KFR Tahun 2021 Kanwil Jabar #_compressed

pemulihan aktivitas ekonomi terus berlanjut, serta konsumsi masyarakat dan produksi
domestik relatif stabil.

Grafik 3.3 Penerimaan Sektor Pajak Terbesar Tahun 2021 Di Jawa Barat

Sumber :Kanwil Pajak Jabar (diolah)

Insentif Pajak

Kebijakan insentif fiskal berupa pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha.

Beberapa jenis insentif fiskal yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak

perorangan maupun dunia usaha diantaranya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah,

pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, PPh Final UMKM

ditanggung pemerintah, penurunan tarif PPh badan, dan restitusi pendahuluan PPN

dipercepat. Insentif pajak diharapkan mampu meningkatkan masyarakat

mempertahankan daya beli, memberikan stimulus pada industri agar tetap

mempertahankan laju impor dan menstabilkan perekonomian dalam negeri serta

meningkatkan ekspor. Insentif fiskal pajak di Jawa Barat telah dimanfaatkan oleh 64.233

wajib pajak besaran insentif pajak selama tahun 2021 mencapai Rp5,21 triliun.

Grafik 3.4. Pemberian Insentif Fiskal Pajak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sumber Kanwil Pajak (diolah)

29

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Besarnya penerimaan PNBP sangat dipengaruhi oleh potensi daerah.

Penerimaan PNBP Tahun 2021 sebesar Rp5,21 triliun yang terdiri dari pendapatan BLU
dan penerimaan PNBP lainya. Penerimaan tersebut mencapai 150,28% dari target
APBN.

Grafik 3.5 Pagu Realisasi PNBP di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)

3.1.1.3 Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah tahun 2021 di Jawa Barat mencapai sebesar Rp274 miliar

dengan atau 76,60% (Grafik 3.6). Penerimaan hibah berdasarkan sumbernya dapat
berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan pemberi hibah dapat berasal
dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, individu dan dari pemberi
lainnya. Berdasarkan bentuknya hibah dapat berupa uang, barang maupun jasa yang
bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja penerima hibah.

Grafik 3.6 Realisasi Penerimaan Hibah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : Kanwil DJPb Jabar (diolah)

30

3.1.2 Belanja Negara

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Tahun 2021 mencapai Rp45,38 triliun

atau 96,99% terhadap target APBN 2021 dan tumbuh sebesar 5,26% (yoy).
Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan Belanja K/L, baik untuk penanganan
pandemi di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, maupun untuk pelaksanaan
proyek infrastruktur oleh beberapa K/L. Kinerja belanja K/L yang positif tersebut
menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari capaian output strategis
K/L sampai dengan akhir tahun 2021, baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial,
pendidikan, dan infrastruktur.

Grafik 3.7 Pagu Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

99.27% 94.97% 96.09% 99.59% 76.60% 96.99%
96.76% 93.38% 94.40% 98.95% 85.36% 92.14%
100.55% 94.09% 86.52% 98.73% 65.78% 94.94%

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Hibah Belanja
Pegawai Barang Modal
Bantuan Sosial Pemerintah
2019
2020 2021 Pusat

Sumber : OMSPAN (diolah)

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis belanja, meliputi Belanja Pegawai,

Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Porsi anggaran terbesar

TA 2021 di wilayah Jawa Barat dialokasikan pada belanja Pegawai Rp19,822 triliun atau

45,5% dari total pagu belanja, sedangkan Belanja Bantuan Sosial mendapatkan alokasi

terkecil yaitu 0,0043% dari total pagu keseluruhan.

Grafik 3.8 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: OMSPAN (diolah)

31

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian/Lembaga
Belanja pemerintah pusat merupakan bagian dari belanja negara yang

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat baik yang dilaksanakan di pusat
maupun di daerah. APBN 2021 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai
tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan
ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal. Alokasi belanja Kementerian/Lembaga Prov.
Jawa Barat yang disahkan dalam DIPA sampai akhir periode 2021 Rp46,78 triliun,
mengalami penurunan 25,14% dibanding pagu DIPA tahun sebelumnya (Grafik 3.9).
Alokasi APBN 2021 di Jawa Barat terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp10,97
triliun.

Grafik 3.9 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Unit Organisasi atau K/L Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: MEBE (diolah)

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi
Pengklasifikasian belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dibagi menjadi

11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pada Grafik 3.9. alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
TA 2021 berdasarkan fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum mendapat alokasi dana
APBN tertinggi yaitu Rp20,22 triliun atau 21,181% terhadap alokasi pagu keseluruhan,
sedangkan alokasi pagu terendah yaitu fungsi pariwisata dan budaya yaitu Rp0,145
triliun atau 0,015%

Grafik 3.10 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: MEBE (diolah)

32

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD Tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi

Covid-19 yang melanda Indonesia. Pagu penyaluran TKDD di Jawa Barat dalam tiga

tahun mengalami penurunan tetapi dalam persentasi penyerapan mengalami

peningkatan. Tahun 2021 realisasi TKDD melebihi pagu tersedia disebabkan adanya

penyaluran kurang bayar Dana Insentif Daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Pagu dan Realisasi TKDD Prov. Jawa Barat Tahun 2021 (miliar rupiah)

2019 2020 2021 Naik Turun 2021 Thd Nasional 2021
2020
Uraian
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi % Realisasi
DAU 100,00%
DBH 36.016 36.016 33.168 32.799 32.619 32.619 -1,66% -0,55% 377.791 377.791 99,86%
DAK Fisik 6.048 5.400 6.237 6.205 5.082 8.814 -18,52% 42,05% 117.321 117.157 89,66%
DAK Non Fisik 4.029 3.649 3.103 2.849 3.553 3.029 14,50% 97,55%
Dana Desa 18.449 18.557 6,32% 63.648 57.066 99,82%
DID 18.323 17.372 18.754 5.882 18.906 5.986 0,81% 0,59% 130.775 127.569 99,90%
5.710 5.704 5.883 1.403 5.991 1.213 1,84% 1,77%
Jumlah 737 727 1.421 1.213 -14,64% -13,54% 72.000 71.872
34.303 34.267

70.863 68.868 68.566 67.587 67.364 70.218 -1,75% 3,89% 795.839 785.722 98,73%

Sumber: Simtrada (diolah)

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)
Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU tahun 2021 di Jawa Barat sebesar Rp32,619 triliun mengalami
penurunan sebesar 0,55% dibandingkan dengan Realisasi di Tahun 2020.

Grafik 3.11 Pagu Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Pagu dan Realisasi DAU dari Tahun 2019 s.d 2021 mengalami penurunan. Pandemi
Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan sehingga adanya perubahan postur APBN.
Belanja DAU sebagian besar untuk belanja pegawai pemerintah daerah, disinyalir telah
terjadi pengurangan jumlah pegawai.
Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi DBH tahun 2021 di Jawa Barat sebesar Rp8.814 triliun mengalami
kenaikan sebesar 42,05% dibandingkan dengan Realisasi di Tahun 2020. Pagu DBH
dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2021 mengalami penurunan,

33

dan untuk Realisasi dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan
adanya pembayaran kekurangan DBH yang dibayarkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.12 Pagu Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik)

Realisasi DAK Fisik tahun 2021 di Jawa Barat sebesar Rp3,029 triliun,
mengalami kenaikan sebesar 6,32% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Pagu
dan realisasi DAK Fisik dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 mengalami
penurunan. Pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan sehingga menimbulkan
perubahan postur APBN. Kegiatan DAK fisik diharapkan mampu mengurangi dampak
yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19.

Grafik 3.13 Pagu Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)
Realisasi DAK Non Fisik tahun 2021 di Jawa Barat sebesar Rp18,557 triliun,

mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Pagu
dan Realisasi DAK Non Fisik dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2021 mengalami
kenaikan. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dasar
masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan layanan masyarakat.

34

Grafik 3.14 Pagu Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Fisik) Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah (DID)
Selama tiga tahun terakhir pagu DID mengalami fluktuasi, pada tahun 2020

tumbuh 92,8% tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15%. Hal ini
dipengaruhi oleh arah kebijakanan dan kemampuan keuangan negara.

Grafik 3.15 Pagu Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

3.1.3.4 Dana Desa
Realisasi Dana Desa tahun 2021 di Jawa Barat sebesar Rp5.986 triliun

mengalami kenaikan sebesar 1,77% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Pagu
dan realisasi Dana Desa dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu meningkat.
Hal ini sejalan tekad pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di mulai dari desa.

Grafik 3.16 Pagu Realisasi Dana Desa Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Simtrada (diolah)

35

3.1.4 Surplus/Defisit APBN
Dilihat dari arus kas masuk dan arus kas keluar dapat diperhitungkan bahwa pada

wilayah Prov. Jawa Barat tahun 2021 terjadi kondisi arus kas surplus yaitu cash in flow
lebih besar dibanding cash out flow.

Grafik 3.17 Surplus/Defisit Pendapatan dan BPP di Prov.Jawa Barat TA 2021

Surplus Rp1.429 T

Sumber: monev pa (diolah)

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat
a. Profil dan Jenis Layanan

BLU memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang pada sejumlah area,
meliputi inovasi di bidang teknologi, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas
layanan.

Grafik 3.18 Perkembangan Jumlah Satker BLU Tahun 2019 s.d. 2021 Hal ini selaras dengan

Sumber: MEBE (diolah) bertambahnya jumlah

satker BLU selama

rentang tahun 2019

sebanyak 17 Satker dan

tahun 2021 sebanyak 21

Satker. Bidang

kesehatan merupakan

bidang layanan

terbanyak.

Pendapatan BLU tahun 2021 sebesar Rp3.090 triliun tumbuh positif 28,21%
dibandingkan tahun 2020. Pendapatan tersebut memberikan kontribusi signifikan
terhadap pendapatan negara yang bersumber dari PNBP di Jawa Barat sebesar
59,35%.

36

Grafik 3.19 Perkembangan Pendapatan BLU Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: MEBE (diolah) Pendapatan BLU di
bidang kesehatan tahun
2021 tumbuh positif
dibanding bidang lain
yang dipengaruhi oleh
berbagai upaya inovasi
seiring meningkatnya
layanan kesehatan
masyarakat pada masa
pandemi Covid-19.

b. Perkembangan Aset Tetap dan Aset Lancar
Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan hubungan antara kegunaan layanan,

imbalan, keuntungan. Dengan demikian, optimalisasi merupakan pemanfaatan dari
sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih dan menambah
pendapatan. Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan
barang milik negara melibatkan dua unsur banyak berkontribusi, seperti pemindah
tanganan dengan tindaklanjut penjualan dan pemanfaatan BMN berupa sewa dan
kerjasama pemanfaatan KSO/KSM. Tahun 2021 optimalisasi aset telah
direkomendasikan pada satker Puslitbang Geologi Kelautan, Puslitbang Tekmira dan
Universitas Singaperbangsa Karawang atas aset tetap berupa tempat ATM,
pengusaha rumah makan dan mini market. Peluang optimalisasi aset lancar pada
Satker RS Tk. II Dustira berupa penyediaan alat kesehatan dan optimalisasi atas idle
cash dengan membuka rekening deposito.

c. Kemandirian BLU
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian BLU adalah hasil

tabulasi salah proporsi pagu PNBP terhadap total pagu BLU. Pagu PNBP tahun 2019
s.d. 2021 mengalami kenaikan.

