PAGE 51 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK a. Transparan Transparan yaitu bentuk keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar memungkinkan pemangku kepentingan dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi pengelolaan keuangan desa seluas-luasnya. Prinsip keterbukaan ini memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. b. Akuntabel Akuntabel yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintah yang harus dipertanggungiwabkan kepada publik. Mengacu pada pendapat Lembaga Administrasi Negara maka aknutabel dapat diartikan sebagai suatu tindakan, kegiatan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan untuk meminta dan mendapatkan keterangan akan pertanggungjawaban c. Partisipatif Partisipasi merupakan filosofi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan aspek-aspek desa, termasuk struktur pemerintahan desa dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. d. Tertib dan Disiplin Anggaran Tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus mengikuti aturan dan panduan yang mengatur pelaksanaannya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah desa Untuk membantu pengguna mengevaluasi kebijakan atau tindakan sebelumnya dan rencana ke depan, pelaporan keuangan desa bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan situasi keuangan pemerintah desa. Laporan keuangan pemerintah desa mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengelolaan dan kepercayaan terhadap sumber daya yang telah diberikan kepada mereka. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian keuangan pemerintah desa. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, dan Catatan Laporan
PAGE 52 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Keuangan Desa (CALK) merupakan unsur-unsur laporan keuangan desa. (Purba, Umar, Siregar, & Eriadi, 2022): Laporan keuangan pemerintah desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah alat yang digunakan oleh kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan desa Juga, Laporan Kekayaan Milik Desa, yang persis dengan neraca dan termasuk dalam laporan ini, memberikan perincian tentang aset yang dapat diuangkan dan tidak dapat diuangkan, utang yang segera jatuh tempo serta kekayaan bersih, yang ditentukan dengan membandingkan aset dan kewajiban. Melalui langkah langkah penyusunnan laporan keuangan desa, tergambarlah proses yang terdiri dari beberapa langkah penting. 1. Dilakukanlah pembuatan strategi yang didasarkan pada visi misi yang tercantum pada saat menyusun anggaran. 2. Anggaran ini mencakup akun-akun pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, dan setelah disetujui, anggaran tersebut dapat dijalankan. 3. Selanjutnya, saat anggaran dilaksanakan, terjadi berbagai transaksi yang harus dicatat secara rinci dalam beberapa buku, dengan membubuhkan bukti transaksi, pada buku-buku seperti buku kas utama, buku kas pelengkap, buku bank, buku pajak, dan buku persediaan. 4. Selain neraca, laporan realisasi anggaran desa juga dibuat untuk memberikan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Buku ini memuat laporan keuangan yang disajikan secara rinci.
PAGE 53 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 11 : SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN istem Pengendalian Manajemen Pemerintahan merupakan suatu pendekatan yang penting dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pemerintah. Dalam era yang kompleks ini, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menyediakan pelayanan publik yang efisien dan efektif, sambil mempertahankan akuntabilitas dan transparansi. Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintahan dirancang untuk membantu pemerintah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi sumber daya yang dimiliki agar bisa mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan memadukan konsep manajemen dan prinsip akuntansi, sistem ini dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, memperkuat pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik Khususnya Pemerintahan Robert N. Anthony dan Dearden dalam buku "Manajement Control System" sistem pengendalian manajemen adalah ……. suatu kerangka dan proses teratur yang terstruktur yang dimanfaatkan oleh manajemen guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional organisasi sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. Pengendalian manajemen sebagaiman dijelaskan oleh Halim,dkk, (2003 :8) adalah seperti berikut. Pengendalian manajemen melibatkan manajer dalam mempengaruhi anggota tim untuk menjalankan strategi organisasi. S
PAGE 54 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistem pengendalian manajemen di sektor publik menekankan pada pelaksanaan rencana organisasi secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan organisasi. Untuk mendukung sistem pengendalian manajemen ini diperlukan komponen tambahan seperti struktur organisasi yang sesuai dengan jenis pengendalian yang digunakan, MSDM, dan lingkungan pendukung. Dalam suatu proses yang sedang dikendalikan, terdapat beberapa elemen penting. Pertama, detektor atau sensor berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi. Kedua, assessor atau perbandingan digunakan untuk menilai keakuratan dengan memperbandingkan realitas dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efektor bertindak sebagai perangkat yang mengubah hasil dari penilai. Terakhir, jaringan komunikasi berperan sebagai sarana pengiriman informasi antara detektor dan penilai, serta antara penilai dan efektor. Aktivitas pengendalian manajemen, menurut Mardiasmo (2009), terdiri dari beberapa bagian penting. 1. Perencanaan menjadi tahap awal dalam pengendalian, di mana rencana dan strategi diperumit untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Selanjutnya, koordinasi antar berbagai bagian organisasi menjadi langkah yang esensial untuk memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan bersama. 3. Komunikasi informasi juga diperlukan untuk memastikan aliran informasi yang lancar di antara anggota organisasi. 4. Pengambilan keputusan menjadi elemen penting, di mana keputusan yang tepat harus diambil untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. 5. Selain itu, mendorong anggota dalam organisasi supaya bertindak sesuai dengan sasaran organisasi juga menjadi langkah penting dalam pengendalian manajemen. 6. Pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dan hasil mencapai standar yang ditetapkan.
