Peraturan-Organisasi-Pemuda-Pancasila-BSR-

a) Pengurus Cabang
b) Pengurus Wilayah
c) Majelis Pimpinan Cabang
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara
2) Rapat Kerja Cabang Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila memiliki wewenang
untuk :
a) Mengevaluasi dan menetapkan program kerja Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda

Pancasila untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
b) Menetapkan rekomendasi.
3) Rapat Kerja Cabang Buruh dan Pekerja dipimpin oleh Pengurus Cabang Lembaga Buruh
dan Pekerja Pemuda Pancasila.
4) Rancangan jadwal acara, tata tertib dan materi bahasan serta kebutuhan lainnya
dipersiapkan oleh Penyelenggara.
5) Jumlah peserta ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 23
Rapat Pleno

1) Rapat Pleno Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan
adalah rapat internal untuk memutuskan dan menetapkan agenda Rapat Pleno yang
dibahas.

2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus kolektif Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda
Pancasila sesuai tingkatannya.

Pasal 24
Rapat Koordinasi / Konsultasi

Rapat Koordinasi/Konsultasi ialah Rapat Koordinasi/Konsultasi internal Lembaga Buruh
dan Pekerja Pemuda Pancasila secara vertikal dan/atau dengan Majelis Pimpinan sesuai
tingkatannya dan/atau dengan pihak eksternal.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila diperoleh dari :
1) Iuran anggota
2) Usaha-usaha yang sah
3) Sumbangan yang tidak mengikat.

100

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 26

Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dalam melaksanakan program kerjanya
dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik secara institusi maupun perorangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 27

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

2) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi tentang
Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila yang pernah dikeluarkan sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH T.M. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

101

PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 09/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

PROSEDUR DAN MEKANISME
PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI DAN/ATAU REHABILITASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila
merupakan pedoman organisasi Pemuda Pancasila yang harus dijunjung
tinggi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggotanya.

2. Bahwa demi menjaga ketertiban pengelolaan organisasi di semua
tingkatan, serta untuk menjamin hak-hak anggota di dalam mengemban
visi dan misi organisasi Pemuda Pancasila.

3. Bahwa pemberian sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota,
kepengurusan kolektif dan individu pengurus sebagaimana yang
tercantum dalam pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga Pemuda
Pancasila perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1,
2 dan 3 di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Prosedur dan Mekanisme Pemberian Sanksi Organisasi dan/atau
Rehabilitasi.

Mengingat : 1. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

2. Hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Arahan dan Petunjuk Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno II MPN Pemuda Pancasila pada tanggal 19
Mei 2010 di Jakarta.
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PROSEDUR DAN
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI DAN/ATAU
REHABILITASI.

102

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :
1) Sanksi-sanksi, ialah sanksi-sanksi organisasi Pemuda Pancasila.
2) Rehabilitasi, ialah rehabilitasi yang diberikan kepada anggota, atau kepada individu

pengurus yang terkena sanksi organisasi.

BAB II
SANKSI-SANKSI

Pasal 2

Sanksi-sanksi organisasi Pemuda Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah
Tangga Pemuda Pancasila BAB VI, Pasal 18 ayat 1), Pasal 19 ayat 1) dan Pasal 20 ayat 1).

Pasal 3

Jenis sanksi adalah sebagai berikut :
1) Teguran tertulis
2) Pemberhentian Sementara (Skorsing).
3) Pemberhentian Tetap.
4) Pemecatan
5) Pembekuan Kepengurusan Kolektif.

Pasal 4

Dasar-dasar pemberian sanksi kepada anggota, individu pengurus dan kepengurusan kolektif
adalah sebagai berikut :
1) Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Pemuda Pancasila.
2) Melakukan pengabaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi.
3) Melakukan kegiatan yang merugikan citra organisasi dan tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Tahapan Pemberian Sanksi kepada anggota sebagai berikut :
1) Teguran tertulis pertama, dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat

di atasnya.
2) Teguran tertulis kedua, dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat di

atasnya apabila teguran tertulis pertama tidak dilaksanakan.

103

3) Pemberhentian sementara (skorsing), dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang
organisasi setingkat di atasnya, apabila teguran tertulis tidak diindahkan.

4) Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional apabila telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 3 dan pasal 4, yang tembusannya
disampaikan kepada MPW dan MPC.

