Modul TOT Kursus Pra Nikah (Tim Penyusun)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang m1, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Ttd.
Edy Sudibyo

191

192

PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENCATATAN NIKAH

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata
pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, dipandang perlu nieninjau kembali Keputusan
Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan
Nikah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh
Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nemer 1,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 4611 );

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

193

Menetapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3250);

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah
Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
lnstansi Vertikal Departemen Agama;

9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar
Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/0T/X/99/01
Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga
Negara Indonesia di Luar Negeri;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang
Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 480 Tahun 2003;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG PENCATATAN
NIKAH.

194

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi

Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah
kecamatan.

2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas

kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Penghulu adalah pejabat . fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut
agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang
diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu
tugas-tugas PPN di desa tertentu.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama.atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

8. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat

pendaftaran putusan cerai talak.
9. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat

pendaftaran putusan cerai gugat.
10.Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
~ 1. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB II
PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal2

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa
nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan
perkawinan.

(2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.

(3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,
akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

195

Pasal3

(1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

(2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangangkatan,
pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat
keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupatenlkota atas usul Kepala
KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi
urusan agama Islam.

(3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di
wilayah kerjanya.

Pasal4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

BAS Ill
PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH

Pasal5

(1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah
kecamatan tempat tinggal calon isteri.

(2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir
Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya;
b. kutipan akta kelahiran atau surat kenai lahir, atau surat keterangan asal usul
calon mempelai dari kepala desallurah atau nama lainnya;
c. persetujuan kedua calon mempelai;
d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat
setingkat;
e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia
21 tahun;
f. izin dari pengadilan, dalam hal kedut;l orang tua atau walinya sebagaimana

dimaksud huruf e di atas tidak ada;

g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19
tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;

h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNIIPOLRI;
i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari

seorang;

196

j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala
desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

I. lzin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara
asing.

(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti
dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

(4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berbahasa
asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BABIV
PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal6

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat
dispensasi dari pengadilan.

BABV
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal9

(1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai
ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukuiT) Islam dan
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ~2).

(2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah,
ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud P8:da ayat (1 ),
calon isteri, calon suami dan wali nikah.

197

(3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis
maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.

(4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap,
helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan
helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah
kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan
oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.

(2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan
terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan
hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan
persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN
harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BABVI
PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat
dilaksanakan.

(2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

(3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat.

(4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat
dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut
dilaksanakan.

198

BAB VII
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal13

(1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

(2) Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA
kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa
tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

(1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau
pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang
memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya
pernikahan.

(2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan
akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :
1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

BABIX
AKAD NIKAH

Pasal16

(1) Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 berakhir.

199

(2) Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari
camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal17

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari
wilayah tempat tinggal calon isteri.

(2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN
wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal18

(1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

(2) Syarat wali nasab adalah:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d. berakal;
e. merdeka; dan
f. dapat berlaku adil.

(3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN,
Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

(4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak
mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau
ad hal.

(5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
pengadilan.

Pasal19

(1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;

200

c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d. berakal;
e. merdeka; dan
f. dapat berlaku adil.

3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal20

1) Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.

2) Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pad a saat akad nikah. dapat diwakilkan
kepada orang lain.

:3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1. laki-laki;
2. beragama Islam;
3. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. berakal;
5. merdeka; dan
6. dapat berlaku adil.
b. eurat kuaea yang dlsahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik
Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Pasal21

(1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA.

(2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat
dilaksanakan di luar KUA.

Pasal22

(1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.

(2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.

201

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai
cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
b. satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal23

(1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.

(2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami.

(3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.

(4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut
kembali.

Pasal24

(1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan
penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan
PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.

(2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri
dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

Pasal25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

BA~X

PENCATATAN NIKAH

Pasal26

(1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

202

(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.

(3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan
Pengadilan.

(4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di
wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal27

(1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.

(2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah
selesai dilaksanakan.

BABXI
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA

Dl LUAR NEGERI

Pasal28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor
182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri.

