35_Nafiatul Ahwalah_210901502012_A_Akuntansi S1_Hasil Turnitin

KATA PENGANTAR Dengan rahmat Allah SWT, saya bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan Book Chapter ini sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan dan rahmat-Nya, saya akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita tunggu di akhirat nanti. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Andi Ulfaisyah Yusuf S.Pd., M.Ak, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada saya selama pengerjaan tugas ini. Saya berharap Book Chapter ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kreativitas kita mengenai Komputer Akuntansi. Saya juga sadar bahwa Book Chapter ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk memperbaiki Book Chapter yang telah saya buat. Saya berharap Book Chapter ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Sebelumnya, kami memohon maaf atas kesalahan dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan dalam Book Chapter ini. Kami sangat menghargai perhatiannya dan mengucapkan terima kasih banyak. Makassar, 27 Mei 2023 Nafiatul Ahwalah

PAGE 3 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D AF T AR I S I Bagian 1: Konsep Dan Kerangka Akuntansi Sektor Publik............................. 4 Bagian 2: Regulasi Dan Standar Akuntansi Sektor Publik .............................. 8 Bagian 3: Penganggaran Dalam Sektor Publik ................................................. 10 Bagian 4: Anggaran Pemerintah Pusat Dan Daerah......................................... 22 Bagian 5: Teknik Akuntansi Sektor Publik....................................................... 29 Bagian 6: Laporan Keuangan Sektor Publik...................................................... 34 Bagian 7: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat.............................. 38 Bagian 8: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah PUSAT 2....................... 41 Bagian 9 : Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ......................... 43 Bagian 10 : Sistem Akuntansi Dana Desa .......................................................... 49 Bagian 11 : Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintahan ........................ 53 Bagian 12 : Pengukuran Kinerja Pemerintahan ................................................ 59 Bagian 13 : Sistem Akuntansi Organisasi Non Pemerintah/Nirlaba ............ 67

PAGE 4 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 1: KONSEP DAN KERANGKA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK erangka dan konsep akuntansi sektor publik merupakan landasan utama yang digunakan untuk mengelola keuangan dan pelaporan keuangan dalam sektor publik. Kerangka tersebut memberikan pedoman yang jelas tentang prinsip-prinsip akuntansi, metode pengukuran, pengungkapan informasi, serta pengaturan pengendalian internal yang harus diikuti oleh entitas sektor publik. Konsep-konsep akuntansi sektor publik mencakup aspek penting seperti akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan relevansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan publik. Dengan menerapkan kerangka dan konsep akuntansi yang tepat, sektor publik dapat menjamin pengelolaan keuangan mereka yang optimal dan informasi yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Asal Usul Akuntansi Sektor Publik Organisasi sektor publik telah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Menurut Kam (1990) dalam bukunya, akuntansi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kekuatan masyarakat. Umumnya, kekuatan sosial ini termanifestasi dalam bentuk tiga jenis organisasi sektor publik, yaitu semangat kapitalisasi, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Di Mesir, ada pembentukan organisasi kementerian yang bertugas mengelola laporan diperuntukkan kepada perdana menteri. Setiap bulan, menteri membuat laporan mengenai hasil pengenaan pajak. Di sisi lain, distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar untuk pengenaan pajak. Di Babilonia, mereka telah melakukan pencatatan dalam berbagai kegiatan guna menghasilkan penerimaan dan produksi. Di Yunani, pemerintah telah K

PAGE 5 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK menerapkan pembagian yang adil terhadap sumber penerimaan. Selain itu, praktik akuntansi juga dipakai untuk memotivasi mekanisme pemungutan pajak dalam konteks Islam dan melakukan pencatatan kekayaan pemerintahan dengan menghitung zakat pada masa pemerintahan khalifah. Sejarah organisasi sektor publik di Inggris pada abad ke-15 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengatur semua pertahanan dan melaporkan keuangan secara terperinci. Pada abad 18, terjadi transformasi dalam Sejarah Organisasi Sektor Publik. Diantara perubahan tersebut adalah peningkatan penghargaan terhadap inisiatif individu dan munculnya revolusi industri. Kemajuan praktik akuntansi di sektor publik mendorong pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan secara luas. Dianggap sebagai prosedur pencatatan publik terkait dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah, akuntansi sektor publik pertama kali dipertimbangkan dalam sejarah organisasi sektor publik pada abad ke-19 dan ke-20. Pejabat bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengelola pajak, serta praktik audit diterapkan terhadap dana pemerintah. Meskipun demikian, ahli pemerintah yang melaksanakan audit juga mempunyai tanggung jawab administrasi lainnya. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Pengertian sektor publik sangat luas, hal ini setiap disiplin ilmu memiliki pengertian masing-masing. Dari pandangan ekonomi, organisasi publik didefinisikan sebagai lembaga yang kegiatannya terkait dengan menyediakan barang publik dan jasa publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat umum (Handayani, 2019). Biasanya sektor publik sering dikatakan sebagai bidang yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Namun dalam pengertian sempit juga disebut sebagai penerimaan negara atau organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Beberapa ahli telah mengajukan beberapa definisi mengenai akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik merupakan data

PAGE 6 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK yang berasal dari pemerintah dan berperan sebagai manajemen. Ini adalah alat informasi yang ditujukan untuk publik. Sementara itu, Bastian (2006) berpendapat Akuntansi sektor publik melibatkan penggunaan Metode teknologi dan analisis akuntansi digunakan untuk mengelola keuangan publik di berbagai organisasi, termasuk lembaga pemerintah, departemen lain, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, serta usaha patungan antara sektor publik dan swasta. Tujuan Akuntansi Sektor Publik Ilmu akuntansi membuat semua hal yang bersangkutan dengan pencatatan, pengolahan dan pelaporan keuangan memiliki tujuan untuk diciptakan, tidak berbeda halnya dengan akuntansi sektor publik yang memilik tujuan dalam aktivitasnya. (Mulyono, et al., 2022). American Accounting Association (1970) dalam (Majid, 2019; Putri & Estiningrum, 2022; Defitri S. Y., et al., 2022) menjelaskan tujuan akuntansi sektor publik sebagai berikut: 1. Akuntabilitas: Tujuan umum dari akuntansi sektor publik ialah menberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik dan dipakai dalam laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, serta sumber daya yang dipegang pengawasannya. 2. Pengendalian Manajemen: menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola lembaga atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis dalam operasi dan penggunaan sumber daya yang dianggarkan untuk organisasi tersebut. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik Akuntansi adalah kegiatan bertujuan untuk meraih output tertentu serta memberikan manfaat. Penggunaan akuntansi ada di industri swasta dan industri publik dengan maksud yang beragam. Namun, terdapat perbedaan dalam sifat dan karakteristik akuntansi antara sektor publik dan sektor swasta.

PAGE 7 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Organisasi sektor publik mempunyai tujuan, sifat, dan sumber dana yang berbeda. Lingkungan di mana akuntansi sektor publik beroperasi sangatlah rumit. Terdapat akibat lingkungan yang memberi pengaruh kepada sektor publik (Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin, 2007): 1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Politik 3. Faktor budaya 4. Faktor demografi Adapun karakteristik dalam akuntansi sektor publik menurut (Defitri, et al., 2022) adalah sebagai berikut: 1. Relevan Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi sektor publik haruslah bersifat relevan, yaitu informasi yang disampaikan dapat mengevaluasi kejadian dimasa lalu serta masa yang akan datang sehingga dapat mempengaruhi keputusan 2. Handal Handal memiliki makna bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik bermanfaat sebagai pertimbangan dan perbandingan dengan informasi keuangan yang ada dalam laporan periode sebelumnya. 3. Mudah Dipahami Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan akuntansi publik harus mudah dipahami oleh semua pihak yang menginginkan dan membutuhkan informasi tersebut dari pihak dalam perusahaan dan pihak yang berasal dari luar perusahaan.