5) Pemberian sanksi organisasi berupa pemberhentian sementara (schorsing) ataupun
pemecatan terhadap anggota dilakukan melalui Rapat Pleno.

Pasal 6

Pemberian sanksi organisasi terhadap individu pengurus, harus memenuhi tahapan sebagai
berikut :
1) Teguran tertulis pertama, dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat

di atasnya.
2) Teguran tertulis kedua, dilakukan oleh Pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat di

atasnya, apabila teguran tertulis pertama tidak dilaksanakan.
3) Pemberhentian Sementara (skorsing), dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang

organisasi setingkat di atasnya melalui Rapat Pleno, apabila teguran tertulis tidak
diindahkan.
4) Pemberhentian Tetap dilakukan oleh pimpinan setelah mendapat persetujuan jenjang
organisasi setingkat di atasnya.

Pasal 7

Pemberian sanksi organisasi terhadap kepengurusan kolektif / pembekuan, harus memenuhi
dasar dan tahapan sebagai berikut :
1) Teguran tertulis pertama, dilakukan oleh pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat

di atasnya.
2) Teguran tertulis kedua, dilakukan oleh Pimpinan dan/atau jenjang organisasi setingkat di

atasnya, apabila teguran tertulis pertama tidak dilaksanakan.
3) Pembekuan Kepengurusan Kolektif dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat

diatasnya, bersama MPO dan/atau Penasehat sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VI, Pasal 19, ayat 3) butir (c).

BAB III
REHABILITASI

Pasal 8

Jenis rehabilitasi terhadap anggota atau individu pengurus yang terkena sanksi organisasi
terdiri dari :
1) Dipulihkan / diaktifkan kembali keanggotaannya.
2) Diaktifkan kembali fungsinya sebagai pengurus.

BAB IV
WEWENANG PEMBERIAN REHABILITASI

104

Pasal 9

1) Wewenang rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat dilakukan melalui :
a) Rapat Pleno MPN Pemuda Pancasila
b) Musyawarah Besar

2) Diusulkan oleh anggota yang bersangkutan kepada MPN Pemuda Pancasila, dan
tembusannya disampaikan kepada MPW dan MPC Pemuda Pancasila.

3) Rehabilitasi terhadap individu pengurus yang diberhentikan sementara (skorsing)
dan/atau diberhentikan tetap, dilakukan melalui :
a) Rapat Pleno oleh institusi Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan.
b) Musyawarah sesuai tingkatannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini,, akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya oleh MPN Pemuda Pancasila.

2) Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan
Organisasi serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatur pemberian sanksi atau
rehabilitasi, dinyatakan tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH TM. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

105

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 10/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang,

JABATAN LOWONG, RANGKAP KEPENGURUSAN
DAN PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa keputusan-keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila
yang ditetapkan pada tanggal 20 s/d 22 Pebruari 2009, adalah amanat
yang harus implementasikan perwujudannya.

2. Bahwa untuk melaksanakan amanat keputusan-keputusan Musyawarah
Besar VIII Pemuda Pancasila.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasksud dalam
konsideran butir 1 dan 2 di atas, maka dibutuhkan/diperlukan personalia
pengurus yang mampu menghayati, memahami, memiliki integritas,
loyalitas, dedikasi serta waktu yang cukup untuk menjalankan aktifitas
organisasi.

Mengingat : 1. Hasil-hasil Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila
di Jakarta.

2. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat
Pleno IV MPN Pemuda Pancasila tanggal 27 Nopember 2010 di Jakarta.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMU TUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG JABATAN LOWONG,
RANGKAP KEPENGURUSAN DAN PERGANTIAN PENGURUS
ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

106

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan :
1) Susunan dan Komposisi Pengurus ialah Susunan dan Komposisi Pengurus di setiap

jenjang / tingkatan Ormas Pemuda Pancasila.
2) Jabatan Lowong ialah jabatan lowong Pengurus di setiap jenjang / tingkatan Ormas

Pemuda Pancasila.
3) Rangkap Kepengurusan ialah rangkap kepengurusan di internal institusi Ormas Pemuda

Pancasila.
4) Pergantian Pengurus Antar Waktu ialah pergantian personalia Pengurus Antar waktu di

setiap jenjang / tingkatan Ormas Pemuda Pancasila.