BAB XII
PENCATATAN RUJUK

Pasal29

(1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN
secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.

(2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

(3} Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu
PPN.

203

(4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami,
istri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal30

(1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala
KUA sebagai PPN.

(2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta
rujuk disahkan.

(3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan
buku nikah.

BAB XIII
PENDAFTARAN CERAI TALAK

DAN CERAI GUGAT

Pasal31

(1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal
istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku
pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah
yang bersangkutan.

(2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan
tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan
pengadilan.

(3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA
sebagai PPN.

BABXIV
SARANA

Pasal32

(1) Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta
Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

204

(2) 8\angko sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disediakan oleh Departemen
Agama da\am hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.

(3) Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam
proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan
agama Islam.

(4) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor
wilayah Departemen Agama provinsi.

BABXV
TATACARA PENULISAN

Pasal33

(1) Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan
pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok
dan menggunakan tinta hitam.

(2) Penulisan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan dengan
menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal34

(1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak
menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya
dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan
kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BABXVI
PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta
rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan
kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

205

BABXVII
PE~CATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal36

(1) PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai
apabila orang tersebut telah menikah lagi.

(2) Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat,
tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh
Kepala KUA.

(3) Apabila perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan
pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan
pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal37

(1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta
nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan
nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

(3) Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan
pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN
tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XVIII
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal38

(1) Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai
dan/atau rujuk.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA
dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

206

(3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar
kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA
melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan
kepolisian setempat.

BABXIX
PENGAWASAN

Pasal39

(1) Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Penghulu dan Pembantu PPN.

(2) Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

(3) Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke
KUA.

(4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.

(5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BABXX
SANKS I

Pasal40

(1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

207

BABXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan
pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada ta al 25 Juni 2007
~MENT Rl AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

; $~~\"tS-t1~\.la!ttA-mIteIr~i~.~l,!a!r-~.~~ar~nlQdK2i5UJaMJkuaDnrAitaN20H07AM REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 5

.~...* ~~(~-~fa>)"'J;.}:Jj\ j-1"1 -""--

~E~~EtQ,'l'i9;1ttPA,I"]N~E}GTAALRAATTRAEPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007

208

PERATI.JRAN DIREKTURJENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKATISLAMDEPARTEMEN AGAMA

NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009
TENTANG

KURSUS CALON PENGANTIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREK'IURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATISLAM,

Menimbang a. bahwa dengan adanya peningkatan angka
perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam
rumah tangga yang salah satunya disebabkan
oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman
calon pengantin tentang kehidupan rumah
tangga/keluarga serta untuk mewujudkan
kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah
warahmah, perlu dilakukan kursus kepada
calon pengantin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama tentang
Kursus Calon Pengantin.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

209

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008
tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementrian
Negara Republik Indonesia;

Menetapkan: MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
(1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki

muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani
kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.
(2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin
adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga.
(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan
material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih
sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu
memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai
keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
(4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA
adalah unit pelaksana tekrris Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
(5) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang
selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat
sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam
mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

210

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam
mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen
Agama.

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk
menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai
memenuhi kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen
Agama.

BABII
MAKSUD DANTU}UAN

Pasal2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumahtangga.

BAB III
MATERI DAN NARASUMBER

Pasal3

(1) Materi Kursus Catin meliputi:
a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
b. Pengetahuan agama (5 jam)
c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4

jam)

d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
f. Manajemen keluarga (3 jam)
g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
(2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan
studi kasus.
(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai
keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

211

BABIV
PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal4
( 1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihatan, Pembinaan,

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang
telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
(2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain
sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan
selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua
Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal5
(1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus

peserta, sarana dan prasarana kursus;
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan

diberi nomor urut/ registrasi;

Bagian Ketiga
Sertifikasi
Pasal6

(I) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti kelulusan;

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan
pendaftaran perkawinan;

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Badan atau · Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh
Departemen Agama;

(4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

212

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember
2009
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN
MASYARAK T ISL

213

214

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKUI
HUKUM PERKAWINAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall
Yang dimaksud dengan :
a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arab terjadinya hubungan

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau

pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan
untuk bertindak sebagai wali nikah;
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul
yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua
orang saksi;
d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam;
e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji
talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang
mungkin terjadi di masa yang akan datang;
f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam
ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama,
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh,
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri
sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk
kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang
tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan
hukum;
1. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan
suaminya;
j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi
talak berupa benda atau uang dan lainnya.

