E-Book Perizinan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Rasio Aktiva Tetap Terhadap
Total Aset

Perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total Aset
ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap
penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan
maksimum nilai kredit 100.
Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Contoh Perhitungan sebagai berikut :

Aktiva Tetap x 100 %
Total Aset

98

Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai
berikut :

Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap
kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai
denganmaksimum nilai kredit100;
Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Contoh Perhitungan sebagai berikut :

Biaya Gaji dan Honor Karyawan x 100%
Jumlah Piutang dan Pembiayaan

99

LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS
Koperasi dilakukan terhadap2 (dua) rasio, yaitu :

0 1 Rasio kas

02 Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat
digunakan, seperti uang tunai dan uang yang
tersimpanlembaga keuangan syariah lain :

a. Kewajiban Lancar
Simpanan wadiah;
Simpanan mudharabah;
Simpanan mudharabah berjangka.

b. Pembiayaan
Akad jual beli dan bagi hasil denganangsuran;
Akad jual beli tanpa angsuran;
Pembiayaan dengan akad bagi hasil;
Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.

c. Dana yang Diterima
Simpanan wadiah;
Simpanan mudharabah;
Simpanan mudharabah berjangka;
Titipan dana ZIS.

LIKUIDITAS

RASIO PEMBIAYAAN

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan
sebagai berikut :

Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap
kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan
maksimum100;
Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh Perhitungan adalah sebagai berikut

Kas + Bank x 100%
Kewajiban Lancar

LIKUIDITAS

RASIO KAS

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai
berikut:

Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi
nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara
46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21%
sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit
75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100;
Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Contoh Perhitungan adalah sebagai berikut

Total Pembiayaan x 100 %
Dana yang Diterima

KEMANDIRIAN
DAN
PERTUMBUHAN

3 RASIO PENILAIAN Rasio Rentabilitas Aktiva
TERHADAP Rasio Rentabilitas Ekuitas
KEMANDIRIAN DAN Rasio Kemandirian Operasional
PERTUMBUHAN

Rasio
Rentabilitas

Aktiva

Rasio rentabilitas aktiva yaitu SHU
setelah zakat dan pajakdibandingkan
dengan total aktivaditetapkan
sebagai berikut:

Untuk rasio rentabilitas aktiva
lebih kecil dari 5% diberi nilai
kredit 25, untuk setiap
kenaikanrasio 2,5% nilai kredit
ditambah 25 sampai dengan
maksimum 100.
Nilai kredit dikalikan dengan
bobot 3% diperoleh skor
penilaian

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio
Rentabilitas Aset

SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak x 100%
Total Aktiva

Rasio
Rentabilitas

Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU

bagian anggota dibandingkan total

ekuitas ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio rentabilitas ekuitas

lebih kecil dari 5% diberi nilai

kredit 25, untuk setiap kenaikan

rasio 2,5% nilai kredit

ditambah25 sampai

denganmaksimum 100.

Nilai kredit dikalikan dengan

bobot 3% diperoleh skor

penilaian

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio
Rentabilitas Aset

SHU Bagian Anggota x 100 %
Total Modal Sendiri

Rasio
Kemandirian
Operasional

Rasio kemandirian operasional

yaitu pendapatan usaha

dibandingkan biaya operasional

ditetapkan sebagai berikut :

Untuk rasio kemandirian

operasional lebih kecil dari 100%

diberi nilai kredit 25. Untuk

setiap kenaikan rasio 25% nilai

kredit ditambah 25 sampai

denganmaksimum 100;

Nilai kredit dikalikan dengan

bobot 4% diperoleh skor

penilaian.

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio
Rentabilitas Aset

Pendapatan Usaha x 100 %
Biaya Operasional Pelayanan

JATI DIRI
KOPERASI

JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasidimaksudkan untuk mengukur keberhasilan
koperasi dalam mencapai tujuannyayaitu mempromosikan ekonomi anggota.
Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio,yaitu:

RASIO PARTISIPASI BRUTO RASIO PROMOSI EKONOMI
ANGGOTA (PEA)
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat
Rasio ini mengukur kemampuan koperasi
kemampuan koperasidalam melayani memberikan manfaat efisiensi partisipasi
dan manfaat efisiensi biaya koperasi
anggota, semakin tinggi/besar dengan simpanan pokok dan simpanan
wajib, semakin tinggi persentasenya
persentasenya semakin baik. Partisipasi semakin baik.

bruto adalah kontribusi anggota kepada

koperasi sebagai imbalan penyerahan

jasa kepada anggota, yang mencakup

beban pokok dan partisipasi netto.

