2. Dalam hal Pekerja merupakan Pekerja Tidak Tetap/Pekerja KontraUPKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 3. Perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan Kontral</PKWT dan pemberian kompensasi tersebut dilaksankan pada saat berakhirnya Kontral</PKWT. 4. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) diatas diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) Bulan secara terus menerus. 5. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PI(WT. 6. Besaran Uang Kompensasidiberikan sesuai dengan ketentuan berikut: a. PIOVT selama 12 (dua belas) bulan secra terus menerus, diberikan 1 (satu) Bulan Gaji/Upah; b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetap kurang dari 12 (dua belas) Bulan, dihitung secara proposional dengan perhitungan: Masa Keria x 1 (satu) bulan upah/gaji; 12 c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa Keria x 1 (satu) bulan upah/gaji; 12 7. Selama masa KontraUPKWT, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan mengacu pada Perjanjian Kontrak Kerja; 8. Pelaksanaan PI(VT selanjutnya mengacu kepada ketentuan internal Perusahaan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XXIII SKORSING DAN PHK Pasal 74 Masa Pemberhentian Sementara/Skorsing Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial belum ditetapkan, baik Perusahaan maupun Pekerja harus tetap memperoleh hak-haknya dan melaksanakan segala kewaj ibannya. 2. Perusahaan dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa tindakan skorsing kepada Pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar Upah/Gaji beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. 3. Ketentuan dan tata cara Pemberhentian Sementara/Skorsing diatur dengan Peraturan lnternal Pasa! 75 Pemutusan Hubungan Keria (PHK) PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan dengan atau tanpa 1 38
2 penetapan dari lembaga yang berwenang untuk itu, setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bi partit denga n Serikat Pekerja/Pekerj a. Untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup Pekerja serta ketenangan berusaha bagi Perusahaan, PHK sedapat mungkin dihindari sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, kecuali bagi Pekerja yang telah mencapai usia pensiun atau pensiun dipercepat atau tidak mampu lagi bekerja sesuai dengan Surat Keterangan Dokter dan/atau atas kehendak Pekerja bersangkutan. 3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh perusahaan kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja. 4. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Perusahaan kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. 5. Dalam hal Pekerja yang telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lamaT (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan. 6. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Perusahaan dengan Pekerja dan/atau Serikat Pekerja apabila pekerja yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja. 7. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diatas tidak mendapat kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sebagai akibat adanya PHK maka Perusahaan wajib memenuhi seluruh hak Pekerja sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. 9. Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dilakukan karena alasan sebagai berikut: a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; e. Menikah atau Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya dalam satu Perusahaan; f. Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; g. Mengadukan Perusahaan kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan; h. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisifisik, atau status perkawinan; dan i. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu 39
penyembuhannya belum dapat dipastikan. 10. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Perusahaan tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh; b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian; c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami Kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) Tahun atau Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); d. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Perusahaan Pailit; e. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja dengan alasan Perusahaan melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur ketentuan peru ndang-u ndanga n terka it ketenagakerjaan ; f. Adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial yang menyatakan Perusahaan tidak melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja dan Perusahaan memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; g. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiridan harus memenuhi syarat: 1 ) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis; 2) Tidak terikat dalam ikatan dinas; 3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampaitanggal mulai pengunduran diri; h. Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. i. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; j. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; k. Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; l. Pekerja memasuki usia pensiun atau Pekerja Meninggal Dunia. Pasal 76 PHK dalam Masa Percobaan Dalam hal Pekerja dalam masa percobaan, masing-masing pihak yaitu Pekerja dan Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan Surat Keterangan Kerja dan ganti rugi maupun uang pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun terhadap putusnya hubungan kerja dalam masa percobaan. Perusahaan hanya akan membayarkan upah sampai hari terakhir Pekerja tersebut bekerja. Pasal 77 PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri dan yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri dan yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri yang disebabkan adanya permohonan atas kemauan sendiri dari Pekerja kepada 1 40