PAGE 55 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dukungan struktur pengendalian manajemen merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan proses pengendalian manajemen. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka organisasi yang memfasilitasi pelaksanaan proses pengendalian manajemen. (Mahmudi, 2007). 1. pusat pertanggungjawaban; Pusat pertanggungjawaban yaitu elemen penting pada struktur pengendalian manajemen. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan bagian organisasi yang dikepalai oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Baik dalam skala besar maupun kecil, pusat pertanggungjawaban dibuat sebagai alat untuk mencapai sasaran organisasi secara keseluruhan. Masing-masing pusat pertanggungjawaban memiliki tujuan yang wajib membantu organisasi mencapai sasaran yang digariskan melalui mekanisme perumusan strategi. Untuk mencapai sasaran tersebut, setiap pusat pertanggungjawaban dibagikan sumber daya input seperti anggaran, personel, infrastruktur, dan wewenang. Sumber daya ini digunakan oleh pusat pertanggungjawaban untuk menghasilkan output yang telah ditentukan. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban, proses pengendalian manajemen dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Pusat pertanggungjawaban menjadi tempat terpusat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya serta mengukur kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi antar pusat pertanggungjawaban, organisasi dapat memastikan bahwa semua bagian berkontribusi secara optimal dalam mencapai visi dan misi organisasi. 2. kompensasi; Kompensasi adalah salah satu komponen penting dalam pengendalian manajemen. Melalui sistem kompensasi, penghargaan dapat diberikan kepada para anggota organisasi. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penerapan sistem kompensasi, dan salah satunya adalah pendekatan berbasis kinerja yang menjadi favorit di banyak organisasi. 3. jejaring informasi Jejaring informasi berperan sebagai penghubung yang mengintegrasikan berbagai komponen organisasi dalam satu kesatuan. Fungsinya mencakup menghubungkan antar bagian dalam organisasi serta Membantu
PAGE 56 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK mempermudah interaksi organisasi dengan entitas eksternal seperti pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Dengan adanya jejaring informasi ini, interaksi antara manajer dengan manajer, manajer dengan karyawan, dan karyawan dengan karyawan dapat meningkatkan kualitasnya. Struktur Sistem Pengendalian manajemen pemerintahan Sebuah organisasi juga terdiri dari unit unit yang disebut pusat pertanggungjawaban, yaitu unit yang mengawasi tanggung jawab. Seorang manajer mengawasi masing-masing divisi ini dan bertanggung jawab atas tugas yang didelegasikan kepadanya. Robert N. Anthony dan John Dearden dalam buku "Management Control System" (1984), pusat pertanggungjawaban dapat didefinisikan seperi berikut. Pusat pertanggungjawaban adalah entitas organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan khusus dalam menjalankan sebagian tugas dan tanggung jawab organisasionalnya. Pusat pertanggungjawaban dibentuk dengan tujuan yang telah digariskan oleh manajemen puncak. Menurut Mardiasmo (2009), beberapa tujuan dari adanya pusat pertanggungjawaban antara lain: 1. Pusat pertanggungjawaban berfungsi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer serta entitas yang dikepalainya. 2. Pusat pertanggungjawaban membantu mempermudah pencapaian sasaran organisasi secara efektif. 3. Pusat pertanggungjawaban menyediakan bentuk kesesuaian tujuan antara berbagai unit dalam organisasi. 4. Pusat pertanggungjawaban membolehkan transfer tugas dan kekuasaan ke bagian yang mempunyai keahlian yang sesuai, mengurangi beban kerja manajer pusat dalam prosesnya. 5. Bawahan didorong untuk menjadi kreatif dan inovatif oleh pusat pertanggungjawaban.
