KFR Tahun 2021 Kanwil Jabar #_compressed

kecil pada level Desa. Hal ini menunjukkan keselerasan antara belanja K/L dan
Dana Desa.
11. Belanja K/L dialokasikan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yang
merupakan PEN dan pasar aman dari bahan berbahaya. Alokasi Dana Desa untuk
pembangunan pasar di desa berkenaan. Hal ini menunjukkan keselarasan antara
belanja K/L dan Dana Desa.
12. Belanja K/L tidak mengalokasikan anggaran di Sektor Pariwisata. Untuk Dana
Desa alokasi anggaran ditujukan untuk pengadaaan, pemeliharaan, rehabilitasi
dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
13. Belanja K/L untuk perumahan dialokasikan berupa Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya. Tidak terdapat alokasi untuk perumahan pada Dana Desa.

5.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional
Pada RPJMN / RPJMD
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, terdapat beberapa bidang yang

menjadi prioritas, antara lain Bidang Kedaulatan Pangan, Pengembangan Kawasan
Ekonomi, Pengembangan Pariwisata, Konektivitas, dan Pengembangan Kawasan
Industri. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional di atas, tergantung
pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat serta
antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Sinkronisasi kebijakan Pembangunan Daerah dengan rencana pembangunan
lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dilakukan
dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunann nasional dan
pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional
dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta
pembangunan antar daerah. Hasil Sinkronisasi ini lebih lanjut dituangkan dalam
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sehingga terdapat
keterkaitan dan keselarasan antara indikator sasaran pembangunan daerah dalam
RKPD Tahun 2021 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2021. Adapun

75

keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2021 dengan prioritas
nasional RKP tahun 2021 sebagai berikut.
5.3.1 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah pada PN 1

Prioritas nasional tahun 2021 yang pertama adalah memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini selaras dengan
prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.

Pada prioritas nasional pertama ini, Provinsi Jawa Barat melaksanakan dua major
project, yaitu pembangunan sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter serta
pembangunan akses air minum perpipaan untuk sepuluh juta sambungan rumah.
5.3.2 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah pada PN 2

Prioritas nasional tahun 2021 yang kedua adalah mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini selaras dengan prioritas
pembangunan daerah berupa terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat lima major project pada prioritas nasional
kedua ini, yaitu Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah
Tangga), Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis, Pengamanan Pesisir lima
Perkotaan Pantura Jawa, Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), serta Sistem Angkutan
Umum Massal Perkotaan di enam Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung,
Medan, Semarang, dan Makassar.
5.3.3 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah pada PN 3

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2021 berupa meningkatnya
kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya kehidupan masyarakat
yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah selaras
dengan prioritas nasional ketiga, yaitu meningkatnya sumber daya manusia berkualitas
dan berdaya saing. Terdapat lima pelaksanaan major project pada prioritas nasional ini,
yaitu Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga), Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0, Penguatan Sistem Kesehatan Nasional, dan Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
5.3.4 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah pada PN 5

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2021 berupa terwujudnya
percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan selaras
dengan prioritas nasional kelima, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Terdapat sembilan major project pada

76

prioritas nasional ini, yaitu 18 Waduk Multiguna, 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31
Smelter, Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga), Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis, Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), dan Sistem
Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.
5.3.5 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah pada PN 6

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2021 berupa meningkatnya
daya dukung dan daya tampung lingkungan selaras dengan prioritas nasional keenam,
yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan
iklim. Pada prioritas nasional ini, Provinsi Jawa Barat melaksanakan dua major project,
yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Pengamanan Pesisir 5 (lima)
Perkotaan Pantura Jawa.

Berdasarkan reviu, pembangunan sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31
smelter dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) dengan total sepanjang 32,1 km dan capaian belanja sebesar
Rp12.750.919.239. Sementara itu, proyek tersebut dialokasikan dalam DIPA satker
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 dengan nama proyek
Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui
Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa dengan capaian
sebanyak 21 rekomendasi dan dua tahap sebesar 99,54%. Proyek ini masuk dalam
prioritas nasional pertama dan kelima.

Adapun alokasi anggaran untuk Akses Air Minum Perpipaan dengan target 10 Juta
Sambungan Rumah telah direncanakan dalam RKP tahun 2021 dan memiliki capaian
belanja sebesar Rp95.373.000.000. Pada DIPA Satker Kementerian PUPR Tahun 2021
dialokasikan anggaran untuk Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah
dengan capaian 32,03%. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional pertama, ketiga, dan
kelima.

Selanjutnya, telah dialokasikan anggaran untuk major project Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) pada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan capaian Rp59.630.349. Sementara itu,
pada DIPA Kementerian Kesehatan telah dialokasikan anggaran untuk proyek
Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dengan uraian output Pelatihan Pengelolaan Limbah
Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi SDM Kesehatan Lingkungan di

77

Wilayah Kerjanya dengan capaian sebesar 78,22% dari total pagu. Proyek ini masuk
dalam prioritas nasional kedua dan kelima.

Major project Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah
Tangga) ini juga dialokasikan pada Kementerian Kesehatan dengan target 27 daerah
(prov/kab/kota) di Jawa Barat dan capaian belanja sebesar Rp38.738.000. Sementara
itu, sebanyak 5 Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) dialokasikan dalam DIPA Saker Kementerian Kesehatan
dengan capaian sebesar 99,6%. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional ketiga dan
kelima.

Adapun kegiatan Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis dialokasikan pada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup dengan capaian Rp115.392.000. Kegiatan ini menghasilkan
output Danau dan Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya yang dilaksanakan
melalui proyek pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan
ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau sebanyak 1 unit yang
dilaokasikan pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan capaian
sebesar 97,46%. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional kedua dan kelima.

Kemudian major project Pengamanan Pesisir lima Perkotaan Pantura Jawa
dialokasikan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan capaian
belanja sebesar Rp2.031.581.050 dan menghasilkan output Perlindungan Kerentanan
Pesisir dan Sektor Kelautan dengan capaian sebesar 99,07%. Proyek ini masuk dalam
prioritas nasional kedua dan kelima.

Pada RKP tahun 2021 terdapat major project Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
dengan capaian belanja sebesar Rp107.830.991.363, sedangkan pada DIPA
Kementerian PUPR dialokasikan anggaran untuk Rumah Susun Hunian
ASN/TNI/POLRI dan Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja dengan capaian sebesar
99,25% dari total pagu dan 308 unit dari target 331 unit rumah. Proyek ini masuk dalam
prioritas nasional kedua dan kelima.

Pada major project Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di enam Wilayah
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
dialokasikan pada Kementerian Perhubungan dengan capaian belanja sebesar
Rp9.802.000.000, sedangkan pada DIPA dialokasikan dalam proyek Pengembangan
Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya dengan capaian 1 kegiatan
sebesar 100%. Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi didukung
oleh Program Prioritas Daerah, yaitu Program Pengembangan Sistem Jaringan
Transportasi Massal Perkotaan Berbasis Rel dan Peningkatan Keselamatan

78

Perkeretaapian, Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut
dan ASDP, dan Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan
ASDP. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional kedua dan kelima.

Kemudian, major project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
dialokasikan dalam RKP 2021. Proyek ini memperoleh capaian belanja sebesar Rp
152.887.155.982. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri telah
dialokasikan pada DIPA satker Kementerian ESDM, Ketenagakerjaan dan Perindustrian
dengan capaian sebesar 93,42% dari total pagu. Untuk Kegiatan Prioritas Nasional
dengan Kegiatan Prioritas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 terdapat
dukungan Program Prioritas Daerah, yaitu Program pendidikan dan pelatihan
perkoperasian dan wirausahaan. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional ketiga, yaitu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada RKP 2021 dialokasikan major project Penguatan Sistem Kesehatan
Nasional. Sementara pada DIPA Satker Kementerian Kesehatan anggaran dialokasikan
untuk output Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
sebanyak 89 lembaga, Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan sebanyak 75 orang, sedangkan output Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak,
Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi sebanyak 1,211 Faskes
dialokasikan pada DIPA Satker BKKBN. Proyek ini masuk dalam prioritas nasional
ketiga.

Pada RKP 2021 dialokasikan major project Percepatan Penurunan Kematian Ibu
dan Stunting. Sementara itu, pada DIPA Sakter Kementerian Kesehatan dan BKKBN,
dialokasikan proyek Penurunan kematian Ibu dan Bayi serta Penurunan stunting dengan
uraian output Pemantauan masyarakat, pelatihan bidang pendidikan dan sosial,
promosi, pengawasan dan pengendalian produk, fasilitasi dan pembinaan kelompok
masyarakat dan keluarga serta kebijakan bidang tenaga nuklir dengan capaian output
sebesar 83,34%. Kegiatan Prioritas (KP) Nasional untuk Peningkatan kesehatan ibu,
anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi mendapat dukungan
Program Prioritas Daerah, yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan Program
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proyek ini memiliki capaian belanja
sebesar Rp33.032.577.065 dan masuk dalam prioritas nasional ketiga dan kelima.