215

BABII
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal2
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Pasal 5
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-
undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal7
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;

216

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau
isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu.

Pasal8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan
surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk
putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal9
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena

hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada
Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat
diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasalll
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak
mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang
dapat dipercaya.

Pasal 12
(3) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih

perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
(4) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah

raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
(5) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria

lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada
penolakan dan pihak wanita.

217

(6) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang
meminang telah rhenjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal13
(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas

memutuskan hubungan peminangan.
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan

tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan
setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan sating menghargai.

BABIV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon suami;
b. Calon isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal15
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri
sekurang kurangnya berumur 16 tahun;
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4)
dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

218

PasaJ16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan caJon mempeJai.
(2) Bentuk persetujuan caJon mempeJai wanita, dapat berupa pernyataan

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga
berupa diam daJam arti seJama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah

menanyakan lebih dahulu persetujuan caJon mempelai di hadapan dua
saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi caJon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti. ·

Pasal18
Bagi caJon suami dan caJon isteri yang akan melangsungkan
pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur
dalam bah VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
caJon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;
b. Wali hakim.

Pasal21
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

keJompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan caJon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah,

kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

219

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-la~i seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatarinya dengan
calon mempelai wanita.

(3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat
yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama .yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama d~ngan kerabat seayah,
mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna
wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser
kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

220

Pasal25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang
laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna
rungu atau tuli.

Pasal26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah
dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun
dan tidak berselang waktu.

Pasal28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara

pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada

pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang
tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu
adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh ~ilangsungkan.

BABV
MAHAR

Pasal30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak.

Pasal31
Penentuan mahar berdasarl5an atas kesederhanaan dan kemudahan
yang dianjurkan oleh ajaran l$larn.

221

Pasal32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak
itu menjadi hak pribadinya.

Pasal33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh

ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang
belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai
pria.

Pasal34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah,

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam
keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya
perkawinan.

Pasal35
(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti
dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang
lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga
barang mahar yang hilang.

Pasal37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi

calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan
mahar dianggap lunas.
(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami
harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum
dibayar.

222

BABVI
LARANGAN KAWIN

Pasal39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita disebabkan :
(1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang
menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
(2) Karena pertalian kerabat semenda :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas

isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya,

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya
itu qobla ai dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan:
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus
ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis
lurus ke bawah;
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan
sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke
atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan

dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal41

223

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita, dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya
telah ditalak rafi, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang
keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah
talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih t~rikat tali
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal43
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
d. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus
ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam
bentuk:
1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal46
(1) lsi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul

terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak
sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke
pengadilan Agama.

224

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan
tidak dapat dicabut kembali.

Pasal47
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon

mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta
pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang
hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi
perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau
harta syarikat.

Pasal48
(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta

bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh
menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga.
(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan
tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama
atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya
kebutuhan rumah tangga.

Pasal49
(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik

yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang
diperoleh masing-masing selama perkawinan.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga
diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada
saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak
meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau
sebaliknya.

Pasal50
(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak

dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan

225

bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami
isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak
tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat
kabar setempat.
(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan
yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur
dan tidak mengikat kep.,.da pihak ketiga.
(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh
merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak
ketiga.

Pasal51
Pelanggaran atas perjanjiari perkawinan memeberi hak kepada isteri
untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan
keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran
dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII
KAWINHAMIL

Pasal53
(1) Seorang wanita hamil di Iuar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

dialngsungkan. tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal54
(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh

melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai
wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya
masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

226

BABIX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal55
(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya

sampai empat isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku

adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal56
(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin

dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan
Pemeritah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan
hukum.

