PKB PT. BANK KB BUKOPIN, TBK TAHUN 2023-2025

o O (B&M KB Bukopin o PERJANJIAN I(ERJA BERSAMA PT. BANI( I(B BUKOPIN, Tbk 2023-2025 ,-i

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOR KEP. 4/HI.00.01/00.0000.210611001/B/XII/2023 TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT DENGAN SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, Menimbang : a. bahwa pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan; b. bahwa pengaturan syarat-syarat kerja dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan; c. bahwa oleh karena pembuatan Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil perundingan yang disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, maka perjanjian kerja bersama perlu mendapat pendaftaran dari DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA; d. bahwa memperhatikan surat permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dari Pimpinan Perusahaan PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT Nomor: 210611001 tanggal 11 Desember 2023; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOR KEP. 4/HI.00.01/00.0000.210611001/B/XII/2023 TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT DENGAN SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK. KESATU : Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama antara : PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT; d/a. Gedung Bank Kb Bukopin, Jalan Mt Haryono Kav.50-51; dengan SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK; yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KOTA ADM. JAKARTA SELATAN dengan Nomor Bukti Pencatatan: 2591/-1.835.3 Tanggal 27 Mei 2021, dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak pada tanggal 05 Juni 2023. KEDUA : Perjanjian Kerja Bersama PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT DENGAN SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku terhitung tanggal 05 Juni 2023 s.d. 05 Juni 2025 dan telah terdaftar pada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. cq. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Nomor : 210611001. KETIGA : Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Perjanjian Kerja Bersama kepada pekerja/buruh. KEEMPAT : Dalam masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan perubahan atau dan/atau setelah berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, maka perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama harus dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya didaftarkan oleh Pengusaha pada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. c.q. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. KEENAM : Bilamana di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat kekeliruan pengajuan data dan/atau keterangan yang menjadi dasar dari pendaftaran perjanjian kerja bersama ini, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka data dan/atau keterangan Perjanjian Kerja Bersama yang bersangkutan dari dan/atau Keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya. KETUJUH : Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT; d/a. Gedung Bank Kb Bukopin, Jalan Mt Haryono Kav.50-51; 2. SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK; d/a. Jl. MT Haryono Kav.50-51 Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan; pada tanggal : 28 Desember 2023 A.N. DIREKTUR JENDERAL, DIREKTUR HUBUNGAN KERJA DAN PENGUPAHAN Tembusan : 1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos; 2. Direktur Jenderal PPK dan K3; 3. Direktur KPPHI, Ditjen PHI dan Jamsos; 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan di Prov. JAWA TENGAH, SUMATERA UTARA, JAWA TENGAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, JAMBI, JAWA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, PAPUA BARAT, RIAU, KALIMANTAN SELATAN, DKI JAKARTA, SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGAH, BALI, JAWA BARAT dan di KOTA SURAKARTA, KOTA MEDAN, KOTA TEGAL, KOTA YOGYAKARTA, KOTA JAMBI, KOTA MADIUN, KOTA KUPANG, KOTA SORONG, KOTA PEKANBARU, KOTA BANJARMASIN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, KOTA MAKASSAR, KOTA BINJAI, KOTA PALU, KOTA DENPASAR, KOTA CIREBON, KOTA SURABAYA, KAB. SIDOARJO,

KOTA MALANG

28 Desember 2023 Nomor : B. 4/HI.00.01/00.0000.210611001/B/XII/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Kepada Yth, Pimpinan Perusahaan PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT d/a. GEDUNG BANK KB BUKOPIN, JALAN MT HARYONO KAV.50-51 Memperhatikan Surat Saudara PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT, Nomor 210611001 tanggal 11 Desember 2023 perihal Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan setelah meneliti kelengkapan persyaratan serta materi Perjanjian Kerja Bersama yang Saudara ajukan, maka sesuai Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dengan ini terlampir disampaikan Surat Keputusan DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Nomor : Kep. 4/HI.00.01/00.0000.210611001/B/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama PT BANK KB BUKOPIN TBK, KANTOR PUSAT dengan SERIKAT PEKERJA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara bersama Serikat Pekerja/Buruh wajib memberitahukan isi Perjanjian Kerja Bersama kepada seluruh pekerja/buruh yang ada di perusahaan. Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih. A.N. DIREKTUR JENDERAL, DIREKTUR HUBUNGAN KERJA DAN PENGUPAHAN Tembusan : 1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos; 2. Direktur Jenderal PPK dan K3; 3. Direktur KPPHI, Ditjen PHI dan Jamsos; 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan di Prov. JAWA TENGAH, SUMATERA UTARA, JAWA TENGAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, JAMBI, JAWA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, PAPUA BARAT, RIAU, KALIMANTAN SELATAN, DKI JAKARTA, SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGAH, BALI, JAWA BARAT dan di KOTA SURAKARTA, KOTA MEDAN, KOTA TEGAL, KOTA YOGYAKARTA, KOTA JAMBI,

KOTA MADIUN, KOTA KUPANG, KOTA SORONG, KOTA PEKANBARU, KOTA BANJARMASIN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, KOTA MAKASSAR, KOTA BINJAI, KOTA PALU, KOTA DENPASAR, KOTA CIREBON, KOTA SURABAYA, KAB. SIDOARJO, KOTA MALANG

DAFTAR ISI MUKADIMAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 lstilah-istilah dalam Perjanjian Kerja Bersama........... Pasal 2 Pihak-pihak Yang Bersepakat.. Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasa! 4 Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB II HUBUNGAN INDUSTRIAL......... Pasal 5 Jaminan, Legalitas dan Peranan Serikat Pekerja..... ..........4 BAB III HUBUNGAN KERJA 7 Pasal 6 Status Pekerja...... ....7 Pasal 7 Penerimaan Pekerja Baru...... ....7 PasalS Pemikahan Sesama Pekerja ..8 Pasal 9 Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasal 10 Penempatan Pekerja Pasa! ,l1 Perpindahan Pekerja Pasal 12 Mutasi. Pasal 1 3 Promosi................. 10 .........1 1 Pasal 14 Demosi..... .......11 Pasal 15 Detasering Pekerja 12 Pasal 16 Penugasan Pekerja Di Perusahaan Anak/Perusahaan Terafiliasi/Perusahaan Lainnya Pasal 17 Hari dan Jam Kerja......... 13 Pasa! 18 Kehadiran Pekerja 13 BAB V LEMBUR DAN SHIFT Pasal 19 Jam Kerja Lembur 13 Pasal 20 Perhitungan Upah Lembur............ Pasal 21 lnsentif Kerja Diluar Hari Kerja..... Pasal 22 Jam Kerja Shift Pasal 23 Kompensasi Kerja Shift ................ 15 BAB VI CUTI...... ..15 Pasal 24 Cuti Tahunan. ..15 Pasal 25 Cuti Bersama 16 Pasal 26 Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan 16 i 1 1 3 3 4 I 9 I .............1 3 12 14 14 .........14 Pasal 27 Cuti Khusus Perjalanan Spiritual Keagamaan .................................16

Pasal 28 Cuti Haid, lstirahat Melahirkan dan Keguguran .............17 Pasal 30 Cuti Ekstra .....18 BAB VI! SISTEM PENGUPAHAN DAN JABATAN/KEPANGKATAN 18 Pasal3l Upah/Gaji 18 Pasal 32 Sistem Dan Peninjauan Pengupahan/Penggajian ...........18 Pasal33 Kenaikan Upah/Gaji Berkala ........19 Pasa! 34 Sistem Jenjang Jabatan............. BAB VIIITUNJANGAN DAN BANTUAN Pasal 35 Tunjangan Utilities..... Pasal 36 Tunjangan Hari Raya................ Pasal 37 Bantuan Uang Duka Pasal 38 Bantuan Bencana Alam Pasal 39 Bantuan Pendidikan Pasal40 Penggantian Biaya Perjalanan Dinas dan Training Pasa! 41 Penggantian Biaya Pindah...... Pasal 42 Bantuan Pakaian Seragam dan Make-Up............. BAB IX FASILITAS PERUSAHAAN .....................22 Pasal43 Fasilitas Rumah Dinas ....22 Pasa! 44 Tunjangan Kendaraan..... 23 Pasal 45 Fasilitas Kontrak Rumah 23 Pasal 46 Transportasi Pulang Home Base..... .........23 BAB X PAJAK PENGHASILAN............. .........24 Pasal 47 Paiak Penghasi|an......................... BAB XI PENILAIAN PRESTASI KERJA, PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN (PIP), TUNJANGAN PRESTAS! KERJA (BONUS).......... Pasal 48 Penilaian Prestasi Kerja............. Pasal 49 Performance lmprovement Program (PlP).......... Pasal 50 Tunjangan Prestasi (Bonus) BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Pasal 51 Karir..... Pasal 52 Pengembangan Kompetensi Pasal 53 Beasiswa Pendidikan Bagi Pekerja......... BAB XIII LINGKUNGAN KERJA, PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 26 Pasal 54 Lingkungan Kerja ........26 Pasal 55 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ..........26 BAB XIV JAMINAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN26 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 24 24 24 24 25 25 25 25 26 Pasa! 56 Jaminan Kesehatan.... 26

Pasal 57 Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pasal 58 Pemeliharaan Kesehatan Berkala BAB XV JAMINAN SOSIAL DAN HARI TUA Pasal 59 Jaminan Sosial Tenaga Kerja... Pasal 60 Program Pensiun.... Pasal 61 Masa Pra Pensiun................ BAB XVI FASILITAS SOSIAL..... Pasal 62 Fasilitas Peri badatan................ Pasal 63 Beasiswa Anak Pekerja yang Meningga! Dunia BAB XVII PINJAMAN PEKERJA. Pasal64 Pengertian dan Ketentuan Pasal 65 Pinjaman Darurat lEmergency Loan1........ Pasal 66 Pinjaman Kepemilikan Mobi! Pasal6T Pinjaman Kepemilikan dan Pemeliharaan Rumah BAB XVIII TATA TERTIB KERJA.......... Pasal 68 Tata Tertib Kerja......... BAB XIX HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 69 Hak Pekerja dan Perusahaan.......... Pasal 70 Kewajiban Pekerja dan Perusahaan.......... BAB XX LARANGAN............... BAB XXI PELANGGARAN & SANKS!...... Pasal 72 Pelanggaran dan Sanksi BAB XXIIISKORSING DAN PHK Pasal 74 Masa Pemberhentian Sementara/Skorsing ....... Pasal 76 PHK dalam Masa Percobaan ......... .................40 Pasal 77 PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri dan yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri .....................40 Pasal 78 PHK Karena Sakit Berkepanjangan. ............,..41 Pasal 79 PHK Karena telah Mancapai Masa Pensiun.... .................41 Pasal 80 PHK Karena Meninggal Dunia ......42 Pasal 81 PHK Perubahan Status/Penggabungan/Peleburan/Perubahan Kepemilikan Perusahaan ..42 Pasal 84 PHK dikarenakan Melakukan Pelanggaran............ ..........44 Pasal 85 PHK Karena Tindak Pidana....... ......................44 Pasal 86 Rehabilitasi........... .......45 Pasal 87 PHK karena Perusahaan Pailit...... ..................45 27 28 29 29 29 30 30 30 31 3l 31 31 32 32 32 32 33 33 33 35 35 37 37 38 38

Pasal 88 PHK Karena Perusahaan yang Disebabkan Keadaan Memaksa (Force Majeurel 45 Pasal 89 PHK Karena Perusahaan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 90 Pensiun DipercepaUPensiun Dini........... Pasal 91 Upah Tetap......... BAB XXIV LEMBAGA KERJASAMA............... Pasal 93 Lembaga Kerjasama Bipartit BAB XXV KOPERASI BAB XXVI PENYELESAIAN KELUHAN, PENGADUAN DAN PERSELISIHAN PEKERJA4S Pasal95 Penyelesaian Keluhan.... ...............48 Pasal96 Penyelesaian Pengaduan ..............48 Pasal 98 Penyelesaian Perselisihan................ ..............49 Pasal 99 Kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....................49 Pasal 100 Aturan Peralihan.. ......49 Pasal 101 Masa berlakunya Perjanjian. .......50 45 ..46 ..46 ..47 ..47 ..48 ..48

PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA disadari bahwa untuk menciptakan ketenangan serta kenyamanan dalam bekerja dan berusaha, perlu adanya pedoman bersama dalam pelaksanaan Hubungan lndustrial yang harmonis antara Perusahaan dengan Pekerja berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah hukum Republik lndonesia. Bahwa pelaksanaan pedoman bersama dalam Hubungan lndustrial, termasuk di dalamnya bila timbul perbedaan penafsiran dan adanya kemungkinan hal-hal yang belum/tidak diatur, maka harus berlandaskan pada: 1. Asas kepastian hukum; 2. Asas praduga tak bersalah; 3. Asas saling percaya dan konsistensi; 4. Asas tata kelola yang baik dan benar; 5. Asas penggunaan wewenang yang baik dan benar; 6. Asas keadilan dan pengharapan yang wajar; 7. Asas kebijaksanaan dan kepatutan; 8. Asas keseimbangan; 9. Asas persamaan hak; 10. Asas itikad baik dan kejujuran; 11. Asas keterbukaan yang wajar dan bertanggung jawab. Bahwa berlandaskan asas-asas Hubungan lndustrial tersebut di atas, maka Pekerja dan Perusahaan secara bersama-sama selalu melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam suasana saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling bekerjasama. Dengan adanya kepastian hak dan kewajiban serta tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban semra timbal balik tersebut akan menjamin kelangsungan hidup termasuk peningkatan kinerja Perusahaan dan peningkatan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya. Atas dasar saling mempercayai dan itikad baik, hal ini menjadi landasan bagi penyelesaian setiap masalah yang muncul ke arah perselisihan industrial melalui mekanisme komunikasi musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sebagai manifestasi nyata kemitraan tersebut maka antara Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat mengatur semua halyang berada dalam koridor Hubungan lndustrial dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. BANK KB BUKOPIN, TBK MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA disadari bahwa untuk menciptakan ketenangan serta kenyamanan dalam bekerja dan berusaha, perlu adanya pedoman bersama dalam pelaksanaan Hubungan lndustrial yang harmonis antara Perusahaan dengan Pekerja berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah hukum Republik Indonesia. Bahwa pelaksanaan pedoman bersama dalam Hubungan lndustrial, termasuk di dalamnya bila timbul perbedaan penafsiran dan adanya kemungkinan hal-hal yang belum/tidak diatur, maka harus berlandaskan pada: 1. Asas kepastian hukum; 2. Asas praduga tak bersalah; 3. Asas saling percaya dan konsistensi; 4. Asas tata kelola yang baik dan benar; 5. Asas penggunaan wewenang yang baik dan benar; 6. Asas keadilan dan pengharapan yang wajar; 7. Asas kebijaksanaan dan kepatutan; B. Asas keseimbangan; 9. Asas persamaan hak; 10. Asas itikad baikdan kejujuran; 11. Asas keterbukaan yang wajar dan bertanggung jawab. Bahwa berlandaskan asas-asas Hubungan lndustrial tersebut di atas, maka Pekerja dan Perusahaan secara bersama-sama selalu melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam suasana saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling bekerjasama. Dengan adanya kepastian hak dan kewajiban serta tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik tersebut akan menjamin kelangsungan hidup termasuk peningkatan kinerja Perusahaan dan peningkatan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya. Atas dasar saling mempercayai dan itikad baik, hal ini menjadi landasan bagi penyelesaian setiap masalah yang muncul ke arah perselisihan industrial melalui mekanisme komunikasi musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sebagai manifestasi nyata kemitraan tersebut maka antara Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat mengatur semua hal yang berada dalam koridor Hubungan lndustrial dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 lstilah-istilah dalam Perjanjian Kerja Bersama Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, istilah-istilah berikut mengandung maksud dan pengertian sebagai-berikut: Perusahaan adalah PT Bank KB Bukopin Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan, berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, serta susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl. 2. Pekeria adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 3. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan Perusahaan atau milik Perusahaan yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan Perusahaan. 4. Keluarga Pekeria adalah istri atau suami yang sah dan anak yang sah (termasuk anak yang disahkan oleh Pengadilan atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) sampai dengan jumlah 3 (tiga) orang berusia tidak lebih dari 25 tahun, belum menikah dan masih dalam tanggungan orang tua serta telah terdaftar pada unit kerja yang mengelola Sumber Daya Manusia. 5. Ahli Waris adalah anggota keluarga atau mereka yang ditunjuk oleh Pekerja untuk menerima hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 6. Pekeriaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja untuk kepentingan Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima Upah/gaji. 7. Pimpinan Perusahaan adalah Direksi atau Pekerja yang karena jabatannya mempunyai tugas untuk memimpin Perusahaan atau unit kerja Perusahaan. B. Atasan Pekeria adalah atasan langsung dari Pekerja yang bersangkutan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap Pekerja yang berada di bawah supervisinya. 9. Serikat Pekeria adalah organisasi pekerja dilingkungan Perusahaan, yang berkedudukan, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan yang terdaftar dan tercatat di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja yang Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya. Dalam perjanjian ini diwakili oleh Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin Tbk yang selanlutnya disingkat SPKB yang berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan, terdaftar dan tercatat di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. I

10. Perianjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan yang tercatat pada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 11. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Pekerja yang merupakan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Republik lndonesia. 12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pekerja dalam organisasi Perusahaan. 13. Masa Kerja adalah masa kerja Pekerja yang dihitung sejak adanya hubungan kerja di Perusahaan. 14. Hari dan Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Pekerja. 15. Kerja Lembur adalah Pekerjaan yang dilakukan di luar Jam Kerja dan/atau hari kerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 16. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk Tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 17. Gaii Pokok adalah komponen dari upah tetap yang diterima oleh Pekerja. 18. Jabatan Non Struktural adalah kedudukan yang menununjuk tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak termasuk di dalam Struktur Organisasi Bank 19. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja sesuai dengan ketentuan PKB dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. 20. Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja karena telah memasuki batas maksimum usia kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 21. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai Pekerja yang dinilai atau diukur tingkat kompetensi dan produktivitasnya. 22. Turyangan adalah imbalan dalam bentuk uang dari Perusahaan kepada Pekerja dan/atau keluarganya yang diberikan secara tetap (tunjangan tetap) atau secara tidak tetap (tunjangan tidak tetap) di luar insentif, bonus dan fasilitas lain sebagaimana disepakati/diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. a. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan kepada pekerja dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau prestasi kerja tertentu; b. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja di luar tunjangan tetap. 2

23. Home Base adalah lokasi unit kerja Bank KB Bukopin, dimana Pekerja pertama kali ditetapkan sebagai Pekerja Bank KB Bukopin atau yang ditetapkan oleh Perusahaan. 24. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebebkan oleh lingkungan kerja. 25. Peraturan lnternal adalah peraturan yang berisi kebijakan yang dibuat oleh Perusahaan yang memuat kebijakan yang bersifat umum, mengatur pelimpahan wewenang, kebijakan dalam bidang khusus atau sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait aktifitas/kegiatan operasional maupun kepegawaian lainnya. Pasal 2 Pihak-pihak Yang Bersepakat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat oleh dan antara: Perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh WOO YEUL LEE, selaku Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Tbk. Yang kewenangannya berdasarkan anggaran dasar serta susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31 Januari 2023 No. 77, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl tertanggal 10 Februari 2023 No. AHU-AH.01.09-0088669 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin Tbk yang disingkat SPKB, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh ADHITYA INDRA GUNAWAN dalam jabatannya selaku Ketua Umum, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama SPKB. Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mengikat Perusahaan, Serikat Pekerja dan Seluruh Pekerja. 2. Perusahaan dan Serikat pekerja saling menyetujui bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hanya mengatur hal-hal yang pokok, dan bahwa perusahaan dan Serikat Pekerja tetap mempunyai hak-hak dan kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan Hukum yang berlaku. 3. Perusahaan atau Pimpinan Perusahan, Pekerja dan Serikat Pekerja wajib mentaati/menjalankan isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini menggantikan Perjanjian Kerja Bersama sebelumnya. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini hanya dapat diubah/ditambah dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak. Perubahan/penambahan yang dibuat akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 3

5. Dalam hal Perusahaan atau Serikat Pekerja berganti nama atau bergabung dengan Perusahaan atau Serikat Pekerja lainnya, maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) initetap berlaku pada saat perubahan tersebut, sampai berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama baru. Pasal 4 Tujuan dan Fungsi Perjanjian Keria Bersama (PKB) 1. Menciptakan kondisi seoptimal mungkin agar kelancaran kegiatan operasional Perusahaan dapat dilaksanakan dengan tata cara yang seefisien mungkin demi kemajuan Perusahaan dan Pekerja berdasarkan waktu, syarat dan suasana kerja yang baik serta pemberian Upah/Gaji termasuk Tunjangan yang pantas sesuai taraf hidup yang layak bagi kehidupan Pekerja dan Keluarga Pekerja. 2. Merupakan ketentuan dasar/ketentuan utama dalam pelaksanaan hubungan industrial dan ketenagakerjaan serta menjadi kesepakatan tertinggi antara kedua belah pihak. 3. Membangun hubungan kerja dan hubungan industrial di dalam Perusahaan dengan jalan menjaga keharmonisan, ketenangan, ketentraman dan ketertiban berdasarkan Hubungan lndustrial Pancasila. 4. Menerangkan dan mendudukan pada porsinya segala peraturan, hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhioleh Perusahaan, Pekerja dan Serikat Pekerja. 5. Menjamin agar Perusahaan dan Pekerja dapat bekerja sama sepenuhnya baik secara perseorangan maupun Bersama-sama dalam usaha melaksanakan dan mencapai setiap tujuan. 6. Merupakan sarana untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan setiap permasalahan/perselisihan/perbedaan pendapat menyangkut Hubungan lndustrial antara Perusahaan dan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja melalui musyawarah, oleh karenanya Perusahaan dan Serikat Pekerja telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: a. Perusahaan berperan serta bertanggung jawab untuk mengelola usaha-usaha Perusahaan dan Pekerja dengan tetap memperhatikan hubungan industrial yang benar dan patut. Oleh karena itu Perusahan berhak meminta setiap Pekerja untuk bekerja sebaik-baiknya. b. Pekerja diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam bekerja dan/atau berkarir. Oleh karena itu, Perusahaan wajib bersikap terbuka dan tidak diskriminatif untuk Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh Pekerja. BAB II HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 5 Jaminan, Legalitas dan Peranan Serikat Pekerja Pihak Perusahaan harus memperlakukan setiap pengurus Serikat Pekerja sebagai Pekerja dalam hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan tidak melakukan tekanan-tekanan berupa intimidasi, teror mental, diskriminasi dan lain sebagainya terhadap setiap pengurus Serikat Pekerja sehubungan dengan keterlibatannya dalam fungsi tersebut. 1 4

2. Serikat Pekerja tidak melakukan tekanan-tekanan berupa intimidasi, teror mental, diskriminasi dan lain sebagainya terhadap Perusahaan. 3. Siapapun tidak berhak menghalang-halangi atau memaksa Pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara: a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi. b. Tidak membayar atau mengurangi Upah/gaji Pekerja. c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. 4. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja atau karena posisinya mewakili kepentingan Perusahaan, tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja di Perusahaan, namun demikian tetap dapat menjadi anggota serikat pekerja. 5. Batasan-batasan yang tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini adalah sebagai berikut: a. Pengurus Serikat Pekerja Pusat: Seluruh jabatan struktural setara atau lebih tinggi dari level Pejabat Eksekutif; b. Pengurus Serikat Pekerja Cabang: Seluruh jabatan struktural setara atau lebih tinggi dari level Pejabat Eksekutif; c. Staf dan semua jabatan di lingkungan Group Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja Audit lnternal, Anti Fraud, Hukum Perusahaan dan Sekretaris Perusahaan. 6. Perusahaan memperlakukan/Memberikan perhatian yang sama, baik kepada Pekerja yang menjadi anggota Serikat pekerja maupun Pekerja yang bukan anggota Serikat Pekerja dalam pemenuhan hak-haknya. 7. Perusahaan dan Serikat Pekerja bersepakat mengatur kesempatan bagi pengurus Serikat Pekerja untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dalam Jam Kerja untuk halhal: a. Menghadiri pertemuan/rapat, seminar, konferensi, kongres, munas atau pelatihan/kursus yang berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun organisasi Serikat Pekerja, baik di dalam maupun luar negeri. b. Memenuhi panggilan dari Badan Pemerintah atau lnstansi terkait dengan kegiatan ketenagakerjaan atau demi kepentingan negara serta tugas-tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pengurus Serikat Pekerja harus menunjukkan salinan surat pemanggilan tersebut). c. Kegiatan Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b harus mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kegiatan produksi Perusahaan tidak terhambaVterganggu, untuk itu Pengurus Serikat Pekerja yang akan menjalankan kegiatan huruf a dan b tersebut diberikan waktu sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada atasan yang benrenang, dalam hal melebihi dari 6 (enam) hari, maka harus dengan ijin khusus dari Perusahaan. d. Kegiatan Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus diberitahukan secara resmioleh Serikat Pekerja kepada Perusahaan. 5

8. Perusahaan dapat memberikan bantuan finansial maupun non finansial kepada Serikat Pekerja di dalam melaksanakan aktifitasnya. Bantuan financial diberikan dengan tetap mengindahkan prinsip efisiensi. Bantuan non finansial adalah berupa peminjaman/pemakaian ruangan, fasilitas transportasi dan peralatan untuk keperluan mengadakan rapat, musyawarah besar, kongres dan lain sebagainya. 9. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja merupakan wakil yang sah bagi anggotanya yaitu Pekerja Bank KB Bukopin, Tbk baik secara perorangan maupun kolektif, dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga Pengurus Serikat Pekerja maupun para Pekerja dapat bekerja dengan tenang dan tenteram tanpa adanya kecemasan yang disebabkan karena status keikutsertaannya dalam Serikat Pekerja. 10. Perusahaan dan Serikat Pekerja senantiasa harus menyediakan waktu untuk melakukan pertemuan/berunding yang diawali dengan permohonan dari salah satu pihak untuk membahas setiap permasalahan/perselisihan yang timbul mengenai ketenagakerjaan. 11. Setiap pertemuan/perundingan (sebagaimana tersebut pada ayat 10 pasal ini) adalah merupakan wadah musyawarah Bipartit dalam pengertian Serikat Pekerja yang mewakili Pekerja di satu pihak dengan Pimpinan Perusahaan yang menjadi wakil sah dari Perusahaan, dilaksanakan dengan segera dan semaksimal mungkin bila terjadi permasalahan terutama terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi pHK. 12. Perusahaan menjamin keleluasaan pengurus Serikat Pekerja Bank KB Bukopin untuk melakukan fungsi perwakilan atau pendampingan dan/atau pembelaan bagi anggotanya dalam hal terdapat keluhan dari anggota yang bersangkutan terhadap perusahaan, termasuk melakukan pembahasan dengan Perusahaan. 13. Perusahaan menjamin keleluasaan bagi Serikat Pekerja untuk memanggil dan berkonsultasi dengan anggotanya di dalam jam kerja, sejauh hal tersebut dilakukan atas ijin dari atasannya sesuai dengan tata tertib. 14. Serikat Pekerja dapat memberikan usulan dan/atau opini kepada Perusahaan dalam setiap rencana dan kebijakan Perusahaan yang menyangkut lingkup ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 15. Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan berhak untuk mengelola dan menjalankan usahanya sesuai dengan garis kebijakan Perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 16. Perusahaan Memberikan kesempatan kepada Serikat Pekerja untuk Memberikan masukan-masukan yang konstruktif perihal anggaran biaya tenaga kerja setiap tahunnya. 17. Serikat Pekerja menjamin akan memberikan dukungan terhadap kebijakan perusahaan yang mengarah pada upaya menjaga kelangsungan usaha perusahaan dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 18. Dalam rangka Pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, Serikat Pekerja berperan memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan bertanggung jawab terutama yang menyangkut hubungan kerja dan hubungan industrial. 6

4. BAB !!I HUBUNGAN KERJA Pasal 6 Status Pekeria Status Pekefia dibagi dalam beberapa kelompok meliputi: 1. Pekerja Dalam Masa Percobaan adalah Pekerja yang masih dicoba kemampuannya paling lama 3 (tiga) bulan, yang belum dapat dipastikan penerimaannya sebagai Pekerja Tetap. 2. Pekerja Trainee adalah calon Pekerja yang sedang mengikuti suatu program pendidikan yang diadakan oleh Perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai mengikuti program tersebut harus menjalani ikatan dinas. 3. Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) adalah Pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu sejak diterima sebagai Pekerja sampai dengan tercapainya usia pensiun. Pekerja Tidak Tetap/Pekerja Kontrak adalah Pekerja yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 5. Usia pensiun normal Pekerja adalah 56 tahun dan/atau usia lain yang ditetapkan oleh Perusahaan. Pasa! 7 Penerimaan Pekerja Baru Penerimaan Pekerja merupakan kewenangan Perusahaan yang didasarkan pada kebutuhan Perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan sesuai dengan prosedur penerimaan yang berlaku. Persyaratan umum penerimaan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah: a. Warna Negara lndonesia dan/atau Warga Negara Asing b. Berusia minimal 1B tahun saat diterima sebagai Pekerja. c. Berbadan dan berjiwa sehat d. Berkelakuan baik. e. Memenuhi persyaratan jabatan f. Lulus seleksi yang diadakan Perusahaan g. Bersedia menandatangani surat perjanjian kerja. h. Bersedia mematuhi setiap peraturan yang berlaku didalam Perusahaan. 3. Penerimaan Pekerja Warga Negara Asing selain mengacu pada ayat 2 Pasal ini, ketentuan terkait Tenaga Kerja Asing juga diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 4. Penerimaan Pekerja oleh Perusahaan terdiri dari: a. Penerimaan Pekerja baru melalui masa percobaan; b. Penerimaan Pekerja baru melalui trainee, c. Penerimaan Pekerja baru melalui perjanjian kerja PIOVT. 5. Pekerja baru yang diterima melalui masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf a Pasal ini, wajib menjalani masa percobaan kerja untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus dan tidak dapat diperpanjang dihitung sejak 1 2 7

tanggal dimulainya kerja. Perusahaan wajib memberitahukan kapan mulai dan berakhirnya masa percobaan tersebut secara tertulis kepada Pekerja dan Perusahaan harus terbuka/trasnparan jika sewaktu-waktu Serikat pekerja membutuhkan informasi mengenai hal tersebut diatas. 6. Pelaksanaan evaluasi kepada pekerja yang menjalani masa percobaan dilakukan dalam masa percobaan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tanggal masa percobaan. 7. Penilaian kinerja terhadap pekerja yang menjalani masa percobaan dilakukan oleh atasan langsung dan berkoordinasi dengan pimpinan unit yang bersangkutan untuk menentukan dapat atau tidaknya hubungan kerja dilanjutkan. 8. Pekerja yang telah selesai menjalani masa percobaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan diangkat menjadi Pekerja Tetap dengan Surat Pengangkatan dan masa kerjanya dihitung sejak tanggal masa percobaannya dimulai. Selanjutnya Pekerja tersebut harus ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan kebutuhan/keberadaan Perusahaan dengan memperhatikan Pendidikan dan keterampilannya. L Untuk memenuhi kebutuhan pekerja dengan kualifikasi dan keahlian tertentu, Perusahaan akan mengutamakan pekerja dalam lingkungan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut melalui profiling atau assessment jabatan. Apabila tidak terdapat pekerja yang memenuhi kualifikasi dan keahlian tertentu yang dibutuhkan, maka perusahan dapat menerima pekerja baru (specral hire) dengan atau tanpa melalui masa percobaan dan dilakukan evaluasi berdasarkan pencapaian target. 10. Dalam hal setelah diangkat menjadi Pekerja Tetap dan diperoleh informasi/bukti valid yang dapat di verifikasi bahwa Pekerja tersebut pernah melakukan fraud atau pelanggaran berat di perusahaan sebelumnya dan/atau tidak diinformasikan sebelumnya kepada Perusahaan baik oleh Pekerja maupun oleh pihak ketiga, maka Pekerja tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan inijuga berlaku bagi Pekerja yang diterima Perusahaan melalui Penerimaan Pekerja baru melalui trainee atau Pekerja tidak tetap/Pekerja kontrak yang diterima Perusahaan melalui Penerimaan Pekerja baru melaluiperjanjian kerja PlftVT. 11. Penerimaan Pekerja tidak dapat dilakukan apabila calon pekerja memiliki hubungan keluarga dengan Pekerja sebagai berikut: a. Hubungan Keluarga secara Vertikal i. Ayah/ibu kandung dengan Anak. ii. Ayah/ibu angkat (Resmi/Sah) dengan Anak Angkat. iii. Ayah/ibu Tiri dengan Anak Tiri. iv. Mertua dan Menantu. b. Hubungan Keluarga secara Horisontal i. Kakak dengan Adik Kandung. ii. Kakak dengan Adik se-ayah. iii. Kakak dengan Adik se-ibu. iv. Kakak dengan Adik Tiri (Resmi/Sah). v. Suamidengan istri. Pasal 8 Pernikahan Sesama Pekerja 1. Pekerja diperbolehkan menikah dengan sesama Pekerja dalam 1 (satu) Perusahaan. 2. Ketentuan pernikahan sesama Pekerja diatur dalam Peraturan lnternal. 8

1 Pasal 9 Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perusahaan mematuhi ketentuan dan penempatannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 2. Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib menghormati dan mematuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan serta undang-undang yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). 3. Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mentaati dan menghormati norma kerja yang berlaku di lndonesia. 4. Perusahaan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5. Perusahaan harus menunjuk Pekerja/Buruh lokal sebagai pendamping untuk setiap tenaga Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan sesuai dengan tingkat jabatannya. 6. Perusahaan memberikan informasi dan data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dibutuhkan perusahaan sesuai jabatan dan fungsinya kepada lnstitusi terkait dan Pengurus Serikat Pekerja. Pasal 10 Penempatan Pekerja Penempatan pekerja merupakan hak dan kewenangan Perusahaan sepenuhnya termasuk segala perpindahannya, sesuai kebutuhan Perusahaan dan mempertim ba ngkan Pend id ikan dan/atau persya rata n jabatan. 2. Perusahaan Memberikan prioritas kepada Pekerja di lingkungan Perusahaan yang memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan untuk mengisijabatan yang lowong. 3. Mekanisme dan prosedur serta persyaratan jabatan dalam hal penempatan Pekerja sesuai dengan keputusan Perusahaan. Pasal 11 Perpindahan Pekerja 1. Dalam hal terjadi Perpindahan Pekerja, maka benefit yang diterima oleh pekerja tidak lebih rendah dari apa yang diterima pada jabatan sebelumnya, kecuali dalam hal Pekerja tersebut terindikasi fraud atau Pekerja yang masuk dalam Jabatan Non Struktural maka akan dilaksanakan mekanisme sesuai dengan aturan internal perusahaan. Perpindahan Pekerja merupakan kewenangan Perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan dan syarat jabatan. 3. Pekerja yang menolak Perpindahan Pekerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan, dapat diberikan Surat Peringatan (SP), maupun sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 4. Pekerja yang dialihkan atau dipindah tugaskan sebagaimana definisi Perpindahan Pekerja pada ayat (1) diatas, wajib segera melaksanakan serah terima pekerjaan dengan baik kepada penggantinya atau pejabat lain yang ditunjuk dan segera memulai tugas di tempat baru sesuai Keputusan Perusahaan. 2 9

7 8 5. Dalam hal terjadi Perpindahan Pekerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana bekerja termasuk aspek legalitas atas jabatan yang akan diterima oleh Pekerja yang dilakukan Perpindahan Pekerja untuk memastikan kelancaran jalannya pekerjaan Pekerja yang bersangkutan. 6. Dalam hal pengajuan Perpindahan Pekerja diajukan oleh Pekerja, maka Perusahaan dapat memberikan persetujuan sepanjang memenuhi ketentuan Perpindahan Pekerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal Perpindahan Pekerja atas perintah perusahaan, bukan atas kemauan Pekerja sendiri ke tempat kerja diluar home basenya, maka Perusahaan memberikan tunjangan sesuai Peraturan internal yang berlaku. Pekerja berhak mengikuti lnternal Talent Recruitmenf atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai kompetensinya sebagaimana di amanatkan pasal 7 (ayat 9) Juncto Pasal 10 (ayat 2) Perjanjian Kerja Bersama ini dimana dalam hal pelaksanaan dan penerapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal. 9. Perpindahan Pekerja tediri dari a. Mutasi b. Promosi c. Demosi 10. Peraturan tentang Perpindahan Pekerja ditetapkan dengan Peraturan lnternal. Pasal 12 Mutasi Mutasi adalah perubahan posisi/ jabatan/ tempat kerja pekerja di lingkungan PT Bank KB Bukopin Tbk. 2. Pertimbangan Mutasi antara lain: a. Memenuhi kebutuhan bisnis Perusahaan; b. Pengembangan Karyawan; c. Pengembangan organisasi dan/atau untuk mengisi kekosongan jabatan yang harus segera diisi. 3. Pemberitahuan perpindahan harus disampaikan Perusahaan secara tertulis kepada Pekerja yang bersangkutan dalam bentuk Peraturan lnternal. Pekerja diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses perpindahan. 4. Bagi Pekerja yang secara fisik tidak mampu melakukan tugas yang diembannya, Perusahaan harus mempertimbangkan untuk memindahkan Pekerja, ketidakmampuan fisik tersebut harus didasarkan pada keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. 5. Bila Pekerja dipindahkan atau mutasi atas kebutuhan Perusahaan dari satu daerah ke daerah lain tetap memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan Ketentuan Perusahaan yang berlaku. 1 10