Perusahaan, dan permohonan wajib diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dengan tembusan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia dengan batas waktu pengajuan sesuai dengan Ketentuan lnternal Perusahaan. 2. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 3. Sebelum saat pengunduran diri tiba, Pekerja yang menyatakan mengundurkan/berhenti tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri dan wajib mempertanggung jawabkan segala tugas yang dilaksanakan sebelumnya kepada Perusahaan, dan mengadakan serah terima secara resmi mengenai tugas-tugasnya kepada pengganti yang ditunjuk untuk itu, serta menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan. 4. Atas permintaan Pekerja yang mengundurkan diri, Perusahaan akan mengeluarkan Surat Keterangan berhenti bekerja bagi yang bersangkutan. 5. Pekerja yang mengundurkan diri karena kehendak sendiri akan memperoleh uang pisah sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) yang mengacu pada tabel perhitungan pada Pasatg2 ayat4. 6. Pemberian uang pisah kepada Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka besaran uang pisah dimaksud ditetapkan berdasarkan masa kerja dengan kelipatan 5 (lima) tahun dengan minimal masa kerja 3 (tiga) tahun yang mengacu pada tabel perhitungan pada Pasal 92 ayat 5. 7. Khusus terkait dengan pemberian uang pisah kepada Pekerja yang PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri (mangkir) atau tidak memenuhi prosedur pengunduran diri sesuai ayal'l diatas, maka besaran uang pisah dimaksud ditetapkan sebesar 25% dari Total Uang Pisah sebagaimana dimaksud dalam tabel Pasal 92 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. Pasal 78 PHK Karena Sakit Berkepanjangan Adalah PHK yang terpaksa dilakukan yang disebabkan Pekerja mengalami masa sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturutturut. 2. Pekerja yang di PHK karena sakit berkepanjangan memperoleh hak sebagai berikut: a. 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon sesuai tabel pasal g2 ayat2. b. 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja sesuai tabel pasal g2 ayat3 c. Uang penggantian hak sesuai tabel pasal 92 ayal4. d. Dalam hal PHK yang terpaksa dilakukan karena Pekerja mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, Perusahaan tetap membayar dari 50% dari Upah/Gaji terakhir selama 12 (dua belas) Bulan pasca PHK ditetapkan efektif. Pasal 79 PHK Karena telah Mancapai Masa Pensiun Adalah PHK yang dilakukan setelah Pekerja yang bersangkutan mencapai usia pensiun normal yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. 1 1 4t
2. Perusahaan wajib memberikan hak-hak Pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kepada Pekerja yang terkena PHK karena mencapai usia pensiun normal dengan mendapatkan hak-hak sebagai berikut: a. 1,75 (satu koma tujuh lima) kali ketentuan uang pesangon sesuai tabel pasal 92 ayat 2 (dua). b. 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja sesuaitabel pasal 92 ayal3. c. Uang penggantian hak sesuai tabel pasal 92ayal4. d. Sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh Direksi. e. Cinderamata berupa emas 22 Karat berlogo Perusahaan seberat (dalam gram) yang dihitung selama masa kerja yang telah dijalani. f. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan mekanisme dan pembayaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. g. Manfaat Program Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. Jika perhitungan manfaat dana pensiun lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sebagaimana disebutkan huruf (a), (b), dan (c) diatas maka selisihnya dibayar oleh Perusahaan. h. Uang pengganti biaya transportasi pulang (home base/ untuk Pekerja dan keluarga pekerja ke tempat dimana diterima bekerja. 3. Pekerja yang pensiun selain mendapatkan hak-hak yang sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) Pasal inijuga akan menerima tambahan manfaat pasca pensiun yang bentuk dan yaitu berupa Asuransi Kesehatan, untuk Pekerja dan istri/suami selama 2 (dua) tahun sejak masa pensiun sesuai dengan benefit terakhir. Pasal 80 PHK Karena Meninggal Dunia Adalah PHK yang diberlakukan kepada Pekerja karena yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Dalam hal Pekerja meninggal dunia, kepada ahliwaris yang sah akan diberikan: a. 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon sesuai tabel pasal 92 ayat (2). b. 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja sesuai tabel pasal g2 ayat (3). c. Uang penggantian hak sesuai tabel pasal 92 ayat(4). d. Bantuan uang duka e. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS ketenagakerjaan, dengan mekanisme dan pembayaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. f. Manfaat Program Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 62 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. g. Manfaat asuransi jiwa/kecelakaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Pasal 81 PHK Perubahan Status/Penggabungan/Peleburan/Perubahan Kepemilikan Perusahaan 1. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan atau pemisahan Perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka Perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 42
