DASAR HUKUM • UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. • PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. • Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. • Peraturan Bupati Semarang No. 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. • Peraturan Bupati Semarang No. 38 Tahun 2016 (Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa) • Peraturan Bupati Semarang No. 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang no. 38 tahun 2016.
UU TENTANG DESA . UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DISAHKAN PRESIDEN RI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2014 DIUNDANGKAN MENKUMHAM PADA TANGGAL 15 JANUARI 2014
UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA KELEMBAGAAN KEWENANGAN KEUANGAN 1. PEMERINTAH DESA 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 1. KEWENANGAN ASAL-USUL 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA; 4. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA 1. PADes 2. APBN ➔ DANA DESA 3. APBD (PERIMBANGAN) KAB/KOTA➔ ADD 4. BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA 5. BANTUAN KEU. PROV/KAB/KOTA 6. HIBAH & SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH DIATUR & DIURUS DIURUS
Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa : • Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ➢ Keberadaan Pemerintah Desa sentral/ strategis karena manajemen pemerintahan desa dan seluruh kegiatan Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang didalamnya adalah Kades dan Perangkat Desa PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA Kepala desa memegang jabatan selama 6 TAHUN terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 KALI masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
PEMERINTAH DAERAH ✓Pemerintah Daerah adalah: adalah Bupati Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Semarang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ✓Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. ✓Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ✓Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ✓Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
MAKSUD DAN TUJUAN ✓Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. ✓Agar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
RUANG LINGKUP a. Organisasi Pemerintah Desa; b. Kedudukan, tugas dan fungsi; c. Tata kerja; d. Pembinaan dan pengawasan.
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (1)Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas: a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa, yang terdiri atas: 1. sekretariat Desa; 2. pelaksana kewilayahan ; 3. pelaksana teknis.
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KEPALA DESA SEKRETARIAT DESA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
PENJELASAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan-urusan. (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan. (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas: a. urusan umum dan perencanaan; b. urusan keuangan.
PENJELASAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (1) Pelaksana teknis terdiri atas seksi-seksi. (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) urusan, nama seksi terdiri atas: a. seksi pemerintahan; b. seksi kesejahteraan; c. seksi pelayanan. (4) Pelaksana kewilayahan terdiri atas Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai fungsi: a). penyelenggaraaan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b). pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; c). pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA d). pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; e). menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKDES (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. . (3) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi; b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi: a. Kepala Urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi aset, perjalanan dinas, pelayanan umum, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, menyusun rencana kerja pemerintah desa, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan; b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pengurusan administrasi keuangan; administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; verifikasi administrasi keuangan; dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan unsur staf perangkat desa;
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanakan manajemen tata pemerintahan, pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan upaya perlindungan masyarakat, pengelolaan administrasi kependudukan, dan pengelolaan Profil Desa. ; b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DUSUN (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun setempat. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun mempunyai fungsi: a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
TATA KERJA (1) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut: a Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; b Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (2) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut: a Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi; b Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; c Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretais Desa.
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
PEMBINAN DAN PENGAWASAN (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi: a. memberikan pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. memberikan pedoman pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa; c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa; d. melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; e. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
PEMBINAN DAN PENGAWASAN CAMAT (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi: a. fasilitasi penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa; c. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
PEMBINAN DAN PENGAWASAN KEPALA DESA (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa. (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa meliputi: a. menetapkan pedoman penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa; b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa; c. melakukan mutasi Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa. (3). Sanksi dapat berupa pemberhentian dari Perangkat Desa.
MEKANISME PENGGUNAAN DANA DESA 2021
Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa • PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) yaitu KEPALA DESA • PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TERDIRI : 1. SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD 2. KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA 3. KASI PEMERINTAHAN, KASI KESEJAHTERAAN , KASI PELAYANAN DAN KAUR UMUM PERENCANAAN SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN • TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) adalah Tim yang membantu dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa terdiri dari Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DILAKSANAKAN MELALUI REKENING KAS DESA. 2. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DESA HARUS DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG LENGKAP DAN SAH. 3. PENGELUARAN DESA YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBDESA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN.
GUNAKAN PAYUNG HUKUM DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN “ON REGULASI”
JANGAN MENEROBOS LARANGAN GUNAKAN MEKANISME YANG BENAR
SEMOGA SEMUA KEGIATAN LANCAR, AMAN, DAN TIDAK ADA LAGI YANG BERMASALAH SAMPAI HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM
TETAP SEMANGAT, DISIPLIN, TINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT