LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 1 RANCANGAN AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS APLIKASI ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN Disusun Oleh: NAMA : ROMULUS, S.H., M.H. NIP : 19760721 200112 1 001 ANGKATAN : II KELOMPOK : 2 NDH : 12 Coach Dra. LINDA SANDI, M.Pd. NIP. 19630703 199403 2 002
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 LAPORAN AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS APLIKASI ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DI SUSUN OLEH : NAMA : ROMULUS, S.H., M.H. NIP : 19760721 200112 1 001 ANGKATAN : II KELOMPOK : 2 NDH : 12 PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 3 LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI OPTIMALISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS APLIKASI ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN Disetujui untuk Diseminarkan Pada Tanggal 12 Juli 2023 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator NAMA : ROMULUS, S.H., M.H. NIP : 19760721 200112 1 001 ANGKATAN : II KELOMPOK : 2 NDH : 12 Mentor Coach H. HARIAWAN, S.Sos., M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660308 198703 1 010 Dra. LINDA SANDI, M.Pd. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630703 199403 2 002
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 4 LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI OPTIMALISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS APLIKASI ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN Disusun Oleh: NAMA : ROMULUS, S.H., M.H. NIP : 19760721 200112 1 001 ANGKATAN : II KELOMPOK : 2 NDH : 12 Menyatakan Laporan Peserta Telah Diseminarkan dan Siap Diimplementasikan Menjadi Aksi Perubahan Yang Inovatif dan Berkualitas Perubahan Palangka Raya, 12 Juli 2023 Tim Pengarah Aksi Perubahan 1. Coach Dra. LINDA SANDI, M.Pd. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630703 199403 2 002 2. Mentor H. HARIAWAN, S.Sos., M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660308 198703 1 010 3. Penguji Dr. RAHMAWATI, S.T., M.Si. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19770906 200212 2 005
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 5 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi Online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan”. Laporan Aksi Perubahan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023. Laporan Aksi Perubahan ini memuat konsep dan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah disajikan dalam deskripsi proses kepemimpinan yang meliputi pembangunan integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pengelolaan budaya kerja, dan membangun jejaring dan kolaborasi. Dalam laporan Aksi Perubahan ini juga disampaikan terkait keberlanjutan aksi perubahan yang menguraikan tahapan seluruh rangkaian kegiatan aksi perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang serta tindak lanjutnya. Penulis menyadari bahwa Laporan Aksi Perubahan ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki dan juga keterbatasan waktu Penulisan sehingga saran dan masukan sangat Penulis harapkan. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Aksi Perubahan ini, khususnya kepada : 1. Ibu Sri Widanarni, S.IP., M.Si. selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Bapak Dr. Rahmawati, S.T., M.Si. Selaku Penguji Laporan Aksi Perubahan. 3. Ibu Dra. Linda Sandi, M.Pd. selaku Coach/ Pendamping yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan laporan Aksi Perubahan ini. 4. Bapak dan Ibu Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan materi dan
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 6 bimbingan selama kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator. 5. Bapak Sakariyas, selaku Bupati Kabupaten Katingan yang telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023. 6. Bapak Pransang, S.Sos. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PKA 2023. 7. Bapak H. Hariawan, S.Sos., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan selaku Mentor dan motivator saya. 8. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023 yang telah kompak dan berjuang untuk kesuksesan bersama. 9. Rekan-rekan ASN dan THL pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan berupa rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan ini sangat Penulis harapkan. Semoga Laporan Aksi Perubahan ini bermanfaat bagi Penulis sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan juga bermanfaat bagi Bapak/Ibu yang membacanya. Palangka Raya, Juli 2023 Penulis, ROMULUS, S.H., M.H. Pembina Tk. I NIP. 19760721 200112 1 001
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 7 DAFTAR ISI Lembar Persetujuan ......................................................................... Lembar Pengesahan ......................................................................... Kata Pengantar ................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................ Daftar Tabel ....................................................................................... Daftar Gambar ................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1 1.1.1. Gambaran Umum ............................................................... 1 1.1.2. Kondisi Saat Ini .................................................................. 3 1.1.3. Kondisi Yang Diharapkan ................................................... 3 1.2. Tujuan Aksi Perubahan ................................................................ 4 1.2.1. Tujuan Jangka Pendek ....................................................... 4 1.2.2. Tujuan Jangka Menengah .................................................. 4 1.2.3. Tujuan Jangka Panjang ...................................................... 5 1.3. Manfaat Aksi Perubahan .............................................................. 5 1.3.1. Manfaat Bagi Organisasi .................................................... 5 1.3.2. Manfaat Bagi Masyarakat ................................................... 5 1.3.3. Manfaat Bagi Peserta Pelatihan ......................................... 5 1.4. Ruang Lingkup ............................................................................. 5 1.4.1. Output Kunci Perubahan .................................................... 5 1.4.2. Batasan Perubahan ........................................................... 6 1.4.3. Lingkup Lokasi Perubahan ................................................. 6 BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI ........................................... 7 2.1. Profil Organisasi ........................................................................... 7 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................ 9 2.3. Kinerja Organisasi Sekarang ........................................................ 11 2.4. Kinerja Organisasi Yang Diharapkan ........................................... 12 BAB III ANALISA MASALAH ............................................................ 14 3.1. Analisa Manajemen Strategis ....................................................... 14 3.2. Analisa Dampak ........................................................................... 18
