Modul kewarganegaraan

dewan keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB.
Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan
pesan kepada sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama
penuh dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.

Aktivitas Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

• Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun
1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB pada tahun
1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang
Majelis Umum PBB.

• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota
tidak tetap di dewan keamanan PBB.

• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada tahun
1969, 1999,dan 2012.

• Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai
anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun
2006.

Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai beriku :

• menjaga perdamaian dan keamanan dunia,

• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan
hak asasi manusia,

• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan lingkungan,

• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia.

• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik
bersenjata

D. Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia :

1. Konferensi Asia-Afrika Indonesia

menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang tujuannya adalah
menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada saat itu baru memperoleh

１５０

kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja sama antar Negara serta
menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri
Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya
Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika
lainnya.

2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)

Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari
militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-bangsa.Sejak misi
pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan
berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi
Kontingen Garuda adalah Negara-negara di Timur Tengah seperti
Mesir,Lebanon,Palestina,Irak. Negara Asean seperti Filipina,kamboja,dan Vietnam. Juga
Negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia.

3. Gerakan Non-Blok (1961)

Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok, sebuah
perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-negara dengan
kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin
Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat kobnfrontasi yang
muncul menanggapi terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini
organisasinya beranggotakan 120 negara.

4. Membentuk ASEAN (1967)

Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua Negara
bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk
menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun
1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik,sosial,ekonomi,dan
keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah
dengan 5 negara perluasan.

5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)

Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki
peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini Selatan.Indonesia pada
akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct,
yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan
diwilayah sangketa.

6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)

Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007- 2008, pada
masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara Palestina yang

１５１

merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional yang berimbang dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer
perdamaian yang ditetapkan PBB.

Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai Negara

• Thailand Berdamai saat Era Soeharto Perdamaian Thailand berawal pada awal periode
1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari
negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa
Moro di Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.

• Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar
Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN)
dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik
kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan.
Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai
mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan
kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian membawa masalah
Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam,
dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim
terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman
menengahi konflik di Kamboja.

• Konflik Kamboja dan Vietnam Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi
tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja
dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara
yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan
menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari
Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

• Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar Konflik yang masih terjadi hingga menjadi
perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang
beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan
dalam menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah
ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan
Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

KESIMPULAN:

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hubungan dan kerjasama antara
bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan
industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan Negara
yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk
memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga
tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri

１５２

adalah strategi yang digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara
lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh
suatu Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan
Indonesia.Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi
politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global.Agar prinsip bebas aktif ini dapat
dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap priode pemerintahan
hendaklah menetapkan landasan operasional.Politik luar negeri Indonesia yang senantiasa
berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu Negara
tak terlepas dari kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika
kepentingan nasional suatu Negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan
sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional Negara yang
bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek
hokum internasional mengenai fakta,hokum atau politi dimana tuntutan atau pernyataan
suatu pihak ditolak,dituntut balik atau diigkari oleh pihak lainnya.

PERTANYAAN

1. Apa bentuk partisipasi Indonesia terhadap perdamaian dunia?

= Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam
perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga
di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan
menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan
Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel. Indonesia tidak
hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia karena sistem dan
jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin
pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin
bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing
perwakilan negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri
itu pula, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam
mewujudkan perdamaian dunia. Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari
bebas yaitu untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan
internasional, dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain
itu, sebuah negara juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan,
baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik,
sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Sebutkan tujuan dari perserikatan bangsa bangsa!

= • menjaga perdamaian dan keamanan dunia,

• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan
hak asasi manusia,

１５３

• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan lingkungan,

• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia.

• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik
bersenjata

3. Apa pengertian dari perdamaian dunia?

= Pengertian Perdamaian Dunia Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan,
perdamaian, dan kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi
perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan,
diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania
Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang.

4. Sebutkan Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia !

1. Konferensi Asia-Afrika Indonesia

menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang tujuannya adalah
menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada saat itu baru memperoleh
kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja sama antar Negara serta
menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri
Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya
Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika
lainnya.