3 Pasal 13 Promosi 1. Pengertian Promosi : a. Perpindahan Pekerja dari jabatan dengan tingkat jabatan fiob level) tertentu kepada jabatan dengan tingkat jabatan (job level) lebih tinggi, atau; b. Perpindahan Pekerja dari jabatan dengan tingkat jabatan (ob level) tertentu kepada tingkat jabatan (job level) yang sama namun dengan tanggungjawab pekerjaan yang lebih besar yaitu perpindahan di kategori M (manajerial) namun memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih luas misalnya Manager tingkat jabatan (ob level) 11 menjadi Pemimpin Cabang tingkat jabatan (job level) 1 1. 2. Perusahaan memberi kesempatan kepada Pekerja untuk mengisi formasi jabatan yang lebih tinggi yang mempunyai tanggung jawab lebih besar, dengan mengacu kepada standar kompetensi dan kinerja, kualifikasi pekerjaan dan standar jabatan dengan mempertimbangkan masa kerja sesuai dengan Ketentuan lnternal Perusahaan. Proses promositerhadap Pekerja yang berpotensi harus dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, objektif dan berkeadilan. Dalam hal Pekerja yang bersangkutan belum berhasil dalam seleksi promosi tetap mendapat kesempatan untuk mengikuti kembali setelah memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan pengembangan karir Pekerja dan kebutuhan Perusahaan. 4. Khusus untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dimana terdapat suatu posisi yang kosong dan harus diisi oleh Pekerja, maka promosi di luar periode promosi dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada Ketentuan lnternal Perusahaan. 5. Bagi Pekerja yang telah disetujui untuk promosi jabatan namun belum memenuhi persyaratan Job Level, maka Pekerja tersebut akan melalui periode penilaian selama 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Pekerja akan mengalami perubahan sesuai dengan jabatan yang dituju dengan tambahan inisial "Pelaksana Tugas (Plt)" selama menjalani periode penilaian yang merupakan status Pekerja selama berada pada periode penilaian promosi. b. Selama dalam masa periode penilaian promosi, Pekerja dengan status Pelaksana Tugas (Plt) akan diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan Ketentuan lnternal Perusahaan. c. Pada akhir periode penilaian promosi Pekerja, maka akan dilakukan evaluasi dan akan ditentukan hasil evaluasi sebagai berikut: 1) Lulus, Pekerja akan definitif untuk menjabat di jabatan; 2) Tidak Lulus, Pekerja akan kembali ke Job Level/Jabatan sebelumnya; Pasal 14 Demosi 1. Demosi adalah perpindahan Pekerja dari tingkat jabatan atau posisi tertentu ke tingkat jabatan atau posisiyang lebih rendah. 2. Pertimbangan Demosiantara lain : a. Hasil Penilaian Kinerja (PA) akhir tahun Pekerja selama 2 tahun terakhir berturut-turut berada di kategori Kurang Baik (D) / Tidak Baik (E); atau b. Pekerja melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, Peraturan Disiplin dan/atau terbukti melakukan tindakan tercela lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Bank KB Bukopin Tbk dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 11

3. Bagi Pekerja yang mengalami demosi akan dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan dan benefit lainnya sesuai dengan Job Leveldan/atau Jabatan Pekerja. 4. Gaji Pokok tidak diperkenankan untuk dilakukan penurunan tanpa persetujuan oleh Pekerja dan Bank yang dicantumkan pada Perjanjian Kerja yang baru dengan tetap memperhatikan Struktur Gajiyang berlaku di PT Bank KB Bukopin Tbk. 5. Demosi pada Pekerja akan berdampak pada a. Penurunan Job Level; dan/atau b. Penurunan Jabatan; c. Dapat juga diikuti dengan adanya perubahan lokasi kerja. 6. Demosi Pekefla berlaku efektif t hari kerja setelah usulan demosi Pekerja disetujui. 7. Mekanisme pengajuan Demosi dilakukan sesuai dengan Ketentuan lnternal Perusahaan Pasal 15 Detasering Pekerja 1. Yang dimaksud dengan detasering adalah ditugaskannya Pekerja dari jabatan/unit kerja sebelumnya ke jabatan/unit kerja baru di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas pada unit kerja lain yang memerlukannya. 2. Terhadap Pekerja yang ditugaskan untuk melaksanakan detasering, Perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan Ketentuan Perusahaan yang berlaku Pekerja yang menolak detasering tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pimpinan Perusahaan, dapat diberikan Surat Peringatan. Dalam hal surat peringatan diberikan sampai dengan katagori peringatan ketiga (SP lll) Pekerja tetap menolak, maka Pekerja yang bersangkutan dapat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Penugasan Pekerja Di Perusahaan AnaUPerusahaan Terafiliasi/Perusahaan Lainnya Yang dimaksud dengan Penugasan Pekerja di Perusahaan AnaUPerusahaan Terafiliasi adalah ditugaskannya Pekerja di Perusahaan AnaUPerusahaan Terafiliasi serta di perusahaan/institusi lainnya untuk jangka waktu tertentu dengan atau tanpa meninggalkan tugasnya secara penuh di Perusahaan. 2. Terhadap Pekerja yang ditugaskan di Perusahaan Anak/Perusahaan Terafiliasi dengan meninggalkan perusahaan, maka perusahaan wajib tetap memperhatikan keberlangsungan karir Pekerja bersangkutan pasca selesainya penugasan. 3. Terhadap Pekerja yang ditugaskan di Perusahaan AnaUPerusahaan Terafiliasi, Perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan Ketentuan Perusahaan yang berlaku. 4. Pekerja yang menolak Penugasan Pekerja di Perusahaan Anak/Perusahaan Terafiliasi serta di perusahaan/institusi lainnya tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pimpinan Perusahaan, dapat diberikan Surat Peringatan. Dalam hal surat peringatan diberikan 3 1 L2

1 sampai dengan katagori peringatan ketiga (SP lll) Pekerja tetap menolak, maka Pekerja yang bersangkutan dapat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. 5. Mekanisme Penugasan Pekerja diatur sesuai Peraturan lnternal BAB IV HARI DAN JAM KERJA Pasal 17 Hari dan Jam Keria Waktu kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali untuk pekerjaan dengan sistem shift. 2. Unit kerja yang berdasarkan shift, maka lamanya jam kerja harus mengacu pada ayat 1 Pasal ini. 3. Setiap Pekerja berhak atas waktu istirahat kerja. lstirahat kerja 1 (satu) jam pada setiap hari kerja yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu makan siang dan pengaturannya diupayakan secara bergilir agar tidak mengganggu pelayanan terutama pada bagian/unit kerja yang melayani nasabah secara langsung. 4. Bagi Pekerja yang melakukan ibadah sholat Jum'at, diijinkan meninggalkan tempat kerjanya lebih awal dari pada saat jam istirahat biasa, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada atasan langsung/supervisornya namun jam istirahat Pekerja yang bersangkutan pada hari tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) jam. 5. Khusus bagi Pekerja wanita yang menyusui diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan/atau menyusui anaknya dalam waktu kerja. Pasal 18 Kehadiran Pekerja 1. Pekerja wajib mencatatkan kehadirannya pada waktu datang dan pulang dengan menggunakan alat / aplikasi digital pencatat kehadiran yang telah disediakan oleh Perusahaan dan wajib dilakukan sendirioleh Pekerja yang bersangkutan. 2. Pekerja yang tidak dapat hadir bekerja wajib Memberikan alasan yang dapat d i pertangg u ngjawabkan kepada atasan nya d isertai bukti tertulis. 3. Pekerja wajib memulai pekerjaannya tepat pada saat dimulainya waktu kerja dan mengakhirinya tepat pada saat berakhirnya waktu kerja kecuali Pekerja diminta bekerja lembur. BAB V LEMBUR DAN SHIFT Pasal 19 Jam Kerja Lembur Kerja Lembur merupakan kesepakatan antara Pekerja dan Perusahaan guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda diluar waktu kerja normal dan Perusahaan wajib membayar Upah lembur. 1 13

2. Pekerja yang akan melakukan kerja lembur harus berdasarkan surat perintah kerja lembur secara tertulis dari atasannya atau pejabat yang berwenang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan perusahaan. 3. Jumlah maksimum jam kerja lembur adalah 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari atau 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi dengan peran serta aktif Supervisi dalam memonitor hasil kerja lembur Pekerja. 4. Pekerja wanita yang sedang hamil tidak dianjurkan untuk melakukan kerja lembur 5. Pekerja yang melakukan tugas, baik di dalam maupun di luar kota melebihi Jam Kerja Kantor dan Pekerja tersebut tidak memperoleh uang perjalanan dinas, maka kepada Pekerja dimaksud diberlakukan perhitungan kerja lembur. Pasal 20 Perhitungan Upah Lembur 1. Perhitungan Upah Kerja Lembur sesuai dengan Peraturan lnternal dengan tetap memperhatikan perhitungan Upah Kerja Lembur yang ditetapkan undang-undang dan peran serta aktif Supervisi dalam memonitor hasil kerja lembur Pekerja. 2. Pekerja yang berhak mendapatkan pembayaran Upah lembur adalah pekerja dengan jabatan non-manajerial. 3. Pekerja dengan jabatan non-manajerial yang bekerja pada Hari Libur dianggap bekerja Lembur dan berhak mendapatkan Upah Lembur. 4. Dalam hal Pekerja melakukan lembur lebih dari 3 (tiga) jam, Perusahaan menyediakan makan. 5. Dalam hal perusahaan menugaskan pekerjaan khusus dan/atau project khusus dimana diperlukan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya maka Pekerja berhak untuk diberikan insentif dimana perhitungannya akan diatur dalam peraturan internal tersendiri. 6. Pekerja mendapat transportasi online pulang setelah bekerja lembur melebihi pukul 21.00 waktu setempat sesuai dengan keputusan perusahaan. 7. Pajak atas Upah lembur ditanggung oleh Pekerja Pasal 21 lnsentif Keria Diluar Hari Keria Untuk Pekerja dengan jabatan manajerial dan/atau lebih tinggi yang bekerja pada hari Sabtu/Minggu atau hari libur resmi minimal selama 3 (tiga) jam diberikan uang kehadiran, uang transport dan uang makan sebagaimana Peraturan lnternal. Pasal22 Jam Kerja Shift Bagi Pekerja tertentu yang berhubungan dengan sifat pekerjaan dan tugas mereka mengharuskan diadakannya jam kerja khusus (shift), dapat diberlakukan suatu jam kerja khusus yang diatur tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang 1 t4

berlaku. 2. Untuk jam kerja shift diatur sebagai berikut : a. Tiap satuan waktu kerja shift tidak boleh melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari atau secara akumulasi 40 (empat puluh) jam seminggu sedangkan pengaturan waktu disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan; b. Bagi Pekerja shift yang bekerja melebihi ketentuan ayat 2 butir a Pasal ini, penghitungan upah lembur diberlakukan sesuai ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini. Pasal 23 Kompensasi Kerja Shift Bagi Pekerja yang waktu kerjanya dilakukan dengan sistem shift, maka untuk Pekerja yang bertugas pada shift di luar jam kerja normal berhak mendapat Kompensasi Kerja Shift berupa uang transport yang besarannya sesuai dengan Peraturan lnternal. BAB VI CUTI Pasal 24 Cuti Tahunan 1. Pekerja berhak atas Cuti Tahunan dengan tetap menerima Upah/gaji penuh. 2. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada Pekerja tetap yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Dan bagi Pekerja yang telah bekerja lebih 3 (tiga) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan hak cuti secara proposional sesuai dengan masa bakti yang telah dilalui dan lamanya cuti tahunan adalah 16 (enam belas) harikerja. 3. Hak cuti tahunan wajib diambil oleh Pekerja pada saat atau setelah hak cuti tersebut timbul, terkecuali bagi Pekerja yang terpaksa ditunda pelaksanaan cutinya oleh atasannya dan atas kesepakatan Pekerja yang bersangkutan karena pertimbangan kegiatan kerja yang tidak dapat ditunda. 4. Periode cuti Pekerja selanjutnya adalah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal3l Desember. 5. Lamanya Cuti Tahunan Untuk Pekerja Tetap adalah 16 (enam belas) hari kerja per tahun. 6. Lamanya Cuti Tahunan untuk Pekerja kontrak adalah 12 (dua belas) hari kerja per tahun. 7. Ketentuan dan tata cara pengambilan Cuti Tahunan diatur dengan Peraturan lnternal 8. Apabila hari libur yang ditetapkan Pemerintah dan hari libur yang diakui Perusahaan jatuh pada masa cuti Pekerja, hari tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari masa cuti Pekerja. 9. Ketentuanpengambilancutitahunan: a. Hak cuti tahunan harus diambil seluruhnya dalam tahun berjalan sampai 31 Desember, apabila masih terdapat sisa cuti tidak dapat diambil pada tahun berikutnya (hangus); b. Bagi Pekerja yang tidak mengambil cuti karena terdapat penugasan dari Perusahaan 15

dapat melakukan proses Carry Over terhadap sisa hak cuti tahunan di tahun sebelumnya untuk digunakan maksimum 3 bulan ditahun pertama berikutnya ditahun berikutnya dan apabila 3 bulan pertama pekerja tidak mengambil sisa cuti dimaksud, maka sisa cuti tersebut dinyatakan gugur/hangus. Dalam pengambilan cuti di tahun berjalan harus ada satu bagian yang terdiri sedikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan harus diambil pada tahun berjalan tersebut; Dalam hal Pekerja Tetap melaksanakan hak cutinya yang termaksud pada ayat 9.c Pasal ini Pekerja berhak mendapatkan tunjangan cuti sebesar satu kali gaji pokok. Pasal 25 Cuti Bersama Hak cuti bersama yang diputuskan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri tidak mengurangi hak Cuti Tahunan Pekerja. Pasal 26 Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan 1. Cuti diluar tanggungan Perusahaan adalah cuti yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja dalam waktu tertentu dengan tidak menerima Gaji/Upah serta tunjangantunjangan lainnya dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. 2. Dalam hal setelah selesainya pelaksanaan cuti dimaksud tidak terdapat formasijabatan / pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki Pekerja yang bersangkutan, maka perusahaan tidak wajib untuk menerima kembali sebagai pekerja. 3. Cuti diluar tanggungan perusahaan dapat diberikan kepada Pekerja untuk keperluan pendidikan dan keperluan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Perusahaan maupun Tugas Negara. 4. Mekanisme dan tata cara pengambilan cuti di luar tanggungan Sesuai Peraturan lnternal. Pasal2T Cuti Khusus Perjalanan Spiritual Keagamaan Perjalanan Spiritual Keagamaan (diluar ibadah Haji) adalah hak libur yang diberikan kepada Pekerja yang akan melaksanakan Perjalanan Spiritual Keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjalanan spiritual Keagamaan hanya diberikan kepada pekerja dan hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kaliselama menjadi Pekerja KB Bukopin. b. Bagi Pekerja yang telah mengambil cuti Perjalanan Spiritual Keagamaan, tetap dapat mengambil hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. c. Lama cuti Perjalanan Spiritual Keagamaan maksimal 10 (sepuluh) hari. d. Mekanisme dan tata cara pengambilan cuti Perjalanan Spiritual Keagamaan sesuai dengan Peraturan lnternal. cuti lbadah Haji adalah hak libur yang diberikan kepada pekerja yang akan melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan sebagai berikut: a. Cuti lbadah Haji hanya diberikan kepada Pekerja dan hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kaliselama menjadi Pekerja KB Bukopin. b. Bagi Pekerja yang akan melaksanakan lbadah Haji kedua dan seterusnya maupun bagi Pekerja Kontrak yang akan melaksanakan lbadah Haji, ditetapkan sebagai cuti diluar tanggungan perusahaan. c. Bagi Pekerja yang telah mengambil cuti ibadah haji, tetap dapat mengambil hak cuti 16 c. d 1 2