PAGE 8 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 2: REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK egulasi dan standar akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam mengatur tata kelola keuangan publik di berbagai negara. Sebagai sektor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik, sektor publik harus menjalankan praktik akuntansi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi dan standar akuntansi sektor publik memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur, melaporkan, dan menganalisis informasi keuangan sektor publik. Dengan adanya regulasi dan standar akuntansi sektor publik yang efektif, diharapkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dapat teraih secara optimal. Definisi Regulasi Publik Regulasi diperoleh dari kata "regulation" dalam bahasa Inggris, yang memiliki arti "peraturan". Menurut KBBI (Reality publisher, 2008), kata "peraturan" mengacu pada norma-norma yang ditetapkan untuk mengelola, panduan yang digunakan untuk menyusun sesuatu sesuai kebijakan, dan aturan yang perlu ditaati dan dilaksanakan. Dengan demikian, aturan publik dapat diartikan sebagai ketentuan yang perlu dipatuhi serta dijalankan dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk entitas pemerintah pusat dan daerah, partai politik, yayasan, LSM, tempat ibadah/organisasi keagamaan, serta organisasi sosial lainnya dalam masyarakat (Majid, 2019; Mulyono, et al., 2022) Teknik Penyusunan Regulasi Publik Melibatkan serangkaian langkah yang mengarah pada penyusunan, penetapan, dan implementasi regulasi tersebut. Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan: R

PAGE 9 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Pendahuluan: Pendahuluan harus mencakup penjelasan mengenai latar belakang dan alasan mengapa regulasi publik perlu disusun. 2. Alasan penyusunan regulasi publik adalah untuk mengatasi isu-isu yang terkait dan membutuhkan tindakan khusus dari masyarakat umum. 3. Sebelum disusun dan ditetapkan, regulasi publik memerlukan identifikasi masalah dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Jenis Regulasi: Di dalam struktur pemerintahan, terdapat berbagai jenis regulasi seperti peraturan daerah, keputusan kepala daerah, UUD, PP Pengganti UU, PP, dan Keppres. 5. Penyusunan Konten: Konten regulasi publik yang disusun harus mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. 6. Penyusunan Konten: Konten regulasi publik yang disusun harus mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. 7. Penyusunan Konten: Konten regulasi publik yang disusun harus mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. Dasar hukum keuangan Sektor Publik Dalam Amandemen IV UUD 1945, BAB VIII pasal 23 secara khusus mengatur mengenai Keuangan Negara dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setiap tahun, Undang-Undang menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Jika anggaran yang diajukan oleh Pemerintah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah akan meneruskan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. 2. Undang undang menentukan semua pajak kepentingan negara 3. Undang-Undang menetapkan jenis dan harga mata uang. 4. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab keuangan negara, terdapat sebuah lembaga bernama Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan melalui Undang-Undang. Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Dasar hukum keuangan Daerah

PAGE 10 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Pembentukan daerah otonom bertujuan memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan masyarakat dan menjalankan program pembangunan, sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945. Pasal 64 Undang-undang No. 5 tahun 1974 menjelaskan bahwa dalam konteks penyelenggaraan daerah otonom, penyusunan APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1. Menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk setempat. 2. Mencapai otonomi yang konkret dan akuntabilitas 3. Memberikan makna dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara umum, serta kepala daerah secara khusus. 4. Melakukan pengawasan Pemda dengan proses yang lebih efisien. 5. Kepala daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangan daerah dengan batasan yang ditentukan Regulasi terkait Akuntansi Sektor Publik Ada banyak aturan yang diwajibkan oleh hukum, termasuk: 1. Pada tahun 1975, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 yang mengatur tentang penyelenggaraan, pengawasan, dan tanggung jawab anggaran daerah. 2. PP No. 6 Tahun 1975, yang mengatur tentang perhitungan APBD, perencanaan, dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 menetapkan pedoman penyelenggaraan keuangan daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 menjelaskan tentang pelaksanaan APBD. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ketiga, yang dikeluarkan pada tahun 1999, menguraikan format dan organisasi penghitungan APBD.

PAGE 11 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 3: PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK enggunaan anggaran dalam sektor publik berperan sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi menjadi kenyataan. Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan masyarakat yang diinginkan, penting untuk mempertimbangkan komposisi dan besaran anggaran yang mencerminkan visi tersebut. Anggaran berperan sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian dalam kegiatan publik, yang diungkapkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perlu menjalankan sistem anggaran dan pencatatan penerimaan serta pengeluaran secara teliti dan teratur guna memastikan fungsi perencanaan dan pengawasan yang efektif. Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran merupakan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. (Akbar, 2013). National Committee on Governmental Accounting (NCGA), Governmental Accounting Standards Board (GASB) saat ini mendefinisikan anggaran sebagai: …… rencana keuangan operasional yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk mendanainya. Berikut adalah beberapa definisi anggaran yang diberikan oleh para ahli: • Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan penyataan mengenai proyeksi prestasi yang diharapkan dapat dicapai dalam periode waktu tertentu, dan diekspresikan dalam bentuk nilai keuangan • Nordiawan dalam Majid (2019) menggambarkan anggaran sebagai mekanisme pengalokasian sumber daya oleh organisasi sektor publik guna melengkapi kepentingan yang tiada batas. • Sugijanto (1995) dalam Halim & Kusufi (2017) memberikan pengertian Anggaran adalah perencanaan kegiatan yang dinyatakan secara finansial, P

PAGE 12 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK meliputi perkiraan pengeluaran yang diharapkan selama periode tertentu, beserta proposal strategi untuk memenuhi pengeluaran tersebut. Secara umum, anggaran sektor publik meliputi perencanaan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk uang. Artinya, anggaran memproyeksikan kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga di masa mendatang (Arifin, 2017). Fungsi Anggaran Sektor Publik Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa terdapat delapan fungsi anggaran sektor publik, yaitu: 1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai instrumen manajemen yang digunakan untuk merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa fungsi anggaran sebagai alat perencanaan meliputi: a. Menggambarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan. b. Mengorganisir beragam program dan kegiatan untuk meraih sasaran organisasi, dan merancangn opsi sumber dana yang berbeda. c. Membagikan dana pada aktivitas yang telah direncanakan. d. Mengidentifikasi parameter prestasi dan mencapai hasil strategi. 2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang menyediakan perencanaan terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Anggaran merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat. 4. Anggaran Sebagai Alat Politik

PAGE 13 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Para manajer publik perlu menguasai keahlian politik, membangun koalisi, bernegosiasi, dan memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan publik dalam pembuatan anggaran publik. Penggunaan anggaran dalam menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan terkait juga melibatkan aspek politik, sehingga anggaran tidak hanya menjadi masalah teknis semata, tetapi juga menjadi alat politik yang penting. 5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Proses penyusunan anggaran melibatkan setiap bagian pemerintahan. Anggaran publik berperan sebagai alat koordinasi di antara bagian-bagian pemerintahan, dan juga sebagai sarana komunikasi di dalam lingkungan eksekutif. Untuk menjalankan anggaran tersebut, perlu dilakukan komunikasi kepada seluruh bagian organisasi. 6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Anggaran adalah manifestasi dari keseriusan eksekutif dalam memenuhi komitmen kepada pihak yang berwenang, yaitu legislatif. 7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi Dalam konteks ini, anggaran yang ditetapkan sebaiknya memiliki tingkat kesulitan yang memacu namun tetap dapat diwujudkan, artinya sasaran anggaran harus berada pada level yang realistis agar dapat dicapai, namun tidak boleh terlalu mudah sehingga kurang menantang. 8. Anggaran Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik Keterlibatan masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam proses penganggaran publik sangatlah penting bagi kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Kelompok masyarakat yang memiliki struktur yang teratur akan berupaya memengaruhi pengalokasian anggaran pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka. Di lain pihak, kelompok masyarakat yang kurang teratur akan menggunakan saluran politik yang ada untuk menyuarakan aspirasi mereka. Berikut adalah kalimat lain yang menggambarkan fungsi anggaran yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: a. Anggaran adalah pernyataan kebijakan publik.

