TUGAS PBAK_SRI INTAN S SULEMAN

TUGAS
PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI
DOSEN PENGAMPUH : SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. Tr. Keb

“CONTOH KASUS PADA JENIS KORUPSI”

NAMA : SRI INTAN S. SULEMAN
KELAS : 1A KEBIDANAN
PRODI : D-III KEBIDANAN

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
TAHUN AJARAN 2021

1. Kerugian Uang Negara
• KPK resmi menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian
Hadi sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan Izin
Usaha Pertambanga (IUP) di daerah itu. Dalam kasus ini,
negara tercatat mengalami kerugian hingga Rp 5,8 triliun dan
711 ribu dolar AS. Supian yang juga kader PDIP ini diduga
menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam pemberian
IUP kepada tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi
(PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron
Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015.
• Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai
oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja
di sector swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.

2. Suap Menyuap
• Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan
anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil 6 tahun
penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. KPK
sebelumnya mendakwa Rizal Djalil menerima suap Sin$ 100 ribu
dan US$ 20 ribu atau sekitar Rp 1 miliar terkait proyek Sistem Air
Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Suap itu diberikan karena Rizal Djalil membantu Komisaris Utama
PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo
mendapatkan proyek pembangunan jaringan distribusi SPAM
Hongaria di Kementerian PUPR.
• Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan
mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya
agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu
tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.

3. Penggelapan Dalam Jabatan
• Kasus penipuan dalam jabatan dengan terdakwa Thomas Zachrias
mantan Direktur CV Mitra Sejahtera Abadi (MSA), warga Lembah

Dieng, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memasuki sidang
pembacaan vonis atau putusan hukuman (16/8/2019).Dalam
persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Noor Ichwan Ichlas Ria
Adha, dikatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan penggelapan uang perusahaaan sebesar Rp 900 juta.
• Tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaaan yang
dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan,
menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain
menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan
diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
• Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat
pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain
padahal menyalahi prosedur.
4. Pemerasan
• Polisi menangkap tiga orang anggota KPK gadungan. Mereka
diduga memeras kepala Sekolah Dasara (SD) di Kabupaten Nias
Selatan, Sumatera Utara. Ketiga anggota KPK gadungan yang
ditangkap berinisial AA (61), SIT (39) dan AD (60). korban
pemerasan anggota KPK gadungan berjumlah tujuh orang dan
seluruhnya Kepala Sekolah Dasar (SD). Para korban diperas mulai
dari Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta. Totalnya ada sekitar Rp 9,8 juta.
• Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan
imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga
untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut
sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.
5. Perbuatan Curang
• Polisi menangkap 3 pengelola dan 2 karyawan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Jalan Raya Veteran,
Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis 2 Juni 2016. Para
tersangka terbukti berlaku curang, mengurangi takaran bahan bakar
sehingga konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai nominal

uang yang dikeluarkan. Ade Vivid menjelaskan, selama ini SPBU
curang menggunakan modus manual dengan mengutak-atik mesin
dispenser. Namun kali ini, SPBU di Rempoa bertindak curang
dengan memasang alat kecil yang dilengkapi sensor jarak jauh yang
mampu memainkan jumlah takaran yang keluar dari dispenser.
Sensor dalam alat kecil di dispenser itu terhubung dengan kotak
berukuran 15 x 10 x 5 cm. Para pelaku mengontrol kedua alat
tersebut dengan sebuah remote kecil seperti remote kunci mobil.
• Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet
1.700 Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien harus
mendapatkan 2.100 KKal.
• Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter,
seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada
keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut ia mendapatkan
kemudahan menempati urutan ke-10.
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
• Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur
Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa sebagai tersangka
dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Keduanya disangka telah memperkaya diri, orang lain, atau
korporasi. Dalam kasus ini, Wawan telah divonis bersalah di
Pengadilan Tipikor Serang. Atut diduga telah mengatur pemenang
lelang pengadaan alkes di Banten dan menerima uang dari
perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik PT
Bali Pasifik Pragama sebagai perusahaan pemenang lelang, diduga
menggelembungkan anggaran proyek ini.
• Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata
ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia
memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada
tekanan atau titipan dari sang atasan.
7. Gratifikasi

• Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti
menerima gratifikasi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dan
jutaan dollar AS dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Gratifikasi
sebesar Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya agar perusahaan itu
memenangkan lelang pekerjaan fisik Hambalang. Kemudian, Anas
juga menerima Rp 25,3 miliar dan 36.070 dollar AS dari Grup Permai
yang dimiliki mantan Bendahara Umum Nazaruddin, serta Rp 30 miliar
dan 5,2 juta dollar AS dari Nazaruddin. Selain itu, Anas juga
dinyatakan terbukti menerima mobil Toyota Harrier serta fasilitas
survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta.

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka kasus dugaan tindak
pidana pencucian uang (TPPU). Dua pejabat yang menjadi tersangka
yakni mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode
2012-2016 Gusmin Tuarita dan mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo.
Sebelumnya, Gusmin dan Siswidodo telah ditetapkan sebagai
tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha
untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat, pada Jumat
(29/11/2019). Dalam kurun waktu 2013-2018, Gusmin diduga
menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk
pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah
ataupun melalui Siswidodo.