2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)

Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari
militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-bangsa.Sejak misi
pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan
berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi
Kontingen Garuda adalah Negara-negara di Timur Tengah seperti
Mesir,Lebanon,Palestina,Irak. Negara Asean seperti Filipina,kamboja,dan Vietnam. Juga
Negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia.

3. Gerakan Non-Blok (1961)

Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok, sebuah
perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-negara dengan
kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin
Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat kobnfrontasi yang

１５４

muncul menanggapi terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini
organisasinya beranggotakan 120 negara.

4. Membentuk ASEAN (1967)

Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua Negara
bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk
menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun
1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik,sosial,ekonomi,dan
keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah
dengan 5 negara perluasan.

5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)

Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki
peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini Selatan.Indonesia pada
akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct,
yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan
diwilayah sangketa.

6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)

Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007- 2008, pada
masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara Palestina yang
merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional yang berimbang dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer
perdamaian yang ditetapkan PBB.

5. Sebutkan 2 Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di
berbagai Negara

• Konflik Kamboja dan Vietnam Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi
tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja
dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara
yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan
menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari
Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

• Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar Konflik yang masih terjadi hingga menjadi
perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang
beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan
dalam menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah
ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan
Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

１５５

Daftar Pusaka

Indonesia dalam Perdamaian Dunia,diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdamaian-dunia
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://pendidikanmu.com/2018/11/konferensi-asia-afrika-dan-peran-idonesiaterlengkap
Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia, diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019
dari https://guruppkn.com/peran-indonesia-dalam-kaa
Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia diperoleh pada tanggal 23 oktober dari
https://guruppkn.peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok
Pengertian Perdamaian Dunia,diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdamaian-dunia
Perwujudan Indonesia Dalam Perdamaian Dunia diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019
darihttps://zettabloks.blogspot.com/2016/03/pengertian-latar-belakang-dan-
tujuanperdamaian-dunia
Surbakti, K. (2018). PENGARUH FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN KELAS VIII MTsN
KABANJAHE TAHUN PELAJARAN 2017/2018. In Prosiding Seminar Nasional Sains
Teknologi Humaniora dan Pendidikan (QSinastekmapan) (Vol. 1).
Surbakti, K. (2018). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN SISWA
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TALKING STICK MATERI SISTEM
PEMERINTAHAN PUSAT. JURNAL TEMATIK, 8(1), 166-171.

１５６

BAB XV

Pendidikan Anti Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam
dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
pengubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020.

Rasuah atau mencuri (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna
busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat
dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan
publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan
sepihak.

Sudut pandang hukum Tindakan Pidana Korupsi

 Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan
keuangan/perekonomian Negara (Pasal 2)

 Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan
keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara
(Pasal 3)

 Penyuapan (Pasal5, Pasal 6, dan Pasal 11)
 Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
 Pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12)
 Berkaitan dengan Pemborongan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal

7)
 Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)
 Tindak pidana korupsi secara garis besar

Perbuatan melawan hukum;

 Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
 Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

１５７

 Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan
palsu;

 Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau
memberi keterangan palsu;

 Saksi yang membuka identitas pelapor;
Perencanaan kegiatan yang menggunakan anggaran sektor public kebijakan
pemerintah tentang anggaran belanja proses tahapannya tidak Profesional terutama
dalam pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya .

Bagian dari tindak pidana korupsi

 Kerugian keuangan negara,
 Pemberi dan Penerima Suap pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah[9]
 Perbuatan curang
 Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa,
 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 Penggelapan dalam jabatan,
 Pemerasan dalam jabatan,
 Pungutan liar (pungli),
 Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi
untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam
praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai
dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-
pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,
terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti
penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas
dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap
korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan Pemilihan Umum partai politik ada yang
legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain

１５８

B. Faktor Penyebab dan Dampak Negarif Korupsi

Faktor Penyebab Korupsi

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tindakan korupsi adalah suatu
tindakan yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, namun
merugikan kepentingan publik dan masyarakat luas. Adapun faktor penyebab korupsi
adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan
karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk di
dalam faktor internal ini diantaranya: Sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang
menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Gaya hidup
konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu
penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya,
misalnya hedonisme.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat
mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa
yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya:

 Faktor ekonomi, adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali
mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan
beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi.