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 8 BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH .............................. 19 4.1. Terobosan/ Inovasi ...................................................................... 19 4.2. Tahapan Kegiatan ........................................................................ 21 4.3. Sumberdaya (Peta Pemanfaatan) ................................................ 23 4.3.1. Identifikasi Stakeholder ...................................................... 23 4.3.2. Pemetaan Stakeholder ....................................................... 24 4.3.3. Strategi Komunikasi ........................................................... 25 4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Digital ........................................... 27 4.3.5. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Lainnya ................ 28 4.4. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan ...... 28 4.4.1. Identifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi ............. 28 4.4.2. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan 28 4.5. Manajemen Resiko ...................................................................... 29 BAB V HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI .... 30 5.1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan ............................ 30 5.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri ......................................... 33 Daftar Pustaka Lampiran Formulir Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 9 DAFTAR TABEL Tabel 1.4.2. Batasan Perubahan................................................. 6 Tabel 2.2. Data Pegawai pada Bagian Hukum............................ 10 Tabel 2.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ......... 12 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ................................... 12 Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Eksisting ........................... 14 Tabel 3.2. Penetapan Prioritas Masalah ..................................... 15 Tabel 4.2. Milestone Rencana Aksi Perubahan........................... 21 Tabel 6.1. Mobilisasi Aksi Perubahan (Pentahapan Milestone jangka Pendek, Menengah dan Jangka panjang) Tabel 6.2. Pengendalian Mutu Kerja Tabel 7.1.1. Pentahapan Milestone Jangka Menengah dan Jangka Panjang Tabel 7.1.2. Pengendalian Mutu Jangka Menengah dan Jangka Panjang
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 10 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ........................................ 7 Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan ....... 8 Gambar 3.1. Analisa Fishbone Aksi Perubahan .................................................. 17
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 11 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Kegiatan penyusunan produk hukum daerah dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga perlu membangun sinergitas perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum guna terwujudnya efisiensi dan efektifitas administrasi pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Pelayanan penyusunan produk hukum daerah ini menjadi aspek penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan. Hal ini karena pelayanan yang diberikan menyentuh kepentingan Perangkat Daerah, masyarakat dan juga dunia usaha secara langsung. Ketepatan, kecepatan, kemudahan, dan transparansi menjadi unsur penting dari sebuah pelayanan publik. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta tidak adanya anggaran khusus sosialisasi terkait legal drafting maka penyusunan produk hukum daerah dengan cara konvensional saat ini memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak sistematis, padahal hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat maupun perangkat daerah selaku pengguna layanan (user). Pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahap ketiga. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD dan sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 12 Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan 2018- 2023 adalah: KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna: a. BERBUDAYA b. MAJU c. RELIGIUS d. TERINTEGRASI e. BEKESINAMBUNGAN f. AMAN g. TERBUKA Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023, yaitu: a. Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum b. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan c. Misi 3 : Memantapkan pembangunan perdesaan d. Misi 4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender e. Misi 5 : Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi f. Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan g. Misi 7 : Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat dan sosial budaya
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 13 Dalam melaksanakan misi kesatu Kepala Daerah yaitu, “Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum” maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Katingan diharapkan mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan 4. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat 5. Meningkatnya penegakan hukum 1.1.2. Kondisi Saat ini Masalah yang terjadi di Bagian Hukum ialah kurang optimalnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga mengalami keterlambatan pelayanan publik dalam penyusunan produk hukum daerah baik berupa Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan di Bagian Hukum dan tidak adanya anggaran khusus sosialisasi legal drafting yang memudahkan perangkat daerah dalam merencanakan atau menyusun suatu produk hukum. 1.1.3. Kondisi Yang Diharapkan Demi meningkatkan kualitas ketepatan dan percepatan pelayanan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang kondisinya saat ini belum optimal, maka perlu melakukan terobosan dan inovasi sebagai Rencana