PAGE 14 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK b. Anggaran bertujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan yang mencerminkan pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan yang diharapkan. c. Anggaran berfungsi sebagai instrumen kontrol dengan implikasi hukum. d. Anggaran digunakan sebagai tolok ukur pencapaian pemerintah. e. Implementasi anggaran tercermin dalam laporan keuangan pemerintah sebagai akuntabilitas bagi masyarakat. Tujuan Dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pemberian pelayanan yang lebih baik. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran utama dari pengalokasian dana dalam sektor publik. Anggaran sektor publik harus memiliki kemampuan untuk mencerminkan perubahan prioritas kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan gemilang, sambil mengendalikan aliran keuangan yang masuk dan keluar dari pemerintah pusat atau daerah Menurut penjelasan sebelumnya dan maksud dari anggaran pada sektor publik, anggaran sektor publik menunjukkan beberapa ciri berikut ini (Anggono , 2022): 1. Anggaran sektor publik mencakup nilai keuangan dan non-keuangan sebagai bentuk pernyataan. 2. Umumnya, anggaran sektor publik mencakup periode tertentu, baik dalam satu maupun lebih. 3. Anggaran sektor publik menunjukkan tekad atau kemampuan manajemen dalam meraih tujuan yang telah digariskan. 4. Pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi akan meninjau dan menyetujui usulan anggaran sektor publik. 5. Dalam situasi tertentu, anggaran sektor publik hanya dapat diubah setelah disusun. Prinsip-Prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik

PAGE 15 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Untuk melaksanakan anggaran sektor publik, terdapat sejumlah prinsip yang memegang peranan penting. Prinsip-prinsip tersebut, yang disebutkan oleh Haryanto dan rekannya (2007) dalam penelitian oleh (Hantono, et al., 2021) meliputi: 1. Otorisasi Oleh Legislatif Eksekutif memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif sebelum dapat memanfaatkan anggaran publik. 2. Komprehensif Anggaran wajib mencakup seluruh pendapatan dan belanja pemerintah. Oleh sebabnya, keberadaan dana bukan anggaran pada dasarnya melanggar prinsip anggaran yang komprehensif. 3. Integritas Anggaran Seluruh pendapatan serta pengeluaran pemerintah wajib digabungkan ke dalam anggaran utama. 4. Alokasi Nondiscretionary Penggunaan dana disahkan oleh dewan legislatif wajib dilakukan dengan bijak, efisien, dan efektif. 5. Periodik Proses anggaran adalah siklus berulang, bisa berlangsung setiap tahun atau dalam beberapa tahun. 6. Akurat Estimasi anggaran harus akurat dan tanpa keberadaan cadangan tersembunyi yang merugikan, mampu menghindarkan pemborosan dan ketidakmampuan anggaran, serta mencegah prediksi pendapatan yang rendah dan perkiraan pengeluaran yang terlalu berlebihan. 7. Jelas Anggaran haruslah simpel, mudah dimengerti masyarakat, dan tidak menyusahkan. 8. Diketahui Publik Informasi mengenai anggaran perlu disosialisasikan secara meluas kepada publik.

PAGE 16 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Pendekatan penganggaran pada sektor publik Dalam praktiknya, penganggaran di lingkungan sektor publik maupun bisnis selalu berkembang dari masa ke masa. Berbagai model penganggaran dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi organīsasi maupun tuntutan masyarakat. Terdapat dua jenis pendekatan dalam proses penganggaran. Berikut ini diuraikan kedua jenis pendekatan penganggaran tersebut beserta model penganggarannya. Anggaran Dengan Pendekatan Tradisional (Konvensional) Sistem anggaran tradisional adalah suatu sistem yang pertama kali digunakan dalam penganggaran sektor publik dan umumnya digunakan di negaranegara berkembang. Sistem ini menampilkan anggaran dalam konteks asalusul pengeluaran atau belanja yang mendasarinya. (Akbar, 2013). Metode penganggaran konvensional memiliki ciri yang beragam, menurut Haryanto et al. (2007), antara lain: • Inkrementalisme • Konten dan struktur item baris anggaran. • Cenderung sentralisasi • Persyaratan tahunan • Patuhi prinsip anggaran kotor. Lebih jelasnya karakteristik anggaran konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Incrementalism Dalam pendekatan incrementalism, kerenanya terletak pada kecenderungan untuk hanya melibatkan perubahan sepele pada jumlah rupiah yang ada pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya, tanpa mempertimbangkan secara mendalam data tahun sebelumnya sebagai dasar. Tidak adanya kajian yang menyeluruh dalam menentukan besarnya penambahan atau pengurangan dana dapat mengakibatkan kesalahan berlanjut serta mengabaikan pemenuhan kebutuhan riil yang sebenarnya.

PAGE 17 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK b. Line Item Salah satu ciri lain dari pendekatan anggaran konvensional adalah wujud anggaran berbentuk line item yang berdasarkan pada sifat serta pendapatan dan belanja. Metode anggaran line item tidak dapat terjadi penghilangan pendapatan atau pengeluaran yang tidak relevan lagi untuk periode saat ini. Oleh karena itu, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan penilaian kinerja yang akurat, karena satu-satunya ukuran yang dapat digunakan hanyalah ketaatan dalam penggunaan dana yang diusulkan. c. Sentralistik Anggaran yang dibuat dengan pendekatan tradisional mempunyai ciri yang sentralistik karena keputusan dan penyiapan anggaran ada pada pusat kebijaksanaan. Anggaran sentralistik menggunakan pendekatan top down dalam pembuatan anggarannya. Seperti diketahui bahwa pendekatan top down lebih banyak kelemahannya dibandingkan bottom up jika pengeluaran/program yang akan dijalankan dilakukan oleh staf operasional. d. Tahunan Anggaran tradisional biasanya dibuat untuk jangka pendek atau tahunan. Durasi yang terbatas ini sebenarnya terlalu singkat, terutama jika digunakan untuk proyek modal, dan memiliki potensi untuk memicu terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti praktik korupsi dan kolusi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara anggaran modal dan anggaran operasional, yang berarti keduanya tidak saling mendukung. e. Bruto Anggaran tradisional menganut azas bruto yang sudah sesuai dengan azas bagi akuntansi di pemerintahan atau sektor publik. Salah satu masalah utama dalam anggaran tradisional adalah kurangnya perhatian terhadap konsep nilai uang. Akibatnya, sering terjadi kelebihan anggaran pada akhir tahun yang kemudian dialokasikan secara paksa dalam kegiatan yang tidak begitu penting. Dengan demikian, penilaian kinerja

PAGE 18 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK didasarkan pada pemanfaatan anggaran yang diajukan dan pencapaian hasil dari sasaran kinerja yang diantisipasi (hasil), aktivitas yang diselesaikan. Penyusunan anggaran menggunakan pendekatan konvensional memiliki beberapa keunggulan. Pendekatan ini memiliki format yang simpel dan mudah disiapkan serta dipahami oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban, yang berarti dapat membantu mengendalikan akuntansi selama pelaksanaan anggaran. Selain itu, data yang bisa dibandingkan dapat dikumpulkan secara berurutan selama beberapa tahun guna memungkinkan perbandingan dengan pola tren. Walau demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam pendekatan tradisional ini. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya informasi yang memadai bagi pengambil keputusan. Pendekatan ini juga terlampau mengedepankan pengendalian dan mengabaikan proses perencanaan serta evaluasi. Selain itu, pendekatan ini lebih memacu pengeluaran daripada penghematan. Anggaran dengan Pendekatan New Public Management Kemunculan New Public Management secara langsung mempengaruhi konsep anggaran publik dengan mengubah sistem anggaran dari yang tradisional menjadi lebih berfokus pada kinerja. Terdapat perbedaan dalam penyusunan anggaran antara pendekatan tradisional dan NPM (Akbar, 2013). Anggaran Tradisional New Public Management Sentralistis Desentralisasi & devohed management Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money) Tidak berkaitan dengan rencana atau strategi jangka panjang. Mengintegrasikan perencanaan jangka panjang secara menyeluruh Line-item dan incremental Berdasarkan tujuan kinerja yang ditetapkan

PAGE 19 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Batasan yang ketat antara departemen-departemen yang ada. Lintas departemen (cross department) Mengikuti aturan tradisional: Vote accounting Prinsip anggaran bruto Bersifat tahunan Spesifik Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System Sistematik dan rasional Bottom-up budgeting Dalam sistem anggaran publik yang baru, terdapat beberapa karakteristik umum berikut: 1. Lebih komprehensif dan komparatif. 2. Terintegrasi dan melibatkan departemen-departemen yang berbeda. 3. Pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang rasional. 4. Berorientasi pada jangka waktu yang panjang. 5. Menetapkan tujuan yang spesifik dan melakukan perututan aksentuasi. 6. Menganalisis keseluruhan biaya dan manfaat, dengan mempertimbangkan biaya peluang. 7. Fokus pada hasil serta pencapaian hasil dan dampak yang memukau (value for money), bukan sekadar pada input. 8. Melibatkan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan. Mardiasmo (2009) mencatat bahwa Paradigma manajemen publik baru telah menghadirkan sejumlah metode anggaran dalam sektor publik. 1. Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja dibuat atas tujuan mengalahkan kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, terutama masalah tidak adanya ukuran yang bisa dikenakan untuk menilai kinerja dalam mencapai sasaran pelayanan publik. Meskipun menggunakan pendekatan kinerja dalam penggunaan anggaran terdapat beberapa kelebihan, seperti pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keikutsertaan dan motivasi

