Modul TOT Kursus Pra Nikah (Tim Penyusun)

Pasal59

(1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau
putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik
mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan
menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal60

(1). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti
bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang
berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)
telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk
melangsungkan perkawinan campuran, inaka oleh mereka yang
menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat
telah dipenuhi.

(3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan,
Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak
boleh dirnintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka
keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak
mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan
dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal61

(1). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang
berwenang.

(2). Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang
berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan
yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan
ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti
keterangan tidak ada, dihukum dengim hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

141

Pasal62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal
59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal63

(1)'. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2). (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan
Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal65

(1). Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan
hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang
ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
(1). Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua
isteri dan anaknya;
(2). Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas
harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri
kedua atau berikutnya itu terjadi;
(3). Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang
terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

1. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari
seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka
berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

142

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers
S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de
gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang
ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal67

(1). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya,
yang pelaksanaannya secara efekti£ lebih lanjut akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2). Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

143

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERI<AWINAN

PENJELASAN UMUM:
1. Bagi suatu Negara dan- Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak

c\danya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus
menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi
berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai
golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku

hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia

keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum
Adat mereka;
f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula
meriampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa
ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya
unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper-
cayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas
mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan

144

perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan
tuntutan zaman.
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam. undang-
undang ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil
dan material.
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercaya·annya.itu; dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap:.tiap perkawinan adalah
sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang
juga dimuat dalam pencatatan.
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat
beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu
dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri
itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan diantara calon. suami isteri yang masih dibawah
umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan
masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang
lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan
laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka
undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik
bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun
bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini

145

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian,
harus ada ·alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan
Sidang Pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan
bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang
telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal
Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku
ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya
ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan
saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang
bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan
perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban
orang tua.

Pasal2

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar
hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan
Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-
masing agama11ya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan
lain dalam Undang- undang ini.

Pasal3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat

yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat
pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon
suami mengizinkan adanya poligami.

146

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

1. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan isteri
dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula
dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh
kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa
ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak
berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan
hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini
sebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.

Pasal7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu
ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan
yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan
yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal10
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat
membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang

147

mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat
dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan tru
dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali,
sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama
lain.
Pasal11
Cukup jelas.
Pasal12
Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954.
Pasal13
Cukup jelas.
Pasal14
Cukup jelas.
Pasal15
Cukup jelas.
Pasal16
Cukup jelas.
Pasal17
Cukup jelas.
Pasal18
Cukup jelas.
Pasal19
Cukup jelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Pasal21
Cukup jelas.

148

Pasal22
Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal,
bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-ma.sing tidak
menentukan lain.
Pasal23
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas.
Pasal27
Cukup jelas.
Pasal28
Cukup jelas.
Pasal29
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk
taklik-talak.
Pasal30
Cukup jelas.
Pasal31
Cukup jelas.
Pasal32
Cukupjelas.
Pasal33
Cukup jelas.
Pasal34
Cukup jelas.

149

Pasal35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut
Hukumnya masing-masing.

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama,
hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal39

1. Cukup jelas.
2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat
yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/ isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

150

Pasal42
Cukup jelas.
Pasal43
Cukup jelas.
Pasal44
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.
Pasal45
Cukup jelas.
Pasal46
Cukup jelas.
Pasal47
Cukup jelas.
Pasal48
Cukup jelas.
Pasal49
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal m1 tidak termasuk
kekuasaan sebagai wali-nikah.
Pasal50
Cukup jelas.
Pasal51
Cukup jelas.
Pasal52
Cukup jelas.
Pasal53
Cukup jelas.

Pasal54
Cukup jelas.

151

Pasal55
Cukup jelas.
Pasal56
Cukup jelas.
Pasal57
Cukup jelas.
Pasal58
Cukup jelas.
Pasal59
Cukup jelas.
Pasal60
Cukup jelas.
Pasal61
Cukup jelas.
Pasal62
Cukup jelas.
Pasal63
Cukup jelas.
Pasal64
Cukup jelas.
Pasal65
Cukup jelas.
Pasal66
Cukup jelas.
Pasal67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019

152

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga,
yang kebanyakan adalah perempuan, harus
mendapat perlindungan dari negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan,
atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaan;

d. bahwa dalam kenyataannya kasus ke?keras?an
dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan
sistem hukum di Indonesia belum menjamin
perlin?dungan terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G,
Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

153

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
Kentetuan Umum

Pasal1

Dalam Undang-Undang in:i yang dimaksud dengan:
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan
yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah
tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Karban adalah orang yang mengalami kekerasan danjatau
ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung
diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak
lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan
dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan untuk memberikan. perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal2

(1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak;

154

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,
yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam umah tangga tersebut.

(2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan
berdasarkan asas :
a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.

Pasa14

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : dan
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis

sejahtera.
BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat.

155

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
adalah perbuatari yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal9

(1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KOREAN

Pasal 10

Karban berhak mendapatkan :
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan,. advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan
dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan baptuan hukum pada
setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

156

BABV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan
dalam

Pasal 12

(1). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pemerintah :
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi
tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan
dalam rumah tangga; dan
d. menyelenggarakan peildidikan dan. pelatihan sensitif gender
dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan
standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri.