Berdasarkan RKP 2021 dialokasikan major project pembangunan 18 waduk
multiguna dan dituangkan dalam DIPA Satker Kementerian PUPR berupa
pembangunan waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi sebanyak 7 unit. Terdapat
perbedaan satuan volume capaian output yang pada RKP dicantumkan dalam satuan
kilometer. Proyek tersebut memiliki capaian belanja sebesar Rp2.659.334.661.126.

79

Capaian tersebut sebesar 97,53% dari total alokasi pagu. Meskipun belum dapat
dilakukan reviu dengan capaian belanja daerah, terdapat Dukungan Program Prioritas
Daerah terhadap kegiatan prioritas pada proyek nasional kelima ini, yaitu Program
Perencanaan Teknis Irigasi, Program Bina Konstruksi Irigasi, Program Bina Operasi dan
pemeliharaan Irigasi, serta Program Pengelolaan Jaringan Irigasi.

Pada DIPA Satker Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dialokasikan major project
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu yang
untuk 5 Daerah (Prov/Kab/Kota) dan telah tercapai realisasi sebesar 99,07%. Pada RKP
tahun 2021 kegiatan ini dialokasikan untuk 27 Daerah (Provinsi/Kab/Kota). Adapun
capaian belanja tersebut sebesar Rp22.722.000.

Adapun capaian secara nominal maupun satuan volume capaian Prioritas Daerah
belum dapat disajikan pada kedua major project tersebut karena data yang dimaksud
belum tersedia.

80

BAB VI

Analisis Tematik

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

6.1.1 Latar Belakang
APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memainkan

peranan strategis dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai kebijakan fiskal, APBN dan APBD dapat
diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan sehingga dapat
menjadi motor penggerak menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu tujuan pemerintahan berdasarkan
konstitusi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Kebijakan fiskal pemerintah melalui pengalokasian anggaran dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada upaya penanggulangan
kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Melalui anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak
pada kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kualitas belanja harus difokuskan pada
program dan kegiatan yang memiliki korelasi dengan upaya pemerintah dengan
memastikan berjalannya program prioritas pada APBN/D tahun 2021. Program-program
tersebut yaitu ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, pembangunan SDM
berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup serta stabilitas politik hukum
dan transformasi pada publik. Kebijakan fiskal APBN Tahun 2021 salah satunya
diarahkan untuk mendukung peningkatan akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Komitmen untuk fokus pada peningkatan
kualitas SDM ditandai dengan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen
dari anggaran belanja.

Dalam misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan kualitas kehidupan
masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing dilakukan
dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial,
memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki
akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses
terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan
merata di seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung misi tersebut dan percepatan pembangunan manusia di Jawa
Barat dapat dilakukan berbagai upaya dengan meningkatkan beberapa aspek yang
penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan dan standar hidup layak.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan
masyarakat, pembangunan manusia di Jawa Barat semakin membaik setiap tahunnya.

81

Pada tahun 2021, IPM di Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional (72,45) dimana
IPM Jawa Barat mampu melebihi IPM Indonesia.

6.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan menganalisis peran fiskal dalam meningkatkan indeks pembangunan
manusia di Jawa Barat yaitu menganalisis besar pengaruh belanja pemerintah di Jawa
Barat pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan
manusia. Sedangkan ruang lingkup analisis ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat selama
kurun waktu 2012-2021.

Dengan kajian analisis tematik ini, diharapkan hubungan antara variabel-variabel
(Belanja Pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta Indeks
Pembangunan Manusia) dapat diketahui dan dapat memberi rekomendasi kebijakan
untuk dijadikan gambaran konkret bagi pimpinan terkait pengaruh belanja pemerintah
terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

6.1.3 Metode Analisis

Metode analisis dalam analisis tematik ini menggunakan analisis regresi data
panel dan pendekatan analisis kuantitatif. Perhitungan data dalam analisis tematik ini
menggunakam program EViews 11. Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan
data sekunder yang berasal dari institusi yaitu data belanja, serta data Badan Pusat
Statistik (BPS), dengan rincian sebagai berikut:
a. Data OMSPAN, Aplikasi MEBE, dan KFR Tahunan Jawa Barat dan aplikasi SIKD

DJPK (2012-2020) berupa data belanja pemerintah pusat dan daerah, terdiri dari
data alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Jawa Barat.
b. Data BPS, terdiri dari data Indeks Pembangunan Manusia, dan data IPM menurut
dimensi penyusunannya (Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama
Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita
periode 2012 s.d. 2021.

6.2 Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah
Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sampai dengan tahun

2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini, ditandai dengan semakin meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Jabar, sejak tahun 2016 IPM Jawa Barat berada pada status
“tinggi” (70≤IPM≤80), dan saat ini menempati peringkat ke-10 secara nasional. Dibawah

82

DKI, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan
Sumatera Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah ukuran yang
digunakan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan manusia di Provinsi Jawa
Barat. Nilai IPM dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu usia panjang da hidup sehat,
pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

6.2.1 Indeks Pembangunan Indonesia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan

manusia suatu wilayah, yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup,
pendidikan dan standar hidup layak. UNDP (United Nation Development Programme)
mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan
bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the
ultimated end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal
means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan
manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan,
kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Shinegi, 2013).

Perkembangan IPM Jawa Barat Tahun 2012-2021
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk

(enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
perlindungan sosial, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang
dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak
(decent standard of living).

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terus memperlihatkan
perkembangan yang positif sejak tahun 2012. Peningkatan kualitas hidup manusia pada
Tahun 2019-2021 mengalami percepatan, dimana untuk capaian IPM Provinsi Jawa
Barat mampu melampaui rata-rata IPM Nasional. IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2021
mencapai 72,45 lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 72,29. Selama tahun 2012–2021
IPM Jawa Barat rata-rata meningkat sebesar 0,85 persen per tahun, dari 67,32 pada tahun
2012 menjadi 72,45 pada tahun 2021. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020
sebesar 0,08 persen yang disebabkan adanya pandemi covid-19.

83

Grafik 6.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2012 - 2021

73.00 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05 70.69 71.30 72.03 72.09 72.45 5
72.00 0.97 1.39 0.8 1.01 4.5
71.00 2014 2015 0.79 0.91 0.86 1.02 0.08 0.5 4
70.00 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.5
69.00 3
68.00 2.5
67.00 2
66.00 1.5
65.00 1
64.00 0.5
0

IPM Growth

Sumber: BPS Jawa Barat

Capaian IPM Jawa Barat mampu melebihi IPM Indonesia (Nasional) yang sebelumnya
IPM Jawa Barat selalu berada dibawah IPM Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari
grafik 6.2.

Grafik 6.2 Tren Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012 – 2021

73.00 70.81 71.39 72.03 72.09 72.45
72.00 70.69 71.30 71.92 71.94 72.29
71.00
70.00 68.90 69.55 70.18
69.00 68.80 69.50 70.05
68.00
67.00 67.70 68.31
66.00 67.32 68.25
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IPM Jawa Barat IPM Nasional

Sumber: BPS Jawa Barat

Peningkatan IPM Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2021 seiring dengan kebijakan
pemulihan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita
(yang disesuaikan). Namun belum mencapai level yang sama di tahun 2019, kondisi
sebelum adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 juga tidak terdapat perubahan
peringkat dan status capaian pembangunan manusia di Jawa Barat. IPM Jawa Barat
menempati peringkat 10 nasional dengan status pembangunan berada pada level
“tinggi”. Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunnya.

84

Kondisi ini berbeda dengan tahun 2020 ketika komponen pengeluaran riil per kapita
(yang disesuaikan) mengalami penurunan. IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020
mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun meningkat dibanding tahun
sebelumnya dari 72,03 poin menjadi 72,09 poin. Perlambatan pertumbuhan IPM Provinsi
Jawa Barat disebabkan karena komponen pengeluaran per kapita mengalami
penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita mencapai
Rp11.152 ribu menurun menjadi Rp10.845 ribu pada tahun 2020. Sedangkan IPM tahun
2021 mulai tumbuh 0,5 dibandingkan 2020 yang hanya tumbuh 0,08 sebagai dampak
pandemi Covid-19. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2012–2021
dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Perkembangan IPM Jawa Barat Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2012 - 2021

Dimensi/Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
73,23
Usia Panjang dan Hidup Tahun 71,82 72,09 72,23 72,41 72,44 72,47 72,66 72,85 73,04
Sehat

Usia Harapan Hidup saat
Lahir (UHH)

Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah Tahun 11,24 11,81 12,80 12,15 12,30 12,42 12,45 12,48 12,50 12,61
(HLS) Tahun 7,52 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14 8,15 8,37 8,55 8,61

Rata-Rata Lama Sekolah
(RLS)

Standar Hidup Layak

Pengeluaran Riil per Kapita Rp(ribu) 9.325 9.421 9.447 9.778 10.035 10.285 10.790 11.152 10.845 10.934
(yang disesuaikan)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,32 68,25 68,80 69,50 70,05 70,69 71,30 72,03 72,09 72,45
Sumber: BPS Jawa Barat

Peningkatan IPM Jawa Barat tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Hal
ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan
pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan.
Sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.

