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kab/Kota 01 Bantuan Keuangan APBD Kab/Kota 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Kab/Kota 4 3 Pendapatan Lain-lain 4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 4 3 4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 01 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 4 3 5 Koreksi Kesalahan belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang
39 mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 01 Koreksi Kesalahan belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 4 3 6 Bunga bank 01 Bunga bank 4 3 9 lain-lain pendapatan Desa yang sah 90-99 lain-lain pendapatan Desa yang sah 5 BELANJA 5 1 Belanja Pegawai 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 02 Tunjangan Kepala Desa 90-99 Penerimaan lain Kepala Desa yang sah 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 02 Tunjangan Perangkat Desa 90-99 Penerimaan lain Perangkat Desa yang sah
40 5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 04 Jaminan Ketenagakan Perangkat Desa 5 1 4 Tunjangan BPD 01 Tunjangan Kedudukan BPD 02 Tunjangan Kinerja BPD 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 01 Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 02 Belanja Perlengkapan Alatalat listrik 03 Belanja Perlengkapan Alatalat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan kebersihan 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan-Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-
41 Belanja Barang Konsumsi 07 Belanja Bahan/Material 08 Belanja Bendera/Umbulumbul/Spanduk 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 10 Belanja Obat-obatan 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu mber 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 07 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan
42 Teknis 90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 03 Belanja Kursus/Pelatihan 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 01 Belanja Jasa Langganan Lsitrik 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 04 Belanja Jasa Langganan Telepon 05 Belanja Jasa Langganan Internet 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 08 Belanja Insentif/Operasional RT/RW
43 90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 05 Belanja Pemeliharaan Jalan 06 Belanja pemeliharaan Jembatan 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, Jaringan Air Limbah, Persampahan 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi) 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya 5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan kepada Masyarakat 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang diserahkan kepada
44 Masyarakat 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5 3 Belanja Modal 5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pembuatan sertifikat Tanah 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 01 Belanja Modal Honor Tim
45 yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 09 Belanja Modal peralatan Khusus Pertanian/Perikanan/Peternak an 10 Belanja Modal mesin 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya 5 3 3 Belanja Modal kendaraan 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
46 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 03 Belanja Modal Bahan Baku 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 03 Belanja Modal Bahan Baku 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 6 Belanja Modal Jembatan 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 03 Belanja Modal Bahan Baku 04 Belanja Modal Sewa
47 Peralatan 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 03 Belanja Modal Bahan Baku 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 03 Belanja Modal Bahan Baku 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 9 Belanja Modal lainnya 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 02 Belanja Modal Khusus Olahraga 03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keaga maan
48 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 05 Belanja Modal Hewan 90-99 Belanja Modal Lainnya 5 4 Belanja Tak Terduga 5 4 1 Belanja Tak Terduga 01 Belanja Tak Terduga 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan Pembiayaan 6 1 1 SILPA Tahun Sebelumnya 01 SILPA Tahun Sebelumnya 6 1 2 Pencairan Dana cadangan 01 Pencairan Dana cadangan 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 6 1 9 Penerimaan Pembiayaan lainnya 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6 2 Pengeluaran Pembiayaan 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 01 Pembentukan Dana Cadangan
49 6 2 2 Penyertaan Modal desa 01 Penyertaan Modal Desa 6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 90-99 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya B. Rangkuman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun oleh Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ada langkahlangkah sebagai berikut : a. Pencermatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Mengisi format standar penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan langkah-langkah : 1) Memasukan semua rencana pendapatan yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan 2) Memasukan semua daftar kegiatan yang telah dipastikan untuk didanai 3) Memasukan semua rencana pembiayaan yang akan diterima atau dikeluarkan Proses penyusunan APBDesa adalah salah satu mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan desa. Ini memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan desa digunakan dengan efisien dan efektif untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
50 C. Evaluasi Materi Pokok 4 Untuk membantu mengevalusi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 4 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini. Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar. 1. Tambatan perahu, pasar Desa merupakan bagian obyek pendapatan dari jenis : b. Pendapatan Asli Desa c. Pendapatan Transfer d. Hasil Usaha e. Hasil aset 2. Yang tidak termasuk dalam Bidang yaitu : a. Bidang Belanja b. Bidang Pemerintahan Desa c. Bidang Pembangunan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Langkah pertama dalam penyusunan APBDesa adalah a. Pencermatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Pencermatan pagu indikatif c. Menyusun program dan kegiatan d. Menyusun penjabaran 4. Yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa yaitu a. Peraturan Desa b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) d. Rencana Anggaran Biaya 5. Klasifikasi Belanja terdiri dari : a. Bidang, Sub Bidang, Obyek, Jenis b. Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis c. Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Obyek, Rincian Obyek Belanja
51 d. Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Obyek Belanja, Rincian Obyek Belanja D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 4 Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 4, terutama bagian yang belum Anda kuasai.