Tabel 3.3 Proporsi Pagu PNBP Terhadap Total Pagu Tahun 2021

Bidang/Jenis No Satker Pagu PNBP Pagu Total BLU % Thd Pagu
Layanan (Rp) (Rp) Total BLU

Kesehatan 1 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung 27.503.860.000 48.584.425.000 56,61%
14,52%
2 RSUP DR Hasan Sadikin Bandung 152.652.766.000 1.051.039.852.000 41,52%
13,43%
3 RS Paru Dr H.A Rotinsulu Bandung 52.893.907.000 127.393.907.000 36,71%
52,83%
4 RS Mata Cicendo 30.792.474.000 229.269.613.000

5 RS Dr. Marzuki Mahdi Bogor 52.893.907.000 127.393.907.000

6 RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo 88.623.609.000 167.752.609.000

37

Bidang/Jenis No Satker Pagu PNBP Pagu Total BLU % Thd Pagu
Layanan (Rp) (Rp) Total BLU
7 Rumkit Tk. II Dustira Kesdam III /SLW
Pendidikan 8 Rumkit Tk. III Ciremai Kesdam III/SLW 54.190.729.000 358.255.421.000 15,13%
9 RS Bhayangkara Bandung 21.051.944.000
Bidang Lain- 10 RS Bhayangkara Setukpa 18.825.268.000 176.254.034.000 11,94%
Lain 11 RS Bhayangkara Indramayu
12 Rumkit Tk. IV Guntur Kesdam III/SLW 8.470.515.000 162.385.687.000 11,59%
13 Rumkit Tk. IV Salak Kesdam III/SLW 5.709.042.000
14 RSAU dr. M. Salamun Bandung 7.373.971.000 62.068.753.000 13,65%
1 Politeknik AKA Bogor 14.717.751.000
2 Politeknik Manufaktur Bandung 35.758.965.000 49.589.703.000 11,51%
3 Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi 19.144.111.000
4 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 17.698.457.000 100.953.841.000 7,30%
5 Politeknik Kesehatan Bandung 88.185.292.000
6 Politeknik Kesehatan Tasikmalaya 256.209.312.000 84.101.543.000 17,50%
7 Universitas Singaperbangsa Karawang 17.594.076.000
1 Balai Besar Industri Agro 17.594.076.000 159.358.965.000 22,44%
2 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung 84.013.568.000
3 Puslitbang Tekmira 15.788.627.000 37.540.289.000 51,00%
4 PPSDM Geologi Minerba 14.456.306.000
5 Puslitbang Geologi Kelautan 65.227.148.000 60.178.331.000 29,41%
6 Balai Inseminasi Buatan Lembang 32.759.587.000
55.692.256.000 125.820.151.000 70,09%
84.013.568.000
442.234.190.000 57,94%

72.761.299.000 24,18%

72.761.299.000 24,18%

99.163.568.000 84,72%

44.039.580.000 35,85%

58.324.894.000 24,79%

95.227.148.000 68,50%

80.368.132.000 40,76%

85.692.256.000 64,99%

99.163.568.000 84,72%

Sumber: monev pa (diolah)

3.1.6 Pengelolaan Manajamen Investasi Pusat

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman
Salah satu investasi yang ditatausahakan oleh Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah penerusan pinjaman pemerintah pusat
(Subsidiary Loan Agreement) kepada pemerintah daerah/BUMD. Di Tahun 2021, tidak
ditemukan perbedaan antara catatan debitur dengan Kantor Wilayah DJPb Prov. Jabar.
Hak tagih pemerintah sampai dengan posisi piutang pinjaman per tanggal 31 Desember
2021 sebesar Rp72.572.989.558,04 dengan perincian sesuai Tabel 3.3. Debitur yang
ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat sebanyak 5
debitur, 2 debitur diantaranya telah lunas dan pada posisi utang tanggal 31 Desember
2021 tidak lagi terdapat di aplikasi SLIM. Hak tagih pemerintah terhadap KUD Cikalong
Wetan sebesar Rp3.333.762.557,21 tetapi pihak KUD Cikalong Wetan keberatan
sehingga hanya mengakui dan mau bertanggungjawab terhadap hutang pokok yakni
sebesar Rp380.008.284,50. Pemerintah pusat berharap dengan adanya dana
pinjaman, pemerintah daerah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar kesejahteraan meningkat.

38

Tabel 3.4. Debitur yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Jawa Barat Pinjaman Per 31 Desember 2021

JUMLAH PINJAMAN Kewajiban Pemda Pada saat Jatuh tempo

NO NAMA DEBITUR NO SLA Posisi Posisi Posisi Posisi Keterangan
30 Juni 2021 31 Desember 2021 30 Juni 2021 31 Desember 2021

1 PDK Kota No FA-228/DDI/1986 27.707.747.836,74 0 27.707.747.836,74 0 Telah Lunas,
Bandung 0 dibulan Desember
0 0 0 65.817.194.122,06 tidak ada tagihan
2 PEMKAB No SLA- 68.559.577.210,48 65.817.194.122,06 68.559.577.210,48 Telah lunas ,
Karawang 622/DDI/1991 3.849.786.988,70 di bulan Desember
3.333.762.557,21 3.422.032.878,77 3.849.786.988,70 tidak ada tagihan
3 PEMKOT Bogor No SLA- 3.333.762.557,21 3.333.762.557,21
1226/DSMI/2009 Belum Lunas

4 PEMKOT Cimahi No SLA- 3.422.032.878,77 Belum Lunas
1208/DP3/2007

5 KUD Cikalong No RDI- 3.333.762.557,21 Belum Lunas
Wetan 177/DDI/1987
Sumber: SLIM (diolah)

3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Grafik 3.20 Penyaluran KUR di Jawa Barat Tahun 2019 - 2021 Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat Tahun 2021 di Jawa
Barat sebesar Rp40,9 Triliun
meningkat 47% dari Tahun
2020 sebanding dengan
kenaikan jumlah debitur
sebanyak 20%. Hal ini
diharapkan dapat mendorong
peningkatan perekonomian di
Jawa Barat.

Sumber: SIKP (diolah)

Sejak Tahun 2020 UMKM terdampak pandemi Covid-19,sektor usaha UMKM
mengalami penurunan. Pemulihan ekonomi nasional dan regional difokuskan salah
satunya melalui pemulihan UMKM melalui relaksasi/resrukturisasi pinjaman dan bunga,
agar sektor usaha UMKM dapat lebih cepat pulih dan mampu menopang perekonomian
regional yang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan cukup drastis.

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro (UMi)
Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan

cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh
Pemerintah. Realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro di Jawa Barat Tahun 2021
sebesar Rp970 miliar untuk 263.752 debitur, mengalami penurunan 7% dibandingkan
Tahun 2020. Penurunan penyaluran dan jumlah debitur UMi sejalan dengan
peningkatan penyaluran dan debitur KUR, hal ini mencerminkan adanya kenaikan kelas

39

debitur dalam melakukan pola pinjaman sehingga beralih ke KUR yang lebih besar
jumlah pinjamannya.

Grafik 3.21 Penyaluran KUR di Jawa Barat Tahun 2019 - 2021

Debitur UMi seperti halnya

debitur KUR merupakan

para pelaku usaha yang

mampu meningkatkan

perekonomian di daerah

dan menyerap tenaga kerja.

Sumber: SIKP UMi (diolah)

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah
Dalam rangka mendorong percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan

pemulihan ekonomi nasional, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah
melakukan langkah-langkah strategis guna mengakselerasi belanja
Kementerian/Lembaga hingga akhir Tahun Anggaran 2021. Langkah-langkah yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga melalui Kegiatan one on one meeting

sebanyak 28 Sakter yang terdiri dari pada high level melalui pertemuan antara
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan pimpinan Satker tingkat wilayah
sebanyak 5 Satker dan pertemuan antara Kepala KPPN dengan pimpinan Satker
mitra kerja masing-masing sebanyak 23 satker.
2. Monitoring debottlenecking belanja satker secara intensif dan berkelanjutan sejak
akhir Triwulan III 2021 dan identifikasi masalah yang mungkin dan akan terjadi pada
akhir tahun anggaran 2021.
3. Himbauan dan mendorong Satker agar dapat mencapai realisasi belanja paling
sedikit 90% pada Triwulan IV TA 2021.
4. Optimalisasi strategi komunikasi untuk mendukung akselerasi belanja
Kementerian/Lembaga tersebut melalui pelaksanaan presscon dan/atau publikasi
kinerja belanja Kementerian/Lembaga secara bulanan.

3.2. PELAKSANAAN APBD TINGKAT PROVINSI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian fiskal yang

menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat

40

pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah

yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala yang merupakan tantangan dalam

mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada T.A. 2021

berangsur pulih seiring dengan akselerasi perbaikan ekonomi di Jawa Barat yang

menunjukan prospek semakin cerah dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan

kembali tumbuh di atas 3,4 persen. Alokasi Pendapatan di Jawa Barat tahun 2021 terus

mengalami kenaikan sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2019 demikian juga di tahun

2020 sebesar 27,41%. Dari sisi realisasi seluruh komponen pendapatan rata-rata telah

mencapai di atas 80% namun menurun dibanding dua periode tahun sebelumnya. Selama

kurun waktu 2019-2021 Pendapatan transfer masih memberikan kontribusi terbesar di

Provinsi Jawa Barat terutama berasal dari Dana Perimbangan sebesar 58,27% dari total

pendapatan daerah. Sedangkan alokasi belanja Daerah tahun 2021 terus mengalami

peningkatan sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2020 di semua jenis belanja dan

sebesar 3,24% dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dalam rangka penanganan

pandemi Covid-19. Profil APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 s.d. 2021 berdasarkan

klasifikasi ekonomi terlihat pada Tabel 3.1. di bawah ini:

Tabel 3.5. Profil APBD Prov. Jawa Barat Tahun 2019-2021

Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (I-Account) (miliar rupiah)

URAIAN Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 % Growth 2020-2021
Pagu
PENDAPATAN DAERAH Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 121.469,43 94,00%
Pendapatan Transfer 44.729,40 118.122,76 97,24% 95.436,01 110.537,30 115,82% 121.598,09 114.296,52 89,86% 27,41% 3,40%
Lain-lain Pendapatan 72.571,39 96,25%
Daerah yang Sah 44.733,79 100,01% 43.432,30 39.451,20 90,83% 49.635,59 44.603,72 14,28% 13,06%
BELANJA DAERAH
Belanja Operasi 69.496,97 95,76% 47.397,34 66.944,83 141,24% 69.207,07 66.611,95 46,01% -0,50%

Belanja Pegawai 4.168,64 3.891,99 93,36% 4.606,36 4.141,27 89,90% 2.755,44 3.080,86 111,81% -40,18% -25,61%
Belanja Barang dan Jasa 127.394,24 129.165,69 101,39% 126.332,76 111.130,17 87,97% 130.932,39 116.079,84 88,66% 3,64% 4,45%
Belanja Bunga 93.371,83 99.025,49 106,05% 94.221,77 82.715,36 87,79% 96.511,14 92,35% 2,43% 7,75%
Belanja Subsidi 102,73% 92,34% 89.125,91 91,30% 1,77% 0,64%
Belanja Hibah 46.630,45 47.903,47 43.957,71 40.588,73 81,03% 44.737,42 40.847,38 92,67% 2,35% 17,05%
Belanja Bantuan Sosial 34.468,69 32.609,65 94,61% 35.759,12 28.974,55 228,08% 36.598,65 33.915,20 51,27%
Belanja Modal 72,24% 97,70% 98,01% 140,39% -45,96%
Belanja Modal 10,30 7,44 114,37% 15,77 35,96 92,83% 37,90 19,43 93,63% -40,64% -40,46%
Belanja Tak Terduga 133,95 153,20 153,81% 147,69 144,29 65,92% 87,66 85,91 106,27%
Belanja Tak Terduga 11.332,92 17.431,53 115,67% 13.071,64 12.134,79 76,72% 13.722,27 12.847,56 78,78% 4,98% 5,87%
Belanja Transfer 795,53 920,20 87,70% 1.269,85 837,05 76,72% 1.327,23 1.410,42 78,78% 4,52% 68,50%
Belanja Bagi Hasil 22.815,43 20.008,95 87,70% 17.303,02 13.275,22 153,73% 19.406,43 15.287,62 66,27% 12,16% 15,16%
Belanja Bantuan 22.815,43 20.008,95 5,30% 17.303,02 13.275,22 153,73% 19.406,43 15.287,62 66,27% 12,16% 15,16%
Keuangan 743,56 39,38 4.044,26 6.217,19 82,89% 1.972,60 1.307,17 79,43% -51,22% -78,97%
SURPLUS/DEFISIT 743,56 39,38 5,30% 4.044,26 6.217,19 97,25% 1.972,60 1.307,17 97,80% -51,22% -78,97%
PEMBIAYAAN 10.463,41 10.091,87 96,45% 10.763,71 8.922,40 13.042,23 10.359,14 21,17% 16,10%
Penerimaan Pembiayaan 7.034,71 6.835,34 97,17% 1.337,27 1.300,46 812,80 794,95 -39,22% -38,87%
Pengeluaran Pembiayaan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 3.428,71 3.256,54 94,98% 9.426,44 7.621,95 80,86% 12.229,42 9.564,20 78,21% 29,74% 25,48%
ANGGARAN (SILPA) -5.924,80 -11.042,93 186,38% -30.896,75 -592,88 1,92% -9.334,30
8.674,14 88,55% 10.177,27 11.333,06 111,36% 9.039,19 -1.783,32 19,11% -69,79% 200,79%
9.762,01 7.681,06 86,73% 10.866,31 12.036,64 110,77% 9.680,50
1.087,88 8.466,59 72,21% 703,58 102,11% 8.890,97 98,36% -11,18% -21,55%
689,04 641,31
2.749,33 785,53 - 9.297,17 96,04% -10,91% -22,76%
122,28% -20.719,49 -295,11
-3.361,87 406,20 63,34% -6,93% -42,27%

--

10.740,19 -51,84% 7.107,65 2408,48% -98,58% -33,82%

Sumber: PAPK, SIKD, OM SPAN

3.2.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak Pemda yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Alokasi Pendapatan Daerah di
Jawa Barat tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp49,63 triliun

41

(40,82%), Pendapatan Transfer Rp69, 20 triliun (56,91%), dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah Rp2,75 triliun (2,27%).