I tahunan dalam tahun berjalan. d. Lama cuti lbadah Haji disesuaikan dengan kebutuhan riil jangka waktu pelaksanaan ibadah haji Pekerja yang bersangkutan. e. Mekanisme dan tata cara pengambilan cuti lbadah Haji sesuai dengan Peraturan lnternal. Pasal 28 Cuti Haid, lstirahat Melahirkan dan Keguguran Pekerja wanita diperkenankan tidak masuk bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Pekerja yang mengambil cuti haid wajib memberitahukan atasan lansung atau pejabat yang berwenang pada hari pertama cuti dan cuti haid tersebut tidak mengurangi cuti tahunannya. 2. lstirahat Melahirkan adalah hak istirahat yang diberikan kepada Pekerja Wanita yang akan melahirkan, dengan lama istirahat yang diberikan 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu koma lima) bulan setalah melahirkan. Pekerja wanita yang telah mengajukan istirahat melahirkan 1,5 bulan sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL) namun hari kelahiran anak lebih cepat dari HPL, maka sisa hari istirahat melahirkan yang belum terealisasi dapat dijalankan setelah kelahiran anak dan menambah hak hari istirahat setelah melahirkan sehingga total istirahat melahirkan adalah 3 (tiga) bulan. 4. Pekerja wanita yang mengalami keguguran yang tidak disengaja atau Abortus Provocatus dengan alasan medis, mendapatkan cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan kalender dan dimungkinkan mendapatkan cuti lebih dari 1,5 (satu setengah) bulan dengan surat keterangan dokter 5. Dalam kondisi khusus, Perusahaan dapat memberikan tambahan cuti melahirkan atau keguguran berdasarkan surat keterangan dokter kandungan/bidan yang merawat baik sebelum maupun setelah melahirkan. 6. Pekerja yang istirahat karena melahirkan dan keguguran tetap menerima Gaji/Upah. 7. Bagi Pekerja yang memperoleh istirahat melahirkan tetap diberikan hak cuti tahunan, namun permohonan pengambilan cutitahunan harus dilakukan secara terpisah. Pasal 29 CutiSakit Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit atau cedera yang dialaminya dapat diberikan keringanan dengan tidak masuk kerja dengan ketentuan; a. Pekerja tersebut harus memberitahukan ketidakhadirannya minimal secara lisan pada hari tidak masuk kerja kepada atasan langsung Pekerja atau pejabat yang berwenang; b. Apabila sakit atau cedera selama lebih dari 1 (satu) hari kerja berturut-turut, harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter pada hari pertama kehadirannya. c. Pekerja memberikan surat keterangan Dokter kepada Perusahaan yang menerangkan gangguan kesehatannya dan atau penyakitnya yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan orang lain. 2. Pekerja yang karena sakitnya memerlukan perawatan dalam waktu panjang sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan dalam waktu lama, tidak diwajibkan bekerja dan tetap 3 1 t7

berhak mendapat Upah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas) dibayarkan 100% (seratus persen) dari Upah. b. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah, dan Sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan Perusahaan. 3. Setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan dan selanjutnya dapat dikenakan PHK sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 4. Mekanisme dan tata cara cuti karena sakit sesuai Peraturan lnternal. Pasal 30 Cuti Ekstra 1. Cuti ekstra adalah ijin resmi tidak masuk kerja yang diberikan oleh Perusahaan dan tidak diperhitungkan dengan hak cuti lainnya. 2. Cuti ekstra diberikan untuk tujuan; a. Pernikahan Pekerja pribadi3 (tiga) hari; b. Resepsi pernikahan anak2 (dua)hari; c. Resepsi pernikahan kakaUadik kandung 1 (satu) hari; d. Kematian Anggota keluarga Pekerja (suami/ istri/ orang tua I anak/ menantu / mertua) 2 hari, untuk kakaUadik kandung/ipar 1 (satu) hari; e. Persalinan istri Pekerja 3 (tiga) hari; f. Khitanan/baptis/potong gigi/wisuda (upacara keagamaan bagi masing-masing agama)anak Sah Pekerja 2 (dua) hari; g. Kebakaran/kebanjiran 3 (tiga) hari. 3. Pekerja yang ijin tidak masuk kerja diluar sebagaimana ayat 2 Pasal ini maka ketidakhadirannya diperhitungkan dalam Cuti Tahunan. 4. Perusahaan dapat memberikan cuti ekstra kepada Pekerja yang sedang menjalani kuliah dan akan menempuh ujian Fakultas dengan kebijaksanaan atasan maksimum 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. 5. Mekanisme dan tata cara pengambilannya sesuai Peraturan lnternal. BAB VII SISTEM PENGUPAHAN DAN JABATAN/KEPANGKATAN Pasal 31 Upah/Gaji 1. Pembayaran Upah/gajidinyatakan atau dinilaidalam bentuk uang 2. Upah/Gaji terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, luran BPJS Ketenagakerjaan dan luran Dana Pensiun, dan lainnya yang ditetapkan kemudian. Pasal 32 Sistem Dan Peninjauan Pengupahan/Penggajian Sistem Pengupahan/penggajian ditetapkan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan standar penggajian yang kompetitif di pasar tenaga kerja perbankan. Dalam hal penetapan standar Upah/gaji dimaksud, Serikat pekerja dapat memberikan masukan, usulan serta saran perbaikan. 1 18

2. Perusahaan menetapkan skala gaji pokok berdasarkan jenjang jabatan, yang mencakup jumlah terendah/minimum (P0), jumlah pertengahan/midpoint (P50), dan jumlah tertinggi/maximum (P100) yang diatur dalam Peraturan lnternal setelah mendapat masukan dari Serikat Pekerja. 3. Perusahaan wajib memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai skala gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat2 pasal ini. 4. Perusahaan melakukan peninjauan/evaluasi skala gaji/upah Pekerja berdasarkan salary suruey secara berkala paling tidak setiap 1 (satu) Tahun sekali dan menginformasikan hasiltersebut kepada Serikat Pekerja dan/atau Pekerja. 5. Hasil peninlauan/evaluasi atas ayal 4 (empat) diatas dilakukan perusahaan selambatlambatnya 3 (tiga) Bulan dan diinformasikan kepada Serikat Pekerja dan/atau Pekerja. 6. Untuk pekerja dengan jabatan dan kualifikasi tertentu berhak mendapatkan Tunjangan Utilities dan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan lnternal. 7. Perusahaan membayarkan upah/gaji kepada Pekerja setiap tanggal 25 bulan berjalan, Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran Upah/gaji dibayarkan pada hari kerja satu hari sebelum tanggaltersebut. B. Perusahaan terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah/Gaji kepada Pekerja dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Perincian Upah/gaji yang diterima pekerja harus tercantum di dalam Bukti/slip penerimaan Upah/gaji dalam kondisi tertutup dan diterima lansung oleh Pekerja atau eslip. 10. Perusahaan menjamin bahwa upah pekerja tidak ada dibawah upah minimum yang ditetapkan Pemerintah dan memperhatikan skala upah yang ditetapkan Perusahaan. Pasal 33 Kenaikan Upah/Gaji Berkala Kenaikan Upah/Gaji berkala untuk seluruh Pekerja dilakukan setiap setahun sekali selambat-lambatnya bulan Juni atau waktu lain sesuai dengan kesepakatan Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pertumbuhan inflasi, perkembangan usaha Perusahaan, kenaikan gaji di industri perbankan, harga kebutuhan hidup, prestasikerja. 2. Besarnya Kenaikan Upah/Gaji berkala pada setiap Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini diberikan dengan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja dan skala upah/gaji sesuai Peraturan lnternal. 3. Pelaksanaan kenaikan Upah/Gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan dilaksanakan Perusahaan setelah dilakukan penilaian prestasi kerja periode tahun sebelumnya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Perusahaan. 1 19

1 Pasal 34 Sistem Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan a. Pada dasarnya penentuan golongan jabatan dan tingkat jabatan merupakan wewenang Perusahaan; b. Bagi jabatan struktural diberikan penyebutan nama kepangkatan sesuai Peraturan lnternal; c. Penyebutan nama kepangkatan berdasarkan Jabatan Struktural disesuaikan dengan perkembangan/ Perubahan struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Perusahaan; d. Penetapan golongan jabatan dan tingkat jabatan bagi Pekerja yang baru diterima didasarkan pada persyaratan jabatan dan/atau pendidikan yang ditetapkan oleh Perusahaan; e. Perusahaan menyusun jenjang karir yang jelas dan terukur bagi perkembangan karir Pekerja dan regenerasi organisasi perusahaan, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal dengan memproritaskan Pekerja dari internal. 2. Jabatan a. Jabatan adalah kedudukan yang menetapkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seorang Pekerja dalam suatu organisasi; b. Persyaratan jabatan meliputi Pendidikan Minimum, Sertifikasi, Pengetahuan Keterampilan dan Perilaku, Pengalaman Kerja. BAB VIIITUNJANGAN DAN BANTUAN Pasal 35 Tunjangan Utilities 1. Tunjangan Utilities adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan berkaitan dengan Fungsidan Jabatan yang diemban. 2. Besarnya Tunjangan Utilities dan mekanisme pembayarannya sesuai Peraturan lnternal. Pasal 36 Tunjangan Hari Raya Tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan setiap tahun, paling lambat dua minggu sebelum hari raya keagamaan masing-masing Pekerja. 2. Tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada seluruh Pekerja minimal sebesar 1 (satu) kali Upah tetap bulanan atau lebih yang perhitungannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. 3. Bagi Pekerja yang pada saat dibayarkannya tunjangan hari raya keagamaan yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih. 4. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Keagamaan, masih berhak mendapat tunjangan hari raya 1 (satu)bulan Upah. 1 20

1 5. Perusahaan terlambat membayar dan/atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja dikenai denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasa! 37 Bantuan Uang Duka Bantuan Uang Duka adalah bantuan yang diberikan Perusahaan untuk meringankan beban Pekerja/anggota keluarga Pekerja (ahli waris) yang diitinggalkan. 2. Kriteria Pekerja dan anggota keluarga Pekerja yang berhak mendapatkan bantuan uang duka adalah orang tua kandung, anak, suami/istri. 3. Besaran bantuan untuk uang duka sesuai Peraturan lnternal. Pasal 38 Bantuan Bencana Alam 1. Perusahaan memberikan bantuan bencana alam atau musibah seperti kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal Pekerja, yang besaran/nilai bantuan tergantung pada berat ringannya kerusakan. 2. Bentuk bantuan bencana alam yang akan diberikan Perusahaan kepada Pekerja yang tertimpa bencana alam adalah pembayaran bantuan rumah tempat tinggal milik Pekerja di mana Pekerja tinggal. 3. Besaran dan mekanisme pembayaran bantuan bencana alam sesuai Peraturan lnternal Pasal 39 Bantuan Pendidikan 1. Perusahaan memberikan Bantuan Pendidikan bagi Pekerja Tetap setiap tahun selambatlambatnya bulan Juni. Perusahaan memberikan Bantuan Pendidikan bagi Pekerja Tetap setiap tahun selambat-lambatnya bulan Juni. Bagi Pekerja yang pada saat dibayarkannya Bantuan Pendidikan belum mempunyai masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan, maka besarnya bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja yang telah dijalani. 3. Mekanisme dan tata cara pemberian Bantuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan lnternal. Pasal 40 Penggantian Biaya Perjalanan Dinas dan Training 1. Perusahaan wajib menanggung biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi, biaya akomodasi dan uang saku perjalanan dinas bagi Pekerja yang menjalankan tugas/training/seminar ke luar kota maupun ke luar negeri. 2 2t

