Peraturan-Organisasi-Pemuda-Pancasila-BSR-

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

2) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Musyawarah-Musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila yang dikeluarkan sebelumnya,
dinyatakan tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH TM. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

50

PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 04/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

SATUAN SISWA, PELAJAR DAN MAHASISWA (SAPMA)
PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tentang
Program Umum merupakan amanat yang harus diwujudkan secara
nyata.

2. Bahwa untuk mempercepat pencapaian pelaksanaan Program Umum
Pemuda Pancasila dipandang perlu menghimpun potensi siswa, pelajar,
Mahasiswa Indonesia yang terampil, dinamis, patriotis, inovatif serta
Pancasilais.

3. Bahwa Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda
Pancasila merupakan salah satu Lembaga Pemuda Pancasila, dan sebagai
sumber kader yang potensial bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Pancasila.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1,
2 dan 3 di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan.

2. Hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun 2009
di Jakarta.

3. Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun 2009 di
Jakarta.

Memperhatikan : 1. Usul, saran, pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam Tim
Kerja yang membahas Peraturan Organisasi ini.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila, pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

51

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG SATUAN SISWA,
PELAJAR DAN MAHASISWA (SAPMA) PEMUDA PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1) SAPMA Pemuda Pancasila ialah Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda
Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XIII Pasal 37
ayat 1) butir b).

2) Tempat kedudukan ialah tempat kedudukan SAPMA Pemuda Pancasila.
3) Fungsi dan peran ialah fungsi dan peran SAPMA Pemuda Pancasila.
4) Keanggotaan ialah keanggotaan SAPMA Pemuda Pancasila.
5) Lambang dan atribut ialah lambang dan atribut SAPMA Pemuda Pancasila.
6) Tata Hubungan ialah Tata Hubungan SAPMA Pemuda Pancasila dengan Majelis

Pimpinan dan Antar Internal SAPMA Pemuda Pancasila.
7) Susunan, komposisi dan masa bakti kepengurusan ialah susunan, komposisi dan masa

bakti kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila.
8) Pembentukan Kepengurusan ialah pembentukan kepengurusan SAPMA Pemuda

Pancasila.
9) Quorum dan pengambilan keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam

rapat-rapat SAPMA Pemuda Pancasila.
10) Rapat-rapat ialah jenis rapat-rapat SAPMA Pemuda Pancasila.
11) Keuangan ialah keuangan SAPMA Pemuda Pancasila.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Tempat kedudukan SAPMA Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional di Ibukota Negara.
2) Tingkat Provinsi di Ibukota Provinsi.
3) Tingkat Kabupaten/Kota di Ibukota Kabupaten/Kota.
4) Tingkat Komisariat / Koordinator Komisariat di Perguruan Tinggi atau Sekolah.
5) Kedudukan SAPMA Pemuda Pancasila di Luar Negeri berkedudukan di Negara yang

telah ada perwakilan Pemuda Pancasila di luar negeri.

52

6) Khusus suatu Negara yang mempunyai Negara-negara bagian/propinsi dapat dibentuk
Koordinator SAPMA yang berkedudukan di Ibukota /distrik dari Negara-negara bagian /
provinsi tersebut.

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

Fungsi SAPMA Pemuda Pancasila adalah :
1) Sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan siswa, pelajar, dan mahasiswa di masing-

masing tingkatan.
2) Sebagai sumber kader bangsa melalui pengaderan Pemuda Pancasila.
3) Sebagai lembaga fungsional Pemuda Pancasila dalam wadah berhimpun dan/atau forum

komunikasi kepemudaan.

Pasal 4

Peran SAPMA Pemuda Pancasila adalah :
1) Mempersiapkan kader-kader bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia.
2) Melakukan rekruitmen siswa, pelajar dan mahasiswa untuk menjadi anggota Pemuda

Pancasila.
3) Melakukan kaderisasi terhadap siswa, pelajar dan mahasiswa.
4) Melakukan kajian intelektual.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Anggota SAPMA Pemuda Pancasila ialah Siswa, Pelajar dan Mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan sebagai anggota Pemuda Pancasila.

2) Prosedur penerimaan anggota SAPMA Pemuda Pancasila mengacu pada ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Setiap anggota SAPMA dinyatakan sah sebagai anggota apabila sudah memiliki Kartu
Tanda Anggota Pemuda Pancasila.

4) Anggota SAPMA Pemuda Pancasila mempunyai Kartu Tanda Anggota Khusus, yang
diterbitkan oleh Pengurus SAPMA sesuai tingkatannya.

53

BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1) Lambang dan Atribut SAPMA Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan Organisasi
Pemuda Pancasila tentang Lambang dan Atribut, serta mempunyai ciri khusus yang
baku di seluruh Indonesia.

2) SAPMA memiliki alat kelengkapan administrasi berupa kop surat, stempel, dan lain-
lain.
BAB VI
TATA HUBUNGAN
Pasal 7

1) SAPMA Pemuda Pancasila adalah organ yang tak terpisahkan dengan Majelis Pimpinan
Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

2) Tata Hubungan Antar SAPMA Pemuda Pancasila secara vertikal bersifat Koordinatif dan
Konsultatif.

3) Hubungan dan kegiatan yang bersifat eksternal harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan
dikonsultasikan kepada Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

BAB VII
SUSUNAN, KOMPOSISI KEPENGURUSAN

DAN MASA BAKTI

Pasal 8
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat
2) Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah
3) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang
4) Tingkat Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah disebut Pengurus Komisariat.
5) Tingkat Perguruan Tinggi yang memiliki lebih dari 1 (satu) komisariat disebut Pengurus

Koordinator Komisariat.
6) Tingkat Luar Negeri disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 9
Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila di semua tingkat Majelis Pimpinan
terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang membidangi Mahasiswa

54

c) 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang membidangi Pelajar
d) 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang membidangi Siswa
e) 12 (dua belas) orang Ketua Bidang
f) 1 (satu) orang Sekretaris
g) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
h) 1 (satu) orang Bendahara
i) 2 (dua) orang Wakil Bendahara
j) Anggota-anggota Bidang sesuai kebutuhan.

2) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Bidang Organisasi dan Keanggotaan
b) Bidang Mahasiswa
c) Bidang Pelajar
d) Bidang Siswa
e) Bidang Litbang dan Kaderisasi
f) Bidang Ideologi, Politik dan Hankamnas
g) Bidang Hukum dan HAM
h) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
i) Bidang Agama, Sosial dan Budaya
j) Alam dan Lingkungan Hidup
k) Informasi dan Komunikasi
l) Pendidikan dan Pengembangan Bakat / Minat

Pasal 10

Komposisi kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila di tingkat Komisariat dan/atau
Koordinator Komisariat terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara
f) 2 (dua) Wakil Bendahara
g) Bidang-bidang, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

Personalia kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila di semua tingkatan berstatus sebagai
Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa.

Pasal 12
Masa bakti

1) Masa bakti Pengurus SAPMA Pemuda Pancasila adalah :

a) Pengurus Pusat : 3 (tiga) tahun

55

b) Pengurus Wilayah : 3 (tiga) tahun

c) Pengurus Cabang : 2 (dua) tahun

d) Pengurus Korkom dan/atau Komisariat : 1 (satu) tahun

e) Pengurus Perwakilan Luar Negeri : 1 (satu) tahun

2) Personalia yang telah mengakhiri masa pendidikannya, dapat melanjutkan hingga
berakhir masa baktinya.

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

1) Pembentukan kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila untuk pertama kali di masing-
masing tingkatan adalah :

a) Pembentukan kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan,
diusulkan oleh internal SAPMA Pemuda Pancasila untuk dikoordinasikan kepada
Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Cq. Ketua Bidang Pemuda, Mahasiwa, Pelajar
dan Olahraga guna mendapat rekomendasi, untuk mendapatkan pengesahannya
melalui Surat Keputusan Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya.

b) Pembentukan Pengurus Koordinator Komisariat dan/atau Pengurus Komisariat
dilakukan oleh Pengurus Cabang SAPMA Pemuda Pancasila.

c) Apabila di satu Universitas/Perguruan Tinggi/Akademi, terdapat lebih dari 2 (dua)
Komisariat, maka dibentuk Koordinator Komisariat.

2) Pembentukan Pengurus Perwakilan SAPMA di luar negeri dilakukan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Perwakilan Luar Negeri.

3) Pembentukan kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya
dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Konsolidasi.

4) Pengesahan kepengurusan SAPMA Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga SAPMA Pemuda Pancasila setingkat
di atasnya, bersama Ketua Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, di atas kop surat
Lembaga SAPMA Pemuda Pancasila.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
Quorum

1) Quorum rapat-rapat SAPMA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1
(satu) dari jumlah unsur peserta yang hadir, jika quorum tidak terpenuhi, rapat-rapat
ditunda selama 2 (dua) kali 15 menit.

2) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit, quorum belum juga
terpenuhi maka rapat dapat dimulai / dilanjutkan.

56

Pasal 15
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat SAPMA Pemuda Pancasila pada azasnya
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB X
RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Rapat-rapat SAPMA Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Rapat Konsolidasi.
2) Rapat Kerja
3) Rapat Pleno
4) Rapat Koordinasi / Konsultasi.

Pasal 17
Rapat Konsolidasi

Rapat Konsolidasi SAPMA Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Rapat Konsolidasi Nasional
2) Rapat Konsolidasi Wilayah
3) Rapat Konsolidasi Cabang

Pasal 18

1) Rapat Konsolidasi Nasional SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta:
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Pengurus Cabang
d) Majelis Pimpinan Nasional
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Konsolidasi Nasional SAPMA Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua SAPMA
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan SAPMA dan rekomendasi, sepanjang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

57

Pasal 19

1) Rapat Konsolidasi Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Pengurus Pusat
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

2) Rapat Konsolidasi Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua SAPMA
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 20

1) Rapat Konsolidasi Cabang SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Pengurus Korkom dan/atau Pengurus Komisariat, apabila Korkom belum terbentuk.
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Konsolidasi Cabang SAPMA Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua SAPMA
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 21
Rapat Kerja

Rapat Kerja SAPMA Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Rapat Kerja Nasional
2) Rapat Kerja Wilayah
3) Rapat Kerja Cabang

58

Pasal 22

1) Rapat Kerja Nasional SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

2) Rapat Kerja Nasional SAPMA Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja SAPMA untuk jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Nasional Lembaga SAPMA dipimpin oleh Pengurus Pusat SAPMA Pemuda
Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 23

1) Rapat Kerja Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Pengurus Pusat
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Wilayah SAPMA memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja SAPMA untuk jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Wilayah SAPMA dipimpin oleh Pengurus Wilayah SAPMA Pemuda
Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 24

1) Rapat Kerja Cabang SAPMA Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Cabang SAPMA memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja SAPMA untuk jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang.

59

b) Menetapkan rekomendasi.
3) Rapat Kerja Cabang SAPMA dipimpin oleh Pengurus Cabang SAPMA Pemuda

Pancasila.
4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya

dipersiapkan oleh Penyelenggara.
5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 25
Rapat Pleno
1) Rapat Pleno SAPMA Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan adalah untuk
membahas dan menetapkan agenda pleno yang dibahas.
2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus kolektif SAPMA sesuai tingkatannya.