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Grafik 3.22 Komposisi Pagu dan Realisasi PAD di Jawa Barat Tahun 2019 s.d 2021

19.96% 19.37% 13.50% 20.61% 17.75% 22.34%
13..8198%% 22..5501%% 12..5972%% 22..0343%% 21..6665%% 12..6896%%
82.01%
74.97% 75.61% 75.02% 77.95% 73.11%

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber data: PAPK, SIKD, OMSPAN

a. Analisis Perkembangan PAD
Berdasarkan Grafik 3.22 di atas terlihat perkembangan PAD selama tiga tahun

(2019-2021), persentase realisasi PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mengalami
kenaikan sebesar 13,06% dibandingkan dengan tahun 2020 sementara jika
dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar
0,29%. Selama kurun waktu tiga tahun, Pajak Daerah menjadi sumber pendapatan
utama dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah diikuti dengan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.
b. Analisis pertumbuhan

Dibandingkan dengan tahun 2020, jenis Pendapatan Asli Daerah yang
mengalami kenaikan yaitu Pajak Daerah 8,63%, Retribusi Daerah 20,09% dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 50,18%. Sedangkan yang mengalami
penurunan yaitu Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3,91%.
c. Analisis Kemandirian fiskal Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang
diperlukan daerah. Rasio PAD di Jawa Barat tahun 2021 sebesar 40,82% dan Rasio
Dana Transfer 56,91%. Rasio Dana Transfer masih lebih besar dibanding Rasio PAD,
yang artinya Provinsi Jawa Barat masih belum cukup mandiri untuk membiayai
kegiatannya. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Provinsi

42

Jawa Barat harus mendorong anggaran pada sektor-sektor perekonomian agar roda
perekonomian dapat kembali bergerak diantaranya dengan diberikan suntikan
insentif khususnya pada sektor pertanian melalui bantuan kepada kelompok tani
UMKM, program digitalisasi dan peternak.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 terdiri dari transfer

pemerintah pusat/Dana Perimbangan Rp68,46 triliun dan transfer antar daerah

Rp743,68 miliar. Dana Perimbangan adalah bagian dari belanja negara dalam rangka

mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan memberikan kontribusi terbesar pada

Pendapatan Transfer, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Prov.Jawa Barat Tahun 2019 s.d 2021

URAIAN Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Dana Bagi Hasil 7,609.26 5,400.37 70.97% 6,832.51 6,160.02 90.16% 5,082.44 8,814.51 173,43%

Dana Alokasi Umum 36,398.86 36,386.22 99.97% 33,284.01 32,524.85 97.72% 32.619,05 32.619,05 100%

Dana Alokasi Khusus 22,115.93 21,021.51 95.05% 21,392.22 20,718.07 96.85% 22.459,03. 21.586,10 96,11%

Dana Perimbangan 66,124.05 62,808.10 94.99% 61,508.73 59,402.94 96.58% 60.160,53 63.019,68 104,75%

Sumber data: PAPK, SIKD, OMSPAN

Berdasarkan Tabel 3.6. di atas, Selama kurun waktu tiga tahun, Transfer Pemerintah

Pusat/Dana Perimbangan mengalami fluktuasi, dimana realisasi DBH mengalami

peningkatan dan realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada tahun

2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2021.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Pendapatan Lain-lain merupakan pendapatan daerah selain dari PAD dan

Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.7. Pagu dan Realisasi LLPDyS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

URAIAN Tahun 2019 % Tahun 2020 % Tahun 2021 %
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Hibah 4,103.48 2,456.43 59.86% 5,167.17 4,141.27 80.15% 607,70 3.711,95 610,8%

Dana Darurat -- -- --

Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan 65.16 1,435.56 2203.01% - - 2.147,74 1.264,40 58,87%

Lain-lain Pndptn Daerah yg Sah 4,168.64 3,891.99 93.36% 5,167.17 4,141.27 80.15% 2.755,44 4.976,35 180,6%

Sumber data: PAPK, SIKD, OMSPAN

Dibanding PAD dan Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-lain memiliki kontribusi
terkecil yaitu 2,27% terhadap total pendapatan daerah, dan pada tahun 2021 hanya
dialokasikan untuk komponen Hibah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada

43

Tabel 3.2 terlihat dibandingkan periode 2019 persentase realisasi Pendapatan Lain-lain
mengalami penurunan sebesar 3,42% sementara dibandingkan dengan periode 2020
mengalami kenaikan sebesar 2,94%.
3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp130,93 triliun dan
terealisasi Rp116,07 triliun atau 88,66%.

Grafik 3.23. Komposisi Pagu Belanja Daerah Tahun 2019-2021

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer

17.91%0.58%8.21% 12.61%6.71%8.39% 14.82%1.51%9.96%
73.29% 72.29% 73.71%

PAGU 2019 PAGU 2020 PAGU 2021

Sumber data: PAPK, SIKD, dan OMSPAN

Berdasarkan Grafik 3.23. di atas terlihat bahwa alokasi Belanja Daerah tahun 2021 terdiri
dari Belanja Operasi Rp96,5 triliun (73,71%), Modal Rp19,40 triliun (14,82%), Tak
Terduga Rp1,97 triliun (1,51%) dan Transfer Rp13,04 triliun (9,96%). Persentase pagu
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,64%
dibandingkan dengan tahun 2020 begitu pun dengan tahun 2019 mengalami kenaikan
sebesar 2,78%.

3.2.2.1. Belanja Daerah berdasarkan Jenis Belanja
Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) meliputi belanja

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
belanja tak terduga.

Grafik 3.24. Komposisi Pagu Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Pagu 2019 Pagu 2020 Pagu 2021

Belanja Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Belanja Modal Belanja Tak
Pegawai
dan Jasa Bantuan Sosial Terduga

Sumber data: PAPK, SIKD, dan OMSPAN

44

Berdasarkan Grafik 3.24. terlihat alokasi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi
ekonomi (jenis belanja) selama periode 2019 s.d. 2021 dan pada tahun 2021
dikarenakan pemulihan kondisi ekonomi terlihat hampir seluruh jenis belanja mengalami
kenaikan dibandingkan periode-periode sebelumnya, kecuali belanja yang berkait
dengan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak yaitu belanja subsidi dan
tak terduga. Dari sisi realisasi Belanja Pegawai mendominasi yaitu Rp40,84 triliun
(91,30%) dan sedangkan Belanja Bunga Rp19,43 miliar (51,27%) menjadi realisasi yang
terkecil.

3.2.2.1.1. Belanja Operasi
Selama periode 2019 s.d. 2021 terlihat Belanja Operasi masih merupakan

pengeluaran daerah terbesar, yang berarti tingkat pengeluaran mayoritas bersifat
konsumtif, dan tren realisasi selama tiga periode mengalami penurunan terutama pada
Belanja Bunga dan Belanja Subsidi. Dibandingkan periode sebelumnya, tahun 2021
realisasi belanja operasi terdapat kenaikan sebesar 7,75% dikarenakan hampir seluruh
komponen mengalami kenaikan kecuali Belanja Bunga dan Belanja Subsidi.

3.2.2.1.2 Belanja Modal
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberikan manfaat. Tren realisasi Belanja Modal selama tiga
periode mengalami fluktuatif. Dibandingkan periode sebelumnya tahun 2021 realisasi
terdapat kenaikan sebesar 15,16% sedangkan dibandingkan tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar 23,60%, hal ini dikarenakan efisiensi paket pekerjaan yang ditunda
untuk tahun berikutnya serta pelaksanaan pekerjaan sampai akhir tahun yang tidak
selesai dilaksanakan.

3.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat penurunan dibanding periode sebelumnya
sebesar 78,97% sementara dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan yang
sangat signifikan sebesar 320,2%. Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19, pelaksanaan PPKM, antisipasi bencana
banjir dan kekeringan serta kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.

3.2.2.1.4 Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada

pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa dengan

45

komposisi realisasi Belanja Bagi Hasil 6,23% dan Belanja Bantuan Keuangan 93,77%.
Tren realisasi selama tiga periode mengalami fluktuasi, periode 2019 ke 2020
mengalami penurunan dan 2020 ke 2021 mengalami kenaikan. Dibandingkan periode
sebelumnya, tahun 2021 realisasi belanja transfer mengalami peningkatan sebesar
16,10% dikarenakan peningkatan Belanja Bantuan Keuangan.
3.2.2.2 Belanja Berdasarkan Fungsi

Pada realisasi Belanja Daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat tahun 2021
terdapat 9 fungsi dengan kontribusi Pelayanan Umum 41,53%, Pendidikan 27,08%,
Kesehatan 17,05%, Ekonomi 7,48%, Perumahan dan Fasilitas Umum 3,48%,
Lingkungan Hidup 2,06%, Ketertiban dan keamanan 0,65%, Perlindungan Sosial 0,46%
dan Pariwisata 0,20%.

Grafik 3.25 Belanja Berdasarkan Fungsi di Jawa Barat

Sumber data: PAPK, SIKD, dan OMSPAN

Selama tiga periode (2019-2021) tiga fungsi dengan realisasi tertinggi yaitu Pelayanan
Umum, Pendidikan dan Kesehatan mengalami fluktuasi namun cenderung menurun
pada periode 2021.
3.2.3 Surplus/Defisit APBD

Surplus/Defisit APBD Provinsi Jawa Barat 2021 dialokasikan defisit Rp9,33 triliun
dan pada akhir tahun realisasinya mengalami defisit Rp1,78 triliun, sedangkan pada
tahun 2020 serupa dengan tahun 2019, di mana APBD ditetapkan defisit dan pada akhir
tahun realisasinya juga defisit. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah terutama pada
Belanja Pegawai, mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan
penurunan pendapatan daerah.
3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Alokasi pembiayaan daerah Provinsi
Jawa Barat tahun 2021 secara agregat Rp9,03 triliun terdiri dari penerimaan pembiayaan
Rp9,68 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp641,31 miliar. Tren realisasi selama tiga
periode Pembiayaan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan tajam, periode 2019

46

mengalami penurunan sebesar 45,65%. Sedangkan dibandingkan periode sebelumnya,
realisasi pembiayaan tahun 2021 pun masih mengalami penurunan sebesar 21,55%.
Dilihat dari kurun waktu tiga tahun, Penerimaan pembiayaan pemerintah daerah di Jawa
Barat pada umumnya sebagian besar berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya
sementara Pengeluaran pembiayaan seluruhnya berasal dari penyertaan modal
(investasi) daerah.