Berdasarkan dimensi usia Panjang dan hidup sehat di Jawa Barat pada tahun
2021, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 73,23 tahun, lebih
lama 0,19 tahun dari tahun sebelumnya. Anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki
peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan
untuk menamatkan jenjang Diploma I), lebih lama 0,11 tahun dibandingkan tahun 2020.

85

Untuk penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh
pendidikan selama 8,61 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk
menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil
per kapita meningkat 0,82 persen menjadi Rp10,934 juta per tahun.

Peningkatan IPM tahun 2021 terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Tercatat dua wilayah dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kota
Bogor (0,63 persen) dan Kabupaten Ciamis (0,62 persen). Tidak ada perubahan pada
peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Jawa
Barat. Di Jawa Barat, urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Cianjur
(65,56), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandung (81,96). Jumlah
kabupaten/kota di Jawa Barat dengan status capaian pembangunan manusia berada
pada level “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 11 wilayah, level “tinggi” (70 ≤ IPM < 80)
sebanyak 13 wilayah, sementara level “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) sebanyak 3 wilayah.
Sejak tahun 2012, di Jawa Barat tidak ada lagi wilayah dengan status capaian
pembangunan manusia level “rendah”.

6.2.2 Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan IPM
Belanja pemerintah dalam APBN dan APBD merupakan salah satu komponen

kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi
dengan tetap menjaga dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan
masyarakat. Apabila melihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke
tahun, terlihat bahwa peran pemerintah melalui belanja APBN/APBD selalu meningkat.

Untuk membangun sumber daya manusia berkualitas melalui membangun
sarana prasarana dan sistem pendidikan yang baik di masa yang akan datang,
pemerintah wajib mengalokasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap
pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari suatu
investasi terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk
penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta menyelenggarakan pelayanan
pendidikan dan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata
merupakan wujud nyata mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah, baik
pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang
Pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan sebeser 5 persen dari belanja

86

pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.

Alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi
akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber
daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya saing berkualitas menjadi
semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian
diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan
bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

6.2.2.1 Belanja Pusat menurut Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Alokasi Belanja Pendidikan tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan mutu

hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD

serta peningkatan kompetensi guru. Sedangkan alokasi kesehatan diarahkan untuk

percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu

layanan melalui penguatan sistem kesehatan.

Tabel 6.2 Belanja Pemerintah Pusat Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di Jawa Barat
Tahun 2012 – 2021 (Miliar Rupiah)

Tahun Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Ekonomi Total

2012 9.402 336 5.065 14.804
2013 9.422 451
2014 9.769 512 5.989 15.862
2015 9.402 1.723
2016 10.238 2.144 5.842 16.124
2017 10.714 2.106
2018 10.080 2.326 10.118 21.242
2019 11.049 2.549
2020 9.981 2.346 8.151 20.533
2021 9.042 2.245
9.230 22.050

11.002 23.407

10.264 23.862

8.719 21.047

13.376 24.663

Sumber: OMSPAN, Aplikasi MEBE (diolah)

APBN Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 dalam mendukung program

prioritas nasional dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing merealisasikan belanja pada sektor pendidikan sebesar Rp9,04 triliun,

sektor kesehatan sebesar Rp2,24 triliun dan sektor ekonomi sebesar Rp13,38 triliun

seperti pada table 6.2. Realisasi belanja Pendidikan mengalami penurunan sebesar 9,41

persen dibandingkan tahun 2020. Demikian juga realisasi belanja kesehatan di Jawa

Barat yang mengalami penurunan sebesar 4,31 persen. Sedangkan realisasi belanja

87

ekonomi yang antara lain untuk beberapa infrastruktur di Jawa Barat mengalami
kenaikan sebesar 34,82 persen.

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prioritas utama dalam APBN.
Penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat
pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi. Langkah yang ditempuh Pemerintah
adalah akselerasi pelaksanaan vaksin guna mengendalikan penyebaran Covid-19,
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dari sisi sumber daya
kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, penguatan koordinasi pusat dan daerah,
serta pembangunan sistem kesiapsiagaan ketahanan kesehatan terus dilakukan.

Selain di bidang kesehatan, peningkatan kualitas SDM dilakukan pada bidang
pendidikan yang diarahkan dalam bentuk peningkatan kompetensi guru, Bantuan
Operasional Sekolah, TPG Non-PNS serta rehabilitasi Sarana Pendidikan. Untuk
belanja sektor ekonomi dalam rangka mendorong efisiensi logistik dan konektivitas,
pembangunan infrastruktur di Jawa Barat merupakan salah satu prioritas utama. Alokasi
belanja diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan
industri dan pariwisata. Hal ini dilakukan pula untuk pembangunan sarana kesehatan
masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk
mendukung penguatan sistem kesehatan nasional) proyek infrastruktur antara lain
bendungan, pembangunan jalan,pembangunan rumah susun dan rumah khusus serta
sanitasi dan persampahan.

6.2.3 Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi
Belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan

akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa belanja
pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial
dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja
dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian salah satu
misi Jawa Barat yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif
melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui 5 (lima)

88

prioritas pembangunan daerah, meliputi 1) Desentralisasi Pelayanan Kesehatan; 2)
Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); 3) Pertumbuhan Ekonomi
Berbasis Inovasi; 4) Akses Pendidikan untuk Semua; dan 5) Gerakan Membangun Desa.

Dalam mendukung program prioritas tersebut Jawa Barat mengalokasikan
belanja dalam rangka pembangunan manusia untuk sektor pendidikan, kesehatan dan
ekonomi seperti pada tabel 6.3. Pada tahun 2021 realisasi belanja sektor pendidikan
sebesar Rp31,34 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp19,74 triliun dan sektor ekonomi
sebesar Rp8,66 triliun. Realisasi belanja tersebut menurun sebesar 24,51%
dibandingkan tahun 2020.

Tabel 6.3 Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di Jawa Barat
Tahun 2012 – 2021 (Miliar Rupiah)

Tahun Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Ekonomi Total

2012 15.512 4.964 4.636 25.113
2013 21.093
2014 22.707 6.344 8.715 36.152
2015 23.395
2016 23.554 7.796 10.164 40.667
2017 22.268
2018 14.185 9.389 10.645 43.430
2019 36.003
2020 35.820 10.135 15.818 49.508
2021 31.344
10.904 12.515 45.688

9.529 8.030 31.745

16.612 10.615 63.230

32.576 10.746 79.142

19.738 8.660 59.742

Sumber: LKPD, DJPK dan KFR Tahunan Jabar (2012-2020) (diolah)

Apabila melihat tren belanja daerah pada grafik 6.3. di bawah, belanja daerah di

Jawa Barat untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam mendukung

pembangunan manusia di Jawa Barat mengalami kenaikan mulai tahun 2012 hingga

2016 dan menurun di tahun 2017 dan 2018. Saat terjadinya pandemi Covid-19 pada

tahun 2020 belanja sektor kesehatan dan sektor ekonomi mengalami kenaikan masing-

masing sebesar 96% dan 1,23% dalam rangka menanggulangi dampak pandemi

terhadap kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat.

Grafik 6.3 Tren Belanja Daerah Jawa Barat Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Tahun 2012 – 2021

40,000
30,000
20,000
10,000

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Ekonomi

89

6.3 Analisis dan Pembahasan
Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan

perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya
saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta
pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan
kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu,
penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD khususnya untuk sektor
pendidikan, kesehatan dan ekonomi sangat diperlukan dalam rangka pembangunan
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peran belanja pemerintah diharapkan
akan memberi pengaruh dan dampak kepada kesejahteraan masyarakat dengan
peningkatan indeks pembangunan manusia baik peningkatan pelayanan kesehatan
melalui hidup sehat, peningkatan kualitas pendidikan serta hidup layak.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap
perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang
mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi
rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka
semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan
dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar
ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang
pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014:
41). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran
untuk bidang Pendidikan.

Undang Undang No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran
kesehatan pemerintah pusat di alokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar
gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.
Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya
manusia. Menurut Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor
anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk
memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan
merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masayrakat.

90

UNDP (United Nation Development Programme) dalam Publikasi BPS telah
menetapkan standar pengukuran pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan
ke dalam Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indikator penilaian pembangunan manusia tersebut meliputi kesehatan, pengetahuan,
dan standar hidup layak. Untuk mengukur indikator kesehatan, digunakan angka
harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur indikator pengetahuan menggunakan
gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk
mengukur indikator hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli.
Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak.