Pasal 26
Rapat Koordinasi / Konsultasi
Rapat Koordinasi / Konsultasi ialah Rapat Koordinasi / Konsultasi antar internal SAPMA
secara vertikal dan/atau dengan Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan/atau dengan
pihak eksternal.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 27
Keuangan SAPMA Pemuda Pancasila diperoleh dari :
1) Iuran anggota
2) Usaha-usaha yang sah
3) Sumbangan yang tidak mengikat
4) Bantuan dari Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.

60

BAB XII
PENUTUP

Pasal 28

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

2) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila yang pernah
dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH T.M. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

61

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 05/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

LEMBAGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tentang
Program Umum merupakan amanat yang harus diwujudkan secara
nyata.

2. Bahwa Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila merupakan salah satu
Lembaga Pemuda Pancasila, dan sebagai sumber kader yang potensial
bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

3. Bahwa untuk mempercepat pencapaian pelaksanaan Program Umum
Pemuda Pancasila khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan
diperlukan potensi sumber daya Perempuan Indonesia yang konsekuen,
terampil, dinamis, serta inovatif.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1
s/d point 3 di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan.

2. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

3. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Usul, saran, pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam Tim
Kerja yang membahas tentang Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila, pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG LEMBAGA SRIKANDI
PEMUDA PANCASILA.

62

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :
1) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila ialah Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila

sebagaimana dimaksud Anggaran Rumah Tangga Pemud Pancasila, BAB XIII Pasal 37
ayat 1) butir c).
2) Tempat kedudukan ialah tempat kedudukan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
3) Fungsi dan peran ialah fungsi dan peran Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
4) Keanggotaan ialah keanggotaan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
5) Lambang dan atribut ialah lambang dan atribut Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
6) Tata Hubungan ialah Tata Hubungan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila dengan
Majelis Pimpinan dan Antar Internal Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
7) Susunan dan komposisi ialah susunan dan komposisi kepengurusan Lembaga Srikandi
Pemuda Pancasila.
8) Pembentukan dan masa bakti ialah pembentukan dan masa bakti pengurus Lembaga
Srikandi Pemuda Pancasila.
9) Quorum dan pengambilan keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam
konferensi dan rapat-rapat Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.
10) Konferensi dan rapat-rapat ialah konferensi dan rapat-rapat Lembaga Srikandi Pemuda
Pancasila.
11) Keuangan ialah keuangan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Tempat kedudukan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
2) Tingkat Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3) Tingkat Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

Fungsi Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila adalah :
1) Sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan perempuan di masing-masing tingkatan.
2) Sebagai sumber kader bangsa melalui pengaderan Pemuda Pancasila.
3) Sebagai lembaga fungsional Pemuda Pancasila dalam wadah berhimpun dan/atau forum

komunikasi kepemudaan.

63

Pasal 4

Peran Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila adalah :
1) Mempersiapkan kader-kader bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia.
2) Melakukan rekruitmen anggota masyarakat / perempuan untuk menjadi anggota Pemuda

Pancasila.
3) Melakukan kaderisasi terhadap anggota.
4) Melakukan kajian pengarus-utamaan gender.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Anggota Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila adalah anggota Pemuda Pancasila.
2) Prosedur penerimaan anggota Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila mengacu pada

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.
3) Setiap anggota Lembaga Srikandi dinyatakan sah sebagai anggota biasa apabila sudah

memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila yang diterbitkan oleh MPW Pemuda
Pancasila.
4) Anggota Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dapat mempunyai Kartu Tanda
Anggota Khusus, yang diterbitkan oleh Pengurus Lembaga Srikandi sesuai tingkatannya.

BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1) Lambang dan Atribut Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan
Organisasi Pemuda Pancasila tentang Lambang dan Atribut, serta mempunyai ciri
khusus yang baku/seragam di seluruh Indonesia.

2) Lembaga Srikandi memiliki alat kelengkapan administrasi berupa kop surat, stempel,
dan lain-lain.

BAB VI
TATA HUBUNGAN

Pasal 7

1) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila adalah organ yang tak terpisahkan dengan Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

64

2) Tata Hubungan Antar Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila secara vertikal bersifat
Koordinatif dan Konsultatif.

3) Hubungan dan kegiatan yang bersifat eksternal harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan
dikonsultasikan kepada Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

BAB VII
SUSUNAN, KOMPOSISI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 8
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat
2) Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah
3) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang

Pasal 9
Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila di masing-masing tingkat
Majelis Pimpinan terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua
c) 9 (sembilan) Ketua Bidang
d) 1 (satu) orang Sekretaris
e) 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) orang Bendahara
g) 3 (tiga) orang Wakil Bendahara
h) Anggota-anggota Bidang sesuai kebutuhan.

2) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Organisasi dan Keanggotaan
b) Litbang dan Kaderisasi
c) Politik
d) Hukum dan HAM
e) Ekonomi dan Pengembangan Kewirausahaan
f) Pengembangan Bakat dan Minat
g) Keagamaan
h) Sosial dan Budaya
i) Lingkungan Hidup

65

Pasal 10
Masa bakti

Masa bakti kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila di semua tingkat Majelis
Pimpinan adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

1) Pembentukan kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila untuk pertama kali di
masing-masing tingkatan adalah :
a) Tingkat Cabang dibentuk oleh MPC Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Srikandi Tingkat Wilayah.
b) Tingkat Wilayah dibentuk oleh MPW Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Srikandi Tingkat Pusat.
c) Tingkat Pusat dibentuk oleh MPN Pemuda Pancasila.

2) Kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya di
masing-masing tingkatan dilakukan melalui mekanisme konferensi.

3) Pengesahan kepengurusan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila untuk periode
selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Srikandi Pemuda
Pancasila setingkat di atasnya, bersama Ketua Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, di
atas kop surat Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
Quorum

1) Quorum konferensi atau rapat-rapat Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah unsur peserta yang
hadir. Jika quorum tidak terpenuhi, konferensi atau rapat-rapat ditunda selama 2 (dua)
kali 15 menit.

2) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit, quorum belum juga
terpenuhi maka konferensi atau rapat dapat dimulai/dilanjutkan.

Pasal 13
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam konferensi dan rapat-rapat Lembaga Srikandi Pemuda
Pancasila pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara
terbanyak.

66

BAB X
KONFERENSI DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Konferensi dan Rapat-rapat Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Konferensi
2) Rapat Kerja
3) Rapat Pleno
4) Rapat Koordinasi / Konsultasi

Pasal 15
Konferensi

Konferensi Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Konferensi Nasional (Konfernas)
2) Konferensi Wilayah (Konferwil)
3) Konferensi Cabang (Konfercab)

Pasal 16

1) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Pengurus Cabang
d) Majelis Pimpinan Nasional
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua Lembaga Srikandi
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan lembaga Srikandi dan rekomendasi, sepanjang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

67

Pasal 17

1) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Pengurus Pusat
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua Lembaga Srikandi
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 18

1) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Anggota Lembaga Srikandi
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Srikandi
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 19
Rapat Kerja

Rapat Kerja Lembaga Srikandi terdiri dari :
1) Rapat Kerja Nasional

68

2) Rapat Kerja Wilayah
3) Rapat Kerja Cabang

Pasal 20

1) Rapat Kerja Nasional Lembaga Srikandi dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Nasional Lembaga Srikandi memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Srikandi untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Nasional Lembaga Srikandi dipimpin oleh Pengurus Pusat Lembaga
Srikandi Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

1) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Srikandi dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Pengurus Pusat
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Srikandi memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Srikandi untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
c) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Srikandi dipimpin oleh Pengurus Wilayah Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 22

1) Rapat Kerja Cabang Lembaga Srikandi dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

69

2) Rapat Kerja Cabang Lembaga Srikandi memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Srikandi untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Cabang Lembaga Pengusaha dipimpin oleh Pengurus Cabang Lembaga
Srikandi Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 23
Rapat Pleno

1) Rapat Pleno Lembaga Srikandi di masing-masing tingkatan adalah rapat internal untuk
menetapkan agenda Rapat Pleno yang dibahas.

2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus kolektif Lembaga Srikandi sesuai
tingkatannya.

Pasal 24
Rapat Koordinasi / Konsultasi

Rapat Koordinasi / Konsultasi ialah Rapat Koordinasi / Konsultasi internal Lembaga
Srikandi secara vertikal dan/atau dengan Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan/atau
dengan pihak eksternal.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila diperoleh dari :
1) Iuran anggota
2) Usaha-usaha yang sah
3) Sumbangan yang tidak mengikat
4) Bantuan dari Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

70

2) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila yang pernah dikeluarkan sebelumnya, dinyatakan
tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH T.M. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

71

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 06/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

LEMBAGA PENYULUHAN DAN PEMBELAAN HUKUM (LPPH)
PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tentang
Program Umum merupakan amanat yang harus diwujudkan secara
nyata.

2. Bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan program umum Pemuda
Pancasila khususnya program bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia
diperlukan peran potensi kelembagaan dalam pengabdian kepada
masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1
dan 2 di atas, perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang Lembaga
Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Hasil-hasil Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.
3. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Pemikiran, pendapat dan usul yang berkembang secara dinamis
dalam Tim Kerja yang membahas tentang Lembaga Penyuluhan dan
Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV Majelis Pimpinan Nasional Pemuda
Pancasila tanggal 27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG LEMBAGA
PENYULUHAN DAN PEMBELAAN HUKUM (LPPH) PEMUDA
PANCASILA.

72

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :
1) LPPH Pemuda Pancasila, ialah Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila,
BAB XIII Pasal 37 ayat 1) butir d).
2) Tempat kedudukan ialah tempat kedudukan LPPH Pemuda Pancasila.
3) Fungsi dan peran ialah fungsi dan peran LPPH Pemuda Pancasila.
4) Keanggotaan LPPH Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila yang
berhimpun dalam LPPH Pemuda Pancasila.
5) Lambang dan atribut ialah lambang dan atribut LPPH Pemuda Pancasila.
6) Tata Hubungan ialah Tata Hubungan LPPH Pemuda Pancasila dengan Majelis
Pimpinan dan antar internal LPPH Pemuda Pancasila.
7) Susunan, komposisi dan masa bakti kepengurusan ialah susunan, komposisi dan masa
bakti kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila.
8) Pembentukan kepengurusan ialah pembentukan kepengurusan LPPH Pemuda
Pancasila.
9) Quorum dan pengambilan keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam
konferensi dan rapat-rapat LPPH Pemuda Pancasila.
10) Musyawarah dan rapat-rapat ialah musyawarah dan rapat-rapat LPPH Pemuda
Pancasila.
11) Keuangan ialah keuangan LPPH Pemuda Pancasila
12) Kerjasama ialah kerjasama Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dengan pihak lain.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Tempat kedudukan LPPH Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
2) Tingkat Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3) Tingkat Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

Fungsi Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila ialah :
1) Sebagai wadah pemberdayaan anggota Pemuda Pancasila yang berprofesi di bidang

Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia di masing-masing tingkatan.

73

2) Sebagai sumber kader Pemuda Pancasila.
3) Sebagai lembaga Profesi Pemuda Pancasila.

Pasal 4

Peran Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila ialah :
1) Menghimpun dan mempersatukan anggota Pemuda Pancasila yang berprofesi sebagai

Penasehat Hukum, Advokat dan Pengacara.
2) Memberikan pemikiran dan gagasan dalam pembinaan hukum untuk mewujudkan suatu

sistem Hukum Nasional.
3) Menegakkan keadilan dan Hak Azasi Manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
4) Memberikan penyuluhan dan pembelaan hukum terhadap anggota Pemuda Pancasila

maupun masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Anggota LPPH Pemuda Pancasila adalah anggota Pemuda Pancasila.
2) Prosedur penerimaan anggota LPPH Pemuda Pancasila mengacu pada ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.
3) Setiap anggota LPPH dinyatakan sah sebagai anggota apabila sudah memiliki Kartu

Tanda Anggota Pemuda Pancasila.
4) Anggota LPPH Pemuda Pancasila mempunyai Kartu Tanda Anggota Khusus, yang

diterbitkan oleh Pengurus LPPH sesuai tingkatannya.

BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1) Lambang dan Atribut LPPH Pemuda Pancasila menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila tentang Lambang dan Atribut.

2) LPPH Pemuda Pancasila memiliki alat-alat kelengkapan administrasi seperti kop surat,
stempel, dan lain-lain.

BAB VI
TATA HUBUNGAN

Pasal 7

1) Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila adalah organ yang tak
terpisahkan dari Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

74

2) Tata Hubungan Antar Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila
secara vertikal bersifat Koordinatif dan Konsultatif.

BAB VII
SUSUNAN, KOMPOSISI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 8
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat
2) Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah
3) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang

Pasal 9
Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila di semua tingkat Majelis Pimpinan
terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua
c) 9 (sembilan) orang Ketua Bidang
d) 1 (satu) orang Sekretaris
e) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) orang Bendahara
g) 2 (dua) orang Wakil Bendahara
h) Anggota-anggota Bidang sesuai kebutuhan.

2) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
b) Bidang Perdata
c) Bidang Pidana
d) Bidang Ekonomi/Perbankan/Niaga
e) Bidang Perburuhan
f) Bidang Tata Usaha Negara / Militer
g) Bidang HAM / Lembaga Negara
h) Bidang Penyuluhan/Pengkajian/Pengembangan
i) Bidang Hubungan Masyarakat / Publikasi

Pasal 10
Masa bakti

Masa bakti kepengurusan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila
di masing-masing tingkatan adalah 3 (tiga) tahun.

75

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

1) Pembentukan kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila untuk pertama kali di masing-
masing tingkatan adalah :
a) Tingkat Cabang dibentuk oleh MPC Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan LPPH Pemuda Pancasila Tingkat Wilayah.
b) Tingkat Wilayah dibentuk oleh MPW Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan LPPH Pemuda Pancasila Tingkat Pusat.
c) Tingkat Pusat dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional.

2) Kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya dilakukan melalui
mekanisme Musyawarah di masing-masing tingkatan.

3) Pengesahan kepengurusan LPPH Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris LPPH Pemuda Pancasila setingkat di atasnya,
bersama Ketua Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, di atas kop surat LPPH Pemuda
Pancasila.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
Quorum

1) Quorum konferensi dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah
ditambah 1 (satu) dari jumlah unsur peserta yang hadir, jika quorum tidak terpenuhi
Musyawarah atau rapat ditunda selama 2 x 15 menit.

2) Apabila setelah ditunda selama 2 x 15 menit, quorum belum juga terpenuhi maka
Musyawarah atau rapat dapat dimulai/dilanjutkan.

Pasal 13
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan rapat-rapat LPPH Pemuda Pancasila pada
azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB X
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Musyawarah dan Rapat-rapat LPPH Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Musyawarah

76

2) Rapat Kerja
3) Rapat Pleno
4) Rapat Koordinasi / Konsultasi

Pasal 15
Musyawarah

Musyawarah LPPH Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Musyawarah Nasional (Munas)
2) Musyawarah Wilayah (Muswil)
3) Musyawarah Cabang (Muscab)

Pasal 16

1) Musyawarah Nasional LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Pengurus Cabang
d) Majelis Pimpinan Nasional
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Musyawarah Nasional LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Menetapkan laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua LPPH Pemuda Pancasila
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan LPPH Pemuda Pancasila dan rekomendasi,
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan
oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 17

1) Musyawarah Wilayah LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Pengurus Pusat
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Musyawarah Wilayah LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Menetapkan laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua LPPH Pemuda Pancasila

77

d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan
oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 18

1) Musyawarah Cabang LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Anggota LPPH Pemuda Pancasila
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

2) Musyawarah Cabang LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua LPPH Pemuda Pancasila
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan
oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 19
Rapat Kerja

Rapat Kerja LPPH Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Rapat Kerja Nasional
2) Rapat Kerja Wilayah
3) Rapat Kerja Cabang

Pasal 20

1) Rapat Kerja Nasional LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Nasional LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja LPPH Pemuda Pancasila untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

78

3) Rapat Kerja Nasional LPPH Pemuda Pancasila dipimpin oleh Pengurus Pusat LPPH
Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan
oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

1) Rapat Kerja Wilayah LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Pengurus Pusat
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

2) Rapat Kerja Wilayah LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja LPPH Pemuda Pancasila untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Wilayah LPPH Pemuda Pancasila dipimpin oleh Pengurus Wilayah LPPH
Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan
oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 22

1) Rapat Kerja Cabang LPPH Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Cabang LPPH Pemuda Pancasila memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja LPPH Pemuda Pancasila untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Cabang LPPH dipimpin oleh Pengurus Cabang LPPH Pemuda Pancasila.
4) Rancangan jadwal acara, tata tertib, materi bahasan, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan

oleh Penyelenggara.
5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

79

Pasal 23
Rapat Pleno

1) Rapat Pleno LPPH Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan adalah rapat internal
untuk memutuskan dan menetapkan agenda Rapat Pleno yang dibahas.

2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus kolektif LPPH Pemuda Pancasila sesuai
tingkatannya.