 Faktor politik, dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam
mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi
sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif.

 Faktor organisasi, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota,
tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada
kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan
pemimpin yang tidak tegas.

 Faktor hukum, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah.
Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di
mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi
karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum.

Dampak Negatif Korupsi

 Demokrasi

１５９

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia
politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan
di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan
kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi
di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.
Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena
pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan
bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi
pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

 Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan
ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga
karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan
pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada
yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah
birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan
menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana
korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan
perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai
hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan
investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih
banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk
menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan.
Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan
hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan
dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan
pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang
berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital
investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan
yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss).
Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu
potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk
pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar
dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian
modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang
luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya

１６０

pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson).
Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga
kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang
sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk
kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum – Grameds,
mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi
dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan ini tidak hanya dilakukan
oleh orang yang memiliki jabatan tinggi saja, korupsi juga bisa dilakukan dari hal kecil
seperti berbohong. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Buku Memahami Tafsil Pasal Tindak Pidana Korupsi juga bisa Grameds baca untuk lebh
memahami acuan yang digunakan untuk menentukan hukuman yang pantas bagi
seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi tentunya harus cepat diberantas
dan jangan diberi ampun, karena yang namanya maling uang rakyat harus dihukum
dengan cepat dan tuntas. Dengan tidak adanya tindak korupsi, negara akan aman dan tidak
mengalami banyak kerugian yang dikeluarkan.

Korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang
yang ada. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan dan lain-
lain. Berikut adalah dampak korupsi dari segala bidang.

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

1. Penurunan Produktivitas

Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari
korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa
berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan
atau PHK, lalu aku banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan
meningkat.

2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak

APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk
pendapatan negara.

１６１

Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang
memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga
mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan
menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

3. Meningkatkan Utang Negara

Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara
memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu
akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia
lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan
pribadi.

4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari
luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk
menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan
ekonomi. Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian
dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos
manajemen dalam negosiasi dengan pejabat.

5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa

Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara
dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak
layak digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk
dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas
yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat.

C. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

Keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan publik masih terus terdengar
hingga saat ini, bahkan dalam gerakan anti korupsi. Memang, peran mahasiswa dalam
gerakan anti korupsi tidak secara langsung menghukum koruptor layaknya para institusi
penegakan hukum.

Namun, mahasiswa bisa tetap ikut terlibat membangun budaya anti korupsi agar tindak
kriminal ini tidak terjadi lagi di masyarakat. Korupsi sendiri terjadi bukan hanya di
Indonesia, tetapi di berbagai negara lainnya juga. Namun, korupsi di Indonesia ini sudah
sangat mengkhawatirkan.

Dampaknya juga sangat buruk dan mengenai hampir semua sendiri kehidupan. Bagaimana
tidak, korupsi ini sudah menghancurkan banyak hal termasuk sistem pemerintahan, sistem
hukum, sistem politik, sistem demokrasi dan bahkan tatanan sosial kemasyarakatan.

１６２

1. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Lingkungan Keluarga

Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan salah satu agen menuju perubahan
yang lebih baik. Mahasiswa juga bisa dianggap sebagai motor yang akan menggerakkan
gerakan anti korupsi di masyarakat yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga terlebih
dahulu. Di lingkungan keluarga, mahasiswa bisa ikut terlihat khususnya dalam melakukan
pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari yang ditunjukkan oleh keluarganya. Contohnya
sesuai dengan yang disebutkan dalam dua poin berikut ini. Dari mana asal penghasilan
orang tua? Dari korupsi atau dari murni pekerjaan yang bisa dibenarkan? Atau apakah
orang tua melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas kantor yang menjadi haknya?
Apakah ada anggota keluarga yang memakai produk bajakan, misalnya sepatu, software,
tas, film, lagu dan lain sebagainya? Apabila ada anggota keluarga yang melakukan salah
satu atau kedua poin di atas, maka mahasiswa bisa menasihatinya. Tentunya dengan bekal
ilmu mengenai dampak buruk korupsi yang dimilikinya.