Dalam analisis kajian ini, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu belanja
pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam indeks pembangunan manusia, namun tidak
secara signifikan dikarenakan terdapat banyak faktor lain yang lebih berpengaruh serta
faktor yang bersifat kualitatif yang sulit terukur, namun di sisi lain berperan besar dalam
mengindikasikan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah di
Provinsi Jawa Barat selama periode 2012-2021 dengan menggunakan software Eviews
11 dihasilkan analisis terpilih yaitu Fixed Effect Model setelah melalui uji Hausman
dan uji asumsi klasik dengan variabel dependen IPM dengan 3 variabel independen
yakni belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan
belanja pemerintah sektor ekonomi.
Kerangka Teoritis
Berdasarkan teori-teori sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang mendukung
dalam analisis tematik ini bahwa belanja pemerintah di Jawa Barat pada sektor
pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi mempunyai pengaruh terhadap
indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Adapun kerangka teorinya sebagaimana
pada gambar 6.1.

91

Gambar 6.1, Kerangka Teoritis

Belanja Pemerintah
Sektor Pendidikan

Belanja Pemerintah KESEJAHTERAAN
Sektor Kesehatan MASYARAKAT /

IPM

Belanja Pemerintah
Sektor Ekonomi

Metode Pengujian Hipotesis
Pengujian data dilakukan denganmenggunakan metode pengujian r egresi linear

berganda dengan menggunakan aplikasi eviews11. Nilai alpha (α) atau tingkat
kepercayaan yang dipakai sebesar 0,05 dengan langkah pengujian sebagai berikut:
Uji Hipotesis:
1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2), untuk mengetahui seberapa besar variasi

dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi independen (Santoso,
2014:152), dan dengan variabel independen yang lebih dari 2 variabel nilai
Adjusted R2 yang digunakan antara 0 s.d. 1. Bila Adjusted R2 di atas 0,5 atau
mendekati 1, maka terdapat korelasi yang kuat antara variabel dependen dan
independen, sedangkan bila bernilai negatif maka dianggap 0.
2. Uji t, dilakukan untuk mengetahui konstanta persamaan regresi dan menguji tingkat
signifikansi dari koefisien setiap variabel independen (Santoso.2014:153). Tingkat
signifikansi dari uji t sebesar kurang dari 0,05 yang berarti bahwa suatu variabel
secara parsia lmempengaruhi variabel dependen.
Langkah-langkah yang dilakukan yakni:
1. Screening Data Outlier, Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik
unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul
dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel
kombinasi (Ghozali, 2013:41).
2. Analisis Korelasi antar variabel
Korelasi/hubungan digunakan untuk menunjukkan kondisi “kuatnya” hubungan
antar variabel (0 < r <=1) dan “arah” hubungan antar variabel (positif/negatif)

92

3. Pemilihan Model Regresi Panel
Model regresi yang diuji Common Effect Model (CEM)/Pool, Fixed Effect Model
(FEM), dan Random Effect Model (REM).Pengujian dilakukan untuk mencari model
terbaik dengan melakukan ujiChow (Pool vs FEM) dan Hausman Test (FEM vs
REM).

Uji Asumsi Klasik
1. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi
linear terdapat korelasi antara error pada periode t dengan periode t-1 atau
sebelumnya (Santoso, 2014:192). Untuk menguji auto korelasi dengan menggunakan
tabel Durbin- Watson, jika <-2 maka terdapat autokorelasi negatif, jika di antara -2
dan 2 maka tidak terdapat autokorelasi, dan jika >2 maka terdapat autokorelasi
positif.
2. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang
lain (Santoso, 2014:187), jika memiliki varians residual yang berbeda maka terjadi
heteroskedastisitas. Pengujian untuk mendeteksi. Heteroskedastisitas menggunakan
Breusch-Pagan-Godfrey dan White.
3. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Santoso, 2014:183).
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat angka variance inflation factor
(VIF), di mana jika VIF≥10 maka terdapat korelasi antar variabel independen.
4. Normalitas
Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah
kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal
ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah
dikumpulkan terdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian data 7 variabel pada periode 10 tahun (2012-2021) dilakukan

menggunakan aplikasi Eviews 11 terhadap variabel independen yaitu Belanja
Pemerintah Pusat di Jawa Barat (APBN) Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah
Daerah (APBD) Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Barat (APBN)

93

Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Sektor Kesehatan, Belanja
Pemerintah Pusat di Jawa Barat (APBN) Sektor Ekonomi, dan Belanja Pemerintah
Daerah (APBD) Sektor Ekonomi dengan variabel dependen yaitu IPM, dengan hasil
sebagai berikut:
1. Screening Data Outlier

Pengujian keberadaan Outlier dilakukan dengan menggunakan Excel yaitu dengan
menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan dilanjutkan dengan melakukan
standardized pada kumpulan data.(Data excel terlampir). Hasilnya tidak terdapat
Data Outlier (Tabel terlampir)
2. Analisis Korelasi antar variabel
Terdapat korelasi yang signifikan (>80%) antara Belanja Kesehatan APBN dengan
Belanja Ekonomi APBN, dan Belanja Pendidikan APBD dengan Belanja Kesehatan
APBD.
3. Pemilihan Model Regresi Panel Model panel yang akan diuji adalah:
Dependent var = IPM
IPM = belanja_pendidikan_apbn, belanja_pendidikan_apbd,
belanja_kesehatan_apbn, belanja_kesehatan_apbd, belanja_ekonomi_apbn, dan
belanja_ekonomi_apbd.
Persamaan y = ∝ + ß1 belanja_pendidikan_apbn + ß2 belanja_pendidikan_apbd +
ß3 belanja_kesehatan_apbn + ß4 belanja_kesehatan_apbd + ß5
belanja_ekonomi_apbn + ß6 belanja_ekonomi_apbd + e
Tahapan pengujian yang dilakukan:
a. p value seluruh variabel independen >0,05, sehingga dinyatakan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, Belanja Kesehatan
APBN dan Belanja Pendidikan APBD berpengaruh negatif terhadap IPM.
b. Variabel independent mampu menjelaskan IPM sebesar 90,42%, sisanya 9,58%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
c. Uji F: p value = 0.024014< 0,05, sehingga belanja_pendidikan_apbn,
belanja_pendidikan_apbd, belanja_kesehatan_apbn, belanja_kesehatan_apbd,
belanja_ekonomi_apbn, dan belanja_ekonomi_apbd berpengaruh terhadap IPM
secara bersama-sama.
Persamaan:
IPM = 55.93070 - 9.05E-13 belanja_pendidikan_apbn -2.39E-
14belanja_pendidikan_apbd -3.97E-13 belanja_kesehatan_apbn + 1.20E-13

94

belanja_kesehatan_apbd + 5.08E-13 belanja_ekonomi_apbn + 6.57E-14
belanja_ekonomi_apbd

UJI ASUMSI KLASIK
Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dilakukan pada setiap uji regresi linear
ordinary least square (OLS) yang terdiri dari uji autokorelasi, normalitas,
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi Serial Korelasi
Uji autokorelasi yang lain adalah serial korelasi. Banyak metode uji ini yang bisa
dilakukan, namun dengan eviews kita menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test.
H0 = tidak ada masalah autokorelasi
H1 = ada masalah autokorelasi
Nilai Prob Chi Square(2) yang merupakan nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM, yaitu sebesar 0,0073 dimana < 0,05 sehingga tolak H0 atau yang
berarti ada masalah autokorelasi serial.

Uji Normalitas
Hasil uji normalitas residual di atas adalah: nilai jarque sebesar 1.580862 dengan p
value sebesar 0,4536649 dimana > 0,05 sehingga terima H0 atau yang berarti
residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas
Menunjukkan bahwa nilai Centered VIF belanja pendidikan, belanja kesehatan,
belanja ekonomi, ahh, hls, dan pendapatan per kapita <10, maka dapat dinyatakan
bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.
Uji Heteroskedastisitas
Nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. chi square(6) pada Obs*R-Squared
yaitu sebesar 0,6501. Oleh karena nilai p value 0,6501>0,05 maka terima H0 atau
berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak terdapat
masalah heteroskedastisitas..

