Doc. 15 Kumpulan-Kumpulan Peraturan GKPI

KUMPULAN PERATURAN – PERATURAN GKPI KANTOR SINODE GKPI Jln. Kapt. M.H. Sitorus No. 13, Pematangsiantar 2023 Confidential Untuk Kalangan Sendiri

1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................................................................................... 1 I. PERATURAN CALON PENDETA (VIKAR) GKPI............................................................................... 2 II. PERATURAN MUTASI PENDETA........................................................................................................... 6 III. PERATURAN PENDETA DIPERBANTUKAN...................................................................................... 9 IV. WILAYAH DAN KOORDINATOR WILAYAH DI GKPI...................................................................11 V. PERATURAN EVANGELIS GKPI............................................................................................................15 VI. PERATURAN INSTITUT ANDAR-SUTAN GKPI..............................................................................20 VII. PERATURAN LEMBAGA PELAYANAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT .......................26 VIII. PERATURAN PANTI ASUHAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA dan RUMAH LANSIA SEJAHTERA GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (RUMAH LANTERA GKPI)......................................................................................................................................36 IX. PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN GKPI ............................59 X. TUGAS DAN WEWENANG BAGIAN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM GKPI ............68 XI. YAYASAN PENDIDIKAN TERANG HIDUP........................................................................................70 XII. TUGAS DAN WEWENANG BAGIAN PENGELOLA BARANG DAN ASET SINODE GKPI ..............................................................................................................................................................................82

2 I. PERATURAN CALON PENDETA (VIKAR) GKPI SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 982/P.5/XI/2018 Tentang PERATURAN CALON PENDETA (VIKAR) GKPI Pimpinan Sinode GKPI s e t e l a h, MEMBACA : 1. Tata Gereja GKPI Pasal VIII tentang Pelayan-Pelayan Gereja 2. Keputusan Sidang Majelis Sinode GKPI (SMS) – II GKPI No: 9/SMS-II/GKPI/III/2016 tentang Konsep-konsep Peraturan di GKPI. 3. Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) VII GKPI No.10/SMSVII/GKPI/VIII/2018 tentang Peraturan Mutasi. 4. Keputusan Sinode Am Kerja (SAK) XXI GKPI Tahun 2018 No.11/SAK-XXI/GKPI/X/2018 point 4 tentang PeraturanPeraturan. MENIMBANG : Bahwa demi terlaksananya pelayanan yang diselenggarakan dan mencapai tujuan serta mewujudkan rencana-rencana GKPI, perlu diangkat pelayan tahbisan di GKPI dengan menerbitkan Surat Keputusan. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Peraturan Tentang Calon Pendeta (Vikar) GKPI sbb. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Persyaratan Vikar 1. Yang dapat diterima menjadi Vikar di GKPI adalah : 1. Warga GKPI 2. Warga gereja di luar GKPI yang telah terdaftar sebagai warga GKPI di salah satu jemaat GKPI, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat keterangan keanggotaan jemaat dengan mencantumkan nomor Register anggota jemaat. 2. SekolahTinggi Teologi/Fakultas Teologi yang minimal terakreditasi B dan diakui oleh GKPI serta memperoleh gelar Sarjana Teologi (S.Si Teol), yaitu: 1. STT HKBP Pematangsiantar 2. STFT Jakarta 3. FAKULTAS TEOLOGI DUTA WACANA Yogyakarta 4. FAKULTAS TEOLOGI SATYAWACANA Salatiga 5. STT Cipanas 6. STT GMI Bandar Baru 7. STT ABDI SABDA Medan 8. STT INTIM Makassar 9. SAAT Malang 10. IFTK JAFFRAY Jakarta 11. IFTK JAFFRAY Ujung Pandang

