PERAN BPD DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA DISPERMASDES KAB. SEMARANG
1. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP 43 Tahun 2014 beserta perubahannya 3. Permendagri 84 Tahun 2015 (SOTK Pemdes) 4. Permendagri 66 Tahun 2017 (Pengangkatan dan Pemberhentian Kades) 5. Permendagri 110 Tahun 2016 (BPD) 6. Perbup 22 Tahun 2016 (SOTK Pemdes) 7. Perbup 84 Tahun 2017 (Pengangkatan & Pemberhentian Kades) 8. Perda 4 Tahun 2018 (BPD) 9. Perbup 21 Tahun 2018 & perubahannya (BPD) DASAR HUKUM RUANG LINGKUP PEMBAHASAN
UU TENTANG DESA . UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DISAHKAN PRESIDEN RI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2014 DIUNDANGKAN MENKUMHAM PADA TANGGAL 15 JANUARI 2014
KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA 4
• LEMBAGA DESA • MASY • PEMDES • BPD SINERGITAS MEMBANGUN DESA
UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA KELEMBAGAAN KEWENANGAN KEUANGAN 1. PEMERINTAH DESA 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 1. KEWENANGAN ASAL-USUL 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA; 4. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA 1. PADes 2. APBN ➔ DANA DESA 3. APBD (PERIMBANGAN) KAB/KOTA➔ ADD 4. BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA 5. BANTUAN KEU. PROV/KAB/KOTA 6. HIBAH & SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH DIATUR & DIURUS DIURUS
Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ➢ Keberadaan Pemerintah Desa sentral/ strategis karena manajemen pemerintahan desa dan seluruh kegiatan Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang didalamnya adalah Kades dan Perangkat Desa PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA Kepala desa memegang jabatan selama 6 TAHUN terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 KALI masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
1. Permendagri 110 Tahun 2016 2. Perda 4 Tahun 2018 3. Perbup 21 Tahun 2018 & perubahannya
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis Masa keanggotaan BPD selama 6 TAHUN terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 KALI secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 ORANG dan paling banyak 9 ORANG, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI: a. membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa
MUSYAWARAH DESA musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
PERAN BPD DALAM MUSYAWARAH DESA PERSIAPAN : Memastikan Semua Kelompok masyarakat memetakan kebutuhan secara partisipatif Menetapkan prioritas belanja desa Melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan PELAKSANAAN : BPD memimpin penyelenggaraan MUSDES PASCA MUSDES : Memastikan prioritas belanja desa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam MUSDES dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa HAK BPD
1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 3. menyalahgunakan wewenang; 4. melanggar sumpah/janji jabatan; 5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; 6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 7. sebagai pelaksana proyek Desa; 8. sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa; 9. menjadi pengurus partai politik; dan/atau 10. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. LARANGAN ANGGOTA BPD
• Jika dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan lembaga desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang setara, namun dengan fungsi yang berbeda. • Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi menjaga demokratisasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kedudukan Pemerintah desa dan BPD
Hubungan Kepala Desa dengan BPD (UU Desa) 1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa) 2. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis (LKPPD) kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa) 3. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa) 4. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa) 5. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)
BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD maupun Kepala Desa tidak saling menjatuhkan karena kedua lembaga dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa/ perwakilan masyarakat yang memenuhi syarat
MEKANISME PENGGUNAAN DANA DESA 2021 Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Swakelola (dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga)
Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa • PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) yaitu KEPALA DESA • PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TERDIRI : 1. SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD 2. KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA 3. KASI PEMERINTAHAN, KASI KESEJAHTERAAN , KASI PELAYANAN DAN KAUR UMUM PERENCANAAN SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN • TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) adalah Tim yang membantu dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa terdiri dari Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DILAKSANAKAN MELALUI REKENING KAS DESA. 2. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DESA HARUS DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG LENGKAP DAN SAH. 3. PENGELUARAN DESA YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBDESA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN.
GUNAKAN PAYUNG HUKUM DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN “ON REGULASI”
JANGAN MENEROBOS LARANGAN GUNAKAN MEKANISME YANG BENAR
SEMOGA SEMUA KEGIATAN LANCAR, AMAN, DAN TIDAK ADA LAGI YANG BERMASALAH SAMPAI HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh : Harmini, S.E.,M.M. DISPERMASDES KABUPATEN SEMARANG
Nasihat Dewa Ruci Kepada Werkudara (Wahyu Tirta Prawitasari ▪ Jangan berangkat sebelum tahu tujuanmu ▪ Jangan menyuap sebelum mencicipinya ▪ Tahu hanya berawal dari bertanya ▪ Bisa berpangkal dari meniru ▪ Sesuatu terwujud hanya dari tindakan
DASAR • Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa • PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tentang Desa dan Perubahan – Perubahannya • Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Adminsitrasi Pemerintahan Desa • Permendagri Nomor 42 Tahun 2016 TentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
PERBUP NO 22 TAHUN 2016 TENTANG SOTK PEMDES ▪ Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Jam Kerja, Hari Kerja dan Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang
Fokus Materi ▪ Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Adminsitrasi Pemerintahan Desa
Pengertian Administrasi Secara Umum ▪ Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.
