KATA PENGANTAR Melihat kondisi hari ini yang mendesak setiap sektor kehidupan, khususnya krisis Ekonomi Politik yang dialami Indonesia. Krisis tersebut mengakibatkan depresi mendadak bagi kehidupan masyarakat, tak terkecuali bagi yang berada di dalam institusi pendidikan. Dalam posisi seperti ini, kebijakan-kebijakan komersialisasi pendidikan menjadi amat terasa dampaknya. Bagaimana beban biaya pendidikan yang juga dibebankan kepada masyarakat punya efek yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. PTN-BH yang dilegitimasi dalam UU PT akhirnya mencari opsi lain demi mempertahankan stabilitas legal formalnya, meskipun kondisi ekonomi masyarakat secara umum mengalami perubahan yang drastis. Bantuan yang diberikan UPI sejak penerapan sistem UKT ini tak lebih dari bantuan sementara yang tidak secara signifikan membantu menyelesaikan secara konkret. Penangguhan yang selalu menjadi senjata pamungkas kebijakan UPI dalam menangani masalah ini. Masalah ini yang setiap tahun direspon oleh mahasiswa UPI yang bergerak untuk menuntut bantuan biaya dan mempertanyakan kebijakan UPI. Sejak sistem UKT diterapkan, selain gerakan dan aksi massa, kajian-kajian terus dilakukan oleh mahasiswa UPI. Sampai akhirnya, pada naskah kajian ini UKSK UPI dan BEM Rema menghimpun diri sebagai Isola Menggugat. Dari pengantar singkat ini diharapkan menjadi pencerdasan yang sistematis dan komprehensif untuk mahasiswa dan gugatan yang konkret kepada Universitas. Bandung, Juli 2020 Isola Menggugat ii
DAFTAR IS JUDUL……………………………………………………………… …… i KATA ii DAFTAR iii DAFTAR iv BAB I 1 A. Polemik Umum UKT……………………………………… 1 B. UKT dan Bantuan Biaya ………………………………….. 1 C. Sejarah Gerakan Penolakan UKT…………………………. 2 D. Pandemi dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia …… 4 E. Komparasi Bantuan Ekonomis dari Pemerintah Menanggapi UKT ……………………………………………………….. 5 F. Perspektif Pendidikan yang Membebaskan ……………….. 5 G. Rumusan Masalah…………………………………………. 6 BAB II ANALISIS KEBIJAKAN………………………………… 7 A. Landasan Kebijakan……………………………………….. 7 B. Deskripsi Kebijakan……………………………………….. 7 C. Mekanisme BOPTN, BKT, dan Mekanisme UKT………... 11 BAB III METODELOGI RISET DAN DATA……………………. 16 A. Metodelogi Riset ………………………………………….. 16 BAB IV ANALISIS ANGGARAN……………………………….. 18 A. Kinerja Anggaran UPI……………………………………... 18 B. Pembacaan Laporan Keuangan UPI……………………….. C. Komparasi Perhitungan RKA dan Laporan Keuangan…….. 33 35 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN…………………………… 60 A. Kesimpulan………………………………………………… 60 B. Saran………………………………………………………... 61 iii
DAFTAR ISTILAH UKT : Uang Kuliah Tunggal PT : Pendidikan Tinggi BOPTN : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri BPPTNBH : Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum SSBOPT : Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi PTNBH : Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum BKT : Biaya Kuliah Tunggal UU : Undang-Undang PERMEN : Peraturan Menteri PP : Peraturan Pemerintah RKAT : Rencana Kerja Anggaran Tahunan SUC : Student Unit Cost IGU : Income Government Unit APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIPA : Daftar Isian Pelaksana Anggaran BOP : Biaya Operasional Pendidikan BL : Biaya Langsung BTL : Biaya Tidak Langsung PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak SE : Surat Edaran MWA : Majelis Wali Amanat iv
BAB I PENDAHULUAN A. Polemik Umum UKT Permasalahan terkait UKT (Uang Kuliah Tunggal) menjadi masalah persemester di hampir seluruh PTN-BH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum) di Indonesia, lebih khususnya di UPI. Di setiap semesternya, terdapat gelombang mahasiswa yang mengajukan keberatan terhadap nominal UKT-nya. Padahal jikalau dilihat kembali, pada kemunculannya, sistem UKT bertujuan untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa yang bertujuan memberikan keadilan secara kemampuan ekonomi kepada mahasiswa dibandingkan sistem SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP). SPP secara nominal setara perkapita mahasiswa, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam pandangan umum, UKT seperti yang sudah disebutkan di atas, memberikan harapan baru kepada perguruan tinggi agar bisa mewujudkan pendidikan yang dapat diakses untuk semua kalangan. Hal tersebut ditandai dengan ditiadakannya uang pangkal ketika masuk Universitas. Namun, secara hukum, dari manakah kebijakan UKT itu berasal? Secara hukum, UKT berasal dari UU PT no. 12 Tahun 2012, dan kebijakan turunannya yaitu Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Sehingga, kalau ditilik kembali secara mekanisme, UKT juga memperhitungkan anggaran kampus secara menyeluruh, dengan komponen-komponen pendukungnya. Komponenkomponen tersebut dalam ranah PTN-BH akan bermuara kepada sumber pendapatan dan beban anggaran kampus. B. UKT dan Bantuan Biaya UKT dalam prespektif umum menggambarkan konsepnya sebagaisubsidi silang dan memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat. Namun bagaimana kondisinya? Verifikasi pertama yang dilakukan oleh UPI terkait kondisi ekonomi mahasiswa ialah saat registrasi ulang berdasarkan jalur masuknya. Baik dari SNMPTN dan SBMPTN. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diminta untuk mengisi beberapa data, yaitu: gaji orang tua, pajak dan tanggungan. Setelahnya verifikasi dilakukan oleh UPI di setiap semesternya dengan membuka opsi bantuan berupa penangguhan. Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa sebenarnya UPI telah melakukan verifikasi UKT secara berkala dalam jumlah terbatas. Namun dari fakta tersebut, bantuan berupa penangguhan belum dapat menjadi solusi jitu 1
penyesuaian ekonomi mahasiswa, seperti yang sering dikatakan Rektor UPI, bahwa tidak boleh ada mahasiswa UPI yang tidak berkuliah karena masalah biaya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa UPI tidak mengeluarkan opsi bantuan selain penangguhan? Dari sekian audiensi dan aksi yang selama ini digalang oleh mahasiswa UPI setiap tahunnya, terdapatsatu poin yang bisa digaris bawahi, yaitu masalah kejujuran mahasiswa dalam mengajukan bantuan. Namun, pertanyaan pokoknya adalah, apa indikator penghitung kejujuran mahasiswa dalam mengajukan bantuan selain data dan wawancara? Lalu, menengok wacana ekonomis, munculah pertanyaan, apakah pendanaan UPI tidak cukup untuk memberi bantuan tersebut? Dalam RKA UPI, sumber pendapatan kampus sejumlah (persentase UKT dalam sumber pembiayaan kampus: berapa persen sih UKT dalam sumber pendapatan kampus). Sehingga pada prinsipnya, UKT yang meningkat setiap tahunnya menunjukan kebutuhan pembiayaan kampus yang menaik setiap tahun. Dari hal tersebut kita bisa menilik satu hal, mengapa