iJMLA JURNAL 2016

96

Dalam makalah tersebut beliau menyampaikan beberapa dasar
pemikiran, salah satu dasar pemikiran yang diungkapkan sebagai
latar belakang pemilihan topik tersebut adalah pembelajaran bahasa
Indonesia yang belum bermartabat. Hal tersebut ditunjukkan dengan
beberapa bukti situasi kebahasaan yang terjadi di masyarakat, di
antaranya: (1) peminggiran bahasa Indonesia melalui media massa,
bahasa luar ruang, bahasa pertemuan resmi, dan bahasa terbitan; (2)
pemakaian bahasa “gaul” yang merambah dunia pendidikan sehinga
mengacaukan bahasa Indonesia; dan (3) pemakaian bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar dalam kelas SBI atau RSBI.

Permasalahan pemartabatan bahasa tampaknya tidak hanya
terjadi di Indonesia, tetapi juga di ASEAN. Bahasa melayu sebagai
bahasa ibu masyarakat di ASEAN belum menunjukkan eksistensinya.
Bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang dianggap lebih
bermartabat dibandingkan dengan bahasa Melayu. Anggapan
tersebut bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari upaya-upaya yang
dilakukan oleh negara pengguna bahasa tersebut menunjukkan ada
perhatian yang tinggi dalam memertahankan bahasanya. Sebagai
contoh, bahasa Inggris mempunyai instrumen tes standar yang
diakui secara internasional sebagai persyaratan untuk dapat masuk
ke negara-negara tersebut.

Brown (2004:83-86) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris
terdapat empat tes kemahiran berbahasa yang dikomersilkan secara
internasional, yaitu TOEFL (Test of English as Foreign LAnguage,
MELAB (Michigan English Language Assesment Battery), IELTS
(International English Language Testing System), dan TOEIC (Tes of
English for International Communication). Keempat jenis tes tersebut
bertujuan untuk mengukur semua kompetensi berbahasa. Masing-
masing jenis tes mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya. Hal
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan antara TOEFL, MELAB, IELTS, dan TOEIC

Producer TOEFL MELAB IELTS TOEIC

Educational Englis Language Jointly managed The Chauncy
testing Institute, University by the University group
service of Michigan of Cambridge international,
Local Examination a subsidiary of
Syndicate (UCLES), educational
the British testing service
Council, and IDP

97

Objectives To test To test overall Education To test overall
Primary overall proficiency Australia proficiency
Market proficiency (language ability) To test overall (language
(language proficiency ability)
Type ability) Mostly U.S. and (language ability) Worldwide
Almost business,
Response exclusively Canadian language Australian, British, commerce,
modes U.S. Canadian, and and industry
Time universities programs and New Zealand contexts
Allocation and college academic (workplace
for college; some institutions and settings)
admission profesional
purposes worlwide organizations. Computer-
American based and
Computer- educational settings academic paper-based
based (CB) institutions are versions.
(and two as well increasing
sections are accepting IELTS Multiple
computer- Paper-based for admissions choise
adapttive) purposes responses
A traditional Multiple choise Computer-based 2 hours
paper-based responses; essay (for reading and
(PB) version writing section);
is also 2.5 to 3.5 hours paper-based for
available listening and
Multiple speaking modules
choise
responses; Multiple choise
essay responses; essay;
Up to 4 oral production
hours (CB); 3
hours (PB) 2 hours, 45
minutes

Sebenarnya bahasa Indonesia juga telah memiliki instrumen uji
kemahiran berbahasa yang dikenal dengan UKBI. UKBI
dikembangkan oleh Pusat Bahasa Depdiknas yang sekarang dikenal
dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. UKBI
diwujudkan dalam bentuk baterai A, B, C, dan D. Atas bobot soal
atau tingkat kesukarannya, baterai UKBI dibedakan menjadi dua tipe,
yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 dirancang bagi mereka yang memiliki
kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks untuk tujuan vokasional
dan/ atau akademik. Sementara itu, tipe 2 dirancang bagi mereka
yang memiliki kebutuhan komunikasi yang lebih sederhana untuk

98

tujuan sosial dan/ atau vokasional. Dengan demikian, soal dalam
baterai tipe 1 memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi atau
bobot yang lebih berat daripada soal dalam baterai tipe 2. Waktu
yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua seksi UKBI adalah 2 jam
15 menit. Namun, sampai saat ini UKBI belum difungsikan sebagai
instrumen tes yang mampu mengangkat martabat bahasa Indonesia.
UKBI sebagai instrumen pengukur kemahiran berbahasa Indonesia
seseorang masih perlu ditinjau, diperbaiki, dan dikembangkan
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen mampu
memartabatkan bahasa Indonesia.

Pengelolaan pelaksanaan UKBI yang terpusat di Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang secara operasional
dilakukan oleh Balai Bahasa merupakan salah satu faktor yang
menghambat penerapan UKBI di masyarakat umum. Diakuinya
instrumen tes standar bahasa Inggris secara internasional jika dilihat
berdasarkan tabel 1. dipengaruhi oleh peran serta universitas
sebagai pengelola dan penyelenggara pelaksanaan tes tersebut.
Rahmawati (2013b:95-103) mengungkapkan bahwa Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai peran strategis
sebagai fasilitator pelaksanaan UKBI.

Berdasarkan pernyataan di atas, makalah ini bertujuan untuk
memaparkan kekurangan dan kelebihan instrumen UKBI. Hal ini
dilakukan sebagai langkah awal dalam mengembangkan model tes
kompetensi berbahasa. Dengan dikembangkannya model tes
kompetensi berbahasa maka pemartabatan bahasa Melayu di ASEAN
dapat terealisasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN
Pada dasarnya penelitian ini termasuk jenis penelitian

pengembangan (developmental research). Luaran yang ditargetkan
dalam penelitian ini adalah produk instrumen tes kompetensi
berbahasa (Indonesia) yang dapat digunakan sebagai alat ukur
kompetensi berbahasa seseorang. Pembahasan makalah ini
dispesifikasikan dalam sebuah kegiatan awal mengidentifikasi
instrumen UKBI. Pengidentifikasian instrumen UKBI merupakan
tahap awal yang dilakukan sebagai bentuk studi eksplorasi
kekurangan dan kelebihan instrumen tersebut. Pengidentifikasian
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

99

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
UKBI merupakan tes baku yang dikembangkan sesuai dengan

teori pengujian modern dan dirancang untuk mengukur kemahiran
seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun
tulis. UKBI telah diujikan kepada penutur bahasa Indonesia yang
berasal dari beragam strata sosial, pekerjaan, dan latar belakang
pendidikan. Selain itu, UKBI juga telah diujikan kepada penutur asing
(Solihah dan Dony, 2005:1). Deskripsi tentang UKBI dapat dipaparkan
berdasarkan tiga kategori, yaitu: (1) pemeringkatan UKBI; (2) Materi
UKBI; dan (3) Komposisi UKBI.

a. Pemeringkatan UKBI
Solihah dan Dony (2005:3) menyatakan bahwa untuk

menempatkan kemahiran berbahasa peserta uji, UKBI menentukan
tujuh peringkat kemahiran berbahasa Indonesia dan ditafsirkan ke
dalam tujuh predikat. Ketujuh peringkat dan predikat tersebut
ditentukan berdasarkan rentang skor yang ditetapkan dalam UKBI.
Berikut adalah tabel pemeringkatan hasil UKBI.

Tabel 2. Pemeringkatan Hasil UKBI

Rentang Skor Peringkat Predikat

816-900 I Istimewa
717-815 II Sangat unggul
593-716 III
466-592 IV Unggul
346-465 V Madya
247-345 VI Semenjana
162-246 VII Marginal
Terbatas

Tim UKBI (2003: 11-13) mendeskripsi ketujuh peringkat itu
adalah sebagai berikut.

Peringkat I, Istimewa, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.
Dalam berkomunikasi untuk keperluan akademik dan lain-lain, yang
bersangkutan tidak mengalami kendala.

100

Peringkat II, Sangat unggul, predikat yang menunjukkan
bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan
maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan akademik yang
kompleks, yang bersangkutan mungkin masih mengalami kendala,
tetapi tidak untuk keperluan yang lain.

Peringkat III, Unggul, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang tinggi dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.
Dalam berkomunikasi untuk keperluan akademik dan vokasional
yang kompleks, yang bersangkutan mungkin masih mengalami
kendala.

Peringkat IV, Madya, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang cukup dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.
Dalam berkomunikasi untuk keperluan vokasional yang kompleks,
yang bersangkutan masih mengalami kendala dan kendala tersebut
makin besar dalam berkomunikasi untuk keperluan akademik.

Peringkat V, Semenjana, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang cukup dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis.
Dalam berkomunikasi untuk keperluan akademik, yang bersangkutan
sangat terkendala. Untuk keperluan vokasional dan sosial yang
kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak
terkendala untuk keperluan vokasional dan sosial yang tidak
kompleks.

Peringkat VI, Marginal, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang kurang dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.
Dalam berkomunikasi untuk keperluan sosial yang tidak kompleks,
termasuk keperluan survival, yang bersangkutan masih mengalami
kendala. Akan tetapi, untuk keperluan sosial yang kompleks, yang
bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang
bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan vokasional,
apalagi untuk keperluan akademik.

Peringkat VII, Terbatas, predikat yang menunjukkan bahwa
peserta uji memiliki kemahiran yang sangat kurang dalam
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan
maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan hanya siap
berkomunikasi untuk keperluan survival. Pada saat yang sama,

101

predikat ini juga menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam
berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk
ditingkatkan.

b. Materi UKBI
Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia yang

digunakan dalam berbagai bidang, seperti sejarah, kebudayaan,
hukum, dan ekonomi. Materi itu diambil dari berbagai sumber,
antara lain, media massa (elektronik an cetak) dan/ atau buku-buku.
Dengan materi itu, UKBI menguji kompetensi berkomunikasi lisan
dan tulis dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut
kemampuan reseptif maupun kemampuan produktif. Kemampuan
reseptif berkaitan dengan pemahaman isi wacana lisan dan isi
wacana tulis serta kepekaan terhadap kaidah bahasa Indonesia.
Kemampuan reseptif diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda
dengan empat opsi. Kemampuan produktif berkaitan dengan
keterampilan menggunakan bahasa Indonesia secara tulis dan lisan.
Keterampilan menggunakan bahasa Indonesia tulis diukur melalui
penyusunan wacana tulis. Keterampilan menggunakan bahasa
Indonesia lisan diukur melalui wawancara yang meliputi monolog
dan dialog (Tim UKBI, 2003: 4).

c. Komposisi Soal

UKBI diwujudkan dalam bentuk baterai A, B, C, dan D. Atas

bobot soal atau tingkat kesukarannya, baterai UKBI dibedakan

menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 dirancang bagi

mereka yang memiliki kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks

untuk tujuan vokasional dan/ atau akademik. Sementara itu, tipe 2

dirancang bagi mereka yang memiliki kebutuhan komunikasi yang

lebih sederhana untuk tujuan sosial dan/ atau vokasional. Dengan

demikian, soal dalam baterai tipe 1 memiliki tingkat kesukaran yang

lebih tinggi atau bobot yang lebih berat daripada soal dalam baterai

tipe 2. Komposisi setiap baterai adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Komposisi Soal UKBI

Baterai Seksi

I II III IV V

A V v VVV

B V v VV

C VvV V

D VvV

102

Seksi I: Mendengarkan/ Menyimak (40 butir soal, ±25 menit),
seksi ini bertujuan untk mengukur kemampuan memahami informasi
yang diungkapkan secara lisan, baik dalam bentuk dialog maupun
monolog yang membahas berbagai situasi, kondisi, dan topik. Seksi
ini terdiri atas empat buah dialog dan empat buah monolog. Setiap
dialog dan monolog diiringi lima butir soal pilihan ganda yang harus
dijawab sekaligus ketika dialog dan monolog tersebut
diperdengarkan.

Seksi II, Merespons Kaidah (25 butir soal, 20 menit), seksi ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan merespons kaidah bahasa
Indonesia ragam formal: ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta
struktur kalimat. Soal dalam seksi ini terdiri atas satu atau dua
kalimat yang memiliki dua bagian yang bergaris bawah dan bercetak
tebal. Salah satu bagian itu berisi kesalahan dalam penerapan kaidah
bahasa Indonesia. Peserta harus menentukan satu bagian yang berisi
kesalahan dan menentukan salah satu dari dua pilihan jawaban di
bawahnya sebagai jawaban yang betul.

Seksi III, Membaca (40 butir soal, 45 menit), seksi ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami informasi yang
disampaikan dalam bentuk wacana tulis atau bacaan. Bacaan
tersebut disajikan dalam berbagai laras bahasa bidang ilmu. Dalam
seksi ini terdapat lima bacaan yang masing-masing diiringi delapan
butir soal pilihan ganda.

Seksi IV, Menulis (100-200 kata, 30 menit) seksi ini bertujuan
untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia tulis
sehubungan dengan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel,
atau gambar lain.

Seksi V: Berbicara (monolog dan/ atau dialog, ± 15 menit),
seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan
bahasa Indonesia lisan sehubungan dengan informasi yang berkaitan
dengan diagram, tabel, atau gambar lain.

Secara teoretis UKBI dikembangkan dalam rancangan yang
ideal karena dikembangkan untuk mengukur semua aspek
keterampilan berbahasa. Hal inilah yang menjadi kelebihan
instrumen tersebut. Secara praktis, instrumen tersebut menunjukkan
kekurangan. Adapun kekurangan instrumen UKBI akan dipaparkan
berikut ini.

103

1. Bentuk tes
UKBI tergolong sebagai tes diskret. Hal tersebut ditunjukkan

dengan bentuk tes UKBI untuk mengukur kemampuan
mendengarkan, respons kaidah, dan membaca masih berbentuk tes
pilihan ganda meskipun keterampilan berbicara dan menulis sudah
dilaksanakan dalam wujud unjuk kerja. Selain itu, tes respons kaidah
dalam UKBI menunjukkan bahwa tes tersebut masih menekankan
unsur kebahasaan yang tidak secara langsung dimasukkan secara
kontekstual.