Pasal 24
Rapat Koordinasi / Konsultasi

Rapat Koordinasi/Konsultasi ialah Rapat Koordinasi/Konsultasi internal LPPH Pemuda
Pancasila secara vertikal dan/atau dengan Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan/atau
dengan pihak eksternal.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 25

1) Keuangan LPPH Pemuda Pancasila diperoleh dari :
a) Iuran anggota
b) Usaha-usaha yang sah
c) Sumbangan yang tidak mengikat

2) Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila di dalam meng-
operasionalkan profesinya / per kasus wajib menyisihkan 5% (lima persen) dari jumlah
pendapatannya kepada Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya,
terkecuali terhadap kasus yang bersifat sosial.

3) Nilai pendapatan yang berjumlah 5% (lima persen) disetorkan ke Rekening Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 26

LPPH Pemuda Pancasila dalam melaksanakan tugasnya dapat menjalin kerjasama dengan
pihak lain, baik secara institusi maupun perorangan.

BAB XIII
KODE ETIK PROFESI

Pasal 27

Kode Etik Profesi Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila
mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

80

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 28

1) Segala sesuatu yang diperlukan dan belum termaktub dalam Peraturan Organisasi ini
diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja yang dipersiapkan oleh Pengurus Pusat LPPH
Pemuda Pancasila.

2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

3) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila yang pernah
dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

4) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH T.M. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

81

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 07/PO/MPN-PP/XI-2010

Tentang

LEMBAGA PENGUSAHA PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan
program organisasi Pemuda Pancasila sebagai amanat Musyawarah
Besar VIII Pemuda Pancasila, diperlukan upaya-upaya yang mampu
menghimpun dan mengelola potensi-potensi organisasi baik secara
personal maupun kelembagaan.

2. Bahwa perlu adanya suatu spesifikasi peran yang dilembagakan sebagai
media pembinaan fungsional dari pendukung usaha-usaha organisasi
sekaligus guna meningkatkan keterjangkauan organisasi dalam berbagai
sektor kehidupan masyarakat.

3. Bahwa Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila ialah salah satu
Lembaga yang diamanatkan oleh Musyawarah Besar VIII Pemuda
Pancasila untuk dibentuk dan diaktifkan

4. Bahwa dalam rangka membangun kesamaan dan keseragaman pola
pikir mengenai pengorganisasian Lembaga Lembaga Pengusaha
Pemuda Pancasila, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Organisasi
tentang Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
serta Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

2. Hasil-hasil Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

3. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Pendapat, usul, saran yang berkembang secara dinamis dalam Tim
kerja yang membahas Peraturan Organisasi tentang Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV Majelis Pimpinan Nasional Pemuda
Pancasila tanggal 27 Nopember 2010 di Jakarta.

82

MEMUTUSKAN: LEMBAGA

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PENGUSAHA PEMUDA PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila ialah Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XIII Pasal 37 ayat 1)
butir e).

2) Tempat kedudukan ialah tempat kedudukan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila.

3) Fungsi dan peran ialah fungsi dan peran Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila Pemuda
Pancasila.

4) Keanggotaan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila
yang berhimpun dalam Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.

5) Lambang dan atribut ialah lambang dan atribut Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.
6) Tata Hubungan ialah Tata Hubungan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dengan

Majelis Pimpinan dan antar internal Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.
7) Susunan, komposisi dan masa bakti kepengurusan ialah susunan, komposisi dan masa

bakti kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.
8) Pembentukan kepengurusan ialah pembentukan kepengurusan Lembaga Pengusaha

Pemuda Pancasila.
9) Quorum dan Pengambilan Keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam

konferensi dan rapat-rapat Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.
10) Konferensi dan rapat-rapat ialah konferensi dan rapat-rapat Lembaga Pengusaha Pemuda

Pancasila.
11) Keuangan ialah keuangan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila
12) Kerjasama ialah kerjasama Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dengan pihak lain.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Tempat kedudukan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
2) Tingkat Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3) Tingkat Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

83

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

Fungsi Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila ialah :
1) Sebagai wadah menghimpun dan memberdayakan anggota Pemuda Pancasila yang

berprofesi pengusaha di masing-masing tingkatan.
2) Sebagai sumber kader Pemuda Pancasila.
3) Sebagai lembaga profesi Pemuda Pancasila mengacu kepada UU No. 1 tahun 1987

tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Ketentuan Perundang-undangan
lainnya yang berlaku.

Pasal 4

Peran Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila ialah :
1) Melakukan rekruitmen pengusaha untuk menjadi anggota Pemuda Pancasila.
2) Melakukan kaderisasi terhadap anggota.
3) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Anggota Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila adalah anggota Pemuda Pancasila.
2) Prosedur penerimaan anggota Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila mengacu pada

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.
3) Setiap anggota Lembaga Pengusaha dinyatakan sah sebagai anggota biasa apabila sudah

memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila yang diterbitkan oleh MPW Pemuda
Pancasila.
4) Anggota Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila mempunyai Kartu Tanda Anggota
Khusus, yang diterbitkan oleh Pengurus Lembaga Pengusaha sesuai tingkatan Majelis
Pimpinan.

BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1) Lambang dan Atribut Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila tentang Lambang dan Atribut.

2) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila memiliki alat-alat kelengkapan administrasi
seperti kop surat, stempel, dan lain-lain.

84

BAB VI
TATA HUBUNGAN

Pasal 7

1) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila adalah organ yang tak terpisahkan dari Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

2) Tata Hubungan Antar Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila secara vertikal bersifat
Koordinatif dan Konsultatif.