BAB II
SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS

Pasal 2

Susunan dan Komposisi Pengurus di setiap jenjang dan tingkatan Ormas Pemuda Pancasila
adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XI Pasal 25 s/d Pasal
30.

BAB III
JABATAN LOWONG

Pasal 3

Jabatan lowong Pengurus di setiap jenjang dan tingkatan, dapat dinyatakan apabila :

1) Personalia Pengurus meninggal dunia.
2) Personalia Pengurus berhalangan tetap karena cacat fisik seperti lumpuh, stroke,

sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara permanent.
3) Personalia Pengurus Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis pertimbangan Organisasi,

yang berpindah domisili tetap di luar negeri.
4) Personalia Pengurus di Tingkat Majelis Pimpinan Wilayah atau MPO, yang berpindah

domisili tetap di luar negeri dan atau di provinsi lain.
5) Personalia Pengurus di tingkat Majelis Pimpinan Cabang atau MPO, yang berpindah

domisili tetap di luar negeri, di luar provinsi dan atau di Kabupaten/Kota lain.
6) Personalia Pimpinan Anak Cabang, atau Penasehat PAC, yang berpindah domisili tetap

di Kecamatan/Distrik/Nagari lain.
7) Personalia Pimpinan Ranting atau Penasehat Ranting yang berpindah domisili tetap di

Kelurahan / Desa lain.
8) Personalia Pimpinan Anak Ranting atau Penasehat Anak Ranting yang berpindah

domisili tetap di Rukun Warga / Dusun / Kampung lain.

107

9) Personalia Pengurus Lembaga-lembaga dan Badan-badan yang berpindah domisili tetap
di luar negeri untuk Pengurus Pusat, di provinsi lain untuk Pengurus Wilayah, dan di
Kabupaten/Kota lain untuk Pengurus Cabang.

10) Personalia pengurus yang mengundurkan diri secara tertulis.
11) Personalia Pengurus yang diberhentikan tetap (dipecat).
12) Personalia Pengurus yang tidak menghadiri / mengikuti Rapat Pleno sebanyak 3 (tiga)

kali berturut-turut tanpa alasan/keterangan tertulis.
13) Personalia Pengurus terkena hukuman pidana dari Pengadilan Negeri yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap :
a) minimal 6 (enam) bulan, bagi pengurus Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting

dan Pimpinan Anak Ranting.
b) minimal 2 (satu) tahun, bagi pengurus Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.

BAB IV
RANGKAP KEPENGURUSAN

Pasal 4

1) Rangkap Kepengurusan di internal institusi Pemuda Pancasila di semua tingkatan, tidak
diperbolehkan.

2) Terkecuali untuk menjadi anggota Majelis Pertimbangan dan/atau Penasehat.
3) Seseorang yang menjabat sebagai Ketua (Pucuk Pimpinan) di jenjang institusi Pemuda

Pancasila tidak diperbolehkan menjabat menjadi Ketua di OKP atau Ormas lain, kecuali
pada organisasi wadah berhimpun, organisasi profesi atau organisasi keagamaan.

BAB V
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 5

Pergantian Pengurus Antar Waktu di internal institusi Pemuda Pancasila, dilakukan apabila
memenuhi ketentuan BAB III Pasal 3 Peraturan Organisasi ini.

Pasal 6

1) Mekanisme dan prosedur pergantian pengurus antar waktu di setiap tingkatan institusi
Ormas Pemuda Pancasila dilakukan melalui Keputusan Rapat Pleno, kemudian diusulkan
ke institusi setingkat di atasnya guna mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan.

2) Di tingkat Majelis Pimpinan Nasional, Pergantian Pengurus Antar Waktu dilakukan
melalui Keputusan Rapat Pleno MPN Pemuda Pancasila.

108

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur pergantian pengurus antar waktu di setiap tingkatan Lembaga dan
Badan-badan Pemuda Pancasila dilakukan melalui keputusan Rapat Pleno kemudian
diusulkan ke Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya guna mendapatkan
pengesahan dengan Surat Keputusan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

2) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka ketentuan mengenai Jabatan
Lowong, Rangkap Kepengurusan dan Pergantian Pengurus Antar Waktu yang pernah
dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH TM. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

109

PERATURAN ORGANISASI
No. 011/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : a. Bahwa hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila
merupakan amanah dan perlu diwujudkan secara nyata oleh seluruh
jajaran fungsionaris Pemuda Pancasila.

b. Bahwa Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan Ormas Pemuda Pancasila di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri.