6.4 Simpulan dan Rekomendasi
Dari pengujian yang dilakukan terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah

di Jawa Barat selama periode 2012-2021 dengan variabel dependen IPM dan 6 variabel
independen yakni Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Barat (APBN) Sektor Pendidikan,
Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah Pusat di

95

Jawa Barat (APBN) Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Sektor
Kesehatan, Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Barat (APBN) Sektor Ekonomi, dan
Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Sektor Ekonomi diperoleh kesimpulan bahwa:
a. IPM dapat dijelaskan dengan baik oleh belanja_pendidikan_apbn,

belanja_pendidikan_apbd, belanja_kesehatan_apbn, belanja_kesehatan_apbd,
belanja_ekonomi_apbn, dan belanja_ekonomi_apbd, walaupun terdapat korelasi
antara variabel independen Belanja Kesehatan APBN dengan Belanja Ekonomi
APBN, dan Belanja Pendidikan APBD dengan Belanja Kesehatan APBD.
b. Seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM, dan
di sisi lain variabel Belanja Kesehatan APBN dan Belanja Pendidikan APBD
berpengaruh negatif terhadap IPM.
c. Secara simultan variabel independen belanja_pendidikan_apbn,
belanja_pendidikan_apbd, belanja_kesehatan_apbn, belanja_kesehatan_apbd,
belanja_ekonomi_apbn, dan belanja_ekonomi_apbd secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap IPM.
d. Hasil pengujian asumsi klasik terhadap Model yaitu terdapat masalah autokorelasi,
data berdistribusi normal, tidak ada masalah mutikolinearitas, dan tidak terdapat
masalah heteroskedastisitas.
Dari kesimpulan di atas, selanjutnya kajian perlu dilakukan secara lebih intensif dengan
mempertimbangkan penggunaan data belanja per kab/kota serta data primer berupa
karakteristik pada masing-masing belanja pemerintah baik pusat dan daerah sehingga
lebih dapat menggambarkan secara konkret data dilapangan. Keterbatasan data juga
menjadi kendala dalam melakukan analisis, sehingga perlu dilakukan pendalaman data
terutama data prioritas belanja yang berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan
kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan PDRB dan pendapatan
perkapita masyarakat dari belanja ekonomi serta belanja urusan wajib lainnya yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

96

BAB VII

Kesimpulan dan

Rekomendasi

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

7.1. KESIMPULAN
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam strategi meningkatkan kualitas iklim usaha

dan investasi daerah mengambil langkah melakukan transformasi struktural dari
konsumsi ke produksi yakni mengubah struktur pengeluaran dari yang sebelumnya
bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga dan LNPRT menjadi pengeluaran
yang lebih produktif seperti investasi. Struktur perekonomian di Jawa Barat tahun
2021 ditopang sektor lapangan usaha utama yaitu sektor industri pengolahan,
sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi dan jasa keuangan.
2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan
sebesar 3,74% (yoy), meningkat dibanding tahun 2020. Peningkatan ini lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan
sebesar 3.69% (yoy) serta lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah
Jawa yang bertumbuh 3.66%. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021
dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan sebesar 1,78 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen PMTB memberikan sumbangan
pertumbuhan sebesar 1,62 persen.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini merupakan dampak dari
kebijakan pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik di
Jawa Barat yang dibuktikan dengan capaian nominal Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Jawa Barat tahun 2021 juga mengalami kenaikan dibanding periode
yang sama tahun 2020. Pada Tahun 2021 Nominal PDRB atas dasar harga berlaku
mencapai Rp2.209,82 triliun, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)
mencapai Rp1.507,75 triliun.
4. Inflasi di Jawa Barat selama tahun 2021 cenderung tetap terkendali yaitu sebesar
1,69% (yoy) dan masih sesuai dengan rentang sasaran inflasi Pemerintah dengan
target 3±1% (yoy) dan RPJMD Jabar 2018-2023. Sementara Pergerakan nilai tukar
rupiah sepanjang tahun 2021 bergerak relatif stabil rata-rata selama tahun 2021
sebesar Rp14.297/USD.
5. Kondisi kesejahteraaan masyarakat di Jawa Barat membaik pada tahun 2021.
Jumlah penduduk miskin menurun pada September 2021 yaitu mencapai 4 juta jiwa
(7,97%) diikuti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,82%
pada Agustus 2021 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 9,52% menjadi 108,86.
Pada indikator selanjutnya yaitu IPM Jawa Barat tahun 2021 tumbuh 0,36% menjadi

97

72,45, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) menurun 0,006 poin menjadi 0,406 dan Nilai
Tukar Petani (NTP) menurun 3,52% menjadi 98,80.
6. Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sebesar
Rp117,026 triliun atau 98,12% dari target dan mengalami kontraksi sebesar 9.9%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk alokasi Belanja
Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp46,785
triliun menurun 25% dibandingkan tahun 2020 dan 6% dari tahun 2019, dengan
prosentase penyerapan belanja sebesar 96,99%.
7. Realisasi Belanja Negara terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
sebesar Rp45,38 triliun atau 96,99% menurun sebesar 21,20% (yoy) dan realisasi
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp70,22 triliun atau 104,24%
tumbuh sebesar 3,89% (yoy). Realisasi Belanja Negara tahun 2021 lebih kecil dari
Pendapatan Negara, sehingga kondisi APBN di Provinsi Jawa Barat mengalami
surplus sebesar Rp1,43 triliun.
8. Realisasi pendapatan APBD tahun 2021 di Jawa Barat tercatat Rp 114,29 triliun,
naik sebesar 3.40% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi Pendapatan
Transfer masih mendominasi sumber pendapatan daerah sebesar 56,91% terhadap
total pendapatan dengan kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu
sebesar 90,2%. Sementara realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2021
mencapai Rp116,07 triliun atau 88,66% yang berakibat mengalami defisit sebesar
Rp1.78 triliun.
9. Pemerintah pada tahun 2021 memberikan Insentif Fiskal Perpajakan dan
Kepabeanan dan Cukai atas wajib pajak dalam rangka mendukung dunia usaha
khususnya UMKM agar tetap berjalan dan berkembang. Insentif Fiskal Pajak di
Jawa Barat tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh sebanyak 64.233 wajib pajak,
dengan besaran insentif mencapai Rp5,21 triliun.
10. Sektor unggulan di Jawa Barat tahun 2021, setelah dianalisis dengan menggnakan
analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-share (hanya memperhitungkan
komponen differential shift) dan diklasifikasi dengan menggunakan analisis Tipologi
Klassen berdasarkan data PDRB Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan 2021,
adalah 1) Industri Pengolahan dan 2) Transportasi dan Pergudangan.
11. Sektor unggulan dan potensial di Jawa Barat mampu berkontribusi sebesar
Rp.47,025 triliun (58,34%) dari total penerimaan pajak di Jawa Barat Rp.80,605
triliun. Setiap klasifikasi sektor, baik yang termasuk dalam sektor unggulan maupun
potensial, mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penyediaan

98

lapangan kerja sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Jawa Barat di tahun 2021.
12. Dukungan fiskal melalui dana APBN yang ditransfer atau diberikan kepada
pemerintah daerah atau masyarakat di Jawa Barat sebesar kurang lebih Rp.163,383
triliun dan dukungan APBD dari setiap pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat
sebesar Rp.117,33 triliun mampu memberikan dampak yang signifikan sehingga
ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 (yoy) tumbuh 6,21%.
13. Belanja Kementerian/Lembaga menyediakan alokasi belanja sesuai dengan bidang
dalam DAK Fisik kecuali bidang Pariwisata, Kementerian/lembaga tidak
dialokasikan dananya, hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi kegiatan. Kegiatan
DAK Non Fisik dialokasikan pada sektor pendidikan berupa pembayaran BOS, telah
selaras antara belanja kementerian/lembaga dan belanja DAK Non Fisik, hal ini
dibuktikan dengan adanya perbedaaan alokasi anggaran antara belanja
kementerian/lembaga dengan dana yang berasal dari DAK Non Fisik.
14. Tidak terdapat duplikasi alokasi anggaran antara belanja kementerian/lembaga
dengan kegiatan yang dibiayai dana desa tetapi saling menunjang. Hal ini
menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan adanya harmonisasi dalam
satu kegiatan. Program Prioritas Nasional sesuai dengan Major Project telah
tercantum kegiatannya di Kementerian /Lembaga, hal ini dapat dilihat dari capaian
output dari kegiatan Kementerian/Lembaga. Capaian secara nominal maupun
satuan volume capaian, Prioritas Daerah belum dapat disajikan pada kedua major
project tersebut karena data yang dimaksud belum tersedia.
15. Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD khususnya untuk sektor pendidikan,
kesehatan dan ekonomi sangat diperlukan dalam rangka pembangunan manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Peran belanja pemerintah diharapkan akan
memberi pengaruh dan dampak kepada kesejahteraan masyarakat dengan
peningkatan indeks pembangunan manusia. Dari pengujian yang dilakukan
terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat selama periode 2012-
2021 dengan variabel dependen IPM dan 3 (tiga) variabel independen yakni belanja
pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi diperoleh
kesimpulan bahwa:
a. IPM dapat dijelaskan dengan baik oleh belanja pendidikan, belanja kesehatan,

belanja ekonomi, ahh, hls, dan pendapatan per kapita, walaupun terdapat
korelasi antara beberapa variabel independen.
b. Variabel independen Belanja Kesehatan mempengaruhi secara signifikan

99

terhadap IPM
c. Secara simultan variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja

ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM.