PAGE 57 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 6. Pusat pertanggungjawaban berfungsi sebagai sarana untuk efektif dan efisien menerapkan strategi organisasi. 7. Pusat pertanggungjawaban digunakan sebagai alat kontrol manajemen. 8. Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah menciptakan hubungan optimal antara penggunaan sumber daya input dan hasil output yang sesuai dengan target kinerja. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban dan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, manajemen dapat mengelola organisasi dengan lebih baik dan mengoptimalkan kinerja unit-unit yang ada. Konsep Pusat Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Dalam konsep pusat pertanggungjawaban, model pengambilan keputusan terdesentralisasi terwujud. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh organisasi terdampak oleh pembagian organisasi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan data yang diperlukan manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawaban mereka, sistem akuntansi pertanggungjawaban menilai berbagai pencapaian pusat pertanggungjawaban. Secara prinsip, ada empat kategori pusat pertanggungjawaban yang dijelaskan oleh (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020): a. Pusat biaya (expense center): Pusat pertanggungjawaban yang menilai kinerja manajer berdasarkan pengeluaran biaya yang terjadi. Penilaian kinerja didasarkan pada biaya yang digunakan, bukan nilai output dalam bentuk mata uang rupiah yang dihasilkan. b. Pusat pendapatan (revenue center): Pusat pertanggungjawaban yang menilai kinerja manajer berdasarkan penerimaan yang diperoleh. c. Pusat laba (profit center): Sebuah entitas pengelolaan yang membandingkan nilai masukan dan hasil dalam bentuk uang. d. Pusat investasi (investment center): Sebuah entitas pengelolaan yang mengevaluasi kinerja manajer berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan terkait dengan investasi yang dilakukan dalam pusat tanggung jawab yang mereka pimpin.
PAGE 58 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Menurut pandangan dalam literatur akuntansi manajemen seperti Hansen dan Mowen (2007) serta Hilton (2008), satu jenis pusat pertanggungjawaban tambahan disebut Pusat Beban Terbatas (Discretionary Expense Centre). Pusat Beban Terbatas merupakan unit di mana hasil produksi atau output tidak bisa diukur secara keuangan, atau untuk bagian di mana tidak terdapat keterkaitan antara penggunaan sumber daya (input) dan hasil yang diperoleh (output). Tetapi, tanpa membedakan keempat jenis pusat pertanggungjawaban di atas, Menurut Mahmudi (2007), dalam konteks organisasi sektor publik, pusat pertanggungjawaban terdiri dari dua kategori: pusat layanan dan pusat misi. Pusat misi berusaha untuk memberikan output yang secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan pusat layanan dipercayakan untuk memberikan output yang digunakan untuk mendukung operasi pusat pertanggungjawaban lainnya.
PAGE 59 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 12 : PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN alam era tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, pengukuran kinerja pemerintahan menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa layanan publik yang diberikan terlaksana secara baik dan mencapai hasil yang digariskan. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan tugasnya, mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembagalembaga pemerintahan. Dengan demikian, pengukuran kinerja pemerintahan berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga negara. Pengukuran Kinerja dan Fungsi Pengendalian Manajemen Organisasi Sektor Publik Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian manajemen menjadi hal yang penting bagi setiap organisasi guna mencapai tujuannya. Pengendalian manajemen bukanlah sekadar opsional, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan sebuah organisasi. Untuk menjaga keberlangsungan organisasi, fungsi pengendalian manajemen telah ada sejak awal berdirinya organisasi dan sejak lama. Kontrol formal dan informal adalah dua kategori kontrol, menurut Mahmudi (2007). Untuk melaksanakan proses organisasi formal seperti menetapkan strategi, perencanaan strategis, penganggaran, mengoperasionalkan anggaran, dan evaluasi kinerja, saluran komunikasi formal digunakan di bawah kendali formal. Sedangkan metode komunikasi informal antara lain komunikasi langsung, pertemuan tidak resmi, diskusi, memo, observasi lapangan, atau manajemen dengan strategi keliling digunakan untuk pengendalian informal. D
PAGE 60 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dengan menggunakan indikator kinerja tertentu, Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik merupakan alat yang dirancang untuk membantu manajer publik dalam mengevaluasi keberhasilan program. Pengukuran variabel keuangan dan non-keuangan termasuk dalam metrik kinerja ini. Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai bagaimana manajer dan organisasi bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang lebih baik. Menurut Mahmudi (2007) yang ditulis oleh (Hartati, et al., 2022), ada beberapa tujuan dalam melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yakni: a. Mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuannya dengan memahami tingkat ketercapaiannya. b. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang efektif bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. c. Meningkatkan kinerja organisasi agar lebih baik pada periode mendatang melalui evaluasi dan perbaikan yang kontinu. d. Mengambil keputusan pemberian reward dan punishment dengan menggunakan pendekatan sistematik untuk memastikan pertimbangan yang adil dan objektif. e. Menginspirasi dan memotivasi pegawai agar memberikan kontribusi terbaik mereka dalam bekerja. f. Membangun transparansi dan tanggung jawab publik sebagai tujuan utama dalam menjalankan organisasi. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik dapat diringkas sebagai berikut, menurut Mardiasmo (2014): 1. Meningkatkan komunikasi strategi secara efektif dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (bottom up). 2. Pengukuran kinerja baik dari segi keuangan maupun bukan keuangan dengan seimbang, jadi bisa melacak pertumbuhan strategi yang ingin dicapai. 3. Memenuhi keperluan manajer tingkat menengah dan manajer bawah, serta memberi masukan kepada mereka untuk meraih kesesuaian tujuan.