Mengingat : 1. Hasil-hasil Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

2. Hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009.

Memperhatikan : 1. Pemikiran, saran dan usul yang berkembang secara dinamis
dalam Tim Kerja yang membahas tentang Perwakilan Pemuda
Pancasila di Luar Negeri.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERWAKILAN
PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Pemuda Pancasila BAB XI, Pasal 19 dan Anggaran Rumah Tangga BAB XIV Pasal
38.

110

Pasal 2

1) Kedudukan Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri setingkat dengan Majelis
Pimpinan Wilayah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
Pemuda Pancasila, BAB XIV Pasal 38 ayat 1).

2) Kedudukan dan tingkatan Perwakilan Pemuda Pancasila di negara bagian setingkat
dengan Majelis Pimpinan Cabang.

BAB II
FUNGSI

Pasal 3

Fungsi Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri ialah :
1) Sebagai bagian institusi Pemuda Pancasila yang tidak terpisahkan dengan Ormas

Pemuda Pancasila.
2) Sebagai sarana/media memperjuangkan Pokok-Pokok Perjuangan Ormas Pemuda

Pancasila dan sebagai penyalur aspirasi anggota Pemuda Pancasila serta WNI di luar
negeri.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 4

Pembentukan Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila di luar negeri bersifat khusus, dan
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kedutaan Besar / Konsulat RI yang berada di
negara tersebut.

2) Diajukan/diusulkan permohonannya oleh Warga Negara Indonesia yang menetap atau
sedang melaksanakan studi atau bekerja di luar negeri minimal 5 (lima) orang kepada
MPN Pemuda Pancasila.

3) Jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku, MPN Pemuda Pancasila memberikan
surat mandat pembentukan kepada yang bersangkutan untuk mempersiapkan segala
kebutuhan pembentukannya.

BAB IV
SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS

111

Pasal 5

1) Susunan dan Komposisi Pengurus Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila Luar Negeri
pada dasarnya sama, sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
Pemuda Pancasila BAB XI Pasal 26.

2) Komposisi bidang-bidang dan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
3) Nama-nama calon pengurus Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila di Luar Negeri

diajukan oleh pemegang surat mandat pembentukan kepada Majelis Pimpinan Nasional
Pemuda Pancasila di Jakarta.
4) Kepengurusan Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila di luar negeri dikukuhkan melalui
suatu acara yang diadakan/diselenggarakan khusus untuk itu, serta disahkan dengan
Surat Keputusan MPN Pemuda Pancasila.

BAB V
WEWENANG DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Wewenang dan tugas pokok Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila di luar negeri, sama
sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila BAB XV
Pasal 40.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pada dasarnya, keanggotaan, hak dan kewajibannya sama sebagaimana yang ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga Ormas Pemuda Pancasila, BAB III Pasal 9 s/d Pasal 14 dan
BAB IV Pasal 15 dan Pasal 16.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 8

Jika memungkinkan, pada dasarnya musyawarah dan rapat-rapat Perwakilan Institusi
Pemuda Pancasila dilaksanakan sama sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BAB XII Pasal 21, Anggaran Rumah Tangga BAB XVI Pasal 48, Pasal 49, Pasal 57, Pasal
59 ayat 2, Pasal 4.

112

Pasal 9

Jika tidak memungkinkan, musyawarah dan rapat-rapat Perwakilan Institusi Pemuda
Pancasila di luar negeri dilaksanakan secara khusus dengan peserta perorangan (pengurus
dan anggota) yang ada di negara tersebut.

BAB VIII
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 10

Masa bakti kepengurusan Perwakilan Institusi Pemuda Pancasila di Luar Negeri adalah 4
(empat) tahun.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

Setiap program kegiatan yang bersifat politis / pernyataan aspirasi dan/atau sikap politik,
wajib dikoordinasikan dengan MPN Pemuda Pancasila dan Kedutaan Besar / Konsulat RI
untuk mendapatkan persetujuannya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

1) Apabila ada hal-hal yang bersifat substansi dan belum terakomodir dalam Peraturan
Organisasi ini, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya oleh Majelis Pimpinan
Nasional Pemuda Pancasila.