3 3. Syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Vikar GKPI adalah sbb: 1. Permohonan disertai CV (Curriculum Vitae) 2. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 = 2 lembar 3. Fotocopy ijazah SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi Teologi yang di legalisir (Surat keterangan lulus) masing-masing 1 lembar. 4. Fotocopy Akte Baptis, 1 lembar 5. Fotocopy Akte Sidhi, 1 lembar 6. Fotocopy Transkrip nilai terakhir, 1 lembar 7. Fotocopy Skripsi 1 eksemplar 8. Surat Keterangan sebagai warga-jemaat dari jemaat yang bersangkutan 1 lembar. 9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bukti lulus tes narkoba. 10. Indeks Prestasi Akademik minimal 2,75 11. Surat Keterangan Dokter Berbadan sehat, 1 lembar (kecuali calon Vikar yang berasal dari berkebutuhan khusus/ disability). 12. Pada saat pendaftaran membawa Surat-surat asli no. 3, 4, 5, 6, 7 diatas. BAB II SYARAT-SYARAT CALON VIKAR Pasal 2 Calon Vikar 1. Mengajukan permohonan ke Pimpinan Sinode GKPI. 2. Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 35 tahun untuk S1, 40 tahun untuk S2 dan 45 tahun untuk S3. 3. Khusus untuk lulusan Strata 2 dan Strata 3 dengan latar belakang pendidikan Teologi maka pendidikan strata 1 nya harus lulusan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 diatas. 4. Bagi yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti seleksi penerimaan Vikar. Pasal 3 Ujian Calon Vikar 1. Seleksi yang dilaksanakan terdiri dari tulisan dan lisan 2. Tim penguji terdiri dari: 1) Pimpinan Sinode GKPI 2) Kepala-kepala Departemen dan Biro GKPI. 3) Ketua dan Sekretaris BPRP GKPI. 4) Ahli ilmu jiwa khusus untuk psikotes 3. Materi yang diuji terdiri dari: 1) Pemahaman tentang panggilan 2) Pengetahuan Teologi 3) Pengenalan terhadap GKPI dan gerakan oikumene. 4) Pengetahuan Umum/TPA(Tes Potensi Akademik) Pasal 4 Tujuan Dan Masa Vikariat 1. Untuk memperkenalkan dan memahami azas, maksud dan tujuan serta organisasi dan administrasi GKPI. 2. Untuk menilai kemampuan dan kesungguhan panggilan dalam pelayananya. 3. Untuk menilai sikap, perilaku dan komunikasi. 4. Lamanya masa Vikariat di GKPI adalah 3 (tiga) tahun. Dan selama 3 tahun harus menjalani 3 tempat praktek yang berbeda, yaitu resort/jemaat khusus di desa, Resort/Jemaat Khusus di Kota, Wilayah, Kantor Sinode GKPI dan Lembaga/mitra GKPI.

4 5. Apabila terdapat pelanggaran disiplin dan pelanggaran terhadap peraturan lainnya yang berlaku di GKPI, maka hak yang bersangkutan gugur sebagai Vikar di GKPI. 6. Vikar yang didapati bertindak amoral akan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 5 MASA ORIENTASI Orientasi diselenggarakan di Kantor Sinode selama 1 bulan dibagi dalam empat tahapan terdiri dari: 1. Pengenalan organisasi GKPI (Peraturan, Struktur dan Tatalaksana, Lembaga dan Badan-badan lainnya), Sejarah berdirinya GKPI yang disampaikan oleh Sekjend dan Ka. Biro Umum/Organisasi. 2. Pengarahan dari Kadep Apostolat terdiri dari: pokok-pokok iman, liturgi, sakramen, dan penginjilan. 3. Pengarahan dari Kadep Pastorat terdiri dari: Penatalayanan Jemaat, Penggembalaan dan Pengajaran. 4. Pengarahan dari Kadep Diakonat terdiri dari: Diakoni Karitatif dan tranformatif dan mengenal Diakoni di dalam Jemaat. 1. Masing-masing tahapan harus diikuti dengan uji kompetensi. Pasal 6 Pengangkatan Dan Penempatan Vikar 1. Setelah masa orientasi, Vikar diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dengan surat keputusan dan diutus melalui Doa Pengutusan dalam Ibadah Minggu di salah satu Jemaat GKPI. 2. Vikar ditempatkan di salah satu Resort/Jemaat Khusus, Wilayah, Kantor Sinode dan atau Lembaga/mitra di GKPI. Pasal 7 Praktek Vikar 1. Masa praktek diarahkan untuk memperoleh keterampilan dalam pelaksanaan tugastugas sebagai pendeta di bidang Apostolat, Pastorat, Diakonat dan pemahaman penerapan Tata Gereja, PRT serta Peraturan GKPI lainnya. 2. Selama menjalani masa vikariat, vikar tidak diperbolehkan menjabat sebagai Guru Jemaat. 3. Selama menjalani masa vikariat, vikar mendapat pembinaan dari Kantor Sinode sebanyak 4 kali, yaitu: pada masa orientasi, penempatan tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga sebelum ditahbiskan. 4. Setiap semester Vikar wajib membuat laporan kepada Pimpinan Sinode, yang di ketahui oleh Pendeta pembimbingnya. Pasal 8 Pembimbing Vikar 1. Pendeta pembimbing adalah Pendeta GKPI yang sudah bertugas lebih dari 5 tahun di Resort/Jemaat Khusus dan layak menjadi contoh dalam pelayanannya. 2. Vikar tidak dapat ditempatkan pada Resort/Jemaat Khusus yang pendetanya tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan. 3. Praktek di Jemaat/Resort dibimbing oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pendeta Resort yang bersangkutan memberikan bimbingan disertai penugasan tugas-tugas pelayanan secara jelas dan teratur. 2. Pendeta Resort yang bersangkutan mengirimkan laporan tentang penilaian atas pelayanan Vikar setiap semester kepada Pimpinan Sinode. 4. Praktek di Kantor Wilayah di bimbing oleh Koordinator Wilayah 5. Praktek di Lembaga/mitra GKPI di bimbing oleh pimpinan Lembaga/mitra. 6. Praktek di Kantor Sinode dibimbing oleh Pimpinan Sinode.