PAGE 61 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 4. Menciptakan kepuasan melalui pendekatan individual dan memanfaatkan kemampuan kolektif secara logis. 5. Menciptakan tanggung jawab publik. Pengukuran kinerja berperan penting dalam memotivasi terbentuknya tanggung jawab publik. Pengukuran kinerja keuangan sektor publik memiliki tiga maksud yang perlu dipenuhi, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009) dalam penelitian Azaluddin (2023). Ada beberapa alasan mengapa penting mengukur kinerja sektor publik. Pertama, tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan sebagai panduan dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, pengukuran kinerja sektor publik berperan dalam memastikan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi. Kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan sistem pengendalian manajemen Dalam organisasi sektor publik Pengukuran kinerja memiliki keunikan tersendiri, karena keberhasilan organisasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyajikan layanan publik yang terjangkau dan bermutu. Evaluasi ini menjadi alat penting bagi manajemen untuk menilai kesuksesan organisasi dan mendapatkan kepercayaan serta dukungan publik. Namun, mengukur keberhasilan dalam konteks organisasi sektor publik tidaklah se straightforward mengukur keberhasilan dalam bisnis. Untuk memperoleh gambaran tentang prestasi suatu badan pemerintah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebagai panduan, sebagaimana disebutkan oleh Mahmudi (2007: 13). Kekhawatiran ini meliputi: Apa yang akan diukur dalam kenyataan? Gunakan skala atau ukuran? Berapa tingkat toleransi yang bisa diterima untuk kesalahan? Siapa yang melakukan pengukuran juga? Sudrajat (2007) Mengungkapkan pertimbangan yang harus diperhatikan saat merancang sistem pengendalian manajemen yang juga mempengaruhi pembentukan pengukuran kinerja.
PAGE 62 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Desain sistem pengendalian manajemen harus disesuaikan dengan ciri lingkungan yang dialami. Tidak terdapat sistem pengendalian manajemen yang paling optimal, melainkan apakah sistem yang digunakan sesuai tidaknya dengan ciri suatu organisasi. Efektivitas pengendalian manajemen yang digunakan akan dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian, pemahaman ciri lingkungan organisasi menjadi dasar penting dalam membuat sistem pengendalian yang efektif. 2. Paradigma merupakan representasi situasi lingkungan yang dialami sebuah organisasi. Paradigma ini bakal mempengaruhi sikap dan tindakan anggota di dalam organisasi. Berdasarkan paradigma tertentu, sistem dirancang untuk mengorganisir sumber daya dengan tujuan mencapai keselarasan sistem. Oleh sebab itu, pandangan yang dipegang oleh organisasi juga merupakan faktor yang dipertimbangkan saat merancang sistem evaluasi kinerja. 3. Sistem terbagi atas dua komponen yang saling terkait, yakni mekanisme. Proses berkaitan dengan serangkaian langkah yang perlu dilewati, sementara struktur melibatkan bagian bagian yang saling terkait. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses dan struktur pengendalian manajemen memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Oleh karena itu, integrasi yang tepat antara proses dan struktur ini sangat penting dan perlu terpadu dengan sistem manajemen kinerja. 4. Keahlian manajerial (managerial skill) merupakan Ketika menjalankan sistem yang telah dirancang, faktor yang penting adalah keberadaan anggota organisasi yang memiliki kompetensi yang cukup. Walaupun sistem telah dirancang dengan baik, jika pelaksanaannya dilakukan oleh anggota organisasi yang kurang kompeten, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi secara baik. Konsep Value For Money pada Pengukuran Kinerja Kriteria utama untuk mengevaluasi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi program, kegiatan, dan organisasi di bidang organisasi sektor publik adalah