PAGE 20 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK di unit kerja, alokasi dana yang efisien berdasarkan kinerja unit kerja, dan pencegahan pemborosan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan anggaran kinerja, seperti dibawah ini (Nordiawan, 2006): a. Sebagian besar staf di pemerintah pusat dan daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi unit pengukuran dan melakukan analisis biaya. b. Banyak aktivitas dan layanan pemerintah sulit untuk diukur secara kuantitatif dalam bentuk output atau biaya per unit yang dapat dipahami. c. Implementasi sistem akuntansi pemerintah terkait dengan anggaran menghasilkan kesulitan dan terkadang tidak memungkinkan pengumpulan data untuk evaluasi kinerja. d. Terkadang, aktivitas didanai dan diukur secara terperinci tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual dari aktivitas tersebut. 2. Program Budgeting Program budgeting adalah pendekatan anggaran yang menekankan perencanaan dan alokasi dana berdasarkan pada program atau proyek yang akan dilaksanakan, bukan hanya berdasarkan pada unit atau departemen pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan pemda untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, dengan fokus pada hasil dan dampak yang diharapkan dari program atau proyek yang direncanakan. Program budgeting juga melibatkan pemantauan dan evaluasi yang lebih terarah terhadap pencapaian tujuan dan penggunaan anggaran, sehingga dapat mendukung keputusan alokasi sumber daya yang lebih efektif. 3. Zero Based Budgeting (ZBB) Zero-based budgeting (ZBB) adalah sebuah pendekatan penganggaran yang revolusioner dan berani. Dalam ZBB, setiap elemen anggaran dievaluasi kembali dari awal dan diberikan alokasi berdasarkan kebutuhan mendesak serta manfaat yang dihasilkan, tanpa

PAGE 21 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK mempertimbangkan anggaran sebelumnya. Pendekatan ini memaksa para pengambil keputusan untuk membenahi dan mempertanyakan setiap pengeluaran, memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memiliki manfaat yang jelas dan mendukung tujuan strategis. Dengan demikian, ZBB mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan fokus pada nilai tambah dalam proses perencanaan anggaran. 4. Planning Programming and Budgeting System (PPBS) PPBS adalah pendekatan yang teratur dan terencana yang mempertimbangkan penggabungan perencanaan, pengembangan program, dan penganggaran. Salah satu keunggulan dari sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPBS) adalah dalam jangka panjang, pendekatan standar biaya dalam perencanaan program yang digunakan oleh (PPBS) dapat membantu mendistribusikan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan, sehingga mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, penerapan sistem ini menjadi rumit karena membutuhkan biaya yang signifikan akibat infrastruktur informasi yang kompleks, data yang terperinci, serta kebutuhan akan sistem pengukuran dan tenaga kerja yang berkualitas.

PAGE 22 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 4: ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH nggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan instrumen penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Anggaran pemerintah pusat merujuk pada alokasi sumber daya keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah nasional untuk membiayai berbagai kegiatan, program, dan proyek di tingkat nasional. Sedangkan anggaran pemerintah daerah merujuk pada alokasi sumber daya keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota untuk membiayai kegiatan dan program di wilayah setempat. Anggaran pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang berbeda namun saling terkait, di mana anggaran pusat memberikan arah dan kebijakan nasional sedangkan anggaran daerah berfokus pada kebutuhan lokal dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pengertian APBN dan APBD APBN adalah inti dari pengelolaan umum dan anggaran suatu negara. Definisi anggaran negara selalu menempatkan pengeluaran sebagai prioritas utama, diikuti oleh penerimaan. Anggaran negara menggambarkan dua dimensi yang memukau: Dalam definisis luas, anggaran negara mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dalam siklus tertentu. Namun, dalam pengertian sempit, anggaran negara merujuk pada rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam satu tahun. Fungsi anggaran negara terdiri dari: 1. Sebagai panduan bagi pemerintah dalam menjalankan negara dalam jangka waktu yang akan datang: 2. Sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap keputusan peraturan yang digunakan pemerintah A

PAGE 23 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3. Karena pemerintah pada akhirnya harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran kepada DPR. APBD adalah rencana keuangan pemda yang memperkirakan pengeluaran tertinggi untuk membiayai aktivitas dan kegiatan dalam setahun anggaran. Namun, APBD juga mengantisipasi bahwa biaya-biaya tersebut akan ditutupi oleh aliran pendapatan daerah. Pada era yang berlalu, definisi APBD terdahulu melibatkan aksi heroik DPRD yang memberikan dukungan finansial kepada kepala daerah demi memastikan pemenuhan kebutuhan esensial bagi rumah tangga daerah sejalan dengan rancangan anggaran yang teliti. Seluruh penghasilan digunakan untuk menutup pengeluaran tersebut. (Halim & Kusufi, 2017). Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa APBD sebagai anggaran daerah terdiri dari unsur-unsur berikut: 1. Rencana Keuangan: APBD merupakan rencana keuangan yang merinci perkiraan pengeluaran tertinggi untuk mendanai kegiatan dan proyek selama satu tahun anggaran. 2. Pendanaan Kegiatan dan Proyek: Pemerintah daerah menggunakan APBD untuk membiayai program dan inisiatif mereka. Ini termasuk memperhatikan kebutuhan rumah tangga setempat. 3. Sumber Pendapatan Daerah: APBD juga memperkirakan sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran yang tercantum dalam anggaran. Ini mencakup berbagai sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. 4. Peran DPRD: Dalam orde lama, DPRD memiliki peran dalam memberikan kredit kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan anggaran. Ini menunjukkan peran legislatur dalam pengesahan APBD. 5. Prinsip Penggunaan Pendapatan: Seluruh penghasilan yang diperoleh daerah digunakan untuk menutupi pengeluaran yang tercantum dalam APBD. Ini menunjukkan prinsip keuangan publik yang mengharuskan penggunaan pendapatan secara efisien dan bertanggung jawab.

PAGE 24 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Prinsip penyusunan APBN dan APBD Prinsip penyusunan APBN Berikut adalah beberapa prinsip penyusunan dan pelaksanaan APBN dalam akuntansi sektor publik: a. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang anggaran publik kepada masyarakat. b. Prinsip Akuntabilitas Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab mengelola keuangan negara dan harus mampu memberikan penjelasan tentang keputusan pengeluaran publik yang telah diambil. c. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Prinsip ini menekankan bahwa pengeluaran publik harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan publik. Menjamin optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan publik yang diidamkan dengan kehebatan yang menggelegar. d. Prinsip Konsistensi Prinsip ini menuntut bahwa kebijakan anggaran harus konsisten dari masa ke masa dan harus sesuai dengan tujuan strategis pemerintah. e. Prinsip Berkelanjutan Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan keuangan publik jangka panjang. Prinsip penyusunan APBD Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Agar pemerintah daerah bersama DPRD menunjukkan kekinian, mereka perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a. Keterlibatan Masyarakat Dalam merumuskan dan mengesahkan APBD, partisipasi masyarakat harus menjadi faktor penting. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat

PAGE 25 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam dilaksanakannya APBD. b. Keterbukaan dan pertanggungjawaban Penyusunan APBD harus dilakukan dengan transparan dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat. Informasi yang disajikan meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan untuk setiap jenis belanja, serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang dianggarkan. c. Anggaran yang disiplin Dasar-dasar penganggaran berikut perlu diperhatikan: 1. Untuk setiap sumber pendapatan, pendapatan yang direncanakan harus merupakan perkiraan yang tepat dan masuk akal. Anggaran pengeluaran harus ditetapkan sebagai batas pengeluaran teratas untuk sementara. 2. Pengeluaran yang dianggarkan harus disesuaikan dengan kepastian ketersediaan pendapatan yang mencukupi. d. Untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, setiap pendapatan dan belanja daerah sepanjang Perlu menganggarkan secara legal untuk tahun anggaran dalam APBD dan mentransfer dana menggunakan kas umum daerah. e. Keadilan Anggaran Pajak, retribusi, dan pungutan daerah yang dikenakan pada masyarakat perlu memperhitungkan mampu atau tidaknya finansial mereka. Orang dengan pendapatan rendah harus dikenakan beban yang proporsional, sementara mereka yang mampu membayar lebih tinggi harus dikenakan beban yang lebih berat. f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran yang lebih optimal, perencanaan anggaran harus memperhatikan elemen-elemen berikut ini dengan gaya yang lebih keren: 1. Menetapkan tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, manfaat yang diharapkan, dan indikator kinerja yang akan dicapai.