Selain hal tersebut, instrumen tes mendengarkan setiap butir
soal yang ditanyakan tidak berdasarkan rangsang suara yang
diperdengarkan. Hal ini berdampak pada kemampuan seseorang
menjawab pertanyaan. Jika peserta uji tidak mampu menjawab soal
dengan benar bisa jadi bukan karena tidak mampu mendengarkan,
melainkan karena terlewat rangsang suara yang diperdengarkan
secara tidak beraturan.

Soal yang berupa gambar dalam mengukur kemahiran berbicara
dan menulis dapat menimbulkan masalah jika gambar yang dijadikan
soal tidak jelas. Selain itu kemampuan peserta tes yang berbicara
dan menulis hanya berdasarkan gambar maka kemampuannya untuk
mengungkapkan argumen secara tidak langsung dibatasi.
2. Materi yang diujikan

Materi yang diujikan dalam instrumen tes UKBI belum
dikategorikan ke dalam bidang ilmu, misalnya IPA dan IPS. Hal ini
mengakibatkan adanya ketimpangan dalam mengerjakan soal yang
dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman pengetahuan awal
(skemata). Misal, orang yang mempunyai latar belakang bidang
keilmuan sosial akan mengalami kesulitan saat mengerjakan soal
yang berlatar belakang ilmu alam, begitu pula sebaliknya. Maka dari
itu materi yang digunakan sebagai bahan uji UKBI harus
dikategorikan berdasarkan latar belakang keilmuan peserta tes.
3. Petunjuk Mengerjakan

Dalam petunjuk mengerjakan UKBI ada syarat bahwa buku uji
tidak boleh dicorat-coret. Hal ini sangat membatasi peserta uji yang
mempunyai strategi pengerjaan soal yang terbiasa menuliskan
terlebih dahulu jawaban pada buku uji. Selain itu, petunjuk dalam
mengerjakan soal merespons kaidah membuat peserta uji bingung
karena dapat menjebak peserta uji memilih dua pilihan dalam satu
soal.

104

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan model tes
kompetensi berbahasa Indonesia diperlukan untuk mengatasi
masalah yang timbul dalam pengujian kompetensi berbahasa
dewasa ini yang masih cenderung pada tes yang bersifat diskret.
Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan di antaranya sebagai
berikut.
1. Bentuk tes dapat dimodifikasi dengan cara menyesuaikan

dengan bentuk-bentuk tes standar bahasa Inggris yang telah
diakui oleh masyarakat secara internasional. Rahmawati
(2012:43-50) memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan
tes kompetensi berbahasa yang bersifat diskret dapat dilakukan
dengan mengadaptasi bentuk tes IELTS sebagai instrumen
pengukur kompetensi komunikatif berbahasa Indonesia. Hal ini
relevan dengan hasil penelitian Behfrouz dan Nahvi (20013:30-
39) yang menyimpulkan bahwa variasi bentuk soal berpengaruh
secara signifikan dengan kemampuan tes, khususnya membaca.
2. Materi yang diujikan dapat dikembangkan dengan
mempertimbangkan skemata peserta uji. Penelitian Alibakhshi
(2011:1304-1310) yang menyimpulkan bahwa pengembangan
tes berbahasa harus mempertimbangan pengetahuan akademik
secara umum yang dimiliki oleh peserta yang akan diuji.
3. Ketidakjelasan petunjuk pengerjaan soal dapat diatasi dengan
menyederhanakan petunjuk mengerjakan sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda dan mudah dipahami.
Rahmawati (2013a:457-462) dalam Seminar Internasional PIBSI
XXXV di Solo menawarkan sebuah model instrumen tes bahasa
Indonesia bagi penutur asing. Pada saat dipresentasikan ada
kekhawatiran dari beberapa peserta jika model instrumen tes bahasa
Indonesia bagi penutur asing diterapkan di Indonesia maka hal ini
justru menghambat berkembangnya negara Indonesia karena orang
luar negeri yang datang ke Indonesia akan merasa enggan jika ada
syarat tes masuk ke negara Indonesia.
Sanggahan tersebut perlu diluruskan bahwa tes dikembangkan
bukan semata-mata berfungsi sebagai alat penilaian. Tes dapat
dimanfaatkan sebagai instrumen diagnosis kemampuan awal dan
kemampuan akhir atau kemampuan sebelum mendapat
pembelajaran dan kemampuan setelah mendapatkan pembelajaran.
Berdasarkan hasil diagnosis itulah dapat dimanfaatkan sebagai tolok
ukur kompetensi berbahasa seseorang. Dengan hal semacam ini
maka pemartabatan bahasa Melayu di ASEAN dapat terealisasi.

105

D. PENUTUP

1. Kesimpulan
Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengembangkan

instrumen tes kompetensi berbahasa adalah dengan mengkaji
bentuk tes bahasa yang telah digunakan sebagai tes standar.
instrumen tes standar yang dikaji dalam penelitian ini adalah
instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI). Berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui kekurangan dan
kelebihan model instrumen UKBI. UKBI mempunyai beberapa
kekurangan, di antaranya berkaitan dengan bentuk soal, materi yang
diujikan, dan kurang jelasnya petunjuk pengerjaan. Kelebihan UKBI
adalah mampu menguji kemahiran berbahasa Indonesia seseorang
yang mencakup empat keterampilan berbahasa. Berdasarkan
kekurangan dan kelebihan tersebut perlu ada pengembangan model
tes kompetensi berbahasa sebagai upaya memartabatkan bahasa
Melayu di ASEAN
2. Saran

Pengembangan model tes kompetensi berbahasa perlu
mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat direalisasi.
Terealisasinya model tes kompetensi berbahasa merupakan wujud
nyata pemartabatan bahasa Melayu di ASEAN. Tidak perlu ada
kekhawatiran fungsi tes yang dikembangkan karena tes
dikembangkan bukan semata-mata sebagai alat melakukan penilaian
tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam
upaya mendiagnosis kompetensi awal sebelum belajar dan
kompetensi akhir setelah belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Alibakhshi, Goudarz. 2011. “External Validity of TOEFL Section of
Doctoral Entrance Examination in Iran: A Mixed Design
Study”. Dalam Theory and Practice in Language Studies, Vol
1, No 10, halaman 1304-1310.

Behfrouz, Behnam dan Nahvi, Elham. 2013. “The Effect of Task
Characteristics on IELTS Reading Performance. Open Journal
of Modern Linguistics Vol 3, No 1, halaman 30-39.

106

Brown, H. Douglas. 2004. Language Assesment, Principles and
Classroom Practice. San Fransisco: Longman.

Rahmawati, Laili Etika. 2012. “Adaptasi Bentuk Tes International
English Language Testing System (IELTS) sebagai Instrumen
Pengukur Kompetensi Komunikatif Berbahasa Indonesia”.
Dalam Jurnal LOA Volume 8, Nomor 1, Juni 2012 halaman 43-
50.

___________________. 2013a. “Model Instrumen Tes Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing”. Dalam Prosiding Seminar
Internasional PIBSI XXXV halaman 457-462. Surakarta:
Universitas Sebelas Maret.

__________________. 2013b.”Peran Strategis Jurusan Pendidikan
Bahasa Indonesia sebagai Fasilitator Pelaksanaan UKBI”.
Dalam Jurnal LOA Volume 9 Nomor 2 Desember 2013
halaman 95-103.

Solihah, Atikah dan Dony Setiawan. 2005. Bedah Soal UKBI. Jakarta:
Pusat Bahasa, Departemen Peniikan Nasional.

Tim UKBI. 2003. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jakarta: Pusat
Bahasa, Depdiknas.

107

KEDUDUKAN BAHASA MELAYU DI DALAM PERLEMBAGAAN SERTA
CABARAN MASA LALU DAN MASA KINI

Nizamuddin Alias dan Muhammad Hafiz Badarulzaman

Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.
Pensyarah, Pusat Pengajian Undang-undang, College of Law, Government

and International Studies, Universiti Utara Malaysia, , Sintok, Kedah,
Malaysia

ABSTRAK

Kedudukan Bahasa Melayu di Malaysia telah dinyatakan dengan jelas
di dalam Perlembagaan Persekutuan. Pada zaman penjajahan
kedudukan Bahasa Melayu telah dipinggirkan dan ini menyebabkan
usaha-usaha bagi meletakkannya di tempat yang sewajarnya
mengambil beberapa waktu. Peruntukan perlembagaan dan undang-
undang berkaitan bahasa akan diteliti dalam makalah ini. Elit politik
Melayu juga pada peringkat awal dilihat tidak bersungguh-sungguh
dalam usaha mengembalikan kedudukan Bahasa Melayu pada
tempat yang sepatutnya. Makalah ini menyimpulkan bahawa
kedudukan bahasa Melayu sentiasa mempunyai cabarannya yang
tersendiri di Malaysia. Cabaran yang terdiri dari faktor dalaman dan
luaran berlaku sejak dahulu hingga kini. Kualiti dan kuantiti
penggunaan bahasa Melayu menjadi faktor dalaman yang semakin
menjadi-jadi. Sikap acuh dan tidak acuh masyarakat dan kerajaan
dalam memartabatkan budaya berbahasa kebangsaan turut
dipersoalkan. Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeris turut mengikis fungsi sebenar bahasa Melayu
sebagai bahasa sains dan teknologi. Malahan polemik berpanjangan
sekolah vernakular yang tidak menerima bahasa Melayu sebagai
bahasa pengantar menjadi beban buat kerajaan. Hal yang sama turut
dirasai di peringkat institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) apabila
hampir kesemua IPTS menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar dan bahasa Melayu seakan ketinggalan sebagai bahasa
ilmu di menara gading. Cabaran tersebut berterusan apabila graduan
ingin memilih kerjaya dan majikan menilai berdasarkan kemampuan
penguasaan bahasa asing.

108

MUKADIMAH

Isu bahasa seperti juga isu agama boleh memberi kesan besar
kepada sesebuah negara jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya.
Sejarah mencatatkan pertumpahan darah pernah berlaku apabila isu
bahasa menjadi bahan pertikaian pihak-pihak yang bertelagah, hatta
perang pernah terjadi membabitkan isu ini.1 Sebelum kemerdekaan,
Tanah Melayu ketika itu didiami oleh masyarakat yang berbilang
bangsa dan agama. Hampir separuh daripada penduduk Tanah
Melayu terdiri daripada orang Melayu, lebih kurang satu pertiga lagi
daripada jumlah penduduk ialah kaum imigran seperti orang Cina,
manakala yang selebihnya terdiri daripada kaum India dan bangsa-
bangsa lain. Pada zaman penjajahan, Bahasa Inggeris ialah bahasa
yang digunakan untuk mentadbir negeri ini. Apabila Tanah Melayu
mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Bahasa Melayu dipilih
menjadi bahasa yang digunakan untuk urusan pentadbiran dan
menjadi bahasa pengantar utama di institusi-institusi pendidikan.

Makalah ini akan melihat kedudukan Bahasa Melayu dalam
Perlembagaan Persekutuan serta cabaran-cabaran ke atasnya pada
masa kini. Kontrak sosial yang dimeterai oleh pemimpin-pemimpin
Parti Perikatan sebelum kemerdekaan menjadi kerangka asas bagi
kedudukan Bahasa Melayu.2 Pendekatan yang diambil oleh mereka
meninggalkan kesan yang bukan sedikit ke atas lanskap sosio-politik
Malaysia, termasuklah bidang bahasa. Topik ini akan dilihat dari
sudut perlembagaan dan perundangan. Pendekatan sejarah turut
digunakan bagi menilai perkembangan Bahasa Melayu serta cabaran
yang dilaluinya sehingga masa kini.

1 Beberapa buah negara pernah mengalami kekacauan dan perang saudara
akibat gagal menguruskan isu bahasa dengan baik. Pemisahan antara
Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada tahun 1971 disebabkan oleh isu
bahasa yang tidak berkesudahan bagi penutur Bahasa Bengali yang menjadi
majoriti penduduk di Pakistan Timur (kini dikenali sebagai Bangladesh).
Perang saudara yang lama juga berlaku di Sri Lanka akibat isu bahasa di
antara penutur Bahasa Sinhala dan penutur Bahasa Tamil.
2 Istilah yang digunakan untuk merujuk Bahasa Melayu antaranya ialah
‘Bahasa Kebangsaan’ dan ‘Bahasa Malaysia’. Istilah ‘Bahasa Malaysia’
menjadi popular selepas rusuhan kaum pada tahun 1969. Bagaimanapun
penulisan makalah ini akan menggunakan istilah ‘Bahasa Melayu’.

109

Akibat penjajahan, situasi sosio-linguistik Tanah Melayu adalah
sangat kompleks. Masyarakatnya dibahagikan mengikut kumpulan
etnik. Boleh dikatakan pembahagian sebegini rupa adalah natijah
daripada sistem pendidikan yang pelbagai sifatnya. Bahasa Inggeris
merupakan bahasa pengantar utama dalam bidang pendidikan.
Kemampuan menguasai Bahasa Inggeris ialah ‘tiket’ bagi
memperoleh kedudukan yang lebih baik. Bahasa Melayu nyata
dipinggirkan dan hanya memainkan peranan yang minimum dalam
bidang pendidikan. Ia menjadi bahasa pengantar di peringkat
pendidikan rendah sahaja. 3 Dalam hal ini Bahasa Mandarin
mempunyai kedudukan yang lebih baik kerana ia tidak sahaja
digunakan dalam pendidikan rendah dan menengah, bahkan juga
digunakan dalam peringkat pengajian tinggi.