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 14 Aksi Perubahan dengan judul, “Optimalisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi Online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan”. Dengan demikian penyusunan pembentukan produk hukum daerah lebih terarah, terkoordinasi, sistematis, efektif dan efisien tanpa meninggalkan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2. Tujuan Aksi Perubahan Tujuan yang ingin dicapai dari aksi perubahan ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan tujuan, yaitu: tujuan jangka pendek (selama masa PKA), tujuan jangka menengah (1 Tahun setelah penutupan PKA) dan tujuan jangka panjang (2 Tahun setelah jangka menengah selesai). 1.2.1 Tujuan Jangka Pendek 1. Koordinasi dengan Mentor; 2. Menggalang dukungan dari Stakeholder; 3. Pembentukan Tim Kerja; 4. Koordinasi dan tindak lanjut program kerjasama aplikasi E-Regulasi; 5. Pengajuan sub domain https://katingan.go.id ke Dinas Kominfostandi Kabupaten Katingan; 6. Pemasangan atau penanaman sistem aplikasi; 7. Sosialisasi dan uji coba penggunaan sistem aplikasi; 8. Launching aplikasi E-Regulasi. 1.2.2. Tujuan Jangka Menengah 1. Pembentukan rancangan produk hukum Perkada/Perbup; 2. Pengembangan JDIH next generation/ integrasi aplikasi E-Regulasi ke JDIH Kabupaten Katingan; 3. Bimbingan teknis/ sosialisasi aplikasi JDIH next generation/ ERegulasi
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 15 1.2.3. Tujuan Jangka Panjang 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem aplikasi; 2. Tindak Lanjut hasil evaluasi; 3. Integrasi dengan JDIHN. 1.3. Manfaat Aksi Perubahan 1.3.1. Manfaat Bagi Organisasi a. Memberikan kemudahan konsultasi dalam penyusunan produk hukum daerah bagi Perangkat Daerah pengusul Rancangan Produk Hukum b. Meningkatkan kepuasan Perangkat Daerah dalam hal pelayanan penyusunan produk hukum 1.3.2. Manfaat Bagi Masyarakat a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga membantu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah pada umumnya dan Bagian Hukum pada khususnya atas penyelenggaraan pelayanan publik. 1.3.3. Manfaat Bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum melalui transparansi data. b. Meningkatnya kinerja pelayanan penyusunan produk hukum daerah secara digital. 1.4. Ruang Lingkup 1.4.1. Output Kunci Perubahan a. Pelayanan Berbasis Aplikasi Online (E-Regulasi) b. Aplikasi JDIH Kabupaten Katingan Next Generation
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 16 1.4.2. Batasan Perubahan Tabel 1.4.2. Batasan Perubahan No Output Waktu 1. Pelayanan Berbasis Aplikasi Online (E-Regulasi) 2 Bulan 2. Aplikasi JDIH Kabupaten Katingan Next Generation 6 - 12 Bulan 1.4.3. Lingkup Lokasi Perubahan Kegiatan aksi perubahan akan dilaksanakan di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 17 BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI 2.1. Profil Organisasi Gambar 2.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Sekretariat Daerah merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah atau yang sering disebut dengan SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, susunan organisasi Bagian Hukum terdiri dari : 1. Kelompok Jabatan Pelaksana 2. Kelompok Jabatan Fungsional
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 18 Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum tercantum dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala bagian hukum menyelenggarakan fungsi :
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 19 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; c. Penyiapan bahan pengkoodinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; b. Menyiapkan bahan pengkoodinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 20 Tabel 2.2. Data Pegawai pada Bagian Hukum No. Nama Jabatan Pokok (1) (2) (3) 1. ROMULUS, S.H., M.H. NIP. 19760721 200112 1 001 Kepala Bagian Hukum 2. SEPTA YUSILA, SH NIP. 19770610 200904 1 001 JF/ Analis Hukum Ahli Muda 3. YERI KRISTIANI LADJU, S.H. NIP. 19850512 201001 2 006 JF/ Analis Hukum Ahli Muda 4. REDY, S.H. NIP. 19800819 201402 1 001 JF/ Analis Hukum Ahli Muda 5. RICKY, SH., MH NIP. 19870320 202012 1 006 Pelaksana/ Analis Advokasi Hukum 6. RISWANDA RAHMAN, S.H. NIP. 19891116 202012 1 008 JF/ Analis Hukum Ahli Pertama 7. YUSI NURDIANTI, S.Sos NIP. 19831211 200801 2 009 Pelaksana/ Analis Peraturan Administrasi 8. YOHANA OSCARIYANI, S.H. NIP. 19990901 202203 2 007 JF/ Analis Hukum Ahli Pertama 9. ANDREW CLAUDEO F. SIMAMORA, S.H NIP. 19970517 202203 1 008 JF/ Analis Hukum Ahli Pertama 10. ALBERT JONATHAN SIANTURI, S.H. NIP. 19981005 202203 1 008 JF/ Analis Hukum Ahli Pertama 11. HARTINI, S.H. NIP. 19941102 202203 2 008 JF/ Analis Hukum Ahli Pertama 12. TRI WULANDARI THL pada Bagian Hukum 13. HAIRIL ANWAR THL pada Bagian Hukum 14. SILVIANI S.Sos. THL pada Bagian Hukum 15. SUMARDA FERIYADI, S.H. THL pada Bagian Hukum 16. DWI MARYUGA PUTRISETIANI, ST THL pada Bagian Hukum
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 21 2.3. Kinerja Organisasi Sekarang Capaian kinerja Bagian Hukum pada Tahun 2022 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perubahan II dan Indikator Kinerja Utama, Bagian Hukum memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.3. sebagai berikut : Tabel 2.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian % 1. Jumlah Kebijakan yang ditetapkan dokumen - 75 75 100 Indikator sasaran terkait “jumlah kebijakan yang ditetapkan” dikelola dan menjadi tanggung jawab Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Bahwa penggabungan pengelolaan indikator “jumlah kebijakan yang ditetapkan” antara Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan kebijakan yang telah disepakati dan merupakan arahan Kementerian PAN RB bersama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 2.4. Kinerja Organisasi Yang Diharapkan Adapun target capaian untuk Tahun 2023 untuk indikator sasaran “Jumlah Kebijakan yang ditetapkan” sebanyak 80 (delapan puluh) Perjanjian kinerja Tahun 2023 Kepala Bagian Hukum dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disajikan pada tabel 2.4. sebagai berikut :
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 22 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) A Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dengan baik 100% 959.888.000 I Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 85% 959.888.000 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang disusun 700 Dokumen 343.580.000 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 262.321.951 3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasian 700 Dokumen 353.986.049