selalu naik? Lalu di mana posisi ekonomi mahasiswa kemudian? Apakah anggaran kampus juga akan selalu menyesuaikan dengan strata ekonomi mahasiswa yang memenuhi kuota kampus? Dengan asumsi, apabila strata ekonomi mahasiswa menurun, maka anggaran juga turun. Apakah benar begitu? Dapat disimpulkan bahwa UKT secara prinsip bukan menghitung standar ekonomi terlebih dahulu. Namun pendapatan dari UKT sudah ditarget dalam Rencana Anggaran tahun sebelumnya. Menimbang permasalahan tersebut maka ditulislah kajian ini, menimbang kebijakan bantuan biaya pendidikan apa yang dapat diimplementasikan UPI. C. Sejarah Gerakan Penolakan UKT Sistem otonomi tersebut menjadikan kampus memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan akademik maupun non-akademik. Ada 5 sektor non-akademik yang dapat dikelola, salah satunya adalah keuangan. Pada tahun 2013, muncul kebijakan mengenai UKT dan BKT yang kemudian diterapkan oleh UPI sebagai mekanisme dalam pendanaan kampus. Pada tahun 2016 Aliansi Mahasiswa UPI mengangkat permasalahan penentuan golongan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi. Hasil survei yang pernah dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UPI terkait penerapan UKT di angkatan 2013, 2014, 2015 didapatkan sampel sejumlah 1254 responden. 1217 responden dari survei tersebut menyatakan keberatan atas golongan UKT. Itu menjadi bukti kecil bahwa besaran UKT di UPI tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya. Pada tahun 2017 Aliansi Mahasiswa UPI juga mengangkat isu UKT. Tuntutan yang dibawa adalah transparansi penyelenggaraan UKT, melakukan verifikasi UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan, dan menolak pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa semester 9 ke atas. Hal ini didasari sebab UPI memiliki 2
wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut menjadi masalah karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai proses penentuan golongan, prosedur penentuan besaran tiap prodi dan departemen, dan alokasi UKT yang tidak jelas serta tidak diketahui publik. Pada tahun 2018, Forum Aksi Mahasiswa UPI (FAMU) kembali melakukan aksi yang menyuarakan 3 tuntutan. Pertama adalah menghapuskan uang pangkal. Kedua adalah menuntut adanya bidikmisi untuk seleksi mandiri UPI. Ketiga adalah menuntut transparansi dan verifikasi ulang UKT. Kemudian pada tahun 2019, sekitar 200 mahasiswa UPI yang tergabung dalam Suara Mahasiswa UPI menuntut Rektor untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan UKT. Selain tuntutan tersebut, Suara Mahasiswa UPI menuntut untuk menghadirkan sistem verifikasi ulang dalam menghitung besaran UKT. Saat ini UPI tidak melihat pandemi Covid-19 sebagai wabah yang mengancam ekonomi keluarga mahasiswa. Hal ini terbukti dari Surat Edaran Rektor No 030 Tahun 2020 Tentang Pembayaran UKT/BPP Serta Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020/2021 dan Sebelumnya. Dalam surat edaran tersebut secara jelas bahwa UPI menunut mahasiswanya membayar UKT secara penuh tanpa adanya potongan padahal pembelajaran dilakukan secara daring yang mana biaya operasional pasti akan berkurang dan fasilitas banyak yang tidak terpakai. Menanggapi hal tersebut UPI mengeluarkan kebijakan bantuan biaya pendidikan berupa penangguhan dan bantuan biaya pada tanggal 22 Mei 2020. Namun, dalam surat edaran tersebut bantuan biaya pendidikan masih berupa cicilan (penangguhan), dan bantuan biaya pendidikan penuh kepada pelapor. Namun, hal tersebut dirasa kontradiktif menimbang keresahan mahasiswa UPI secara garis besar mengalami kendala biaya, sehingga diasumsikan bahwa penangguhan dan bantuan biaya mesti menimbang fakta terkait keresahan mahasiswa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Isola Menggugat dengan sampel 4.641 responden, berdasarkan hasil perbandingan ini nampak terdapat peningkatan persentase penghasilan ayah dengan besaran < Rp 500.000 (21,7%), Rp 500.000 – 2.000.000 (1,8%), serta terdapat penurunan penghasilan ayah dengan besaran Rp 2.000.000 – 4.000.000 (10,4%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (7,9%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (2,4%), > Rp 8.000.000 (2,8 %). Hasil perbandingan ini nampak terdapat penurunan persentase penghasilan ibu dengan besaran Rp 500.000 – 2.000.000 (1,8%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (2,8%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (1,7%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (0,4%), > Rp 8.000.000 (0,3 %). Menegaskan bahwa adanya penurunan pendapatan ekonomi keluarga mahasiswa selama pandemi. 3
Penurunan pendapatan ekonomi keluarga mahasiswa ini menjadi salah satu realita kondisi mahasiswa saat ini. Padahal sudah jelas dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020 pasal (9) ayat 4 menyatakan bahwa apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan: a) pembebasan sementara UKT; b) pengurangan UKT; c) perubahan kelompok UKT; d) pembiayaan UKT. D. Pandemi dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia Pandemi virus Corona (Covid-19) pertama kali terjadi di Cina pada Desember tahun 2019. Pada April 2020, hampir 1.5 juta jiwa di seluruh dunIa terinfeksi oleh Covid-19 (John Hopkins University, 2020). Dalam hal ini, ekonomi pun terdampak parah yang diindakasi dengan penurunan yang signifikan pada projek pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020. Ekonomi diprojeksikan mengalami kemunduran. Sepanjang kemunduran tersebut, jutaan orang mengalami kemiskinan. Pada artikel ini, terdapat estimasi pengaruh Covid-19 pada kemiskinan di Indonesia. Negara pertama kali mengumumkan kasus Covid-19 pertamanya dengan adanya dua orang terinfeksi. Dalam satu bulan, jumlah orang yang terinfeksi mencapai hampir 3.000 orang dengan tingkat kematian sebesar 8%. Satu projeksi mengatakan bahwa 1.2 juta warga negara Indonesia akan terjangkit nantinya. Dampak terhadap ekonomi pun diperkirakan akanparah. Dibandingkan dengan garis dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun 2020, berbagai macam penelitian memperkirakan bahwa Covid-19 akan melemahkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diantara 1-4%. Untuk mengestimasikan dampak terhadap kemiskinan, penelitian tersebut melakukakan simulasi yang berdasarkan pada berbagai macam skenario pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa dampak Covid-19 paling ringan terhadap pertumbuhan ekonomi ialah dengan tingkat kemiskinan akan bertambah, dari 9.2% pada September tahun 2019 menjadi 9.7% di akhir tahun 2020. Hal ini pun mendorong sebanyak 1.3 juta jiwa akan mengalami kemiskinan. Adapun dampak dengan tingkat terparah ditemukan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat sebanyak 12.4% yang artinya terdapat 8.5 juta jiwa akan mengalami kemiskinan. Hasil menunjukkan bahwa garis dasar tingkat kemiskinan sebelum Covid19 pada September 2019 adalah sebesar 9.22%, yang mengindikasikan bahwa sebanyak 24.8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun ketika pertumbuhan ekonomi berada di tingkat rendah, tingkat kemiskinan pun akan meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada 4.2% atau 3%, tingkat kemiskinan akan meningkat sebanyak 9.7% dan 10.7% masing-masing. Sementara itu, ketika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diproyeksikan 4