KAJIAN LITERATUR

Topik ini telah disentuh oleh sebilangan sarjana dalam penulisan
mereka. Metodologi yang digunakan dalam makalah ini ialah kajian
perpustakaan. Dalam Language and Language Situation in Southeast
Asia: With a Focus on Malaysia yang diedit oleh Asmah Haji Omar4,
mengandungi makalah yang memberikan satu penilaian yang
bersifat semasa mengenai isu-isu bahasa bukan sahaja di Malaysia
bahkan juga turut mencakupi negara-negara lain dalam rantau
ASEAN. Manakala Manifesto Budaya: Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa
yang diedit oleh Asraf5 ialah satu himpunan artikel yang dihasilkan
oleh ilmuan Bahasa Melayu di negara kita. Buku ini ialah respon para
cendikiawan Bahasa Melayu kepada tindakan Perdana Menteri yang
membenarkan Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar
di universiti-universiti di Malaysia. Ia mengandungi 21 artikel dan 4
memorandum yang dibuat oleh para cendekiawan Bahasa Melayu

3 Abdullah Hassan (1981) “Some Issues and Problems in Implementing
Bahasa Malaysia as Medium of Instruction in Tertiary Education” dalam
National Language as Medium of Instruction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka
4 Asmah Haji Omar (2003) Language and Language Situation in Southeast
Asia: With a Focus on Malaysia, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian
Melayu,Universiti Malaya
5 Asraf ed. (1996) Manifesto Budaya: Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa
Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia

110

berkaitan dengan isu ini. Kedua-dua buku ini sangat baik dari segi
pembahasan isu ini dari sudut pandangan ilmuan bahasa dan
linguistik namun ia kurang menyentuh kedudukan Bahasa Melayu
dari sudut perlembagaan dan perundangan.

Di samping itu, Richard Mead dalam bukunya yang berjudul
Malaysia’s National Language Policy and the Legal System 6
menganalisa pemakaian Bahasa Melayu dalam system undang-
undang Malaysia. Buku beliau menjelaskan sebab musabab
penggunaan Bahasa Melayu yang agak perlahan di mahkamah.
Antara sebab yang dikemukakan ialah kurangnya penulisan
mengenai bidang undang-undang dalam Bahasa Melayu, ‘kesetiaan’
peguam dan hakim kepada Bahasa Inggeris serta adanya khidmat
jurubahasa. Kesemua sebab yang dinyatakan ini merupakan anatara
faktor penting mengapa Bahasa Inggeris masih digunapakai di
mahkamah-mahkamah di negara ini.

Sebuah lagi penulisan yang ditinjau ialah Pendidikan dan Politik di
Malaysia yang ditulis oleh Ibrahim Saad7. Penulis dalam buku ini
menegaskan bahawa pendidikan dan politik biasanya menjadi alat
bagipihak yang berkuasa. Hasil daripada polisi penjajah menatijahkan
kuasa ekonomi dan politik kaum imigran bertambah. Apabila negara
mencapai kemerdekaan, pihak pemerintah menjalankan proses
pembinaan negara bangsa dengan menggalakkan penggunaan
Bahasa Melayu. Bagaimanapun, usaha-usaha ini tidak sangat
mencapai kejayaan atas sebab-sebab tertentu. Apabila Tragedi 13
Mei meletus barulah kelihatan kesungguhan mengenai hal ini
ditunjukkan oleh pihak berwajib. Hasil-hasil usaha yang berterusan
dalam menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu ini dapat dilihat
dalam Language Planning in Southeast Asia yang diedit oleh Abdullah
Hassan.8 Buku ini menghimpunkan pelbagai artikel yang ditulis oleh
ahli linguistik dan ia menilai situasi bahasa yang sangat rencam

6 Mead, R. (1988) Malaysia’s National Language Policy and the Legal
System Newhaven: Yale University Southeast Asia Studies
7 Ibrahim Saad (1977) Pendidikan dan Politik di Malaysia Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka
8 Abdullah Hassan (1994) Language Planning in Southeast Asia Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

111

sifatnya di rantau Asia Tenggara. Ia mengandungi pelbagai artikel
yang berguna mengenai pengalaman Malaysia dalam bidang
perancangan bahasa (language planning). Impak polisi bahasa ke
atas identiti nasional, pendidikan, pentadbiran serta bidang
komunikasi turut dibincangkan dalam penerbitan ini. Kesimpulannya,
buku dan penerbitan yang telah ditinjau ada sebahagiannya
menyentuh aspek undang-undang namun sudut perlembagaan tidak
banyak disentuh.

KEDUDUKAN BAHASA MELAYU DI DALAM PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN

Kedudukan Bahasa Melayu telah diperuntukkan dengan jelas di
dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini dinyatakan di dalam Perkara
152. Ia memperuntukkan bahawa Bahasa Melayu ialah Bahasa
Kebangsaan. Peruntukan tersebut berbunyi:
“Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Malaysia dan hendaklah ditulis
dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan
undang-undang oleh Parlimen. Dengan syarat bahawa – (a) tiada
sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan
(bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi), atau daripada
mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain; dan (b) tiada apa-apa jua
dalam Fasal ini boleh menyentuh hak Kerajaan Persekutuan atau hak
mana-mana Kerajaan Negeri bagi memelihara dan meneruskan
penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam
Persekutuan”.
Fasal 2 Perkara 152 memperuntukkan: “Walau apa pun peruntukan
Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka, dan
selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh
Parlimen, Bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Majlis
Parlimen, dalam Dewan Negeri tiap-tiap negeri, dan bagi segala
maksud rasmi yang lain”. Fasal 3 Perkara 152 pula menyebut bahawa
naskhah sahih bagi segala Rang Undang-undang yang hendak
dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak
dicadangkan dalammana-mana Majlis Parlimen, segala akta
parlimen, dan segala perundangan kecil yang dikeluarkan oleh

112

Kerajaan Persekutuan, hendaklah dalam Bahasa Inggeris. 9 Di
samping itu juga, Fasal (4) dan (5) Perkara 152 membenarkan
penggunaan Bahasa Inggeris dalam prosiding mahkamah.10

Ketika penggubalan Perlembagaan Persekutuan, kedudukan Bahasa
Melayu telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh Suruhanjaya
Reid. Suruhanjaya tersebut mencadangkan Bahasa Melayu dijadikan
bahasa kebangsaan, tetapi Bahasa Inggeris masih boleh digunakan
untuk suatu tempoh selama sepuluh tahun.11 Ahli-ahli suruhanjaya
ini memikirkan bahawa waktu peralihan adalah perlu bagi
membolehkan rakyat membiasakan diri dengan bahasa kebangsaan.
Cadangan ini kemudiannya dipersetujui oleh Jawatankuasa Kerja
yang membincangkan draf Perlembagaan Persekutuan. Justeru itu,
cadangan tersebut dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan
seperti mana yang dapat dilihat sekarang. Ada pendapat menyebut
jika Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai satu-satunya bahasa rasmi
pada 31 Ogos 1957, keadaan akan menjadi kelam kabut kerana
terdapat sebilangan besar rakyat masih belum bersedia dengan
perubahan sebegitu. Pada waktu itu hanya sebilangan kecil kaum

9 Walau apa pun peruntukan Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun selepas
Hari Merdeka, dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan
oleh Parlimen, naskhah yang sahih –
(a) bagi segala Rang Undang-undang yang hendak dikemukakan atau
pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan dalam mana-mana
Majlis Parlimen, dan
(b) bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang
dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, hendaklah dalam Bahasa Inggeris.
10 (4) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun
selepas Hari Merdeka, dan selepas daripada itu sehingga selainnya
diperuntukkan oleh Parlimen, segala pembicaraan dalam Mahkamah
Persekutuan, Mahkamah Rayuan, atau Mahkamah Tinggi hendaklah
dijalankan dalam Bahasa Inggeris: Dengan syarat bahawa, jika Mahkamah
dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju, keterangan yang diambil dalam
bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemah atau direkodkan
dalam Bahasa Inggeris.
(5) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), sehingga selainnya diperuntukkan
oleh Parlimen, segala pembicaraan dalam mahkamah rendah, lain daripada
mengambil keterangan, hendaklah dijalankan dalam Bahasa Inggeris.
11 Laporan Suruhanjaya Reid turut mencadangkan bahawa Bahasa Cina dan
Bahasa Tamil boleh digunakan di dalam dewan perundangan. Cadangan ini
tidak dipersetujui oleh Jawatankuasa Kerja.

113

bukan Melayu yang mampu bertutur dengan baik dalam Bahasa
Melayu, yang memungkinkan mereka berkomunikasi menggunakan
Bahasa Melayu dalam majlis rasmi serta berurusan dengan jabatan
kerajaan.

Asmah Haji Omar berpendapat dalam hal ini penggubal-penggubal
Perlembagaan Persekutuan telah mengambil kira sensitiviti sosio-
politik pada zaman tersebut. Tambahan pula hubungan antara etnik
pada waktu itu tidaklah berapa baik hasil daripada kekacauan
sewaktu Perang Dunia Kedua yang masih membekas di kalangan
sebilangan rakyat. Jadi tempoh sepuluh tahun yang diberikan oleh
penggubal Perlembagaan Persekutuan telah mengambil kira semua
faktor ini sebelum Bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa
rasmi. Ternyata suatu jangka masa diperlukan bagi seluruh rakyat
Tanah Melayu mempelajari Bahasa Melayu dan juga langkah-langkah
penyesuaian dibuat bagi bahasa tersebut mengambil statusnya yang
baru.12

Terma yang digunakan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan ialah
‘national language’ – ‘bahasa kebangsaan’ dan bukannya ‘official
language’ – ‘bahasa rasmi’. Hakim Tan Sri Hashim Yeop Sani
menyatakan bahawa penggubal-penggubal perlembagaan sengaja
menggunakan terma yang pertama. Ini berbeza dengan pendekatan
yang diambil di India yang mana terma ‘official language’ digunakan
dalam Perkara 343(1) Perlembagaan India.13 Perkataan ‘national’
dalam maknanya yang biasa ialah “pertaining to the nation as a
whole” atau “affecting or shared by the nation as a whole”. Ia
diambil dari kata akar ‘nation’ yang bermaksud “a large body of
people united by common descent, history, culture, or language,
inhabiting a particular state or territory”.14 Justeru, apabila terma
‘national language’ digunakan ia merujuk kepada suatu bahasa yang

12 Asmah Haji Omar (1979), Language Planning for Unity and Efficiency.
Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
13 Perkara 343(1) Perlembagaan India. Ia berbunyi: “The official language
of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be
used for the official purposes of the Union shall be the international form of
Indian numerals.”
14 Soanes, C., and Stevenson, A. ed.(2005), Oxford Dictionary of English
2nd Ed. Oxford U.K: Oxford University Press.

114

digunakan oleh mana-mana individu, kumpulan dan juga badan-
badan awam atau swasta di sesebuah negara dalam apa jua aktiviti
kehidupan.

Perkara 152(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan, inter
alia, bahawa “tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada
menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi),
atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain….”. Tiga
perkara dapat difahami daripada peruntukan di atas, dua
daripadanya disebut dengan jelas manakala satu perkara lagi ialah
yang tersirat daripada peruntukan itu. (i) Tiada sesiapa pun dilarang
atau ditahan daripada mengajar atau belajar bahasa-bahasa lain; (ii)
Seseorang boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan
sebarang bahasa lain untuk maksud rasmi; (iii) Tiada sesiapa pun
dilarang atau ditahan daripada mengajar atau belajar sebarang
bahasa lain untuk maksud tidak rasmi.15 Di samping itu juga, jika
diperhatikan dengan teliti nyata bahawa kedudukan Bahasa Inggeris
agak selesa. Ini jelas dapat dilihat dalam peruntukan Fasal (2), (3), (4)
dan (5) Perkara 152. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahawa
sekalipun Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan, kerajaan
boleh membenarkan bahasa lain (dalam kes ini Bahasa Inggeris)
digunakan. Oleh sebab itu tidak sukar untuk difahami perasaan tidak
puas hati aktivis-aktivis Bahasa Melayu dengan polisi dan tindakan
yang diambil oleh kerajaan yang diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman
Putra al-Haj ketika itu. Bagi mereka ini membuktikan sikap tidak
tegas kerajaan pimpinan Tunku dalam isu bahasa.

AKTA BAHASA KEBANGSAAN 1967

Akta Bahasa Kebangsaan 1967 ialah “suatu akta bagi menyatukan
undang-undang berhubung dengan penggunaan bahasa
kebangsaan”. 16 Akta itu sebenarnya agak ringkas dan hanya
mengandungi 11 seksyen sahaja. Peruntukan yang penting
diperturunkan di sini:

15 Hashim Yeop Sani (1980) Our Constitution. Kuala Lumpur: The Law
Publishers Sdn Bhd.
16 Mukadimah Akta Bahasa Kebangsaan

115

Seksyen 2 Akta itu menyebut : “Kecuali sebagaimana yang
diperuntukkan dalam akta ini dan tertakluk kepada perlindungan-
perlindungan yang terkandung dalam Perkara 152(1) Perlembagaan
berhubung dengan mana-mana bahasa lain dan bahasa mana-mana
kaum lain di Malaysia bahasa kebangsaan hendaklah diguna bagi
maksud rasmi”. Seksyen 3 Akta itu pula menyebut: “Tiada apa-apa
jua dalam Akta ini boleh menyentuh hak Kerajaan Persekutuan atau
hak kerajaan mana-mana Negeri untuk menggunakan apa-apa
terjemahan dokumen atau perutusan rasmi dalam mana-mana
bahasa lain bagi apa-apa maksud yang difikirkan perlu demi
kepentingan awam”. Seksyen 4 Akta ini pula memperuntukkan:
“Yang Dipertuan Agong boleh membenarkan penggunaan berterusan
Bahasa Inggeris bagi apa-apa maksud rasmi sebagaimana yang
difikirkan patut”.