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 23 BAB III ANALISA MASALAH 3.1. Analisa Manajemen Strategis Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang memadai Belum optimalnya pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah pada bagian Hukum Pemkab Katingan Pelayanan Penyusunan Rancangan Produk Hukum berupa Perkada dan Raperda pada Bagian Hukum Pemkab Katingan yang optimal, efektif dan efisien Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada Bagian Hukum Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang Tidak tersedianya anggaran Sosialisasi penyusunan Produk Hukum Daerah Tersedianya anggaran Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang memadai Mekanisme sistem komunikasi dan koordinasi penyusunan produk hukum dengan Parangkat Daerah masih manual Mekanisme sistem komunikasi dan koordinasi penyusunan produk hukum dengan Perangkat Daerah menggunakan layanan berbasis aplikasi online (e-Regulasi) Belum ada sistem pelayanan terintegrasi satu pintu online yang mengintegrasikan seluruh pelayanan oleh semua perangkat daerah Adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu online yang mengintegrasikan seluruh pelayanan oleh semua perangkat daerah
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 24 Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa masih terdapat kondisi yang menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Selanjutnya terhadap permasalahan yang ada tersebut dapat dilakukan diagnosa untuk mengetahui urutan prioritas masalah yang harus segera diselesaikan. Permasalahan yang ada dapat dianalisa untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1 sampai 5, dimana isu yang mempunyai total skor tertinggi merupakan permasalahan prioritas. Analisa dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis USG yaitu Urgensi, Seriousness, dan Growth Tabel 3.2 Penetapan Prioritas Masalah No Issue/Potensi Masalah Skor USG Skor Total Prioritas U S G 1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bagian Hukum Sekretariat daerah Pemkab Katingan 4 3 3 10 V 2 Belum optimalnya pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Katingan 5 5 4 14 I 3 Kurangnya Sarana Penunjang pelayanan pada Bagian Hukum 4 5 4 13 II 4 Tidak tersedianya anggaran sosialisasi penyusunan produk hukum 4 4 4 12 III 5 Mekanisme sistem komunikasi dan koordinasi penyusunan produk hukum dengan OPD masih manual 4 4 3 10 IV
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 25 Keterangan: Urgency adalah tingkat kegawatan, apabila masalah tidak ditanggulangi akan semakin gawat. Seriousness adalah tingkat keseriusan masalah terhadap masalah lainnya. Growth adalah tingkat berkembang/tidak masalahnya. Angka 5 : Sangat serius/ kuat Angka 4 : Serius/ kuat Angka 3 : Cukup serius/kuat Angka 2 : Tidak serius/ kuat Angka 1 : Tidak ada pengaruhnya Berdasarkan hasil analisis USG di atas, teridentifikasi yang menjadi permasalahan dan prioritas adalah belum optimalnya pelayanan penyusunan produk hukum daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Permasalahan tersebut memiliki skor prioritas yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi permasalahan tersebut karena akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan dalam Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah baik berupa Rancangan Perkada maupun Raperda. Untuk mencari akar dari permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis penyebab masalah melalui analisis tulang ikan (fishbone analysis), yang dirumuskan dalam prinsip 5M + I (Man, Money, Machine, Method, Media) + (Information).
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 26 Belum optimalnya pelayanan penyusunann produk hukum daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Gambar 3.1. Analisa Fishbone Aksi Perubahan Hasil analisis penyebab masalah dengan analisis tulang ikan (fishbone), menunjukan ada 5 (lima) masalah yang menyebabkan belum Optimalnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum di Bagian Hukum Pemkab Katingan, yaitu a. Man : Terbatasnya SDM di Bidang Hukum Kab. Katingan. b. Media : Mekanisme komunikasi konsultasi dan koordinasi yang masih manual c. Money : Tidak tersedianya alokasi Anggaran Sosialisasi penyusunan produk hukum. d. Machine : Masih kurangnya sarana Parasarana penunjang e. Methode : Belum adanya pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi ke seluruh OPD Terbatas Terbatasnya SDM pada Bagian Hukum MAN Tidak tersedianya anggaran untuk Sosialisasi penyusunan produk hukum daerah Mekanisme sistem komunikasi masih manual Belum adanya pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi MONEY MEDIA METHODE MEDIA MACHINE Masih kurangnya sarana prasarana penunjang
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 27 Setelah diketahui akar permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan Penyusunan Produk hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah dan setelah melakukan beberapa analisis masalah maka rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan adalah dengan membuat inovasi manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi informasi terintegrasi E-Regulasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan penyusunan produk hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Aksi ini disusun dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penyusunan rancangan produk hukum berupa Rancangan Produk hukum daerah berupa Perkada maupun Raperda berbasis teknologi informasi sehingga produktifitas meningkat, efektif dan efisien pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. 3.2. Analisa Dampak Adapun dampak yang terjadi apabila tidak dilakukan aksi perubahan ialah pelayanan publik tidak akan mampu memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. Sehingga pelayanan penyusunan produk hukum daerah pada sekretariat daerah kabupaten Katingan akan selalu lambat.