melambat pada 2.1%, 1.2%, dan 1%, maka tingkat kemiskinan akan melonjak sebanyak 11.4%, 12.2%, dan 12.4% masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia perlu menerapkan program perlindungan sosial untuk membantu orang miskin baru selain orang miskinyang sudah ada sebelumnya. Khususnya dalam sektor pendidikan yang membebani penanggung biaya pendidikannya pada masa pandemi ini. E. Komparasi Bantuan Ekonomis dari Pemerintah Menaggapi UKT Menanggapi kondisi ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis Permendikbud No. 25 Tahun 2020. Secara umum, isi dalam Permendikbud tersebut memiliki kesamaan general dengan Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa poin. Pertama, bagi semester 9 bagi program sarjana dan diploma 4 serta semester 7 bagi program diploma tiga yang mengontrak kurang dari atau sama dengan 6 (enam) semester membayar paling banyak 50% dari besaran UKT. Kedua, apabila sedang cuti atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus maka mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Ketiga, apabila terjadi perubahan ekonomi dari pihak yang membiayai (orang tua, wali, atau sebagainya) dapat mengajukan: pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, atau pembayaran UKT secara berangsur. Namun perlu dicatat, regulasi tersebut tidak beda dengan regulasi UKT biasanya. Permendikbud tersebut tidak bertujuan untuk merespon perubahan ekonomi yang dirasakan mahasiswa dalam merespon situasi Covid-19. Ini terlihat dari tidak adanya bagian dari regulasi tersebut yang menjelaskan soal wabah atau perubahan ekonomi masyarakat. Baik itu dibagian menimbang, mengingat, maupun pada bagian tubuh dalam regulasi tersebut. Unpad adalah salah satu kampus yang telah menerapkan regulasi tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyeusaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada Semester Ganjil 2020/2021. Namun dalam penerapannya, regulasi tersebut kembali menuai polemik. Mekanisme yang rumit dan memberatkan menjadi salah satu sebabnya. Hal tersebut diperparah dengan kemungkinan adanya kenaikan UKT setelah diverifikasi ulang. F. Perspektif Pendidikan yang Membebaskan Sistem pendidikan yang dianut saat ini adalah sistem pendidikan gaya bank. Maksudnya, peserta didik dijadikan objek investasi dan sumber deposito potensial. Peserta tidak berbeda jauh dengan komoditas ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Guru dianggap subjek dan murid dianggap objek. Implikasinya adalah pendidikan menjadi lahan reproduksi kelas dominan sebagai alat mempertahankan kekuasaan. 5
Sistem yang demikian disebut sebagai dehumanisasi pendidikan. Maksudnya, pelanggengan hegemoni dari kelompok dominan yang menindas kelompok determinan. Menindas yang dapat pula diartikan menafikan ide-ide tentang kemanusiaan. Perlu dipahami bersama, pendidikan semestinya menjadi alat praktik kebebasan. Pendidikan semestinya berorientasi pada nilai-nilai humanisme. Maksudnya adalah mengembalikan kodrat manusia menjadi subjek, bukan objek. Sistem ini dapat membebaskan dan menyadarkan manusia dari kondisi ketertindasan. G. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Kinerja Anggaran UPI dalam perspektif pengelolaan dan alokasi biaya Pendidikan? 2. Bagaimana kondisi ekonomi mahasiswa secara umum pada masa pandemi Covid-19? 3. Bagaimana kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan UPI dalam menimbang kondisi ekonomi mahasiswa dalam masa pandemi Covid-19? 6
BAB II ANALISIS KEBIJAKAN A. Landasan Kebijakan 1. Pancasila 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 6. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH. 8. Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 9. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri 10. Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Masukan Anggaran Tahun 2020 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan 12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 331/E.E2/KM/2020 tentang Bantuan Sarana Pembelajaran Daring kepada Mahasiswa 13. Peraturan Rektor UPI Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum UPI 2020 B. Deskripsi Kebijakan 1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat 2 dan pasal 85 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. 7
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015. Pasal 1 ayat 3 bahwa perguruan tinggi negeri didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum otonom, yang berarti dapat mengatur sendiri urusan rumah tangga yang ada diruang lingkup universitas. Dalam PP No 26 Tahun 2015 tertulis dua jenis pendanaan PTN-BH yaitu, melalui APBN dan non-APBN. Pendanaan melalui APBN berupa bantuan pendanaan PTN-BH yang dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa bantuan pendaaan PTN-BH dalam APBN merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan. Bantuan dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak pasal 4 ayat 3. Bantuan pendanaan digunakan untuk mendanai biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi dan biaya pengembangan seperti yang tercatat pada pasal 5. Pendanaan melalui selain APBN berupa pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (pasal 11 ayat 3). Sumber pendanaan PTN-BH yang berasal dari selain APBN yaitu masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan kekayaan PTN-BH, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pinjaman (pasal 11 ayat 1). 3. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 04 tahun 2014 (PTN-BH) dijelaskan bahwa PTN-BH bukan merupakan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah maka dapat ditarik kesimpulan UPI sebagai PTN-BH tidak terdampak secara kesuluruhan melainkan hanya dari sumber pembiayaan yang berasal Dana Abadi Pendidikan. 8