Pengertian Administrasi Desa ▪ Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
Tujuan Administrasi Desa ▪ Mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Desa ▪ Menindaklanjuti penataan buku administrasi desa berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan membagi pengisiannya kepada masingmasing perangkat desa berdasarkan Tupoksinya.
Adapun jenis dan bentuk buku administrasi desa berdasarkan Permendagri Nomor 47Tahun 2016 meliputi 24 (dua puluh empat) buku administrasi antara lain : 1. Buku Administrasi Umum (9 buku) 2. Buku Administrasi Penduduk (5 buku) 3. Buku Administrasi keuangan (6 buku) 4. Buku Administrasi Pembangunan (4 buku)
Form Administrasi Umum a. Buku Peraturan Di Desa; b. Buku Keputusan Kepala Desa; c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; d. Buku Aparat Pemerintah Desa; e. BukuTanah Kas Desa; f. Buku Tanah di Desa; g. BukuAgenda; h. Buku Ekspedisi; dan i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
Form B : Administrasi Penduduk a. Buku Induk Penduduk; b. Buku Mutasi Penduduk Desa; c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; d. Buku Penduduk Sementara; dan e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
Form C : Administrasi Keuangan a. Buku APB Desa; b. Buku Rencana Anggaran Biaya; c. Buku Kas Pembantu Kegiatan; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu; dan f. Buku Bank Desa.
Form D : Administrasi Pembangunan a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; b. Buku Kegiatan Pembangunan; c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Form C. Administrasi Keuangan ▪ a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; ▪ b. Buku Kegiatan Pembangunan; ▪ c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan ▪ d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan ▪ Masyarakat.
Temuan Pemeriksaan BPK dan Pantauan Kinerja Aparatur Pemdes oleh Inspektorat 1. Tupoksi perangkat desa belum dicetak/ print out dan ditaruh di masing-masing meja kerja perangkat desa. 2. Papan Monografi Desa belum dibuat/ data tidak diperbarui (update); 3. Papan SOTK Kelembagaan Pemerintah Desa belum dibuat / dipasang;
3. Penataan administrasi surat menyurat belum berpedoman pada aturan yang berlaku (surat masuk, surat keluar, dan register produk hukum desa); 4. Masing-masing Perangkat Desa belum membuat file kepegawaian; 5. Masing-masing Perangkat Desa belum mengerjakan buku administrasi desa berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2016;
6. Pengelola barang atau yang mengurusi Barang belum mencatat dan memperbaharui data inventaris hasil pembangunan dan belanja modal peralatan/perlengkapan; 7. SK penetapan penggunaan bengkok kades dan perangkat desa; 8. Absensi/ daftar hadir harian perangkat desa tidak ada.
Indikator Peningkatan Kinerja Perangkat Desa 1. Disiplin Perilaku yang selalu berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku 2. Keterbukaan Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada mitra kerja
Lanjutan Indikator 3. Saling Menghargai Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja 4. Kerjasama Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target organisasi
Lanjutan Indikator 5. Bekerja secara Efisien 6. Efektif 7. Akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) 8. Tanggap terhadap keadaan masyarakat yang dilayani 9. Peduli (termasuk kepada lingkungan)
INTI DARI BEKERJA BAIK ▪ PAHAMI DAN TAATI ATURAN ▪ LOYAL PADA PIMPINAN ( BAGI YANG BERAGAMA ISLAM, LOYAL ADALAH PERINTAH ALLAH) ▪ NEK BANTER OJO NGLANCANGI, ▪ NEK LANDEP OJO NATONI ▪ NIAT BAIK ▪ PRASANGKA BAIK ▪ MEYAKINI BAHWA PERBEDAAN PANDANGAN ADALAH HAL YANG BIASA, HAL YANG WAJAR, BAHKAN RAHMAD
PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA SISWANTO, S.H. WAKIL KETUA KOMISI A DPRD KAB. SEMARANG Selasa, 21 September 2021