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 28 BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 4.1. Terobosan/ Inovasi Perkembangan dunia digital yang sangat pesat seperti sekarang ini, kita berada pada era dimana semuanya serba digital, hal ini ditunjukkan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat setiap saat, satu teknologi saja baru muncul dan belum diimplementasikan di masyarakat luas, sudah banyak bermunculan inovasi-inovasi teknologi lainnya. Dengan hadirnya banyak inovasi dalam dunia teknologi informasi sekarang ini, tentu saja kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam membantu aktivitas tugas pokok dan fungsi kita, yang sebelumnya kita kerjakan secara manual dan memerlukan tenaga SDM khusus, dengan hadirnya inovasi dan kemajuan teknologi informasi, semuanya bisa dilakukan dimana saja, dan inilah yang sering kita kenal dengan transformasi digital. Transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Dalam implementasinya, transformasi digital sangatlah luas, sesuai dengan masalah dan kendala apa yang dapat diselesaikan dengan hadirnya teknologi digital tersebut. Seperti halnya dalam akitvitas pelayanan penyusunan produk hukum daerah saat ini semua aktivitas kerja dikantor dilakukan secara manual, meskipun telah menggunakan komputer, namun masih saja belum bisa terintegrasi ke sistem lainnya.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 29 Salah satu terobosan dan inovasi yang ingin saya angkat sebagai rencana aksi perubahan dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalah dengan menghadirkan pelayanan berbasis aplikasi online sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi masalah belum optimalnya pelayanan penyusunan produk hukum daerah baik berupa Rancangan Peraturan Kepala Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah. Aplikasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum) dari Kementerian Dalam Negeri sehingga dengan terintegrasinya kedua aplikasi ini akan sangat memudahkan pelayanan penyusunan produk hukum, proses fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi secara digital. Deskripsi umum pelayanan berbasis Aplikasi Online ini meliputi deskripsi umum sistem informasi yang dikembangkan dari fungsi utama sistem JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), sehingga diharapkan semua layanan penyusunan produk hukum daerah meningkat secara optimal, cepat, tepat, efektif dan efisien. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Online adalah : 1. Windows sebagai operating system 2. Firefox/google chrome sebagai tools penjelajah (web Browser). Sedangkan perangkat keras/ hardware yang digunakan dalam pengujian sistem pelayanan berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut: 1. Komputer/ Laptop 2. Mouse sebagai peralatan antar muka 3. Monitor sebagai peralatan antar muka, dan 4. Keybord sebagai peralatan antar muka 5. Tersedianya jaringan internet
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 30 Pengguna E-Regulasi terdiri dari Administrator (Kepala Bagian Hukum) dan pengguna/ user Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang mengajukan draft Rancangan Produk hukum daerah. Alur penggunaan sistem aplikasi E-Regulasi secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 31
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 32 4.2. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan suatu kegiatan, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana tentunya memerlukan tahapan yang direncanakan dengan baik, Adapun tahapan kegiatannya (milestone) Rencana Aksi Perubahan meliputi hal sebagai berikut :
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 33 Tabel 4.2 Tahapan Kegiatan Rencana Aksi Perubahan N o Tahapan Kegiatan Waktu Bukti (Evidence) 1 2 3 4 5 A.Tahapan Rencana Kegiatan Jangka Pendek (2 Bulan) 1 . Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Perubahan dan Seminar 12 Juli 2023 Proposal Rencana Aksi yang sudah disahkan Terwujudnya dukungan dari Pimpinan 13-16 Juli 2023 Nota Dukungan Foto dan Video 1. Penyusunan SK Tim efektif 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Identifikasi informasi yang dibutuhkan dalam sistem layanan berbasis Aplikasi Online (ERegulasi) 17 Juli - 7 Agustus 2023 Notulen Rapat,Daftar Informasi, Foto Kegiatan SK Tim Efektif 2 . Koordinasi dan Pemasangan Aplikasi E-Regulasi Desain Tampilan berbasis web layanan berbasis aplikasi online (E-Regulasi) 8-16 Agustus 2023 Notulen Rapat,Daftar Informasi, Foto Kegiatan 3 . Sosialisasi Aplikasi E-Regulasi Pelaksanaan Sosialisasi dengan Stake Holder terkait 21-25 Agustus 2023 Daftar Hadir, Foto dan Video Kegiatan 4 . Pembuatan Laporan Aksi Perubahan Menyusun Laporan Aksi Perubahan Minggu ke 4 Agustus 2023 Laporan Aksi Perubahan, Video/Foto Kegiatan B. Tahapan Rencana Kegiatan Jangka Menengah 1 . Pembentukan Rancangan Produk Hukum Perkada/Perbup Pembentukkan Perbup tentang Layanan Berbasis Aplikasi Online September - Desember 2023 Draf Perbup tentang layanan berbasis aplikasi online (E-Regulasi)
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 34 sebagai legalitas (Legal Drafting) (E-Regulasi) 2 . Terintegrasinya layanan berbasis aplikasi online (E-Regulasi) pada aplikasi JDIH Kabupaten Katingan Penambahan fitur pranala layanan berbasis aplikasi online (E-Regulasi) pada aplikasi JDIH Kabupaten Katingan Minggu ke 1 Januari 2024 Pelayanan Berbasis Aplikasi Online (E-Regulasi), Aplikasi JDIH, Foto Kegiatan, Laporan Kegiatan 3 . Terlaksananya bimbingan teknis / sosialisasi penggunaan layanan aplikasi Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Sosialisasi penggunaan layanan Berbasis Aplikasi Online (E-Regulasi) Minggu ke-1 Februari 2024 Notulen, daftar Hadir, Foto Kegiatan C. Tahapan Rencana Jangka Panjang 1 . Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem aplikasi 1. Melakukan monitoring terhadap penggunaan Sistem Aplikasi 2. Melakukan Evaluasi Aplikasi September - Desember 2024 Laporan 2 . Pengembangan Aplikasi JDIH Upgrade aplikasi JDIH menyesuaikan metadata terbaru Minggu ke-1 Januari 2025 Aplikasi JDIH
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 35 4.3. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan) 4.3.1. Identifikasi Stakeholders Dalam pelaksanaan aksi perubahan, sangat penting untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan, apakah mereka menunjukkan sikap mendukung, tidak peduli atau menolak. Untuk itu perlu melakukan analisis stakeholder, yaitu dengan memetakan posisi stakeholder terhadap program yang akan dirancang/dijalankan dengan harapan a. Memunculkan rasa memiliki terhadap aksi perubahan b. Mendapatkan gambaran lebih jelas tentang potensi kesulitan c. Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan implementasi aksi perubahan d. Mendukung/memperkuat posisi jika ada penolakan terhadap program, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan aksi perubahan. Dengan pemetaan analisis stakeholder diharapkan dapat memperoleh manfaat dari pihak eksternal maupun internal baik yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya (peta stakeholders).