2.1 Tabel Sumber Biaya UPI 4. Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP). 5. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan program fungsional yang dimiliki UPI. Peraturan ini dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam pasal 24 ayat (1), rektor menjalankan otonomi dalam bidang akademik dan non-akademik. Dalam pasal yang sama ayat (f), rektor menjalankan pengelolaan keuangan UPI. Selanjutnya, pada pasal 56 poin (2) menyatakan bahwa keuangan UPI diatur oleh UPI dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH. Mengatur mengenai keistimewaan PTNBH dalam mendapatkan dana. Secara umum, pendanaan PTN-BH berasal 7. dari APBN dan non-APBN. Dana non-APBN dapat bersumber dari: masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTBH, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, 9
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pinjaman. Namun, selain mengatur mengenai bentuk dan mekanisme, peraturan ini membahas bahwa PTN-BH dapat memberikan: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, bantuan biaya kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan/atau bantuan layanan kesehatan dan sosial. 8. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya dalam menanggapi beberapa persoalan tersebut telah mengeluarkan Surat Edaran No.302/E.E2/KR/2020 dan No.331/E.E2/KM/2020 yang berisikan tentang himbauan untuk PTN dapat memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Serta penghematan biaya operasional penyelenggaran pendidikan yang diperoleh selama dilakukannya pembelajaran dari rumah atau study from home seperti adanya perubahan pada pola alokasi biaya pendidikan, pendapatan serta pengeluaran pada sistem keuangan UPI, hal ini diperkuat dengan realita bahwa berkurangnya mahasiswa UPI dalam pelayanan maupun pemakaian fasilitas yang berada di lingkungan UPI. Maka dari itu perlu ditinjau kembali secara keterbukaan akan alokasi UKT mengingat bahwa pada semester genap 2019/2020 tidak menggunakan infrastruktur pembangunan pembelajaran atau fasilitas fisik maupun pelayanan yang ada secara optimal. 9. Siaran Pers MRPTNI No.052/SP/MRPTNI/V/2020, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia (MRPTNI) Prof. Dr. H. Jamal Wowoho, SH., Mhum, mengatakan para pimpinan PTN telah bersepakat siap membantu menanggulangi masalah yang dihadapi mahasiswa dan keluarganya di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah masalah pembayaran UKT, mahasiswa dapat mengajukan keringan biaya kepada pihak kampus. Kemudian MRPTNI melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI yang menghasilkan 5 poin yang salah satunya menyinggung terkait relaksasi pembeebasan UKT disemester gasal tahun ajaran 2020/2021 dengan melihat perekonomian orang tua mahasiswa yang menurun akibat Covid-19. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa PTN-BH menetapkan taruf biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Tarif biaya pendidikan yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan UKT bagi mahasiswa program Sarjana (S1) dan program Diploma reguler pada PTNBH. 10
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Pasal 1 ayat 1 BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan diPTN. Dengan kata lain UKT sendiri diperuntukan atau digunakan sebagai biaya operasional maupun non-operasional (uang gedung, spp dan penunjang) selama perkuliahan seperti praktikum dan penunjang perkuliahan yang notabene menggunakan fasilitas di fakultas atau kampus daerah masingmasing. Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi: a. Mahasiswa; b. orang tua Mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Ayat (6) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Ayat (7) Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pemimpin PTN. 12. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang mendapatkan mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang tercantum pada peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 1 ayat 1 BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Dengan kata lain UKT sendiri diperuntukan atau di gunakan sebagai biaaya oprasional maupun non-Oprasional (Uang Gedung, SPP dan penunjang) selama perkuliahan seperti praktikum dan penunjang perkuliahan yang notabenenya menggunakan Fasilitas di fakultasnya masing masing. C. Mekanisme BOPTN, BKT dan Mekanisme UKT Pada 2017, dalam Rakor Pengawasan Bersama Itjen-BPKP, Biro Perencanaan Kemenristekdikti menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang 11
diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan operasional sebagai akibat adanya batasan sumbangan pendidikan di PTN. BOPTN mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 98 ayat (5) dan (6). Di kampus berlabel PTNBH, dana bantuan pemerintah ini bernama Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH). BPPTNBH mengacu pada regulasi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 83 dan 89 serta PP No. 26 Tahun 2015 Pasal 16. BPPTNBH dapat digunakan oleh kampus untuk berbagai keperluan. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 5 dan Pasal 6, BPPTNBH dapat digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen non-PNS, biaya tenaga kependidikan nonPNS, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Untuk mendapatkan dana BPPTNBH, kampus mesti menyampaikan usulan alokasi BPPTNBH yang memuat biaya-biaya tadi kepada menteri. Selanjutnya, menteri membahas usulan tersebut dan kemudian memberikan BPPTNBH sesuai dengan hasil pembahasan. Mekanisme dalam pencairan dilakukan secara langsung dalam bentuk transfer uang ke rekening PTNBH. Pencairan dana tersebut dilakukan dalam triwulan sekali. Triwulan I pada awal Januari, triwulan II pada awal April, triwulan III pada awal Juli, dan triwulan IV pada awal Oktober (PMK No. 139 Tahun 2015). Selain BOPTN/BPPTNBH, adapula yang dinamakan BKT. BKT (Biaya Kuliah Tunggal) adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN (Peremenristekdikti No. 39 Tahun 2017). Karena bersifat keseluruhan, BKT merupakan dana yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPI, kampus memiliki dua sumber dana: APBN (BPPTNBH dan bentuk lain sesuai perundang-undangan) dan non-APBN (dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTNBH, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman). Dana non-akademik pun dibagi kembali menjadi akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, BKT di kampus PTNBH ditanggung oleh PT (usaha), Industri (kerja sama), Pemerintah (APBN), dan Masyarakat (hibah, biaya pendidikan). Dalam Tayangan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, BKT terdiri dari dua unsur: Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL). Selain hal tersebut, BTL dalam BKT merupakan setengah dari BL. Ada pula rumus mengenai faktor lain perhitungan BKT, yakni: 12 BKT = f (k1, k2, k3) BKT = C x K1 x K2 x K3