7.2. REKOMENDASI
Dari berbagai tantangan/kendala tersebut diatas, ada beberapa tindakan langkah-
langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Regulasi-regulasi terkait upaya pembangunan dan investasi di daerah yang dibuat

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kab./kota) harus
diharmonisasikan sehingga dapat dihindarkan tumpang tindih dan pemborosan
anggaran yang tidak perlu. Upaya-upaya menumbuh kembangkan sektor-sektor
usaha tidak hanya untuk meningkatkan PDRB daerah namun juga harus mampu
menciptakan kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya
bagi masyarakat di Jawa Barat.
2. Akselerasi perbaikan perekonomian Jawa Barat menunjukan prospek yang semakin
cerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 3,74% pada tahun 2021,
membaiknya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya permintaan
global dan domestik, meningkatnya nilai investasi serta optimisme dari target
indikator ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mengoptimalkan
momentum perbaikan ekonomi tersebut, stimulus fiskal berperan besar melalui
belanja modal, bantuan sosial, menggenjot penyaluran dana PEN dengan
memberikan stimulus kepada masyarakat dan UMKM lewat beragam skema serta
sinergi Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dapat
mendukung program pemerintah dalam berbagai upaya terkait penanganan
pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
3. Perlu dikembangkan lagi teknologi digital yang lebih berdaya guna bagi para pelaku
ekonomi melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat-pusat inovasi serta
para pelaku digital serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih disebarluaskan
secara massif kepada masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan Start Up atau
Creative Hub di seluruh Kabupaten/Kota dengan fasilitas pengembangan ide dan
bisnis yang modern.
4. Pemerintah Daerah agar lebih kreatif dalam membuat program-program sebagai
penjabaran dari dukungan fiskal APBN maupun APBD yang akan memberikan
dampak bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

100

BPS Jawa Barat. Berita Resmi Statistik “Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021”. 2021.
BPS Jawa Barat. Bandung.

BPS Jawa Barat. Berita Resmi Statistik “Inflasi Jawa Barat TA 2021”. BPS Jawa Barat.
Bandung

Bappeda Provinsi Jawa Barat, RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan
2018-2023. Bandung

Bank Indonesia, www.bi.go.id. 2021. Bandung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provini Jawa Barat

2018-2023
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat 2021, Bank Indonesia

Website BPS Provinsi Jawa Barat

Website Statistik Indonesia

United Nation Development Programme, 1995 dalam Shinergi, 2013

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Lampiran

Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat
Tahunan 2021

PDRB JAWA BARAT TAHUN 2015 S.D 2021

Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (trilyun Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 92,80 98,10 99,67 101,75 104,60 107,00 108,41

Pertambangan dan Penggalian 27,40 27,14 26,59 25,49 24,79 23,77 23,97

Industri Pengolahan 524,47 549,47 578,86 616,43 640,76 612,80 638,69

Pengadaan Listrik dan Gas 5,94 6,14 5,44 5,44 5,37 4,96 5,54
0,95 1,01 1,08 1,13 1,17 1,30 1,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 98,56 103,51 111,00 119,31 126,61 119,06 126,77
Limbah dan Daur Ulang 190,44 198,87 207,91 216,61 232,88 214,37 221,2
56,32 61,30 64,26 67,70 71,06 68,10 67,98
Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 29,78 32,56 35,29 38,16 40,93 38,63 38,62

Informasi dan Komunikasi 41,88 47,86 53,53 58,42 63,86 85,63 91,88

Jasa Keuangan dan Asuransi 29,52 33,03 34,18 35,73 36,50 36,91 39,01

Real Estat 13,84 14,74 16,11 17,66 19,34 19,72 22,03

Jasa Perusahaan 4,93 5,33 5,78 6,28 6,86 5,60 6,08
24,99 25,74 26,93 27,36 28,70 26,72 26,18
Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan 32,42 34,89 37,91 40,07 42,16 44,98 44,99
Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,88 9,72 10,54 11,37 12,45 11,78 12,67

Jasa Lainnya 24,12 26,23 28,79 30,72 32,91 32,05 32,31

Jumlah 1.207,23 1.275,62 1.343,86 1.419,63 1.490,96 1.453,38 1.507,75

PDRB NASIONAL TAHUN 2015 S.D 2021

Atas Dasar Harga Konstan 2010 (trilyun Rupiah)

Sektor Ekonomi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.171,45 1.210,96 1.258,38 1.307,25 1.354,40 1.378,33 1.403,71

Pertambangan dan Penggalian 767,33 774,59 779,68 796,51 806,21 790,48 822,10

Industri Pengolahan 1.934,53 2.016,88 2.103,47 2.193,37 2.276,67 2.209,92 2.284,82

Pengadaan Listrik dan Gas 94,89 100,01 101,55 107,11 111,44 108,83 114,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 7,37 7,63 7,99 8,43 9,00 9,45 9,92
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; 879,16 925,04 987,92 1.048,08 1.108,43 1.072,33 1.102,52
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 1.207,16 1.255,76 1.311,75 1.376,88 1.440,19 1.385,75 1.450,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 348,86 374,84 406,68 435,34 463,13 393,44 406,19
Informasi dan Komunikasi
268,92 282,82 298,13 315,07 333,30 299,12 310,75
Jasa Keuangan dan Asuransi
421,77 459,21 503,42 538,76 589,54 652,06 696,46
Real Estat
347,27 378,28 398,97 415,62 443,09 457,48 464,64
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintah, Pertanahan 266,98 279,50 289,57 299,65 316,90 324,26 333,28
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 148,40 159,32 172,76 187,69 206,94 195,67 197,11

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 310,05 319,97 326,51 349,28 365,54 365,44 364,23

Jasa Lainnya 283,02 293,89 304,81 321,13 341,35 350,26 350,66

Jumlah 97,47 102,49 109,50 117,32 127,49 142,23 157,10

144,90 156,51 170,17 185,41 205,01 196,61 200,77

8.699,54 9.097,70 9.531,26 10.002,89 10.498,61 10.331,66 10.669,35

ANALISIS LOCATION QUETION (LQ) ATAS PDRB JAWA BARAT TAHUN 2015 S.D 2021

Sektor Ekonomi LQ
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-2 Jenis Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,57 0,58 0,56 0,55 0,54 0,55 0,55 0,55 Sektor Nonbasis
0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,22 Sektor Nonbasis
Pertambangan dan Penggalian 1,95 1,94 1,95 1,98 1,98 1,97 1,98 1,97 Sektor Basis
0,45 0,44 0,38 0,36 0,34 0,32 0,34 0,35 Sektor Nonbasis
Industri Pengolahan 0,93 0,94 0,96 0,94 0,91 0,97 1,01 0,96 Sektor Nonbasis
0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,81 0,80 Sektor Nonbasis
Pengadaan Listrik dan Gas 1,14 1,13 1,12 1,11 1,14 1,10 1,08 1,11 Sektor Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 1,16 1,17 1,12 1,10 1,08 1,23 1,18 1,14 Sektor Basis
Daur Ulang 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86 0,92 0,88 0,87 Sektor Nonbasis
Konstruksi 0,72 0,74 0,75 0,76 0,76 0,93 0,93 0,83 Sektor Nonbasis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 0,61 0,62 0,61 0,61 0,58 0,57 0,59 0,59 Sektor Nonbasis
Sepeda Motor 0,37 0,38 0,39 0,42 0,43 0,43 0,47 0,43 Sektor Nonbasis
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,20 0,22 0,23 Sektor Nonbasis
0,58 0,57 0,59 0,55 0,55 0,52 0,51 0,54 Sektor Nonbasis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,83 0,85 0,88 0,88 0,87 0,91 0,91 0,89 Sektor Nonbasis
0,66 0,68 0,68 0,68 0,69 0,59 0,57 0,64 Sektor Nonbasis
Informasi dan Komunikasi 1,20 1,20 1,20 1,17 1,13 1,16 1,14 1,16 Sektor Basis
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estat

Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya

Rata - Rata

ANALISIS SHIFT SHARE (DIFFERENTIAL SHIFT ) ATAS PDRB JAWA BARAT TAHUN 2015 S.D 2021

Nasional Jawa Barat

Sektor Ekonomi 2017 2021 2017 2021 Analisis Shift
Share (Differential
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian Shift)
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas Y Y' Yij Yij'
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 1.258,38 1.403,71 99,67 108,41 (0,03)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 779,68 822,10 26,59 23,97 (0,15)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 2.103,47 2.284,82 578,86 638,69 0,02
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate 101,55 114,86 5,44 5,54 (0,11)
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,99 9,92 1,08 1,42 0,07
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 987,92 1.102,52 111,00 126,77 0,03
Jasa lainnya
1.311,75 1.450,23 207,91 221,20 (0,04)
TOTAL
406,68 406,19 64,26 67,98 0,06

298,13 310,75 35,29 38,62 0,05

503,42 696,46 53,53 91,88 0,33

398,97 464,64 34,18 39,01 (0,02)

289,57 333,28 16,11 22,03 0,22

172,76 197,11 5,78 6,08 (0,09)

326,51 364,23 26,93 26,18 (0,14)

304,81 350,66 37,91 44,99 0,04

109,50 157,10 10,54 12,67 (0,23)

170,17 200,77 28,79 32,31 (0,06)

9.531,26 10.669,35 1.343,86 1.507,75

JUMLAH TENAGA KERJA PER LAPANGAN USAHA SECARA NASIONAL DAN JAWA BARAT
TAHUN 2021

Nasional Jawa Barat

Sektor Lapangan Kerja Jumlah % Jumlah % % Nasional
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kontribusi Jabar