2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH TM. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

113

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 012/PO/MPN-PP/XI/2010

Tentang

PENYELENGGARAAN KADERISASI PEMUDA PANCASILA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa Pemuda Pancasila sebagai sumber kader bangsa yang melahirkan
pejuang-pejuang penerus cita-cita Pendiri Bangsa untuk melindungi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa untuk mewujudkan kader-kader organisasi Pemuda Pancasila
yang memiliki loyalitas, jiwa korsa, kesadaran disiplin yang tinggi
dalam mengemban dan melaksanakan misi perjuangan Pemuda
Pancasila perlu dilaksanakan kaderisasi.

3. Bahwa program Kaderisasi Pemuda Pancasila sebagai wahana
penggodokan dan pembinaan bagi para anggota, harus dilaksanakan
secara terarah, teratur dan berkesinambungan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1
s/d 3 di atas, perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Penyelenggaraan Kaderisasi Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

2. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun
2009 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Usul, saran, pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam Tim
Kerja yang membahas Peraturan Organisasi tentang Penyelenggaraan
Kaderisasi Pemuda Pancasila.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno IV MPN Pemuda Pancasila pada tanggal
27 Nopember 2010 di Jakarta.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENYELENGGARAAN
KADERISASI PEMUDA PANCASILA.

114

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1) Pengertian Kaderisasi ialah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah
Tangga Pemuda Pancasila, BAB VII Pasal 21 ayat 5).

2) Landasan ialah landasan kaderisasi Pemuda Pancasila.
3) Visi dan misi ialah visi dan misi kaderisasi Pemuda Pancasila.
4) Arah dan tujuan ialah arah dan tujuan kaderisasi Pemuda Pancasila.
5) Jenjang dan jenis kaderisasi ialah jenjang dan jenis kaderisasi Pemuda Pancasila

sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila, BAB
VII Pasal 21 ayat 4).
6) Alat kelengkapan ialah alat kelengkapan Kaderisasi Pemuda Pancasila.
7) Sasaran dan target ialah sasaran dan target kaderisasi Pemuda Pancasila.
8) Evaluasi, penilaian dan tanda kelulusan ialah evaluasi dan penilaian penyelenggaraan
kaderisasi Pemuda Pancasila serta tanda kelulusan.
9) Ketentuan khusus ialah ketentuan khusus tentang Acara Pembukaan dan Acara
Penutupan penyelenggaraan kaderisasi Pemuda Pancasila.

BAB II
PENGERTIAN KADERISASI

Pasal 2

Kaderisasi adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dalam rangka
mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan
masyarakat dan Bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Rumah
Tangga Pemuda Pancasila, BAB VII Pasal 21 ayat 5).

BAB III
LANDASAN

Pasal 3

Landasan Kaderisasi Pemuda Pancasila adalah :

1) Landasan Ideologi : Pancasila

2) Landasan Konstitusional : UUD 1945 dan Per-UU yang berlaku

3) Landasan Operasional : Hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar VIII

Pemuda Pancasila.

BAB IV
VISI DAN MISI

115

Pasal 4
Visi

Visi Kaderisasi Pemuda Pancasila merupakan tekad dan komitmen organisasi terhadap
kebesaran organisasi dimasa depan, yaitu “Menjadikan Pemuda Pancasila sebagai wadah
pengaderan untuk melahirkan kader bangsa yang berkemampuan mewujudkan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945”.

Pasal 5
Misi

Misi kaderisasi Pemuda Pancasila adalah untuk mengejawantahkan ide dasar dan pokok-
pokok perjuangan Pemuda Pancasila.

BAB V
ARAH DAN TUJUAN

Pasal 6
Arah

Arah Kaderisasi Pemuda Pancasila adalah untuk meningkatkan eksistensi organisasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kualitas partisipasi
organisasi dalam penyelesaian problem pembangunan diberbagai bidang.