PAGE 63 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK konsep nilai-untuk-uang (VFM). Nilai uang, terkadang dikenal sebagai "inci" pengukuran kinerja sektor publik, merupakan komponen penting dalam mengukur kinerja di sektor publik. Filosofi VFM juga menekankan perlunya memperlakukan setiap rupiah dengan hati-hati dan menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan (Mahmudi, 2007). Praktik terbaik atau konsep nilai terbaik, yang memperluas konsep VFM, adalah teknik baru lainnya dalam manajemen kinerja sektor publik selain konsep VFM. Pengukuran Ekonomi Dalam konteks pemerintahan, ukuran ekonomi dapat diukur berdasarkan seberapa besar dana yang diberikan untuk mendanai kegiatan tertentu Apabila pengeluaran organisasi berada di bawah batas yang telah ditetapkan, maka akan terjadi pengurangan pengeluaran. Namun, apabila pengeluaran melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka terjadi peningkatan pemborosan. Maka, pengukuran ekonomi berkaitan dengan memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini (Mardiasmo, 2009): a. Apakah pengeluaran organisasi melebihi anggaran yang sudah ditetapkan oleh entitas? b. Apakah biaya organisasi melebihi batas biaya sejenis lainnya yang bisa dibandingkan? c. Apakah organisasi sudah memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik? Pengukuran Efisiensi Dalam konsep pengukuran kinerja value for money, ukuran efisiensi berperan penting dalam menentukan biaya atas output. Mengacu pada pendapat Mahmudi (2007), ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah organisasi dapat menggunakan sumber daya yang dipunyainya dengan baik guna memperoleh output. Dalam hal ini, ada dua jenis efisiensi yang dapat diidentifikasi, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis atau manajemen mengacu pada kapasitas organisasi untuk menggunakan sumber daya input untuk menghasilkan tingkat output tertentu, sedangkan efisiensi alokasi menyangkut kapasitas
PAGE 64 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK organisasi untuk menggunakan sumber daya input secara bijak pada tingkat kapasitas yang sesuai. Pengukuran Efektivitas Efektivitas adalah tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi menandakan efektivitasnya yang tinggi. Efektivitas menitikberatkan pada pencapaian program atau kegiatan yang sudah digariskan. Pengukuran efektivitas melibatkan evaluasi Output of a service dan mengaitkannya kepada hasil yang diinginkan (biaya atau keluaran). Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan fokus pada hasil yang dicapai. Meskipun sebuah layanan dilaksanakan secara efisien, tidak dapat dianggap efektif apabila layanan tersebut tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Oleh sebab itu, penting untuk menggabungkan indikator efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya. Konsep Dasar: Input, Output, Dan Outcome Di sisi lain, pada organisasi pemerintahan, inti dari pengukuran kinerja adalah penerapan konsep Value For Money. Konsep Value For Money terdiri dari tiga hal penting, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Agar organisasi pemerintahan dapat menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, mereka perlu memiliki pemahaman mengenai tingkat masukan, hasil, dan dampak. Oleh karena itu, indikator kinerja yang dirancang harus mencakup indikator hasil (output) dan indikator dampak (outcome). Indikator Input Pengukuran input adalah tolok ukur konsumsi sumber daya dalam suatu proses untuk memperoleh output. Proses itu bisa berupa program atau aktivitas. Total sumber daya yang digunakan dalam program, aktivitas, dan organisasi dapat diindikasikan melalui ukuran inputPengukuran input melibatkan perbandingan antara input sekunder dan input primer, yang serupa dengan pengukuran ekonomi yang menetapkan biaya per unit input. Biaya input ini ditemukan melalui sistem pembiayaan dalam akuntansi biaya.
