DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 143 No Terminologi Pengertian 339 Padang Rumput Areal tanah yang hanya ditumbuhi jenis rumput kecil (rendah) 340 Semak Areal tanah yang ditanami sekelompok tanaman perdu dengan tinggi kurang dari 6meter dengan diameter batang kurang 10 cm 341 Alang-Alang Areal tanah yang hanya ditumbuhi jenis rumput besar (tinggi) 342 Sabana Areal tanah yang ditumbuhi jenis rerumputan dan semak yang diselingi oleh adanya pohon lebih tinggi dari jenis pepohonan kecil atau palma, biasanya satu-dua dan tidak mengelompok 343 Bencah Areal tanah yang ditumbuhi rumput dan semak berbaur dengan genangan-genangan kecil-kecil ditumbuhi rumput rawa dan terdapat sepanjang tahun 344 Rawa Areal tanah (dataran tanah basah) yang selalu digenangi air tawar atau air payau yang luas. Terdapat tanaman air 345 Hutan Areal tanah yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tajuk pohonnya dapat saling menutupi/bergesekan 346 Hutan Lebat Areal hutan yang ditumbuhi berjenis-jenis pepohonan besar dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum, tetumbuhan semaknya biasanya jarang 347 Hutan Belukar Areal hutan alam yang ditumbuhi berjenis- jenis pepohonan yang mayoritas berbatang kecil. Bisa merupakan hutan muda bekas ladang atau merupakan sisa dari hutan lebat yang pepohonan besarnya telah diambil, bisa juga berupa areal pepohonan yang tumbuhnya sudah maksimum dan berbatang kecil 348 Hutan Sejenis Areal hutan alam atau buatan yang ditumbuhi pepohonan dengan didominasi satu jenis saja (homogen) tanpa memandang tingkat pertumbuhannya. Misalnya hutan jati, hutan angsana, hutan pinus 349 Hutan Lahan Basah Areal hutan yang terletak di lahan yang tergenang baik permanen ataupun periodik 350 Hutan Rawa Hutan yang berawa-rawa, permukaan tanahnya mutlak tergenang 6 bulan atau lebih kumulatif dalam setahun dan pada waktu penggenangan surut tanah senantiasa jenuh air. Hutan rawa gambut masuk dalam kategori ini 351 Hutan Mangrove Hutan dengan tanaman varietas mangrove yang biasanya terdapat di daerah pesisir dan pantai berlumpur berombak kecil
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 144 No Terminologi Pengertian 352 Hutan Lainnya Hutan selain yang sudah disebutkan sebelumnya 353 Tubuh Air Areal tanah yang digenangi air secara permanen, baik buatan maupun alami 354 Perairan Darat Areal daratan yang digenangi air secara permanen ataupun periodik, baik buatan maupun alami. Air bukan berupa aliran 355 Kolam Perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau 356 Tambak Perairan di daratan yang dibatasi pematang dapat dijadikan tempat budidaya perikanan biasanya berada di pinggiran pantai atau dekat muara sungai 357 Tambak Udang Perairan di daratan yang dibatasi pematang, dijadikan tempat budidaya khusus udang 358 Tambak Ikan Perairan di daratan yang dibatasi pematang, dijadikan tempat budidaya khusus jenis ikan tertentu: tambak ikan lele, tambak ikan bandeng, tambak ikan gurame 359 Penggaraman Perairan di daratan yang dibatasi pematang diolah sebagai tempat membuat garam, biasanya berada di pinggiran pantai atau dekat muara sungai 360 Danau Cekungan di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun asin yang dikelilingi oleh daratan 361 Telaga Danau kecil di mana sinar matahari bahkan dapat mencapai dasarnya 362 Waduk Areal tanah yang dibuat sebagai tempat penyimpanan air (reservoir), dapat dimanfaatkan sebagai pengairan dan sumber energi listrik 363 Situ Areal tanah yang dibuat sebagai tempat penyimpanan air (reservoir) yang lebih kecil dari waduk, dapat dimanfaatkan sebagai pengairan maupun pariwisata 364 Embung Areal tanah yang dibuat sebagai tempat penyimpanan air (reservoir) yang lebih kecil dari Situ, biasanya hanya dimanfaatkan sebagai pengairan saja 365 Sungai Aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara) 366 Sungai Besar Sungai yang berukuran besar yang mengalirkan air dari hulu (sumber) menuju hilir (muara)
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 145 No Terminologi Pengertian 367 Sungai Kecil Sungai yang berukuran kecil yang mengalirkan air dari hulu (sumber) menuju hilir (muara) 368 Saluran Saluran/jalur air yang digunakan untuk berbagai kepentingan kepentingan 369 Kanal Saluran/jalur/terusan air buatan manusia yang terhubung ke sungai atau laut yang digunakan untuk mengarahkan dan mengalirkan air dan untuk jalur transportasi barang/orang 370 Saluran Irigasi Saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi 371 Parit/Selokan Saluran yang digali/dibuat untuk mengalirkan air, baik air hujan ataupun air pembuangan 372 Tanah Jasa Areal tanah atau bangunan yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya masyarakat kota, yang dilaksanakan oleh badan dan/atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta 373 Tanah Jasa Pariwisata, Akomodasi, dan Rekreasi Areal tanah atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan menginap dan atau rekreasi 374 Penginapan Usaha penyedia penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen 375 Hotel Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel 376 Motel Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai motel 377 Guest House Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan 378 Villa Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 146 No Terminologi Pengertian 379 Wisma Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya 380 Penginapan Lainnya Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak dengan makan 381 Tempat Makan Usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya 382 Rumah Makan Fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran 383 Restoran Tempat usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya 384 Kafe Usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum 385 Tempat Hiburan Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi 386 Bioskop Usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya 21, XXI, Blitz Megaplex
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 147 No Terminologi Pengertian 387 Teater/Gedung Pertunjukan Usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, pagelaran musik, opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya 388 Diskotek Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria 389 Karaoke Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum 390 Tempat Hiburan Lainnya Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi 391 Tanah Jasa Transportasi/Perhubungan Areal tanah sebagai tempat alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 392 Bandar Udara Tempat yang mempunyai fasilitas lengkap untuk penerbangan dalam dan luar negeri 393 Bandar Udara Militer Kegiatan penerbangan yang umumnya dipergunakan untuk kegiatan penerbangan militer (pertahanan negara) 394 Bandar Udara Sipil Kegiatan penerbangan untuk masyarakat sipil (civil aviation) 395 Pelabuhan Tempat yang digunakan sebagai tempat sandar dan berlabuhnya kapal laut/sungai beserta aktivitas penumpangnya dan bongkar muat kargo 396 Pelabuhan Laut Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai 397 Pelabuhan Sungai Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai 398 Pelabuhan Danau Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan danau yang terletak di danau
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 148 No Terminologi Pengertian 399 Pelabuhan Militer Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut militer yang terletak di laut dan sebagai dermaga dan perawatan kapal perang angkatan laut 400 Terminal Prasarana beserta fasilitasnya untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan 401 Terminal Umum Tipe A Terminal tipe A, terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lalu lintas batas negara 402 Terminal Umum Tipe B Terminal tipe B, terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi 403 Terminal Umum Tipe C Terminal tipe C, terletak di dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II dan dalam jaringan trayek pedesaan 404 Terminal Khusus Tempat penyimpanan, memelihara dan memperbaiki kendaraan, kadang-kadang dijadikan tempat menaikan dan menurunkan penumpang yang dikelola oleh satu perusahaan 405 Stasiun Kereta Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api 406 Stasiun Penumpang Merupakan stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang 407 Stasiun Barang Stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang 408 Stasiun Operasi Stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api 409 Tanah Jasa Instansi Pemerintah Tanah jasa pemerintahan baik pemerintahan sipil maupun militer/polisi/keamanan 410 Instansi Pemerintah (Sipil) Tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya termasuk kepolisian dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya 411 Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat terdiri dari Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 149 No Terminologi Pengertian 412 Pemerintah Provinsi Wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang Gubernur 413 Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota 414 Pemerintah Desa Wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa 415 Lembaga Legislatif Kegiatan kelembagaan MPR, DPR dan DPRD serta kesekretariatannya, yang berfungsi utama mengambil keputusan-keputusan konstitusional yang bersifat dasar dan prinsip dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, yaitu membuat, merubah atau mencabut undang-undang atau peraturan pemerintah serta membina administrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dan undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, termasuk mengambil keputusan, penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan pengeluaran, anggaran investasi serta rencana-rencana jangka panjang 416 Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi tiga lembaga yakni Mahkamah Agung, tugas Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial 417 Kantor Pemerintah Lainnya Tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya termasuk kepolisian dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya 418 Instansi Militer Tempat kegiatan yang berkaitan dengan militer/polisi meliputi instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis termasuk kantor militer, instalasi militer dsb 419 Markas Besar TNI Kegiatan Militer yang wilayah hukumnya membawahi semua TNI di seluruh Indonesia 420 Angkatan Darat Kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan darat, kecuali anggota angkatan darat yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Udara 421 Angkatan Udara Kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan udara, kecuali anggota angkatan udara yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya markas besar tni angkatan udara
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 150 No Terminologi Pengertian 422 Angkatan Laut Kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan laut, kecuali anggota angkatan laut yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Laut 423 Kantor Militer Lainnya Tempat kegiatan yang berkaitan dengan militer/polisi meliputi instalasi pertahanan an keamanan, dan bangunan sejenis termasuk kantor militer, instalasi militer dsb 424 Instansi Kepolisian Kegiatan POLRI (administrasi, operasional dan lain-lain) yang melayani masyarakat umum, baik langsung ataupun tidak di berbagai bidang keamanan dan ketertiban, seperti pengaduan, kriminal, ketertiban hukum, mengusut tindak pidana, termasuk juga kegiatan polisi rahasia 425 Markas Besar Polri Kegiatan Kepolisian yang wilayah hukumnya membawahi semua Polda di seluruh Indonesia 426 Polda Kegiatan Kepolisian yang wilayah hukumnya mencakup wilayah satu Provinsi 427 Polres Kegiatan Kepolisian yang wilayah hukumnya mencakup wilayah satu Kabupaten/Kotamadya 428 Polsek Kegiatan Kepolisian yang wilayah hukumnya mencakup wilayah satu Kecamatan 429 Kantor Kepolisian Lainnya Tempat kegiatan yang berkaitan dengan militer/polisi meliputi instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis termasuk kantor militer, instalasi militer dsb 430 Tanah Jasa Pendidikan Areal atau bangunan tempat dilaksanakannya pendidikan baik formal maupun non-Formal 431 Pendidikan Formal Sarana pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah 432 Pendidikan Dasar Jasa pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan dasar, dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 433 Pendidikan Menengah Pertama Jasa pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, dapat berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (mts), atau bentuk lain Yang sederajat
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 151 No Terminologi Pengertian 434 Pendidikan Menengah Atas Jasa pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan Dapat berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat 435 Perguruan Tinggi Jasa pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas 436 Pesantren Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Merupakan sekolah dasar agama Islam dan pendidikan khusus 437 Seminari Lembaga pendidikan bagi calon rohaniwan Kristiani, entah itu Kristen yang mendidik pendeta atau Katolik yang mendidik pastor 438 Pusat Bimbingan Teknis Jasa pendidikan non-formal dalam rangka peningkatan dan/atau pendidikan suatu keahlian yang dilaksanakan oleh suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta 439 Pendidikan Keagamaan Lain Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Merupakan sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus 440 Pendidikan Informal Sarana pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan Bimbingan Teknis. Contoh: taman pendidikan al-quran, kelompok bermain (kb), taman bermain anak (tba), lembaga kursus, sanggar, lembaga Bimbingan Teknis, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim 441 Kursus Kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 152 No Terminologi Pengertian 442 Bimbingan Belajar Kegiatan yang mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, super brain, power brain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreativitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah 443 PAUD Area yang digunakan untuk pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti Kelompok Bermain 444 TK Area yang digunakan untuk pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun 445 Pendidikan Informal Lainnya Area yang digunakan untuk sarana pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan Bimbingan Teknis 446 Tanah Jasa Kesehatan Areal atau bangunan tempat dalam berbagai macam pelayanan kesehatan 447 Rumah Sakit Jasa kesehatan yang melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang gawat darurat) untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama 448 RSUP Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah pusat 449 RSUD Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah daerah
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 153 No Terminologi Pengertian 450 RSU Swasta Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta 451 RS Instansi Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola instansi militer/kepolisian 452 RS Jiwa Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit gangguan kejiwaan / mental 453 RS Ibu dan Anak Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit untuk ibu dan anak 454 RS Orthopedi Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit gangguan tulang 455 RS Tht Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit gangguan tenggorokan, hidung, dan telinga 456 RS Gigi dan Mulut Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit gangguan gigi dan mulut 457 Rs Mata Rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit gangguan mata 458 RS Lainnya Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya 459 Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya 460 Puskesmas Induk Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan merupakan puskesmas pembina 461 Puskesmas Pembantu Puskesmas sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatankegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 154 No Terminologi Pengertian 462 Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Unit pelayanan kesehatan di desa yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat setempat serta didukung oleh tenaga kesehatan professional 463 Posyandu Pusat kegiatan masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat) dalam upaya pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana (KB) 464 Polindes Tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa 465 Klinik Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname) 466 Praktek Dokter Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. Termasuk pula praktek dokter di klinik perusahaan dan organisasi lainnya 467 Praktek Bidan Kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan 468 Praktek Khitan Kegiatan pemberian pelayanan khitan/sunat yang dilakukan oleh dokter (umum) atau mantri sunat 469 Klinik Lainnya Jasa kesehatan yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya 470 Bank Kantor (perusahaan) yang mengurus soal pinjammeminjam uang, tabungan, dan sebagainya 471 Bank Pemerintah Kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang mengenai BUMN yang berlaku. Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero termasuk kelompok bank devisa yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri 472 Bank Asing Kegiatan bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 155 No Terminologi Pengertian 473 Bank Swasta Kegiatan bank yang modalnya dimiliki oleh swasta. Bank Swasta termasuk kelompok bank devisa yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri 474 Non-Bank Kantor (perusahaan) yg mengurus soal pinjammeminjam uang, tabungan, dan sebagainya selain Bank, seperti Asuransi, Leasing/Pembiayaan, dan lainnya 475 Asuransi Usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal seperti kesehatan, pendidikan, jiwa, kendaraan, dll 476 Koperasi Simpan Pinjam Usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam 477 Leasing/ Pembiayaan Kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu 478 Pegadaian Usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan 479 Pasar Modal Kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran (jual dan beli) efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka 480 Jasa Keuangan Non-Bank Lainnya Lembaga usaha yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan- perusahaan 481 Tanah Jasa Profesi Areal tanah dan bangunan yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan/jasa profesional 482 Jasa Profesi Konsultan Kegiatan pelayanan jasa konsultasi profesional
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 156 No Terminologi Pengertian 483 Konsultan Hukum Kegiatan persiapan dokumen hukum, dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya dan kegiatan lainnya 484 Konsultan Pajak Kegiatan penyediaan jasa konsultasi perpajakan seperti penyiapan pengembalian pajak pendapatan usaha atau perorangan. Termasuk dalam kelompok ini penyediaan jasa bantuan nasihat dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien di hadapan petugas pajak 485 Konsultan Lainnya Kegiatan pelayanan jasa konsultasi lainnya 486 Konsultan Bangunan Kegiatan penyediaan jasa konsultasi bangunan, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan 487 Jasa Profesi Notaris Kegiatan pelayanan jasa di bidang notariat 488 Notaris dan PPAT Kegiatan notaris, dan kegiatan lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah 489 Notaris Kegiatan notaris, dan kegiatan lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah 450 Akuntan Publik Kegiatan penyediaan jasa pemPetunjuk Teknisan dan akuntansi, penyusunan dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan dan pengujian laporan dan sertifikasi keakuratannya 451 Appraiser Atau Penilai merupakan sebuah profesi yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian, sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki dengan mengacu kepada standar penilaian yang berlaku. 452 Surveyor Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan lainnya
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 157 No Terminologi Pengertian 453 Salon Usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya 454 Jasa Profesi Lainnya Kegiatan penyediaan jasa profesi lainnya. Seperti notaris dan PPAT, pengacara, konsultan hukum, konsultan pajak, akuntan publik, appraiser, surveyor, jasa profesi lainnya 455 Tanah Jasa Peribadatan Areal atau bangunan tempat melaksanakan peribadatan suatu agama dan/atau kepercayaan 456 Masjid Rumah ibadah agama Islam 457 Mushola/ Langgar/ Surau Rumah ibadah agama Islam 458 Gereja Tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan 459 Gereja Kristen Rumah ibadah agama Kristen Protestan 460 Gereja Katolik Rumah ibadah agama Katolik 461 Vihara/Kuil Rumah ibadah agama Budha 462 Pura Rumah ibadah agama Hindu 463 Klenteng Bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan ibadah bagi penganut kepercayaan Konghucu 464 Tempat Ziarah Keagamaan Tempat yang dianggap suci atau mulia. Tempattempat tersebut bisa berupa makam, rumah ibadah, dan tempat lain tempat yang dianggap suci 465 Tanah Jasa Telekomunikasi Areal tanah yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi 466 BTS Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator 467 Stasiun Telekomunikasi Stasiun yang menyajikan berbagai hiburan keluarga mulai dari pendidikan, feature, maupun tentang alam sekitar seperti alam.
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 158 No Terminologi Pengertian 468 Tanah Jasa Kebersihan Tempat untuk menimbun sampah limbah lingkungan 469 TPA Sampah Tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah 470 Tanah Jasa Kebersihan Lainnya Tempat untuk menimbun sampah dan limbah lingkungan lainnya 471 Jasa Perdagangan Areal tanah yang digunakan sebagai kegiatan bekerja/berkantor dan areal tanah yang digunakan bertransaksi barang dan/atau jasa 472 Pasar Areal tanah usaha untuk melakukan jual beli berbagai macam barang dari berbagai pihak 473 Pasar Tradisional Pasar yang melakukan jual beli barang/jasa/dagangan melalui proses tawar menawar 474 Pasar Modern Pasar dengan bangunan yang tertutup, dikelola secara profesional dengan melakukan jual beli barang/jasa/dagangan melalui tawar menawar atau harga terbuka 475 Pasar Hewan Pasar yang menjual barang yang khusus hewan 476 Pasar Ikan Pasar yang menjual barang yang khusus ikan atau biota laut lainnya 477 Pasar Khusus Lainnya Pasar yang menjual barang yang khusus. Seperti: Pasar bunga, pasar loak, pasar induk, dll 478 Perdagangan Umum Area usaha untuk melakukan jual beli barang kebutuhan sehari-hari 479 Toko/ Warung/ Kios/ Mart Tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir 480 Pertokoan Kompleks toko atau deretan toko yang masingmasing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum 481 Pusat Perbelanjaan/ Mall/ Plaza Tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ruang yang menyatu
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 159 No Terminologi Pengertian 482 SPBU/SPBG Usaha perdagangan bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini 483 Tempat Perdagangan Lainnya Tempat usaha dagang lainnya 484 Jalan Areal tanah yang digunakan sebagai sarana transportasi 485 Jalan Arteri Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna 486 Jalan Kolektor Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi 487 Jalan Lokal Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi 488 Jalan Lingkungan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah 489 Jalan Tol Jalan tol (di Indonesia sering digunakan secara bergantian dengan jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih (mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain 490 Tanah Terbuka Areal tanah yang tidak digarap karena tidak subur dan/atau menjadi tidak subur setelah digarap serta tidak ditumbuhi tanaman 491 Tanah Rusak Areal tanah yang berkurang kemampuan dan daya dukung-nya baik disebabkan oleh manusia maupun alami. Seperti: areal tererosi berat (longsor), bekas galian, bekas sawah rawa yang menjadi asin atau padat
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 160 No Terminologi Pengertian 492 Tanah Tandus Areal tanah yang tidak digarap karena fisiknya yang jelek atau menjadi jelek setelah digarap, biasanya langka tanaman Seperti: area berbatubatu, tanah lahar, tanah pasir 493 Tanah Terbuka Sementara (Land Clearing) Areal tanah yang baru dibuka atau baru diratakan karena akan dibangun suatu kegiatan penggunaan tanah 494 Tanah Kosong Tanah tidak ada bangunan yang berupa tanah kering 495 Pasir Merupakan permukaan tanah yang terbentuk dari butiran butiran material kecil 496 Gumuk Pasir Hasil akumulasi pasir pada pinggiran pantai ke arah daratan yang terbentuk oleh proses alami yaitu proses pengendapan oleh angin. Pada daerah pantai dengan angin yang keras, akumulasi pasir dapat mencapai ketinggian hingga puluhan meter. Di Indonesia gumuk pasir yang sangat terkenal yaitu gumuk-gumuk pasir di pantai Selatan Pulau Jawa (Pantai Parangtritis – Yogyakarta) dan pada daerah-daerah dengan tiupan angin pantai yang keras di Pulau Sumatera 4.2.2.4 Pemanfaatan Tanah Tabel 11. Definisi Setiap Kelas Pemanfaatan Tanah No Terminologi Pengertian 1 Pemanfaatan Ekonomi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk memperoleh satu atau lebih dari penggunaan tanahnya untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan dengan mata uang 2 Kegiatan Produksi Ekonomi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang/jasa 3 Pemanfaatan Produksi Pertanian Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang berupa tanaman maupun hewan dan lainnya di bidang pertanian 4 Pemanfaatan Pertanian Tanah Basah Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk budidaya tanaman pertanian di lahan yang memiliki kandungan air yang tinggi, bahkan tidak jarang tergenang oleh air sepanjang waktu
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 161 No Terminologi Pengertian 5 Pemanfaatan Pertanian Tanah Kering Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur serta biasanya cenderung lebih gersang dan terkadang tidak memiliki sumber air, seperti saluran irigasi, sungai, atau danau 6 Pemanfaatan Sarana Penunjang Pertanian Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan stabilitas produksi pertanian, seperti: saluran irigasi, industri pupuk, Lembaga penelitian, Industri perangkat pertanian, Tempat penyimpanan dan pemasaran, dll 7 Pemanfaatan Pertanian Tanaman Musiman Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk tanaman yang masa hidupnya hanya satu musim atau beberapa musim 8 Pemanfaatan Pertanian Tanaman Keras Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk tanaman usaha perkebunan yang bersifat tahunan dengan masa produksi yang dapat mencapai 20 tahun atau lebih 9 Pemanfaatan Produksi Pertanian Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk kegiatan produksi pertanian selain tanaman musiman dan tanaman keras 10 Pemanfaatan Produksi Perikanan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang berupa semua hasil penangkapan/budidaya ikan/ binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/ dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan 11 Pemanfaatan Pembibitan/Penangkaran Ikan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran ikan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya 12 Pemanfaatan Produksi Pakan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk melibatkan sumber daya yang tersedia guna menghasilkan pakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan 13 Pemanfaatan Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi 14 Pemanfaatan Perikanan Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan lainnya 15 Pemanfaatan Produksi Peternakan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut 16 Pemanfaatan Jasa Penunjang Peternakan Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menjaga dan memelihara hewan ternak. Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 162 No Terminologi Pengertian dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) 17 Pemanfaatan Pembibitan/Penangkaran Ternak Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran ternak dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya 18 Pemanfaatan Produksi Peternakan Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak selain yang telah disebutkan 19 Pemanfaatan Produksi Kerajinan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menambah hasil keuntungan/nilai jual yang tinggi dari kerajinan yang dibuat oleh keahlian dan keterampilan tangan 20 Pemanfaatan Produksi Garam Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya 21 Usaha/Jasa Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan umum bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh badan dan atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta 22 Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan stabilitas pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain 23 Pemanfaatan Sarana Hiburan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan nilai hiburan/wisata 24 Pemanfaatan Sarana Perkantoran Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang terselenggaranya suatu proses guna mencapai maksud atau tujuan dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja 25 Pemanfaatan Sarana Jasa Keuangan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang terselenggaranya pengelolaan dana yang disediakan oleh industri keuangan 26 Pemanfaatan Sarana Jasa Transportasi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan sistem pengangkutan ataupun pemindahan barang dan atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jarak dan moda angkutan tertentu yang digunakan 27 Pemanfaatan Sarana Perbengkelan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan pemeliharaan alat dan pengadaan kelengkapan operasional alat dalam usaha bengkel
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 163 No Terminologi Pengertian 28 Pemanfaatan Sarana Pergudangan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang stabilitas penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan 29 Pemanfaatan Sarana Industri Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan stabilitas proses pengolahan bahan (mentah, baku, setengah jadi atau barang jadi) menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya 30 Pemanfaatan Sarana Perhotelan/Penginapan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan tamu sebagai tempat istirahat atau tempat tinggal sementara dalam perjalanan 31 Pemanfaatan Sarana Kost/Kontrakan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal sementara dengan disewa sampai pada batas waktu yang ditentukan 32 Pemanfaatan Sarana Olahraga Kegiatan yang memanfaatkan tanah dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan olahraga berupa segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan 33 Pemanfaatan Sarana Jasa Kesehatan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga proses stabilisasi mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran 34 Pemanfaatan Sarana Jasa Profesi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk layanan jasa yang diperoleh seseorang dari suatu pendidikan tertentu untuk melayani seseorang (profesi) 35 Pemanfaatan Jasa Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan layanan jasa yang tidak ada dalam jasa yang telah disebutkan 36 Pemanfaatan Non Ekonomi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya yang tidak terbatas tanpa mempertimbangkan secara ekonomi 36 Kegiatan Sosial Budaya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan tata nilai kehidupan masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut 37 Pemanfaatan Sebagai Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk meningkatkan sarana prasarana atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan seharihari 38 Pemanfaatan Sarana Peribadatan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang kebutuhan rohani yang perlu
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 164 No Terminologi Pengertian disediakan di lingkungan tempat tinggal 39 Pemanfaatan Sarana Pendidikan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, dll 40 Pemanfaatan Sarana Kesehatan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 41 Pemanfaatan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk memperoleh satu atau lebih dari penggunaan tanahnya untuk kegiatan bersama anggota masyarakat 42 Pemanfaatan Sarana Rekreasi Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk mendukung berlangsungnya kegiatan rekreasi 43 Pemanfaatan Sarana Umum/Sosial Lainnya Kegiatan yang memanfaatkan tanah untuk memperoleh satu atau lebih dari penggunaan tanahnya untuk kegiatan social 44 Tempat Tinggal Kegiatan yang memanfaatkan tanah sebagai tempat keseharian seseorang melakukan aktivitasnya serta tempat dimana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu tanda penduduk 45 Tidak Ada Pemanfaatan Kegiatan yang tidak memanfaatkan tanah dan atau membiarkan dan atau menelantarkan tanah sehingga tidak memberikan manfaat apapun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 4.3. Struktur Data 4.3.1. Kode Wilayah Pembuatan struktur basis data yang mencakup penentuan kode wilayah dan kode bidang tanah. Hal ini karena produk peta tematik pertanahan dan ruang diarahkan juga berbasis bidang tanah untuk skala besar dan rinci, maka diperlukan atribut bidang tanah yang terkait dengan kode wilayah dan penomoran bidang tanah untuk pembuatan NIS (Nomor Inventarisasi). Hasil investigasi awal menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga kode terkait wilayah yang digunakan yakni: 1. Kode PUM, merupakan kode wilayah administrasi, ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2. Kode BPS, merupakan kode wilayah kerja, ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; 3. Kode ATR/BPN, merupakan kode wilayah kerja administrasi pertanahan, yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 165 Dalam materi standar ini, digunakan kode dari Kementerian ATR/BPN. Kode wilayah provinsi dan kabupaten mengikuti penomoran wilayah kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan sesuai Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selaras dengan kode nomor Titik GPS pada Lampiran 2 PMNA 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setiap bidang penguasaan akan diberi Nomor Induk Sementara (NIS) yang terdiri dari 13 digit. Berikut adalah tata cara penulisan atau format penulisan NIS: aa.bb.cc.dd.eeeee Dimana, aa = kode provinsi bb = kode kabupaten/kota cc = kode kecamatan dd = kode desa/kelurahan eeeee = nomor bidang sementara Misal: 16.03.11.01.00008 16 = Provinsi Kalimantan Timur 03 = Kabupaten Kutai Kartanegara 11 = Kecamatan Loa Janan 01 = Desa Bakungan 00008 = Nomor bidang sementara 4.3.2. Struktur Data Masing-Masing Tema 4.3.2.1. Penamaan Layer Standar penamaan layer berbeda untuk masing-masing tema. Sedangkan struktur data atribut pada peta tematik digital adalah data yang berkaitan dengan informasi yang melekat pada setiap jenis data spasial. Informasi tersebut tersimpan dalam suatu atribut atau field yang berisi informasi yang bersifat spesifik satu dengan yang lainnya. Adapun layer layer dan struktur data meliputi: a. Penamaan layer biasanya dari kode file/fitur, tahun pembuatan, kode wilayah provinsi dan kabupaten, tipe geometri; b. Penamaan layer dan pengisian data atribut harus memenuhi ketentuan sistem geodatabase yang berlaku di Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik.
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 166 Tabel 12. Kode Layer dan Tipe Geometri No Tema Fitur/unsure Kode file Tipe 1 Tenurial Penguasaan Tanah Penguasaan tanah PSN Polygon 2 Tenurial Pemilikan Tanah Pemilikan tanah PMN Polygon 3 Utilisasi Penggunaan Tanah Penggunaan tanah PTN Polygon 4 Utilisasi Pemanfaatan Tanah Pemanfaatan tanah PFN Polygon Tata cara penamaan layer adalah sebagaimana berikut: LYRYYYYKPKKGE Dimana, LYR = Kode file dari tema yang akan dibuat YYYY = Tahun pembuatan KP = Kode wilayah provinsi KK = Kode wilayah kabupaten/kota GE = Tipe geometri Misal: PSN20191603AR PSN = Layer penguasaan tanah 2019 = Pembuatan di tahun 2019 16 = Kode Provinsi Kalimantan Timur 03 = Kode Kabupaten Kutai Kartanagara AR = Tipe geometri polygon Tabel 12. Tabel Geometri No Skala Kode 1 Polygon AR 2 Polyline PL 3 Point PT Tabel 13. Kode skala
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 167 No Skala Kode 1 Kecil KC 2 Menengah MN 3 Besar BS 4 Rinci RI Kode tiap kelas tercantum dalam tabel klasifikasi pada Bab II. 4.3.2.2. Standar Atribut (Pembuatan Field) Merupakan standarisasi struktur data. Struktur data pada peta digital berkaitan dengan informasi yang melekat pada setiap jenis data spasial. Informasi spasial tersebut dinyatakan dalam bentuk atribut atau field. Untuk mempermudah pemanggilan dan pengolahan data untuk analisis spasial, diperlukan standarisasi dalam bentuk penamaan atribut dan record data-nya. Layer PTPR (data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan) memiliki tipe data polygon. a. Penguasaan Tanah Tipe data: Area (polygon) Nama file: PSNYYYYKPKKAR Tabel 14. Struktur Data Penguasaan Tanah Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan ObjectID Int 4 Automated generated by GIS nisObj Text 20 Sesuai dengan ketentuan penomoran NIS psnSbjName Text 50 Nama penguasa tanah psnSbjDom Text 50 Domisili penguasa saat ini* psnIDKC Text 10 Kode kelas penguasaan tanah skala kecil psnObjKC Text 150 Kelas penguasaan tanah skala kecil sesuai klasifikasi
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 168 Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan psnIDMN Text 10 Kode kelas penguasaan tanah skala menengah psnObjMN Text 150 Kelas penguasaan tanah skala menengah sesuai klasifikasi psnIDBS Text 10 Kode kelas penguasaan tanah skala besar psnObjBS Text 150 Kelas penguasaan tanah skala besar sesuai klasifikasi psnIDRI Text 10 Kode kelas penguasaan tanah skala rinci psnObjRI Text 150 Kelas penguasaan tanah skala rinci sesuai klasifikasi desaObj Text 20 Nama desa letak tanah kecObj Text 20 Nama kecamatan letak tanah kabObj Text 20 Nama kabupaten/kota letak tanah Area Double 9 2 Luas bidang Calculated by GIS psnDate Date 8 yyyymmdd (Tanggal pengambilan data) psnRemarks Text 200 Keterangan tambahan *Domisili diisi salah satu dari Desa ini Desa lain berbatasan langsung Desa lain tidak berbatasan langsung b. Pemilikan Tanah Tipe data: Area (polygon)
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 169 Nama file: PMNKPKKYYYYAR Tabel 15. Struktur Data Pemilikan Tanah Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan ObjectID Int 4 Automated generated by GIS nisObj Text 20 Sesuai dengan ketentuan penomoran NIS pmnSbjName Text 50 Nama pemilik tanah pmnSbjDom Text 50 Domisili pemilik saat ini nibObj Text 20 Nomor Induk Bidang (jika sudah ada) noSert Text 10 Nomor Sertipikat Tanah (khusus untuk tanah sudah terdaftar) pmnIDKC Text 10 Kode kelas pemilikan tanah skala kecil pmnObjKC Text 150 Kelas pemilikan tanah skala kecil sesuai klasifikasi pmnIDMN Text 10 Kode kelas pemilikan tanah skala menengah pmnObjMN Text 150 Kelas pemilikan tanah skala menengah sesuai klasifikasi pmnIDBS Text 10 Kode kelas pemilikan tanah skala besar pmnObjBS Text 150 Kelas pemilikan tanah skala besar sesuai klasifikasi pmnIDRI Text 10 Kode kelas pemilikan tanah skala rinci pmnObjRI Text 150 Kelas pemilikan tanah skala rinci sesuai klasifikasi desaObj Text 20 Nama desa letak tanah kecObj Text 20 Nama kecamatan letak tanah
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 170 Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan kabObj Text 20 Nama kabupaten/kota letak tanah Area Double 9 2 Luas bidang Calculated by GIS pmnDate Date 8 yyyymmdd (tanggal pengambilan data) pmnRemarks Text 200 Keterangan tambahan c. Penggunaan Tanah Tipe data: Area (polygon) Nama file: PTNKPKKYYYYAR Tabel 16. Struktur Data Penggunaan Tanah Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan ObjectID Int 4 Automated generated by GIS nisObj Text 20 Sesuai dengan ketentuan penomoran ptnIDKC Text 10 Kode kelas penggunaan tanah skala kecil ptnObjKC Text 150 Kelas penggunaan tanah skala kecil sesuai klasifikasi ptnIDMN Text 10 Kode kelas penggunaan tanah skala menengah ptnObjMN Text 150 Kelas penggunaan tanah skala menengah sesuai klasifikasi ptnIDBS Text 10 Kode kelas penggunaan tanah skala besar ptnObjBS Text 150 Kelas penggunaan tanah skala besar sesuai klasifikasi ptnIDRI Text 10 Kode kelas penggunaan tanah
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 171 Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan skala rinci ptnObjRI Text 150 Kelas penggunaan tanah skala rinci sesuai klasifikasi desaObj Text 20 Nama desa letak tanah kecObj Text 20 Nama kecamatan letak tanah kabObj Text 20 Nama kabupaten/kota letak tanah ptnDate Date 8 yyyymmdd ptnRemarks Text 200 Keterangan tambahan, misalnya untuk menspesifikkan klasifikasi penggunaan tanah yang masih ada keterangan “lainnya”
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 172 d. Pemanfaatan Tanah Tipe data: Area (polygon) Nama file: PFNKPKKYYYYAR Tabel 17. Struktur Data Pemanfaatan Tanah Nama Field Tipe Data Lebar Field Desimal Keterangan ObjectID Int 4 Automated generated by GIS nisObj Text 20 Sesuai dengan ketentuan penomoran pfnIDKC Text 10 Kode kelas pemanfaatan tanah skala kecil pfnObjKC Text 150 Kelas pemanfaatan tanah skala kecil sesuai klasifikasi pfnIDMN Text 10 Kode kelas pemanfaatan tanah skala menengah pfnObjMN Text 150 Kelas pemanfaatan tanah skala menengah sesuai klasifikasi pfnIDBS Text 10 Kode kelas pemanfaatan tanah skala besar pfnObjBS Text 150 Kelas pemanfaatan tanah skala besar sesuai klasifikasi pfnIDRI Text 10 Kode kelas pemanfaatan tanah skala rinci pfnObjRI Text 150 Kelas pemanfaatan tanah skala rinci sesuai klasifikasi desaObj Text 20 Nama desa letak tanah kecObj Text 20 Nama kecamatan letak tanah kabObj Text 20 Nama kabupaten/kota letak tanah pfnDate Date 8 yyyymmdd pfnRemarks Text 200 Keterangan tambahan
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 173 BAB V PENUTUP
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 174 BAB V PENUTUP Kebutuhan pengambilan dan penyajian data yang seragam dan terstandarkan berbasis aplikasi digital dalam Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang pada tingkat Kementerian, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah menjadi sesuatu yang penting. Terutama jika dihubungkan dengan kebutuhan kompilasi, integrasi, dan sharing data guna mengefektifkan pemanfaatan data Peta Tematik Pertanahan dan Ruang sebagai basic layer yang multiguna bagi berbagai program dan kegiatan di lingkup Kementerian ATR/BPN. Petunjuk Teknis Standar Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Tahun 2020 ini dibuat dengan masukan dari berbagai pihak terkait Penyempurnaan akan dilakukan secara terus menerus mengikuti kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Akhir kata, kami berharap semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG TAHUN 2020 175 LAMPIRAN
LAMPIRAN: CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PTPR KOP SURAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI………………………. Nomor: TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab isu strategis pertanahan di RPJMN 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui Rancangan Renstra 2024-2024 telah menetapkan tujuan kementerian yakni Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dengan Sasaran Terwujudnya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif; b. bahwa dalam rangka huruf a melalui Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan, Provinsi ………………………. melaksanakan kegiatan inventarisasi data dan informasi bidangbidang tanah dalam satu desa lengkap (prinsip desa lengkap), melalui kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR); c. bahwa kegiatan pada huruf b dilaksanakan melalui survei penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berbasis bidang; d. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Penyelenggaraan Kegiatan PTPR dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………., yang meliputi: Penetapan Lokasi Pekerjaan (Area of Interest/AoI) dan target/volume pekerjaan, Pembentukan Tim Pelaksana, dan Jadwal Pelaksanaan. Mengingat : 1. Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaring Informasi Geospasial Nasional (JIGN); 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan; 12.Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021. KESATU : Lokasi pekerjaan (Area of Interest/AoI) kegiatan PTPR adalah di Desa/Kelurahan ………………………. sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini dengan target/volume pekerjaan sejumlah ………………………. bidang. KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini. KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Petugas Penyuluhan mempunyai tugas melakukan melakukan pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan; b. Petugas Bimbingan Teknis mempunyai tugas untuk melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas survei dan pembantu lapangan; c. Petugas Survei Petugas mempunyai tugas mengambil data primer di lokasi kerja sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis pelaksanaan kegiatan); d. Petugas Kendali Mutu mempunyai tugas mengawasi, mengevaluasi dan memastikan kegiatan pengambilan data lapangan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis pelaksanaan kegiatan); e. Pembantu Lapangan mempunyai tugas membantu petugas survei dalam melaksanakan pengambilan data primer. KEEMPAT : Menetapkan sejumlah ………………………. (……………………….)) orang, yang berasal dari penduduk setempat di lokasi kerja dan atau tenaga vokasi di bidang survei dan pemetaan di Provinsi Kalimantan ………………………., yang bekerja selama ………………………. (……………………….) hari kalender, untuk menjadi Pembantu Lapangan dan diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini. KELIMA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan kegiatan PTPR sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Keputusan ini. KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021 dengan AKUN ………………………. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………………. Pada tanggal ………………………. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
Tembusan: 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; 5. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. LOKASI PEKERJAAN (AREA OF INTEREST/AoI) PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 Desa : ………………………. Kecamatan : ………………………. Kabupaten : ………………………. Jumlah : ………………………. bidang Gambar: Lokasi Pekerjaan/AoI Kegiatan PTPR KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
Lampiran II Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. TIM PELAKSANA KEGIATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No Nama/NIP Jabatan Sebagai*) 1 dst Keterangan: *) Sebagai: diisikan sebagaimana DIKTUM KETIGA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
Lampiran III Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. HONORARIUM PEMBANTU LAPANGAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No. Komponen Honorarium Volume Harga Satuan per Hari Kalender (Rp.) 1. Transport Lokal (………………………. Orang x ………………………. Hari) ………………………. OT 150.000 2. Uang Harian (………………………. Orang x ………………………. Hari) ………………………. OH 80.000 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
Lampiran IV Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. JADWAL PELAKSANAAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No Kegiatan Bulan ………………………. Minggu/Tanggal ………………………. 1 Penyusunan Bahan dan Pembuatan Peta Kerja 2 Penyuluhan 3 Bimbingan Teknis 4 Pengambilan Data/Survei Lapangan 5 Kendali Mutu 6 Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
LAMPIRAN: CONTOH PETA KERJA
LAMPIRAN: CONTOH SURAT UNDANGAN PENYULUHAN KOP SURAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : ………………………. ………………………. ………………………. Undangan Penyuluhan ………………………., tgl/bln/thn Yth. (daftar terlampir) di Tempat Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada rapat yang diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : ………………………. Waktu : ………………………. Tempat : ………………………. Agenda : Penyuluhan dalam rangka sosialisasi kegiatan PTPR Demikian disampaikan atas kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Tembusan: 1. ………………………. 2. ………………………. 3. ……………………….
Lampiran Undangan Penyuluhan DAFTAR UNDANGAN KEGIATAN PENYULUHAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No Kecamatan Desa/Keluarahan Jumlah (orang) 1 2 3 4 dst KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
LAMPIRAN: CONTOH SURAT UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS KOP SURAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : ………………………. ………………………. ………………………. Undangan Bimbingan Teknis ………………………., tgl/bln/thn Yth. (daftar terlampir) di Tempat Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada Bimbingan Teknis yang diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : ………………………. Waktu : ………………………. Tempat : ………………………. Agenda : Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi SiPertik dan Geoportal Tematik dalam rangka Pengambilan Data Lapangan Demikian disampaikan atas kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Tembusan: 1. ………………………. 2. ………………………. 3. ……………………….
Lampiran Undangan Bimbingan Teknis DAFTAR UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No Nama/NIP Jabatan Unit Kerja/Desa/Kelurahan/ Kecamatan 1 2 3 4 dst KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
LAMPIRAN: CONTOH SURAT TUGAS KOP SURAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SURAT TUGAS Nomor Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pengambilan Data Lapangan/Kendali Mutu (pilih salah satu) kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………., Tahun Anggaran 2021; b. bahwa sehungan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menugaskan pejabat/pegawai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dasar : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor ………………………. tanggal ………………………. tentang Penyelenggaraan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka Mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan di Wilayah Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Tahun Anggaran 2021 dengan AKUN ………………………. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. dengan ini: MEMBERI TUGAS Kepada : Daftar Terlampir Untuk : Melaksanakan Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pengambilan Data Lapangan/Kendali Mutu (pilih salah satu) kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Pertanahan selama ………………………. (……………………….) hari pada tanggal ………………………. s.d. ………………………. 2021 di ………………………. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah melaksanakan tugas/pekerjaan, harus membuat laporan tertulis atas hasil pekerjaan. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
Lampiran Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS/PENGAMBILAN DATA LAPANGAN/KENDALI MUTU (PILIH SALAH SATU) PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 No Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan 1 2 dst KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
LAMPIRAN: CONTOH DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYULUHAN DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYULUHAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 Hari/Tanggal : ………………………. Tempat : ………………………. No Nama Unit Kerja/Desa/ Kelurahan/Kecamatan Tanda Tangan 1 1. ………….. 2 2. ………….. 3 3. ………….. 4 4. ………….. dst Petugas Penyuluhan, Jabatan Petugas Penyuluhan ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Jabatan Petugas Penyuluhan ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Mengetahui: Kepala Desa/Lurah/Aparat yang berwenang ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)
LAMPIRAN: CONTOH DAFTAR HADIR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAFTAR HADIR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI WILAYAH PROVINSI ………………………. TAHUN ANGGARAN 2021 Hari/Tanggal : ………………………. Tempat : ………………………. No Nama/NIP Unit Kerja/Desa/ Kelurahan/Kecamatan Tanda Tangan 1 1. ………….. 2 2. ………….. 3 3. ………….. 4 4. ………….. dst Petugas Bimbingan Teknis, Jabatan Petugas ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Jabatan Petugas ………………………. (Nama) ………………………. (NIP) Mengetahui: Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………………. ………………………. (Nama) ………………………. (NIP)