Pasal 7
Tujuan

Tujuan Kaderisasi Pemuda Pancasila adalah :
1) Memperkuat komitmen kader terhadap Pancasila, Konstitusi Negara, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika.
2) Melahirkan kader militan yang memiliki watak kebangsaaan, sikap kenegarawanan, dan

semangat kegotong-royongan sebagai ciri kepribadian Pemuda Pancasila.
3) Melahirkan kader dan pemimpin yang mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB VI
SASARAN DAN TARGET

Pasal 8
Sasaran Kaderisasi

Sasaran kaderisasi Pemuda Pancasila ditujukan bagi seluruh Anggota, Pengurus Pemuda
Pancasila dan pihak lain yang bersedia mengikuti Kaderisasi Pemuda Pancasila.

116

Pasal 9
Target Kaderisasi

Target kaderisasi Pemuda Pancasila adalah :

1) Tingkat Cabang minimal 2 (dua) angkatan per tahun dengan jumlah peserta minimal 75
orang setiap angkatan.

2) Tingkat Wilayah minimal 2 (dua) angkatan per tahun dengan jumlah peserta minimal
75 orang setiap angkatan

3) Tingkat Nasional minimal 2 (dua) angkatan per tahun dengan jumlah peserta minimal
75 orang setiap angkatan.

4) Pelatihan Instruktur dilaksanakan oleh MPN Pemuda Pancasila, minimal 2 (dua)
angkatan per tahun, dengan jumlah peserta minimal 75 orang setiap angkatan.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN KADERISASI

Pasal 10

Alat kelengkapan kaderisasi Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) Penanggung Jawab/Penyelenggara dan Badan Pelaksana Kaderisasi, Komposisi dan

Tugas.
2) Kurikulum/silabus dan metode.
3) Instruktur
4) Peserta

Pasal 11
Penanggung Jawab/Penyelenggara Kaderisasi

1) Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kaderisasi adalah Majelis Pimpinan Pemuda
Pancasila di semua tingkatan.

2) Pelaksana Kaderisasi adalah Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila bersama Badan
Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

3) Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila dibentuk dan disahkan dengan Surat
Keputusan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.

Pasal 12
Komposisi

Komposisi Personalia Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila di masing-masing
tingkat Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila terdiri dari :
1) 1 (satu) orang Ketua (dari unsur Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila)
2) 1 (satu) orang Wakil Ketua
3) 1 (satu) orang Sekretaris
4) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris

117

5) 1 (satu) orang Bendahara
6) 1 (satu) orang Wakil Bendahara
7) 3 (tiga) orang Bidang Pendidikan dan Latihan
8) 3 (tiga) orang Bidang Perencanaan dan Logistik
9) 3 (tiga) orang Bidang Administrasi dan Inventarisasi

Pasal 13
Tugas

Tugas pokok Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila adalah :
1) Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan kaderisasi.
2) Mempersiapkan peserta
3) Mempersiapkan materi kaderisasi sesuai dengan kurikulum/silabus.
4) Mempersiapkan Tanda Kelulusan dalam bentuk Sertifikat dan Brefet.
5) Mempersiapkan Instruktur.
6) Melakukan pendataan serta monitoring hasil Kaderisasi.
7) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kaderisasi kepada Majelis Pimpinan Pemuda

Pancasila sesuai tingkatannya.

Pasal 14
Kurikulum/silabus

Kurikulum/silabus kaderisasi Pemuda Pancasila terdiri dari :

1) Materi Inti (Pokok), meliputi :
a) Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI
b) Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
c) Sistem Politik Indonesia
d) Strategi dan arah Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah
e) Supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia
f) Pengarus-utamaan gender

2) Materi Khusus Ke-PEMUDA PANCASILA-an, meliputi :
a) Sejarah dan Dinamika Perjalanan Pemuda Pancasila
b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
c) Kemampuan Kepemimpinan
d) Penguasaan Manajemen Ke-Organisasi-an
e) Pengelolaan Kecerdasan Emosial

3) Materi Penunjang :
a) Teknik Komunikasi Personal, Retorika, dan Protokoler
b) Teknik Diskusi dan Persidangan
c) Kesamaptaan, kedisiplinan dan baris berbaris.