PAGE 26 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 2. Memilih kegiatan yang menjadi prioritas dan melakukan perhitungan beban kerja dengan cermat, serta menetapkan harga satuan. g. Mematuhi Azas APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus diatur melalui peraturan daerah dengan sungguhsungguh. Fungsi APBN dan APBD Fungsi APBN APBN memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek, termasuk pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi Dalam hal ini, APBN memiliki peran yang luar biasa: a. Fungsi Otoritas APBN memegang peran sebagai otoritas yang memberikan legitimasi dalam penggunaan anggaran negara untuk menjalankan pendapatan dan pengeluaran negara sepanjang tahun. b. Fungsi Perencanaan APBN memiliki fungsi strategis yang mencakup kemampuannya sebagai panduan bagi negara dalam merencanakan beragam kegiatan sepanjang tahun ini dengan kehebatannya yang tak terbantahkan. c. Fungsi Pengawasan APBN berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengharuskan rencana anggaran menjadi acuan Untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah sejalan dengan syarat yang telah digariskan. d. Fungsi Alokasi APBN memiliki peran sebagai pengaturan alokasi yang bertujuan mengurangi pemborosan dalam penggunaan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. e. Fungsi Distribusi APBN berfungsi sebagai alat distribusi yang memastikan keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan. f. Fungsi Stabilisasi

PAGE 27 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK APBN juga memiliki peran penting dalam memelihara stabilitas ekonomi mendasar negara. Dalam konteks ini, APBN harus tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga kelancaran arus keuangan dan mencegah gejolak inflasi serta deflasi yang berlebihan. Fungsi APBD APBD memiliki beberapa fungsi penting, seperti yang disebutkan oleh (Nasution, 2019): a. Fungsi Otorisasi Otorisasi APBD berfungsi menggunakan anggaran daerah sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran dalam tahun yang spesifik. b. Fungsi Perencanaan APBD memiliki peran sebagai alat perencanaan, di mana anggaran daerah digunakan sebagai panduan untuk Merencanakan dan mengelola beragam kegiatan sepanjang tahun. c. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan APBD mencakup penggunaan anggaran daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi berhasil atau gagalnya pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah setempat. d. Fungsi Alokasi APBD berfungsi sebagai pengalokasian anggaran daerah Dalam rangka membuat lapangan kerja, agar terlepas dari pengangguran, mengurangi inefisiensi potensi, serta menaikkan keberhasilan serta kinerja yang baik. e. Fungsi Distribusi APBD memiliki fungsi sebagai distribusi anggaran daerah dengan memperhatikan kebijakan yang mementingkan rasa keadilan dan kepatutan. f. Fungsi Stabilitas Menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat dengan menggunakan anggaran daerah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dasar.

PAGE 28 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Anggaran Terpadu dan Anggaran Kinerja Undang-undang dan aturan mensyaratkan penggunaan sejumlah teknik untuk menyusun APBD, termasuk kerangka belanja Medium term, penganggaran terintegrasi, dan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan pembelanjaan Medium term melibatkan pengambilan keputusan dan penganggaran berdasarkan aturan untuk periode lebih dari satu tahun anggaran. Metode ini juga memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan oleh pilihan yang dibuat, yang dijelaskan dalam prediksi ke depan, pada tahun berikutnya. Pendekatan penganggaran terpadu dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menggabungkan rencana keuangan tahunan untuk semua jenis pengeluaran, agar mendukung efisiensi alokasi dana dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Dengan pendekatan ini, tidak terdapat pemisahan antar anggaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, serta antara anggaran pengeluaran publik dan pengeluaran aparatur. Saat membuat APBD, strategi kinerja berusaha untuk menghasilkan hasil kerja yang ditentukan untuk alokasi biaya atau input yang telah ditentukan sebelumnya. Keluaran dan masukan adalah dua komponen kunci dari strategi kinerja. Istilah "output" mengacu pada produk atau layanan yang diperoleh melalui penerapan program atau kegiatan dan input. Masukan program atau kegiatan meliputi uang, orang, bahan, waktu, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakannya.

PAGE 29 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 5: TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK eknik Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu pendekatan yang dikenakan untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan dalam lingkup sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik mempunyai peranan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks yang terus berkembang, teknik akuntansi sektor publik terus mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Definisi Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akuntansi sektor publik, sebagai suatu bentuk akuntansi, memakai teknikteknik yang serupa dengan akuntansi keuangan sektor swasta. Ini termasuk pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan. Akuntansi keuangan sektor publik tentang metode mendeteksi, mengukur, mendokumentasikan, dan mengungkapkan kegiatan ekonomi yang terjadi di entitas sektor publik. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan akuntabilitas. Selain itu, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengaturan anggaran, serta pembuatan kebijakan, penilaian, dan penilaian efektivitas organisasi sektor publik, semuanya berada di bawah lingkup sektor publik. Akuntansi Dana, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Komitmen, Akuntansi Kas, Dan Akuntansi Akrual T

PAGE 30 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Ada beberapa teknik akuntansi keuangan yang bisa diterapkan oleh sektor publik, sebagai berikut. Akuntansi Dana Salah satu teknik tersebut adalah akuntansi dana, yang awalnya dikembangkan oleh pemikir akuntansi bernama Vatter untuk keperluan bisnis (Mardiasmo, 2009; 1 52). Pengertian dana dalam hal ini relatif sempit, karena mencakup: 1. Kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri; 2. Kumpulan rekening yang digunakan untuk merekam perubahan kas atau sumber lainnya secara seimbang; 3. Memiliki tujuan penggunaan tertentu; 4. Tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur pembentukan, penggunaan, serta batasan-batasannya. Dalam organisasi sektor publik, terdapat dua kategori untuk mengelompokkan dana yang ada, seperti yang dijelaskan oleh (Arifin, 2017): 1. Dana yang Dapat Dibelanjakan adalah dana yang dipungut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non-komersial yang merupakan unit sasaran entitas sektor publik. 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan adalah dana yang disisihkan untuk tujuan bisnis dan digunakan untuk mendukung dana yang dapat dibelanjakan. Akuntansi Anggaran Banyak organisasi sektor publik, terutama pemerintahan, sering menggunakan akuntansi anggaran sebagai praktik umum untuk menyajikan informasi tentang operasional mereka sesuai dengan format anggaran. Praktik ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran yang telah disusun. Entitas di sektor publik menampilkan data anggaran dan aktualisasinya dalam dua kolom sekaligus. Teknik dan pendekatan pencatatan alternatif telah dirancang untuk mendapatkan presentasi ini, termasuk:

PAGE 31 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Anggaran dan realisasi dicatat secara terpisah dalam dua kolom yang berdampingan. Informasi anggaran dicatat dalam satu kolom, sementara realisasi dicatat dalam kolom lainnya. 2. Menyajikan tren anggaran dan realisasi seiring waktu. Anggaran dan realisasi direpresentasikan oleh dua garis yang berdampingan. Garis anggaran menunjukkan alokasi anggaran yang direncanakan, sementara garis realisasi menunjukkan jumlah yang telah direalisasikan. 3. Anggaran dan realisasi direpresentasikan oleh dua batang yang berdampingan. Panjang batang menunjukkan jumlah anggaran atau realisasi yang terjadi. Akuntansi Komitmen Akuntansi komitmen adalah suatu metode atau proses yang dipakai untuk merekam, melacak, dan mengelola komitmen keuangan yang belum terpenuhi oleh suatu entitas. Komitmen keuangan terjadi ketika suatu entitas membuat janji atau kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa depan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu. Dalam akuntansi, komitmen keuangan dianggap sebagai kewajiban potensial yang harus diungkapkan dan dipantau. Penggunaan akuntansi komitmen memungkinkan entitas untuk melacak kewajiban yang belum terpenuhi secara akurat dan mengantisipasi dampaknya terhadap keuangan perusahaan. (Mardiasmo, 2009) Akuntansi Kas Dalam penggunaan akuntansi kas, pendapatan dicatat saat kas diterima dan pengeluaran dicatat saat kas digunakan. Salah satu kelebihan dari pendekatan akuntansi kas adalah kemampuannya untuk merekam pengeluaran dengan cara yang konkret, nyata, dan rasional. Demikian pula, GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) tidak merekomendasikan penggunaan laporan keuangan berbasis kas karena kurang dapat menggambarkan kapasitas yang sebenarnya. Dengan menggunakan pendekatan kas, kita tidak dapat mengevaluasi dengan baik tingkat keakuratan dan efisiensi dari rencana kegiatan, program, atau aktivitas.