52 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Tahap perencanaan keuangan desa atau disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. APBDesa atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah dokumen perencanaan keuangan desa yang dibuat setiap tahun oleh Pemerintah Desa. Dokumen ini merupakan acuan dalam mengelola keuangan desa, sehingga penyusunan dokumen ini harus dilakukan secara teliti dan benar. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Penyusunan APB Desa dilakukan oleh tim dimana Sekretaris Desa sebagai koordinatornya. Bahan penyusunan rancangan APBDesa disusun pada bulan September tahun berkenaan ditetapkan dengan Peraturan desa, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun berjalan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : a. Pendapatan Desa, dengan klasifikasi : 1) Pendapatan Asli Desa 2) Pendapatan Transfer 3) Pendapatan Lain-lain yang Sah b. Belanja Desa, dengan klasifikasi : 1) Bidang Pemerintahan Desa 2) Bidang Pembangunan Desa 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
53 c. Pembiayaan Desa, dengan klasifikasi : 1) Penerimaan Pembiayaan 2) Pengeluaran Pembiayaan Setelah rancangan APBDesa disusun, maka Pemerintah Desa menyampaikan rancangan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dilakukan evaluasi. Jika terdapat perubahan, maka APBDesa dapat dilakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dan juga perubahan penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa. B. Implikasi Peserta Pelatihan diharapkan mampu menyusun dokumen keuangan desa yaitu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. C. Tindak lanjut Kegiatan Mata Pelatihan Perencanaan Keuangan Desa diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Adanya peningkatan kapasitas dalam bentuk pemahaman peserta tentang kegiatan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. 2) Tersusunnya Dokumen Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran berkenaan.
54 KUNCI JAWABAN I. MATERI POKOK 1. KONSEP PENYUSUNAN APBDESA NO Jawaban 1. D 2. D 3. B 4. B 5. C II. MATERI POKOK 2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DESA DALAM PENYUSUNAN APBDESA NO Jawaban 1. B 2. D 3. C 4. C 5. C III. MATERI POKOK 3. STRUKTUR APBDESA NO Jawaban 1. D 2. C 3. A 4. B 5. C IV. MATERI POKOK 4. DOKUMEN APBDESA NO Jawaban 1. D 2. A 3. A 4. C 5. D
55 DAFTAR PUSTAKA 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa 3. Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Peraturan Menteri Desa dan PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa
56 BIODATA PENULIS THERESIA DIPTA PARAMITASARI, S.E., M.M. CALON WIDYAISWARA PERPINDAHAN JABATAN LAIN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA NO. HP : 08121545497 EMAIL : [email protected]
57 COPY SLIDES
58 ` ``TAYANGAN 1 TAYANGAN 2….dst”
59 Lampiran Penugasan : Materi Pokok 2 Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDesa PANDUAN PERMAINAN : Pasangan Kata Tugas dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa : Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Sebelum sesi ini fasilitator sudah mempersiapkan potongan metaplan. Untuk Pelaku gunakan metaplan warna merah dengan tulisan SEKERTARIS DESA; KEPALA DESA (2 buah); KEPALA DESA DAN BPD; BUPATI / WALIKOTA atau DIDELEGASIKAN KE CAMAT. Metaplan warna lainnya tuliskan tugas dan tanggungjawab pelaku dalam Penyusunan APBDes. Pertanyaaan dan jawaban pertanyaan untuk masing-masing topik dalam metaplan warna-warni sebanyak 4 set). 1. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mengumpulkan metaplan warna merah yang bertuliskan PELAKU : SEKERTARIS DESA; KEPALA DESA; KEPALA DESA dan BPD; BUPATI/ WALIKOTA ATAU DIDELEGASIKAN KE CAMAT. 2. Fasilitator mengingatkan tulisan-tulisan lain diluar pelaku ada dengan metaplan warna lainnya yang merupakan MEKANISME, TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PELAKU dalam PENYUSUNAN APB Desa. 3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan potonganpotongan metaplan yang merupakan MEKANISME, TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PELAKU dalam PENYUSUNAN APB Desa untuk ditempelkan pada format/ kolom PELAKU.