(3). Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing
dapat melakukan upaya :
a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan

pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses
oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan
ternan korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan
tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan
masyarakat atau lembaga sosiallainnya.

157

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai

dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan

perlindungan.

BABVI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung
sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah
tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan
sementara pada korban.

(2). Perlindungan. sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau
ditangani.

(3). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung
sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja
sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,
dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui
atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam ·rumah
tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: terhadap
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan

martabat kemanusiaan; dan

158

c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1). Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga
kesehatan harus :
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar
profesinya;
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban
dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian
atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum
yang sama sebagai alat bukti.

(2). Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah
daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1). Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa
aman bagi korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan;
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal
alternatif; dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan
layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial,
lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2). Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah,
atau masyarakat.
Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk

mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau

tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban
untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam
rumah tangga yang dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga
korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik
kepada korban.

159

Pasal24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan
iman dan taqwa kepada korban.

Pasal25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi

mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan dalam · sidang pengadilan dan membantukorban
untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah
tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebagaimana mestinya.

Pasal26

(1). Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam
rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada
maupun di tempat kejadian perkara.

(2). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga a tau orang lain
untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat
kejadian perkara.
Pasal27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang
berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain,
kecuali ada alasan yang patut.

Pasal29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat
diajukan oleh :
a. korban atau keluarga korban;
b. ternan korban;
c. kepolisian;

160

d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1). Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk
lisan atau tulisan.

(2). Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan
negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh
keluarga, ternan korban, kepolisian, relawan pendam?ping, atau
pembimbing rohani maka korban harus memberikan
persetujuannya.

(4). Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa
persetujuan korban.
Pasal 31

(1). Atas permohonan korban a tau kuasanya, pengadilan dapat
mempertimbangkan untuk :
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari
perintah perlindungan.

(2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam
rumah tangga.
Pasal 32

(1). Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun.

.(2). Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan.

(3). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7
(tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1). Pengadilan dapat menyatakan satu a?tau lebih tambahan
perintah perlindungan.

(2). Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan
wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.
Pasal 34

(1). Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul,
pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi
dalam perintah perlindungan.

161

(2). Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan,
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban,
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.
Pasal 35

(1). Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan
penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini
telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran
tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2). Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan
setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3). Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal36

(1). Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena
telah melanggar perintah perlindungan.

(2). Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah
penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1). Karban, kepolisian a tau relawan pendamping dapat mengajukan
laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran
terhadap perintah perlindungan.

(2). Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam
waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan
pemeriksaan.

(3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada
waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1). Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar
perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran
lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk
membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan
untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2). Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan
tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan
dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

162

(3). Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan
dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal40

(1). Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar

profesinya. .

(2). Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani
wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian
konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi
korban.

Pasal42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja
.sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat
melakukan kerja sama.

Pasal43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan
dan kerjasama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal44

(1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

163

atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).
(3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp
45. 000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah).

Pasal45

(1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun ataudenda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta
rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

Pasal46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak
Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enamjuta rupiah).

Pasal47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi
harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir

164

atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya
janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau
denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang
yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2).
Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

.Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
merupakan delik aduan.

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

165

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa · terdakwa
bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tangga122 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tangga122 September 2004
SEKRETARIAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

166

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan
terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya;
c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi;
e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak
diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-
undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu
mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan
aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d,
e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan
Anak;

Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on

167

The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Tahun 1984' Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang.Pengesahan ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to
Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate
Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour
(Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi,. secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan

168

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketigao

40 Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah

dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkato

50 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

60 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

70 Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami

hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

80 Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai

kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat

istimewao

9 0 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilano ·

100 Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,

pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu

orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak

secara wajaro

110 Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang

dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnyao

120 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan negarao

130 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatano

140 Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi

profesional dalam bidangnyao

150 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

169

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah
dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
c. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

Pasal6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

170

(2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh
atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal9

(1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
. luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.

Pasal12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

171

..

(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, maka
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, · penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi.

(2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum.

(3). Penangkapan, penahanan, a tau tindak pidana penjara anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untukumum.

(2). Setiap anak yang menjadi korban a tau pelaku kekerasan seksual
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

172

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi ternan;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BABIV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Urnurn

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab terl:).adap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara & Pemerintah

Pasal21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan
kondisi fisik dan/ atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal23

(1). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan,
dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan
kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.

(2). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak.

Pasal24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak.

173

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal26

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2). Dalam hal orang tua tidak ada, a tau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

(1). Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2). Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan

dalam akta kelahiran.
(3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan

dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses
kelahiran.
(4). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan
orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta
kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan
orang yang menemukannya.

Pasal28

(1). Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah
yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-
rendahnya pada tingkat kelurahan/ desa.

174

(2). Pembuatan alda kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak dikenai biaya.

(4). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1). Jika teijadi perkawinan campuran antara warga negara Republik
Indonesia dan warga negaraasing, anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut berhak memperolel). kewarganegaraan dari
ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam hal teijadi perceraian dari perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau
berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan
salah satu dari kedua orang tuanya.

(3). Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan
ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya,
pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BABVI
KUASAASUH

Pasal30

(1). Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan
pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2). Tindakan pengawasan terhadap orang tua a tau pencabutan
kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui penetapan pengadilan.

Pasal31

(1). Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai
derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan
untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan

175

kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan
apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
(2). Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga
sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan
fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang
berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan
untuk itu.
(3). Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga
pemerintahfmasyarakat untuk menjadi wali bagi yang
bersangkutan.
(4). Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan
agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua

kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai

hidup anaknya; dan
c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALAN

Pasal33

(1). Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan
hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya,
maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2). Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3). Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4). Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5). Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan

176

perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1). Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan
mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus
oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai
kewenangan untuk itu.

(2). Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk
mewakili kepentingan anak.

(3). Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

(1). Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak

cakap melakukan perbuatan hukumai:au menyalahgunakan

kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut

dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan

pengadilan. ,

(2). Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali

melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal37

(1). Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya
tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar,
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk
itu.

(3). Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama
dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang
bersangkutan.

(4). Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak
berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus
memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5). Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di
luar Panti Sosial.

177

(6). Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-
lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5).
Pasal38

(1). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan,
perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta
dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk
menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama
yang dianut anak..
Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal39

{1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan
orang tua kandungnya.

(3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang
dianut oleh calon anak angkat.

(4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal40

{1). Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2). Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal41

(1). Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2). Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

178

BABIX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama

Pasal42

(1). Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut
agamanya.

(2). Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang
dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal43

(1). Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan
lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk
agamanya.

(2). Perlindungan anak dalam memeluk ~gamanya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan,
dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal44

(1). Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan
upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.

.(2). Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan
secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didukung oleh peran serta masyarakat.

(3). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi ·upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan.

(4). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga
yang tidak mampu.

(5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},
ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4) peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal45

(1). Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan
anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

179

(2). Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3). Kewajiban · sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan
agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam
kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal47

(1). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi
anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi
anak dari perbuatan :
a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh
anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
b. jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak; dan
c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek
penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9
(sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh
pendidikan.

PasalSO

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal48 diarahkan pada:
a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka
yang optimal;
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan
kebebasan asasi;
c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas
budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di

180

mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan
hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan
kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal53

(1). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya
pendidikan danjatau bantuan cuma-cuma atau pelayanan
khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar,
dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2). Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan
aktif.
Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau
teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga
.pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 55

(1). Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar
lembaga.

(2). Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3). Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4). Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya
dilakukan oleh Menteri Sosial.

181

Pasal 56

(1). Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak
dapat:
a. berpartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati
nurani dan agamanya;
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan
tahapan usia dan perkembangan anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan
berkarya seni budaya; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan
dan keselamatan.

(2). Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan
disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu
perkembangan anak.
Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya
melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak
sebagai anak terlantar.

Pasal58

(1). Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan
perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2). Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib
menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

182

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
terdiri atas :
a. anak yang menjadi pengungsi;
b. anak korban kerusuhan;
c. anak korban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana,
dan anak dalam situasi konflik persenjata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,

pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi,
jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang
cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa
perlindungan jiwa.

Pasal64

(1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

(2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak;

183

e. pemantauan dan pencatatan terns menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan
dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.

(3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar
lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media
massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi
ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi
mengenai perkembangan perkara.

Pasal65

(1). Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan
melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan
ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2). Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses
pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara
ekonomi danjatau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

(2). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi s~bagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi
dan/atau seksual.

184

(3). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan
terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui
upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

(2). Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1). Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan,
dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan
masyarakat.

(2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal69

(1). Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan
seksual dilakukan melalui upaya :

(2). penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

(3). pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
(4). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1). Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat
dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

185

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan
pengembangan individu.

(2). Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan
pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan
penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang
menyandang cacat.
Pasal 71

(1). Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan
melalui pengawasan,, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
oleh pemerintah dan masyarakat.

(2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BABX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1). Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya
untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,
lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan
media massa.
Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABXI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan. efektivitas penyelenggaraan
perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi
Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1). Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1
(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang
sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2). Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat,

186

organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok
masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
(3). Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi,
mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :
a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak,
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada
Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga
menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak
mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun
sosial,
c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
danjatau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam
situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan,
atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu,

187

dipidana dengan pidana penjara paling lam."a 5 (lima) tahun
danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal80

(1). Setiap orang yang melakukan kekejamari, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh
duajuta rupiah).

(2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka
berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

(3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang
melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan a tau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun ·dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).

(2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal- 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

188

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danjatau
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal85

(1). Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh danfatau
jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun danfatau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa
memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang
menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang
tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi
anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Pasal86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat,
rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama
lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung
jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat
anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

189

63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam
sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau
pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal89

(1). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal
84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89
dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada
pengurus dan/atau korporasinya.

(2). Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda
dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3
(sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

190