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 36 4.3.2. Pemetaan Stakeholder Peta Stakeholder Stakeholder dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut : a. Promoters yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga punya kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau sebaliknya; b. Defenders yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan individu/kelompok kecil dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi rencana aksi perubahan; c. Latents yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam rencana aksi perubahan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi rencana aksi perubahan jika mereka menjadi tertarik; LATENTS 1. Bupati 2. Wabup 3. Sekretaris Daerah Low Influence Low Interest (Apathetics) 1. Kelompok Jafung 2. Kelompok Jafung Tertentu pengaruh PROMOTERS 1. Asisten I 2. Kabag Hukum 3. Analis Hukum Ahli Muda 4. Analis Hukum Ahli Pertama 5. Staf dan THL pada Bagian Hukum Low Influence High Interest (Defenders) 1. Para Kepala Dinas 2. Seluruh Kepala Bagian 3. Seluruh Camat kepentingan
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 37 d. Apathetics yaitu stakeholder yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya rencana aksi perubahan. 4.3.3. Strategi Komunikasi Dalam mewujudkan aksi perubahan, project leader harus mengetahui sejauh mana stakeholder mempunyai pengaruh terhadap aksi perubahan, dan untuk menghadapi setiap jenis stakeholders seperti dijelaskan dalam empat kuadran tersebut diatas, Project Leader melakukan strategi komunikasi sebagai berikut: No Kelompok stakeholders Strategi komunikasi 1 Promoters Strategi yang dilakukan adalah yang dapat meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap rencana aksi perubahan, antara lain dengan cara : 1. Konsultasi secara regular 2. Pelaporan secara reguler 3. Diskusi secara regular 2 Latents Strategi yang dilakukan adalah yang dapat meningkatkan minat terhadap aksi perubahan yaitu dengan diskusi dan pendekatan persuasif (mengundang rapat dan mengadakan pertemuan informal) agar mendukung/memberikan masukan terhadap rencana aksi perubahan 3 Defenders Strategi yang dilakukan adalah yang dapat meningkatkan diskusi informal dan mengundang rapat 4 Apathetics Strategi komunikasi yang dilakukan adalah yang dapat meningkatkan minat stakeholders agar mendukung aksi perubahan yaitu dengan cara diskusi informal
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 38 Pada tahap proses dan implementasi untuk aksi perubahan, project leader dalam mewujudkan aksi perubahan ini perlu mendapatkan dukungan dari stakeholder. Hubungan antar stakeholder dalam aksi perubahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan bisa dilihat dalam Stakeholder Net Map (Jejaring Kerja) sebagai berikut : Sumber Daya sangat penting dalam tercapainya kegiatan pengembangan aplikasi digital E-Regulasi, tentunya perlu dukungan sarana dan prasarana serta Sumber Daya yang baik dan kompeten agar tujuan melaksanakan kegiatan pelayanan tercapai dengan Optimal. Sumber Daya dapat dikelompokan menjadi dua (2) kategori, yaitu : No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi INTERNAL 1 Kepala Bagian Hukum Project Leader Promoters 2 Analis Hukum Ahli Muda Perencana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Pengawas Kegiatan Promoters 3 Analis Hukum Ahli Pertama Pelaksana Kegiatan Promoters 4 Analis Advokasi Hukum/ Analis Peraturan Administrasi Pelaksana Kegiatan Promoters 5 Operator Komputer Pengelola Data dan Jaringan Promoters EKSTERNAL 6 Bupati Katingan Pengarah Latents 7 Sekretaris Daerah Pembina Latents 8 Asisten I/ Asisten Pemerintahan dan Kesra Mentor Promoters 9 Kadis Pendidikan Pelaksana Kegiatan Defenders 10 Kadis Kesehatan Pelaksana Kegiatan Defenders 11 Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksana Kegiatan Defenders 12 Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelaksana Kegiatan Defenders 13 Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pelaksana Kegiatan Defenders
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 39 14 Kadis Perhubungan dan Perikanan Pelaksana Kegiatan Defenders 15 Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaksana Kegiatan Defenders 16 Kadis Lingkungan Hidup Pelaksana Kegiatan Defenders 17 Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana Kegiatan Defenders 18 Kadis Sosial Pelaksana Kegiatan Defenders 19 Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksana Kegiatan Defenders 20 Kadis Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pelaksana Kegiatan Defenders 21 Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Pelaksana Kegiatan Defenders 22 Kadis Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pelaksana Kegiatan Defenders 23 Kadis Penanaman Modal, PTSP Pelaksana Kegiatan Defenders 24 Kadis Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Pelaksana Kegiatan Defenders 25 Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelaksana Kegiatan Defenders 26 Kepala Bappedalitbang Pelaksana Kegiatan Defenders 27 Kepala BKAD Pelaksana Kegiatan Defenders 28 Kepala Bapenda Pelaksana Kegiatan Defenders 29 Kepala BKPSDM Pelaksana Kegiatan Defenders 30 Kepala Kesbangpol Pelaksana Kegiatan Defenders 31 Kepala BPBP Pelaksana Kegiatan Defenders 4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Digital 1. Handphone 2. Laptop/ Komputer 3. Kamera 4. Jaringan Internet
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 40 4.3.5 Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Lainnya 1. Tenaga Ahli dari Dinas Kominfo 2. Hosting dari Dinas Kominfo 3. Server dari Dinas Kominfo 4.4. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 4.4.1. Identifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Hal ini dilandasi dengan kenyataan bahwa pada kondisi sekarang kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi menjadi syarat utama dalam pencapaian tujuan mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi. Mendukung aksi perubahan yang akan dilaksanakan, dapat diidentifikasikan rencana pengembangan kompetensi sebagai langkah konkritnya, melalui : a. Peningkatan kemampuan penguasaan komputer aplikasi; b. Peningkatan kemampuan teknis pemrograman web; c. Peningkatan kemampuan teknis manajemen sistem informasi; d. Peningkatan kemampuan teknis pengamanan siber. 4.4.2. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia guna mendukung aksi perubahan ini adalah melalui strategi : a. Membuat Talent Pool Pengelompokkan orang yang dinilai bertalenta, mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewa, yang menjadi panutan atau cermin bagi anggota lain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi, dengan melakukan asessment competency b. Workshop/Bimtek Sumber Daya Manusia yang memiliki talenta sesuai kebutuhan dilakukan penguatan kapabilitas dan