Keterangan: C = 5,08 juta (BKT Basis yang dihitung dari data yang ada di masing-masing PTN) K1 = indeks jenis program studi K2 = indeks mutu PTN K3 = indeks kemahalan wilayah BKT Basis atau SUC (Student Unit Cost) ditetapkan oleh Universitas. Dalam pemaparan mengenai BKT ini, dapat kita gunakan rumus dengan menggunakan persamaan linear. Rumus tersebut adalah sebagai berikut: Dalam Tayangan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, BL adalah biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. Sedangkan BTL adalah biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi. BTL biasanya digunakan untuk biaya administrasi umum, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasana, pengembangan institusi, dan biaya operasional lain. Setelah menemuka BKT Basis, langkah selanjutnya adalah menentukan indeks kemahalan wilayah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki indeks kemahalan yang berbeda. Indeks kemahalan tersebut adalah sebagai berikut: Wilayah Indeks Kemahalan Jawa, Bali, NTB 1.00 Sumatera 1.05 Kalimantan, Sulawesi, NTT 1.15 Maluku, Papua 1.30 2.2 Tabel Indeks Kemahalan Wilayah 13 BTL = ½ BL BKT basis = BL + BTL BKT basis = BL + ½ BL BKT basis = 3⁄2 BL BL = 2⁄3 BKT basis BTL = 1⁄3 BKT basis BKT basis = 2⁄3 BL + 1⁄3 BTL
Selanjutnya adalah menghitung berapa BKT yang telah dikalkulasikan dengan indeks kemahalan. Rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut: BKTw = BKT Basis x Indeks Kemahalan Dalam indeks kualitas perguruan tinggi negeri, dapat dilihat dari Akreditasi Program Studi (APS), Akreditasi Insitusi Perguruan Tinggi (AIPT), dan Akreditasi Internasional (AI). Dikemukakan menjadi: Fase Akreditasi Program Studi (APS) Akreditasi Insitusi Perguruan Tinggi (AIPT) Akreditasi Internasional (AI) Nil ai A 0.15 0.15 0.15 B 0.10 0.10 0.10 C 0.05 0.05 0.05 Dilanjut dengan menghitung indeks kualitas yang telah dikalkulasikan. Rumus yang dapat digunakan yakni: Hadirnya BKT mengenai keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN, pun untuk menentukan UKT yang nantinya akan diimplementasikan pada PTN. Dalam Permendikbud tentang BKT dan UKT di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2013 pasal 1 ayat 3 dan 4, UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya, dan ditetapkan berdasarkan BKT dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah. Adapula dalam Permendikbud tentang SSBOPT pada PTN di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayan pasal 1 ayat 7, Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jika kita dapat ambil benang merah mengenai persoalan UKT, selalu berkutik pada tatanan, “UKT ini adalah biaya langsung yang ditanggung oleh mahasiswa dan sisinya ditanggung oleh Pemerintah dan beberapa sektor lain.” Dengan mengetahui model pembiayaan-biaya langsung melalui pembagian komponen-komponen biaya langsung berdasarkan jenis kegiatan; Kegiatankelas, 14 Indeks Kualitas = 1+APS+AIPT+AI BKT q = BKT w x Indeks Kualitas
Kegiatan Praktek (Lab/Bengkel/Studio/Lapangan), Skripsi/Tugas akhir, dan Bimbingan kemahasiswaan. Pada hal di atas didasari pada persoalan UKT adalah sebagian pula dari BL. Maka dari itu UKT Mahasiswa tidak dapat menampung kegiatan mahasiswa tersebut. Namun, bukan berarti kegiatan tersebut harus dihilangkan atau ditiadakan. Mahasiswa memiliki hak untuk mengemas segala kebutuhan perkuliahan yang dihadirkan oleh perguruan tinggi tersebut. Ketika alat-alat kegiatan tak ada bukan berarti mahasiswa mesti memenuhi kebutuhan alat-alat kegitatan tersebut. Jelas dan mantap bahwa PTN-BH telah memiliki otonomi keuangannya sendiri dan pemasukan dari sektor non-APBN bukan hanya UKT atau non-Akademik, melainkan dari beberapa sektor lainnya yaitu non-APBN non-akademik yang sudah termaktub dalam PP 26 tahun 2015 pasal 11. UKT menganut sistem subsidi silang yang mana yang mampu membiayai yang kurang mampu. Hal ini menggunakan konsep kesamaan angka. Itu artinya, akan ada yang mensubsidi dan yang disubsidi. Dalam menentukan hal tersebut, perlu adanya komponen yaitu UKTrata-rata. Namun, tentu sulit mengetahui berapa UKT rata-rata di kampus. Kita dapat menggunakan logika sebagai berikut: UPI memiliki 8 golongan UKT 1. Golongan UKT 1 dan 2 ditentukan oleh pemerintah 2. Tersisa 6 golongan yang lain 3. Nilai tengah berada di antara 3 dan 4 4. 3 dan 4 ditambah 2 5. Golongan 5 ke bawah disubsidi, 6 ke atas mensubsidi Dengan menentukan siapa yang disubsidi dan mensubsidi, dapat diketahui apakah sistem UKT betul-betul merupakan konsep subsidi silang atau tidak. Di luar semua prinsip UKT, UPI memiliki mekanisme perhitungan sendiri. Mekanisme tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Rektor UPI No. 4449/UN40/HK/2019, UKT mahasiswa dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali dan jumlah tanggungan (anak kandung). Jika penghasilan di bawah Rp. 500.00 masuk dalam golongan I, Rp. 500.001 sampai dengan Rp. 1.000.000 masuk dalam golongan II, Rp. 1.000.001 sampai dengan Rp. 2.000.000 masuk dalam golongan III, Rp. 2.000.001 sampai dengan Rp. 3.000.000 masuk dalam golongan IV, Rp. 3.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000 masuk dalam golongan V, Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 7.000.000 masuk dalam golongan VI, Rp. 7.000.001 sampai dengan Rp. 9.000.000 masuk dalam golongan VII, di atas Rp. 9.000.001 masuk dalam golongan VIII. Selanjutnya, golongan UKT tersebut dihubungkan dengan tanggungan keluarga (anak kandung). Jika memiliki 1 sampai 3 orang artinya tidak ada penurunan, 4 sampai 6 orang artinya turun 1 kelompok, dan di atas 6 orang artinya 2 kelompok. 15
BAB III METODELOGI RISET DAN DATA A. Metodelogi Riset 1. Metodelogi Analisis Anggaran a. Metode Analisis Surplus/Defisit Anggaran Berdasarkan RKA UPI b. Metode Analisis Persentase Biaya Operasional Yang Ditanggung Biaya Pendidikan PENDAPATAN BIAYA PENDIDIKAN X 100% BIAYA OPERASIONAL Dengan asumsi sumber pendapatan lain hanya untuk menutupi kekurangan biaya operasional, serta biaya pendidikan tidak digunakan untuk membiayai pos pengeluaran lainnya. 2. Metodelogi Angket Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik melalui analisis statistik dari sampel menggunakan instrumen yang telah ditetapkan (Creswell, 2012). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survei. Desain penelitian survei yaitu prosedur penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh mendeskripsikan sikap, perilaku, dan karakteritik dari populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi (Creswell, 2012, hlm. 21). Metode survei dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap secara 16actual dan terperinci mengenai kondisi ekonomi mahasiswa UPI, kesesuaian antara besaran UKT dan kondisi ekonomi. Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari 9 fakultas yaitu 1) FIP, 2) FPIPS, 3) FPSD, 4) FPIMPA, 16 Grand Total Pendapatan (APBN+NonAPBN) – Grand Total Beban (APBN+NonAPBN) = Surplus/Defisit