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, terdapat 50 BLUD

di Provinsi Jawa Barat. 1 BLUD menyelenggarakan jenis layanan pendidikan yaitu Akper
Sumedang sedang sisanya jenis layanan kesehatan. BLUD adalah unit kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tingkat kemandirian BLUD dapat
ditinjau dari beberapa indikator, di antaranya adalah pada jumlah aset serta pagu alokasi
APBD dibanding Total Pendapatan BLUD. Terdapat peningkatan nilai aset dibandingkan
periode sebelumnya yaitu sebesar 18,61% menjadi Rp10,98 triliun. Nilai aset terbesar
terdapat pada BLUD RSUD Al Ihsan Prov Jabar sebesar Rp1,23 triliun dengan kinerja
keuangan pada PNBP sebesar Rp296,24 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa
kekuatan BLUD di Jawa Barat semakin meningkat, yang pada gilirannya diharapkan
menimbulkan peningkatan pada cakupan dan kualitas pelayanannya kepada
masyarakat.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD
Isu-isu strategis pelaksanaan APBD tahun 2021 diantaranya yaitu :
a. Masih terdapat daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang belum memaksimalkan

penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
b. Pola realisasi APBD masih belum maksimal, beberapa hal diantaranya dikarenakan

terdapat sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan dan sisa dana
transfer yang masih belum digunakan, terdapat kelebihan target pajak daerah dan
retribusi daerah sebelumnya, belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi pada
kabupaten/kota, masih adanya dana yang tersimpan di Bank Umum diorientasikan
sebagai tambahan PAD (bunga perbankan), kehati-hatian Kepala Daerah termasuk
daerah yang menggelar Pilkada dalam membelanjakan APBD di era pandemi karena
menghindari permasalahan hukum.

47

c. Penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan
kegiatan serta terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses
lelang yang pada akhirnya menghambat pencapaian output.

3.3 PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyusun LKPK Tingkat

Wilayah yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat

Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah

Provinsi Jawa Barat tahun 2019 s.d. 2021 disajikan dalam Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.8. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tk.Wilayah Prov.Jabar 2019 s.d. 2021 (miliar rp)

Uraian 2019 2020 2021
Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi

PENDAPATAN KONSOLIDASI 176.959 100% 149.430 100,00% 174.774 100,00%

Pendapatan Perpajakan 144.458 81,63% 128.000 85,66% 124.003 70,95%

Pendapatan Negara Bukan Pajak 15.923 9,00% 16.746 11,21% 17.591 10,06%

Hibah 8.331 4,71% 4.685 3,14% 2.608 1,49%

Transfer 8.246 4,66% 0 0,00% 30.572 17,49%

BELANJA KONSOLIDASI 179.344 100% 168.720 141.021 198.300 111.130

Belanja Pemerintah 165.804 92,45% 159.798 94,71% 153.761 77,54%

Transfer 13.540 7,55% 8.922 5,29% 44.538 22,46%

Surplus/(Defisit) -2.385 -19.290 -23.525

Pembiayaan 7.681 100% 11.333 100% 8.891 100%

Penerimaan Pembiayaan 8.467 110,23% 12.037 106,21% 9.297 104,57%

Pengeluaran Pembiayaan 786 10,23% 704 6,21% 406 4,57%

Sisa Lebih/Kurang) Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.296 -7.957 -14.634

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA

3.3.1 Pendapatan konsolidasian

Pendapatan konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu
periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
(berelasi).
a. Analisis Perkembangan Pendapatan Konsolidasian

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mencapai
Rp174,77 triliun terdiri dari Pendapatan Perpajakan Rp124 triliun (70,95%),
pendapatan negara bukan pajak Rp17,59 triliun (10,06%), dan hibah Rp2,60 triliun
(1,49%).

48

Grafik 3.26. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Prov. Jabar Th. 2019– 2021

144,458 128,000 124,003

15,923 16,746 17,591 8,331 4,685 2,608 8,246 30,572
0

Pendapatan Perpajakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Hibah Transfer

2019 2020 2021

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA (diolah)

Pada Grafik 3.26. di atas tergambar perbandingan komposisi pendapatan

konsolidasian selama periode 2019 s.d. 2021 dengan kontribusi terbesar didominasi

oleh pendapatan perpajakan.

b. Analisis pertumbuhan Pendapatan Konsolidasian

Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian Tingkat Wilayah Jawa Barat Tahun

2021 mencapai Rp174,77 triliun meningkat 16,96% dibanding tahun 2020, kenaikan

tersebut salah satunya diakibatkan atas upaya peningkatan pendapatan daerah dari

penarikan pajak kendaraan bermotor.

c. Analisis rasio pendapatan perpajakan konsolidasian terhadap PDRB

Perkembangan rasio pajak konsolidasian terhadap PDRB di Jawa Barat tahun 2021

adalah 5,61%. Rasio pajak konsolidasian Jawa Barat tahun 2021 telah mengalami

sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 (6,13%) dan 2019 (6,80%) hal ini

disebabkan aspek administrasi dan pengawasan pemungutan yang masih lemah,

sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2.

Tabel 3.9. Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Th 2019-2021 (miliar rupiah)

2019 2020 2021

Penerimaaan Perpajakan Konsolidasian 144.458 128.000 124.003

PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat 2.125.160 2.088.040 2.209.820

Rasio Pajak 6,80% 6,13% 5,61%

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA (diolah)

3.3.2 Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama.
a. Analisis Perkembangan Belanja Konsolidasian

Komposisi dan proporsi Belanja Pemerintah Konsilidasian terdiri dari Belanja
Pegawai Rp59,52 triliun (38,71%), Belanja Barang Rp48,96 triliun ( 31,84%), Belanja

49

Modal Rp 29,55 triliun ( 19,22%) dan Belanja lainnya (bunga, subsidi, hibah, bansos,
bantuan keuangan dan tak terduga) Rp15,71 triliun ( 10,22%).

Grafik 3.27.Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Prov. Jabar Th. 2019– 2021

59,529 48,961
47,903 32,61208,975

40,589

29,557 18,61108,53125,714
20,00193,275

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Lainnya

2019 2020 2021

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA (diolah)

Pada Grafik 3.2. di atas tergambar perbandingan komposisi realisasi belanja
konsolidasian selama periode 2019 s.d. 2021 dengan kontribusi terbesar didominasi
oleh Belanja Pegawai.
b. Analisis pertumbuhan Belanja Konsolidasian
Realisasi belanja konsolidasian di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dilihat dari nilainya
apabila dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 17,53%.
c. Analisis Belanja per kapita
Rasio Belanja perkapita merupakan perbandingan antara realisasi belanja dibagi
jumlah penduduk. Dilihar dari Grafik 3.3 Pemerintah Kota Banjar merupakan rasio
Belanja perkapita tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.28. Rasio Belanja Per Kapita Prov. Jawa Barat Tahun 2021
Rasio Belanja per Kapita
4,116,858

Provinsi Jawa…
Bogor

Sukabumi
Cianjur

Bandung
Garut

Tasikmalaya
Ciamis

Kuningan
Cirebon

Majalengka
Sumedang
Indramayu

Subang
Purwakarta

Karawang
Bekasi

Bandung Barat
Pangandaran
Kota Bogor

Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon

Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA (diolah)

3.3.3 Surplus/Defisit
Pada tahun 2021 defisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Jawa Barat

mencapai Rp23,52 triliun. Kondisi tersebut menurun dibanding kondisi tahun 2020
sebesar Rp19,29 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp2,38 triliun. Proporsi defisit
konsolidasian berasal dari defisit gabungan Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Barat

50

sebesar Rp21,74 triliun (92,42%) dan defisit dari Pemerintah Daerah Jawa Barat
sebesar Rp1,78 triliun (7,58%).

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan Konsolidasian di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai

Rp8,89 triliun, dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp9,29 triliun dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp406 miliar.

Grafik 3.29. Perbandingan Pembiayaan Konsolidasian di Prov. Jabar Th. 2019– 2021

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

8,467 12,037 9,297

786 704 406

2019 2020 2021

Sumber data: SIKD, Simtrada, OM SPAN, dan Monev PA (diolah)

Pada Grafik 3.4. di atas tergambar perbandingan pembiayaan konsolidasian Provinsi
Jawa Barat selama periode 2019 s.d. 2021 dengan didominasi oleh Penerimaan
Pembiayaan yaitu Penggunaan SiLPA.

3.3.5 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan
membandingkan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah dengan PDRB, sedangkan
kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi (belanja modal) dihitung dari
perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB. Nilai belanja Pemerintah sebesar
Rp153,76 triliun sedangkan nilai Investasi sebesar Rp29,66 triliun sehingga dengan nilai
PDRB sebesar Rp1.507,75 triliun kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB tahun
2021 yaitu sebesar 3,24% sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDB
adalah sebesar 1,96%. Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa kontribusi
pengeluaran pemerintah terhadap PDRB mempunyai peranan yang relatif sama dengan
kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB. Pengurangan Belanja Pemerintah
sebagai dampak membaiknya perekonomian dan pengendalian pandemi covid-19 serta
kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan realisasi belanja pemerintah.

51

BAB IV

Analisis Sektor

Unggulan dan Potensial


Regional

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

4.1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perekonomian nasional dan derah ditopang
dengan karakteristik khusus dan keberagaman ekonomi, sosial, dan geografis, sehingga
perlu dititikberatkan pada sektor-sektor ekonomi prioritas dan strategis dengan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Fakta akan
ketimpangan yang terjadi di suatu daerah dan terbatasnya sumber pembiayaan dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi,
membuat pemerintah perlu melakukan penentuan prioritas pembangunan agar dapat
memberikan manfaat yang paling optimal. Melalui Visi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya
Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” perlu ditentukan sektor-
sektor prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak besar, tidak saja terhadap
pertumbuhan ekonomi/PDRB Jawa Barat namun juga kesejahteraan masyarakat secara
luas.

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan potensi
di Jawa Barat, maka dilakukan kajian dengan metode analisis Location Quotient (LQ),
analisis Shift-share, dan analisis Tipologi Klassen. Suatu sektor/komoditas ekonomi
dapat dikatakan unggul apabila setidaknya memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif. Analisis LG digunakan untuk menentukan keunggulan
komperatif, sedangkan analisis Shift-share digunakan untuk menentukan keunggulan
kompetitif. Hasil analisis dari kedua metode tersebut kemudian dikluster berdasarkan
analisis tipologi Klassen.

4.1.1.Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam perekonomian disuatu daerah, struktur yang ada dapat dibedakan ke
dalam 2 (dua) kategori, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah
sektor ekonomi di yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik di daerah
tersebut mapun di luar daerah itu sendiri. Ketika sektor ekonomi mampu melayani
kebutuhan tersebut maka sektor dapat dijadikan sektor basis atau sektor unggulan.
Sedangkan sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi
kebutuhan daerah itu sendiri (bersifat lokal), atau dikenal dengan sektor non unggulan.

Sektor basis mampu menghasilkan komoditas, baik berupa barang atau jasa,
yang dapat dipasarkan ke luar daerah dan nantinya akan menghasilkan atau
meningkatkan investasi sehingga akan menciptakan peluang lapangan kerja baru dan
merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Dengan dasar

52

teori ini, maka daerah perlu memprioritaskan pengembangan sektor basis dalam rangka
memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penentuan sektor basis, maka
digunakan analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan sektor ekonomi yang
dikehendaki sesuai dengan kriteria yang ada. Metode ini menyajikan perbandingan
antara kemampuan suatu sektor ekonomi yang tercermin dalam PDRB di suatu daerah
dengan kemampuan sektor ekonomi yang sama untuk PDRB pada wilayah yang lebih
luas atau lebih tinggi jenjangnya. Dalam analisis ini akan dibandingkan PDRB ADHK
sektor ekonomi di Jawa Barat dengan PDB ADHK Nasional dengan formula sebagai
berikut :

Gambar 4.1 Perhitungan Location Qoutient (LQ)

LQij = Xij / RVj atau LQij = Xij / Xj Nilai Sektor Tingkat Pelayanan Pasar
Xi / RV RVi / RV LQ Basis/Unggulan/ Spesialisasi

Potensial

Keterangan LQ>1 Sektor Basis Sektor Ekspor, Melayani
Terspesialisasi pasar dalam dan
LQij = Indeks Location Quotient sektor i di luar daerah
Provinsi j
Xij = PDRB sektor i di Provinsi j LQ<1 Sektor non Basis Sektor tidak Non Ekspor,
Xi = PDRB sektor i Nasional (acuan) dan non unggulan, Terspesialisasi belum mampu
RVj = Total PDRB Provinsi j tidak potensial melayani pasar
RV = Total PDRB Nasional dalam dan luar
daerah

Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah nilai rata-rata LQ, dimana
apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebuLtQt=e1rmSeaktsour skeimdbaalnagm kSapetseiagliosarsii ssaemkatorNobnaEsksispoar, tau

dengan wilayah dengan wilayah hanya mampu

unggulan. Data yang digunakan adalah PDRBacJuaanwa Barat daacunanPDRB Nasmioelanyaanl itpaahsaur n

dalam daerah

2016 – 2021. Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor, maka semakin tinggi pula
comparative advantage daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor
tersebut (Richardson, Harry W.1991).