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima Pekerja sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 2. PHK yang dimaksud ayat l terhadap Pasal ini, Perusahaan diwajibkan membayar antara lain: a. Uang pesangon sebesar'1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali daritabel pasal 92 ayat4. 3. Dalam hal Pekerja telah menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, Perusahaan tetap wajib membayarkan Manfaat Dana Pensiun secara utuh sampai dengan tanggal efektifnya PHK. 4. Tata Cara dan pelaksanaan PHK sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja sampai dengan tanggalefektifnya PHK. Pasal 82 PHK dikarenakan pengambilalihan Perusahaan 1. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena alasan pengambilalihan perusahaan maka pekerja berhak atas: a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat2. b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal g2 ayat 3. c. Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal4. 2. Dalam hal terjadi pengambilalihan Perusahaan yang mengakibatkan terjadi perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja, maka pekerja berhak atas: a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 92 ayat 2 (dua). b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu)kaliketentuan Pasal 92ayal3 (tiga). c. Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal4 (empat). 3. Dalam hal Pekerja telah menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, Perusahaan tetap wajib membayarkan Manfaat Dana Pensiun secara utuh sampai dengan tanggal efektifnya PHK. 4. Tata Cara dan pelaksanaan PHK sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja sampai dengan tanggal efektifnya PHK. Pasal 83 PHK Dikarenakan Perusahaan Melakukan Efisiensi 1. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi Pekerja karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali dari tabel pasal 92 ayat2. b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal g2ayal3. c. Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kalidaritabel pasal g2ayal4. 2. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja berhak atas: a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal g2ayat2. 43
b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali daritabel pasal g2 ayat 3 dan c. Uang Pengganti Hak sebesar 1 (satu) kalidaritabel pasal 92ayal4. Pasal 84 PHK dikarenakan Melakukan Pelanggaran 1. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang disebabkan Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan l, Surat Peringatan ll dan Surat Peringatan lll secara berturut-turut. 2. Pekerja yang terkena PHK karena melakukan pelanggaran sesuai ayat 1 Pasal ini memperoleh hak-haknya sebagai berikut: a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali dari tabel pasal g2 ayat 2 PKB ini; b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal g2 ayat 3 PKB ini; c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal4 PKB ini. 3. Selain PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran berat dan telah diberikan Surat Peringatan lll Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 4. Pekerja yang terkena PHK karena melakukan pelanggaran sesuai ayat 3 Pasal ini memperoleh hak-haknya sebagai berikut: a. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat 4 PKB ini; b. Uang pisah sebesar 15% (lima belas persen) daritabel92 ayat 5 PKB ini. Pasal 85 PHK Karena Tindak Pidana 1. Dalam hal Pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka Perusahaan tidak wajib membayar Upah, tetapiwajib memberikan bantuan kepada Keluarga Pekerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu)orang Keluarga Pekerja,2io/o (dua puluh lima persen)dari Upah; b. Untuk 2 (dua) orang Keluarga Pekerja, 35% (tiga puluh lima persen) dari Upah; c. Untuk 3 (tiga) orang Keluarga Pekerja, 45% (empat puluh lima persen) dari Upah; d. Untuk 4 (empat) orang Keluarga Pekerja, 50% (lima puluh persen) dari Upah. 2. Bantuan sebagaimana dimaksud ayat I Pasal ini diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib. 3. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena Pekerja yang bersangkutan ditahan pihak yang benvajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan memperoleh hak-hak sebagai berikut: a. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat4. b. Uang Pisah sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal g2 ayat 5. 4. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena Pekerja yang bersangkutan ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan memperoleh hak-hak sebagai berikut: a. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kalidaritabel pasal g2ayat3. b. Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal g2 ayat 4. 44
2 3 Pasal 86 Rehabilitasi 1. Rehabilitasi diberikan kepada Pekerja yang telah diberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan namun ternyata Pekerja tersebut tidak terbukti bersalah dengan cara menerbitkan surat rehabilitasi. Hak, kewajiban dan tata cara rehabilitasidilakukan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak bersangkutan dengan Perusahaan dan kemudian Pengadilan memutus perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dimana Pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka Perusahaan wajib mempekerjakan Pekerja kembali. Pasal 87 PHK karena Perusahaan Pailit Perusahaan wajib memberikan hak-hak Pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kepada Pekerja yang terkena PHK karena Perusahaan Pailit. Pekerja yang di PHK karena Perusahaan Pailit mendapatkan hak-hak sebagai berikut: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali dari tabel pasal 92 ayat2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal g2 ayal3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal4. Pasal 88 PHK Karena Perusahaan yang Disebabkan Keadaan Memaksa (Force Majeurel Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (Force Majure) maka Pekerja berhak atas : a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali dari tabel pasal 92 ayat2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat4. 2. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja karena alasan keadaan memaksa (Force ttajure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup maka Pekerja berhak atas: a. Uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali daritabel pasal 92 ayat2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92ayal4. Pasal 89 PHK Karena Perusahaan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 1. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian maka Pekerja berhak atas : a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali dari tabel pasal 92 ayat2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayal4. 2. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja berhak atas : 1 2 1 45
1 a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kalidaritabelpasal 92ayat2. b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali daritabel pasal g2 ayat3. c. Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali dari tabel pasal 92 ayat 4. Pasal 90 Pensiun DipercepaUPensiun Dini Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja yang berusia 46 (empat puluh enam) tahun ke atas untuk mengajukan Pensiun Dipercepat. 2. Pekerja yang telah mengajukan Pensiun DipercepaUPensiun Dini memperoleh hak-hak seperti pekerja yang PHK atas permintaan Pekerja yaitu Uang Pisah beserta Dana Pensiun Bank KB Bukopin. Pasa! 91 Upah Tetap Upah yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah: 1. GajiPokok 2. Semua tunjangan yang bersifat tetap Pasal 92 Tabel Perhitungan 1. Tabel perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terdapat pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Pasal ini. 2. Tabel uang pesangon < 1 tahun 1 bulan upah 1 tahun sampai < 2 tahun 2 bulan upah 2 tahun sampai < 3 tahun 3 bulan upah 3 tahun sampai < 4 tahun 4 bulan upah 4 tahun sampai < 5 tahun 5 bulan upah 5 tahun sampai < 6 tahun 6 bulan upah 6 tahun sampai < 7 tahun 7 bulan upah 7 tahun sampai < 8 tahun 8 bulan upah 8 tahun atau lebih 9 bulan upah ttF 46 Masa keria
Masa kerja 3 tahun sampai < 6 tahun 2 bulan upah 6 tahun sampai < 9 tahun 3 bulan upah 9 tahun sampai < 12 tahun 4 bulan upah 12 tahun sampai < 15 tahun 5 bulan upah 15 tahun sampai < 1B tahun 6 bulan upah 1B tahun sampai< 21 tahun 7 bulan upah 21 tahun sampai < 24 tahun B bulan upah 24 tahun atau lebih 10 bulan upah 3. Tabel uang penghargaan masa kerja 4. Tabel uang pengantian hak 5. Tabel uang pisah BAB XXIV LEMBAGA KERJASAMA Pasal 93 Lembaga Kerjasama Bipartlt Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai salah satu sarana penting dalam pelaksanaan Hubungan lndustrial Pancasila, wajib dibentuk sesuai undang-undang yang berlaku. No. I Jenis Benefit 1 Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 2 Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja 3 Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat 0 < 3 Tahun 0 3 < 5 Tahun dibayarkan secara proporsional dari gaji pokok. (contoh : masa kerja 4 tahun mendapatkan 415 x gaji pokok) 5 tahun < 10 Tahun 1 Bulan 10 Tahun < 15 Tahun 2 Bulan 15 Tahun < 20 Tahun 3 Bulan 20 Tahun < 25 Tahun 4 Bulan > 25 Tahun 5 Bulan 47 Uang Penghargaan Masa Kerja MASA KERJA UANG PISAH