Seksyen 5 memperuntukkan bahawa Bahasa Inggeris boleh
digunakan di Parlimen dan dalam perbahasan di Dewan Undangan
Negeri.17 Seksyen 6 pula menyatakan bahawa naskhah sahih rang
undang-undang di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, Akta,
Enakmen, perundangan kecil (yang diluluskan oleh Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri) dan Ordinan yang dikeluarkan
oleh Yang Dipertuan Agong akan ditulis dalam Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris melainkan Yang Dipertuan Agong menetapkan yang
sebaliknya.18 Seksyen 8 akta ini menyatakan bahawa prosiding di

17 Seksyen 5 menyebut: “Yang Dipertua Dewan Negara, Yang Dipertua
Dewan Rakyat, dan Yang Dipertua mana-mana Dewan Undangan Negeri
atau seseorang lain yang menjalankan fungsi mana-mana jawatan itu, boleh
membenarkan anggota mana-mana Majlis Parlimen atau seseorang anggota
Dewan Undangan menggunakan Bahasa Inggeris apabila member ucapan
kepada, ataupun apabila mengambil bahagian dalam kerja, Majlis Parlimen
atau Dewan Undangan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan”.
18 Seksyen 6 : “Teks – (a) bagi segala rang undang-undang yang akan
dikemukakan atau pindaan kepadanya yang akan dicadangkan dalam
Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan Negeri; (b) bagi segala Akta
Parlimen dan segala perundangan subsidiari yang dikeluarkan oleh Kerajaan
Persekutuan; (c) bagi segala Enakmen dan perundangan subsidiari yang
dikeluarkan oleh mana-mana Kerajaan Negeri; (d) bagi segala Ordinan yang
diisytiharkan oleh Yang Dipertuan Agong, hendaklah dalam bahasa
kebangsaan dan dalam Bahasa Inggeris, dan teks dalam bahasa kebangsaan
itu adalah sahih melainkan jika Yang Dipertuan Agong menetapkan

116

mahkamah hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan;
bagaimanapun proviso seksyen ini membenarkan mahkamah
menggunakan Bahasa Inggeris atas kehendaknya sendiri, atau atas
permohonan mana-mana pihak dalam prosiding. Mahkamah diberi
kuasa memerintahkan prosiding tersebut dijalankan sebahagiannya
dalam bahasa kebangsaan dan sebahagian lagi dalam Bahasa
Inggeris.19

Dapat dilihat melalui peruntukan-peruntukan Akta Bahasa
Kebangsaan 1967 bahawa kebebasan yang besar diberikan kepada
Kerajaan Persekutuan dalam isu bahasa. Hal ini disedari ramai
apabila rang undang-undang akta ini dibentang di Parlimen pada
hujung bulan Februari 1967. Boleh dikatakan sebilangan besar rakyat
tertunggu-tunggu pendekatan yang diambil oleh kerajaan dalam hal
ini. Tambahan pula tempoh 10 tahun yang dinyatakan oleh
Perlembagaan Persekutuan tamat dalam tahun itu. Anggota
pembangkang di Dewan Rakyat Dato’ Muhamad Asri Haji Muda
presiden Parti Pas ketika membahaskan rang undang-undang
tersebut menyatakan bahawa rang undang-undang tersebut
melemahkan kedudukan bahasa kebangsaan dan menjadikan Bahasa
Inggeris lebih kukuh di negara ini. Beliau dalam perbahasannya
menyebut bahawa UMNO dalam beberapa hal telah mengkhianati
orang-orang Melayu; lebih buruk lagi rang undang–undang ini tidak
memberi apa-apa kelebihan bagi mereka di tanah air mereka sendiri.
Orang-orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung ujar beliau,
akan kekal hidup melarat kerana ruang pendidikan yang ada bagi
mereka hanyalah sekolah Melayu. Beliau menegaskan bahawa jika

sebaliknya sama ada secara am atau bagi mana-mana undang-undang atau
jenis undang –undang yang tertentu”.
19 Seksyen 8 : “Segala prosiding (selain pemberian keterangan oleh seorang
saksi) dalamMahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi
atau mana-mana mahkamah rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan;
dengan syarat bahawa mahkamah boleh sama ada atas kehendaknya sendiri
atau atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding dan
selepas menimbangkan kepentingan keadilan dalam prosiding itu
memerintahkan supaya prosiding itu (selain pemberian keterangan oleh
seorang saksi) dijalankan sebahagiannya dalam bahasa kebangsaan dan
sebahagiannya dalam Bahasa Inggeris”.

117

rang undang-undang ini diluluskan maka bahasa kebangsaan tidak
mempunyai nilai ekonomi.20

Roff dalam artikelnya menyebut bahawa akhbar-akhbar bukan
berbahasa Melayu menarik nafas lega apabila rang undang-undang
tersebut dibentangkan kerana peruntukan-peruntukannya didapati
agak longgar.21 Sebaliknya, sebilangan besar rakyat yang terdiri
daripada golongan mahasiswa dan kaum cendekiawan Melayu
membantah Akta ini. Mereka menubuhkan Badan Bertindak Bahasa
Kebangsaan dan gerakan ini turut disertai oleh pertubuhan-
pertubuhan lain antaranya Persatuan Penulis Nasional Malaysia
(PENA), Pertubuhan Guru-guru Melayu dan pertubuhan kebudayaan
Melayu. Kemuncak kepada penentangan ini ialah perhimpunan besar
yang membantah akta ini diadakan pada 3 Mac 1967 di Dewan
Bahasa dan Pustaka.22 Zainal Abidin Wahid pula menyifatkan apabila
Akta tersebut diluluskan kedudukan Bahasa Inggeris sebenarnya
bertambah kukuh. Sekalipun negara telah mencapai kemerdekaan
selama sepuluh tahun, tiada perubahan besar dapat dilihat dalam isu
bahasa.23 Elit politik Melayu ketika itu tampaknya tidak yakin dengan
kemampuan bahasa mereka sendiri. Hal ini berterusan sehinggalah
negara dikejutkan dengan tragedi berdarah 13 Mei 1969 sehingga
menyebabkan kepimpinan negara bertukar tangan. Nasib Bahasa
Melayu lebih terbela selepas peristiwa itu.

CABARAN MASA LALU DAN CABARAN MASA KINI

Era globalisasi dan teknologi maklumat memberikan satu cabaran
yang besar kepada kedudukan Bahasa Melayu. Cabaran yang bakal

20 Mengenang Peristiwa Api dan AirMata 3 Mac di Balai Budaya, (2002)
Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia
21 Roff, M. (1967) “The Politics of Language in Malaya”, Asian Survey Vol.
VII (2): 316-328
22 Mengenang Peristiwa Api dan AirMata 3 Mac di Balai Budaya, (2002)
Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia
23 Zainal Abidin Wahid (2002) ‘Undang-undang Bahasa Kebangsaan 1967’
in Keranda 152, Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia

118

dilalui ialah cabaran yang berbentuk dalaman dan luaran24. Cabaran
dalaman merujuk kepada kualiti dan kuantiti penggunaan Bahasa
Melayu sebagai bahasa kebangsaan25. Manakala cabaran luaran
merujuk kepada persaingan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris
dan bahasa lain yang dianggap sebagai bahasa antarabangsa dan
bahasa global.

Kualiti dan Kuantiti Penggunaan Bahasa Melayu

Wawasan 2020 menjadikan Malaysia sebagai negara maju. Oleh itu
orientasi penggunaan Bahasa Inggeris dianggap sebagai alat
komunikasi kemajuan negara. Peranan Bahasa Melayu dalam
pembangunan negara tidak diambilkira. Rakyat Malaysia
terutamanya orang Melayu dinasihatkan menguasai Bahasa Inggeris
jika ingin menjadi ‘bangsa yang maju’.Penggunaan Bahasa Inggeris
tidak lagi menjadi bahasa kedua tetapi digunakan sebagai bahasa
pembangunan dan kemajuan negara serta boleh dikatakan sebagai
bahasa utama negara26. Kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa
Inggeris diperbesarkan manakala kelemahan pelajar menguasai
bahasa Melayu disenyapkan.

Bahasa Melayu dikatakan sebagai bahasa pengembang atau
pencipta ilmu di rantau Nusantara ini. Pasca kemerdekaan
menunjukkan bahawa terdapat kemajuan dari sudut peranan bahasa
tetapi dasar dan polisi bahasa gagal mewujudkan suasana atau
persekitaran yang dapat menggalakkan penerimaan atau
penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat utama untuk
membangunkan negara terutama dalam bidang ekonomi,
perusahaan dan teknologi. Karya-karya dan makalah-makalah
berkaitan sains dan teknologi dalam Bahasa Melayu amatlah
berkurangan. Sekiranya ada, Bahasa Melayu yang digunakan tidak

24 Abdul Rahim Bakar. 2000. Bahasa jiwa bangsa-perspektif politik dan
pejuang bahasa. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia.
25 Nik Safiah Karim. 2001. Pemerkasaan Bahasa Melayu. Dewan Bahasa,
Mac 1(3)5-8

26 Hassan Ahmad, Bahasa Melayu Sebagai Alat Kemajuan Pendidikan dan Ilmu di
Malaysia: Apakah Matlamatnya? Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa
Kebangsaan, 2-4 Mei 2001, Kuala Lumpur.

119

ditulis dengan Bahasa Melayu tinggi dan mempunyai masalah dari
sudut penggunaan bahasa yang tidak betul, tepat dan jelas. Ini
berlaku apabila penulisan tersebut mempunyai kecenderungan gaya
berbahasa Inggeris tetapi ditulis dalam Bahasa Melayu. Persoalan
yang boleh diajukan ialah adakah ini merupakan salah satu punca
kenapa sarjana kita tidak bersedia menulis ilmu tinggi dalam bahasa
melayu? Dasar bahasa dalam sistem pendidikan gagal membina
kesedaran budaya berbahasa Melayu terutamanya di kalangan
golongan elitis, teknokrat, professional, ahli akademia, birokrat,
usahawan terutamanya yang berbangsa Melayu. Tan Sri Dato’
Awang Had Salleh, Mantan Naib Canselor Universiti Utara Malaysia
menggariskan tiga aspek dalaman yang menjadi cabaran
perlaksanaan bahasa kebangsaan dalam pendidikan27:

Pertama, kejayaan bahasa kebangsaan dalam pendidikan tidak
diukur dari sudut penguasaan sebagai bahasa ilmu malah
penguasaan bahasa kebangsaan haruslah mencerminkan tatasusila
dan kesopanan, bahasa kebudayaan dan sebagai satu bahasa bangsa
peradaban.

Kedua, kejayaan bahasa kebangsaan dalam pendidikan tidak dilihat
pada kuantiti pelajar yang menutur dan kefasihan mereka
menggunakannya tetapi kualiti bahasa kebangsaan diukur melalui
ketepatan, kewajaran dan kematangan isi pengucapan, tulisan dan
sebagainya.

Ketiga, kejayaan bahasa kebangsaan dalam pendidikan tidak dinilai
dengan kemahiran pelajar menyampaikan maklumat secara
sistematik tetapi mengajar para pelajar untuk ikhlas dan
bertanggungjawab atas ucapan .yang mereka sampaikan.

Bahasa Melayu kini merentasi era globalisasi. Globalisasi sangat
sinonim dengan istilah dunia tanpa sempadan. Dunia yang
melibatkan komunikasi menerusi teknologi maklumat tanpa wayar
(ICT) . Perubahan persekitaran ini menimbulkan persoalan sama ada
mampukah bahasa Melayu digunakan di dalam era ICT sebagai

27 Tan Sri Dato’ Awang Had Salleh, Bahasa Kebangsaan Dalam
Pendidikan, Kertas Kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan
pada 14 Julai 1986 di Universit Malaya, Kuala Lumpur

120

bahasa perantaraan alternatif untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat?28 Peluasan dan penguasaan bahasa Inggeris di peringkat
antarabangsa tidak dapat dielakkan. Masyarakat dunia secara
langsung telah dipengaruhi oleh peluasan bahasa Inggeris dalam
dunia tanpa sempadan. Fenomena ini tidak bermaksud untuk
menolak kepentingan bahasa Melayu tetapi meletakkan bahasa
Inggeris sebagai bahasa alat berkomunikasi dalam teknologi
maklumat, internet dan dagangan antarabangsa. Namun penguasaan
bahasa asing ini tidak seharusnya melunturkan kepentingan bahasa
Melayu itu sendiri. Masyarakat di Malaysia mesti mengguna,
mengukuh dan memperluaskan bahasa Melayu di peringkat maya
untuk tujuan kenegaraan dan membezakan jati diri masyarakat yang
berbahasa Melayu dengan masyarakat-masyarakat yang berbahasa
lain. Di sebalik kemudahan komunikasi ICT, Bahasa Melayu sering
menjadi ‘mangsa keadaan’ apabila dijadikan ‘bahasa rojak’ yang
menyebabkan hilang kualiti dan identiti bahasa tersebut. Bahasa
Melayu telah dicampur dengan bahasa Inggeris dalam komunikasi
ICT. Selain itu, singkatan -singkatan perkataan dalam komunikasi ICT
turut merosakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Sejarah ‘bahasa rojak’ ini dimulai dengan penjajahan Portugis,
British, Jepun terus menyuburkan bahasa rojak di negara kita.
Portugis mengekalkan bahasa dan budayanya di negeri Melaka
sehingga ke hari ini, British datang dengan pengaruh Bahasa
Inggerisnya dan Jepun pula terkenal memaksa kehadiran murid ke
sekolah Jepun dan belajar tulisan Kanji kepada penduduk Tanah
Melayu ketika itu.29 Oleh itu, bahasa Melayu perlu kekal segar dan
matang menghadapi cabaran dunia tanpa sempadan ini. Kualiti
bahasa perlu dijaga dan dipelihara agar tidak hilang identiti dan
jatidiri sesebuah bahasa.