37.130.676 28,33 3.502.834 15,70 9,43

B Pertambangan dan Penggalian 1.443.422 1,10 109.932 0,49 7,62

C Industri Pengolahan 18.694.463 14,27 4.323.002 19,37 23,12

D Pengadaan Listrik dan Gas 284.518 0,22 44.743 0,20 15,73
562.726 0,43 184.463 0,83 32,78
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 8.293.769 6,33 1.590.019 7,13 19,17
Daur Ulang 25.736.110 19,64 5.181.599 23,22 20,13
5.443.654 4,15 1.075.644 4,82 19,76
F Konstruksi

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9.180.340 7,01 2.011.200 9,01 21,91

J Informasi dan Komunikasi 998.199 0,76 259.894 1,16 26,04

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.597.805 1,22 328.534 1,47 20,56

L Real Estat 355.955 0,27 124.317 0,56 34,92

M,N Jasa Perusahaan 2.017.071 1,54 497.215 2,23 24,65
4.848.980 3,70 556.072 2,49 11,47
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 6.491.628 4,95 996.034 4,46 15,34
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.197.328 1,68 324.839 1,46 14,78

R,S,T,U Jasa Lainnya 5.773.879 4,41 1.203.140 5,39 20,84

Total 131.050.523 100,00 22.313.481 100,00 17,03

Persentase Tenaga Kerja Per Lapangan Usaha Tahun 2021

Nasional Jabar

4,41% R,S,T,U Jasa 5,39%
1,68% Lainnya 1,46%

4,95% Q Jasa Kesehatan 4,46%
3,70 dan Kegiatan 2,49%
Sosial 2,23%
1,54% 0,56%
0,27% P OJaAsadmPeinidsitdraiksai n 1,47%
1,22% Pemerintahan, 1,16%
0,76% Pertahanan dan
Jaminan Sosial 9,01%
7,01% MW,NaJjiabsa 4,82%
4,15% Perusahaan 23,22%

19,64% L Real Estat

K Jasa Keuangan
dan Asuransi
J Informasi dan
Komunikasi
I Penyediaan

Akomodasi dan
Makan Minum
H Transportasi
dan Pergudangan

G Perdagangan Besar dan Eceran;

6,33% F Konstruksi 7,13%
0,43% E Pengadaan Air, 0,83%
0,22% 0,20%
Pengelolaan
14,27% Sampah, Limbah, 19,37%
1,10% dDanPDenaugar dUalang 0,49%

Listrik dan Gas

C Industri
Pengolahan

B Pertambangan
dan Penggalian

28,33% A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 15,70%

Data Penerimaan Pajak per Sektoral Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, II dan III
S.d. Triwulan IV Tahun 2021

No SEKTOR Jabar I Jabar II Jabar III Jumlah

1 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 193.298.992.760 42.622.944.833 89.296.787.921 325.218.725.514

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 433.175.021.869 196.893.290.863 271.103.409.070 901.171.721.802

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 7.559.628.391.607 19.599.577.922.880 7.674.032.569.576 34.833.238.884.063

4 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN 260.204.420.335 159.932.417.569 317.968.121.393 738.104.959.297
UDARA DINGIN 112.971.204.297 167.137.549.379 128.423.843.897 408.532.597.573

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR
5 ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH

DAN SAMPAH

6 KONSTRUKSI 1.222.851.663.140 1.400.185.072.465 1.596.483.623.906 4.219.520.359.511

7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN 6.351.556.933.970 4.589.541.344.318 5.440.524.215.500 16.381.622.493.788
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 834.946.224.622 866.553.748.965 887.349.287.646 2.588.849.261.233

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN 128.504.827.381 65.095.902.124 101.530.866.801 295.131.596.306
MINUM 708.947.391.405 52.530.023.424 248.609.355.711 1.010.086.770.540

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

11 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN 2.421.228.079.874 833.671.521.413 741.388.801.160 3.996.288.402.447
SOSIAL WAJIB 39.276.985.554 14.286.154.514 51.433.338.344 104.996.478.412

12 KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI

13 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 1.557.287.082.312 473.535.922.625 602.665.325.177 2.633.488.330.114

14 JASA LAINNYA 880.325.430.620 435.073.902.368 690.450.175.620 2.005.849.508.608

15 REAL ESTAT 649.708.280.615 1.188.551.124.821 1.799.134.697.059 3.637.394.102.495

16 LAINNYA 2.691.088.827.573 950.508.817.925 1.984.897.853.119 5.626.495.498.617

17 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS - 179.857.066.483 - 179.857.066.483
- 421.874.318.375 - 421.874.318.375
18 JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN - 34.230.506.999 - 34.230.506.999
PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

19 JASA PENDIDIKAN

20 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL - 253.054.925.509 - 253.054.925.509

JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH

21 TANGGA; KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG - 10.529.570.538 - 10.529.570.538
DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN - 281.052.974 - 281.052.974

SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN

22 KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN
EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA

Jumlah 26.044.999.757.934 31.935.525.101.364 22.625.292.271.900 80.605.817.131.198

Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah

Kode Prioritas Nasional Major Project Target 2021 Total Satuan BELANJA PUSAT Lokasi CAPAIAN
PN target (K/L) BELANJA PUSAT
Memperkuat Infrastruktur 18 Waduk Multiguna 1 2021 km Provinsi
5 untuk Mendukung 1 Kementerian Jawa Barat (Rp)
Pengembangan Ekonomi dan 1 118,1539 Pekerjaan Umum
Pelayanan Dasar 115,1539 dan Perumahan 2.659.334.661.126
10.4 km Rakyat
7.2 km
1&5 Memperkuat Ketahanan 9 Kawasan industri 13.5 km 32,1 km Kementerian Provinsi 12.750.919.239
1&5 Ekonomi untuk Pertumbuhan di luar Jawa dan 31
yang Berkualitas dan Smelter 1 unit Pekerjaan Umum Jawa Barat
5 Berkeadilan , Memperkuat 0.1 Km
3&5 Infrastruktur untuk Akses Air Minum dan Perumahan
Mendukung Pengembangan Perpipaan (10 Juta Km
5 Ekonomi dan Pelayanan Dasar Sambungan Rumah) Rakyat
unit
Memperkuat Ketahanan Akses Sanitasi (Air Kementerian Provinsi 95.373.000.000
Ekonomi untuk Pertumbuhan Limbah Domestik) 27 Daerah Pekerjaan Umum Jawa Barat
yang Berkualitas dan Layak dan Aman (Prov/Kab/Kota) dan Perumahan
Berkeadilan , Memperkuat (90% Rumah Tangga) Rakyat
Infrastruktur untuk unit
Mendukung Pengembangan unit Kementerian Provinsi 59.630.349
Ekonomi dan Pelayanan Dasar unit Pekerjaan Umum Jawa Barat 38.738.000
unit dan Perumahan Provinsi
Memperkuat Infrastruktur Rakyat Jawa Barat
untuk Mendukung Kab. Ciamis
Pengembangan Ekonomi dan Kementerian
Pelayanan Dasar Kesehatan Kab.
Meningkatkan Sumber Daya Subang
Manusia Berkualitas dan Provinsi
Berdaya Saing, Memperkuat Jawa Barat
Infrastruktur untuk Kab. Bekasi
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kota
Bandung
Memperkuat Infrastruktur Kota Bekasi
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Kota Depok
Pelayanan Dasar
Kota
unit Sukabumi
Provinsi
2&5 Mengembangkan Wilayah Akses Sanitasi (Air unit Jawa Barat
untuk Mengurangi Limbah Domestik) unit
Kesenjangan dan Menjamin Layak dan Aman unit
Pemerataan, Memperkuat (90% Rumah Tangga) unit
Infrastruktur untuk unit
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

3&5 Meningkatkan Sumber Daya Akses Sanitasi (Air 27 Daerah
Manusia Berkualitas dan Limbah Domestik) (Prov/Kab/Kota)
6 Berdaya Saing, Memperkuat Layak dan Aman
5 Infrastruktur untuk (90% Rumah Tangga)
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan 27 Daerah Kementerian Provinsi 22.722.000
Fasilitas Pengolahan (Prov/Kab/Kota) Kesehatan Jawa Barat
Membangun Lingkungan Limbah B3
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Pemulihan Empat 1 Dokumen Provinsi -
Perubahan Iklim Daerah Aliran Sungai 1 unit Jawa Barat
Memperkuat Infrastruktur Kritis 1 Km
untuk Mendukung 0.5 Km
Pengembangan Ekonomi dan 1 Km 14,19 km
Pelayanan Dasar 0.35 Km
0.27 Km