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) yang didapat, dari 17
sektor ekonomi yang ada terdapat 4 (empat) sektor yang mendapatkan nilai LQ > 1,
yang artinya sektor merupakan sektor yang paling memberikan kontribusi pertumbuhan
(sektor basis) bagi perekonomian Jawa Barat. Keempat sektor tersebut adalah sektor
Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Sektor basis ini menunjukkan
kekuatan pemenuhan kebutuhan pasar suatu sektor di satu daerah (provinsi)
dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah acuan yang lebih luas
(nasional).

53

4.1.2.Analisis Shift Share

Suatu sektor/komoditas dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila
memiliki daya saing yang tinggi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dibandingkan
dengan sektor/komoditas lainnya baik dalam wilayah yang bersangkutan maupun
lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk menentukan tingkat keunggulan kompetitif suatu
sektor di Jawa Barat digunakan analisis Shift-share dengan menggunakan PDRB/PDB
ADHK tahun 2016 sebagai tahun awal dan data PDRB/PDB ADHK ADK tahun 2021
sebagai tahun akhir.

Terdapat 3 komponen dalam analisis Shift-share, yaitu :

a. Komponen regional share, yaitu pertumbuhan total wilayah pada dua titik tahun
yang menunjukkan dinamika total wilayah;

b. Komponen proportional share, yaitu menunjukkan pertumbuhan total
aktivitas/sektor secara relatif di wilayah agregat yang lebih luas;

c. Komponen differential shift, yaitu menunjukkan tingkat kompetitif (competitiveness)
aktivitas/sektor tertentu di suatu wilayah.
Formula yang digunakan dalam analisis Shift-share adalah sebagai berikut :

SSA = Xn.t 1+ Xiw.t Xn.t + Xiw.t Xin t .
Xn.t - 1 Xiw.t - 1 Xn.t - 1 Xin.t - 1
Xiw.t - 1
a
b c

SSA : Shift-share analisis a : komponen regional share
b : komponen proportional shift c : komponen differential shift
Xiw.t : PDRB sektor i di Jawa Barat tahun akhir Xiw.t - 1 : PDRB sektor i di Jawa Barat tahun awal
Xin.t : PDB sektor i nasional tahun akhir Xin.t - 1 : PDB sektor i nasional tahun awal

Komponen yang dianalisis berfokus hanya pada komponen differential shift (DS).
DS merupakan komponen yang menggambarkan bagaimana tingkat kompetisi suatu
sektor tertentu pada suatu wilayah dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah
agregat yang lebih luas. Apabila DS bernilai positif, maka sektor tersebut dapat
dikatakan memiliki keunggulan kompetitif karena pada dasarnya masih memiliki potensi
untuk terus berkembang meskipun faktor-faktor eksternal (komponen proportional shift
dan regional share) tidak mendukung.

Kriteria untuk analisis DS ini adalah sebagai berikut :
a. Jika nilai DS > 0 maka sektor i di wilayah Jawa Barat mempunyai tingkat pertumbuhan

di atas tingkat pertumbuhan rata-rata sektor i pada tingkat nasional. Hal itu juga
menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai nilai persaingan yang tinggi.
b. Jika nilai DS < 0 maka sektor i di wilayah Jawa Barat mempunyai tingkat pertumbuhan
di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata sektor i pada tingkat nasional. Hal itu juga

54

menunjukkan bahwa pengembangan sektor tersebut kurang menguntungkan karena
tidak mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Berdasarkan hasil analisis atas nilai Differential shift di Jawa Barat, dari seluruh
sektor yang dianalisa terdapat 8 (delapan) sektor yang mempunyai nilai DS > 0. Sektor-
sektor tersebut adalah Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, dan Jasa
Pendidikan.

4.1.3. Analisis Tipologi Klassen
Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif,

yang dihasilkan dari analisis LQ dan DS, kemudian diklasifikan menggunakan analisis
tipologi klassen. Analisis tipologi klassen digunakan untuk memperoleh klasifikasi posisi
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi
posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan keunggulan komperatif (nilai LQ)
dan keunggulan kompetitif (nilai DS). Analissi dilakukan dengan mengklasifikasi setiap
sektor ke dalam empat kuadran dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perhitungan Location Qoutient (LQ)

Location Quotient DS > 0 Differential Shift (DS)
DS < 0

Sektor maju dan tumbuh Sektor maju tapi tertekan (stagnan

LQ > 1 cepat (developed sector) sector)

(Kuadran I) (Kuadran III)

LQ < 1 Sektor potensial atau masih Sektor relatif tertinggal
dapat berkembang dengan (Kuadran IV)
cepat

(Kuadran II)

Hasil dari klasifikasi sektor ekonomi dengan menggunakan analisis tipologi

klassen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Location Qoutient (LQ)

Location Quotient Differential Shift (DS)

DS > 0 DS < 0

LQ > 1 1. Industri Pengolahan 1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
2. Transportasi dan Pergudangan Mobil dan Sepeda Motor

2. Jasa Lainnya

LQ < 1 1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
dan Daur Ulang 2. Pertambangan dan Penggalian
3. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Jasa Pendidikan 4. Jasa Keuangan dan Asuransi
3. Informasi dan Komunikasi 5. Jasa Perusahaan
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6. Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan
5. Real Estate
6. Konstruksi Jaminan Sosial Wajib
7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

55

4.2. Sektor Unggulan Daerah

Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil analisis dari tipologi Klassen, dihasilkan sektor Industri

Pengolahan dan Transportasi dan Pergudangan sebagai sektor unggulan di Jawa Barat

pada tiwulan IV 2021. Di Sektor Industri Pengolahan, relaksasi ekonomi yang diberikan

pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pelaku usaha dalam

mengembangkan kembali bisnisnya, hampir di semua Industri mengalami kinerja yang

positif pada triwulan IV/2021 dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, pemberlakuan

lockdown ketat dan terjadinya krisis energi di beberapa negara membuka peluang bagi

Grafik 4.1. Nilai Ekspor Jawa Barat Tahun 2021 produsen dalam negeri untuk
$9,036.0
$10,000 150 mengisi kekosongan pasokan
$7,500
$5,000 98.31% 100 global maupun domestik.
$2,500
$0 $72.6 50 Perkembangan covid-19 di
$7.1
$75.3 0.82%
0.08%0
0.79% Tambang dunia yang semakin melandai
Lainnya
Migas Pertanian Industri di triwulan tersebut, mampu
Pengolahan

Jumlah % mendorong pertumbuhan

Sumber : Data BPS diolah ekspor, dimana kontribusi

industri pengolahan memberikan porsi 98,31% dari total ekspor. Keadaan ini

menyebabkan lapangan usaha di sektor Industri Pengelohan mampu menjadi distribusi

terbesar untuk menopang PDRB Triwulan IV/2021 sebesar Rp638,69 triliun atau 42,96%

dari total nilai PDRB Jawa Barat.

Pada awalnya peran transportasi hanya untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat. Seiring perkembangan waktu, sistem transportasi berperan
penting sebagai sarana bagi sistem produksi untuk memperlancar arus barang. Sektor
Transportasi dan Pergudangan meliputi angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut,
angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, serta pergudangan dan
jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar ke
empat dalam peningkatan PDRB di Jawa Barat tahun 2021, yaitu sebesar Rp67,98 triliun
atau 5,24%. Hal ini menjadikan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan
sebagai salah satu faktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara mikro
maupun makro dan pada triwulan IV/2021 menyumbang 17,20% terhadap PDRB Jawa
Barat menurut lapangan usaha. Demikian juga dengan pengetatan mobilisasi penduduk
di masa PPKM membuat masyarakat semakin terbiasa untuk menggunakan media
online dalam berbelanja dan hal ini secara langsung meningkatkan peran sektor
transportasi dan pergudangan bagi PDRB di Jawa Barat.

56

Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali & cakupan vaksinasi yang terus

meningkat berdampak pada mulai aktifnya aktivitas industri pengolahan dan transportasi

dan pergudangan sebagai sektor unggulan di Jawa Barat. Secara tenaga kerja di setiap

lapangan usaha, berdasarkan survei tenaga kerja yang dilakukan oleh BPS di bulan

Agustus 2021, sektor industri pengolahan di Jawa Barat mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 4,32 juta orang atau 19,37% dari total seluruh sektor lapangan usaha yang

Grafik 4.2. Serapan Tenaga Kerja ada. Bila dibandingkan
Sektor Unggulan Nasional & Jawa Barat Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya,

20.00 18,69 Jt penyerapan tenaga kerja di
15.00 sektor ini mampu tumbuh
10.00 14,27

5.00 4.32 Jt 5.44 Jt sebesar 7,44%. Bila
0.00
19,37% 4,15% 1.08 Jt dibandingkan dengan

C Industri Pengolahan 4,82%

H Transportasi dan Pergudangan lapangan usaha yang sama

Serapan TK Nasional Serapan TK Jawa Barat

secara nasional, sektor

Sumber : Data BPS diolah

industri pengolahan di Jawa

Barat tahun 2021 mampu menyumbang 23,12% yang berarti tumbuh sebesar 0,1% dari

tahun 2020 (23,02%). Hal ini disebabkan diberlakukannya pelonggaran pembatasan

mobilitas dari negara mitra dagang yang berdampak pada meningkatnya permintaan

ekspor barang & jasa, dan tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan sudah mulai

kembali bekerja.

Sedangkan untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan mampu
menyerap sebanyak 1,07 juta tenaga kerja atau 4,82% dari total seluruh lapangan
usaha. Bila dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama secara nasional,
persentase lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Jawa Barat mampu
menyumbang 19,76% dan angka ini turun dari tahun 2020 sebesar 0,3% (20,06%).

Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan
mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau
dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara
mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan. Tentu terdapat potensi
pendapatan negara dalam aktivitas yang terjadi dalam sektor tersebut.

57

Di tahun 2021, sektor industri pengolahan mampu menghasilkan pajak sejumlah

Rp34,83 triliun. Secara persentase, pajak yang dihasilkan dari sektor ini mampu

Grafik 4.3. Jumlah Pajak Sektor Unggulan Jawa Barat menyumbang 43,21% dari
Tahun 2021
total pajak yang berhasil
34,833.24
40,000.00 INDUSTRI PENGOLAHAN dihimpun di Jawa Barat dan
30,000.00
20,000.00 2,588.85 menjadi penyumbang
10,000.00
TRANSPORTASI DAN terbesar. Sedangkan untuk
0.00 PERGUDANGAN

sektor transportasi dan

Sumber : Data BPS diolah pergudangan mampu

memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp2,59 triliun atau 3,21%

dari total pajak.

Untuk pendapatan daerah, kontribusi sektor unggulan tidak ditemukan data yang
sesuai dengan sektor yang ada. Namun, dari aplikasi SIKD dapat diketahui bahwa
penerimaan asli daerah (PAD) dari seluruh pemda yang ada di Jawa Barat adalah
sebesar Rp40.841 miliar, dimana terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp29.790,26 miliar
(72,94%), Retribusi Daerah sebesar Rp956,86 miliar (2,34%), Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp847,28 miliar (2,07%), dan Lain-Lain
PAD yang Sah sebesar Rp9.246,60 miliar (22,64%).

Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Dukungan APBN tahun 2021 untuk seluruh sektor yang ada sebagai alat

pendorong pertumbuhan ekonomi, tersebar pada anggaran yang terdapat di

Tabel 4.3. PENYALURAN DANA APBN TAHUN 2021 kementerian/lembaga yang ada di Jawa
DI JAWA BARAT Barat, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik,
Belanja Hibah, Dana Bagi Hasil, DID,
No. Jenis Belanja Jumlah Dana Desa, Belanja PEN, intensif pajak
yang diberikan oleh pemerintah pusat,
1 Belanja K/L 50.190.955.915.000 subsidi bunga untuk KUR, termasuk
penempatan dana pemerintah di BLU
2 DAU 32.619.059.707.000 PIP yang disalurkan kepada para

3 DAK Fisik 3.553.671.961.000

4 Belanja Hibah 274.034.960.000

5 Dana Bagi Hasil 8.840.122.862.767

6 Dana Insentif Daerah 1.212.968.036.000

7 DAK Non Fisik 18.906.360.060.000

8 Dana Desa 5.990.622.942.000

9 Dana PEN 41.795.531.745.806

Jumlah 163.383.328.189.573

Sumber : Aplikasi SIMTRADA

pelaku usaha mikro. Sedangkan

Sumber : Aplikasi SIKD dukungan APBD tahun 2021 untuk

seluruh sektor dialokasikan dalam setiap program yang dijalankan oleh seluruh

perangkat daerah, bantuan kepada desa, dana hibah, dan lain-lain.

Namun dalam alokasi yang disediakan tersebut, untuk sektor unggulan industri
pengolahan tidak tersedia data APBN atau APBD yang langsung mendukung sektor

58

tersebut sehingga kesuitan untuk mencluster ke dalam sektor yang terkait. Namun, jika
melihat data pada tabel di atas, dengan jumlah dana APBN yang masuk ke Jawa Barat
sebesar Rp163,38 triliun, apabila dikelola dengan maksimal pasti akan memberikan
dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Tantangan Fiskal pada Sektor Unggulan di Daerah

Gubernur Jawa Barat telah menetapkan visi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya Jawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” oleh sebab itu pembangunan
Jawa Barat difokuskan kepada keunggulan dan potensi yang dimiliki Jawa Barat. Jawa
Barat mempunyai satu kekhususan dibandingkan dengan daerah lain yaitu sebagai
daerah penyangga/buffer Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta. Banyaknya permintaan
ekonomi dari Jakarta, dipenuhi dari sumber-sumber ekonomi yang ditawarkan dari
daerah sekitarnya khususnya dari Jawa Barat. Peluang ekonomi tersebut harusnya
dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi
yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Selama tahun 2021, walaupun dana APBN banyak digunakan untuk
penanggulangan Covid-19, pemerintah pusat telah melakukan beberapa kebijakan fiskal
yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah antara lain dengan pengalokasian
dan pengaturan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mendorong
penggunaan belanja Daerah secara efektif dan efisien, berlandaskan value for money,
serta sinergi antara belanja pusat dan daerah.

Dari struktur data APBD dapat dilihat bahwa ketergantungan daerah terhadap
pusat masih cukup tinggi. Jika dibandingkan antara realisasi belanja sebesar Rp117,34
triliun dan TKDD sebesar Rp66,753 triliun didapatkan persentase sebesar 56,89%.
Selanjutnya belanja pegawai masih mengambil porsi yang terbesar dari realisasi belanja
daerah, yaitu sebesar 32,16%, sedangkan belanja modal yang secara teori akan sangat
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah hanya mengambil porsi 11,60%.
Pengelolaan APBD yang mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan seluruh
pemerintah daerah di Jawa Barat agar memberikan dampak yang signifikan bagi
kemakmuran masyarakat.

Tantangan terbesar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah
terfokusnya dana untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut digunakan untuk
penanganan Covid-19 di bidang Kesehatan dan di bidang Jaring Pengaman Sosial dan
penanganan dampak pemulihan ekonomi. Pemerintah Pusat dan Daerah harus
bersinergi mendukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan APBN
dan APBD secara tepat waktu dan berkualitas. Berbagai program pemerintah pusat

59

harus disinergikan dan dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah sehingga
dapat dihindari tumpang tindih maupun duplikasi penganggaran untuk menghasilkan
output yang optimal.

4.3. Sektor Potensial Daerah

Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Selain mempunyai sektor unggulan, pada hasil analisis tipologi Klassen Provinsi
Jawa Barat juga mempunyai beberapa sektor yang memiliki potensi. Sektor potensial ini
berada pada Kuadran II (progresif) yang dikategorikan menjadi sektor yang dapat
berkembang cepat dan ditingkatkan kapasitas kemampuannya untuk mencapai
penambahan output. Sektor-sektor yang termasuk sektor potensial di Provinsi Jawa
Barat antara lain: (1) Konstruksi; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Daur Ulang; (5) Jasa Pendidikan; dan (6) Real Estat. Dari 6 sektor potensial di atas,
sektor konstruksi dan sektor informasi dan komunikasi memiliki pertumbuhan nilai
kontribusi yang lebih besar pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 daripada 4 sektor
lainnya, yaitu sekitar 0,22 persen untuk sektor konstruksi dan 0,20 persen untuk sektor
informasi dan komunikasi.

Peningkatan yang terjadi pada kedua sektor tersebut dapat dinilai sebagai
langkah untuk memperbaiki dan membangkitkan kembali potensi pada setiap sektor
agar dapat terus berkembang ke arah yang lebih optimal setelah terdampak pandemi
Covid-19. Khususnya pada sektor konstruksi, pada tahun 2020 masih berada pada
Kuadran IV yang berarti bahwa masih relatif tertinggal. Hal ini dikarenakan adanya
pembatasan aktivitas publik, termasuk di dalamnya pembatasan kegiatan konstruksi
atau bahkan dihentikan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran Covid-19
yang lebih luas. Namun, sektor konstruksi di Provinsi Jawa Barat telah mengalami
peningkatan pada pertumbuhan ekonominya. Jika dilihat dari nilai PDRB atas Harga
Konstan, sektor konstruksi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp7,71 Triliun
atau mendapatkan sekitar Rp126,77 Triliun pada tahun 2021.

Keadaan di atas menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Barat mampu
memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk terus membangun sektor tersebut
sehingga potensi yang ada menjadi lebih optimal tergali dan meningkatkan
perekonomian daerah Jawa Barat. Selain itu, peningkatan yang terjadi juga didukung
dengan realisasi investasi PMA/PMDN yang besar dan diminati investor dibandingkan
sektor lainnya sekitar Rp4.756,47 Miliar (16,46 persen dari total realisasi investasi yang
didapatkan).

60

Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Potensial daerah yang memiliki kontribusi penduduk bekerja terbesar yaitu sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,813
juta orang, yang diikuti dengan sektor Konstruksi dengan kontribusi rata-rata sebesar
1.581 juta orang. Sementara itu, sektor Real Estat menjadi sektor dengan kontribusi
terkecil, dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,119 juta orang.

Namun, apabila dilihat berdasarkan besar kontribusi PDRB Regional per sektor
tahun 2021, sektor potensial daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap total
PDRB Regional adalah sektor Konstruksi sebesar 8,41 persen dan sektor Informasi dan
Komunikasi sebesar 6,09 persen. Hal ini menandakan nilai nominal per produk di sektor
tersebut cukup besar, meskipun penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut tidak
lebih besar dari sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman.

Pertumbuhan kontribusi sektor potensial terhadap penyerapan tenaga kerja,

pada Agustus 2020 sebagian besar mengalami kontraksi yang disebabkan oleh

Grafik 4.4. Pertumbuhan Kontribusi Penduduk Bekerja Sektor Potensial Daerah Agustus munculnya wabah pandemi
2019 s.d. Agustus 2021

Covid-19, kecuali sektor Real

40% Estat yang kontribusinya malah
30%
20% meningkat sebesar 10,37
10%
Aug-19 Aug-20 Aug-21 persen. Hal ini disebabkan
0%
-10% meningkatnya minat
-20%

Pengadaan air Konstruksi masyarakat terhadap investasi
Penyediaan Akomodasi Informasi dan Komunikasi
Real Estate Jasa Pendidikan Real Estat di masa pandemi

yangSumber : Data BPS Diolah kemudian mendorong

pertumbuhan faktor produksinya.

Di tahun 2021, seiring dengan pulihnya perekonomian di Jawa Barat, terjadi pula

pertumbuhan jumlah tenaga kerja di berbagai sektor. Hal ini dikuatkan dengan

menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat per Agustus 2021

sebesar 0,64 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Sektor potensial daerah yang

laju penyerapan tenaga kerjanya paling besar per Agustus 2021 adalah sektor Informasi

dan Komunikasi sebesar 14,78 persen akibat pembatasan mobilitas warga menuntut

peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demikan juga dengan

sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman yang tumbuh sebesar 11,31

persen akibat dibukanya kembali warung makan, kedai, dan restoran yang sebelumnya

sempat tutup akibat PPKM, yang kemudian meningkatkan penyerapan kerja di sektor

tersebut. Sementara itu, sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah sektor Real

Estate dengan 2,91 persen.

61

Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Sektor-sektor potensial di Jawa Barat juga mempengaruhi pendapatan baik

negara maupun daerah khususnya melalui penerimaan pajak. Pada Grafik 4.5 dapat

Grafik 4.5. Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan dlihat bahwa perbandingan

Rasio Pajak/PDRB tahun 2019 s.d. 2021 analisis tax ratio dengan
20%

15% 14.31% pertumbuhan PDRB mengalami

10% 6.94% 3.63% 3.43% peningkatan yang signifikan dari
2021 tahun 2019 hingga 2021,
5% -2.44% khususnya peningkatan pada
5.07% 2020 tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu
Pertumbuhan PDRB
0%
2019

-5%

Sumber : Data BPS Diolah

dari 3,63 persen menjadi 14,31

persen.

Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan meningkatnya penerimaan pajak

berdasarkan jenisnya pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,77 persen atau

Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Tahun 2019 s.d. 2021 di Jawa Barat Rp3.618,295 Miliar yang
dapat dilihat lebih rinci dari
Jenis Pajak Tahun tahun 2019 hingga tahun 2021
2020 pada Tabel 4.4.. Sedangkan
2019 2021 jika dilihat dari penerimaan
pajak per sektor berdasarkan
PPH Non Migas 38.629.283.197.355 35.706.616.968.937 33.233.337.984.420 sektor potensial pada Grafik

PPH 25_29 1.855.671.767.043 5.509.007.613.357 6.016.340.847.611

PPN 37.469.045.080.189 32.609.301.556.805 36.648.576.122.506

PPnBM 1.060.468.162.063 794.431.618.867 2.012.586.699.369

Pajak Lainnya 1.026.322.975.214 772.132.103.851 1.015.242.604.895

PBB 286.443.139.589 421.339.651.065 505.040.634.989 4.6. sektor yang memiliki

Jumlah Pajak 80.327.234.321.453 75.812.829.512.882 79.431.124.893.791

penerimaan pajak tertinggi

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar Diolah

adalah sektor konstruksi sebesar Rp4.219.520,36 Miliar dan kemudian disusul oleh

sektor real estat dengan besaran Rp3.637.394,10 Miliar, serta sektor informasi dan

komunikasi sebesar Rp1.010.086,77 Miliar. Selain itu, kontribusi yang dilakukan oleh

ketiga sektor tersebut pada tahun 2021 juga berada pada angka yang diatas 1 persen

yang dapat dilihat dari Grafik 4.6

Hal tersebut disebabkan karena kembali meningkatnya kegiatan pada ketiga
sektor tersebut setelah pembatasan yang dilakukan pada tahun 2020 khususnya sektor
konstruksi, sedangkan untuk sektor jasa pendidikan yang memiliki nilai kontribusi paling
rendah yaitu sebesar 0,04 persen dikarenakan kegiatan yang dilakukan pada lingkungan

62

pendidikan di Provinsi Jawa Barat bahkan Nasional masih dilakukan secara daring

sehingga kegiatan langsung yang dilakukan pada lingkup sektor tersebut belum

Grafik 4.6. Penerimaan Pajak per Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 meningkat dan

4,219,520.36 menyebabkan pajak yang
3,637,394.10
berkaitan dengan hal

1,010,086.77 tersebut masih berada pada
408,532.60 34,230.51 295,131.60 titik yang sama.