Sikap masyarakat berbahasa Inggeris

Pembinaan Bahasa Melayu sering menghadapi cabaran dan
tentangan daripada Bahasa Inggeris. Kepentingan Bahasa Inggeris

28 Internet. http://zulkiplyharun.com/php/sitemap.php/news-view-17.html
Diakses pada 15 Oktober 2014.
29Internet. http://dwnbahasa.dbp.my/?p=1045. Diakses pada 15 Oktober
2014

121

sebagai bahasa antarabangsa, perdagangan dan perhubungan antara
dunia memang tidak dinafikan. Lantaran itu, Bahasa Inggeris
dijadikan sebagai bahasa pengantar kedua negara.

Namun cabaran terbesar dalam memartabatkan Bahasa Melayu
ialah pertembungan sikap masyarakat yang sentiasa ingin berbahasa
Inggeris. Wujud sesetengah kelompok masyarakat yang menganggap
bahawa Bahasa Inggeris sebaiknya dijadikan bahasa komunikasi
harian kerana taraf dan ‘darjat’ bahasa tersebut yang dianggap lebih
‘baik’ dari Bahasa Melayu. Di samping itu, wujud juga segelintir
masyarakat yang menganggap bahawa bahasa kebangsaan hanyalah
sebagai ‘syarat’ kewarganegaraan, pekerjaan dan sebagainya
sehingga mereka merasakan tidak bertanggungjawab
memartabatkan Bahasa Melayu selain daripada urusan yang
disebutkan tadi30. Sedangkan pertembungan antara Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris sewajarnya diharmonikan. Penguasaan Bahasa
Inggeris sangat meluas di kalangan masyarakat kota. Oleh itu,
masyarakat kota seharusnya memainkan peranan untuk
menghubungkan isu-isu global kepada masyarakat desa dan luar
bandar melalui penggunaan bahasa kebangsaan.

Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam
membudayakan masyarakat dengan sikap berbahasa kebangsaan.
Sambutan bulan bahasa kebangsaan harus diteruskan dan
dimantapkan setiap tahun. Aktiviti seperti kembara bahasa dan
kempen yang berterusan dapat memupuk masyarakat menghayati
kepentingan bahasa kebangsaan dalam menonjolkan identiti dan
jatidiri. Sungguhpun begitu, pihak berkuasa kadangkala tersilap
langkah dengan melaksanakan tindakan yang tidak sewajarnya.
Tindakan seperti menamakan bangunan dengan kata-kata asing
seperti parcel, boulevard, precinct dan sebagainya seperti yang dapat
dilihat di Putrajaya tidak mencerminkan kesungguhan pihak
berkuasa dalam memartabatkan bahasa kebangsaan.

Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa
Inggeris (PPSMI)

30 Ismail Hussein, Bahasa Kebangsaan dan Masa Depan Bangsa dan
Negara, Kertas Kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan pada
14 Julai 1986 di Universit Malaya, Kuala Lumpur

122

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah diberikan misi oleh
Kerajaan supaya melaksanakan Polisi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), iaitu
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris (SMI), yang melibatkan pelajar darjah satu, tingkatan
satu, tingkatan enam rendah dan matrikulasi, mulai sesi 2003.
Pengumuman KPM untuk melaksanakan pengajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris di sekolah kebangsaan
menyebabkan satu kejutan dan tamparan buat pejuang dan
cendikiawan bahasa. Perlaksanaan dasar ini membantutkan usaha
Dewan Bahasa dan Pustaka memperkembangan Bahasa Melayu
sejak empat dekad yang lalu dan menyingkirkan peranan Bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu kepada Sains dan Matematik.31

Walau bagaimanapun, pada 8 Julai 2009 kerajaan telah
mengumumkan dasar tersebut dimansuhkan. Menteri Pelajaran, Tan
Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd. Yassin menyatakan di sekolah
kebangsaan, Bahasa Melayu akan menggantikan bahasa Inggeris
untuk mengajar dua matapelajaran tersebut, sementara sekolah
jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan menggunakan bahasa ibunda
masing-masing. Pemansuhan dasar tersebut dilakukan kerana
didapati tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid
terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan mereka
sukar untuk memahami subjek tersebut dalam bahasa Inggeris. Sejak
ia dilaksanakan lagi Kementerian terpaksa menangani pelbagai isu
dan kritikan yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak.

Satu kajian telah menunjukkan dapatan bahawa PPSMI terpaksa
dimansuh kerana faktor penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah di
kalangan pelajar dan guru yang mengajar subjek tersebut.32 Guru
tidak dapat menyampaikan maksud sebenar pengajaran dua subjek

31 Juriah Long, 2008. Pendidikan Bahasa Melayu: Antara Hasrat dan Perlaksanaan,
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi, h.42

32 Ishak Haron, Abd Latif Gapor, Md Nasir Masran, Abdul Halim Ibrahim
dan Mariam Mohamed Noor. Kesan Dasar Pengajaran Matematik dan Sains
Dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah. Kertas Penyelidikan Fakulti
Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidik Sultan Idris.
2008

123

tersebut dalam bahasa Inggeris. Manakala para pelajar terutama
pelajar bumiputera, mereka lemah berbahasa Inggeris dan gagal
memahami dua subjek tersebut serta gagal membaca buku teks yang
ditulis dalam Bahasa Inggeris. Impak untuk meningkatkan keupayaan
Bahasa Inggeris dalam pengajaran dua subjek tersebut tidak tercapai
dan hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang menikmati impak
positif tersebut.

Sungguhpun PPSMI telah dimansuhkan sejak 5 tahun lalu, terdapat
ura-ura bahawa PPSMI ingin diwujudkan semula. Oleh itu, Timbalan
Menteri Pendidikan II, P. Kamalanathan menegaskan pada 6 Mei
2014 bahawa pengajaran Sains dan Matematik masih diteruskan
dalam Bahasa Melayu atas keperluan dan permintaan rakyat. Beliau
memberikan jaminan bahawa kerajaan masih berpegang kepada
keputusan ini ketika menjawab soalan di Dewan Negara.33

Polemik Bahasa Pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan
Tamil (SJKC dan SJKT).

Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan
seterusnya bahasa pendidikan. Bahasa kebangsaan menjadi bahasa
pengantar sekolah kebangsaan, menjadi matapelajaran di sekolah,
kolej dan universiti serta ijazah dikeluarkan bagi pengajian melayu.
Walaubagaimanapun, terdapat halangan atau cabaran bahasa
kebangsaan dalam pendidikan iaitu cabaran bahasa pengantar di
sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil (SJKC dan SJKT). Bermula
tahun 1972 hingga 1983, perpindahan Bahasa Inggeris ke bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar telah dibuat secara beransur-
ansur terhadap sekolah-sekolah jenis kebangsaan (Inggeris).

Sungguhpun begitu, situasi ini tidak berlaku di dua buah sekolah
vernakular yang wujud di Malaysia. Malang sekali setelah hampir 57
tahun merdeka, masih lagi wujud gerakan konservatif yang cuba
mengelakkan bahasa kebangsaaan dijadikan sebagai bahasa
pengantar bagi SJKC dan SJKT. Tentangan ini berlanjutan apabila

33 Internet.
http://www.utusan.com.my/utusan/Parlimen/20140506/pa_05/PPSMI-
dimansuh-atas-permintaan-rakyat Diakses pada 14 Oktober 2014

124

wujud satu cadangan penyeragaman dokumen standard, pentaksiran
awam, dan penyeragaman buku teks matapelajaran bahasa Melayu
antara sekolah kebangsaan (SK) dan SJKC pada tahun 2010. Satu
memorandum telah dipersembahkan kepada Perdana Menteri
Malaysia membantah cadangan tersebut.34 Badan bukan kerajaan ini
juga menolak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.35
Sesungguhnya tindakan tersebut amat bertentangan dengan
semangat Laporan Razak pada tahun 1956 yang menegaskan:

“We believe further that the ultimate objective of
educational policy in this country must be to bring
together the children of all races under a national
educational system in which the national language is the
main medium of instruction, though we recognise that
progress towards this goal cannot be rushed and must
be gradual.36”
.
Bahkan Dasar Pendidikan Kebangsaan juga diterapkan dengan tujuan
menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan
menjadi bahasa perpaduan.37
.
Fasal 17(1) Akta Pendidikan Kebangsaan menyatakan,

“Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar
utama di semua institusi pendidikan dalam sistem
Pendidikan Kebangsaaan kecuali Sekolah Jenis
Kebangsaanyang ditentukan di bawah seksyen 28 atau
mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan
oleh Menteri daripada subseksyen ini.”

34 Internet,
http://www.djz.edu.my/resource/images/doc/memorandum/memorandum201
30308-najib.pdf. Diakses pada 14 Oktober 2014.
35 Internet, http://www.djz.edu.my/resource/images/doc/2012-
2025PPPM/728%20Declaration-BM.pdf. Diakses pada 14 Oktober 2014.
36 Report of Education Committee 1956, Government Printer: Kuala
Lumpur 1956

37 Zainal Abidin Abd Wahid, Bahasa Asas Pembinaan Negara, Kertas kerja
dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan, 2-4 Mei 2001, Kuala Lumpur

125

Justeru, sistem persekolahan di Malaysia seharusnya berada di
dalam landasan yang sama iaitu menggunakan satu bahasa
pengantar iaitu bahasa kebangsaan sebagai simbol kesatuan,
perpaduan dan integrasi kaum.

Pertembungan bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam
Pendidikan Tinggi di Malaysia

Sebelum tahun 1970an, Bahasa Inggeris merupakan bahasa
pengantar hampir di setiap kolej dan universiti. Situasi beransur
berubah menjelang tahun 1970an hingga 1980an apabila setiap kolej
dan universiti mula menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa
pengantar. Ini diperkukuhkan apabila negara Malaysia terbentuk dan
semangat bersatu padu perlu dipupuk melalui penggunaan bahasa
kebangsaan oleh semua lapisan bangsa. Nilai Bahasa Melayu sangat
tinggi pada waktu itu apabila sektor awam mewajibkan pemohon
mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Melayu.
Menjelang tahun 1980an hingga 1990an, buku-buku teks IPTA mula
diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka samada ada secara
terjemahan mahupun karya asli. Pada waktu itu para pelajar di
Institut Pengajian Tinggi Awam boleh menjawab peperiksaan dalam
Bahasa Melayu. Malahan Bahasa Melayu boleh ditulis di dalam tesis
atau disertasi pelajar pasca siswazah. IPTA juga telah
memperkasakan kedudukan bahasa Melayu semenjak penubuhan
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 197038. Seluruh
bidang ilmu di semua fakulti UKM menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar dan secara tidak langsung membuktikan
kehebatan Bahasa Melayu yang boleh digunakan sebagai bahasa
ilmu.

Rentetan daripada itu, Parlimen telah meluluskan beberapa Akta
Pendidikan Negara sejak 1996. Akta-akta tersebut ialah Akta
Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta

38 Kalthum Ibrahim, Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Negara Bangsa,
Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan, 2-4 Mei
2001, Kuala Lumpur

126

Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996, Akta Perbadanan Pendidikan
Tinggi Nasional 1997. Pemantapan sistem pendidikan negara
khususnya pendidikan tinggi tertumpu kepada semua akta yang
disebutkan. Walaupun begitu, akta yang berkait rapat tentang
penggunaan bahasa Melayu ialah Akta Institusi Pendidikan Tinggi
Swasta 1996.

Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 menekankan penggunaan
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar39 tetapi turut memberikan
kuasa budi bicara kepada menteri pendidikan untuk membenarkan
Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar40. Natijahnya, majoriti IPTS menggunakan
bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan tindakan tersebut
seolah-olahnya mengecilkan peranan akta tersebut dan kedudukan
serta martabat bahasa Melayu telah mengalami perubahan.
Kerajaan seharusnya mengangkat Bahasa Melayu sebagai bahasa
utama dunia. Caranya ialah dengan memperkenalkan Bahasa Melayu
di IPTS kepada pelajar luar negara. Walaupun Bahasa Melayu bukan
bahasa pengantar IPTS, para pelajar luar negara wajib
mempelajarinya. Secara tidak langsung, kedudukan Bahasa Melayu
di IPTS lebih cerah dan terjamin. Pada tahun 1998, Dato’ Seri Najib
Tun Razak yang pada waktu itu merupakan Menteri Pendidikan
Malaysia telah mewajibkan Pengajian Malaysia diajar di semua IPTS
menggunakan bahasa Melayu. Tindakan ini merupakan satu usaha
yang murni yang dibuat oleh pihak kerajaan. Walaubagaimanapun,
satu kursus yang diajar dalam Bahasa Melayu itu sebenarnya tidak
mencukupi untuk memartabatkan Bahasa Melayu.

Kajian yang dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun
1998 mendapati Bahasa Melayu tidak digunakan sebagai bahasa
pengantar di beberapa IPTS terpilih (UNITEN, UTP, MMU)41. Jumlah
jam kredit bagi pengajian yang diajar dalam Bahasa Melayu bagi

39 Seksyen 2 Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan Seksyen 41 (3) Akta
Pendidikan Tinggi Swasta 1996
40 Seksyen 17 (1) Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996
41 Ishak Haron, Analisa Penggunaan Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan
Tinggi Malaysia, Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa
Kebangsaan, 2-4 Mei 2001, Kuala Lumpur

127

matapelajaran wajib sangat kecil berbanding keseluruhan jam kredit
program pengajian. Selain itu, Juriah Long telah membuat dapatan
bahawa sebilangan besar IPTS bukan sahaja tidak mengggunakan
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar malahan tidak menjadikan
matapelajaran wajib kepada pelajar warganegara Malaysia.42Pihak
berwajib di bawah Kementerian Pendidikan tidak bersungguh-
sungguh dalam menangani gejala ini. Menurutnya lagi, pengajaran
Bahasa Melayu di IPTS dilaksanakan secara daif. Pensyarah Bahasa
Melayu sesetengahnya tidak berkelayakan dan terdiri daripada
pensyarah sepenuh masa dan sambilan. 43 Oleh itu, pensyarah-
pensyarah ini tidak dapat mengajar secara berkesan dan inovatif dan
terpaksa menggunakan kaedah konvensional kerana kemahiran
mereka agak terbatas.

Alasan yang kerap dibangkitkan dalam penggunaan Bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar IPTS ialah kebanyakan program IPTS ialah
program berkembar dengan universiti luar negeri seperti di United
Kingdom, Amerika Syarikat dan sebahagian tenaga pengajarnya dari
luar negara. Selain itu, hujah berkaitan buku teks dan buku rujukan
yang kebanyakkan ditulis dalam Bahasa Inggeris bagi subjek kritikal
dan professional dijadikan sebagai alasan tambahan penggunaan
Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di IPTS. Mungkin wujud
asas kebenaran di sebalik alasan yang dikemukakan ini.

Cabaran Bahasa Melayu dalam urusan kerjaya

Graduan yang terhasil daripada asuhan universiti tempatan bakal
melalui dua sektor pembangunan negara iaitu sektor swasta dan
sektor kerajaan. Sektor swasta lebih mengutamakan graduan yang
menguasai Bahasa Inggeris dan kelulusan ilmu diletakkan penilaian
kedua. Manakala sektor kerajaan mementingkan penguasaan Bahasa
Melayu. Impak kepada dua sektor ini maka lahirlah dualisme

42 Juriah Long, 2008. Pendidikan Bahasa Melayu: Antara Hasrat dan Perlaksanaan,
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi. h.36

43 Juriah Long, Khalid Abdullah, Raja Mohd Fauzi, Warnoh Katiman,
ZAini Mahbar dan Puteh Mohamad. 2002. Perlaksanaan pengajaran dan
pebelajaran bahasa melayu di instotusi pengajian tinggi swasta bagi
memenuhi dasar pendidikan kebangsaan dan pembangunan sumber manusia
pada abad ke-21. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

128

pendidikan tinggi iaitu IPTA dan IPTS. Majikan swasta tidak perlu lagi
bergantung kepada graduan IPTA yang mahir berbahasa Melayu
kerana graduan IPTS telah tersedia dengan pakej mereka. Perkara
yang ditekankan di sini ialah pengiktirafan Bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu dan bahasa pembangunan dan kemajuan negara amat
negatif.

Kesan tersebut seolah-olah menunjukkan bahawa dasar pendidikan
negara yang menerapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
sekadar dasar rasmi dan Bahasa Melayu tersebut tidak digunakan
sebagai bahasa ‘memajukan’ negara dan tidak keterlaluan untuk
dikatakan bahawa Bahasa Melayu hanyalah bahasa ‘komunikasi
biasa’. Hal ini berlaku apabila wujudnya perasaan kurang yakin pihak
berkuasa terhadap keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
mencetus, mengembang dan mencipta ilmu dan teknologi. Selain itu,
tidak menjadi suatu kesalahan apabila golongan elit perlu menguasai
Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua atau dianggap sebagai alat
bantu proses pembangunan negara. Yang menjadi keraguan ialah
apabila Bahasa Inggeris dianggap sebagai alat utama pembangunan
negara yang boleh memberikan kesan kepada semangat dasar
bahasa kebangsaan dan kesan psikologi kepada pejuang bahasa dan
masyarakat keseluruhan khususnya.

KESIMPULAN

Kedudukan Bahasa Melayu sememangnya telah termaktub di dalam
Perlembagaan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan bahawa Bahasa Melayu merupakan bahasa
kebangsaan yang harus diamalkan di Malaysia. Bagi memberi
peluang kepada rakyat mempelajari Bahasa Melayu suatu tempoh
masa selama sepuluh tahun telah diberikan. Sepuluh tahun selepas
kemerdekaan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah diluluskan oleh
Parlimen. Bagaimanapun sebilangan besar daripada rakyat
termasuklah golongan cendekiawan Melayu melihat peruntukan-
peruntukan Akta tersebut agak longgar dan tidak meletakkan
kedudukan selesa kepada bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan
Malaysia telah berusaha keras untuk melaksanakan Dasar Bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Begitu juga
halnya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka yang diberikan

129

tanggungjawab untuk mengembang dan memajukan bahasa Melayu.
Usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh kedua-dua institusi
ini terpaksa berhadapan dengan bantahan dan tuntutan pihak yang
tidak mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di
sekolah vernakular. Ini ditambah lagi dengan polemik IPTS yang
enggan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
Kita tidak menolak kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa
antarabangsa dan ‘kunci ilmu’ di zaman globalisasi, namun kita
mahukan kedua-dua bahasa ini berjalan seiringan dan dipastikan
keberkesanan pengajarannya.

Rujukan

Abdullah Hassan. 1981 “Some Issues and Problems in Implementing
Bahasa Malaysia as Medium of Instruction in Tertiary Education”,
National Language as Medium of Instruction. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka
Asmah Haji Omar. 1979 Language Planning for Unity and Efficiency.
Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Asmah Haji Omar. 1987 “The Development of the National Language
of Malaysia”, Malay in its Socio-Cultural Context, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka
Abdul Rahim Bakar. 2000. Bahasa Jiwa Bangsa: Perspektif Politik dan
Pejuang Bahasa. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia.

Hashim Yeop Sani. 1980 Our Constitution. Kuala Lumpur: The Law
Publishers Sdn Bhd
Hassan Ahmad, Bahasa Melayu Sebagai Alat Kemajuan Pendidikan
dan Ilmu di Malaysia: Apakah Matlamatnya? Kertas kerja
dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan, 2-4 Mei 2001,
Kuala Lumpur.
Ismail Hussein, Bahasa Kebangsaan dan Masa Depan Bangsa dan
Negara, Kertas Kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa
Kebangsaan pada 14 Julai 1986 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Ishak Haron, Abd Latif Gapor, Md Nasir Masran, Abdul Halim Ibrahim
dan Mariam Mohamed Noor. Kesan Dasar Pengajaran Matematik
dan Sains Dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah. Kertas
Penyelidikan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia,
Universiti Pendidik Sultan Idris. 2008

130

Ishak Haron, Analisa Penggunaan Bahasa Melayu di Institusi
Pendidikan Tinggi Malaysia, Kertas kerja dibentangkan di
Konvensyen Bahasa Kebangsaan, 2-4 Mei 2001, Kuala Lumpur
Juriah Long. 2008. Pendidikan Bahasa Melayu: Antara Hasrat dan
Perlaksanaan, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.
Juriah Long, Khalid Abdullah, Raja Mohd Fauzi, Warnoh Katiman,
Zaini Mahbar dan Puteh Mohamad. 2002. Perlaksanaan pengajaran
dan pebelajaran bahasa melayu di instotusi pengajian tinggi swasta
bagi memenuhi dasar pendidikan kebangsaan dan pembangunan
sumber manusia pada abad ke-21. Fakulti Pendidikan, Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Kalthum Ibrahim, Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Negara
Bangsa, Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa
Kebangsaan, 2-4 Mei 2001, Kuala Lumpur
Mead, R. 1988 Malaysia’s National Language Policy and the Legal
System Newhaven: Yale University Southeast Asia Studies

Nik Safiah Karim. 2001. Pemerkasaan Bahasa Melayu. Dewan
Bahasa, Mac 1(3)5-8

Persatuan Linguistik Malaysia. 2002 Mengenang Peristiwa Api dan
AirMata 3 Mac di Balai Budaya, Kuala Lumpur
Report of Education Committee 1956, Government Printer: Kuala
Lumpur 1956

Roff, M. 1967 “The Politics of Language in Malaya”, Asian Survey Vol.
VII (2): 316-328
Soanes, C., and Stevenson, A. ed.(2005), Oxford Dictionary of English
2nd Ed. Oxford U.K

Tan Sri Dato’ Awang Had Salleh, Bahasa Kebangsaan Dalam
Pendidikan, Kertas Kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa
Kebangsaan pada 14 Julai 1986 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Zainal Abidin Wahid. 2002 ‘Undang-undang Bahasa Kebangsaan
1967’, Keranda 152, Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia

131

Zainal Abidin Abd Wahid, Bahasa Asas Pembinaan Negara, Kertas
kerja dibentangkan di Konvensyen Bahasa Kebangsaan, 2-4 Mei
2001, Kuala Lumpur

Teks undang-undang:

Perlembagaan Persekutuan
Akta Bahasa Kebangsaan 1967
Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996

Sumber Maya

Internet.
http://www.utusan.com.my/utusan/Parlimen/20140506/pa_05/PPS
MI-dimansuh-atas-permintaan-rakyat Diakses pada 14 Oktober 2014

Internet,
http://www.djz.edu.my/resource/images/doc/memorandum/memo
randum20130308-najib.pdf. Diakses pada 14 Oktober 2014.

Internet, http://www.djz.edu.my/resource/images/doc/2012-
2025PPPM/728%20Declaration-BM.pdf. Diakses pada 14 Oktober
2014.

132

TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN
PELAJAR PERINGKAT MATTHA-YOM 1 DAN 2 DI ISLAMIC
SANTITHAM FOUNDATION SCHOOL: KAJIAN KES

Muhammad Saiful Haq Bin Hussin, Ph.D
Pusat Pengajian ASEAN,Universiti Walailak/
Jabatan Bahasa Melayu,Akademi Pengajian Melayu

Universiti Malaya,Kuala Lumpur

Abstrak

Tahap penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan
pelajar ijazah tinggi Thai didapati tidak begitu
memberangsangkan. Hal ini demikian apabila
penyelidik mendapati tahap penguasaan pelajar
yang belajar di Akademi Pengajian Melayu, Universiti
Malaya agak bermasalah. Lantaran itu penyelidik
berusaha untuk mengenalpasti punca permasalahan
yang timbul pada peringkat akar umbinya.
Penyelidikan yang di lakukan di Islamic Santitaham
Foundation School (ISFS) mendapati bahawa tahap
penguasaan Bahasa Melayu pelajarnya sangat
lemah. Subjek kajian didapati tidak mampu untuk
menguasai tahap bahasa Melayu sejajar dengan usia
dan kemahiran yang sepatutnya berasaskan
kandungan sukatan pelajaran yang sepatutnya perlu
dikuasai oleh mereka. Permasalahan ini timbul
kerana pendekatan, kaedah dan teknik yang
digunakan oleh guru-guru semasa mengajarkan
bahasa Melayu didapati tidak sistematik. Guru dan
pelajar juga menghadapi pelbagai kekangan yang
menjadikan proses pengajaran dan pembelajarannya
begitu bermasalah. Begitu juga halnya dengan
pengelibatan pihak lain yang sepatutnya didapati
boleh membantu meringankan beban
permasalahannya. Akhirnya dapatan kajian
menunjukkan bahawa tahap penguasaan bahasa
Melayu pelajar yang diperoleh sangat lemah. Bagi

133

menyelesaikan permasalahan ini maka sewajarnya
semua pihak perlulah memainkan peranan yang pro
aktif ke arah penyelesainnya.

PENDAHULUAN

Di Nakhon Si Thammarat yang purata penduduknya hampir satu juta
orang manakala penduduk muslimnya sekitar 100 ribu orang sahaja
atau pun 7 peratus. Mereka masih lagi berbahasa Melayu, terutama
golongan tua. Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda kepada orang-
orang keturunan Melayu, iaitu bahasa yang dituturkan oleh penutur
jati Melayu (Awang Had Salleh, 1982). Oleh sebab itu, budaya
berbahasa orang-orang Melayu di sini tidak jauh berbeza dengan
budaya berbahasa orang-orang Melayu di Singapura, bahagian
tertentu di Sumatera, Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia.

Menurut En. Ab. Razak Panamalae (2005), seorang pensyarah di
Universiti Walailak, Nakhon Si Thammarat :

“…orang-orang tua masih berkain
sarong, berkopiah, berbaju Melayu…
Kalau saya keluar dari kampus ini, di
kedai kopi, seperti biasa, ada nasi
dagang, nasi berlauk, kopi-o, teh-o,
tapi mereka bercakap dalam bahasa
Thai sahaja. Dan sebahagiannya
pelaut, nelayan, balik ke rumah,
pergi ke pasar menjual ikan”.

Demikianlah keunikan ciri-ciri kehidupan berbudaya dan berbahasa
orang-orang Melayu di daerah Nakhon Si Thammarat. Selain
daripada mengekalkan budaya Melayu yang sememangnya sinonim
dengan kehidupan beragama Islam di Selatan Thai ini, penyebaran
agama yang menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Melayu
dengan menggunakan sistem tulisan Jawi lama di masjid-masjid dan
institusi-institusi pendidikan tradisional seperti pondok menjadi ciri
tetap di wilayah Nakhon. Bahasa Melayu yang menggunakan sistem
tulisan Jawi ini terus digunapakai dalam sistem pendidikan di
Nakhon, iaitu di sekolah-sekolah agama sama ada sekolah agama

134

bantuan kerajaan mahu pun sekolah agama persendirian yang
diintitusikan melalui sistem pengajian pondok. Mata pelajaran yang
bersangkutan dengan agama Islam diajarkan secara langsung
dengan menggunakan tulisan tersebut sehingga sekarang (Lampiran
1(a)). Demikian juga dari segi berpakaiannya, mereka masih lagi
mengekalkan identiti berpakaian yang dikatakan memenuhi tuntutan
syariah bagi yang perempuannya dengan memakai tudung dan bagi
kaum lelakinya rata-rata kelihatan sentiasa memakai kopiah
(Lampiran 1(b)).