118

Pasal 15

Kurikulum/silabus Diklat Instruktur Kader, meliputi :
1) Teknik Conditioning Peserta
2) Pengelolaan sistem Kaderisasi
3) Penguasaan Materi Kaderisasi
4) Micro Teaching (simulasi)
5) Studium General problematika masalah-masalah nasional
6) Dinamika Organisasi Pemuda Pancasila, sejarah dan tokoh utama
7) Pemahaman dan pengelolaan otak kanan dan otak kiri (pengelolaan kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual)
8) Teknik evaluasi Diklat

Pasal 16
Metode

1) Metode kaderisasi terdiri dari : Ceramah, Diskusi, Simulasi, Pembinaan Mental dan
Fisik yang dipandu oleh Instruktur.

2) Materi Ceramah dapat ditambahkan sesuai kebutuhan lokal, seperti pembekalan yang
disampaikan oleh Pemkot/Pemkab, LSM, tokoh masyarakat atau pihak-pihak strategis
lainnya.

3) Prosentase kurikulum dari total waktu penyelenggaraan kaderisasi adalah :
a) Ceramah ....................................... 60 %
b) Diskusi dan Simulasi .................. 30 %
c) Pembinaan mental dan fisik ....... 10 %

Pasal 17
Instruktur Kaderisasi

Persyaratan Instruktur :
1) Memiliki sertifikat hasil kaderisasi yang diselenggarakan oleh Pemuda Pancasila

dengan nilai sangat memuaskan (UTAMA).
2) Telah mengikuti Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh Pemuda Pancasila serta

memiliki sertifikat sebagai Instruktur dan Brefet.
3) Dari eksternal/mitra organisasi Pemuda Pancasila yang ditentukan oleh Majelis

Pimpinan Pemuda Pancasila dan/atau atas usul Badan Pelaksana Kaderisasi.

Pasal 18
Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab Instruktur ialah :
1) Menyajikan materi dan membimbing peserta.
2) Mengarahkan peserta untuk mencapai tujuan kaderisasi.
3) Bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila.

119

Pasal 19
Peserta Kaderisasi

Persyaratan Peserta Kaderisasi Pemuda Pancasila :

a) Warga Negara Indonesia (WNI) serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Pancasila.
c) Sehat jasmani dan rohani.
d) Berusia minimal 16 tahun.
e) Direkomendasikan oleh Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.
f) Bersedia menandatangani Pernyataan yang dipersiapkan oleh Penyelenggara.

BAB VIII
PENILAIAN DAN TANDA KELULUSAN

Pasal 20
Penilaian

1) Penilaian terhadap peserta kaderisasi meliputi :
a) Tingkat kehadiran mengikuti rangkaian kegiatan.
b) Keaktifan dan kemampuan dalam menyerap materi.
c) Jawaban terhadap Questioner dan Essay.
d) Prestasi dalam Simulasi dan Diskusi kelompok.

2) Penilaian dinyatakan dengan huruf :
A = Sangat Memuaskan (Utama)
B = Cukup Memuaskan (Madya)
C = Kurang Memuaskan (Pratama)

3) Penilaian terhadap peserta kaderisasi dilakukan oleh Majelis Pimpinan Pemuda
Pancasila bersama Badan Pelaksana Kaderisasi sesuai tingkatannya.

4) Peserta kaderisasi yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari lembaga-
lembaga resmi dapat menjadi nilai tambah bagi peserta kaderisasi dan Instruktur.

Pasal 21
Tanda Kelulusan

1) Tanda Kelulusan diberikan kepada setiap peserta yang telah mengikuti kaderisasi dan
dinyatakan lulus sesuai hasil penilaian.

120

2) Tanda Kelulusan Kaderisasi, berupa :
a) Sertifikat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh MPN Pemuda Pancasila.
b) Brefet (wing/emblem), yang dikeluarkan oleh MPN Pemuda Pancasila.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 22

1) Susunan Acara Pembukaan disesuaikan dengan kelaziman yang berlaku.
2) Acara Penutupan kaderisasi disertai dengan penyematan tanda kelulusan dan pembacaan

Surat Keputusan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

1) Segala sesuatu yang diperlukan dan belum termaktub dalam Peraturan Organisasi ini
diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dipersiapkan
oleh Badan Pelaksana Kaderisasi.

2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

3) Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka segala ketentuan yang pernah
dikeluarkan sebelumnya tentang Kaderisasi Pemuda Pancasila dinyatakan tidak berlaku.

4) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 2010

Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Japto S. Soerjosoemarno, SH TM. Nurlif, SE
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

121