5) FPOK, 6) FPEB, 7) FPBS, 8) FPOK, serta 5 kampus daerah (Kamda) yaitu 1) Kamda Cibiru, 2) Kamda Sumedang, 3) Kamda Serang, 4) Kamda Purwakarta, 5) Kamda Tasik. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 4.641 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Kuisioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung. Survei yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup dengan kisi-kisi sebagai berikut. Aspek Indikator Identitas Mahasiswa 1. Nama 2. NIM 3. Nomor WA 4. Strata 5. Angkatan 6. Fakultas 7. Jurusan Besaran Uang Kuliah Tunggal 1. Jalur masuk 2. Golongan UKT 3. Jumlah besaran UKT Kondisi Ekonomi Mahasiswa 1. Pekerjaan ayah pada masa awal kuliah 2. Penghasilan ayah pada masa awal kuliah 3. Pekerjaan ayah pada masa pandemi covid-19 4. Penghasilan ayah pada masa pandemic covid-19 5. Pekerjaan ibu pada masa awal kuliah 6. Penghasilan ibu pada masa awal kuliah 7. Pekerjaan ibu pada masa pandemi covid-19 8. Penghasilan ibu pada masa pandemic covid-19 9. Jumlah tanggungan Penangguhan 1. Keikutsertaan bantuan biaya pendidikan berupa penanguhan 17
2. Frekuensi keikutsertaan bantuan biaya pendidikan berupa penangguhan Harapan untuk kebijakan UPI 1. Pembebasan UKT sementara 2. Pengurangan UKT 3. Perubahan kelompok UKT 4. Pembayaran UKT secara mengangsur 3.1 Tabel Instrumen Survei BAB IV ANALISIS ANGGARAN A. Kinerja Anggaran UPI Dalam RKA UPI, dapat dilihat biaya yang dipakai dan sumber pendapatan dari kampus. Nominal tersebut dapat digunakan untuk menghitung apakah UPI pada tahun tersebut sedang mengalami surplus atau defisit. Kondisi tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi kampus dan kemungkinan yang akan terjadi. Pada tahun 2016, UPI mendapatkan grand total pendapatan sebesar Rp. 793.278.516.527. Dana tersebut didapat dari dana APBN maupun non-APBN. Penyumbang terbesar dalam pembiayaan kampus adalah Biaya Pendidikan (UKT, Seleksi Mandiri, Sarjana non-UKT, penerimaan (S2/S3), dan profesi) sebesar Rp. 306.142.982.411. Sedangkan, grand total pembiayaan sebesar Rp. 726.765.000.000. Dana tersebut digunakan untuk berbagai hal: gaji dosen dan tenaga kependidikan (PNS dan non-PNS), biaya operasional, investasi, dan pengembangan. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah dana dari BPPTNBH Setjen (Rp. 45.903.000.000), BPPTNBH selain Setjen (Rp. 25.160.000.000), dan non-APBN (Rp. 211.344.000.000) dengan totalnya sekitar Rp. 282.407.000.000. Sehingga, di tahun ini, UPI mendapatkan surplus sebesar Rp. 56.513.516.527. Pada tahun 2017, UPI menargetkan pendapatan dan pembiayaannya sebesar Rp. 820.035.417.185. Namun pada realisasinya, UPI mendapatkan dana sebesar Rp. 835.482.937.775. Biaya Pendidikan masih menjadi sumber pendapatan terbanyak. Setidaknya, sebesar Rp. 261.265.003.000 masuk ke dalam kas rektorat melalui sumber biaya pendidikan. Sedangkan untuk penbiayaannya, UPI mengeluarkan grand total sebesar Rp. 814.513.150.775. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah dana dari BPPTNBH Setjen (Rp. 34.355.902.540), BPPTNBH selain Setjen (Rp. 27.417.033.000), dan non-APBN (Rp. 322.580.788.145) dengan totalnya adalah Rp. 384.353.723.685. Sehingga, di tahun ini UPI mendapatkan surplus sebesar Rp. 20.969.787.000. 18
Pada tahun 2018, target dari pendapatan dan pembiayaan UPI adalah sebesar Rp. 806.106.965.000. Realisasinya, pendapatan UPI adalah sebesar Rp. 791.367.616.569. Biaya pendidikan yang diterima adalah sebesar Rp. 308.798.889.457. Biaya pendidikan masih menjadisumber pendapatan terbanyak. Sedangkan, dana pembiayaan UPI adalah 796.859.420.585. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah dana dari BPPTNBH Setjen (Rp. 36.802.051.745), BPPTNBH selain Setjen (Rp. 26.704.000.000), dan non-APBN (Rp. 282.145.181.794) dengan totalnya adalah Rp. 345.651.233.539. Pada tahun ini UPI mengalami defisit sebesar Rp. 5.491.804.016. 4.1 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 19
4.2 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.3 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.4 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 20
4.5 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.6 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 21
4.7 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 22
4.8 Tabel Sumber Biaya UPI Pada tahun 2019, UPI menargetkan pendapat dan pembiayaan ada pada angka Rp. 853.335.448.537. Namun pada realisasinya, UPI mendapatkan dana sebesar Rp. 918.803.139.443. Biaya Pendidikan masih menjadi sumber pendapatan terbanyak. Setidaknya, sebesar Rp. 356.392.268.500 masuk ke dalam kas rektorat melalui sumber biaya pendidikan. Sedangkan untuk pembiayaannya, UPI mengeluarkan grand total sebesar Rp. 918.803.139.433. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah dana dari BPPTNBH Setjen (Rp. 33.251.666.033), Alokasi Pendanaan selain Setjen (Rp. 23.460.727.504), dan non-APBN (Rp. 380.222.266.556) dengan totalnya adalah Rp. 436.934.660.093. Sehingga, di tahun ini UPI mendapatkan surplus sebesar Rp. 10. 23
4.9 Tabel Sumber Biayaan UPI 4.10 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 24
4.11 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.12 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 25
4.13 Tabel Sumber Biaya UPI 26
Pada tahun 2020, UPI berencana akan mengeluarkan grand total biaya sebanyak Rp. 903.629.224.933. Sedangkan, grand total pendapatan kampus adalah Rp. 903.629.224.933 yang didapat dari APBN dan non-APBN. UPI menargetkan Biaya Pendidikan pada tahun 2020 ada pada angka Rp. 335.753.327.000. Sedangkan, pendanaan dalam Biaya Operasional adalah dana dari BPPTNBH Setjen (Rp. 34.304.051.470), Alokasi Pendanaan selain Setjen (Rp. 28.300.000), dan non-APBN (Rp. 369.075.696.041) dengan totalnya adalah Rp. 431.679.747.041. 4.14 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.15 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 27
4.16 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 4.17 Tabel Sumber Pembiayaan UPI 28
4.18 Gambar Sumber Biaya UPI 29