Latar Belakang Kajian
Wilayah Nakhon mempunyai keluasan 9,942.502 kilometer persegi.
Keluasannya merupakan wilayah kedua terbesar dalam kalangan 14
wilayah Selatan Thailand (wilayah terbesar ialah Surat Thani (Rujuk
Lampiran 2). Jumlah penduduknya ialah 1,525,557 orang, iaitu
penduduk lelakinya berjumlah 760,324 dan penduduk
perempuannya pula berjumlah 765,223 orang. Daerah Mueang
mempunyai penduduk yang paling ramai mewakili 269,880 orang.
Majoriti penduduk wilayah Nakhon adalah beragama Buddha, iaitu
berjumlah 92.08 peratus daripada jumlah penduduknya, diikuti oleh
penduduk yang beragama Islam sebanyak 7.03 peratus, dan
selebihnya, iaitu 0.89 peratus adalah penduduk yang beragama
Kristian, Hindu, Sikh, dan lain-lain. Wilayah Nakhon mempunyai 573
buah kuil buddha, 104 buah masjid, dan 11 buah gereja Kristian.
Ekonomi wilayahnya bergantung kepada sektor pertanian, kerana
majoriti penduduk di wilayah Nakhon bekerja di sektor pertanian,
iaitu penanaman, perikanan dan penternakan. Dalam bidang
pertanian kebanyakannya mengusahakan penanaman padi, getah,
kelapa, kopi, dan buah-buahan. Manakala dalam sektor
penternakan pula mereka menjalankan perusahaan menternak
burung-burung, ayam, itik, lembu, kambing, biri-biri, babi, dan
sebagainya. Mengikut Statistik Wilayah didapati bahawa
pendapatan purata penduduk di wilayah Nakhon ialah 59,869 baht
setahun (Lampiran 2 (a))

Daerah-daerah di wilayah Nakhon ialah (1) daerah Mueang, (2)
daerah Phrom Khiri, (3) daerah Larn Saka, (4) daerah Chawang, (5)
daerah Chian Yai, (6) daerah Phi Pun, (7) daerah Cha’ Uad, (8) daerah
Tha Sala, (9) daerah Thung Song, (10) daerah Na Bon, (11) daerah

135

Thung Yai, (12) daerah Pak Pha Nang, (13) daerah Ron Phi Boon, (14)
daerah Si Chon, (15) daerah Kha Nom, (16) daerah Hua Sai, (17)
daerah Bang Khan, (18) daerah Tham Phan Nara, (19) daerah
Chulaphorn, (20) daerah Phrak Phrom, (21) daerah Nob Phi Tam, (22)
daerah Chang Tha Lang, dan (23) daerah Cha Lerm Phrakkiat
(Lampiran 2 (b)).

Latar Belakang Bahasa Melayu dan Kerajaan Thai

Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa lisan di bahagian
selatan Thailand. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa
komunikasi utama dari wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan
Songkla. Bahasa Thai sebagai media yang digunakan untuk mengajar
semua mata pelajaran di sekolah. Oleh sebab itu situasi ini telah
mencipta masalah bagi mata pelajaran yang berkaitan dengan
bahasa asing yang lain, terutama bahasa Melayu. orang Melayu terus
menghantar anak-anak mereka untuk belajar di 'pondok' di bawah
kepimpinan 'Tok Guru'. Demikian juga, nama dan pakaian dari
bangsa Melayu di sini masih mengekalkan nama mereka, berpakaian
dan tamadun, terutama di kalangan mereka yang mempraktikkan
agama Islam (Lihat Lampiran 1: Gambar 2)

Latar belakang Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan di Negara
Thai

Pengajian pondok telah berkembang sejak abad ke-12 lagi. Pada
masa ini seiring dengan perkembangan sistem pendidikan Melayu
maka bahasa Melayu juga turut berkembang dengan pesat kerana
ianya digunakan secara meluas sebagai bahasa dalam sistem
pendidikan dalam kalangan orang Melayu di Thailand.
Perkembangan ini didapati selari dengan perkembangan Islam itu
sendiri yang mendominasi kepulauan Melayu. Catatan sejarah
menunjukkan bahawa institusi pendidikan yang pertama di Asia
Tenggara diasaskan oleh ulama yang datang dari Pattani (Selatan
Thailand) dan telah berkembang pesat sebelum 1906 Masihi.

Bahasa Melayu sebagai media pendidikan memperlihatkan
hubungan yang rapat dengan pembelajaran dan pembangunan
agama Islam di tempat-tempat yang tersedia, seperti masjid, surau

136

dan rumah-rumah guru Al-Quran itu sendiri. Pada masa ini tulisan
Jawi yang merupakan sistem tulisan bahasa Melayu yang dahulunya
digunakan secara pesat dalam semua urusan masih ditemui di
pondok-pondok pengajian agama Islam di Nakhon Si Thammarat.

Dasar Kerajaan Thai terhadap Bahasa Melayu

Dasar kerajaan Thailand terhadap bahasa Melayu dapat
dikategorikan kepada dua jenis, iaitu:

i. Dasar yang berkaitan dengan nama orang dan nama tempat;
dan

ii. Dasar mengenai penggunaan bahasa Melayu, khususnya
dalam bidang pendidikan.

Tempat Kajian

Kajian ini telah dijalankan di Islamic Santhitham Foundatios School
(ISFS) yang mempunyai jumlah pelajarnya lebih daripada 2,536 orang
dan 164 guru. Menurut pengurus sekolah En. Na'im Bin Hj. Hussin
atau Sumalee Noppha-Rat (50 + tahun) yang menyatakan bahawa
kelas-kelas telah diwujudkan dan termasuklah infrastruktur yang
lain, seperti blok bangunan masjid, kantin dan asrama yang cukup
untuk menampung jumlah pelajar. Selain daripada tapak dan
kawasan sekolah tersebut yang diwakafkan oleh pemilik asal yang
dahulunya merupakan sekolah pondok. Dan beliau juga adalah datuk
kepada En. Na’im.

ISFS tersebut juga memperoleh derma daripada orang ramai dan
juga bantuan dari kerajaan Thai bagi membiayai gaji pentadbiran dan
aktiviti sekolah sama ada dari segi perkembangan akademiknya
mahu pun ko-kurikulumnya. Guru-guru yang bertugas di ISFS juga
ada yang dibekalkan oleh kerajaan Thai dan mendapat gaji dari pihak
kerajaan. Bilik-bilik pembelajaran juga dilengkapi dengan makmal
komputer untuk kemudahan pelajar menggunakannya. ISFS juga
menyediakan laman web untuk diakses dengan menggunakan
alamat http://www.santitham.ac.th/.

137

Pernyataan Masalah

Prestasi pelajar-pelajar luar negara yang menuntut di Akademi
Pengajian Melayu (APM) Universiti Malaya, terutama yang menjadi
pelajar di bawah penyeliaan penyelidik di dapati tahap penguasaan
bahasa Melayu mereka agak kurang memuaskan. Di samping itu juga
kajian yang dijalankan oleh mereka sebagai pelajar ijazah tinggi di
APM terhadap bahasa Melayu di Thailand juga memperlihatkan
timbulnya pelbagai masalah dan kekangan. Oleh hal yang demikian
fenomena ini telah menarik minat penyelidik untuk menelusuri
permasalahan dalam proses penguasaan bahasa Melayu dan
amalan-amalan pengajaran bahasa Melayu yang telah dijalankan di
Thailand.

Kebanyakan kajian lepas membuktikan bahawa pendekatan, kaedah
dan teknik pengajaran bahasa Melayu di Thailand adalah berada
pada tahap yang tidak begitu membanggakan. Dari sudut
penggunaan alat bantu mengajar pula didapati kebanyakan bahan
yang digunakan tidak begitu merangsangkan minat pelajar untuk
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), dengan ini
minat dan motivasi pelajar menjadi semakin berkurangan dan
pemahaman serta penguasaan tahap bahasa Melayu pelajar menjadi
semakin bermasalah.

Alat-alat bantu mengajar yang lebih canggih seperti komputer,
internet, Overhead Projector (OHP), Liquid Crystal Display (LCD),
radio dan lain-lain kelengkapan sebagai bahan bantu mengajar
tambahan tidak mampu diadakan oleh pihak pentadbir sekolah.
Kalau ada pun bilangan yang dibekalkan tidak seimbang dengan
keperluan jumlah pelajar. Keadaan-keadaan beginilah yang turut
memungkinkan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan
pelajar Melayu di Thailand menjadi bermasalah.

Objektif Kajian
Kajian ini dijalankan bertujuan mencapai objektif yang berikut:

1. untuk meninjau tahap penguasaan bahasa Melayu lisan
dan penulisan dalam kalangan pelajar di ISFS.

138

2. untuk meninjau pengaplikasian pendekatan, kaedah dan
teknik pengajaran yang dijalankan oleh guru bahasa
Melayu di ISFS.

3. Untuk mengenalpasti masalah dan kekangan yang
dihadapi dalam proses pengajaran dan pemelajaran
bahasa Melayu dalam kalangan pelajar dan guru di ISFS.

Batasan Kajian

Kajian berbentuk tinjauan dan pemerhatian ini dijalankan selama 4
hari bermula pada 17 Ogos 2009 hingga 20 Ogos 2009. Kajian
dijalankan di sebuah sekolah agama, iaitu di Islamic Santitham
Foundation School (ISFS) Nakhon Si Thammarat, Thailand. Tinjauan
dan pemerhatian yang dilakukan telah dirakamkan dengan peralatan
rakaman audio dan audio-visual. Soalan-soalan dalam bentuk soalan
temu bual tidak berstruktur juga diajukan kepada subjek kajian dan
informan kajian.
Kajian ini meliputi aspek kemahiran-kemahiran bacaan asas dalam
fonologi, morfologi dan sintaksis berdasarkan kemahiran dalam
sukatan pelajaran yang didedahkan oleh guru semasa proses P & P
dijalankan. Aspek kemahiran pada tahap penulisan juga akan ditinjau
dan diperhatikan. Kemahiran-kemahiran dalam bidang ini perlu
diperkukuh untuk membolehkan murid-murid menguasai bacaan
dan penulisan dalam bahasa Melayu. Faktor-faktor yang membawa
kepada masalah penguasaan bahasa Melayu pada peringkat asas dan
masalah serta kekangan yang dihadapi oleh murid dan guru dalam
proses P & P juga akan turut dikenalpasti. Pembahagian masalah
dilakukan berdasarkan data-data yang diperolehi. Masalah linguistik
akan dikenalpasti dan cara penyelesaiannya akan dibincangkan dari
aspek psikolinguistik.

Dasar pelajaran agama di Thailand yang digubal pada 1997 melalui
Sukatan Pelajaran Agama menghendaki P & P dapat memenuhi
kehendak Muslim tempatan supaya melahirkan masyarakat yang
berkualiti, baik dan juga menjadi insan yang berguna selain peka
dalam bidang kemajuan teknologi terkini. Pada masa yang sama
masyarakat Muslim juga dituntut supaya bersifat jujur, adil dan
berdisiplin, memupuk perpaduan dan berkorban untuk negara. Di
samping mereka juga dituntut agar rajin berusaha, bertanggung
jawab serta berkasih sayang sesama insan, berfikiran kreatif dalam

139

membina jati diri (Hasnah Nataening, 2004). Semua gagasan yang
diperlukan ini menghendaki masyarakat yang celik huruf dan dapat
menimba ilmu agar mereka mampu menyelesaikan masalah dalam
kehidupan serta dapat mengangkat taraf kehidupan mereka.

Permasalahan dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran
merupakan suatu hal yang perlu diselesaikan bagi membolehkan
tahap penguasaan bahasa Melayu dipertingkatkan. Menurut Richard
dan Lockhart (1994) berperdapat bahawa pengajaran adalah suatu
proses yang kompleks. Bagi memahami bagaimana seseorang guru
mengendalikan pengajarannya dengan baik, maka kita perlulah
meneliti kepercayaan dan proses pemikiran guru tersebut untuk
menetukan tindakannya dalam bilik darjah (Wong Seet Leng, 2005).
Pada masa yang sama guru perlu menyediakan perancangan yang
kemas, tersusun dan rapi. Selain itu, penggunaan bahan pengajaran
juga adalah penting. Menurut Wan Nordin (2006) memperakui
bahawa antara faktor yang menghalang keberkesanan proses P & P
bahasa ialah melibatkan teknik P & P yang kurang berkesan kerana
kurang melibatkan penggunaan alat bantu P & P yang pelbagai.

Penggunaan bahasa Thai dalam kalangan pelajar semasa
berkomunikasi di sekolah dan di rumah dan ditambah pula dengan
kekurangan minat pelajar disebabkan oleh gangguan bahasa Thai
menjadikan bebanan kepada guru untuk memantapkan pengajaran
bahasa Melayu. Hal ini juga akan menjadikan murid kurang
terangsang dan kurang bermotivasi untuk meminati dan
mempelajari bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Melayu.

Selain itu didapati bahawa kedudukan bahasa Melayu di Thailand
yang dalam keadaan sering tergugat dan tidak berwibawa dari segi
nilai ekonominya menjadikan bahasa Melayu terpaksa mengalami
zaman kegetiran. Namun demikian, bahasa Melayu di Thailand masih
dapat dipertahankan kedudukan dan kewibawaannya pada masa ini
sebagai bahasa perantaraan dalam kalangan orang Malayu yang
majoritinya sebanyak 80 peratus yang mendiami wilayah sempadan
Selatan Thai (Abdulroya Panamalae, 1995). Di Nakhon Si Thamarrat,
penyebaran Islam yang berpusat di pondok-pondok dan masjid-
masjid masih lagi menggunakan bahasa Melayu (variasi dialek Kedah
dan Pattani). Dengan jumlah masjid yang berdaftar dengan kerajaan
di Bangkok sebanyak 75 buah dan ditambah lagi dengan bilangan

140

yang kecil-kecilnya dan masih belum lagi berdaftar. Hal ini
membuktikan bahawa kerajaan Thai telah menetapkan bahawa
orang Melayu Islam di bawah suatu polisi yang tidak boleh dikhianti
malah kerajaan Thai tetap beranggapan bahawa mereka juga adalah
warga Thai keseluruhannya ditambah pula dengan anutan agama
Islam orang-orang Melayu yang menuntut supaya menghormati
sesama manusia. Dua faktor inilah yang menjadikan keharmonian
dan kesejahteraan hidup dapat dicapai di Nakhon Si Thammarat
(Abdul Razak Panamalae, 2005).