PAGE 32 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi Akrual Tujuan utama penggunaan metode akrual dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menghitung biaya pelayanan dan menetapkan beban pelayanan. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan menetapkan harga layanan yang harus dibebankan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009).Tujuan ini berbeda dengan penggunaan metode akrual dalam sektor swasta yang lebih menekankan pada konsistensi antara pengeluaran dan penerimaan (menyelaraskan biaya dengan pendapatan secara tepat). Perbedaan ini timbul karena sektor swasta memiliki fokus yang lebih kuat pada upaya meningkatkan profitabilitas (berorientasi pada keuntungan), sementara sektor publik berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik (berorientasi pada pelayanan publik). Fokus Pengukuran Salah satu jenis akuntansi yang ada adalah akuntansi keuangan sektor publik. Dalam akuntansi keuangan sektor publik, terdapat serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi sektor publik. (Majid, 2019). Pengukuran adalah proses penentuan nilai uang dan mencantumkan setiap akun dalam laporan keuangan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam laporan keuangan, pengukuran rekening-rekening menggunakan perspektif historis atau nilai wajar. Aset dicatat berdasarkan jumlah yang dikeluarkan atau digunakan dalam memperolehnya, atau dengan nilai wajar yang setara dengan kompensasi yang diberikan. Kewajiban dijadikan catatan sebagai estimasi yang adil dari aset ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk melunasi utang tersebut, baik dengan menggunakan nilai yang sebenarnya atau nilai nominal. Entitas publik mengukur akun-akun dalam laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi dalam mata uang asing, maka perlu dikonversi ke mata uang rupiah terlebih dahulu sebelum disajikan dalam laporan keuangan.

PAGE 33 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistem Pencatatan Dalam akuntansi, sistem pencatatan terdiri dari: 1. Single Entry Sistem pencatatan tunggal adalah yang paling sederhana dan paling tidak formal di antara ketiga sistem tersebut. Dalam metode ini, hanya satu catatan yang dibuat untuk setiap transaksi keuangan. Biasanya, catatan tunggal ini berisi informasi dasar seperti tanggal, deskripsi transaksi, dan jumlah uang yang terlibat. Sistem ini lebih umum digunakan dalam bisnis kecil atau individu yang memiliki sedikit transaksi keuangan. 2. Double Entry Sistem pencatatan ganda adalah sistem yang lebih lengkap dan terstruktur. Dalam metode ini, setiap transaksi dicatat dalam setidaknya dua akun terpisah yang saling berhubungan, yang disebut debit dan kredit. Prinsip dasar dalam sistem ini adalah bahwa setiap debit harus seimbang dengan kredit. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap arus kas, aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas. Sistem pencatatan ganda secara luas digunakan dalam bisnis skala besar dan memenuhi standar akuntansi yang lebih formal. 3. Triple Entry Triple entry merupakan sistem pencatatan yang relatif baru dan dikembangkan sebagai perluasan dari sistem pencatatan ganda. Selain mencatat transaksi dalam dua akun seperti dalam sistem pencatatan ganda, sistem pencatatan tiga kali juga mencatat setiap transaksi dalam suatu "blok rantai" (blockchain) terdesentralisasi. Dalam blok rantai ini, setiap transaksi keuangan memiliki catatan yang tak terubah dan diverifikasi secara kriptografis. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan keandalan informasi keuangan.

PAGE 34 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 6: LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK aporan keuangan sektor publik merupakan alat penting yang digunakan untuk mengungkapkan informasi keuangan dan kinerja organisasi publik. Dalam konteks ini, sektor publik mencakup pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan entitas non-profit yang menerima dan mengelola dana publik. Laporan keuangan sektor publik menyajikan data yang relevan tentang penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dana publik dan efektivitas pengelolaannya. Melalui analisis laporan keuangan sektor publik, para pemangku kepentingan dapat memahami kinerja keuangan organisasi publik, mengevaluasi keberlanjutan keuangan, dan mendapatkan keputusan yang benar atas dasar data yang relevan. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan, seperti akun keuangan sektor publik, yang mencerminkan operasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di sektor publik sangatlah penting. Untuk memastikan akuntabilitas sektor publik, tujuan utama laporan keuangan ini adalah untuk. Ada persyaratan penting untuk akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan informasi tentang status keuangan lembaga yang dapat membantu para pihak dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Berikut ini adalah tujuan laporan keuangan untuk sektor publik: 1. Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengguna informasi keuangan, L

PAGE 35 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK termasuk masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan pihak berkepentingan lainnya. 2. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna untuk mengambil keputusan yang tepat. 3. Kinerja entitas di sektor publik dinilai dengan menggunakan laporan keuangan sektor publik. Dengan menganalisis informasi keuangan yang terdapat dalam laporan, pengguna dapat mengukur efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kinerja entitas tersebut. 4. Laporan keuangan sektor publik berperan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan. Laporan ini membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan efisien. 5. Laporan keuangan sektor publik memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Melalui laporan ini, entitas sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaporan yang benar terkait dengan dana yang diberikan kepada mereka. Fungsi dari laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan keuangan sektor publik membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan entitas sektor publik. Dengan menyajikan informasi keuangan secara jelas dan terstruktur, laporan ini memungkinkan publik dan pihak terkait untuk memahami dan mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif. 2. Pengambilan Keputusan: Laporan keuangan sektor publik memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal. Informasi ini membantu dalam merencanakan, mengendalikan, dan memantau kinerja keuangan entitas sektor publik serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan berdasarkan data. 3. Evaluasi Kinerja: Laporan keuangan sektor publik memungkinkan evaluasi kinerja entitas tersebut. Dengan melihat angka-angka keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, surplus, defisit, dan aset-aset yang

PAGE 36 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK dimiliki, laporan ini membantu mengukur kinerja keuangan suatu entitas sektor publik. Evaluasi kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 4. Pertanggungjawaban: Laporan keuangan sektor publik memainkan peran penting dalam memastikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dengan menyajikan informasi yang jelas tentang penggunaan dan alokasi sumber daya keuangan, laporan ini membantu memastikan bahwa entitas sektor publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan keuangan yang diambil. 5. Komunikasi dan Informasi Publik: Laporan keuangan sektor publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi kepada publik. Informasi yang terkandung dalam laporan ini dapat diakses oleh publik secara umum dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan kinerja entitas sektor publik. Hal ini memungkinkan partisipasi dan pengawasan publik yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik Berikut adalah daftar lengkap komponen penyusun laporan sektor publik: a. Laporan Neraca: memberikan perincian tentang kinerja keuangan organisasi sektor publik selama periode waktu tertentu. Laporan ini terdiri dari pendapatan, biaya, surplus (jika pendapatan melebihi biaya) atau defisit (jika biaya melebihi pendapatan). b. Laporan Kinerja Keuangan: Laporan ini mencantumkan penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. c. Laporan Perubahan dalam Aset: Laporan ini menunjukkan perubahan dalam aset dan ekuitas neto suatu entitas sektor publik selama periode waktu tertentu. Ini mencakup informasi tentang investasi, pendapatan yang dihasilkan, tambahan modal, distribusi modal, dan perubahan lainnya dalam posisi keuangan entitas. d. Laporan Arus Kas: Laporan ini menyajikan informasi tentang arus masuk dan arus keluar kas suatu entitas sektor publik selama periode waktu

PAGE 37 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK tertentu. Laporan arus kas mencakup kegiatan operasional (seperti penerimaan pajak dan pembayaran gaji), investasi (seperti pembelian dan penjualan aset), dan pendanaan (seperti pinjaman dan pembayaran utang). e. Kebijakan Akuntansi dan Catatan pada Laporan Keuangan: Bagian ini mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam menyusun laporan keuangan. Ini juga mencakup catatan tambahan yang memberikan informasi detail dan penjelasan tentang itemitem dalam laporan keuangan, termasuk risiko keuangan, kebijakan pengelolaan risiko, dan informasi lain yang relevan. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Pengenal pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan melalui identifikasi stakeholder organisasi. Menurut penelitian Drebin et al. (1981) yang dikutip oleh Kawatu (2019), terdapat sepuluh kelompok yang terlibat dalam penggunaan laporan keuangan, yaitu: Wajib pajak, Pemberi dana bantuan, Investor, Penerima jasa berbayar, Karyawan, Supplier, Dewan legislatif, Manajemen, Pemilih , dan Badan pengawas.