PAGE 65 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Meskipun indikator input penting, tetapi tidak cukup tanpa menentukan indikator output. Indikator Output Pengukuran output ialah ukuran dari hasil keluaran yang diperoleh dari suatu prosedur. Menurut Sudrajat (2007: 197), pengukuran output wajib memenuhi empat ciri penting. Pertama, pengukuran tersebut harus mampu menggambarkan kinerja sesungguhnya, dengan menunjukkan output yang sesuai dengan harapan. Kedua, pengukuran tersebut harus tepat sasaran, sehingga tidak hanya mencerminkan perkiraan kasar. Ketiga, pengukuran harus dilakukan tepat waktu, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif. Terakhir, pengukuran output haruslah objektif, yang berarti tidak dapat dimanipulasi. Indikator Outcome Pengukuran output berkonsentrasi pada jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, sementara pengukuran outcome menekankan pada nilai kualitas dari hasil tersebut. Pengukuran outcome terkait dengan efek sosial suatu kegiatan. Bagaimanapun, evaluasi hasil hanya dapat dilakukan setelah tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan ditentukan, dan baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan tersebut meraih tahap tertentu. Konsep Best Value Konsep best value, yang merupakan penambahan dari konsep VFM (Value for Money) yang dijelaskan oleh Mahmudi pada tahun 2007, memainkan peran krusial dalam konteks pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar unit kerja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik memberikan pelayanan yang optimal untuk mencapai nilai terbaik (best value). Menetapkan berbagai metrik kinerja untuk mengukur keefektifan unit kerja yang memberikan layanan terbaik sekaligus menawarkan nilai terbaik adalah salah satu keunggulan dari gagasan nilai terbaik. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk menaksir prestasi dan capaian entitas secara menyeluruh. Sementara indikator masukan dan keluaran digunakan untuk mengukur
PAGE 66 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK kuantitas kegiatan, indikator hasil digunakan untuk menilai kinerja organisasi. Target kinerja yang menyajikan pencapaian sasaran dan urutan akan dikembangkan oleh masing-masing bagian yang diamanahkan sebagai otoritas nilai terbaik. Untuk menerapkan konsep best value, diperlukan keseriusan pemerintah serta keahlian aparatur publik yang kompeten dalam melakukan unit best value. Implementasi Pengukuran Kinerja Di Pemerintahan Perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja membentuk dua komponen kunci dari manajemen kinerja terpadu, menurut Mahmudi (2007). Ada empat langkah perencanaan kinerja, antara lain: 1. Menentukan visi, misi, dan sasaran, serta skema; 2. Menerjemahkan visi, misi, dan sasaran, serta skema menjadi: a. sasaran strategis; b. inisiatif strategis; c. indikator kinerja; d. target kinerja; 3. Menyusun program; 4. Menyusun anggaran. Tiga faktor utama berfungsi sebagai dasar untuk mengukur nilai kinerja uang, dan mereka adalah sebagai berikut: a. komponen visi, misi, sasaran, dan target b. komponen input, proses, output, dan outcome c. komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
PAGE 67 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGIAN 13 : SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI NON PEMERINTAH/NIRLABA istem akuntansi dalam organisasi non pemerintah atau nirlaba memiliki peranan yang krusial dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan. Organisasi non pemerintah, seperti yayasan, lembaga amal, atau organisasi sosial, bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau memajukan tujuan sosial tertentu, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Oleh karena itu, sistem akuntansi dalam organisasi non pemerintah memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan pengukuran dan pelaporan kinerja non finansial, serta transparansi yang tinggi terkait penggunaan dana dan sumber daya yang diterima. Dalam pendekatan ini, sistem akuntansi non pemerintah berperan penting dalam memberikan informasi yang andal dan relevan kepada pihakpihak yang berkepentingan, seperti donor, anggota organisasi, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program-program sosial yang dilakukan. Sifat dan Ciri Organisasi Nirlaba Sifat Organisasi Nirlaba Kita harus mempertimbangkan ciri-cirinya untuk membedakan organisasi nirlaba dari perusahaan bisnis nirlaba. Pertama-tama, organisasi nirlaba adalah badan hukum yang sangat berbeda, dengan pemilik yang dapat berkisar dari publik hingga swasta, amal hingga melayani diri sendiri, dan yang mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan pajak atau dimintai pertanggungjawaban pajak. Meskipun frase "non-profit" sering digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok seperti gereja dan Salvation Army, sebuah organisasi semi-militer Kristen, organisasi non-profit sebenarnya mencakup berbagai macam organisasi. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan S
PAGE 68 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK yang signifikan dengan organisasi yang berfokus pada mencari keuntungan.Tujuan utama organisasi nirlaba bukan hanya mencari keuntungan finansial. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa not-forprofit juga berarti bukan not-for-loss (bukan untuk merugi). Sebagai hasilnya, organisasi nirlaba sebaiknya tidak mengalami kekurangan dana saat melaksanakan aktivitasnya. Jika organisasi nirlaba menghasilkan kelebihan dana, kelebihan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak untuk menguntungkan pemilik organisasi nonlaba. Organisasi nirlaba tidak memiliki kapasitas kepemilikan untuk menjual, memindahkan, atau membeli kembali kepemilikannya seperti yang dilakukan oleh organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi ini berbeda dalam cara mereka mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional. Ciri Organisasi Nirlaba Wisataone (2021) dapat dinyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki tiga karakteristik atau ciri-ciri: 1. sumber daya dimiliki oleh donor yang tidak mengantisipasi menerima keuntungan keuangan yang sebanding; 2. mereka memperoleh barang dan jasa tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan jika mereka menghasilkan keuntungan, itu tidak diberikan kepada pendiri atau pemilik organisasi; 3. Ketika organisasi nirlaba dibubarkan atau dilikuidasi, kepemilikan tidak mencerminkan bagian proporsional dari asetnya dan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus. Siklus akuntansi Nirlaba Siklus akuntansi nirlaba mengacu pada proses akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba atau organisasi tanpa tujuan laba, seperti yayasan, lembaga amal, atau lembaga pendidikan. Siklus akuntansi nirlaba mirip dengan siklus akuntansi bisnis pada umumnya, tetapi ada beberapa perbedaan yang berkaitan dengan tujuan dan karakteristik organisasi tersebut.