Dalam keluarga ini, dipercaya sebagai tolok ukur utama serta yang pertama bagi
mahasiswa untuk menguji apakah suatu proses anti korupsi sudah ada dalam diri mereka
atau tidak. Karena bagaimanapun, kebanyakan orang akan lebih berpihak kepada
keluarganya.

2. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Lingkungan Kampus

Mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi khususnya di lingkungan
kampus, ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama untuk individu mahasiswa tersebut sendiri,
kedua untuk komunitas mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa itu sendiri, bisa diambil
contoh dengan dirinya sendiri yang tidak melakukan tindakan koruptif. Sementara kalau
dalam komunitas, mahasiswa bisa membantu mencegah supaya rekan yang sesama
mahasiswanya tidak melakukan korupsi. Dengan kata lain, mahasiswa bisa ikut serta
memberikan edukasi kepada rekan sesama mahasiswa maupun calon mahasiswa agar
menghindari praktik korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di di lingkungan kampus ini
bisa dilakukan sejak awal masuk perkuliahan. Nah, yang dimaksud dalam hal ini ialah
masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa bersikap kritis terhadap kebijakan
internal kampus. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendesak pemerintah supaya undang-
undang yang terkait dengan pendidikan juga tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.
Untuk selanjutnya, berikut tiga poin krusial yang masih berhubungan dengan peran
mahasiswa dalam gerakan anti korupsi khususnya di lingkungan kampus. Pada proses
perkualiahan, mahasiswa bisa ikut serta menekankan moralitas dalam kompetisi
mendapatkan nilai terbaik dengan menghindari cara curang. Tentunya tindakan yang tepat
untuk mencegah kecurangan tersebut adalah dengan memacu diri agar tidak malas belajar

Selanjutnya juga pada penggunaan dana di lingkungan kampus, bisa dilakukan dengan
cara melakukan laporan kritis terhadap laporan yang terkait dengan keuangan serta aktif
dalam mengikuti lomba karya ilmiah yang bertemakan pemberantasan korupsi.

１６３

Pada tahap akhir perkuliahan yang menjadi penentu mahasiswa mendapatkan gelar sarjana.
Dalam hal ini, mahasiswa perlu memahami bahwa gelar yang didapatnya itu mempunya
konsekuensi yang berupa tanggung jawab moral sehingga dirinya akan terpancing untuk
menghindari tindakan korupsi bahkan termasuk mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas
dan jalur orang dalam.

3. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Masyarakat

Mahasiswa itu juga merupakan anggota dan bagian dari masyarakat. Di lingkungan ini,
mahasiswa bisa memberikan contoh menerapkan perilaku yang antti korupsi. Dalam hal
ini pula. Peran mahasiswa bisa dibagi menjadi dua, yakni sebagai kontrol sosial dan
sebagai pembaharu.

Sebagai pembaharu maksudnya di sini adalah mahasiswa diharapkan bisa melakukan
pembaharuan atas sistem yang ada. Contoh peran mahasiswa dalam gerakan anti
korupsi yang sangat fenomenal adalah turunnya orde baru yang memang didahulu oleh
aksi mahasiswa bahkan di seluruh Indonesia.

Sementara kalau dalam hal kontrol sosial, mahasiswa bisa melakukan pencegahan korupsi
dengan cara membantu masyarakat dalam mewujudkan peraturan serta ketentuan yang
berpihak pada rakyat banyak. Selain itu juga bersikap kritis terhadap peraturan yang terasa
tidak adil bagi masyarakat.

Hal ini memang diperlukan karena memang tidak sedikit peraturan yang justru hanya
berpihak pada golongan tertentu. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan bimbingan atau
edukasi kepada masyarakat mengenai anti korupsi sekaligus mendorong mereka untuk
berani melaporkan pada pihak berwenang.