RASIO
PROMOSI
EKONOMI
ANGGOTA

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:
Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap
kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambahdengan 25 sampai dengan
rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum100;
Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

STANDAR PERHITUNGAN
SEBAGAI BERIKUT :

MEP + SHU Bagian Anggota x 100%

Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi
PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota

RASIO
PARTISIPASI
BRUTO

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:
Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap
kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambahdengan 25 sampai dengan
rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

STANDAR PERHITUNGAN
SEBAGAI BERIKUT :

Jml Partisipasi Bruto x 100%

Jml Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota

KEPATUHAN
PRINSIP SYARIAH

Penilaian aspek kepatuhanprinsip syariah dimaksudkan
untuk menilai sejauh mana prinsip syariah
diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam
melaksanakan aktivitasnya sebagailembaga keuangan
syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan
dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil
penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh)
buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti
untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit
bobot 1 (satu)

Contoh Perhitungan adalah sebagai berikut :

DAFTAR PERTANYAAN
KEPATUHAN PRINSIP
SYARIAH

PENETAPAN KESEHATAN
KOPERASI KSPPS DAN
USPPS KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8
(delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka
1 – 8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud
dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan
KSPPS/USPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat)
golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan
dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan
serupa secaraparsial berdasarkan komponen juga dapat
dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang
sudah dijelaskan di atas.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS
Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

FAKTOR LAIN YANG
MEMPENGARUHI
PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan
menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut
dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian
dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan
pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruhsecara
materil terhadap tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi maka hasil dari
penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukanpenyesuaian
sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

1. KOREKSI PENILAIAN 2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan Faktor-faktor yang dapat menurunkan

satu tingkatkesehatan KSPPS dan tingkatkesehatan KSPPS dan USPPS

USPPS Koperasiantara lain: Koperasi langsung menjaditidak sehat

Pelanggaran terhadap ketentuan- antara lain:

ketentuan intern maupun ekstern. Adanya perselisihan intern yang

Salah satu pembukuan tertunda diperkirakan akan menimbulkan

pembukuannya. kesulitandalam koperasi yang

Pemberian pembiayaan yang bersangkutan.

tidak sesuai dengan prosedur. Adanya campur tangan pihak di

Tidak menyampaikan laporan luar koperasi atau kerjasama yang

tahunan atau laporan berkala 3 tidak wajar sehingga prinsip

kali berturut-turut. koperasi tidak dilaksanakan

Mempunyai volume pembiayaan dengan baik.

di atas Rp 2.500.000.000,00 (Dua Rekayasa pembukuan atau

milyar lima ratus juta rupiah) window dressingdalam

tetapi tidak diaudit oleh akuntan pembukuan sehingga

publik. mengakibatkan penilaian yang

Manajer USPPS belum diberikan keliruterhadap koperasi.

wewenang penuh untuk Melakukan kegiatan usaha

mengelolausaha. koperasi tanpa membukukan

dalam koperasinya

LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN
KESEHATAN KSPPS/USPPS

BOBOT PENILAIAN
TERHADAP ASPEK
DAN KOMPONEN
KESEHATAN

Penilaian kesehatan
KSPPS/USPPS Koperasi,
meliputi penilaian
terhadap aspek
permodalan, kualitas
aktiva produktif,
manajemen, efisiensi,
likuiditas, kemandirian
dan pertumbuhan, jatidiri
koperasi, dan prinsip
syariah. Penilaian
terhadap aspek-aspek
tersebut diberikan bobot
penilaian sesuai dengan
besarnya yang
berpengaruh terhadap
kesehatan KSPPS/USPPS
Koperasi tersebut.
Penilaian dilakukan
dengan menggunakan
sistem nilai kredit atau
reward system yang
dinyatakan dengan nilai
kredit 0 sampai dengan
100.

LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN
KESEHATAN KSPPS/USPPS

AKATSUP RATFAD Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha
Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Pengawasan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha
Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementeri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementeri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Koperasi