PAGE 69 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Berikut adalah langkah-langkah umum dalam siklus akuntansi nirlaba: 1. Identifikasi dan pencatatan transaksi: Langkah pertama dalam siklus akuntansi nirlaba adalah mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan organisasi. Transaksi ini dapat meliputi penerimaan sumbangan, pembelian aset, pengeluaran operasional, dan lain-lain. 2. Penyusunan jurnal: Setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal. Jurnal mencatat secara rinci setiap transaksi dengan menggunakan format yang umum dalam akuntansi. 3. Pembuatan buku besar: Setelah jurnal disusun, data dari jurnal akan ditransfer ke buku besar. Buku besar mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai, seperti akun penerimaan sumbangan, akun pengeluaran operasional, akun aset tetap, dan lain-lain. 4. Penyesuaian akhir: Setelah buku besar selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian akhir pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini termasuk penyesuaian pendapatan dan pengeluaran yang belum tercatat, estimasi kerugian potensial, atau perhitungan depresiasi aset tetap. 5. Penyusunan laporan keuangan: Setelah semua penyesuaian dilakukan, laporan keuangan nirlaba dapat disusun. Laporan keuangan utama dalam organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas (laporan laba rugi), dan laporan arus kas. 6. Audit dan verifikasi: Setelah laporan keuangan disusun, organisasi nirlaba mungkin perlu menjalani proses audit oleh pihak eksternal untuk memverifikasi keandalan dan keabsahan laporan keuangan tersebut. Audit membantu memastikan bahwa informasi keuangan organisasi nirlaba sudah dibuat secara akurat. 7. Pelaporan dan penggunaan laporan keuangan: Setelah laporan keuangan telah diaudit dan diverifikasi, organisasi nirlaba akan menggunakan laporan tersebut untuk menyajikan informasi kepada para pemangku kepentingan, seperti dewan direksi, donatur, lembaga pengawas, atau masyarakat umum. Laporan keuangan juga bisa digunakan untuk
PAGE 70 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK pengambilan keputusan internal dan perencanaan keuangan di masa mendatang. Standar Akuntansi nirlaba Tahun 2020 kebawah, organisasi nonlaba menggunakan PSAK 45 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan mereka. Tetapi mulai tanggal 1 Januari 2020, PSAK 45 tidak lagi digunakan dan digantikan oleh ISAK 35 sebagai standar akuntansi nirlaba. Dengan diterbitkannya ISAK 35, pelaporan keuangan mengadopsi seluruh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dijelaskan secara rinci dalam penjelasan ISAK 35. Organisasi memiliki opsi untuk menggunakan akun aset bersih dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pengganti ekuitas, yang mencerminkan karakteristik Entitas Berorientasi Nirlaba (EBNL) sesuai dengan PSAK Laporan Keuangan NGO dan Nirlaba Organisasi nirlaba diharuskan menyusun seperangkat laporan keuangan, termasuk laporan kondisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan yang relevan, sesuai dengan Pernyataan FASB No. 117. Tiga kategori aset bersih dalam laporan keuangan ini adalah aktiva bersih tidak bersyarat, aktiva bersih bersyarat sementara, dan aktiva bersih bersyarat tetap. Kategorikategori ini digunakan untuk mengumpulkan barang-barang seperti aset bersih, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Ada tiga definisi berbeda yang tercantum dalam Pernyataan FASB No. 116, dan mereka adalah sebagai berikut: 1. Menurut FASB Statement no. 116, aset bersyarat permanen didefinisikan sebagai bagian dari aset yang memiliki pembatasan penggunaan oleh donor tanpa batas waktu dan tidak dapat dipindahkan oleh entitas nonlaba. 2. FASB Statement no. 116 juga menjelaskan bahwa aset bersyarat temporer adalah bagian dari aset yang memiliki pembatasan oleh donor baik dalam hal waktu (time restriction) maupun pemindahannya setelah memenuhi persyaratan tertentu oleh organisasi (purpose restriction).