Lebih lanjut lagi, mahasiswa juga bisa melakukan pendampingan pada masyarakat yang
ingin menegakkan hukum terhadap koruptor.

Kesimpulan

Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam
dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
pengubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020.

Rasuah atau mencuri (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna
busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat
dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan
publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan
sepihak. Faktor Penyebab Korupsi

１６４

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tindakan korupsi adalah suatu tindakan
yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, namun merugikan
kepentingan publik dan masyarakat luas. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di
dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat
yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah
kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya
menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat
keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan
terhadap anggaran pemerintah.

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

1. Penurunan Produktivitas

Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi
ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang
lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu
aku banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

Pertanyaan dan jawaban

1. Sebutkan perbuatan yang melanggar hukum (korupsi)

Perbuatan melawan hukum;

 Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
 Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
 Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan

palsu;
 Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau

memberi keterangan palsu;
 Saksi yang membuka identitas pelapor;
 Perencanaan kegiatan yang menggunakan anggaran sektor public kebijakan

pemerintah tentang anggaran belanja proses tahapannya tidak Profesional terutama
dalam pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya .

１６５

2. Sebutkan faktor eksternal terjadinya korupsi

Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat
mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi.
Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya:

 Faktor ekonomi, adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali
mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan
beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi.

 Faktor politik, dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam
mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi
sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif.

 Faktor organisasi, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota,
tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada
kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan
pemimpin yang tidak tegas.

 Faktor hukum, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah.
Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di
mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi
karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum.

3. Tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi?
Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada.
Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan
ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi saja, korupsi
juga bisa dilakukan dari hal kecil seperti berbohong. Menurut UU No. 31 Tahun
1999 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

4. Apa dampak negatif korupsi dalam perekonomian?

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan
ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos
niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi
dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga)
dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan
bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan
baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga,

１６６

korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki
koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan
perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan
mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan
dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek
masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan
lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat
keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga
mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan
tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

5. Apa peran mahasiswa sebagai agent anti korupsi di lingkungan masyarakat?

Mahasiswa itu juga merupakan anggota dan bagian dari masyarakat. Di
lingkungan ini, mahasiswa bisa memberikan contoh menerapkan perilaku yang
antti korupsi. Dalam hal ini pula. Peran mahasiswa bisa dibagi menjadi dua, yakni
sebagai kontrol sosial dan sebagai pembaharu.

Sebagai pembaharu maksudnya di sini adalah mahasiswa diharapkan bisa
melakukan pembaharuan atas sistem yang ada. Contoh peran mahasiswa dalam
gerakan anti korupsi yang sangat fenomenal adalah turunnya orde baru yang
memang didahulu oleh aksi mahasiswa bahkan di seluruh Indonesia.

Sementara kalau dalam hal kontrol sosial, mahasiswa bisa melakukan pencegahan
korupsi dengan cara membantu masyarakat dalam mewujudkan peraturan serta
ketentuan yang berpihak pada rakyat banyak. Selain itu juga bersikap kritis
terhadap peraturan yang terasa tidak adil bagi masyarakat.

Hal ini memang diperlukan karena memang tidak sedikit peraturan yang justru
hanya berpihak pada golongan tertentu. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan
bimbingan atau edukasi kepada masyarakat mengenai anti korupsi sekaligus
mendorong mereka untuk berani melaporkan pada pihak berwenang.

Lebih lanjut lagi, mahasiswa juga bisa melakukan pendampingan pada
masyarakat yang ingin menegakkan hukum terhadap koruptor.