Dari data tersebut, diperolehlah tabel sebagai berikut: TAHUN PENDAPATAN BEBAN KETERANGAN TARGET 2019 853.335.448.537 853.335.448.537 REALISASI 2019 918.803.139.443 918.803.139.433 SURPLUS RP. 10 TARGET 2018 806.106.965.000 806.106.965.000 DEFISIT RP. REALISASI 2018 791.367.616.569 796.859.420.585 5.491.804.016 TARGET 2017 820.035.417.185 820.035.417.185 SURPLUS RP. REALISASI 20.969.787.000 2017 835.482.937.775 814.513.150.775 REALISASI 2016 793.278.516.527 736.765.000.000 SURPLUS RP. 56.513.516.527 4.19 Tabel Sumber Pembiayaan UPI Kemudian, kita dapat menghitung berapa surplus atau defisit total selama tahun 2016-2019. Dari rentang waktu empat tahun tersebut, setidaknya UPI telah mendapatkan surplus sebesar Rp. 71.991.499.521. Rp60.000.000.000 Surplus/Defisit Rp50.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp0 -Rp10.000.000.000 Surplus/Defisit 2016 Rp56.513.516.527 2017 Rp20.969.787.000 2018 -Rp5.491.804.016 2019 Rp10 4.20 Grafik Surplus/Defisit Setelah kita mengetahui bahwa kampus saat ini sedang mengalami surplus, langkah selanjutnya adalah menentukan persentase biaya operasional yang ditanggung biaya pendidikan. Pada data sebelumnya, telah dipaparkan data mengenai biaya operasional yang dibayarkan oleh biaya pendidikan. Tabelnya adalah sebagai berikut: 30
RUMUS PENDAPATAN BIAYA PENDIDIKAN X 100% BIAYA OPERASIONAL 2019 356.392.268.500 X 100% = 81,57% 436.934.660.093 2018 308.798.889.457 X 100% = 89,34% 345.651.233.539 2017 261.265.003.000 X 100% = 67,97% 384.353.723.685 2016 306.142.982.411 X 100% = 282.407.000.000 3 TAHUN TERAKHIR 925.456.160.957 X 100% = 79,40% 1.166.939.617.517 Target 2020 335.753.327.000 X 100% = 77,78% 431.679.747.041 Dari data tersebut didapatkan bahwa pada tahun 2017 persentase biaya operasional yang ditanggung biaya pendidikan sejumlah 67,97%. Lalu pada tahun selanjutnya, pada tahun 2018, persentase biaya operasional yang ditanggung biaya pendidikan sejumlah 89,34%. Dari data tersebut, didapatkan kenaikan sejumlah 21,37%. Kemudian pada tahun 2019 persentase biaya operasional yang ditanggung biaya pendidikan sejumlah 81,57%. Terdapat penurunan sejumlah 7,77% daripada tahun 2018. Data ini menunjukan beban biaya operasional yang besar dan secara anggaran, Biaya Operasional semakin tahun semakin dibebankan kepada mahasiswa. Sehingga dari tersebut ditemukanlah tanggung jawab pemerintah terhadap PTN-BH semakin tahun semakin berkurang. Seperti cita-cita PTN-BH yang ingin menciptakan kampus yang mandiri secara keuangan. Padahal jika kita 31
2016 2017 2018 Biaya non-BNBP 471.542 500.416 533.202 Dana pemerintah 274.171 273.912 279.580 singgung kembali soal beban biaya, tentu ini menghasilkan permasalahan jangka panjang bagi mahasiswa. Padahal jika kita kembali menyinggung terkait jumlah akumulasi surplus UPI, bantuan biaya pendidikan bisa ditambah, dalam kata lain bukan sekadar penangguhan yang secara prinsip adalah penundaan pembayaran. Namun, secara lebih konkrit membantu biaya pendidikan dengan slot pelaporan yang terbuka. Selama ini, opsi bantuan biaya bersifat tertutup. Verifikasi dilakukan saat wawancara penangguhan, sedangkan bantuan biaya yang biasa didapat dari fakultas atau departemen biasanya bersifat pinjaman, atau pemberian bantuan yang khusus. Dari hal tersebut, bisa digaris bawahi bahwa bantuan penurunan UKT realistis dilakukan. B. Pembacaan Laporan Keuangan UPI Dalam Laporan Keuangan UPI, dapat dilihat biaya yang dipakai dan sumber pendapatan dari kampus. Nominal tersebut dapat digunakan untuk menghitung apakah UPI pada tahun tersebut sedang mengalami surplus atau defisit. Kondisi tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi kampus dan kemungkinan yang akan terjadi. Laporan Pendapatan Tahun Biaya non-BNBP Dana pemerintah 2016 471,542 274,171 2017 500,416 273,912 2018 533,202 279,580 Laporan Pendapatan 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 4.21 Grafik Laporan Pendapatan 32
Laporan Beban Tahun Operasional Lain-lain 2016 684,383 1,848 2017 729,830 3,923 2018 754,640 2,185 Laporan Beban 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2016 2017 2018 Operasional 684.383 729.830 754.640 Lain-lain 1.848 3.923 2.185 4.22 Grafik Laporan Beban Tahun Laporan pendapatan Laporan beban Keterangan Surplus/ Defisit 2016 745,713 686,231 59,482 2017 774,328 733,757 40,571 2018 812,782 756,825 55,957 4.24 Tabel Laporan Beban UPI 33
2016 2017 2018 Laporan pendapatan 745.713 774.328 812.782 Laporan beban 686.231 733.757 756.825 Keterangan Surplus/ Defisit 59.482 40.571 55.957 Laporan Surplus/Defisit 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 4.25 Grafik Laporan Surplus atau Defisit Tabel di atas menunjukan bahwa UPI memiliki tren kenaikan. Persentase kenaikan dari Laporan keuangan ini menunjukan bahwa UPI mengalami surplus dalam realisasi anggaran tahun 2016 mendapatkan surplus sebesar 59.482, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp. 59.482.000.000. mendapatkan surplus sebesar 40,571, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp. 40.571.000.000. tahun 2017 mendapatkan surplus sebesar 40,571, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp. 40.571.000.000 pada tahun 2018 mendapatkan justru surplus sebesar 59,482, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp.59.482.000.000. C. Komparasi Perhitungan RKA dan Laporan Keuangan Dari deskripsi tersebut maka dalam realisasi RAK 2016, pendapatan dikurangi beban menunjukan angka Rp. 56.513.516.527. Sedangkan dalam Laporan Keuangan UPI tahun 2016 menunjukan bahwa UPI mendapatkan surplus sebesar 59.482, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp. 59.482.000.000 terdapat selisih surplus yang ditunjukan dalam data tersebut yaitu sebesar Rp. 2.968.483.473. Dari realisasi RAK 2017, pendapatan dikurangi beban menunjukan angka Surplus sejumlah Rp. 20.969.787.000 Sedangkan dalam Laporan Keuangan UPI tahun 2017 menunjukan bahwa UPI mendapatkan surplus sebesar 40,571, diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp. 40.571.000.000 terdapat selisih surplus yang ditunjukan dalam data tersebut yaitu sebesar Rp. 19.601.213000. Dari realisasi RAK 2018, pendapatan dikurangi beban menunjukan angka Defisit sejumlah Rp. 5.941.804.016 Sedangkan dalam Laporan Keuangan UPI tahun 2018 menunjukan bahwa UPI mendapatkan justru surplus sebesar 59,482, 34
diinterpretasikan dalam satuan rupiah menjadi Rp.59.482.000.000 terdapat selisih surplus yang ditunjukan dalam data tersebut yaitu sebesar Rp. 53.54.540.185.984 TAHUN PENDAPATAN BEBAN KETERANGAN TARGET 2019 853.335.448.537 853.335.448.537 REALISASI 2019 918.803.139.443 918.803.139.433 SURPLUS RP. 10 TARGET 2018 806.106.965.000 806.106.965.000 DEFISIT RP. REALISASI 2018 791.367.616.569 796.859.420.585 5.491.804.016 TARGET 2017 820.035.417.185 820.035.417.185 SURPLUS RP. REALISASI 2017 835.482.937.775 814.513.150.775 20.969.787.000 REALISASI 2016 793.278.516.527 736.765.000.000 SURPLUS RP. 56.513.516.527 4.26 Tabel Sumber Pembiayaan UPI Rp60.000.000.000 Surplus/Defisit Rp50.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp0 -Rp10.000.000.000 Surplus/Defisit 2016 Rp56.513.516.527 2017 Rp20.969.787.000 2018 -Rp5.491.804.016 2019 Rp10 Surplus/Defisit 4.27 Grafik Laporan Surplus atau Defisit Laporan Keuangan UPI Tahun Laporan pendapatan Laporan beban Keterangan Surplus/ Defisit 2016 745,713 686,231 59,482 2017 774,328 733,757 40,571 2018 812,782 756,825 55,957 4.28 Tabel Laporan Surplus atau Defisit UPI 35