BAB VII
SUSUNAN, KOMPOSISI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 8
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat
2) Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah
3) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang

Pasal 9
Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila di semua tingkat
Majelis Pimpinan terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara
f) 2 (dua) orang Wakil Bendahara
g) Ketua dan Anggota Bidang (sesuai kebutuhan)

2) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Organisasi dan Keanggotaan
b) Hubungan Antar Lembaga
c) Keuangan dan Perbankan
d) Pertambangan dan Energi
e) Ketenagakerjaan
f) Perdagangan dan Industri
g) Properti
h) Jasa
i) Perikanan dan Kelautan
j) Pertanian dan Perkebunan

85

k) Transportasi

Pasal 10
Masa bakti

Masa bakti kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila di semua tingkat Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

1) Pembentukan kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila untuk pertama kali
di masing-masing tingkatan adalah :
a) Tingkat Cabang dibentuk oleh MPC Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Pengusaha Tingkat Wilayah.
b) Tingkat Wilayah dibentuk oleh MPW Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Pengusaha Tingkat Pusat.
c) Tingkat Pusat dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional.

2) Kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya
dimasing-masing tingkatan dilakukan melalui mekanisme konferensi.

3) Pengesahan kepengurusan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila untuk periode
selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengusaha Pemuda
Pancasila setingkat di atasnya, bersama Ketua Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, di
atas kop surat Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
Quorum

1) Quorum konferensi dan rapat-rapat Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dinyatakan
sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah unsur peserta yang hadir,
jika quorum tidak terpenuhi, rapat-rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 menit.

2) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit, quorum belum juga
terpenuhi maka rapat dapat dimulai / dilanjutkan.

Pasal 13
Pengambilan Keputusan

86

Pengambilan keputusan dalam konferensi dan rapat-rapat Lembaga Pengusaha Pemuda
Pancasila pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara
terbanyak.

BAB X
KONFERENSI DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Konferensi dan Rapat-rapat Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Konferensi
2) Rapat Kerja
3) Rapat Pleno
4) Rapat Koordinasi / Konsultasi

Pasal 15
Konferensi

Konferensi Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Konferensi Nasional (Konfernas)
2) Konferensi Wilayah (Konferwil)
3) Konferensi Cabang (Konfercab)

Pasal 16

1) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Pengurus Cabang
d) Majelis Pimpinan Nasional
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua Lembaga Pengusaha
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan lembaga pengusaha dan rekomendasi, sepanjang
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda
Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

87

Pasal 17

1) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Pengurus Pusat
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih Ketua Lembaga Pengusaha
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 18

1) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Anggota Lembaga Pengusaha
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Pengusaha
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 19
Rapat Kerja

Rapat Kerja Lembaga Pengusaha terdiri dari :

88

1) Rapat Kerja Nasional
2) Rapat Kerja Wilayah
3) Rapat Kerja Cabang

Pasal 20

1) Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengusaha dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengusaha memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Pengusaha untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengusaha dipimpin oleh Pengurus Pusat Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya disiapkan
oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

1) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Pengusaha dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Pengurus Pusat
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Pengusaha memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Pengusaha untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Pengusaha dipimpin oleh Pengurus Wilayah Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 22

1) Rapat Kerja Cabang Lembaga Pengusaha dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah

89

c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara
2) Rapat Kerja Cabang Lembaga Pengusaha memiliki wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Pengusaha untuk jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.
3) Rapat Kerja Cabang Lembaga Pengusaha dipimpin oleh Pengurus Cabang Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.
4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.
5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 23
Rapat Pleno

1) Rapat Pleno Lembaga Pengusaha di masing-masing tingkatan adalah rapat internal untuk
menetapkan agenda Rapat Pleno yang dibahas.

2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus kolektif Lembaga Pengusaha sesuai
tingkatannya.

Pasal 24
Rapat Koordinasi / Konsultasi

Rapat Koordinasi / Konsultasi ialah Rapat Koordinasi / Konsultasi antar internal Lembaga
Pengusaha secara vertikal dan/atau dengan Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya dan/atau
dengan pihak eksternal.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 25

1) Keuangan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila diperoleh dari :
a) Iuran anggota
b) Usaha-usaha yang sah
c) Sumbangan yang tidak mengikat

2) Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila di dalam meng-operasionalkan profesinya wajib
menyisihkan 5% (lima persen) dari jumlah pendapatannya kepada Majelis Pimpinan
Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

3) Nilai pendapatan yang berjumlah 5% (lima persen) disetorkan ke Rekening Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 26

90

Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila dalam melaksanakan tugasnya dapat menjalin
kerjasama dengan pihak lain, baik secara institusi maupun perorangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 27

1) Segala sesuatu yang diperlukan dan belum termaktub dalam Peraturan Organisasi ini
akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kerja yang dibuat oleh Pengurus Pusat Lembaga
Pengusaha Pemuda Pancasila.

2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

3) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila yang pernah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku.

4) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH T.M. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

91

PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 08/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

LEMBAGA BURUH DAN PEKERJA
PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tentang
Program Umum merupakan amanat yang harus diwujudkan secara
nyata.

2. Bahwa Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila merupakan potensi yang
perlu terus diberdayakan.

3. Bahwa untuk mempercepat pencapaian pelaksanaan Program Umum
Pemuda Pancasila dipandang perlu menghimpun potensi Buruh dan
Pekerja yang konsekuen, terampil, dinamis, inovatif, patriotis, serta
Pancasilais.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1,
2 dan 3 di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila

Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan, serta
Perundang-undangan lainnya.

2. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila.
3. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun

2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Usul, saran, pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam Tim Kerja
yang membahas tentang Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila, pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG LEMBAGA BURUH DAN
PEKERJA PEMUDA PANCASILA.

92

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila ialah Lembaga Buruh dan Pekerja
Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XIII
Pasal 37 ayat 1) butir f).

2) Tempat kedudukan ialah tempat kedudukan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila Pemuda Pancasila.

3) Fungsi dan peran ialah fungsi dan peran Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila.

4) Keanggotaan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda
Pancasila yang berhimpun dalam Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

5) Lambang dan atribut ialah lambang dan atribut Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila.

6) Tata Hubungan ialah Tata Hubungan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
dengan Majelis Pimpinan dan antar internal Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila.

