4.50 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa responden dari angkatan 2019 terdiri atas golongan I (4%), golongan II (4%), golongan III (17%), golongan IV (25%), golongan V (19%), golongan VI (16%), golongan VII (6%), golongan VIII (9%). 4. Jumlah besaran UKT 4.51 Diagram Responden 47 ANGKATAN 2019 VII 6% VIII 9% I 4% II 4% VI 16% III 17% V 19% IV 25%
Jika dilihat dari jumlah responden untuk melihat besaran UKT, sebanyak 1,4% berada pada UKT golongan 1 (Rp. 500.000,00), dilanjutkan dengan Golongan 2 sebanyak 4,2% (Rp. 1.000.000,00), golongan 3 (Rp. 2. 925.000,00) sebesar 1,2%, besaran UKT diangka Rp. 2. 400.000,00 sebanyak 0,8%, dilanjutkan dengan besaran UKT lebih dari tiga juta sebesar 23,1%, besaran lebih dari empat juta sebanyak 15,9%, sementara untuk besaran UKT yang lebih dari Rp. 4. 600.000,00 sebanyak 15,65%, lebih dari lima juta sebanyak 20,6%, dilanjutkan dengan besaran yang lebih dari enam juta sebanyak 6,3%, untuk besaran yang lebih dari 7 juta sebanyak 1,2%, dan terakhir bidikmisi sebanyak 0,4%. 5. Kondisi Ekonomi a. Pekerjaan ayah pada masa awal perkuliahan 4.52 Diagram Responden 48
b. Pekerjaan ayah pada masa pandemi covid-19 4.53 Diagram Responden Berdasarkan data survei yang masuk, diperoleh informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan orangtua mahasiswa dilihat dari pekerjaan serta penghasilan ayah, ibu pada masa awal perkuliahan dan masa pandemi covid-19. Ditinjau dari jenis pekerjaan ayah pada masa awal kuliah responden terbagi kedalam 5 jenis pekerjaan terbanyak, yaitu wirausaha (25.1%), pegawai swasta (21.9%), PNS (17.7%), pensiun (5.9%), dan tidak bekerja (4.7%). Setelah dibandingkan dengan data pekerjaan ayah setelah masa Pandemi Covid – 19 nampak perubahan jumlah pada 5 kategori tersebut menjadi tidak bekerja (20.1%), wirausaha (18.7%), pegawai swasta (15.0%), PNS (15.0%), pensiun (8.1%). Berdasarkan hasil perbandingan ini nampak terdapat peningkatan jumlah pada kategori tidak bekerja (15.4%), pensiun (2,2%), serta terdapat penurunan jumlah pada kategori wirausaha (7,1%), PNS (2,7%), pegawai swasta (6,9 %). 49
c. Penghasilan Ayah Pada Masa Awal Perkuliahan 4.54 Diagram Responden d. Penghasilan Ayah Pada Masa Pandemi Covid-19 4.55 Diagram Responden Sejalan dengan data pekerjaan ayah sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, data besaran penghasilan ayah pada masa awal kuliah terbagi kedalam 6 kategori terbanyak, yaitu besaran < Rp 500.000 (12,9%), Rp 500.000 – 2.000.000 (26,7%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (34,2%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (16,7%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (4,6%), > Rp 8.000.000 (4,9 %). 50
Setelah dibandingkan dengan data besaran penghasilan ayah setelah masa Pandemi Covid – 19 nampak perubahan jumlah persentase pada 6 kategori tersebut menjadi < Rp 500.000 (34,6%), Rp 500.000 – 2.000.000 (28,5%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (23,8%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (8,8%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (2,2%), > Rp 8.000.000 (2,1 %). Berdasarkan hasil perbandingan ini nampak terdapat peningkatan persentase penghasilan ayah dengan besaran < Rp 500.000 (21,7%), Rp 500.000 – 2.000.000 (1,8%), serta terdapat penurunan penghasilan ayah dengan besaran Rp 2.000.000 – 4.000.000 (10,4%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (7,9%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (2,4%), > Rp 8.000.000 (2,8 %). e. Pekerjaan Ibu Pada Masa Awal Perkuliahan 4.56 Diagram Responden 51