PAGE 71 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3. Aset tak bersyarat merujuk pada bagian aset yang tidak memiliki batasan persyaratannya dari pemberi sumbangan. Laporan keuangan organisasi nirlaba mencakup: 1. Laporan Neraca Pada akhir jangka waktu pelaporan, Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, juga dikenal sebagai laporan balance sheet, memberikan gambaran tentang aset, hutang, dan aset bersih organisasi. Laporan ini mencantumkan jumlah total aset bersih. Selain itu, terdapat tiga klasifikasi aset bersih yang meliputi aset bersih yang tidak memiliki syarat, aset bersih yang bersyarat untuk jangka waktu tertentu, dan aset bersih yang bersyarat untuk jangka waktu yang permanen. Laporan ini tidak memerlukan perbandingan dengan periode sebelumnya. 2. Laporan aktivitas serta Laporan aktivitas menyajikan data tentang penggunaan sumber daya dalam berbagai program dan layanan. Organisasi nirlaba menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam mencatat pendapatan dan biaya. Menurut pernyataan nomor 93, organisasi non-profit diwajibkan untuk mengakui pengurangan nilai (depreciation) biaya dari aset jangka panjang (aset tetap). 3. Laporan arus kas Pada akhir jangka waktu pelaporan, dan Dalam situasi ini, pernyataan no. 117 telah memperluas FASB statement no. 95 mengenai Laporan Arus Kas untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memakai pengelompokan dan pengertian yang sama seperti perusahaan bisnis, melainkan dalam hal penjelasan Aktivitas Pendanaan yang mencakup sumber daya terbatas dari para donatur untuk tujuan jangka panjang. 4. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan secara menyeluruh tercakup dalam esai ini. Catatan A memperjelas kebijakan pengungkapan wajib. Sejalan dengan catatan A, Catatan B diwajibkan untuk dipresentasikan. Selain itu, organisasi nirlaba juga harus mengungkapkan informasi melalui Catatan C, D, dan E.
PAGE 72 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAFTAR PUSTAKA Akbar, B. (2013). Akuntansi Sektor Publik Konsep Dan Teori. Jakarta: CV. Bumi Metro Raya. Anggono , A. (2022). AKUNTANSI MANAJEMEN PADA ENTITAS PUBLIK. Penerbit Adab. Arifin, J. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Azaluddin. (2023). Implikasi Managing Asset : Kinerja Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rena Cipta Mandiri. Basri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwani, R., Matridi, R., Efendi, M., . . . Maesarini, I. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa. Media Sains Indonesia. Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Defitri, S. Y., Suciati, F., Yulia, R., Adhi, D. K., Hertati, L., Kunda, A., . . . Safkaur, O. (2022). Akuntansi Sektor Publik. Get Press. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat. Handayani, M. (2019). Akuntansi Sektor Publik Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban. POLIBAN PRESS. Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U., Sululing, S., . . . Muchlis, S. (2021). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Hartati, A., Fanggidae, H., Binawati, E., Aisyah, S., Fanggidaae, F., Ala, H., . . . Lerrick, Y. (2022). Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Teori Dan Aplikasi. Media Sains Indonesia. Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro . Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Deepublish.
PAGE 73 OF 73 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Pusaka Almaida. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi offset. Mardiasmo. (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset. Mulyono, R. A., Wicaksono, G., Mirosea, N., Sahlan, F., Saputra, Y. J., Hasnita, N., . . . Supriyadi. (2022). Akuntansi Sektor Publik. Media Sains Indonesia. Nasution, D. A. (2019). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan. Uwais Inspirasi Indonesia. Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. Purba, R., Umar, H., Siregar, O., & Eriadi. (2022). Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi. Merdeka Kreasi Group. Putri, I., & Estiningrum, S. (2022). ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. U Press. Raharjo, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara. Wisataone, V. (2021). Strategi Integrated Marketing Communication Organisasi Nirlaba. Penerbit NEM. Yuesti, A., Dewi, N., & Pramesti, I. (2020). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. CV. Noah Aletheia.