Kode Prioritas Nasional Major Project Target 2021 Total Satuan BELANJA PUSAT Lokasi CAPAIAN
PN target (K/L) BELANJA PUSAT
Mengembangkan Wilayah Pemulihan Empat 1.4 Km 2021
2&5 untuk Mengurangi Daerah Aliran Sungai 0.4 Km (Rp)
Kesenjangan dan Menjamin Kritis 10 Km
3 Pemerataan, Memperkuat 0.27 Km Kementerian Provinsi 115.392.000,0
Infrastruktur untuk Pendidikan dan 1 unit Pekerjaan Umum Jawa Barat 152.887.155.982
Mendukung Pengembangan Pelatihan Vokasi dan Perumahan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar untuk Industri 4.0 63 Paket Kab. Bekasi
Meningkatkan Sumber Daya 4 unit Rakyat dan Kab. Bekasi
Manusia Berkualitas dan 89 Orang Kementerian Kab. Bekasi
Berdaya Saing 2925 Orang Kehutanan dan
Orang Lingkungan Hidup

Kementerian
Perindustrian, ESDM
dan Perdagangan

Kab. Bekasi

Orang Kab.
Orang Sukabumi
Orang Kab. Cianjur
Orang
Kota Depok

Kota Cimahi

Orang Kab.
Orang Sukabumi
Orang Kab. Cianjur
Lembaga
Lembaga Kota Depok
Lembaga
0.8 Km Kota Cimahi

0.2 Km Kab. Cianjur

Kota Depok

Kota Cimahi

5 Memperkuat Infrastruktur Pengamanan Pesisir 1 km Kementerian Provinsi 2.031.581.050
5&6 untuk Mendukung 5 Perkotaan Pantura
Pengembangan Ekonomi dan Jawa Lingkungan Hidup Jawa Barat
2&5 Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur dan Kehutanan Provinsi
3 untuk Mendukung
3 Pengembangan Ekonomi dan Jawa Barat
Pelayanan Dasar ,
Membangun Lingkungan Pengamanan Pesisir 1 Km 2,5 km Provinsi
Hidup, Meningkatkan 5 Perkotaan Pantura 1 Km
Ketahanan Bencana, dan Jawa 0.5 Km Jawa Barat
Perubahan Iklim
Mengembangkan Wilayah Pengamanan Pesisir 2 unit Provinsi
untuk Mengurangi 5 Perkotaan Pantura 3 Km Jawa Barat
Kesenjangan dan Menjamin Jawa
Pemerataan, Memperkuat
Infrastruktur untuk Penguatan Sistem orang Kesehatan dan Provinsi
Mendukung Pengembangan Kesehatan Nasional BKKBN Jawa Barat
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Percepatan (Prov/Kab/Kota) Kesehatan dan Kab. Bogor 33.032.577.065
Manusia Berkualitas dan Penurunan Kematian Kesepakatan BKKBN
Berdaya Saing Ibu dan Stunting Kota
Kesepakatan Bandung
Meningkatkan Sumber Daya Kota
Manusia Berkualitas dan Tasikmalaya
Berdaya Saing Kab. Bekasi

Kesepakatan Kab.
Cirebon
320 Orang Provinsi
model Jawa Barat

27 laporan

Kode Prioritas Nasional Major Project Target 2021 Total Satuan BELANJA PUSAT Lokasi CAPAIAN
PN target (K/L) BELANJA PUSAT
48 Orang 2021 Provinsi
Jawa Barat (Rp)
Provinsi
75 Orang Jawa Barat
Provinsi
30 Orang Jawa Barat
Provinsi
1211 Lembaga Jawa Barat
Provinsi
5115 Kelompok Jawa Barat
Masyarakat
Provinsi
1339751 Keluarga Jawa Barat
Provinsi
3&5 Meningkatkan Sumber Daya Percepatan Daerah Jawa Barat
2&5 Manusia Berkualitas dan Penurunan Kematian (Prov/Kab/Kota)
2&5 Berdaya Saing, Memperkuat Ibu dan Stunting
Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Rumah Susun unit Kementerian Provinsi 107.830.991.363
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perkotaan (1 Juta) unit Pekerjaan Umum Jawa Barat
dan Perumahan
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Rakyat
Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan, Memperkuat Sistem Angkutan Unit Kementerian Kota Depok 9.802.000.000
Infrastruktur untuk Umum Massal 13.09 km Perhubungan
Mendukung Pengembangan Perkotaan di 6 0.74 km Kab.
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Wilayah 1 layanan Bandung
Metropolitan: Kab.
Mengembangkan Wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung
untuk Mengurangi Bandung, Medan, Kab.
Kesenjangan dan Menjamin Semarang, dan Bandung
Pemerataan, Memperkuat Makassar
Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

HASIL PENGUJIAN DENGAN EVIEWS

UJI KORELASI SELURUH VARIABEL

BELANJA_EK BELANJA_EKONOMI BELANJA_KESE BELANJA_KESE BELANJA_PENDIDI BELANJA_PEND

ONOMI_APBD _APBN HATAN_APBD HATAN_APBN KAN_APBD IDIKAN_APBN IPM

BELANJA_EKONOMI_APBD 1.000000 0.170260 0.188921 0.488596 0.335059 0.508443 0.376631
BELANJA_EKONOMI_APBN 0.170260 1.000000 0.450514 0.827121 0.401614 0.081565 0.841700
BELANJA_KESEHATAN_APBD 0.188921 0.450514 1.000000 0.615393 0.817893 0.134584 0.756135
BELANJA_KESEHATAN_APBN 0.488596 0.827121 0.615393 1.000000 0.526314 0.511757 0.931954
BELANJA_PENDIDIKAN_APBD 0.335059 0.401614 0.817893 0.526314 1.000000 0.258265 0.672606
BELANJA_PENDIDIKAN_APBN 0.508443 0.081565 0.134584 0.511757 0.258265 1.000000 0.389011
0.376631 0.841700 0.756135 0.931954 0.672606 0.389011 1.000000
IPM

Model
Dependent var = IPM
Independent var = belanja_pendidikan_apbn, belanja_pendidikan_apbd,
belanja_kesehatan_apbn, belanja_kesehatan_apbd, belanja_ekonomi_apbn, dan
belanja_ekonomi_apbd
Persamaan:
y = ∝ + ß1 belanja_pendidikan_apbn + ß2 belanja_pendidikan_apbd + ß3
belanja_kesehatan_apbn + ß4 belanja_kesehatan_apbd + ß5 belanja_ekonomi_apbn + ß6
belanja_ekonomi_apbd + e

Regresi Linier

Dependent Variable: IPM
Method: Least Squares
Date: 02/10/22 Time: 23:12
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 55.93070 7.698062 7.265555 0.0054
BELANJA_EKONOMI_APBD 6.57E-14 1.03E-13 0.640056 0.5677
BELANJA_EKONOMI_APBN 5.08E-13 2.87E-13 1.772719 0.1744
BELANJA_KESEHATAN_APBD 1.20E-13 7.02E-14 1.702665 0.1872
BELANJA_KESEHATAN_APBN -3.97E-13 1.21E-12 -0.327578 0.7648
BELANJA_PENDIDIKAN_APBD -2.39E-14 5.83E-14 -0.410344 0.7091
BELANJA_PENDIDIKAN_APBN 9.05E-13 7.06E-13 1.280412 0.2904

R-squared 0.968072 Mean dependent var 70.29300
Adjusted R-squared 0.904217 S.D. dependent var 1.763330
S.E. of regression 0.545729 Akaike info criterion 1.822639
Sum squared resid 0.893460 Schwarz criterion 2.034448
Log likelihood -2.113193 Hannan-Quinn criter. 1.590284
F-statistic 15.16047 Durbin-Watson stat 3.217572
Prob(F-statistic) 0.024014

Uji Asumsi Klasik
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 32.65017 Prob. F(2,1) 0.1228
Obs*R-squared 9.849171 Prob. Chi-Square(2) 0.0073

Uji Normalitas
H0 = tidak ada masalah autokorelasi
H1 = ada masalah autokorelasi

4

3 Series: Residuals
Sample 2012 2021
Observations 10

2 Mean 3.38e-15
Median 0.091647
1 Maximum 0.328922
Minimum -0.655788
Std. Dev. 0.315077
Skewness -0.971389
Kurtosis 2.859718

0 0.0 0.5 Jarque-Bera 1.580862
-0.5 Probability 0.453649

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 02/10/22 Time: 23:42
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable Coefficient Uncentered Centered
Variance VIF VIF

C 59.26016 1989.797 NA
BELANJA_EKONOMI_APBD 1.05E-26 38.45420 2.742103
BELANJA_EKONOMI_APBN 8.22E-26 229.4105 16.80509
BELANJA_KESEHATAN_APBD 4.93E-27 37.27310 10.17272
BELANJA_KESEHATAN_APBN 1.47E-24 172.4773 34.52685
BELANJA_PENDIDIKAN_APBD 3.40E-27 74.89348 5.892640
BELANJA_PENDIDIKAN_APBN 4.99E-25 1651.776 6.054843

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.361579 Prob. F(6,3) 0.8664
Obs*R-squared 4.196702 Prob. Chi-Square(6) 0.6501
Scaled explained SS 0.351211 Prob. Chi-Square(6) 0.9992