2016 2017 2018 Laporan pendapatan 745.713 774.328 812.782 Laporan beban 686.231 733.757 756.825 Keterangan Surplus/ Defisit 59.482 40.571 55.957 Laporan Surplus/Defisit 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 4.29 Grafik Laporan Surplus atau Defisit D. Penyajian Hasil Angket Data-data ini merupakan tanggapan mahasiswa terkait instrumen penelitian yang disusun. Hasilnya akan dipaparkan perinstrumen. 1. Profil Responden Berdasarkan kuisioner yang masuk dan telah diverifikasi diperoleh informasi tentang profil responden survei verifikasi UKT tahun 2020 dilihat dari dua unsur yaitu asal fakultas/kampus daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa responden terdiri atas Fakultas Ilmu Pendidikan (13%), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (8%), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (7%), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (9%), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (10%), Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (11%), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (2%), Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (11%), Kampus Daerah Cibiru (13%), Kampus Daerah Purwakarta (4%), Kampus Daerah Serang (3%) , Kampus Daerah Sumedang (6%), Kampus Daerah Tasik (3%). 36
SUMEDANG KAMDA TASIK 4.30 Diagram Responden Data menunjukkan bahwa responden terdiri dari 4 angkatan aktif yaitu angkatan 2019, 2018, 2017, 2016 dengan jumlah respon yang beragam pada setiap fakultas, kampus daerah dengan rincian sebagai berikut. 4.31 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri atas angkatan 2014 (2%), angkatan 2015 (3%), angkatan 2016 (14%), angkatan 2017 (23%), angkatan 2018 (26%), dan angkatan 2019 (32%). 37 DATA FAKULTAS KAMDA SERANG KAMDA 3% KAMDA PURWAKARTA 4% KAMDA CIBIRU 13% 6% FIP 13% FPBS 8% FPEB 7% 2019 32% 2014 2015 2% 3% 2016 14% FPTK 11% FPIPS 9% FPSD 2% FPOK 11% FPMIPA 10% FIP 2017 23% 2018 26% 3%
4.32 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (2%), angkatan 2016 (14%), angkatan 2017 (21%), angkatan 2018 (31%), dan angkatan 2019 (32%). 4.33 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (2%), angkatan 2016 (17%), angkatan 2017 (33%), angkatan 2018 (21%), dan angkatan 2019 (27%). 38 FPBS 2019 32% 2014 2015 0% 2% 2016 14% 2017 21% 2018 31% FPEB 2019 27% 2014 2015 0% 2% 2016 17% 2018 21% 2017 33%
4.34 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (2%), angkatan 2016 (11%), angkatan 2017 (39%), angkatan 2018 (15%), dan angkatan 2019 (33%). 4.35 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas angkatan 2014 (1%), angkatan 2015 (1%), angkatan 2016 (11%), angkatan 2017 (34%), angkatan 2018 (17%), dan angkatan 2019 (36%). 39 FPIPS 2014 2015 0% 2% 2016 11% 2019 33% 2017 39% 2018 15% FPMIPA 2014 2015 2016 1% 1% 11% 2019 36% 2017 34% 2018 17%
4.36 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (1%), angkatan 2016 (12%), angkatan 2017 (25%), angkatan 2018 (26%), dan angkatan 2019 (36%). 4.37 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (1%), angkatan 2016 (2%), angkatan 2017 (34%), angkatan 2018 (25%), dan angkatan 2019 (38%). 40 FPOK 2014 2015 0% 1% 2016 12% 2019 36% 2017 25% 2018 26% FPSD 2019 38% 2017 34% 2018 25% 1% 2% 2014 2015 2016 0%
4.38 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan terdiri atas angkatan 2014 (0%), angkatan 2015 (2%), angkatan 2016 (12%), angkatan 2017 (13%), angkatan 2018 (39%), dan angkatan 2019 (34%). 4.39 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Kamda Cibiru terdiri atas angkatan 2016 (2%), angkatan 2017 (27%), angkatan 2018 (38%), angkatan 2019 (33%). 41 FPTK 2019 34% 2017 13% 2019 33% 2017 27% 2014 2015 0% 2% 2016 12% 2018 39% KAMDA CIBIRU 2016 2% 2018 38%
4.40 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Kampus Daerah Purwakarta terdiri atas angkatan 2016 (1%), angkatan 2017 (15%), angkatan 2018 (43%), dan angkatan 2019 (41%). 4.41 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Kampus Daerah Serang terdiri atas angkatan 2017 (18%), angkatan 2018 (35%), dan angkatan 2019 (47%). 42 KAMDA PURWAKARTA 2016 1% 2017 15% 2019 41% 2018 43% KAMDA SERANG 2017 18% 2019 47% 2018 35%
4.42 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Kampus Daerah Sumedang terdiri atas angkatan 2016 (2%), angkatan 2017 (15%), angkatan 2018 (38%), dan angkatan 2019 (45%). 4.43 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari Kampus Daerah Tasikmalaya terdiri atas angkatan 2016 (1%), angkatan 2017 (12%), angkatan 2018 (37%), dan angkatan 2019 (50%). 43 KAMDA SUMEDANG 2016 2% 2017 15% 2016 1% 2017 12% 2018 37% 2019 45% 2018 38% KAMDA TASIKMALAYA 2019 50%
2. Besaran Uang Kuliah Tunggal a. Jalur masuk 4.44 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa masuk melalui 3 jalur penerimaan yaitu SNMPTN (30%), SBMPTN (42%), Seleksi Mandiri (28%). 3. Golongan UKT per-angkatan 4.45 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2014 terdiri atas golongan I (15%), golongan III (15%), golongan IV (23%), golongan V (31%), golongan VII (8%), golongan VII (8%). 44 JALUR MASUK SeleksiMandiri 28% SNMPTN 30% SBMPTN 42% III 15% V 31% IV 23% 15% VII 8% 8% I ANGKATAN 2014 VII
I 8% VIII 6% 0% 4.46 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2015 terdiri atas golongan I (8%), golongan II (5%), golongan III (6%), golongan IV (47%), golongan V (14%), golongan VI (14%), golongan VII (6%), golongan VIII (0%). 4.47 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2016 terdiri atas golongan I (10%), golongan II (7%), golongan III (14%), golongan IV (22%), golongan V (19%), golongan VI (16%), golongan VII (6%), golongan VIII (6%). 45 ANGKATAN 2015 VII VI 16% VII 6% VIII 6% I 10% II 7% III 14% VI 14% II 5% III 6% V 14% IV 47% ANGKATAN 2016 V 19% IV 22%
II 5% I 5% 4.48 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2015 terdiri atas golongan I (5%), golongan II (5%), golongan III (20%), golongan IV (35%), golongan V (23%), golongan VI (8%), golongan VII (3%), golongan VIII (1%). 4.49 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2018 terdiri atas golongan I (3%), golongan II (8%), golongan III (22%), golongan IV (30%), golongan V (20%), golongan VI (10%), golongan VII (4%), golongan VIII (3%). 46 ANGKATAN 2017 VII VIII 3% 1% VI 10% VII 4% VIII 3% I 3% II 8% V 23% III 20% IV 35% ANGKATAN 2018 III 22% V 20% IV 30% VI 8%