2. Yang termasuk dalam kategori Perjalanan dinas untuk kegiatan dinas dalam rangka kedinasan adalah perjalanan ke luar kota berdasarkan penugasan yang; a. Jarak tempuhnya dari kantor Pekerja ke tempat tujuan melebihi 100 (seratus) Km; atau b. Karena tugasnya Pekerja harus menginap di kota tempat bertugas. 3. Ketentuan yang mengatur besaran biaya perjalanan dinas, persyaratan, kewenangan pemberi perintah dan pembiayaannya diatur dalam Peraturan lnternal. 4. Bagi Pekerja yang melakukan perjalanan untuk kegiatan training pada hari libur mendapat uang saku training yang besarannya sesuai dengan Peraturan lnternal. 5. Pelaksanaan kegiatan training diutamakan secara online Pasal 41 Penggantian Biaya Pindah 1. Perusahaan akan memberikan biaya pindah tugas sesuai Peraturan lnternal yang berlaku bagi Pekerja yang dimutasi tugasnya dari satu kota ke kota lain dengan jarak lebih dari 60 (enam puluh) Km dengan ketentuan mutasi tersebut atas perintah Perusahaan. 2. Perusahaan hanya akan memberikan biaya transportasi sesuai dengan Peraturan lnternal yang berlaku bagi Pekerja yang mutasi disebabkan demosi dengan ketentuan jarak mutasi lebih dari60 (enam puluh) Km. Pasal 42 Bantuan Pakaian Seragam dan Make-Up 1. Perusahaan Memberikan pakaian seragam kepada Pekerja yang karena tugasnya diwajibkan mengunakan pakaian seragam/dinas. 2. Biaya seragam dan mekanisme pelaksanaanya diatur dalam Peraturan lnternal 3. Pekerja Frontliner disediakan fasilitas make-up sesuai dengan Peraturan lnternal BAB IX FASILITAS PERUSAHAAN Pasal 43 Fasilitas Rumah Dinas Fasilitas Rumah Dinas yang disediakan oleh Perusahaan untuk pejabat yang ditugaskan diluar wilayah home base nya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fasilitas rumah dinas juga dimaksudkan untuk senantiasa menjaga citra Perusahaan ditengah masyarakat pada umumnya dan dikalangan perbankan pada khususnya. 2. Rumah Dinas diberikan kepada Pejabat mulai dari tingkat Manager ke atas baik di Kantor Pusat dan Cabang, yang ditempatkan diluar home base nya, dimana lokasi tempat tinggal (rumah) Pekerja ke lokasi Kantor dimana Pekerja menjabat berjarak tempuh minimal60 (enam puluh) Km. 3. Kebijakan penyediaan Rumah Dinas dapat dilakukan dengan cara sewa atau menempati rumah dinas yang sudah ada. 1 22

1 4. Khusus pejabat yang ditempatkan di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat dan berada di wilayah homebasenya, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan fasilitas rumah dinas maupun bantuan perawatan rumah. 5. Ketentuan tentang penyediaan rumah dinas sesuai dengan Peraturan lnternal. Pasal 44 Tunjangan Kendaraan 1. Tunjangan kendaraan diberikan oleh Perusahaan untuk pejabat yang ditunjuk sebagai Division Head, Regional Head, Departement Head dan Branch Manager. 2. Ketentuan tentang tunjangan kendaraan sesuai dengan Peraturan lnternal Perusahaan. Pasa! 45 Fasilitas Kontrak Rumah Pemberian bantuan biaya kontrak rumah tinggal bagi Pekerja yang dialihtugaskan adalah Pekerja yang dialihtugaskan atas perintah Perusahaan dari satu uniUlokasi kerja sebelumnya ke unit/lokasi kerja baru (bukan satu wilayah kerja) diluar homebase nya dengan jarak tempuh dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru minimal 60 (enam puluh) Km. 2. Pekerja yang berhak memperoleh bantuan biaya kontrak rumah tinggal adalah Pekerja yang mendapat penugasan dari perusahaan, dimana Pekerja yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas rumah dinas. 3. Pekerja tidak berhak memperoleh bantuan biaya kontrak rumah tinggal, apabila: a. Penugasan dilakukan oleh Perusahaan yang merupakan bagian dari pembinaan Pekerja yang bersangkutan dalam kaitan dengan sanksi pelanggaran kerja yang telah diputuskan dengan sanksi serendah-rendahnya Surat Peringatan dua (SP ll), atau; b. Penugasan atas permohonan Pekerja yang bersangkutan, atau; c. Lokasi penugasan yang baru merupakan home base Pekerja yang bersangkutan. 4. Pemberian bantuan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pekerja dialih tugaskan dan dibayar secara tunai setahun sekali. 5. Jangka waktu Pemberian bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 43 dapat diperpanjang jika pekerja tersebut masih dibutuhkan oleh perusahaan untuk bekerja di tempat yang sama dalam hal penugasan tersebut. 6. Ketentuan tentang tata cara pemberian bantuan biaya Kontrak Rumah sesuai dengan Peraturan lnternal. Pasal 46 Transportasi Pulang Home Base Perusahaan memberikan fasilitas transportasi pulang ke home base bagi Pekerja yang ditugaskan ke lokasi kerja diluar home base yang berjarak tempuh minimal 60 (enam puluh) Km. 2. Mekanisme dan tata cara pemberian tunjangan transportasi pulang ke home base sesuai dengan Peraturan lnternal. 1 23

1 BAB X PAJAK PENGHASILAN Pasal 47 Pajak Penghasilan 1. Setiap penghasilan yang diterima Pekerja dari Perusahaan adalah Objek Pajak. 2. Pajak Penghasilan Pekerja wajib ditanggung oleh Pekerja sesuai dengan Undangundang Perpajakan yang berlaku. BAB Xl PENILA|AN PRESTAS! KERJA, PERFORMANCE TMPROVEMENT PLAN (ptp), TUNJANGAN PRESTASI KERJA (BONUS) Pasal 48 Penilaian Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja adalah tata cara formal dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi Pekerja dengan tujuan untuk: a. Menentukan sasaran prestasi kerja yang harus dicapai Pekerja untuk tahun berjalan; b. Memberikan masukan tentang pencapaian prestasi kerja Pekerja serta mengidentifikasi rencana perbaikan untuk periode berikutnya; c. Menilai potensi untuk promosi; d. Memberikan kesempatan untuk pengembangan Pekerja, melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Penilaian Krnerja dapat dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun 3. Pekerja yang dinilai adalah seluruh Pekerja baik Pekerja Tetap maupun Pekerja Kontrak. 4. Mengenai waktu pelaksanaan penilaian, parameter penilaian, unsur-unsur yang dinilai serta mekanisme / metode penilaian diatur sesuai Peraturan lnternal yang telah direview setiap tahunnya. 5. Setiap atasan langsung bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, merencanakan, menilai dan mengelola pencapaian hasil kerja semua Pekerja yang berada langsung dibawah pengawasannya. Atasan 1 (satu) tingkat berikutnya bertanggung jawab untuk meninjau hasil penilaian dan memastikan bahwa penilaian dilaksanakan dengan obyektif, transparan, adil dan benar. Parameter penilaian prestasi kerja diharapkan sudah ditentukan dan ditetapkan, serta disampaikan secara resmi kepada Pekerja paling lambat pada awal tahun berjalan. Apabila terdapat perubahan parameter terhadap ayat 6 pasal ini, maka dalam pelaksanaannya akan dikomunikasikan kepada seluruh Pekerja dengan memperhatikan asas objektifitas. Pasal 49 Performance lmprovement Program (PlP) 1. Performance lmprovement Program (PlP) adalah program yang dibuat oleh perusahaan untuk membantu Pekerja yang mengalami penurunan kinerja, bertujuan untuk memperbaiki kinerja Pekerja yang dianggap kurang memenuhi penilaian kinerja yang ditetapkan Perusahaan dengan tujuan untuk : 6 7 24

a. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan Pekerja b. Memotivasi Pekerja untuk melakukan perbaikan kinerja c. Sebagai sarana Evaluasi Kinerja Pekerja 2. Performance lmprovement Program (PlP) dilakukan dalam kurun waktu selama 9 (sembilan) bulan dengan masa evaluasi Target Komitmen/Kesepakatan Bersama Kesanggupan Memperbaiki Kinerja (KBKMK) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan peran Supervisi sebagai fungsi Pembinaan yang dicatatkan secara tertulis. 3. Mengenai pelaksanaan Target Komitmen/Kesepakatan Bersama Kesanggupan Memperbaiki Kinerja (KBKMK), Penilaian dan Evaluasi, unsur-unsur yang dinilai serta mekanisme diatur sesuai Peraturan lnternal. Pasa! 50 Tunjangan Prestasi (Bonus) Perusahaan memberikan tunjangan prestasi (Bonus) dengan mempertimbangkan laba satu tahun buku dan keberlangsungan perusahaan. 2. Besarnya Tunjangan Prestasi (Bonus) yang diberikan kepada Pekerja ditentukan berdasarkan prestasi kerja Pekerja dalam satu tahun. 3. Pembayaran Tunjangan Prestasi (Bonus) akan dilaksanakan setelah selesainya proses penilaian prestasi kerja terhadap seluruh Pekerja selambat-lambatnya bulan April. 4. Tata cara pembayaran Tunjangan Prestasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasa! 51 Karir Perusahaan senantiasa merencanakan pengembangan karir Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Perusahaan. 2. Perusahaan mewajibkan atasan Pekerja untuk memperhatikan jenjang karir Pekerja yang berada di bawah supervisinya. 3. Dalam rangka pengembangan karirnya Pekerja dapat mengajukan permohonan mutasi atau rotasi kerja. Permohonan tersebut harus sudah disampaikan kepada atasan langsung minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. Pasal 52 Pengembangan Kompetensi Perusahaan wajib memberikan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kompetensi Pekerja bertujuan agar proses peningkatan kompetensi Pekerja dapat dilaksanakan secara terpadu, sistematis, efektif, efisien dan berkesinambungan. 2. Program Pengembangan kompetensi Pekerja mengacu pada kebutuhan Perusahaan dan menjangkau seluruh Pekerja, diinformasikan secara terbuka melalui mekanisme atau seleksi tertentu serta setiap Pekerja diberi peluang yang sama sesuai dengan kompetensinya 25

3 4 Pengembangan kompetensi Pekerja mencakup program termasuk namun tidak terbatas: a. Program orientasi bagi Calon Pekerja dan Pekerja. b. Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pekerja c. Program pembekalan bagi Pekerja Masa Persiapan Pensiun (MPP) d. Sertifikasi Profesi Dalam melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pekerja berhak mendapatkan pelatihan internal dan/atau eksternal, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu)kali dalam satu tahun. Pasal 53 Beasiswa Pendidikan Bagi Pekerja 1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Perusahaan memberikan Beasiswa kepada Pekerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (S2/S3). 2. Setelah menyelesaikan pendidikan, Pekerja terikat oleh Perjanjian lkatan Dinas dengan ketentuan: a. Jangka waktu ikatan dinas adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan; b. Wajib menyerahkan Asli ljazah sebagaijaminan perusahaan; c. Dalam hal Pekerja mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% (seratus persen) biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan selama masa pendidikan. 3. Kriteria calon peserta dan mekanisme serta tata cara pemberian Beasiswa sesuai dengan Peraturan lnternal. BAB XIII LINGKUNGAN KERJA, PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 54 Lingkungan Kerja Semua pihak wajib menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, rapi, bersih, dan teratur agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik guna mendapatkan penilaian yang baik dari pihak nasabah, mitra usaha dan masyarakat umum. Pasal 55 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja dan menjaga kesehatan kerja sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja wajib ditinjau secara periodik untuk memastikan kelayakan sesuasi standar teknis perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. BAB XIV JAMINAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN Pasa! 56 Jaminan Kesehatan 1. Pekerja dan Keluarga Pekerja berhak memperoleh Jaminan Kesehatan dari Perusahaan. 2. Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk pertanggungan asuransi kesehatan untuk 26