PAGE 38 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 7: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT istem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan menganalisis informasi keuangan dalam konteks pemerintahan pusat. Sistem ini memiliki peran yang krusial dalam mengelola dan memantau aspek keuangan negara serta memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dalam sistem ini, semua transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah direkam secara sistematis dan terstruktur. Data yang diperoleh oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan transparan. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup SAPP Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAPP adalah sebuah prosedur, pengorganisasian, peralatan, dan komponen lain yang digunakan dalam fungsi akuntansi Pemerintah Pusat. Sistem ini mencakup pengumpulan data, pencatatan, penggabungan informasi, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. (Majid, 2019) Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP), menurut Renyowijoyo dan Muindro (2010), berupaya mencapai tujuan sebagai berikut: a. Memverifikasi keselamatan aset Pemerintah Pusat dan entitas terkait dengan mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan dengan konsistensi. b. Menyediakan statistik yang terpercaya dan terkini mengenai kegiatan penganggaran dan keuangan Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai S

PAGE 39 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK landasan untuk mengukur kinerja, menentukan kepatuhan anggaran yang ditetapkan, dan menegakkan tanggung jawab. c. Memberikan data yang bisa dipercaya tentang kesehatan keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan dan suatu instansi tertentu. d. Menawarkan data keuangan yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol operasi dan anggaran pemerintah secara efisien. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Pemerintah daerah yang mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari APBN dimasukkan dalam SAPP, bersama dengan pemerintah pusat yang meliputi lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan negara dikecualikan dari aturan ini. Semua unit organisasi di pusat dan unit akuntansi di pemerintah daerah yang melakukan dekonsentrasi, tugas pembantuan, pembiayaan anggaran, dan perhitungan dengan sumber dana dari APBN tunduk pada aturan ini, menurut Menkeu. Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan tidak meliputi hal berikut: a. Pemerintah Daerah yang mendapatkan pendanaan dari APBD. b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: 1) Perusahaan Perseroan; dan 2) Perusahaan Umum. Jenis Laporan SAPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas APBN. (Renyowijoyo dan Muindro, 2010). LKPP terdiri dari beberapa komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual (Renyowijoyo dan Muindro, 2010). 1. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PAGE 40 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini memberikan informasi tentang sejauh mana pendapatan dan belanja yang direncanakan dalam anggaran telah terealisasi dalam periode tertentu. Laporan ini mengkontraskan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja yang sebenarnya, sehingga dapat mengidentifikasi apakah terdapat selisih antara anggaran dan kenyataan. • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Laporan ini menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih yang terjadi dalam periode tertentu. Saldo anggaran lebih adalah selisih antara pendapatan yang telah terkumpul dan belanja yang telah terlaksana. 2. Laporan Finansial terdiri dari empat bagian utama: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian integral dari Laporan Keuangan yang wajib disajikan oleh setiap entitas pelaporan. CaLK mencakup penjelasan, daftar terinci, atau analisis mengenai nilai suatu pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sistem Akuntansi Pusat Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), juga dikenal sebagai SiAP, merujuk pada serangkaian prosedur manual dan komputerisasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk mengumpulkan data, mencatat, menyusun ringkasan, dan melaporkan posisi keuangan serta operasi keuangan (Nordiawan, 2006). a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan neraca LAK dan KUN. b. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca SAU.

PAGE 41 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 8: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 2 Pelaporan Sistem Akuntansi Pusat Proses pelaporan SiAP (Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah) mencakup hal-hal berikut: 1. Pencatatan Transaksi: SiAP memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan, seperti pendapatan, pengeluaran, dan investasi. 2. Pengolahan Data: SiAP mengolah data yang tercatat dalam sistem, melakukan perhitungan, dan mendapatkan informasi yang akurat. 3. Pembuatan Laporan Keuangan: SiAP menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lainnya sesuai dengan SA yang digunakan. 4. Pelaporan Kepatuhan: SiAP juga memungkinkan pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi keuangan yang berlaku, seperti pajak, peraturan pengeluaran, dan audit internal. 5. Monitoring dan Evaluasi: SiAP memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan pengawasan. 6. Transparansi dan Akuntabilitas: SiAP membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 7. Integrasi dengan Sistem Lain: SiAP dapat terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem manajemen aset, sistem penggajian, dan sistem perencanaan anggaran, untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. 8. Keamanan Data: SiAP melindungi data keuangan pemerintah dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti pengamanan akses dan enkripsi data.

PAGE 42 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Mekanisme pelaporan SiAP dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan konfigurasi yang digunakan oleh pemerintah masing-masing. Pelaporan dan Pertanggungjawaban DanaDekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah memanfaatkan prinsip-prinsip berikut Nordiawan dan Hertianti (2010): • Desentralisasi: Prinsip desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintahan daerah atau unitunit lokal. • Dekonsentrasi: Prinsip dekonsentrasi berkaitan dengan penyerahan sebagian kewenangan dan tugas oleh pemerintah pusat kepada unit-unit pelaksana di bawah naungan pemerintah pusat itu sendiri. • Tugas Pembantuan: Prinsip tugas pembantuan mengacu pada pemberian tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Keuangan merupakan hasil dari sistem akuntansi yang menggambarkan informasi keuangan. Dalam pemerintah pusat, laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan yang dikonsolidasikan dari dua subsistem, yaitu SiAP dan SAI. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari beberapa komponen yang dijelaskan oleh (Nordiawan & Hertianti, 2010). a. Laporan Realisasi Anggaran, yang merinci penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan anggaran untuk waktu tertentu. b. Neraca merinci aset, kewajiban, dan dana ekuitas entitas akuntansi dan entitas pelapor pada tanggal tertentu. c. Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat penjelasan, daftar lengkap, dan analisis pos nilai yang ditampilkan dalam neraca dan laporan realisasi anggaran.

PAGE 43 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 9 : SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH istem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan Mekanisme yang signifikan yang digunakan untuk mencatat, mengurus, dan melaporkan informasi keuangan yang terkait dengan operasional dan transaksi keuangan pemerintah daerah. Sistem ini dirancang khusus untuk mengakomodasi karakteristik unik dari pemerintahan daerah, termasuk struktur organisasi yang terdesentralisasi, tingkat otonomi yang berbeda. Dengan terdaoatnya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang pada akhirnya akan mendorongpengambilan keputusan yang baik, membangun kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan Daerah Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah Akuntansi keuangan daerah melibatkan pengenalan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah (seperti Kabupaten, Kota, atau Provinsi). Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi kepada pihak eksternal pemerintah daerah yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan dalam hal ekonomi. (Halim & Kusufi, 2014). Sejumlah kebijakan, standar, dan proses membentuk sistem akuntansi SAKD, yang bertujuan untuk menghasilkan pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Nantinya, pihak internal dan eksternal pemerintah daerah akan S

PAGE 44 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK menggunakan laporan tersebut untuk membantu mereka mengambil keputusan tentang ekonomi. (Handayani , 2019) Tujuan Akuntansi Pemerintahan Daerah Tujuan akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya sama dengan akuntansi perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna tentang kondisi keuangan pada tanggal tertentu serta informasi keuangan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Untuk membantu pengambilan keputusan, hal ini dilakukan. Dalam hal ini, tujuan akuntansi keuangan daerah adalah (Bastian , 2001): • Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan supaya pengelolaan operasi dan alokasi sumber daya oleh organisasi dapat dilakukan dengan tepat dan efisien secara ekonomis. • Selain itu, juga bertujuan menyediakan informasi yang mungkinpelaporan tentang pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola program dan penggunaan sumber daya yang menjadi kewenangannya, sehingga para pegawai pemerintah dapat melaporkan Berikut adalah beberapa maksud/tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD) menurut (Supraja, Damani, & Nasution, 2022): • Memastikan keamanan aset: Dengan mengikuti sejumlah prosedur standar untuk pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, SPAD berupaya melindungi aset pemerintah. • Penyampaian informasi terkait: Misi SPAD adalah menyebarluaskan informasi yang benar dan tepat waktu mengenai anggaran dan operasi keuangan pemerintah. Ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah, mengidentifikasi kepatuhan otorisasi anggaran, dan mencapai tujuan akuntabilitas. • Menawarkan informasi yang dapat dipercaya tentang keadaan keuangan pemerintah: SPAD berfungsi untuk menawarkan data keuangan yang dapat dipercaya tentang keadaan keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan modalnya.

