E-Book Perizinan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

E-BOOK

PERIZINAN DAN PENILAIAN
KESEHATAN KOPERASI

PENDAHULUAN

Apa itu koperasi ?
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan
porriannsgip-sekoorpanegrasaitasuekbaaldigauns hsuekbuamgakiopgeerraaskiandenegkoannommielarnadkyaastkanyakneggiabtearndnaysaarbeartdaassaarksaans
kekeluargaan.
SDaimlaahnsaa, tpuadjeansisakaotppeernadsiiriaadnaklaohpkeorapseirtaesrisyeabnugtmpeernlyuemleenmggiliakriapkearnizkineagniasteansuuasiadheansgiamnpkaentpeinntjuaamn.
yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS ( One Single Submission). Koperasi kemudian menjalankan
kAenggigaotatan kuesmauhdainaynaditteurasnegbkuatnykaendgalaamkaLnapdoipraenrtaPnegrtgaunngggujanwgajabwkaanbasnePteianpgutrauhsudnanpaPdeangRaawpaast
Koperasi.
PSeerttealanhggkuonpgejarawsaibmanelaPkesnagnuarkuasn dkaengiaPteanngadwanasmpeamdpaerttaahnugngubnugkjauwyaabnkganbneyrasaknegdkaulatman,Laspeotriaapn
koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dapat melaksanakan penilaian
kkeesweehnaatnagnaknonpyea.rasi yang dapat dilaksanakan di Dinas yang membidangi Koperasi sesuai dengan

PERIZINAN
KOPERASI

PERMENKOP 11 TAHUN 2018

IZIN KSP/ IZIN KSPPS/
USP USPPS

IZIN USAHA

BENTUK PERIZINAN

IZIN OPERASIONAL

IZIN IZIN IZIN
PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN

KANTOR KANTOR KANTOR
CABANG CABANG KAS
PEMBANTU

Keterangan :

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan
dan/ atau Komitmen.
Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk
melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

PERIZINAN

Dengan pesatnya perkembangan
teknologi saat ini membuat
banyak proses perizinan yang
telah ada mengalami banyak
perubahan. Proses perizinan yang
dulunya harus dilakukan secara
manual, saat ini sudah dapat
dilakukan secara online.
Perubahan yang dilakukan ini
diharapkan dapat memberikan
kemudahan kepada masyarakat,
khususnya mereka yang sedang
ingin mengurus perizinan untuk
mendirikan bisnisnya agar lebih
praktis dan tidak terhambat.
Maka dari itulah untuk
mendukung kemudahan ini,
pemerintah menerbitkan sistem
pendaftaran perizinan OSS.

ALUR PROSES PERIZINAN

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

APA ITU OSS ?

Online Single Submission (OSS)
adalah Perizinan yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama Menteri, pimpinan lembaga,
Gubernur, atau Bupati melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

MANFAAT SISTEM OSS

Mempermudah pengurusan berbagai perizinan
usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin
operasional dalam mekanisme pemenuhan
komitmen persyaratan izin
Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar
dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk
memperoleh izin secara aman, cepat, dan real
time
Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku
usaha dalam melakukan pelaporan dan
pemecahan masalah perizinan
Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku
usaha untuk menyimpan data perizinan dalam
satu identitas yaitu NIB

OSS

Sistem ini telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (PP No.24/2018).

Pelaksanaan
Perizinan

Permohonan perizinan Pendaftaran:
meliputi:
Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan
1. pendaftaran; Pendaftaran untuk memperoleh izin dengan
2.penerbitan Izin Usaha dan/atau cara mengakses laman OSS untuk
mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
penerbitan Izin Operasional Cara mengakses laman OSS dilakukan
berdasarkan Komitmen; dan dengan cara memasukkan nomor
3.pemenuhan Komitmen Izin Usaha pengesahan badan hukum koperasi.
dan/atau pemenuhan Komitmen
Izin Operasional. Koperasi melakukan

pendaftaran dengan

mengisi form

sebagaimana tercantum

dalam laman OSS.

Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah NIB dicabut dan dinyatakan
Koperasi melakukan Pendaftaran melalui tidak berlaku oleh Lembaga
pengisian data secara lengkap. OSS dalam hal:
(2) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib
untuk memiliki Koperasi melakukan usaha
Izin Usaha. dan/atau kegiatan yang tidak
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan NIB; dan/atau
merupakan Dinyatakan batal atau tidak sah
identitas berusaha Koperasi yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan
selama yang berkekuatan hukum tetap.
Koperasi menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya SUMBER: PERMENKOP NOMOR 11 TAHUN
sesuai dengan ketentuan peraturan 2018
perundangundangan.

SYARAT IZIN USAHA

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pasal 4 ayat 3

Bukti setoran modal sendiri berupa Rencana kerja selama 3 (tiga)
rekening tabungan atas nama tahun yang menjelaskan mengenai
Koperasi, pada bank uraura untuk rencana permodalan, rencana
KSP dan bank syariah untuk kegiatan usaha, serta rencana
KSPPS; bidang organisasi dan sumber daya
manusia;
Bukti setoran modal yang Administrasi dan pembukuan
usaha simpan pinjam pada KSP
ditempatkan koperasi pada atau USP/USPPS Koperasi yang
dikelola secara khusus dan terpisah
USP/USPPS berupa rekening dari pembukuan koperasinya;

tabungan atas nama koperasi yang Nama dan riwayat hidup pengurus,
pengawas dan calon pengelola;
disediakan oleh Koperasi kepada Memiliki kantor dan sarana kerja;

USP/USPPS Koperasi, pada bank

umum untuk USP dan bank syariah

untuk USPPS;

KHUSUS KSPPS DAN USPPS :

Memiliki Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dengan rekomendasi Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia atau Majelis Ulama
Indonesia provinsi/kabupaten/kota
setempat atau memiliki sertifikat
pendidikan dan pelatihan DPS dari
Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia bagi KSPPS dan
USPPS Koperasi.

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
(PERMOHONAN BARU)

sumber : Website DMPTSP Jawa Barat

0 1 Surat Permohonan Ijin Usaha 0 8 Scan NPWP aktif Koperasi
Simpan Pinjam untuk KSP
atau USP; Rencana Kerja Koperasi

0 2 Scan KTP Ketua Koperasi; 0 9 selama 3 Tahun, meliputi :
Permodalan, kegiatan usaha,

organisasi dan SDM;

Surat Kuasa Pengurusan 10 Bukti setor modal berupa
rekening tabungan diBank
0 3 (apabila diwakilkan) disertai umum untuk KSP (Minimal Rp
KTP Kuasa 75,000,000.00)/USP (Minimal
Rp 15,000,000.00);

Scan Akta Pendirian/ 1 1 Kelengkapan administrasi
organisasi dan pembukuan;
04 Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi beserta Surat

Keputusannya;

0 5 Izin Usaha dari OSS 1 2 Daftar sarana kerja, foto
kantor tampak depan dan
0 6 Daftar Riwayat Hidup Pengurus, seluruh ruangan.
Pengawas dan Pengelola Simpan
Pinjam serta No Telepon; 1 3 Scan Asli NIB

0 7 Surat Pernyataan tidak ada
hubungan keluarga antara
pengurus;

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
PEMBIAYAAN SYARIAH (PERMOHONAN
BARU)

sumber : DMPTSP Jawa Barat

0 1 Surat Permohonan Ijin Usaha 0 9 surat Pernyataan tidak ada
Simpan Pinjam untuk KSPPS hubungan keluarga antara
atau USPPS; pengurus;

0 2 KTP Ketua 1 0 Daftar Nama dan Riwayat
Hidup Pengurus, Pengawas
dan Calon Pengelola

03 surat Kuasa jika pengurusan 11 Rencana Kerja Koperasi
ijin dikuasakan beserta KTP selama 3 Tahun, meliputi :
Penerima Kuasa dan Nomor Permodalan, kegiatan usaha,
Telepon; organisasi dan SDM;

0 4 Nomor Induk Berusaha 12 Bukti setor modal berupa
rekening tabungan di Bank
syariah untuk KSPPS (Minimal
Rp. 75,000,000.00)/USPPS
(Minimal Rp. 15,000,000.00);

0 5 Izin Usaha dari OSS 1 3 Kelengkapan administrasi
organisasi dan pembukuan;
0 6 Scan Akta Pendirian/Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi Memiliki Dewan Pengawas
beserta Surat Keputusannya;
1 4 Syariah (DPS) yang telah
0 7 Rencana Kerja Selama 3 (tiga) bersertifikat;
tahun
1 5 Daftar sarana kerja, foto
0 8 IMB dan Foto Sarana Kerja kantor tampak depan dan
seluruh ruangan.

MODAL SENDIRI
KSP/KSPPS PRIMER

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pasal 4 ayat 4

1 Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam

daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp
l5.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas

2 daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah);
Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas

3 daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

MODAL SENDIRI
KSP/KSPPS SEKUNDER

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pasal 4 ayat 5

1 Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan

dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas

2 daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

ditetapkan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah);
Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas

3 daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

MODAL TETAP USP/USPPS
KOPERASI PRIMER/SEKUNDER

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pasal 4 ayat 6

Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau
USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap
yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan,
dengan rincian sebagai berikut:

1

Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit
Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling

2

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PERSYARATAN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI PASAL 5

Memiliki Izin Usaha dan telah Memiliki laporan keuangan koperasi
melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang bersangkutan dalam 2 (dua)
paling sedikit 2 (dua) tahun; tahun terakhir;
Memiliki rencana kerja Kantor Cabang
Bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) tahun;
Dewan Pengawas Syariah yang telah
bersertifikat pendidikan dan pelatihan Memiliki daftar nama dan riwayat
Dewan Pengawas Syariah dari Dewan hidup calon pimpinan dan daftar nama
Syariah Nasional Majelis Ulama calon karyawan Kantor Cabang; dan
Indonesia;
Calon kepala cabang wajib memiliki
Mempunyai predikat kesehatan paling sertilikat kompetensi.
rendah "cukup sehat" pada 1 (satu)
tahun terakhir;

Mempunyai anggota paling sedikit 20
(dua puluh) orang di daerah yang akan
dibuka;

Memiliki modal kerja untuk Kantor
Cabang minimal sebesar
Rpl5.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

PERSYARATAN IZIN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN
PINJAM

Sumber : Website DMPTSP Jawa Barat

1.Surat Permohonan Ijin Kantor Cabang;
2.Scan KTP Ketua Koperasi
3.Surat Kuasa jika pengurus ijin dikuasakan beserta KTP Penerima Kuasa dan No

telp;
4.Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan

dibuka;
5.Ijin Operasional dari OSS;
6.NPWP Koperasi aktif;
7.Memiliki Laporan Keuangan Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) Tahun

Terakhir;
8.Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling

sedikit 2 (dua) tahun;
9.Bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah

bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
10.Mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun
terakhir;
11.Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);
12.Memiliki rencan kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun meliputi :
Permodalan, kegiatan usaha, organisasi dan SDM;
13.Scan Asli NIB
14.Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon
karyawan Kantor Cabang;
15.Scan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta Surat
Keputusannya;
16.Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi;

PERSYARATAN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG PEMBANTU

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN USAHA
SIMPAN PINJAM KOPERASI PASAL 6

Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;

Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit
6 (enam) bulan;

Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan
dibuka;

Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;

Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon
karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan

Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

PEMBUKAAN KANTOR KAS

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi Pasal 7

Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;

Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan
pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;

Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20
(dua puluh) orang; dan

Nama calon kepala Kantor Kas.

BAGAIMANA
PELAKSANAAN PEMENUHAN

KOMITMEN?

KOMITMEN ADALAH PERNYATAAN PELAKU

USAHA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN

IZIN USAHA DAN/ATAU IZIN KOMERSIAL

ATAU OPERASIONAL.

IZIN USAHA DAN/ATAU IZIN KOMERSIAL

ATAU OPERASIONAL BERLAKU EFEKTIF

SETELAH PELAKU USAHA MENYELESAIKAN

KOMITMEN

PEMENUHAN KOMITMEN DISAMPAIKAN

DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK.

PEMENUHAN KOMITMEN DISAMPAIKAN

KOPERASI KEPADA MENTERI, GUBERNUR,

ATAU BUPATI/WALI KOTA SESUAI DENGAN

KEWENANGANNYA UNTUK DILAKUKAN

PEMERIKSAAN DAN MENDAPATKAN

PERSETUJUAN.

KOPERASI YANG BELUM MEMENUHI

KOMITMEN DILARANG MELAKUKAN

AKTIFITAS USAHA SIMPAN PINJAM.

PERSYARATAN
PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Izin Koperasi Simpan Pinjam yang belum berlaku efektif paling lambat 30 (tiga
puluh hari) hari kerja sejak diterbitkan dari OSS
Akte Pengesahan badan hukum koperasi
Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada
bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS (modal KSP/KSPPS Primer
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling
sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah dan paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk KSP/KSPPS Sekunder ).
Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa
rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada
USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS
(modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah) dan modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan
sumber daya manusia.
Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS
Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya
Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
Memiliki kantor dan sarana kerja
Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengaN rekomendasi DSN-MUI atau MUI
Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan
pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi

PERIZINAN DAN PENILAIAN
KESEHATAN

KAITAN PERIZINAN DAN PENILAIAN KESEHATAN

Sebagai badan usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya harus memiliki
perizinan dari instansi yang berwenang dan sesuai peraturan. Apabila Koperasi
tidak memiliki izin usaha, maka kegiatan koperasi dapat diberhentikan oleh
pemerintah. Bahkan pemerintah dapat membubarkan Koperasi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian, salah satu alasan pemerintah
membubarkan Koperasi karena Koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang. Seperti Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dalam menjalankan usaha
Koperasi Simpan Pinjam harus memiliki izin usaha yang diatur dalam Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Permenkop 11/2018) dan
sedikit perubahan yang diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019. Dengan adanya perizinan yang
dimiliki, koperasi dapat menjalankan usahanya yang kemudian kegiatan usaha
tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pengurus/pengelola koperasi
dalam Rapat Anggota Tahunan dan dituangkan pada Laporan Pertanggung
Jawaban Koperasi.

Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga keuangan non bank
yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman atau
pembiayaan pada anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.
Tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilaksanakan Penilaian
Kesehatan Koperasi untuk mengukur kinerja keuangan koperasi sebagai
lembaga keuangan non bank. Penialain Kesehatan Koperasi tersebut sebagai
salah satu persyaratan untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi untuk perizinan
membuka kantor cabang Koperasi. Kemudian, Koperasi yang akan
melaksanakan penilaian kesehatan harus memiliki izin usaha simpan pinjam
yang sudah berlaku efektif melalui pemenuhan komitmen. Dengan demikian,
perizinan dan penilaian kesehatan memiliki keterkaitan.

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi tersebut terbagi
menjadi 2 yaitu Penilaian Kesehatan pada KSP/USP atau koperasi yang
berbasis konvensional dan Penilaian Kesehatan pada KSPPS/USPPS atau
koperasi yang berbasis syariah.

20

PELAKSANAAN

KEGIATAN USAHA

SIMPAN PINJAM

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Usaha Simpan Pinjam Koperasi hanya dapat dilaksanakan oleh :
Koperasi Simpan Pinjam atau disebut KSP adalah koperasi yang
melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha
koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian
dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi anggota dan
masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan
usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, agar anggota dan masyarakat
memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan, usaha simpan
pinjam oleh koperasi melaksanakan fungsi intermediasi yang memiliki ciri,
bentuk dan sistem tersendiri, wajib diatur, diawasi dan dinilai kinerjanya.
Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan standar
akuntansi keuangan yang berlaku. Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah
kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan,
Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.
Kemudian dalam menjalankan usaha simpan pinjam, koperasi wajib
memiliki standar operasional manajemen yang sesuai dengan dinamika dan
perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Standar Operasional
Manajemen bagi KSP dan USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur
kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi
pihak manajemen KSP dan USP Koperasi.

21

PENILAIAN
KESEHATAN
KOPERASI
SIMPAN
PINJAM

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/PER/DEP.6/IV/2016

22

SASARAN PENILAIAN KESEHATAN
USAHA KSP DAN USP KOPERASI

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

NOMOR : SASARAN PENILAIAN KESEHATAN
USAHA KSP DAN USP KOPERASI
06/Per/Dep.6/VI/2016 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 3
1. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa
koperasi;

3. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan
pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang
mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

4. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan

6. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan
usaha simpan pinjam oleh koperasi.

23

LANDASAN KERJA

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

NOMOR : LANDASAN KERJA PENILAIAN

06/Per/Dep.6/VI/2016 KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI
Pasal 4
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan
usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
keuangan anggota secara bersama (self help);

3. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu
kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD
(Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP
dan USP Koperasi; dan

4. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang
lebih besar kepada anggotanya.

PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
KESEHATAN Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat
kesehatan KSP dan USP Koperasi serta
kantor cabang KSP.

PELAKSANA PENILAIAN KESEHATAN
KSP DAN USP KOPERASI DILAKUKAN
SEBAGAI BERIKUT:

SKPD KABUPATEN/KOTA

untuk KSP dan USP Koperasi
Primer/Sekunder dengan wilayah
keanggotaan dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP;

SKPD PROVINSI/D.I

Iuntuk KSP dan USP Koperasi
Primer/Sekunder dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I;

DEPUTI

untuk KSP dan USP Koperasi
Primer/Sekunder dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/ Bupati/ Walikota
dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahdi tingkat
Provinsi/D.I/ Kabupaten/ Kota dan bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

TATA CARA
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN KESEHATAN
KSP DAN USP KOPERASI

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur
sebagai berikut :

1. Sasaran KSP dan USP Koperasi 3. Hasil penilaian kesehatan KSP dan
yang dinilai kesehatannya adalah USP Koperasi dilengkapi dengan:
KSP dan USP yang memenuhi
syarat untuk dinilai, yaitu : Kertas kerja penilaian KSP dan USP
Koperasi yang bersangkutan;
KSP dan USP Koperasi telah beroperasional Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi
paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan yang bersangkutan; dan
Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara Salinan atau fotocopy sertifikat predikat
terpisah dan membuat laporankeuangan kesehatanKSP dan USP Koperasi.
yang terpisahdari unit usaha lainnya.

2. Setiap KSP dan USP Koperasi yang
telah dinilai diberikan sertifikat
predikat tingkat kesehatan dengan
pengaturan sebagai berikut :

KSP dan USP KoperasiPrimer/Sekunder
dengan wilayahkeanggotaan dalam 1
(satu) daerah Kabupaten/Kota oleh
Bupati/Walikota;
KSP dan USP KoperasiPrimer/Sekunder
dengan wilayahkeanggotaan lintas
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;
KSP dan USP KoperasiPrimer/Sekunder
dengan wilayahkeanggotaan lintas
daerah Provinsi/D.I oleh Menteri.

26

RUANG LINGKUP

PENILAIAN KESEHATAN

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia

NOMOR : Ruang lingkup Penilaian
Kesehatan KSP dan USP
06/Per/Dep.6/VI/2016 Koperasi dilakukan terhadap
Pasal 5 aspek sebagai berikut:

permodalan;
kualitas aktiva produktif;
manajemen;
efisiensi;
likuiditas;
kemandirian dan pertumbuhan; dan
jatidiri koperasi.

PERMODALAN

- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

- Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
- Rasio Kecukupan Modal Sendiri

RASIO MODAL SENDIRI STANDAR PERHITUNGAN RASIO
TERHADAP TOTAL ASET MODAL SENDIRI TERHADAP
TOTAL ASET ADALAH SEBAGAI
Untuk memperoleh rasio antara modal BERIKUT :
sendiri terhadap total aset ditetapkan
sebagai berikut : Modal Sendiri x 100%
Total Aset
Untuk rasio antara modal sendiri
dengantotal aset lebih kecil atau sama
dengan0% diberikan nilai 0.
Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai
dari 0% nilai ditambah5 dengan
maksimumnilai 100
Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai
rasio100% setiap kenaikanrasio 4% nilai
dikurangi 5
Nilai dikalikan bobot sebesar6%
diperoleh skor permodalan.

PERMODALAN

- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
- Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang
Berisiko
- Rasio Kecukupan Modal Sendiri

RASIO MODAL SENDIRI STANDAR PERHITUNGAN SKOR
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP
YANG BERISIKO PINJAMAN DIBERIKANYANG
BERISIKO
Untuk memperoleh rasio modal sendiri
terhadap pinjaman diberikan yang Modal Sendiri x 100%
berisiko, ditetapkan sebagai berikut :
Pinjaman diberikan yang beresiko
Untuk rasio modal sendiri terhadap
pinjaman diberikan yang berisiko lebih
kecil atau sama dengan 0% diberi nilai
0.
Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai
dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai
maksimum 100
Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka
diperoleh skor permodalan

PERMODALAN

- Rasio Modal Sendiri terhadapTotal Aset
- Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

- Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Kecukupan Modal Sendiri STANDAR PERHITUNGAN RASIO
KECUKUPAN MODAL SENDIRI
Rasio kecukupan modal sendiri adalah
perbandingan Modal Sendiri Modal Sendiri x 100%
Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang ATMR
Menurut Risiko (ATMR) dikalikan
dengan 100%.
Modal tertimbang adalah jumlah dari
hasil kali setiap komponen modal
KSP/USP koperasi yang terdapat pada
neraca dengan bobot pengakuan risiko.
ATMR adalah jumlah dari hasil kali
setiap komponen aktiva KSP dan USP
Koperasi yang terdapat pada neraca
dengan bobot pengakuan risiko.
Menghitung nilai ATMR dilakukan
dengan cara menjumlahkan hasil
perkalian nilai nominal aktiva yang ada
dalam neraca dengan bobot risiko
masing-masing komponen aktiva.
Rasio kecukupan modal sendiri dapat
dihitung/diperoleh dengan cara
membandingkan nilai modal
tertimbang dengan nilai ATMR
dikalikan dengan 100%.

KUALITAS
AKTIVA
PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4
(empat) rasio, yaitu:

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume
pinjaman yang diberikan;
Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang
diberikan;
Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang
diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu
dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

1.Pinjaman Kurang Lancar
2.Pengembalian Pinjaman Tanpa Angsuran
3.Pinjaman Yang Diragukan
4.Pinjaman Macet

31

1.Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

01. a) Pengembalian
pinjaman dilakukan
dengan angsuran,
yaitu :

Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum
melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan
angsuran harian dan/ atau mingguan;atau
Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum
melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang
masa angsurannya
Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum
melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang
masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau
lebih; atau

b) Terdapat tunggakan 02.
bunga sebagai berikut:

Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum
melampaui3 (tiga) bulan bagi pinjamandengan masa
angsuran kurang daru 1 (satu) bulan;atau
Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum
melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjamanyang masa
angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2.PENGEMBALIAN
PINJAMAN TANPA
ANGSURAN

Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang
melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi
belum melampaui 6 (enam) bulan.

Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan
belum dibayar, tetapi belum
melampaui 3 (tiga) bulan.

3.PINJAMAN YANG
DIRAGUKAN

Pinjaman digolongkan diragukan
apabila pinjaman yang bersangkutan
tidak memenuhi kriteria kurang lancar,
tetapi berdasarkan penilaian dapat
disimpulkan bahwa :

Pinjaman masih dapat
diselamatkan dan agunannya
bernilai sekurang-kurangnya 75%
dari hutang peminjam termasuk
bunganya; atau
Pinjaman tidak dapat
diselamatkan, tetapi agunannya
masih bernilai sekurang-
kurangnya 100% dari hutang
peminjam termasuk bunganya.

4. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet Pinjaman tersebut
apabila : penyelesaiannya telah
diserahkan kepada Pengadilan
Tidak memenuhi kriteria kurang Negeri atau telah diajukan
lancar dan diragukan; atau penggantian kepada perusahaan
Memenuhi kriteria diragukan asuransi pinjaman.
tetapi dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak
digolongkan diragukan belum
ada pelunasan; atau

RASIO VOLUME
PINJAMAN PADA
ANGGOTA TERHADAP
TOTAL VOLUME
PINJAMAN DIBERIKAN

Untuk mengukur rasio antara volume
pinjaman kepada anggoa terhadap total
volume pinjaman ditetapkan sebagai
berikut:

Volume pinjaman pada anggota x 100%
Volume Pinjaman

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume
Pinjaman pada Anggota terhadap Total

Pinjaman Diberikan

Rasio Risiko Pinjaman
Bermasalah Terhadap
Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh risiko-risko pinjaman bermasalah
terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai
berikut :
a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman

bermasalah(RPM) sebagai berikut :
50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar
(PKL)
75% dari pinjaman diberikanyang diragukan (PDR);
dan
100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b.Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan
pinjaman yang disalurkan

RPM = ((50% x PKL) + (75% x PDR) + (100) x Pm)
Pinjaman yang diberikan

Perhitungan Penilaian:
Untuk Rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45%
nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai
100; dan
Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh
skor penilaian

Standar Perhitungan RPM

Pinjaman bermasalah x 100%
Pinjaman yang diberikan

Rasio Cadangan Risiko
Terhadap Risiko Pinjaman
Bermasalah

Untuk Rasio 0%, berarti tidak mempunyai
cadangan penghapusan diberi nilai 0

Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai
ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
Nilai dikalikan bobot sebesar5% diperoleh skor
Penilaian

Cadangan risiko x 100%
Pinjaman bermasalah

Catatan : Cadangan risikoadalah cadangan
tujuan risiko + penyisihan penghapusan
pinjaman

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

RASIO PINJAMAN YANG
BERISIKO TERHADAP
PINJAMAN YANG
DIBERIKAN

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap
pinjaman yang diberikan diatur dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pinjaman yang berisiko x 100%
Pinjaman yang diberikan

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

PENILAIAN
MANAJEMEN

PERHITUNGAN

Perhitungan Nilai Didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas
pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi
pertanyaan sebagai berikut

Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap
jawaban pertanyaan “ya”);
Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap
jawabanpertanyaan “ya”);
Manajemen permodalan 5 pertanyaan(bobot 3 atau 0,6 nilaiuntuk setiap
jawaban pertanyaan “ya”) ;
Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilaiuntuk setiap
jawaban pertanyaan “ya”) ; dan
Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilaiuntuk setiap
jawaban pertanyaan “ya”),

5 KOMPONEN ASPEK
MANAJEMEN

01 MANAJEMEN MANAJEMEN
UMUM
03 PERMODALAN

02 KELEMBAGAAN 04 MANAJEMEN
AKTIVA

05 MANAJEMEN
LIKUIDITAS

39

01 MANAJEMEN UMUM

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN UMUM
DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN UMUM

40

DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN UMUM

41

02 KELEMBAGAAN

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
KELEMBAGAAN

DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN

42

03 MANAJEMEN PERMODALAN

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
PERMODALAN

DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN PERMODALAN

43

04 MANAJEMEN AKTIVA

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN AKTIVA

DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN AKTIVA

4

44

DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN AKTIVA

4

45

05 MANAJEMEN LIKUIDITAS

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN LIKUIDITAS
DAFTAR PERTANYAAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

46

PENILAIAN EFISIENSI

PENILAIAN EFISIENSI KSP/USP KOPERASI
DIDASARKAN PADA 3 (TIGA) RASIO, YAITU:

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi
bruto;
Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; dan
Rasio efisiensi pelayanan.
Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP
koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada
anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

47

Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Perhitungan rasio beban operasi anggota atas
partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan
untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50,
selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan
dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap
Partisipasi Bruto

Beban Operasi Anggota x 100%
Partisipasi Bruto

Catatan : Beban operasi
anggota adalah beban pokok

ditambah dengan beban
usaha bagi anggota

+ beban perkoperasian.
Untuk USP Koperasi,

beban perkoperasian dihitung
secara proporsional

48

Rasio Beban Usaha Terhadap
SHU Kotor

Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan
rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai
100;
Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Standar Perhitungan Rasio Beban UsahaTerhadap SHU Kotor

Beban Usaha x 100%
SHU Kotor

49

Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan
membandingkan biaya karyawan dengan volume
pinjaman,yang ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga
15% diberi nilai 50, selanjutnya setiappenurunan rasio 1% nilai ditambah5
sampai dengan maksimum nilai 100; dan
Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Biaya Karyawan x 100%
Volume Pinjaman

50