f. Pekerjaan Ibu Pada Masa Pandemi Covid-19 4.57 Diagram Responden Data mengenai pekerjaan ibu pada masa awal perkuliahan menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis pekerjaan terbanyak yaitu tidak bekerja tidak bekerja (58,1%), PNS (15,7%), pegawai swasta (6,6%), wiraswasta (5,3%), ibu rumah tangga (1,7%). Setelah dibandingkan dengan data pekerjaan ibu setelah masa Pandemi Covid – 19 nampak perubahan jumlah pada 5 jenis tersebut menjadi tidak bekerja (62,3%), PNS (14,9%), pegawai swasta (4,8%), wiraswasta (4,3%), ibu rumah tangga (1,6%). Berdasarkan hasil perbandingan ini nampak terdapat peningkatan jumlah pada kategori tidak bekerja (4,2%), PNS (0,8%), Pegawai Swasta (2,8%), Wirausaha (1%), IRT (1,2%), Pensiun (0,1%). 52
g. Penghasilan Ibu Pada Masa Awal Perkuliahan 4.58 Diagram Responden h. Penghasilan Ibu Pada Masa Pandemi Covid-19 4.59 Diagram Responden Sejalan dengan data pekerjaan ibu sebelum dan sesudah Pandemi Covid19, data besaran penghasilan ibu pada masa awal kuliah terbagi kedalam 6 53
kategori terbanyak, yaitu besaran < Rp 500.000 (62,9%), Rp 500.000 – 2.000.000 (0,5%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (15,0%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (5,6%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (0,9%), > Rp 8.000.000 (0,7 %). Setelah dibandingkan dengan data besaran penghasilan ibu setelah masa Pandemi Covid – 19 nampak perubahan jumlah persentase pada 5 kategori tersebut menjadi Rp 500.000 – 2.000.000 (10,2%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (12,2%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (3,9%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (0,5%), > Rp 8.000.000 (0,4 %). Berdasarkan hasil perbandingan ini nampak terdapat penurunan persentase penghasilan ibu dengan besaran Rp 500.000 – 2.000.000 (1,8%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 (2,8%), Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 (1,7%), Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 (0,4%), > Rp 8.000.000 (0,3 %). Setelah pengkomparasian data penghasilan ayah dan ibu hal ini bersingungan dengan peraturan antara lain, Permendikbud No. 97 tahun 2014, Permenristekdikti No. 12 tahun 2019, yang menyatakan bahwa tarif biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 dan Siaran Pers MRPTNI No.052/SP/MRPTNI/V/2020 memiliki kesamaan general dengan Permenristekdikti no. 39 tahun 2017, yang mengatakan bahwa apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan: a) pembebasan sementara UKT; b) pengurangan UKT; c) perubahan kelompok UKT; d) pembiayaan UKT. i. Tanggungan 4.60 Diagram Responden Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah tanggungan orang tua mahasiswa terdiri dari 0 (1%), 1-2 (44%), 3 (26%), 4-6 (26%), >6 (3%). Hal ini bersangkutan 54 JUMLAH TANGGUNGAN >6 0 3% 1% 4-6 26% 1-2 44% 3 26%
dengan Rektor UPI No. 4449/UN40/HK/2019, jumlah tanggungan adalah salah satu aspek perhitungan diturunkannya nominal UKT. Dari data tersebut, yang memilki jumlah tanggungan 4-6 berjumlah 26% dan yang lebih dari 6 tanggungan berjumlah 3.%, sehingga sudahlah relevan UPI untuk melakukan mekanisme bantuan biaya pendidikan yang lebih masif dengan pertimbangan alokasi. 6. Penangguhan a. Keikutsertaan bantuan biaya pendidikan berupa penanguhan 4.61 Diagram Responden Berdasarkan data hasil survei keikutsertaan penangguhan menunjukkan bahwa terdapat 12 % (555 responden) yang pernah mengikuti penangguhan dan 88% (4086 responden) tidak pernah mengikuti penangguhan. 55 KEIKUTSERTAAN BANTUAN BIAYA PENANGUHAN PENANGGUHAN YA 12% TIDAK 88%
b. Frekuensi keikutsertaan bantuan biaya pendidikan berupa penangguhan 4.62 Diagram Responden Data menunjukkan bahwa 555 responden yang pernah mengikuti penangguhan terbagi dalam 3 kategori mengikuti 1 kali (59%), 2 kali (17%), lebih dari 2 kali (24%), 7. Harapan untuk kebijakan UPI 4.63 Diagram Responden Data tersebut menunjukan bahwa mahasiswa diberi pilihan untuk bertahan hidup atau membayar uang kuliah. Sedangkan seperti yang diketahui, proses pembelajaran pun tidak maksimal, ditambah lagi dengan pengeluaran kuota secara mandiri dari mahasiswa. Ini membuat mahasiswa dirugikan berlipat 56 FREKUENSI KEIKUTSERTAAN BANTUAN BIAYA PENANGUHAN PENANGGUHAN Lebih dari 2 24% 2 17% 1 59% Pembayaran Perubahan UKT secara kelompok UKT mengangsur 2% 12% Pembebasan UKT sementara 29% Pengurangan UKT 57% HARAPAN
ganda oleh karena kebijakan kampus yang tidak peduli dengan kesejahteraan mahasiswa. Dari hasil data sampel yang telah dipaparkan diatas, mewabahnya pandemi pada saat ini membawa dampak kepada perekonomian para orangtua mahasiswa, sebanyak 57% meminta adanya pengurangan UKT, 29% pembebasan UKT sementara, 12% perubahan kelompok dan 2% pembayaran UKT secara mengangsur. Oleh karena itu, maka kami mendorong UPI untuk mempertimbangkan mekanisme terkait dengan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal, khususnya semestar genap 2020/2021 yang nantinya bisa mempengaruhi kemampuan dan tingkat kesulitan dalam memenuh pembayaran biaya kuliah semester ganjil 2020/2021. 57
8. Pengelolaan dan Alokasi Biaya Berdasarkan RKA 2020, terdapat beberapa alokasi biaya yang diasumsikan dapat dialokasikan untuk membantu Biaya Operasional menilik kondisi ekonomi akibat covid-19. Analisis di atas menunjukan bahwa beban biaya operasional dibebankan lebih banyak kepada biaya pendidikan. Beberapa komponen biaya yang bisa dipertimbangkan untuk membantu biaya pendidikan yakni; Komponen Biaya Alokasi Pembiayaan Sumber Pendanaan Nominal Listrik, air, telp Biaya Operasional BPPTNBH Rp.6.000.000.000 Clean Service Biaya Operasional BPPTNBH Rp. 15.506.632.000 Sewa Jaringan Internet (bandwidth) Biaya Operasional BPPTNBH Rp. 5.998.644.000 Pengadaan alat laboratorium Investasi BPPTNBH Rp.4.350.000.000 Peningkatan Jumlah Publikasi, HKI dan Paten Biaya Operasional Selain APBN Rp.18.078.140.600 Penyelenggaraan Konfrensi Nasional dan Internasional Biaya Operasional Selain APBN Rp. 7.839.436.350 Peralatan dan Mesin Investasi Selain APBN Rp. 29.486.973.179 Pengadaan Tanah Investasi Selain APBN Rp.4.000.000.000 Peningkatan Citra Universitas Pengembangan Selain APBN Rp.4.235.882.500 Pengembangan Museum Pendidikan sebagai Pusat Belajar Pengembangan Selain APBN Rp. 243.400.000 Total Rp.95.739.108.629 4.64 Tabel Komponen Biaya UPI 58
Semua komponen tentang pengadaan dapat dilihat di Sirup.lkpp, lpse.jabarprov.go.id, unitlayananpengadaan.upi.edu, pengadaan.id, bangdos.upi.edu, Peraturan pemerintah RI No 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI, Peraturan Rektor UPI No 0058/UN40/HK/2018, Tabel tersebut menunjukan beberapa komponen biaya yang bisa dipertimbangkan agar bisa dioptimalkan untuk bantuan biaya pendidikan. 9. Kebijakan UPI Terkait Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Mekanisme pangajuan penangguhan UKT Tahun 2019 a. Mahasiswa mengisi form dan diserahkan ke lembaga b. Wawancara wali mahasiswa oleh wakil dekan 3 fakultas atau wakil direktur kampus daerah c. Penyerahan hasil wawancara dari fakultas dan kampus daerah ke Dirmawa d. Hasil wawancara yang telah ditandatangani direktur/dekan diserahkan pada Dirmawa e. Mahasiswa yang lolos akan ditetapkan oleh SK Rektor Mekanisme pengajuan cicilan, penagguhan atau bantuan Tahun 2020 a. Mengisi form online di siak.upi.edu b. Wawancara oleh dosen pembimbing akademik Seputar wawancara; a) Jenis permohonan (cicilan/penangguhan/bantuan) b) Jumlah tanggungan keluarga c) Surat kepemilikan rumah (milik sendiri, sewa, rumah dinas, dsb) d) Sumber listrik e) Luas tanah yang dihuni f) Sumber air sehari-hari (cuci, mandi, minum) g) Penghasilan/Pendapatan perbulan c. Hasil wawancara berupa cicilan/penangguhan/bantuan d. Mahasiswa yang lolos akan ditetapkan oleh SK Rektor Dengan kebijakan yang ada dapat diketahui belum ada mekanisme bantuan biaya pendidikan dengan spesifikasi jelas, sejauh ini sekadar penangguhan atau cicilan. Belum ada opsi lainnya seperti pembebasan UKT sementara dengan atau bantuan finansial lainnya Melihat kondisi walimahasiswa saat awal masuk dengan kondisi saat ini tidak mengalami ekonomi yang stabil, maka dari itu harus ada bantuan biaya pendidikan yang jelas dan tidak hanya penangguhan dan cicilan saja. Maka terkait dengan analisis di atas, solusi lain yang bukan sekadar penangguhan harus dihadirkan. Ditinjau dari sumber pendapatan, maka opsi penurunan UKT dapat dijadikan solusi untuk permasalahan biaya pendidikan mahasiswa saat ini. 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan UPI memiliki status PTN-BH yang berarti memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan akademik dan non-akademiknya sendiri. Salah satu yang dikelola secara mandiri adalah dalam sistem pendanaan dan pembiayaan. UPI menerapkan sistem UKT yang mana bermaksud untuk melakukan sistem subsidi silang: yang berkemampuan lebih menutupi yang tidak berkemampuan. Artinya, penentuan UKT mesti berdasarkan atas kemampuan dari pihak yang membiayai. Namun pada prakteknya, UKT menimbulkan banyak polemik, khususnya diUPI. Dan berbagai aksi penolakan terus digaungkan sampai detik ini. Sejarah mencatat, sejak tahun 2016 sampai 2019, UKT selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Namun, apa yang dituntut oleh mahasiswa dan apa yang dijadikan kebijakan oleh rektorat tidak pernah mendapat titik temu. Termasuk pada tahun ini, UPI tidak mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. Padahal jika melihat kondisi masyarakat hari ini yang dipengaruhi oleh dampak Covid-19, terjadi perubahan ekonomi yang dirasakan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, ataupun pihak yangmembiayai. Pemerintah menganggap Permedikbud No.25 tahun 2020 sebagai solusi dari situasi yang tengah dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan mengenai berbagai bentuk bantuan yang semestinya bisa membantu ekonomi mahasiswa. Namun sayang, jika kita meninjau kampus yang telah menerapkan kebijakan ini, terdapat berbagai polemik yang hadir. Salah satunya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan oleh kampus dan adanya kemungkinan UKT yang ditentukan malah bertambah dari nominal sebelumnya. Padahal, pendidikan semestinya mampu mendidik manusia menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya sebagai alat untuk menindas, tidak juga sebagai alat untuk melanggengkan hegemoni dari penguasa. Pendidikan mestinya melakukan prinsip-prinsip humanisasi. Artinya, menjadikan manusia sebagai sebuah subjek, bukan objek. UKT merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa komponen di dalamnya: BOPTN/BPPTNBH dan BKT/Student Unit Cost. Dikarenakan kampus memiliki otonomisasi sendiri dalam mengelola keuangannya, UPI sangat bergantung kepada pemerolehan dana. Setidaknya ada dua sumber pendanaan UPI: APBN dan non-APBN. APBN merupakan keuangan yang diberikan oleh negara, sedangkan non-APBN itu merupakan sumber pendapatan diluar negara (Dana Masyarakat, Biaya Pendidikan, IGU, dsb). Analisis terhadap anggaran yang dimiliki oleh UPI. Ternyata biaya yang didapatkan dari APBN selalu menurun. Otomatis, untuk menyeimbangkan keuangan kampus, UPI sangat bergantung kepada dana non-APBN. Dari dana 60
non-APBN tersebut, sumber pendapatan yang paling pasti adalah dari Biaya Pendidikan. Biaya pendidikan hampir selalu mengalami kenaikan. Namun, di sisi lain, jika kita menghitung total pendapatan dan pembiayaan kampus. UPI selalu mendapatkan surplus sejak tahun 2016 sampai 2019, kecuali tahun 2018. Akan tetapi, jika kita menghitung seluruh dari pemasukan dan pembiayaan sejak tahun 2016 sampai 2019, maka UPI secara pendapatan dan beban menghasilkan surplus. Selanjutnya adalah menghitung persentase antara biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya operasional yang setiap tahun mengalami perubahan. Dampak yang ditimbulkan adalah biaya operasional semakin dibebankan kepada mahasiswa. Setidaknya, sejak tahun 2017 sampai 2019, ditemukan persentase sebesar 79,40%. Sesuai konsep PTN-BH yang memiliki wewenang mengatur keuangannya sendiri, UPI mengharuskan dia mandiri dalam mengatur keuangannya. Dari data yang dikumpulkan berkesimpulan bahwa taraf ekonomi mahasiswa UPI menurun drastis secara massal. Data tersebut menunjukan secara konkret bahwa mahasiswa UPI akan keberatan untuk memenuhi biaya pendidikannya, hal itu ditunjukan dengan harapan kebijakan UPI yang mayoritas menginginkan penurunan UKT. Terdapat beberapa komponen biaya dalam RKA 2020 yang dapat dijadikan pertimbangan realokasi untuk membantu biaya pendidikan. Komponenkomponen biaya tersebut dipilih berdasarkan nilai prioritas penggunaan pada saat pandemi covid-19 masih terus menunjukan tren kenaikan di Indonesia. Maka dari itu Isola Menggugat menyatakan sikap terkait permasalahan ini: 1. Tambahan bantuan biaya pendidikan, bukan sekadar penangguhan dan bantuan biaya yang terbatas, tetapi dengan opsi pengurangan nominal UKT. 2. UPI harus memberikan keringanan kepada semester 9 ke atas dan mahasiswa yang tersisa sidang saja. 3. UPI harus memberikan transparansi data terkait Unit Cost atau BKT perprogram studi. B. Saran Penelitian terkait masalah biaya pendidikan ini adalah permasalahan kompleks. Masalah-masalah harus dikaji secara ilmiah untuk membuktikan argumen-argumen terkait dengan masalah sosial. Komponen riset mesti berkembang lebih lanjut sehingga bisa membedah masalah-masalah biaya pendidikan ini lebih lanjut. Komprehensi data dan kajian yang bermutu akan menghasilkan pencerdasan massa yang efektif dan keutuhan informasi. Selain itu, diperlukanlah data yang secara menyeluruh agar menjadi acuan riset-riset selanjutnya. Dalam hal tersebut maka investigasi terkait dengan data mesti dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Bandung, Juli 2020 Isola Menggugat 61
DAFTAR PUSTAKA Regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7461/UN40/HK/2019 Rencana Kerja Anggaran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018- 2020 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 302/E.E2/KR/2020 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 331/E.E2/KM/2020 Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 97/E/KU/2013 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Referensi Creswell, J. W. (2012). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mukillah, P. A. (2018). Kuliah Kok Mahal? Pengantar Kritis Memahami Privatisasi, Komersialisasi, dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Best Line Press. 62
Paulo, F. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Suryadi. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. The SMERU Reasrch Institution. UI. (2009). Kajian Ekonomi Politik Terhadap Kenaikan Biaya Pendidikan. UNDIP. (2009). Analisis Konstruksi Pembiayaan PTN-BH Dan KelemahanKelemahan Dalam Sistem BKT dan UKT Yang Memunculkan Berbagai Masalah Dalam Pondasi Awal Adanya Perguruan Tinggi Negeri. 63
Kami telah mendapatkan dukungan dari: 64