Definisi Operasional

Penguasaan bahasa Melayu merujuk kepada tahap penguasaan
bahasa Melayu dalam kalangan pelajar dan guru yang terlibat secara
langsung dalam proses P & P bahasa Melayu di ISFS. Tahap
penguasaan yang dimaksudkan sama ada dari aspek bahasa Melayu
lisannya mahu pun bahasa Melayu penulisannya. Pada masa dahulu
lagi bahasa Melayu di Nakhon telah digunakan sebagai bahasa
perantara untuk menyampaikan ilmu agama Islam yang berpusat di
pondok-pondok tradisional, masjid-masjid dan di rumah-rumah guru
yang mengajar Al-Qur’an. Fungsi dan peranannya kekal sehingga ke
hari ini. Namun, sejak akhir-akhir ini dengan dasar yang dikenakan ke
atas bahasa Melayu di bawah sistem pemerintahan kerajaan Thai
memperlihatkan bahawa bahasa Melayu mungkin akan mengalami
kepupusannya dan akan menjadi bahasa yang lupus atau bahasa
yang mati sebagaimana nasib bahasa Sanskrit dan bahasa-bahasa
lain yang telah mengalami kepupusan.

Sekolah Islamic Santitham Foundation School (ISFS)
Sekolah Muslim Santitham Mula-Ni’thi’ (Islamic Santitham
Foundation School) atau nama dalam bahasa Arab ialah Mu-assasah
Santitham Islamiah terletak di 21/7, mukim 3, Nakian, daerah
Mueang, wilayah Nakhon Si Thammarat 80000, Selatan Thailand.
Sekolah ini mempunyai pelajar lelaki dan perempuan berjumlah
2,536 orang dan guru yang berjumlah 164 orang. Tuan guru Haji
Hussin Sumalee melantik anak lelaki beliau, En. Noppha-Rat
Sumalee (En. Na’im bin Haji Hussin) selaku Pengurus dan guru besar
sekolah. Sekolah ini merupakan sekolah agama Islam swasta di

141

bawah kuasa Pusat Pendidikan akta 15(1) Sekolah Agama Islam
Swasta, Kementerian Pelajaran Thailand.

Terdapat 3 aliran dalam sistem pengajaran dan pemelajarannya, iaitu
:

1. Aliran Agama Islam
1.1Pengajian Islam Asas iaitu Anubarn 1 hingga Pra-thom
(sekolah rendah) darjah 6.
1.2 Pengajian Islam Awal (Ibtida’iah) 1 hingga 3.
1.3 Pengajian Islam Menengah (Mutawassitah) 4 hingga
6.
1.4 Pengajian Islam Akhir (Sanawiah) 7 hingga 10

Setelah tamat pengajian aliran agama Islam Sanawiah 10 pelajar
berpeluang menyambung pelajaran pada peringkat universiti di
Universiti seperti di Universiti Al-Azhar, Khai-ro, Negara Egypt dan
bagi pelajar-pelajar yang cemerlang pula mereka akan diberikan
bantuan biasiswa.

2. Aliran Akademik
2.1Peringkat Pra-sekolah (Anubarn) 1 hingga 3.
2.2Peringkat Sekolah Rendah (Pra-thom) darjah 1 hingga 6.
2.3Peringkat Sekolah Menengah (Mattha-yom) tingkatan 1
hingga 6 .

Peringkat Sekolah Menengah Akhir (tingkatan 4 hingga 6)
mempunyai dua bahagian iaitu bahagian pertama ialah bahagian
Bahasa dan Matematik, dan bahagian kedua ialah bahagian Sains
dan Matematik. Bagi pelajar lelaki pula pihak sekolah mengadakan
Sistem Pengajian Askar (Nak Sek-sa Wi’ cha Tha Haan).

3. Aliran Pondok

Sistem pengajian aliran pondok melibatkan pengajaran dan
pembelajaran Al-Qur’an dan Kitab-kitab untuk pelajar yang tinggal di
asrama, pengajaran dan pembelajaran aliran ini dijalankan pada
masa selepas solat Maghrib, Isyak dan Subuh.

142

SOROTAN LITERATUR

Penyelidikan tentang penguasaan bahasa telah diselidiki dengan
agak meluas setelah lahirnya disiplin psikolinguistik. Namun, ini
bukanlah bermakna tidak adanya usaha untuk mengkaji dan
menyelidik sebelum lahirnya disiplin tersebut. Penyelidikan
sedemikian masih belum begitu meluas berbanding dengan
perkembangannya di negara Barat. Di Amerika Syarikat terdapat
banyak kajian yang menganalisis masalah tersebut yang dijalankan
secara rapi. Umpamanya Smith dalam bukunya Reading: Seventy-five
Years of Progress telah merumuskan kajian beliau berdasarkan
kemajuan dalam bidang bacaan selama 75 tahun, bermula dari tahun
1891 hingga 1966.

Kajian Tentang Masalah Penguasaan Bahasa Melayu

Atan Long (1970), dalam kajiannya terhadap penguasaan bahasa di
peringkat permulaan telah membahagikan kaedah pengajaran
bahasa Melayu kepada dua bahagian yang bertentangan iaitu
kaedah tradisional yang terdiri daripada kaedah abjad dan kaedah
suku kata; kaedah moden yang terdiri daripada kaedah pandang dan
sebut (kaedah seluruh perkataan) dan kaedah fonik. Bagi beliau
kedua-dua kaedah tersebut masih belum dapat menyelesaikan
masalah membaca di kalangan pelajar kerana kedua-dua kaedah
tersebut masih mempunyai kelemahannya masing-masing. Kaedah
abjad dikatakan boleh melambatkan murid menguasai bacaan
kerana penghafalan huruf memakan masa yang lama untuk dikuasai
oleh pelajar, manakala kaedah pandang dan sebut pula dikatakan
boleh mengelirukan pelajar kerana adakalanya perkataan Melayu
yang hampir sama bentuknya jika salah disebutkan tanpa
memperhitungkan bunyi dan makna, akan membawa maksud yang
sangat jauh perbezaannya.

Isahak Haron (1979), telah menjalankan satu penyelidikan tentang
beberapa kaedah mengajar murid-murid membaca pada peringkat
awal. Hasil daripada kajian beliau itu didapati bahawa Kaedah
Gabungan (Kaedah Eklektik), iaitu dengan cara mencuba
memasukkan ciri-ciri yang baik daripada kaedah fonik dan kaedah
seluruh perkataan. Penemuan beliau ini berasaskan kepada:

143

1. Sistem ejaan bahasa Melayu adalah bersifat ‘alphebetic’ dan
fonemik, yakni ada hubungan yang erat di antara simbol/huruf
dan bunyinya.

2. Suku kata perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu adalah
jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, misalnya
dengan bahasa Inggeris).

3. Ciri-ciri yang baik daripada kaedah fonik dan kaedah seluruh
perkataan boleh digabungkan.

4. Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Tahun 1
(pendidikan asas), rata-ratanya telah pun mempunyai dan
menguasai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang
mencukupi untuk terus membaca.

5. Berdasarkan sifat-sifat yang istimewa dalam sistem ejaan
bahasa Melayu dan struktur perkataan dan ayat Melayu, kita
boleh mencipta kaedah mengajar membaca bahasa Melayu
yang tersendiri, sesuai dan mudah dipelajari oleh kebanyakan
murid-murid Melayu.

Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2001), mendapati bahawa
wujudnya masalah penguasaan bahasa pada peringkat asas bacaan.
Permasalahan tersebut timbul setelah pelajar dikehendaki
menguasai kemahiran yang banyak dan bahan pengajaran yang
digunakan adalah tidak sistematik. Pada masa yang sama wujud pula
masalah guru yang mengajar bahasa Melayu pada tahap tersebut
tidak dapat menguasai pendekatan, kaedah dan teknik dengan baik.

Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2006) juga, mendapati bahawa
perlunya pembinaan bahan pengajaran yang menarik, tersusun
secara sistematik, iaitu dari mudah ke susah dan dari maujud ke
abstrak. Pada masa yang sama guru-guru yang mengajar pada tahap
tersebut juga perlu menguasai pendekatan, kaedah dan teknik yang
baik (bersifat eklektik) bagi memberikan kesan yang baik terhadap
pencapaian penguasaan asas bacaan pelajar melalui P & P yang
tersusun dan pelbagai. Kesimpulannya guru perlulah mempunyai
daya kreativiti yang tinggi bagi membolehkan penguasaan bahasa
Melayu pada peringkat tersebut dikuasai oleh murid.

144

Kajian Tentang Pemerolehan dan Penguasaan Bahasa Kanak-Kanak
Carro (1961), dalam tulisannya yang bertajuk Language Development
in Children, menyatakan bahawa murid-murid lebih dipengaruhi oleh
dialek ibundanya dan sistem bahasanya yang tersendiri.
Layton (1979), dalam bukunya yang bertajuk The Psychology of
Learning to Read, menyentuh perkaitan antara belajar, mengajar dan
cara-cara membaca. Fokus utama ialah bacaan berdasarkan
psikologi. Beliau turut melihat perkaitan dan perkembangan bahasa
pada peringkat kanak-kanak. Beliau turut membincangkan sebab
murid-murid harus membuat persediaan untuk membaca, dan cara
emosi mempengaruhi kemahiran membaca seseorang murid. Di
samping itu beliau membincangkan teori psikologi yang berkaitan
dengan teori perolehan membaca. Beliau mengatakan kesan belajar
dan ingatan dapat membantu murid-murid, sebab sesetengah
murid-murid dapat membaca dengan baik.

Prideaux (1986), menjalankan kajian yang ada kaitan dengan teori
psikolinguistik. Prideaux menjalankan kajian ini di makmal. Beliau
serba sedikit menyentuh perihal perolehan dan penguasaan bahasa.
Beliau menyatakan bahawa murid-murid normal akan mempelajari
bahasa dengan mudah dan cepat. Perolehan dan penguasaan bahasa
dalam kalangan murid-murid ialah proses semulajadi dan normal
dalam kehidupan mereka. Perolehan dan penguasaan bahasa
memberikan maklumat yang penting kepada pengkajian linguistik.
Reeder (1987), menjalankan kajian psikolinguistik tentang cara
murid-murid mempelajari sifat-sifat linguistik dalam situasi
perbualan. Murid-murid dapat membezakan ayat dengan
menggunakan strategi pragmatik. Reeder menggunakan penilaian
paradigma prafrasa untuk melihat kesan struktur kontekstual
terhadap jawapan yang diberikan oleh murid-murid pra sekolah.
Dalam kajian ini permainan ‘puppet’ digunakan bagi mengajuk
murid-murid berinteraksi. Kesimpulannya didapati bahawa kajian-
kajian tentang pemerolehan dan penguasaan yang terdahulu banyak
membantu penyelidikan yang sama pada masa sekarang.

METODOLOGI KAJIAN
Setelah merancang dan menyediakan kaedah dan bahan untuk
penyelidikan penguasaan bahasa Melayu di ISFS seperti yang telah
dibincangkan di atas, penyelidik telah mengenal pasti reka bentuk

145

kajian, sampel kajian, informan dan subjek kajian serta instrumen
kajian yang bersesuaian dengan objektif yang telah ditentukan.

Reka bentuk Kajian
Penyelidikan ini adalah berbentuk penyelidikan tinjauan dan
pemerhatian dengan melakukan penelitian tentang pendekatan,
kaedah dan teknik pengajaran dan membuat pemantauan serta
penyeliaan dalam sesi pengajaran guru untuk melihat proses P & P
di sekolah kajian yang telah dikenalpasti. Tujuannya ialah untuk
menganalisis tahap dan masalah penguasaan bahasa Melayu dalam
kalangan murid-murid dan guru-guru yang mengajar, dan seterusnya
memberikan saranan bagi mengatasi permasalahan tersebut.

Kerangka Teori
Penyelidik akan mengaplikasikan teori yang masyhur dalam
hubungannya dengan perolehan dan penguasaan bahasa, iaitu teori
pemerolehan bahasa kedua (B2) yang dipelopori oleh Stephen
Krashen (1985) dan dikenali sebagai Teori Monitor.
Menurut Krashen melalui Teori Monitor, “Perolehan” berlaku di
bawah sedar, yakni sama dengan cara seorang kanak-kanak
memproses bahasa yang diperolehinya secara tidak langsung
(Krashen 1985: 1). Manakala “Pembelajaran” pula berlaku secara
sedar dan berkesudahan dengan mengetahui sesuatu bahasa
(Krashen 1981: 1). Bagi Krashen, perolehan bahasa terjadi apabila
terdapat interaksi yang bermakna hasil daripada komunikasi yang
semula jadi. Menurut beliau lagi, bahasa boleh diperoleh dalam bilik
darjah jika ada komunikasi dua hala seperti berdialog, main peranan
dan bentuk-bentuk interaksi yang bermakna. Krashen mengenal
pasti pembelajaran (secara sedar) berdasarkan pertimbangannya
terhadap peraturan tatabahasa. Manakala perolehan (bawah sedar)
dikaitkan dengan pertimbangan “perbuatan merasa” (Krashen et al.
1978: 73-92). Pendekatan yang seperti ini nampak kabur kerana
sukar diketahui sama ada sesuatu sampel kajian benar-benar
menggunakan peraturan tatabahasa atau perbuatan merasa.
Bagi Krashen (1982: 15), pembelajaran hanya mempunyai satu fungsi
sahaja, iaitu sebagai monitor. Pada asasnya, perolehan-perolehan
merupakan hasil yang diperoleh melalui komunikasi, dan monitor
berperanan mengubahsuai perolehan-perolehan supaya menepati
norma-norma sesuatu bahasa sasaran. Krashen berpendapat,
pengetahuan sedar tentang peraturan bahasa tidak membantu