１６７

Daftar Pustaka
https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/
http://www.skripsi.id/2013/05/dampak-negatif-korupsi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
https://bussines.co.id/peran-mahasiswa-dalam-gerakan-anti-korupsi/
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html

１６８

Daftar Pusaka

Bab I

Adlani, N. (2022, juni 29). 3 Klasifikasi Bentuk Demokrasi. Diambil kembali dari 3-
klasifikasi-bentuk-demokrasi?page=all: https://adjar.grid.id/read/543351238/3-
klasifikasi-bentuk-demokrasi?page=all

Basmatulhana, H. (2022, JULY 08). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya.
Diambil kembali dari pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168976/pengertian-demokrasi-model-
dan-prinsipnya

Hadela. (t.thn.). perkembangan pendidikan bela negara. Diambil kembali dari Melalui
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, pemerintah berharap warga negara Indonesia
dapat mengerti, menghayati dan sadar serta yakin untuk menunaikan kewajibannya
dalam upaya bela negara, dengan ciri-ciri::
https://imammalik11.wordpress.com/makalah-mhs-
2015/c#:~:text=%E2%80%93%20Pendidikan%20Pendahuluan%20Bela%20Negara
%20adalah,memberikan%20kemampuan%20awal%20bela%20Negara

Syamsul Dwi Maarif, t. (2021, APRIL 20). Pengertian Demokrasi Pancasila: Sejarah,
Prinsip, & Ciri-cirinya. Diambil kembali dari pengertian-demokrasi-pancasila-
sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE: https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-
sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE

Bab II

Adlani, N. (2022, juni 29). 3 Klasifikasi Bentuk Demokrasi. Diambil kembali dari 3-
klasifikasi-bentuk-demokrasi?page=all: https://adjar.grid.id/read/543351238/3-
klasifikasi-bentuk-demokrasi?page=all

Basmatulhana, H. (2022, JULY 08). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya.
Diambil kembali dari pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168976/pengertian-demokrasi-model-
dan-prinsipnya

Hadela. (t.thn.). perkembangan pendidikan bela negara. Diambil kembali dari Melalui
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, pemerintah berharap warga negara
Indonesia dapat mengerti, menghayati dan sadar serta yakin untuk menunaikan
kewajibannya dalam upaya bela negara, dengan ciri-ciri::
https://imammalik11.wordpress.com/makalah-mhs-

１６９

2015/c#:~:text=%E2%80%93%20Pendidikan%20Pendahuluan%20Bela%20Negar
a%20adalah,memberikan%20kemampuan%20awal%20bela%20Negara

Syamsul Dwi Maarif, t. (2021, APRIL 20). Pengertian Demokrasi Pancasila: Sejarah,
Prinsip, & Ciri-cirinya. Diambil kembali dari pengertian-demokrasi-pancasila-
sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE: https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-
sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE

Bab III

M.Prawiro. (2018, september 27). Pengertian Negara: Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, dan
Bentuk Negara. Diambil kembali dari /pengertian-negara.html:
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-negara.html

Bab IV

Anynda, F. M. (2019, oktober 31). Nasionalisme dan Pembangunan Nasional. Diambil
kembali dari Nasionalisme-dan-Pembangunan-Nasional.html:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/12884/Nasionalisme-
dan-Pembangunan-Nasional.html

kurniawan, a. (2022, september 2). Nasionalisme Dan Patriotisme – Pengertian, Arti,
sikap, Bentuk, Ciri, Unsur, Faktor, Tujuan, Akibat, Manfaat, Contoh. Diambil
kembali dari patriotisme-dan-nasionalisme/:
https://www.gurupendidikan.co.id/patriotisme-dan-nasionalisme/

zulfikar, f. (2021, july 14). Nasionalisme: Arti, Tujuan, dan Contohnya. Diambil kembali
dari nasionalisme-arti-tujuan-dan-contohnya:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5643019/nasionalisme-arti-tujuan-dan-
contohnya

Bab V

Aditya, R. (2020, 12 04). Bentuk Negara Indonesia dan Sistem Pemerintahannya. Diambil
kembali dari bentuk-negara-indonesia-dan-sistem-pemerintahannya?page=2:
https://www.suara.com/news/2020/12/04/225231/bentuk-negara-indonesia-dan-
sistem-pemerintahannya?page=2

Novita, C. (2021, september 21). Macam-macam Bentuk Pemerintahan di Dunia:
Monarki hingga Demokrasi. Diambil kembali dari macam-macam-bentuk-
pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7: https://tirto.id/macam-
macam-bentuk-pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7

santi, l. r. (2020, maret 16). 1.Pengertian Sistem Pemerintahan. Diambil kembali dari
sistem-pemerintahan-di-indonesia:

１７０

https://lilisrinasanti.smk2pekalongan.sch.id/read/30/sistem-pemerintahan-di-
indonesia

Bab VI

Nufus, W. H. (2022, mei 19). Oknum TNI Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat
Paniai Segera Diadili. Diambil kembali dari oknum-tni-tersangka-kasus-
pelanggaran-ham-berat-paniai-segera-diadili: oknum-tni-tersangka-kasus-
pelanggaran-ham-berat-paniai-segera-diadili

nurkholilah, s. (2020, maret 27). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial. Diambil
kembali dari hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/:
https://www.stiepasim.ac.id/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/

Phalita gatra, S. H. (2019, Februari 4). Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di
Indonesia. Diambil kembali dari konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-
indonesia-: https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-
yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e

Renata Christh, S. H. (2022, JULI 21). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan
Prinsipnya. Diambil kembali dari Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan
Prinsipnya-:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/Hak%20Asasi%20Manusia:%20Pengertia
n,%20Sejarah,%20dan%20Prinsipnya-lt62d8fb697c622

sabat, o. (2021, november 12). Pengertian Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ciri-
cirinya. Diambil kembali dari /pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-
ciri-cirinya: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-
manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya

Bab VII

Laily, I. N. (2022, februari 11). Pengertian Warga Negara Beserta Hak dan
Kewajibannya. Diambil kembali dari pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya: https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-
negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya#:~:text=Kewajiban%20warga%20negara%20adalah%20tindakan,ke
tentuan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.

Mardiastuti, A. (2020, agustus 21). Hak Warga Negara Indonesia: Pengertian dan
Contohnya. Diambil kembali dari hak-warga-negara-indonesia-pengertian-dan-
contohnya/amp: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6242305/hak-warga-negara-
indonesia-pengertian-dan-contohnya/amp

sabiila, s. i. (2022, september 09). 10 Hak Warga Masyarakat dan Contoh
Pelaksanaannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Diambil kembali dari /10-hak-

１７１

warga-masyarakat-dan-contoh-pelaksanaannya-dalam-kehidupan-sehari-hari:
https://www.sonora.id/read/423470337/10-hak-warga-masyarakat-dan-contoh-
pelaksanaannya-dalam-kehidupan-sehari-hari

Widiarko, I. (2022, oktober 11). 20 Contoh Pelaksanaan Kewajiban yang Bertanggung
Jawab di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Negara. Diambil kembali dari
contoh-pelaksanaan-kewajiban-yang-bertanggung-jawab:
https://www.celebrities.id/read/contoh-pelaksanaan-kewajiban-yang-bertanggung-
jawab-n10x0R?page=1

BAB VIII

Basmatulhana, H. (2022, JULY 08). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya.
Diambil kembali dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-
6168976/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168976/pengertian-demokrasi-model-
dan-prinsipnya

Mawardi, R. A. ( 2022, Juni 10 ). Apa Pengertian Demokrasi? Ini Prinsip, Jenis, Ciri-ciri,
dan Contohnya. Diambil kembali dari apa-pengertian-demokrasi-ini-prinsip-jenis-
ciri-ciri-dan-contohnya: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6120042/apa-
pengertian-demokrasi-ini-prinsip-jenis-ciri-ciri-dan-contohnya

BAB IX

Ans, A. H. ( 2021, Oktober 19). Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli Beserta Jenis
dan Contohnya. Diambil kembali dari -konstitusi-menurut-para-ahli-beserta-jenis-
dan-contohnya: https://tirto.id/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli-beserta-
jenis-dan-contohnya-gjyi

nuraini, t. n. ( 2021, oktober 13 ). Pengertian Konstitusi dan Fungsinya, Dasar Hukum
Negara yang Sangat Penting. Diambil kembali dari pengertian-konstitusi-dan-
fungsinya-dasar-hukum-negara-yang-sangat-penting:
https://www.merdeka.com/trending/pengertian-konstitusi-dan-fungsinya-dasar-
hukum-negara-yang-sangat-penting-kln.html