7) Susunan, komposisi dan masa bakti kepengurusan ialah susunan, komposisi dan masa
bakti kepengurusan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

8) Pembentukan kepengurusan ialah pembentukan kepengurusan Lembaga Buruh dan
Pekerja Pemuda Pancasila.

9) Quorum dan Pengambilan Keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam
konferensi dan Rapat-rapat Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

10) Konferensi dan Rapat-rapat ialah konferensi dan rapat-rapat Lembaga Buruh dan Pekerja
Pemuda Pancasila.

11) Keuangan ialah keuangan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.
12) Kerjasama ialah kerjasama Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dengan pihak

lain.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Susunan dan kedudukan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
2) Tingkat Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3) Tingkat Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

93

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

Fungsi Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila ialah :
1) Sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan anggota Pemuda Pancasila yang berprofesi

dalam bidang Buruh dan Pekerja di masing-masing tingkatan.
2) Sebagai sumber kader Pemuda Pancasila.
3) Sebagai lembaga profesi Pemuda Pancasila.

Pasal 4

Peran Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila :
1) Melakukan rekruitmen Buruh dan Pekerja untuk menjadi anggota Pemuda Pancasila.
2) Melakukan kaderisasi terhadap Buruh dan Pekerja.
3) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Anggota Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila adalah anggota Pemuda
Pancasila.

2) Prosedur penerimaan anggota Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila mengacu
pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Setiap anggota Lembaga Buruh dan Pekerja dinyatakan sah sebagai anggota apabila
sudah memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila.

4) Anggota Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila mempunyai Kartu Tanda
Anggota Khusus, yang diterbitkan oleh Pengurus Lembaga Buruh dan Pekerja sesuai
tingkatan Majelis Pimpinan.

BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1) Lambang dan Atribut Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila tentang Lambang dan Atribut.

2) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila memiliki alat-alat kelengkapan
administrasi seperti kop surat, stempel, dan lain-lain.

BAB VI
TATA HUBUNGAN

94

Pasal 7

1) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila adalah organ yang tak terpisahkan dari
Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

2) Tata Hubungan Antar Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila secara vertikal
bersifat Koordinatif dan Konsultatif.

BAB VII
SUSUNAN, KOMPOSISI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 8
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila :
1) Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat
2) Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah
3) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang

Pasal 9
Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi kepengurusan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila di semua
tingkat Majelis Pimpinan terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara
f) 2 (dua) orang Wakil Bendahara
g) 5 (lima) Bidang

2) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Organisasi dan Keanggotaan
b) Pendidikan dan Latihan
c) Pembelaan dan Perlindungan
d) Kesejahteraan Buruh dan Pekerja
e) Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10
Masa bakti

Masa bakti Pengurus Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila di masing-masing
tingkatan Majelis Pimpinan adalah 3 (tiga) tahun.

95

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

1) Pembentukan kepengurusan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila untuk
pertama kali di masing-masing tingkatan adalah :
a) Tingkat Cabang dibentuk oleh MPC Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Tingkat
Wilayah.
b) Tingkat Wilayah dibentuk oleh MPW Pemuda Pancasila setelah mendapat
rekomendasi/persetujuan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Tingkat
Pusat.
c) Tingkat Pusat dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

2) Kepengurusan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila untuk periode selanjutnya
dimasing-masing tingkatan dilakukan melalui mekanisme konferensi.

3) Pengesahan kepengurusan Lembaga Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila untuk periode
selanjutnya, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Buruh & Pekerja Pemuda
Pancasila setingkat di atasnya, bersama Ketua Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, di
atas kop surat Lembaga Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
Quorum

1) Quorum konferensi dan rapat-rapat Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah unsur peserta
yang hadir, jika quorum tidak terpenuhi, rapat-rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15
menit.

2) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit, quorum belum juga
terpenuhi maka rapat dapat dimulai / dilanjutkan.

Pasal 13
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Konferensi dan rapat-rapat Lembaga Buruh dan Pekerja
Pemuda Pancasila pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara
terbanyak.

BAB X
KONFERENSI DAN RAPAT-RAPAT

96

Pasal 14

Konferensi dan Rapat-rapat Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila terdiri dari:
1) Konferensi
2) Rapat Kerja
3) Rapat Pleno
4) Rapat Koordinasi / Konsultasi

Pasal 15
Konferensi

Konferensi Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Konferensi Nasional (Konfernas)
2) Konferensi Wilayah (Konferwil)
3) Konferensi Cabang (Konfercab)

Pasal 16

1) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Pengurus Cabang
d) Majelis Pimpinan Nasional
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Konferensi Nasional (Konfernas) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
memiliki wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila serta
rekomendasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran
Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 17

1) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Pengurus Pusat

97

d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara
2) Konferensi Wilayah (Konferwil) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
memiliki wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan

dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.
3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya

dipersiapkan oleh Penyelenggara.
4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 18

1) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
dihadiri oleh unsur peserta :
a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Anggota Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

2) Konferensi Cabang (Konfercab) Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Menetapkan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban.
b) Menetapkan program kerja
c) Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila
d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila.

3) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

4) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 19
Rapat Kerja

Rapat Kerja Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Rapat Kerja Nasional
2) Rapat Kerja Wilayah
3) Rapat Kerja Cabang

98

Pasal 20

1) Rapat Kerja Nasional Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Pusat
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Nasional Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila memiliki
wewenang :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Nasional Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dipimpin oleh
Pengurus Pusat Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

1) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dihadiri oleh
unsur peserta :
a) Pengurus Wilayah
b) Pengurus Cabang
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Pengurus Pusat
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara

2) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila memiliki
wewenang untuk :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.

3) Rapat Kerja Wilayah Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dipimpin oleh
Pengurus Wilayah Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.

5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 22

1) Rapat Kerja Cabang Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dihadiri oleh unsur
peserta :

99