60 Formulir Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa SEKRETARIS DESA KEPALA DESA KEPALA DESA DAN BPD BUPATI/ WALKOT/ CAMAT
61 METAPLAN JENIS-JENIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU DALAM PENYUSUNAN APBDesa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan Penyampaian Rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Melakukan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan Menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota (melakukan perubahan seandainya harus dilakukan perubahan) Menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Membatalkan Rancangan Peraturan APBDesa dan Berlaku APBDesa Tahun Sebelumnya
62 Materi Pokok 3 Struktur APBDesa Pasangan Kata STRUKTUR APB Desa Panduan Permainan : Sebelum sesi ini fasilitator sudah mempersiapkan potongan metaplan STRUKTUR APBDesa yang berisi PENDAPATAN DESA ; BELANJA DESA ; PEMBIAYAAN DESA dengan metaplan warna merah Selanjutnya untuk uraian-uraian pendapatan Desa, Belanja Desa dan uraian dari Pembiayaan desa gunakan dengan metaplan warna lainnya. Pertanyaaan dan jawaban pertanyaan untuk masing-masing topik dalam metaplan warna-warni sebanyak 4 set). 1. Fasilitator menjelaskan STRUKTUR APB Desa terdiri dari 3 komponen pokok : PENDAPATAN DESA ; BELANJA DESA dan PEMBIAYAAN DESA. Ke-tiga komponen ini ditandai dengan metaplan warna merah. 2. Komponen-komponen uraian dari PENDAPATAN DESA ; BELANJA DESA dan PEMBIAYAAN DESA ditandai dengan Metaplan warna lainnya. 3. Potongan metaplan uraian-uraian dari PENDAPATAN DESA yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa ; Transfer dan Pendapatan Lain-lain ditempelkan pada kolom / format yang sudah dipersiapkan. 4. Potongan metaplan uraian-uraian dari BELANJA DESA yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; Pelaksanaan Pembangunan Desa ; Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditempelkan pada kolom / format yang sudah dipersiapkan 5. Potongan metaplan uraian-uraian dari PEMBIAYAAN DESA yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan ditempelkan pada kolom / format yang sudah dipersiapkan. 6. Tempelkan di dinding untuk ke-3 plano tadi. 7. Minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. 8. Masing-masing kelompok dan Fasilitator memeriksa hasil diskusi kelompok
63 FORMULIR DISKUSI PENDAPATAN DESA PENDAPATAN ASLI DESA TRANSFER PENDAPATAN LAIN-LAIN
64 FORMULIR DISKUSI BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
65 FORMULIR DISKUSI PEMBIAYAAN DESA PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
66 METAPLAN JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA DAN PEMBIAYAAN DESA HASIL USAHA HASIL ASET HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KE 3 YANG TIDAK MENGIKAT BANTUAN KABUPATEN BANTUAN PROVINSI ADD SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA
67 DANA DESA HASIL USAHA LAINLAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH SILTAP DAN OPERASIONAL KANTOR TUNJANGAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN OPERASIONAL BPD OPERASIONAL RT/RW
68 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN PELATIHAN KELOMPOK TANI SILPA KEJADIAN LUAR BIASA PENCAIRAN DANA CADANGAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL DESA
69 Materi Pokok 4 Penyusunan Dokumen APBDesa Praktek Pengisian Format APB Desa DISKUSI KELOMPOK PETUNJUK DISKUSI 1. Peserta masih dalam kelompok 2. Masing-masing kelompok: Mencermati lembar diskusi kelompok (format APB Desa) Tentukan komponen kegiatan ke dalam format APB Desa. Mencermati lembar diskusi kelompok (format APB Desa) Tentukan komponen kegiatan kedalam format APB Desa berdasarkan struktur: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Isikan komponen kegiatan tersebut ke dalam format sesuai kode rekening sebagaimana format yang disediakan.
70 Lembar Kasus Untuk Penyusunan APB DESA No Uraian Anggaran (Rp.) Ket 1 2 3 6 PENDAPATAN tambatan perahu 11.000.000 pasar desa 7.000.000 tempat pemandian umum 3.000.000 jaringan irigasi 12.000.000 Hasil BUMDes 15.000.000 Tanah Kas Desa 6.000.000 Dana Desa 375.000.000 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 21.000.000 Alokasi Dana Desa 500.000.000 Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi 40.000.000 Bantuan Kabupaten / Kota 15.000.000 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 6.000.000 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 60.000.000 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA - Alat Tulis Kantor 2.000.000 - Benda POS 600.000 - Pakaian Dinas dan Atribut 5.000.000 - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan 120.000 - Perjalanan Dinas 6.000.000
71 No Uraian Anggaran (Rp.) Ket 1 2 3 6 - Pemeliharaan 3.000.000 - Air, Listrik,dan Telepon 1.500.000 - Honor 7.000.000 - Komputer 24.000.000 - Meja dan Kursi 8.000.000 - Mesin TIK 400.000 - Motor 12.000.000 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 180.000.000 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 90.000.000 - Tunjangan BPD 80.000.000 - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK 6.000.000 - Penggadaan 2.500.000 - Komsumsi Rapat 4.500.000 - Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK 2.000.000 - Penggandaan 1.000.000 - Konsumsi Rapat 3.000.000 - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Belanja Barang dan jasa
72 No Uraian Anggaran (Rp.) Ket 1 2 3 6 - Upah Kerja 8.000.000 - Honor TPK 3.000.000 - Belanja Bahan Material 5.000.000 Belanja Modal 170.000.000 - Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa : - Honor 6.000.000 - dst………………………………….. Belanja Modal: 344.000.000 - Kegiatan Pelatihan Tanaman Hidroponik Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih 12.000.000 - Konsumsi 8.000.000 - Bahan pelatihan 15.000.000