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 41 kompetensinya melalui workshop atau pembimbingan keteknisan. 4.5. Manajemen Risiko Istilah risiko mempunyai konotasi negatif, sesuatu yang merugikan atau membahayakan, karena berkaitan dengan adanya suatu ketidakpastian pada masa yang akan datang. Padahal risiko merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam kegiatan apapun. Untuk bisa tumbuh dan berkembang kita perlu mengelola risiko, sehingga meminimalkan kerugian dan memaksimalkan potensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelyanan Berbasis Aplikasi Online (E-Regulasi) perlu menyusun risk register (register risiko), yaitu : No Risk Event ( Risiko ) Risk Cause ( Sebab ) Risk Impact (Akibat) Mitigasi Resiko 1. Server Mati Listrik Mati Aplikasi Tidak berfungsi Back Up Sumber Daya Listrik dengan UPS atau Genset Hardisk Corrupt Penyimpanan Data Base tidak bisa diakses Penyediaan hardisk Cadangan 2. Aplikasi Error Coding salah Aplikasi tidak bisa berfungsi Penyediaan Tenaga Ahli Programer 3. Peretasan (hacker) Keamanan tidak sesuai standar Aplikasi tidak bisa berfungsi Memasang firewall dan keamanan data dan jaringan 4 Kebakaran Ruang Server dan Command Center Ruangan tidak sesuai standar Kerugian materi dan aplikasi tidak berjalan Sertifikasi ruang server sesuai Standar ISO 270001:2005 5 Proses Integrasi Data dan Visualisasi terhambat Ego Sektoral antar OPD yang masih tinggi Terlambatnya Proses integrasi data dan visualisasi aplikasi Sosialisasi yang masif dan efektif
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 42 BAB V HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 5.1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Begitu juga kegagalan organisasi juga tergantung bagaimana pemimpin melakukan proses kepemimpinanya. Pemberian layanan dapat dilakukan secara optimal jika sistem kepemimpinan dikelola secara baik atas kendali pemimpin. Harapannya dapat mendukung upaya memperkokoh makna dan implementasi integritas dalam perilaku kerja serta menjadikan unit organisasi sebagai institusi yang memiliki kesungguhan untuk mempraktikkan integritas. Integritas sering disederhanakan maknanya sebagai kejujuran, kebajikan, berperilaku baik dan benar, atau bermoral. Maknanya seringkali berkembang dan dikaitkan dengan pencegahan korupsi. Integritas merupakan hal yang sangat penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara karena integritas menjadi dasar dari semua nilai pribadi seseorang. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan menurut Wikipedia, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 43 Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan kepercayaan pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian dari inti utama dalam etika, tetapi sebenarnya integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas, kerjasama, dapat dipercaya serta keserasian. Integritas adalah sebuah konstruksi psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional. Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu : a. Etika Kepemimpinan yaitu pemimpin yang bisa memberikan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilainilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin. b. Manajemen dan pengawasan aktif. Dengan menggunakan alat manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan. Mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia untuk mengarahkan bawahan. c. Pemilihan orang yang tepat mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dari kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan. d. Proses yang efektif yaitu konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, memonitor kepatuhan, melakukan
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 44 audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan skenario. e. Pelaporan yang profesional dengan berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang profesional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memiliki istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan. Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe, diantaranya : a. Managerial accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Managerial Accountability memiliki beberapa acuan dalam pelaksanaannya yang dijadikan model dalam pelaksanaannya, di antaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya, dan kepastian pelaksaan program dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait. b. Financial accountability, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Akuntabilitas keuangan dilihat dari beberapa faktor untuk menjalankan pelaksanaannya, antara lain memuat hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, 21
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 45 efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi. c. Public accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga Negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu (a) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sekitar, (b) Konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang ada. Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal yang menyangkut pada unsur responsibilitas atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka (para apartur) menggunakan kapasitas wewenangnya, dan juga kemana sumber apapun telah didapat digunakan, serta capaian dari sumber daya tersebut. 5.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri 1. Pengelolaan Budaya Kerja Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti antropologi dan sejarah, adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu, apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya budaya organisasi yang kuat, diakui secara luas sering kali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbolis lain dari komunikasi yang merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi pedoman tindakan anggota organisasi.