4 Pekerja dan keluarga Pekerja dari Asuransi Kesehatan BPJS dan perusahaan Asuransi Komersial yang ditunjuk oleh pihak Perusahaan. 3. Jumlah biaya pengobatan dibatasi oleh plafond pertahun dan ditentukan per jenis pengobatan, berdasarkan kelompok Wilayah, Job Level sesuai dengan peraturan kepesertaan asuransi yang berlaku. Pekerja yang berhak memperoleh jaminan kesehatan adalah: a. Pekerja, suami/istri dan anak yang sah (termasuk anak yang disahkan pengadilan, atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) sampai dengan jumlah 3 (tiga) orang, berusia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, belum bekerja, belum menikah dan masih dalam tanggungan orang tua; b. Pekerja yang pensiun secara normal, suami atau istri. 5. Pekerja yang pensiun normal dan istri atau suami memperoleh benefit dan layanan yang sama sebelum Pekerja pensiun, selama 2 (dua) tahun sejak Pekerja tersebut pensiun. Pasa! 57 Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Perawatan Umum (Rawat Jalan) a. Perawatan umum adalah usaha Pekerja dan/atau keluarga Pekerja untuk merawat dan/atau mengobati penyakitnya yang tidak diperlukan rawat inap; b. Yang dikategorikan sebagai perawatan umum adalah biaya dokter umum atau spesialis, pembelian obat-obatan berdasarkan resep dokter/bidan, biaya check up, pemeriksaan laboratorium, rongent dan biaya lain yang dapat disamakan dengan itu; c. Jaminan perawatan umum (rawat jalan) diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan; d. Batasan dan/atau susunan keluarga yang mendapat tunjangan pengobatan bagi Pekerja termasuk istri atau suami dan anaknya yang belum berkeluarga atau belum bekerja atau masih di bawah usia 25 (dua puluh lima) tahun. 2. Perawatan Rumah Sakit (Rawat lnap) a. Perawatan rumah sakit adalah usaha perawatan kesehatan yang memerlukan opname di rumah sakit, atau karena sifat perawatannya dapat disamakan dengan itu; b. Yang dikategorikan sebagai biaya perawatan rumah sakit adalah biaya sewa kamar rumah sakit, biaya dokter, biaya operasi (besar atau kecil) dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya perawatan tersebut; c. Jaminan perawatan rumah sakit (rawat inap) diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan; d. Plafond biaya perawatan rumah sakit berlaku untuk Pekerja dengan keluarganya (istri atau suami dan anaknya yang belum bekerja atau belum berkeluarga serta belum berusia 25 tahun). 3. Perawatan Gigi a. Perawatan gigi adalah usaha Pekerja dan/atau keluarga Pekerja untuk merawat dan/atau mengobati kesehatan giginya; b. Termasuk dalam kategori biaya perawatan gigi adalah biaya dokter gigi, operasi gigi, tambal gigi, pemasangan gigi (tidak termasuk harga gigi palsu) dan biaya obatobatan berdasarkan resep dokter gigi; c. Jaminan perawatan gigi diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan; d. Plafond biaya Kesehatan gigi mengacu pada Peraturan lnternal. perawatan kesehatan gigi berlaku untuk Pekerja dengan keluarganya (istri atau suami dan anaknya yang belum bekerja atau belum berkeluarga serta belum berusia 25 tahun. 1 27

4. Perawatan Mata a. Perawatan mata adalah usaha Pekerja untuk memelihara kesehatan matanya khususnya mengenai pemakaian kaca mata, lensa kontak atau perbaikan kacamata; b. Termasuk dalam biaya perawatan mata adalah biaya pembelian kacamata (termasuk perbaikan kacamata) dan lensa kontak; c. Pembelian frame diganti setiap 2 (dua) tahun sekali dan lensa atau lensa kontak diganti setiap 1 (satu) tahun sekali; d. Jaminan perawatan mata diberikan dalam bentuk reimbursement (penggantian); e. Batasan penggantian jaminan kacamata; f. Plafond biaya penggantian kacamata sesuai dengan Keputusan Perusahaan. 5. Perawatan Melahirkan Anak a. Perawatan melahirkan anak adalah usaha yang dilakukan selama proses kehamilan sampai dengan melahirkan anak bagi istri Pekerja maupun Pekerja Wanita; b. Termasuk dalam biaya melahirkan adalah biaya dokter/bidan atau yang dapat disamakan dengan itu, biaya sewa kamar rumah sakit bersalin, biaya obat-obatan berdasarkan resep dokter, biaya perawatan anak dan biaya lain-lain selama pemeriksaan kehamilan sampal dengan melahirkan; c. Biaya melahirkan anak berlaku bagi satu isteri Pekerja yang sah. Penggantian biaya melahirkan diberikan sampai dengan anak yang ketiga; d. Plafond biaya melahirkan diatur berjenjang berdasarkan kelompok Job Level dan Wilayah dan diberikan sebesar 100o/o dari nilai kuitansi dan setinggitingginya sampai maksimal plafond; e. Jaminan atas biaya perawatan Pre dan Posf melahirkan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan. 6. Perusahaan tidak menanggung biaya perawatan dan pengobatan Pekerja dan keluarganya dalam hal sebagai berikut; a. Penyakit yang membuat aib, bertentangan dengan kesusilaan atau karena perbuatan amoral, antara lain: penyakit yang diakibatkan oleh peristiwa atau kecerobohan atau tindakan-tindakan yang sebelumnya diduga bisa menimbulkan risiko besar yaitu: penyakit kelamin, pengguguran kandungan secara tidak sah, penyakit akibat narkotik dan obat-obat terlarang ; b. Penyakit yang diakibatkan karena peristiwa kecerobohan atau tindakantindakan yang sebelumnya diduga menimbulkan resiko besar, antara lain: usaha untuk bunuh diri, perkelahian yang bukan membela diri, turut serta dalam olah raga yang membahayakan, kenakalan remaja. Pasal 58 Pemeliharaan Kesehatan Berkala Setiap Pekerja berusia minimal 46 (empat puluh enam) tahun memperoleh layanan pemeriksaan General Check Up, minimal 2 (dua) tahun sekali, dimana mekanismenya dan tatacaranya akan diatur dalam Peraturan lnternal. 28

2 3 BAB XV JAMINAN SOSIAL DAN HARI TUA Pasal 59 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan SosialTenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek) adalah suatu program perlindungan asuransi apabila Pekerja mengalami kecelakaan kerja, kematian atau telah mencapai usia pensiun. Perusahaan mengikutkesertakan Pekerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan I Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup program BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek yang diikuti Perusahaan, meliputi: a. Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan HariTua d. Program Jaminan Pensiun 4. Pekerja dan/atau ahli warisnya akan menerima santunan yang dibayarkan apabila pekerja mengelami kecelakaan kerja, mengundurkan diri, meninggal atau mencapai usia pensiun. Perusahaan akan mengeluarkan Surat Keterangan kerja untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek. 6. Perusahaan dan Pekerja membayar luran Program BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Setiap Pekerja dapat melihat posisi saldo Jaminan Hari Tua (JHT) secara mandiri melalui website atau aplikasi pihak BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek Pasa! 60 Program Pensiun 1. Program pensiun adalah suatu program yang ditetapkan untuk menjamin kesejahteraan Pekerja setelah menyelesaikan masa bhaktinya pada perusahaan. 2. luran Pensiun adalah iuran dari Pekerja dan Perusahaan yang dikumpulkan oleh Perusahaan dan selanjutnya disetorkan kepada rekening Dana pensiun. 3. Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi Pekerja menurut ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. 4. Pengelola Program Pensiun Pekerja adalah Dana Pensiun Bank KB Bukopin. Adapun Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank KB Bukopin yang mewakili Peserta ditunjuk oleh Serikat Pekerja yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan Perusahaan wajib mengakomodir penunjukan Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pekerja yang menjadi peserta Program Pensiun luran Pasti adalah seluruh pekerja Perusahaan yang telah diangkat menjadi Pekerja Tetap. 6. Manfaat Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Perusahaan merupakan Pengganti dari Hak atas Uang Pesangon Pekerja yang di PHK karena berbagai alasan 29 5 1

7 8 sebagaimana tercantum dalam Bab XXlll Perjanjian ini, namun tidak termasuk Hak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal Bl ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mengenai perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Dalam hal jumlah manfaat pensiun termasuk pengembangannya yang diperhitungkan dari luran Program Dana Pensiun yang menjadi Kewajiban Perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan hak pesangon Pekerja sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku, maka Perusahaan wajib membayar selisih kekurangannya. Untuk pekerja dengan masa kepesertaan lebih dari 3 (tiga) tahun, dalam hal jumlah manfaat pensiun termasuk pengembangannya yang diperhitungkan dari luran Program Dana Pensiun yang menjadi Kewajiban Perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan hak pesangon Pekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan ketentuan yang berlaku, maka atas selisih lebih tersebut tetap menjadi hak pekerja selama tidak bertentangan dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. 9. luran Dana Pensiun terdiri dari luran Peserta dan luran Perusahaan; a. luran Peserta sebesar 2.5% dari Gaji Pokok. b. luran Perusahaan: 1) masa kepesertaan < 5 tahun : 8%. 2) masa kepesertaan 5 s.d < 10 tahun :10o/o. 3) masa kepesertaan 10 tahun atau > 10 tahun :12.5o/o. 10. Ketentuan lain tentang Program Dana Pensiun sesuai Peraturan lnternal mengenai Peraturan Dana Pensiun. Pasal 61 Masa Pra Pensiun 1. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mempersiapkan diri dalam memasuki masa pensiun, maka pada 6 (enam) bulan terakhir masa kerja, Pekerja dibebas tugaskan dari pekerjaannya (Masa Persiapan Pensiun). 2. Selama masa persiapan pensiun, Pekerja mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sesuai Ketentuan lnternal Perusahaan kecuali tunjangan utilities. BAB XVI FASILITAS SOSIAL Pasa! 62 Fasilitas Peribadatan 1. Perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Perusahaan menyediakan sarana dan atau tempat ibadah yang memenuhi syarat-syarat peribadatan sesuai dengan kondisi Kantor Perusahaan setempat. 3. Perusahaan dapat memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan ibadah Pekerja dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan perusahaan. 30

Pasal 63 Beasiswa Anak Pekerja yang Meningga! Dunia 1. Perusahaan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak Pekerja aktif yang meninggal dunia. 2. Anak adalah anak yang sah dari Pekerja yang meninggal dunia dan yang telah didaftarkan/terdaftar di Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sedang menjalani pendidikan di Sekolah Dasar atau setingkat, di Sekolah Lanjutan Pertama atau setingkat dan di Sekolah Lanjutan Atas atau yang setingkat dan belum menikah. 3. Beasiswa diberikan maksimal untuk 3 (tiga) anak dalam waktu yang bersamaan 4. Untuk jenjang pendidikan SMP atau yang setingkat dan SMA atau yang setingkat diberikan paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (apabila jenjang pendidikan tersebut ditempuh lebih dari 4 (empat) tahun, tahun kelima dan seterusnya tidak diberikan Beasiswa). 5. Besaran dan mekanisme pemberian Beasiswa sesuai Peraturan lnternal. BAB XVII PINJAMAN PEKERJA Pasal 64 Pengertian dan Ketentuan 1. Pinjaman Pekerja adalah fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh Perusahaan untuk Pekerja dengan tujuan meningkatkan taraf hidup Pekerja dan untuk meningkatkan produktivitas kerja. 2. Fasilitas pinjaman tersebut diberikan dengan persyaratan sederhana mengacu pada prinsip-prinsip prudential banking. 3. Fasilitas pinjaman hanya diberikan kepada Pekerja Tetap kecuali untuk pinjaman darurat (emergency loan) dapal diberikan juga kepada Pekerja Tidak Tetap/Kontrak. Hutang Pekerja yang mengundurkan diri/PHK kepada Perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan terafiliasi dengan bukti yang sah harus dilunasi pada saat mengajukan surat pengunduran diri. Apabila pada saat pengunduran diri atau PHK Pekerja yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka akan diperhitungkan dengan hak-haknya yang akan diterima dari Perusahaan dan/atau Dana Pensiun. Pasal 65 Pinjaman Darurat (Emergency Loanl Yang dimaksud dengan bantuan pinjaman darurat adalah bantuan pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja untuk membantu mengatasi beban atau musibah yang sifatnya mendesak untuk dibantu emergency, misalnya kematian anggota keluarga, kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, kehilangan, perawatan rumah sakit untuk orang tua Pekerja, atau biaya rumah sakit bagi Pekerja yang bersangkutan atau keluarga Pekerja yang tidak lagi dapat dimintakan penggantian kepada Perusahaan 4 5 1 31

karena plafond telah habis. 2. Besaran, syarat dan mekanisme pinjaman darurat sesuai Peraturan lnternal. Pasal 66 Pinjaman Kepemilikan Mobil 1. Pinjaman kepemilikan mobil adalah fasilitas yang diberikan kepada Pekerja untuk membeli kendaraan yang akan digunakan Pekerja sebagai sarana transportasi dari dan ke kantor serta untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi pekerja tersebut. 2' Besaran, syarat dan mekanisme Pinjaman Kepemilikan Mobil sesuai Peraturan lnternal. Pasal 67 Pinjaman Kepemilikan dan pemeliharaan Rumah 1. Yang dimaksud dengan Program kepemilikan dan Pemeliharaan Rumah (selanjutnya disebut Program KPR) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Pekerja untuk membeli/membangun rumah atau memperbaiki/renovasi rumah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana hunian yang layak, memberikan rasa aman, ketenangan/ketentraman dalam bekerja sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan motivasi dan produktivitas kerja pekerj a. 2. Besaran, syarat dan mekanisme Pinjaman Kepemilikan dan Pemeliharaan Rumah sesuai Peraturan lnternal. BAB XVIII TATA TERTIB KERJA Pasal 68 Tata Tertib Kerja Setiap Pekerja wajib untuk hadir pada waktu atau dalam jam yang telah ditetapkan sebagai waktu kerja/jam kantor yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap Pekerja diwajibkan mencatatkan kehadirannya (waktu datang dan pulang) dengan menggunakan alat pencatat yang telah disediakan perusahaan. Pencatatan kehadiran Pekerja wajib dilakukan sendiri oleh Pekerja yang bersangkutan dengan menggunakan sarana yang disediakan oleh Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisiyang ada pada masing-masing unit kerja/cabang. Setiap ketidakhadiran Pekerja di kantor, ijin-ijin maupun keberadaan Pekerja diluar kantor pada saat jam kerja harus diketahui/disetujui oleh atasan langsungnya (minimal Lisan). Pekerja yang tidak masuk kerja oleh sebab yang sah, sedapat mungkin pada hari itu juga menginformasikan ketidakhadirannya kepada atasan langsung- atau pejabat y"ng berwenang. Ketidakhadiran Pekerja yang disebabkan karena sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter dan diketahui oleh atasan langsungnya. Pekerja wajib memakai pakaian kerja sesuai ketentuan dalam Peraturan lnternal. 1 2. 3 4. 5. 6. 7. 32