Pengadaan Jasa Penyediaan Informasi Real Estat Konstruksi
Air, Pendidikan Akomodasi dan
dan Makan Komunikasi
Pengelolaan
Sampah, Minum

Limbah dan
Daur Ulang

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar Diolah

Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Pemanfaatan sektor potensial di Provinsi Jawa Barat agar lebih maksimal

didorong oleh dukungan yang dilakukan pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Pada Grafik 4.7 dapat dilihat besaran realisasi DAK Fisik per Bidang Tahun 2021 yang

menunjukkan bahwa capaian pada masing-masing bidang sudah pada kondisi normal

Grafik 4.7. Capaian Output DAK Fisik per Bidang di Provinsi Jawa Barat

Capaian Output DAK Fisik

94.33 92.06 92.61 93.99 100.00
56.86 54.51
80.17 94.05

83.62 87.86 83.63

Sumber : Aplikasi OM SPAN

dengan rata-rata capaian outputnya sebesar 84,47 persen. Dari hasil itu, ada beberapa
bidang yang memang berada pada angka di atas 90 persen bahkan bidang Pariwisata
sudah mencapai 100 persen pada tahun 2021 ini. Sedangkan jika dilihat dari bidang
yang berhubungan dengan sektor potensial saja, yaitu bidang pendidikan, jalan, irigasi,
air minum, dan sanitasi dengan nilai capaian tertinggi adalah bidang Pendidikan sebesar
94,33 persen dan nilai capaian output yang terendah adalah bidang sanitasi hanya
sebesar 80,17 persen.

63

Sementara pada dukungan akses pembiayaan, pemerintah melalui KUR

melakukan penyaluran pada sejumlah debitur di masing-masing sektor termasuk

beberapa sektor potensial. Jumlah penyaluran terbanyak terjadi pada sektor

Grafik 4.8. Penyaluran KUR di Jawa Barat Tahun 2021 penyediaan akomodasi dan

2,885.68 makan minum yang mencapai
2,299.20 Rp2.8 triliun. Hal ini dilakukan
untuk meningkatkan kegiatan

31.31 72.58 421.24 207.72 usaha pada sektor tersebut
38.01 87.05 341.52 167.71 setelah pada tahun 2020
terdampak pandemi Covid-19
Jasa Pendidikan Konstruksi Akomodasi & Real Estae, Transportasi, yang menyebabkan beberapa
usaha mengalami penurunan
Makan Minum persewaan & Jasa pergudangan, &

Perusahaan Komunikasi

Penyaluran KUR Oustanding KUR

Sumber : Aplikasi SIKP

produktivitas. Dukungan yang diberikan dengan KUR pada tahun 2021 ini diharapkan

bidang yang terkait dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum khususnya

pariwisata mengalami perubahan yang positif dengan dibukanya Kembali pembatasan

aktivitas masyarakat.

Tantangan Fiskal pada Sektor Potensial Daerah
Kasus penyebaran Covid-19 yang fluktuatif di tahun 2021 menjadi salah satu

tantangan yang masih berdampak pada kondisi dan kesinambungan fiskal, termasuk
terhadap sektor potensial daerah. Di Jawa Barat sendiri, sempat terjadi kembali puncak
pandemi Covid-19 pada Juli 2021 yang berdampak pada diberlakukannya kembali
PPKM pada Agustus 2021. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada pada
PPKM level 4 dan 3, sehingga diterapkan kembali pembatasan aktivitas usaha maupun
kegiatan masyarakat, seperti pemberlakuan Work from Home (WFH) untuk pekerja,
usaha-usaha sementara diberhentikan, bahkan hingga pemberhentian pegawai.

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan akselerasi transformasi digital di Jawa
Barat, sebagaimana meningkatnya pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi pada
tahun 2021. Percepatan transformasi ini harus diiringi dengan kemampuan masyarakat
yang sudah siap dengan segala kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan
komunikasi. Diperlukan perencanaan yang matang mengenai transformasi digital ini,
sehingga Provinsi Jawa Barat dapat beradaptasi dengan baik guna menghadapi segala
perubahan yang terjadi.

Di sektor konstruksi, pandemi Covid-19 juga menyebabkan timbulnya
permasalahan-permasalahan yang menghambat jalannya sektor tersebut.
Pemberlakuan PPKM Level 3 dan 4 mengakibatkan pekerja-pekerja dirumahkan,
sehingga menunda penyelesaian proyek konstruksi. Transformasi digital yang terjadi

64

pada semua sektor, termasuk sektor konstruksi menyebabkan setiap pekerja harus
beradaptasi dengan dimulainya era baru ini.
Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Pada tahun 2021, di Provinsi Jawa Barat telah direalisasikan Program PEN di
bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta sektoral
Kementerian/Lembaga dan Pemda. Di bidang Dukungan UMKM, Pemerintah
memberikan bantuan berupa Subsidi Bunga KUR, Subsidi NonKUR, Bantuan Produktif
Usaha Mikro (BPUM), dan Penempatan Dana pada Bank BJB. Diharapkan dengan
diberikannya bantuan di bidang UMKM dapat membantu usaha-usaha kecil, mikro, dan
menengah sehingga usahanya dapat terus beroperasi. Pemberian dukungan UMKM
bukanlah tanpa alasan, mengingat hingga saat ini UMKM masih merupakan salah satu
sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian di Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga melancarkan program Pemulihan
Ekonomi Daerah (PED) sebagai stimulus fiskal yang pendanaannya berasal dari APBD.
Pemulihan Ekonomi Jawa Barat difokuskan pada tiga hal, yaitu Perbaikan Permintaan
Domestik, Perbaikan Aktivitas Produksi, dan Kelembagaan. Perbaikan aktivitas produksi
dilakukan dengan memperluas pasar domestik, peningkatan kapasitas UMKM dan
akses keuangan, digitalisasi UMKM, korporatisasi UMKM, serta perbaikan kinerja di
berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata, transportasi, konstruksi, pertanian,
dan sektor-sektor lainnya.

Selain itu, untuk mendukung kemajuan sektor-sektor potensial daerah, khususnya
di sektor Informasi dan Komunikasi serta sektor Konstruksi, diperlukan adanya pelatihan
kepada tenaga kerja mengingat sektor-sektor tersebut membutuhkan keterampilan yang
spesifik. Pelatihan dapat dilakukan secara daring melalui webinar dan video, atau secara
luring dengan diadakannya workshop. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja
sektor-sektor potensial daerah, diharapkan dapat memajukan sektor tersebut sehingga
dapat menjadi sektor unggulan daerah di masa depan.

65

BAB V

Analisis Harmonisasi

Belanja Pemerintah Pusat


dan Pemerintah Daerah

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

5.1 PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan tujuan nasional, pemerintah baik pemerintah pusat (K/L) dan

daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor sebagai satu kesatuan dalam
perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional dinyatakan bahwa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan
rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran
pembangunan.

Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan
penganggaran agar lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya, RPJMN ini dijabarkan per tahun
dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP disusun dengan
menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan kebijakan
anggaran belanja berdasarkan money follows program.

5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik ,DAK Non Fisik dan Dana Desa
5.2.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas
Nasional RKP tahun 2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada
tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan.
Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 202l antara lain:

66

1. Dilakukan refocusing bidang dan kegiatan DAK Fisik agar alokasi per daerah
signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi
Covid-19.

2. DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respon
terhadap dampak pandemi Covid-19.

3. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan
prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur
pelayanan publik serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas
daerah.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendukung program merdeka
belajar dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan
tingkat pertama untuk mendukung pencegahan dan penangan krisis kesehatan
melalui penambahan fasilitas layanan, dan alat kesehatan.

5. Kegiatan berbasis program yang bersifat multibidang untuk mendukung penanganan
kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses
perumahan, air minum, dan sanitasi layak, ketahanan pangan, dan penyediaan
infrastruktur berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi
Covid-19 secara nasional.

6. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta
sumber-sumber pendanaan daerah lainnya.

7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

8. Perbaikan pengelolaan DAK Fisik berbasis medium term planning.
9. Mengembangkan DAK Fisik sebagai insentif terhadap pembiayaan

pembangunan yang bersumber dari non-APBN (creative financing).
10. Kegiatan dibatasi, lebih selektif, dan berdampak langsung ke masyarakat.
11. Membiayai nilai kegiatan dengan skala yang relatif besar sehingga d i m a n a

daerah tidak mampu membiayai melalui APBD Non-DAK, serta memiliki daya ungkit
dan manfaat besar ke masyarakat.

Adapun tabel harmonisasi belanja pemerintah pusat dengan DAK fisik disajikan
sebagai berikut.

67

Tabel 5.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

K/L DAK Fisik

Kategori Realisasi Bidang Realisasi
Anggaran Anggaran
Pendidikan Capaian Capaian Output
Kesehatan Output

215/59.218 1.188.238.143.699 Pendidikan 993.237.294.870 94,33
unit/orang
456.115.837.494 Kesehatan dan 931.626.579.651 56,86
14.321 Keluarga
pake/unit Berencana

Pembangunan Jalan 12 km 1.550.102.406.918 Jalan 353.468.472.691 92,06

Sarana Prasarana Bidang 487 32.811.719.102 Lingkungan Hidup 52.376.652.723 54,51
Pertanian, Kehutanan dan unit/orang dan Kehutanan
Lingkungan Hidup

Pertanian 14.721 49.977.090.000 Pertanian 83.679.352.208 83,62
unit/orang

Pembangunan Jaringan 5/529 km/unit 49.574.264.000 Irigasi 179.477.124.433 92,61
Irigasi/Jaringan Irigasi Tersier

Peningkatan Fasilitas 41 unit 12.319.184.613 Kelautan dan 27.127.434.555 93,99
Perikanan/Sarana Produksi Perikanan
Perikanan

Infrastruktur Air Minum Berbasis 177 SR 8.050.993.250 Air Minum 173.271.694.392 87,86
Masyarakat

Sanitasi dan Persampahan 123.829 KK 300.587.573.535 Sanitasi 172.496.778.770 80,17

Bantuan Stimulan Perumahan 13.257 unit 265.140.000.000 Perumahan dan 28.082.777.500 83,63
Swadaya Permukiman

Pariwisata - - Pariwisata 6.738.855.646 100,00

Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 92 pelaku 462.522.300 Industri Kecil dan 27.421.182.137 94,05
usaha Menengah

Hasil Reviu harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik
1. Belanja K/L pada Sektor Pendidikan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru,

rehabilitasi sarana pendidikan dan bantuan pendidikan (BOS) di lingkungan
Kementerian Agama. DAK Fisik dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Pada Sektor Kesehatan, Belanja K/L dialokasikan untuk sarana distribusi obat-
obatan, penyediaan obat-obatan habis pakai, alkes dan alokon. DAK Fisik
dialokasikan untuk Pelayanan dasar, rujukan, kefarmasian dan bahan habis pakai,
KB dan kesehatan reproduksi (reguler) dan penurunan stunting yang terdiri dari
penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan penguatan intervensi
stunting.
3. Pembangunan jalan yang dialokasikan pada Belanja K/L berupa pembangunan
jalan Provinsi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga dengan realisasi sebesar
99,33% dari total pagu. DAK Fisik dialokasikan untuk pembangunan jalan baik jenis
reguler maupun untuk ketahanan pangan.

68

4. DAK Fisik dialokasikan unuk lingkungan hidup (penurunan stunting) dan kehutanan
(Ketahanan pangan).

5. Belanja K/L kategori sarana dan prasarana dialokasikan untuk sarana dan
prasarana di bidang pertanian. DAK Fisik dialokasikan untuk pertanian dalam
rangka ketahanan pangan.

6. Pada Belanja K/L dana dilaokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, jaringan
irigasi tersier dan irigasi perpipaan dan perpompaan. DAK Fisik dialokasikan untuk
pembangunan irigasi dalam rangka ketahanan pangan.