Pasal57
Pengadilan Agama hanya memberikan 1zm kepada seorang suami
yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974
yaitu:
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan

227

lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya
sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian Hakim.

Pasal59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan
izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salali. satu alasan
yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar
isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BABX
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal60
(1) Pencegahan perka'Yinan bertujuan untuk menghindari suatu

perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan,
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon
isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal61
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu
al dien.

Pasal62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang
bersangkutan.
(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksanakan fungsinya sebagai
kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah
perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

228

Pasal63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang
masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau
calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban
mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam

daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan
memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai
Pencatat Nikah.

Pasal66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum
dicabut.

Pasal67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali
permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah
atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya
pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau
pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada
pencegahan perkawinan.

Pasal69
(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1
Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai
dengan alasan-alasan penolakannya.

229

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai
Pencatat Nikah 'yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk
memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan
penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat
dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan
tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan
dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak y:mg ingin
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BABXI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal70
Perkawinan batal apabila :
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan

akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun
salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak rafi;
b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pemah dijatuhi tiga kali
talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pemah menikah
dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dengan
pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang
No.1 Tahun 1974, yaitu:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah

atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan
dan isteri atau isteri-isterinya.

230

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih

menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami

lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1 tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

yang tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal72
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman
yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pennohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu
menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,
maka haknya gugur.

Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari
suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal67.

Pasal74
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri
atau perkawinan dilangsungkan.

231

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya 'perkawinan.

Pasal75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu suarni atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad

baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum
yang tetap.

Pasal76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum
antara anak dengan orang tuanya.

BABXII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Urnurn

Pasal77
(1) Suarni isteri mernikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi
dasar dan susunan masyarakat.
(2) Suarni isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
(3) Suami isteri mernikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suarni isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suarni atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal78
(1) Suarni isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh

suami isteri bersama.

232

Bagian Kedua
Kedudukan Suami lsteri

Pasal 79
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal80
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan

tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh sumai isteri bersama.
(2) Suarni wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediainan bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

isteri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari
isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri
nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal81
(1) Suarni wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

233

(2) Tempat kediaman adalah tempa:t tinggal yang layak untuk isteri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah
wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan
tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur
alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun
sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang

Pasal82
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban

memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing
isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang
ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan
isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal83
(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)
kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-
hal untuk kepentingan anaknya.

234

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali
sesudah isteri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal86
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta

isteri karena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya,

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh
olehnya.

Pasal87
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan
lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
sodaqah atau lainnya.

Pasal88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun
harta sendiri.

Pasal90
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta
suami yang ada padanya.

Pasal91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat

berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,

benda bergerak dan surat-surat berharga.

235

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun
kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan

pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk

kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta

isteri.
Pasal94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri
lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,
ketiga atau keempat.
Pasal95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan
gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang
merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,
boros, dan sel:>againya.

(2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk
keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal96
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri

atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
Pengadilan Agama.

236

Pasal97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BABXIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal98
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun men~al
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat
yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang
tuanya tidak mampu.

Pasal99
Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh

isteri tersebut.

Pasal100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal102
(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu
180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya
perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak
dapat diterima.

237

Pasal103
(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran

atau alat bukti 'lainnya.
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak

ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.

Pasal104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada

ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan
persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal105
Dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu
menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

238

BABXV
PERWALIAN

Pasal 107
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun

dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas

perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat
tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan
baik, atau badan hukum.

Pasal108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum
untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-
anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau
badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan
kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau
melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali
demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal110
(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di

bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta
orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan
tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah
perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat
kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat
(4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali

239

tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup
tiap satu tahun satu kali.

Pasal111
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di

bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21
tahun atau telah menikah.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut
kepatutan atau bil rna'ruf kalau wali fakir.

BABXVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal113
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.

Pasal114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

240