1 BAB XlX HAK DAN KEWAJIBAN Pasa! 69 Hak Pekerja dan Perusahaan Hak Pekerja: a. Mendapatkan upah sebagai imbalan dari kerja yang dilakukan bagi Perusahaan; b. Memperoleh dan melaksanakan cuti; c. Memperoleh penggantian biaya sebagaimana diatur di dalam PKB seperti penggantian Biaya Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pindah Tugas; d. Menerima seluruh bentuk tunjangan dan bantuan sesuai yang ditetapkan dalam PKB; e. Mengemukakan pendapat, usul dan saran yang baik demi membangun perbaikan kinerja khsusnya dan kemajuan pada umumnya; f. Mengajukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja bersama dan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan/mengikuti kegiatan organisasi Pekerja dilingkungan Perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pemerintah dan Perusahaan; h. Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Hak Perusahaan: a. Menetapkan anggaran dan sasaran kerja Perusahaan; b. Menerima dan menempatkan Pekerja di unit kerja manapun yang terdapat di Perusahaan sesuai kemampuan dan kompetensi Pekerja; c. Memberikan tugas dan pekerjaan yang layak kepada Pekerja selama waktu kerja; d. Menuntut semua prestasi kerja dari para Pekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan; e. Memberikan sanksi kepada Pekerja yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang status Pekerja; f. Memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; g. Membuat peraturan dan kebijakan Perusahaan. Pasal 70 Kewajiban Pekerja dan Perusahaan Kewajiban Pekerja: a. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan baik internal maupun eksternal; b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Perusahaan serta kehormatan dan martabat diri pribadi; c. Menyimpan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan, serta rahasia nasabah; d. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan sepenuh kemampuan; e. Melaksanakan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pencapaian semua komitmen sesuai program kerja dan atau proses pelaksanaan bidang tugas / tanggung jawabnya; f. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya keluhan/komplain dari nasabah maupun unit kerja lainnya baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis; g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis; h. Menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris milik Perusahaan untuk kepentingan perusahaan dengan sebaik-baiknya; i. Melaporkan setiap kehilangan, kerusakan atau kehancuran barang milik Perusahaan pada atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja Perusahaan; 33

j. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahan dan sesama Pekerja; k. Mentaati sumpah atau janji Pekerja serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku; l. Menghindarkan diri dari persaingan individu yang tidak sehat; m. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Pekerja dan keluarga besar Perusahaan; n. Menjaga citra Perusahaan dengan berpenampilan rapi/pantas, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama Pekerja, nasabah/tamu dan Pejabat Perusahaan serta menjaga norma kesusilaan di lingkungan Perusahaan; o. Meningkatkan kemampuan dirinya dalam pelaksanaan tugasnya agar selalu dapat mengimbangi perubahan-perubahan yang ada serta kecanggihan/kemajuan teknologi; p. Memberikan contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya dan Pekerja yang lain; q. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku; r. Bekerja dengan jujur, tertib dan bersemangat untuk pengembangan karir dirinya selaras dengan kepentingan Perusahaan; s. Mentaati hari kerja dan jam kerja sesuai ketentuan Perusahaan, dan menggunakannya untuk kepentingan kedinasan bukan untuk kepentingan pribadi; t. Menggunakan pakaian kerja serta tanda pengenalsesuai Peraturan; u. Membimbing, mendorong dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; v. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan; w. Memberikan sanksi dengan tegas atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya; x. Memberikan kontribusi pemikiran yang positif guna memajukan Perusahaan; y. Memberikan input yang berkaitan dengan kedinasan kepada Atasan/Supervisi; z. Menjaga sikap dan tingkah laku serta menghindarkan perbuatan yang dapat merusak moraldiri sendiri, teman kerja, nasabah dan orang lain; aa. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap profesi Bankir dan Perusahaan; bb. Memberikan keterangan yang benar mengenai data pribadi, keluarga maupun mengenai pekerjaan kepada Perusahaan; cc. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan; dd. Saling menghormati antara sesama pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda; ee. Memelihara kebersihan di lingkungan Perusahaan; tf. Senantiasa mempunyai rasa memiliki serta selalu mewujudkan sikap dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam melaksanakan tugas Perusahaan; gg. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana milik Perusahaan yang dipercayakan kepada yang bersangkutan atau yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas. 2. Kewajiban Perusahaan: a. Memberikan Upah/Gaji, Upah/Gaji lembur dan Tunjangan/Bantuan seda hak-hak lainnya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku; b. Mentaati dan melaksanakan ketentuan PKB ini serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; c. Memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja; d. Menampung dan memperhatikan aspirasi Pekerja; e. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang layak. 34

BAB XX LARANGAN Pasal 71 Larangan 1. Setiap Pekerja dilarang untuk; a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Perusahaan dan atau kehormatan dan martabat diri pribadi serta dengan sesama Pekerja. b. Melakukan tindakan asusila dengan sesama Pekerja atau pihak lain. c. Melakukan pelecehan seksual sehingga menimbulkan pengaduan dari pihak lain yang dirugikan. d. Melakukanpenyimpanganseksual. e. Mempunyai profesi sebagai wanita/ pria penghibur yang berakibat mencemarkan nama baik perusahaan. f. Melakukan perencanaan/perbuatan berupa rekayasa dan atau melakukan praktek perbankan yang tidak dibenarkan. g. Secara sengaja memperlihatkan kelambanan, bermalas-malasan dalam pelaksanaan tugas, kurang bertanggung jawab dan/atau lalai dalam melaksanakan Ketentuan lnternal atau menggunakan waktu-waktu kerja bukan untuk kepentingan perusahaan. h. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang berupa pemberian keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan atau nasabah secara tidak sah. i. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dibidang perbankan. j. Membawa senjata api atau senjata tajam dalam lingkungan Perusahaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat berwenang. k. Menjadi pengguna, pecandu, pengedar atau terlibat masalah narkoba, minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya. l. Melakukan segala bentuk perjudian. m. Meminjam dan atau meminjamkan uang dari dan atau kepada nasabah (melakukan praktek bank dalam bank). n. Menyebarkan berita tidak benar yang bersifat menghasut atau memfitnah, sehingga ada pihak yang terganggu/dirugikan mengakibatkan keresahan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. o. Menganiaya, berkelahi, mengancam, menteror, mengintimidasi serta menghina secara kasar kepada nasabah, teman sekerja, bawahan, atasan, pejabat dan atau Stakeholder Perusahaan. p. Membujuk atasan/bawahan atau keluarganya maupun sesama Pekerja atau keluarganya untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum maupun melakukan perbuatan asusila. q. Melakukan pelanggaran dalam kedisiplinan kehadiran sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan mengenai kehadiran Pekerja. r. Menjadi pegawai tetap atau menjadi Pegawai PKWT/kontrak di perusahaan/instansi lain tanpa persetujuan Direktur Utama. s. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan, nasabah dan atau citra profesinya. t. Membocorkan rahasia perusahaan, rahasia jabatan serta rahasia nasabah. u. Menggunakan waktu kerja untuk keperluan/kepentingan pribaditanpa ijin atasan. 35

v. Meninggalkan wilayah tugas sehingga dapat mengganggu kelancaran operasional Bank tanpa izin atasan. w. Memindahkan inventaris Perusahaan dari tempat inventaris tersebut terdaftar, tanpa persetujuan dari penanggung jawab inventaris dan/atau pejabat yang berwenang. x. Mengambil, mencuri, menggelapkan atau menyalahgunakan barang-barang, uang atau dokumen milik nasabah maupun Perusahaan untuk kepentingan dan atau keuntungan pribadi. y. Menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumendokumen atau surat-surat berharga milik Perusahaan kepada pihak lain untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi. z. Menguasai barang milik Perusahaan yang bukan diperuntukkan baginya. aa. Tidak memberikan teguran/peringatan/pembinaan kepada bawahan yang tidak bekerja sesuai dengan standard performance atau telah melakukan perbuatan dan aktivitas yang bertentangan dengan kewajiban kepada perusahaan. bb. Meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja tanpa ijin atasan kecuali untuk keperluan tugas, ibadah/sholat, toilet dan keperluan khusus seperti melakukan transaksi di teller dalam kantor yang sama. cc. Meminta dan atau menerima dalam bentuk apapun dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang patut diduga mempunyai kaitan dengan pekerjaan yang dapat berakibat merugikan Perusahaan. dd. Terlibat dalam kasus tindak pidana baik sedang proses maupun yang telah mempunyai kepastian hukum. ee. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. ff. Menolak atau tidak memenuhi instruksi atas penugasan yang pantas (standar kerja) dari Perusahaan yang merupakan tanggung jawabnya tanpa memberikan alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas Perusahaan. gg. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan. hh. Memberikan keterangan palsu, memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan, mengajukan bukti/kuitansi palsu, melakukan konspirasi dan/atau kolusi dan pada pokoknya melakukan perbuatan apapun yang tidak sah yang dapat menyebabkan kerugian secara morilmaupun materiil bagi Perusahaan. ii. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan norma dimasyarakat. jj. Melakukan, memiliki ataupun terlibat dalam kegiatan usaha baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang berpotensi merugikan Perusahaan. kk. Terlibat dalam kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku, kesusilaan, kepatutan, dan mengganggu ketertiban umum. ll. Terlibat dalam kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku. mm.Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan, atau membiarkannya dalam keadaan bahaya sarana dan prasarana milik Perusahaan. nn. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu nasabah atau teman sekerja, memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan. oo. Melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur konflik kepentingan dan atau moralhazard. pp. Tindakan-tindakan lain yang dapat dipersamakan dan/atau dikategorikan sama dengan yang telah disebutkan diatas. qq. Terlibat dalam kegiatan politik praktis yaitu menjadi pengurus partai politik dan atau calon legislatif atau aktivis partai politik 36

2 Larangan Bagi Perusahaan: a. Mengancam keselamatan Pekerja maupun Keluarganya; b' Membujuk dan menghasut Pekerja beserta keluarganya untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum; 9. Melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap pekerja dan keluarganya; d. Memberikan keterangan palsu; e. Memberikan sanksi dan/atau melakukan PHK tanpa prosedur atau ketentuan yang sesuaidalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hukum yang berlaku. BAB XXI PELANGGARAN & SANKSI PasalT2 Pelanggaran dan Sanksi 1. Pelanggaran adalah tindakan Pekerja yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur Pasal 71 termasuk-namunlidak terbatas pada pelanggaran terhadap Kode Etik, Tata Tertib, Peraturan Disiplin Pekerja yang telah diatur dalam ketentuan internal perusahaan maupun peraturan perundang-undingan yang berlaku. 2. Terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran, akan diberikan Sanksi sebagai berikut: a. Surat Peringatan I b. Surat Peringatan ll c. Surat Peringatan lll dan dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (pHK) 3. Jenis Pelanggaran, sanksi, dan Mekanisme Pemberian Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pekerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan usulan tertulis dari serikat pekerja Bank KB Bukopin. 4. Faktor pertimbangan dalam pemberian sanksi atas pelanggaran yaitu: a. Dampak kesalahan/penyimpangan/pelanggaran. b. Alasan Pelaku melakukan kesalahan / penyimpangan / pelanggaran. c. Peran pelaku terhadap kesalahan/penyimpangan/pelanggaran. d. Kesalahan yang dilakukan berulang dan pernah menerima surat reguran. 5. Sebelum sanksi diberikan, Perusahaan mengkomunikasikan kepada pekerja yang terkait dengan memberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya t<epaOa -pejabat Perusahaan yang berwenang. 6' Dalam hal Pekerja keberatan atas pemberian sanksi atau hukuman, maka pekerja memiliki hak untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum mandiri atau meminta pendampingan kepada Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XXil PERJANJTAN KERJA WAKTU TERTENTU (pl(WT) Pasal 73 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PI(WT) dan Kompensasi 1. PKWT didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 37