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 46 Budaya kerja dalam organisasi akan menumbuhkan identitas diri setiap pegawainya, dan keterikatan terhadap organisasi/ perusahaan tersebut, karena kesamaan nilai yang tertanam akan memudahkan setiap pegawai untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan dasar suatu pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat maupun kebiasaan dalam suatu kelompok. Hal tersebut dapat tercerminkan dalam perilaku dan tindakan yang terwujud melalui kinerja suatu organisasi. Hal-hal yang seyogyanya dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan organisasi. Tahapan proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi yang meliputi komunikasi, internalisasi dan implementasi setiap anggota organisasi melalui pembentukan change agent. Serta penyusunan sistim dan prosedur untuk menjaga dan memelihara kesinambungan. Oleh karenanya, untuk membangun budaya organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menetapkan visi dan misi organisasi. Dengan visi dan misi organisasi akan mengarahkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat menjadi branding organisasi. b. Mensosialisasikan visi dan misi. c. Setelah visi dan misi ditetapkan langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi agar
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 47 mengetahui, memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan mengenai visi dan misi organisasi. d. Menetapkan budaya kerja sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuasaan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu organisasi. Kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan budaya kerja merupakan tugas berat yang harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku manusia. e. Mengimplementasikan budaya kerja secara konsisten. Setiap budaya kerja yang sudah ditetapkan wajib diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari di dalam maupun di luar organisasi. Fungsinya adalah agar masing-masing anggota organisasi terlatih untuk menjalankan budaya kerja yang sudah ditetapkan. f. Mengukur implementasi budaya kerja. Pengukuran ini untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dari penerapan budaya kerja secara periodik. Sehingga akan terbentuk sebuah proses sistem kerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. g. Memberikan Reward dan Punishment terhadap anggota organisasi yang sudah ataupun belum menjalankan budaya kerja sangat dibutuhkan agar anggota organisasi tetap bersemangat mengimplementasikan budaya kerja.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 48 2. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun Jejaring Kerja (kemitraan) yaitu sebagai berikut : a. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu tujuan membangun Jejaring Kerja (kemitraan) adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut, menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan oranisasi. Masyarakat disini memiliki arti luas tidak hanya pelanggan tetapi termasuk juga pengguna, dinas atau departemen terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya. b. Peningkatan mutu dan relevansi. Dinamika perubahan/ perkembangan masyarakat sangat tinggi, sebagai contoh lembaga kursus jika ingin tetap eksis harus mampu bersaing dengan kompetitor lain. Untuk itu, organisasi dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program yang dibuatnya sesuai kebutuhan pasar. Untuk itu, membangun Jejaring Kerja (kemitraan) diperlukan guna merancang program yang inovatif, meningkatkan mutu layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar.
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 49 BAB VI DESKRIPSI PELAKSANAAN DAN HASIL AKSI PERUBAHAN 6.1 Proses Pelaksanaan Hasil Perubahan Proses pelaksanaan Aksi Perubahan dalam rangka mewujudkan optimalisasi percepatan penyusunan produk hukum daerah berbasis aplikasi online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalah melalui rapat, diskusi, koordinasi dan konsultasi baik dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Adapun tahapan mobilisasi yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam tabel beserta gambar berdasarkan pentahapan milestone untuk jangka pendek adalah sebagai berikut : No Tahapan Utama Kegiatan Output Waktu Bukti JANGKA PENDEK: PELAYANAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERBASIS APLIKASI E-1.REGULASI Menggalang dukungan dari Stakeholder Penggalangan dukungan Stakeholder Pernyataan komitmen dan dukungan Stakeholder Minggu III Juli (tgl 13-16 Juli) Surat Pernyataan Dukungan, Testimoni (Foto dan Video) 2. Membentuk Tim Efektif dan Rapat Tim 1. Melaporkan rancangan tim efektif kepada mentor 2. Membuat surat keputusan terkait pembentukan tim efektif 3. Menyusun persiapan rapat bersama tim efektif 1. Notulensi/ risalah, absensi dan dokumentasi 2. Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Tim Pengelolaan Program ERegulasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Minggu IV Juli - Minggu II Agustus (tgl 17 Juli - 7 Agustus) 1. Notulen Rapat 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi (Foto) 4. SK Tim
LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II TAHUN 2023 50 3. Koordinasi dan tindak lanjut program kerjasama aplikasi ERegulasi ke Kotawaringin Barat 1. Pembahasan terkait tindak lanjut kerjasama Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Pembahasan dengan Tim IT, Tim Efektif, dan Stakeholder. 3. Penyusunan Bisnis Proses Aplikasi 1. Surat undangan 2. Notulensi/ risalah, absensi, Dokumentasi 3. Serah Terima aplikasi ERegulasi Minggu II Agustus (tgl 8-12 Agustus) 1. Daftar Hadir 2. Dokumentasi (Foto) 3. Berita Acara Serah terima 4. Pemasangan sistem aplikasi Pemasangan aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis, kerangka dan desain layout menu E-Regulasi = Layanan Penyusunan Produk Hukum Berbasis Aplikasi Online Minggu III Agustus (tgl 14-16 Agustus) Capture laman aplikasi https://eregulasi.katingankab. go.id 5. Sosialisasi dan Uji coba penggunaan sistem aplikasi Rapat Sosialisasi dan uji coba penggunaan aplikasi E-Regulasi (trial and error) Pencatatan masukan dari PD untuk perbaikan Aplikasi ke depan Minggu IV Agustus (tgl 21-25 Agustus) 1. Daftar Hadir 2. Notulensi 3. Dokumentasi (Foto dan Video) 6. Launching sistem aplikasi Launching E-Regulasi Digunakannya E-Regulasi pada Sekretariat Daerah Kab.Katingan Minggu II September (tgl 5-10 September) Foto kegiatan Tabel 6.1. Mobilisasi Aksi Perubahan (Pentahapan Milestone jangka Pendek, Menengah dan Jangka panjang)