7. Belanja K/L pada bidang perikanan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas
perikanan dan sarana produksi usaha perikanan. DAK Fisik dialokasikan pada
bidang kelautan dan perikanan dalam rangka ketahanan pangan.

8. Belanja K/L dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur air minum berbasis
masyarakat yang merupakan PEN. DAK Fisik dialokasikan untuk penyediaan air
minum dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

9. Belanja K/L untuk sanitasi dan persampahan dialokasikan untuk skala kota, skala
kawasan dan berbasis masyarakat. DAK Fisik dialokasikan untuk sanitasi dalam
rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

10. Belanja K/L untuk perumahan dialokasikan berupa Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya. DAK Fisik dialokasikan untuk penyediaan air minum dalam rangka
penanggulangan kemiskinan.

11. Belanja K/L tidak mengalokasikan anggaran di Sektor Pariwisata. DAK Fisik
dialokasikan untuk pariwisata dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan.

12. Alokasi Belanja K/L UMKM berupa Fasilitasi dan Pembinaan yaitu UMKM KP yang
difasilitasi akses pembiayaan kredit program, promosi dan pengelolaan data UMKM.
DAK Fisik dialokasikan untuk industri kecil dan menengah dalam rangka ekonomi
yang berkelanjutan.

5.2.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik
DAK Non fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Non fisik dialokasikan berdasarkan
jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK
Non fisik digunakan untuk memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis
dan pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net dan stimulus pada
perekonomian pascabencana di daerah terdampak).

69

DAK Nonfisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); Tunjangan
Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Kesetaraan; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan
pandemi Covid-19, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah; Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB); Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; Dana
Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); Dana Bantuan
Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); Dana Pelayanan Kepariwisataan; Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan dan Anak; serta Dana Fasilitasi Penanaman Modal.

Arah kebijakan umum DAK Nonfisik tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik

melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya.
2. Mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui dukungan

perbaikan dan peningkatan layanan pada sektor-sektor yang mempunyai
karakteristik penciptaan lapangan kerja seperti pariwisata, UMKM, dan jasa produktif
lainnya, serta mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan
operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah.
3. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya
saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui
pengalokasian berbasis output dan outcome termasuk penanganan pandemi Covid-
19, DBD, dan pandemi lainnya.
4. Mengarahkan perbaikan pengelolaan DAK Nonfisik, termasuk kebijakan
pengalokasian dan penyaluran pada peningkatan pengawalan atas capaian output
dan outcome. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Nonfisik
yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun
pelaksanaan dan pelaporan yang akan dilakukan integrasi aplikasi
antarkementerian.
5. Penguatan sinergi antara DAK NonFisik dengan DAK Fisik maupun belanja K/L.
6. Menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil
daerah.
7. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan
kualitas layanan publik.

Adapun tabel harmonisasi belanja pemerintah pusat dengan DAK fisik disajikan
sebagai berikut.

70

Tabel 5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik

K/L DAK Non Fisik
Realisasi
Kategori Capaian Anggaran Bidang Capaian Realisasi
Output
Belanja Sektor 16.119 183.693.877.273 Bantuan Output Anggaran
Pendidikan Orang Operasional
23.984.719 9.324.739.343.000
Sekolah
orang

Berikut ini adalah hasil reviu antara harmonisasi belanja pemerintah pusat dengan
DAK nonfisik.
1. Belanja K/L pada Sektor Pendidikan, alokasi anggaran ditujukan untuk bantuan

operasional sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang dikelola oleh Ditjen
Bimas Islam dan Bimas Kristen. Pada belanja ini output dapat direalisasi sebesar
95,24%.
2. Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan pada DAK Non Fisik disalurkan
berdasarkan Keputusan Mendikbud Ristek tentang Sekolah Penerima Dana
bantuan Operasional Sekolah tahun 2021-2022 . Output pada alokasi anggaran ini
dapat dicapai sebesar 33,42% yang terdiri dari 3 jenis penerima Dana BOS yaitu
reguler, afirmasi dan kinerja sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.1/2020 Tentang
Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.7/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik.
3. Belanja K/L Pada Sektor Pendidikan berupa penyaluran Dana BOS dan Bantuan
Operasional Sekolah pada DAK Fisik telah selaras.

Adapun tantangan dalam penyaluran dana BOS berupa keterlambatan yang
disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rekening yang tidak match atau bisa jadi
belum menyampaikan laporan pada periode sebelumnya. Untuk menjawab tantangan
tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Sekolah dan pemda dalam melakukan perencanaan dan pencatatan anggaran

dengan tepat dan akurat.
2. Standarisasi rekening sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

penyaluran dan melakukan langkah zero retur.
3. Pelaporan berbasis kualitas yang bertujuan untuk mendorong sekolah

merealisasikan dana BOS secara tertib dan akuntabel.

5.2.3 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi

desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan sejalan dengan PN
dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan

71

Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang
ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa.
Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan
di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap sesuai peraturan perundangan
yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-
2024, dengan beberapa penekanan sebagai berikut.

1. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa melalui penyesuaian bobot

alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula termasuk internalisasi kebijakan

insentif di dalamnya, serta pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-

desa sangat tertinggal.

2. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu

berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri,

mempercepat pengurangan kemiskinan perdesaan, berkembangnya Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Mempercepat penyaluran dana desa melalui penyederhanaan regulasi

dan administrasi dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas

kinerja.

4. Memastikan adanya responsif gender terutama peran perempuan, remaja,

penyandang disabilitas dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa khususnya terkait dengan upaya kesehatan keluarga,

pencegahan dan penanganan stunting dan wabah.

5. Mendorong kegiatan padat karya tunai, dengan melibatkan masyarakat yang

miskin, menganggur, setengah menganggur, dan keluarga yang memiliki ibu hamil

dan balita. Arah kebijakan dana desa tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan

RPJMN 2020-2024, dengan beberapa penekanan sebagai berikut.

Tabel 5.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

K/L Dana Desa

Kategori Capaian Realisasi Bidang Capaian Output Realisasi
Output Anggaran Anggaran

Pendidikan 215/59.218 1.004.544.266.426 Bantuan Pendidikan 1.380 Orang 1.130.111.100
Kesehatan Unit/orang 409.882.937.769
456.115.837.494 Terselenggaranya 1.341.267.678
14.321 Operasional Pos Paket/Unit
Paket/Unit Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes Milik
Desa Lainnya

Pembangunan Jalan 12 Km 1.550.102.406.918 Jalan Desa 239.668.854 m 231.638.099.950

72

K/L Dana Desa
Realisasi
Kategori Capaian Anggaran Bidang Capaian Output Realisasi
Output
Sarana/ Prasarana Bidang 16.886.212.854 Pengelolaan Lingkungan Anggaran
Pertanian, Kehutanan dan 68 Unit Hidup Desa Lainnya
Lingkungan Hidup 3.816 Paket 3.059.718.200
Pertanian
14.721 49.977.090.000 Sarana dan Prasarana 73.005.676 Unit 17.252.723.146
Pembangunan Jaringan Unit/orang 49.574.264.000 Pertanian
Irigasi/Jaringan Irigasi 130.849 m 78.622.182.509
Tersier 5/529 Pembangunan Saluran
Peningkatan Fasilitas Km/Unit Irigasi Tersier/
Perikanan/Sarana Produksi Sederhana
Perikanan 41 Unit 12.319.184.613 696 Unit 2.683.586.810
Infrastruktur Air Minum Sarana dan Prasarana
Berbasis Masyarakat Perikanan (Darat/Laut)

Sanitasi dan Persampahan 30.870 SR 75.557.767.281 Sumber Air Bersih Milik 35.750.120 Unit 33.133.897.251
Desa (Mata Air/Tandon
Fasilitasi dan Pembinaan 123.829 KK 300.587.573.535 Penampungan Air 1.543 Unit 14.632.060.026
UMKM Hujan/Sumur Bor, dll)
Pembangunan/Revitalisasi 35.396.432 Unit 16.438.936.336
Pasar Rakyat dan Pasar Fasilitas Jamban
Aman dari Bahan 92 Pelaku 462.522.300 Umum/MCK umum, dll 274 Paket 839.767.820
BerBahaya Usaha 23.822.496.788 67 Unit 6.162.187.177
Pariwisata Fasilitas Pengelolaan
15 Unit Sampah
Bantuan Stimulan Desa/Permukiman
Perumahan Swadaya (Penampungan, Bank
Sampah, dll)

Pengembangan Industri
kecil level Desa

Pasar Desa

-- Sarana dan Prasarana 382.956.463 Unit 46.491.979.948
Pariwisata Milik Desa --
13.257 Unit 265.140.000.000
-

Hasil Reviu Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa
1. Belanja K/L pada Sektor Pendidikan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru,

rehabilitasi sarana pendidikan dan bantuan pendidikan (BOS) di lingkungan
Kementerian Agama. Sedangkan alokasi pada Dana Desa dengan capaian output
bantuan pendidikan dialokasikan untuk keadaan mendesak berupa BLT, SDGS,
dan penanggulangan Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan belanja
antara alokasi belanja K/L dan Dana dengan adanya perbedaan sasaran alokasi
anggaran sehingga dapat dikatakan terdapat harmonisasi antara pengalokasian
anggaran Belanja K/L dan Dana Desa bidang pendidikan dan tidak terjadi duplikasi
alokasi anggaran.
2. Pada Sektor Kesehatan, Belanja K/L dialokasikan untuk sarana distribusi obat-
obatan, penyediaan obat-obatan habis pakai, alkes dan alkon. Pada Dana Desa
dialokasikan untuk Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa

73

Lainnya berupa penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Posyandu, dan
Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana. Hal ini menunjukkan adanya
keselarasan antara belanja K/L dan Dana Desa.
3. Pembangunan jalan yang dialokasikan pada Belanja K/L berupa pembangunan
jalan Provinsi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga dengan realisasi sebesar
99,33% dari total pagu. Pada Dana Desa alokasi anggaran diperuntukkan pada
pembangunan jalan desa. Hal ini menunjukkan keselarasan antara alokasi Belanja
K/L dan Dana Desa.
4. Belanja K/L untuk sanitasi dan persampahan dialokasikan untuk skala kota, skala
kawasan dan berbasis masyarakat. Pada Dana Desa alokasi anggaran ditujukan
untuk fasilitas jamban umum dan pengelolaan sampah pada tingkat desa. Hal ini
menunjukkan keselerasan antara belanja K/L dan Dana Desa.
5. Belanja K/L kategori ini dialokasikan untuk sarana dan prasarana di bidang
pertanian. Sedangkan alokasi Dana Desa dipergunakan untuk alat produksi dan
pengolahan pertanian yang diserahkan, menjamin ketersediaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pertanian. Belanja K/L dan Dana Desa telah selaras dan
memiliki ouput yang berbeda dan tidak terjadi duplikasi.
6. Pada Belanja K/L dana dilaokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, jaringan
irigasi tersier dan irigasi perpipaan dan perpompaan. Dana Desa dialokasikan
untuk pembangunan jaringan irigasi tersier dengan kategori sederhana. Sasaran
dan output berbeda antara belanja K/L dan Dana Desa namun memiliki fungsi yang
sejalan dan selaras.
7. Belanja K/L pada bidang kanan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas perikanan
dan sarana produksi usaha perikanan. Pada Dana Desa dialokasikan untuk
pengadaan sarana dan prasarana perikanan, pemeliharaan dan peningkatan
karamba darat/laut milik Desa
8. Belanja K/L dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur air minum berbasis
masyarakat yang merupakan PEN dan Dana Desa terkait penyediaan fasilitas air
minum telah selaras.
9. Belanja K/L untuk sanitasi dan persampahan dialokasikan untuk skala kota, skala
kawasan dan berbasis masyarakat. Pada Dana Desa alokasi anggaran ditujukan
untuk fasilitas jamban umum dan pengelolaan sampah pada tingkat desa. Hal ini
menunjukkan keselerasan antara belanja K/L dan Dana Desa.
10. Alokasi Belanja K/L UMKM berupa Fasilitasi dan Pembinaan yaitu UMKM KP yang
difasilitasi akses pembiayaan kredit program, promosi dan pengelolaan data
UMKM. Pada Dana Desa anggaran dialokasikan untuk pengembangan industri

74