1 2 BAB XXV KOPERASI Pasal 94 Koperasi Koperasi merupakan suatu kegiatan Pekerja di luar kedinasan dalam rangka menampung potensi-potensi Pekerja untuk berorganisasi serta dalam rangka membantu meringankan beban anggotanya dan setiap Pekerja diharapkan menjadianggota Koperasi. Perusahaan menjadikan koperasi Pekerja sebagai mitra usaha dalam pemenuhan kebutuhan Perusahaan dengan tetap memperhatikan profesionalisme dan kemampuan Koperasi. BAB XXV! PENYELESAIAN KELUHAN, PENGADUAN DAN PERSELISIHAN PEKERJA Pasal 95 Penyelesaian Keluhan 1 Menyadari pentingnya arti suatu perundingan/pemufakatan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis antara berbagai pihak dalam Perusahaan, maka setiap Pekerja dapat menyampaikan keluhan karena hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan ketenagakerjaan dengan cara yang benar dan santun. 2. Penyelesaian keluhan Pekerja, dilakukan menurut tata cara sebagai berikut: a. Keluhan Pekerja pertama kalinya harus dibicarakan danlatau diselesaikan bersama dengan atasan langsung dari Pekerja yang bersangkutan. b. Keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung dapat dibicarakan atau dimintakan penyelesaiannya kepada atasan langsung yang lebih tinggi. Pasal 96 Penyelesaian Pengaduan Menyadari pentingnya arti kontrol sosial, walaupun Perusahaan telah memiliki aparat pengawasan, namun terbuka kemungkinan bagi seluruh Pekerja untuk menyampaikan pengaduan mengenai hal-hal yang diyakininya merupakan penyimpanganlfraud yang bisa menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi Perusahaan. 2. Penyampaian pengaduan harus disampaikan melalui whistleblower sysfem dengan cara yang benar dan santun misalnya tidak disampaikan dalam bentuk surat kaleng, isu, rumor atau selebaran. Pasal 97 Kesempatan Untuk Membela Diri 1. Pekerja yang mendapat surat peringatan karena melanggar Peraturan internal Disiplin Pekerja berhak membela diri dan memberikan penjelasan kepada fungsi dan/atau pejabar yang benrenang di Perusahaan. 2. Dalam Proses pembelaan diri ini Pekerja dapat meminta pendampingan dari Serikat Pekerja apabila Pekerja yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja. 3. Setelah mendapat penjelasan dan Perusahaan berpendapat bahwa kesalahan Pekerja yang bersangkutan masih dapat dimaafkan, maka tindakan indisipliner yang diambil dapat diringankan atau ditarik dengan memberikan arahan atau pembinaan agar pelanggaran yang dimaksud tidak terulang lagi. 48
1 4. Dalam hal Pekerja dapat membuktikan bahwa Pekerja tidak melakukan kesalahan, maka pengusaha wajib merahabilitasi dan mengembalikan semua hak yang melekat pada diri Pekerja sebelum diduga melakukan pelanggaran. Pasal 98 Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja wajib dilaksanakan oleh Perusahaan dan Pekerja atau serikat Pekerja secara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Perusahaan dan Pekerja atau Serikat Pekerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 99 Kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Baik perusahaan maupun Serikat Pekerja berhak dan berkewajiban untuk memberi penjelasan mengenai isi dan makna Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kepada Pekerja agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian dan kepentingan yaitu sebagai berikut: a. Selambat-lambatnya 1 % (salu setengah) bulan setelah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Rl, maka pihak Perusahaan berkewajiban untuk segera membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bentuk buku saku (sesuai dengan isi aslinya) yang dicetak atau buku saku dalam bentuk digital (e-book) dan membagikan masingmasing 1 (satu) buah kepada seluruh Pekerja. b. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib bersama-sama mulai mensosialisasikan isi dan makna dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kepada Pekerja paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Perusahaan membagikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Pekerja. Pasal 100 Aturan Peralihan Segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang telah ada sebelum berlakunya PKB ini tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 2. Segala peraturan dan ketentuan yang telah ada dan/atau akan ada yang tidak bertentangan dengan isi PKB ini, dinyatakan tetap berlaku sedangkan apabila tidak sesuai atau bertentangan maka akan segera dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ditanda tangani. 3. Apabila ada ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut akan batal demi hukum. 1 49
Pasal 101 Masa berlakunya Perjanjian 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun. 2. Setelah jangka waktu tersebut di atas, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dapat diperpanjang hingga 1 (satu) tahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 3. Pemberitahuan untuk mengadakan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 4. PKB ini disetujui dan ditandatangani serta disahkan bersama oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023. 50
PIHAK.PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PT BANK KB BUKOPIN TBK Woo President Director SERIKAT PEKERJA PT BANK KB BUKOPIN TBK I t E o Adhitya lndra G Ketua Umum unawan o tt.
PIHAK.PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) Gedung Sentraya, 5 Juni 2023 TIM PERUNDING PERUSAHAAN PT BANK KB BUKOPIN TBK ( Agustinus lwan Christianto Team Leader I Gamaridha Akhirul AR Team Leader ll Dicky Prihantana TIM PERUNDING SERIKAT PEKERJA PT BANK KB BUKOPIN TBK 4 Adhitya lndra Gunawan Ketua Tim Perunding Warih Tunggul Wulung Tim Perunding Gigih Aryandanu Tim Perunding Joko Karsono Tim Peru ng Dep Team Leader I mln uty Team Leader ll Fitri Bay lrawan Secretary Tim Perunding (
TIM PERUNDING PERUSAHAAN PT BANK KB BUKOPIN TBK Zico Hernawan Mamber Eko Bramnatyo Member drt Roby E Purba Member RB Agus Purwoko Member TIM PERUNDING SERIKAT PEKERJA PT BANK BU TBK Ad Gama Putra Tim Perunding Nita iana Putri Tim Perunding t-r Dede lamet Riyadi Tim ing Jaka Adi Tim Peru V