Tika, E. (2018, juni 23). 3 Fungsi dan Tujuan Rule of Law yang Utama dan Terpenting.
Diambil kembali dari fungsi-rule-of-law: https://guruppkn.com/fungsi-rule-of-law

１７２

BAB X

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERD
ASARKAN%20UUD%201945.pdf

BAB XI

Abdhul, Y. (2022, juni 30). Wawasan Nusantara, Pengertian, Hakikat Dan Implementasi.
Diambil kembali dari wawasan-nusantara:
https://deepublishstore.com/materi/wawasan-
nusantara/#:~:text=Berdasarkan%20Ketetapan%20MPR%20(Tap%20MPR,wilaya
h%20demi%20tercapainya%20tujuan%20nasional.

BAB XII

Ditamei, S. (2020, agustus 26). Pengertian Ketahanan Nasional Adalah: Fungsi, Contoh,
dan Cara Memperkuatnya. Diambil kembali dari pengertian-ketahanan-nasional-
adalah-fungsi-contoh-dan-cara-memperkuatnya:
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6254212/pengertian-ketahanan-nasional-
adalah-fungsi-contoh-dan-cara-
memperkuatnya#:~:text=Konsepsi%20ketahanan%20nasional%20adalah%20pedo
man,membentuk%20sikap%20dan%20perilaku%20masyarakat

BAB XIII

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01450001/kebebasan-beragama-di-
indonesia--aturan-dan-
kontroversinya#:~:text=Setiap%20warga%20negara%20pun%20berhak%20untuk
%20memeluk%20agama,tidak%20menyinggung%20prinsip%20dan%20kepercay
aan%20umat%20agama%20lain.
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-agama.html
https://tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-perkembangan-
gaHK

https://ahmadbinhanbal.com/hubungan-agama-dan-
negara/#:~:text=Ketegangan%20perdebatan%20tentang%20hubungan%20agama
%20dan%20Negara%20ini,merupakan%20dua%20lembaga%20politik%20dan%2
0sekaligus%20lembaga%20agama.

１７３

BAB XIV
ndonesia dalam Perdamaian Dunia,diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdamaian-dunia
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://pendidikanmu.com/2018/11/konferensi-asia-afrika-dan-peran-idonesiaterlengkap
Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia, diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019
dari https://guruppkn.com/peran-indonesia-dalam-kaa
Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia diperoleh pada tanggal 23 oktober dari
https://guruppkn.peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok
Pengertian Perdamaian Dunia,diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019 dari
https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdamaian-dunia
Perwujudan Indonesia Dalam Perdamaian Dunia diperoleh pada tanggal 23 oktober 2019
darihttps://zettabloks.blogspot.com/2016/03/pengertian-latar-belakang-dan-
tujuanperdamaian-dunia
Surbakti, K. (2018). PENGARUH FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN KELAS VIII MTsN
KABANJAHE TAHUN PELAJARAN 2017/2018. In Prosiding Seminar Nasional Sains
Teknologi Humaniora dan Pendidikan (QSinastekmapan) (Vol. 1).
Surbakti, K. (2018). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN SISWA
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TALKING STICK MATERI SISTEM
PEMERINTAHAN PUSAT. JURNAL TEMATIK, 8(1), 166-171.
BAB XV
https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/
http://www.skripsi.id/2013/05/dampak-negatif-korupsi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
https://bussines.co.id/peran-mahasiswa-dalam-gerakan-anti-korupsi/
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html

１７４

BIODATA PENULIS

Nama : Aqila Aulia

NIM : 2234021120

Fakultas : Ekonomi

Prodi : Manajemen

TTL : Bekasi,01 oktober 2003

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Pondok Benda. Jl. Swatantra V Jatirasa-Jatiasih-Bekasi

Email : [email protected]

Pendidikan Terakhir : SMAS YAPINK 01 Tambun Selatan

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Jatiasih X : Lulus Tahun 2016

2. SMPS YAPINK 01 Tambun Selatan : Lulus Tahun 2019

3. SMAS YAPINK 01Tambun Selatan : Lulus Tahun 2022

１７５