PAGE 45 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Menyediakan informasi keuangan praktis untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian operasi dan keuangan pemerintah secara efektif: SPAD bertujuan untuk menawarkan data keuangan praktis yang akan membantu dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan operasi dan keuangan pemerintah secara efektif. Membuat penilaian yang efisien dan efektif tentang pengelolaan sumber daya pemerintah dimungkinkan oleh informasi ini. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan Daerah Strategi ini sesuai dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah karena didasarkan pada konsep pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab entitas akuntansi dan pelaporan dalam sistem ini. Standar hukum tersebut di atas telah diikuti dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah ini. Dua orang yang bertugas mengelola sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. (SKPD). Dua komponen penting, kode akun dan jurnal standar, merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Kode akun meliputi kode akun untuk aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan pembiayaan. Membuat catatan keuangan membutuhkan penggunaan kode akun ini. Sandi rekening dalam konteks ini merujuk pada sandi rekening yang dituangkan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Akuntansi Anggaran dan Keuangan SKPD Akuntansi Anggaran SKPD Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, akuntansi anggaran adalah sistem pengendalian dan pertanggungjawaban manajemen yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan pendapatan, belanja, transfer,

PAGE 46 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK dan keuangan dalam pemerintahan. Setelah DPA-SKPD disetujui, PPK-SKPD melakukan akuntansi anggaran memanfaatkan jurnal seperti ini: Kode Rekening Uraian Debet Kredit X.X.X.X.X Estimasi Pendapatan Defisit xxx xxx X.X.X.X.X Apropriasi Belanja Surplus xxx xxx Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), transaksi itu akan dihasilkan sebagai nilai laporan dalam kolom anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, SKPD dapat mengabaikan pencatatan jurnal akuntansi anggaran, tetapi tetap harus memastikan bahwa nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening terdokumentasi dalam buku besar, neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran. Akuntansi Keuangan SKPD Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, satuan kerja adalah entitas akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalamnya. Dalam sistem ini, terdapat dua jenis satuan kerja seperti yang dijelaskan oleh Haryano dkk. (2007): • Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) • Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melaksanakan proses pencatatan akuntansi di SKPD tersebut menggunakan dokumen-dokumen yang diberikan oleh bendahara dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Sistem dan Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

PAGE 47 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Langkah-langkah pengumpulan data, pencatatan, klasifikasi, dan pengikhtisaran transaksi dan/atau peristiwa keuangan, serta pelaporan keuangan, termasuk dalam area prosedur sistem akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3). Proses ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan program komputer. Kepala daerah harus berpegang pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah melibatkan empat prosedur akuntansi utama yang mencakup penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. • Penerimaan Kas: Prosedur ini melibatkan pencatatan semua penerimaan uang tunai yang diterima oleh pemerintah daerah. Contoh penerimaan kas meliputi pendapatan pajak, dana hibah, penjualan aset, dan lain-lain. Setiap penerimaan kas harus dicatat dengan jelas untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi keuangan. • Pengeluaran Kas: Prosedur ini mencakup pencatatan semua pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini termasuk pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran hutang, subsidi, dan berbagai jenis pengeluaran lainnya. Pencatatan yang akurat diperlukan untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku. • Selain Kas: Proses akuntansi ini melibatkan pencatatan semua transaksi yang tidak melibatkan uang tunai, seperti piutang, utang, dan transaksi non-kas lainnya. Contohnya adalah pencatatan piutang dari pihak ketiga, seperti pendapatan yang belum diterima sepenuhnya atau tagihan yang masih harus dibayar. • Aset: Prosedur ini berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan aset pemerintah daerah. Ini meliputi aset tetap seperti properti, peralatan, kendaraan, serta aset lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pencatatan aset yang tepat penting untuk mengamankan aset, menghitung depresiasi, dan memantau perubahan nilai aset seiring waktu.

PAGE 48 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Menurut Pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, SAPD dapat dibagi menjadi dua sistem utama sebagai berikut: a) Sistem Akuntansi SKPD PPKD berfungsi sebagai badan akuntansi, dan SKPD berkewajiban untuk membuat laporan keuangan dan menyampaikannya kepada otoritas daerah. Berikut adalah beberapa laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan menggunakan Sistem Akuntansi SKPD dalam contoh ini. Di dalamnya juga terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b) Sistem Akuntansi PPKD Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki dua komponen menjadi pilihan lanjutan. Pertama, SA-PPKD bertugas membuat laporan keuangan PPKD sebagai entitas akuntansi (pengguna anggaran). Kedua, SA-Consolidator berfungsi sebagai entitas pelaporan (perwakilan pemerintah daerah) yang mendokumentasikan transaksitransaksi yang menguntungkan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun PPKD (selaku Badan Keuangan Daerah). Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah Secara umum, siklus akuntansi keuangan daerah meniru siklus akuntansi secara keseluruhan. Namun, cara pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) bervariasi. Laporan Perhitungan APBD untuk APBD dapat dibuat ketika neraca saldo telah direvisi. Namun, prosedur penutupan biasanya dilakukan dengan menggunakan jurnal penutup untuk membantu penyusunan laporan keuangan tambahan seperti Laporan Perubahan Ekuitas Dana atau Rekening/Kartu Pemerintah Daerah, Laporan Arus Kas, dan Neraca. Ketiga laporan disusun setelah jurnal penutup dibuat. Meskipun di sektor publik konsep yang tidak diartikulasikan dapat digunakan dalam proses dan siklus akuntansi hingga laporan keuangan disusun, harus dinyatakan apakah siklus ini didasarkan pada gagasan yang disimpulkan. (Halim, 2008).

PAGE 49 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 10 : SISTEM AKUNTANSI DANA DESA istem akuntansi dana desa merupakan suatu mekanisme yang penting dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan, dana desa menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Oleh karena itu, sistem akuntansi dana desa dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif terhadap dana tersebut. Dalam sistem ini, informasi keuangan dana desa tercatat secara terperinci, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang dilakukan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, diharapkan dapat tercipta pengawasan yang kuat, pelaporan yang akurat, serta pengambilan keputusan yang tepat guna demi kemajuan dan kesejahteraan desa. Pengertian Akuntansi Desa Desa, sebuah entitas yang berdiri teguh dengan adat istiadatnya sendiri, disebut juga dengan Desa Adat, sebuah entitas hukum yang memiliki wilayah yang terdefinisi dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan penduduknya. Desa ini muncul atas usulan warganya, menghormati hak-hak asal usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntasi dalam pandangan American Accounting Association adalah tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi tersebut. Tujuan pokok akuntansi adalah untuk menyampaikan data keuangan suatu organisasi ekonomi bagi pihak berkepentingan. S

PAGE 50 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi desa merupakan proses pendokumentasian transaksi yang terjadi di desa, meliputi pencatatan dan pengumpulan nota, serta diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Bagi pihak yang terkait dengan dusun, laporan keuangan ini menghasilkan data ekonomi yang bermanfaat (Sujarweni 2015). Pemerintah desa, warga desa, dan pihak lain menggunakan informasi keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa diartikan sebagai totalitas dari hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, termasuk segala bentuk moneter dan barang yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait keuangan desa. (Hantono, et al., 2021). Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa melibatkan serangkaian langkah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seperti sebuah siklus yang terus berputar, semua kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dalam tata kelola Pemerintah Desa. (Raharjo, 2021). Pelaksanaan kewenangan Desa yang dilimpahkan oleh Pemerintah Negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pelaksanaan kewenangan Desa yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Asas Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa Asas pengelolaan keuangan desa adalah panduan yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, asas pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengaturan anggaran yang tertib dan disiplin. (Basri, et al., 2022).