5 Pasal 9 Perbelanjaan 1. Berdasarkan peraturan yang berlaku di GKPI. 2. Pada masa Vikar bekerja di Resort/Jemaat Khusus/Wilayah/Lembaga/mitra GKPI, maka setiap gaji berupa uang dan natura serta perumahan dan kesehatan dibayar oleh Resort/Jemaat Khusus/Wilayah/Lembaga/mitra GKPI. 3. Pada masa Vikar di Kantor Sinode, maka gaji Vikar menjadi tanggungan Kantor Sinode GKPI. Pasal 10 Penahbisan 1. Penahbisan menjadi Pendeta di GKPI berjalan sesuai dengan PRT Pasal 84 dengan suatu keputusan oleh Pimpinan Sinode GKPI setelah turut mempertimbangkan Laporan/Penilaian 3 (tiga) pembimbing dari 3 (tiga) tempat yang dilaluinya. 2. Sebelum Penahbisan, Vikar memasuki masa persiapan penahbisan melalui pembinaan/pembekalan akhir oleh Kantor Sinode GKPI. 3. Vikar yang ditahbiskan adalah yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan evaluasi. 4. Ujian Tahap Akhir merupakan refleksi kegiatan pelaksanaan vikariat dari sejak awal sampai akhir kegiatan. 5. Vikar yang tidak lulus pada evaluasi tahap akhir dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun, dan jika tidak lulus dalam evaluasi tahap berikutnya dinyatakan gugur sebagai vikar dan tidak diperbolehkan melamar kembali. 6. Penerimaan Vikar Khusus yaitu melalui penempatan kedaerah penginjilan tanpa biaya Kantor Sinode GKPI Vikar dapat ditahbiskan menjadi pendeta di GKPI setelah berhasil mendirikan jemaat. Pasal 11 Penutup 1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam peraturan ini, dapat dipertimbangkan oleh Pimpinan Sinode GKPI dan Ketua BPRP GKPI dengan tidak bertentangan kepada TG & PRT GKPI. 2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3. Dengan ditetapkannya Peraturan Calon Pendeta (Vikar) ini, maka Peraturan Calon Pendeta (Vikar) yang ada sebelumnya yaitu: No. 242/P.5/IV/2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. ITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2018 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th Pdt. Ro Sininta Hutabarat, M.Th Kepada Yth: Seluruh Pendeta GKPI Di Tempat Tembusan: 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Kepala Departemen dan Biro GKPI 3. Koordinator Wilayah GKPI 4. Arsip

6 II. PERATURAN MUTASI PENDETA SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 981/P.5/XI/2018 Tentang Peraturan Mutasi Pendeta GKPI Pimpinan Sinode GKPI s e t e l a h, MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha pemeliharaan kesegaran dan pengenalan kemampuan untuk dapat meningkatkan mutu pelayan, maka dianggap perlu menetapkan suatu peraturan mengenai mutasi pendeta. MEMBACA : 1. PRT GKPI Pasal 88 tentang Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 2. Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) I GKPI No. 8/SMSI/GKPI/XI/2015 tentang Pembentukan Wilayah Definitif. 3. Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) II GKPI No. 9/SMSII/GKPI/III/2016 tentang konsep Peraturan-Peraturan 4. Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) VII GKPI No.10/SMSVII/GKPI/VIII/2018 tentang Peraturan Mutasi. 5. Keputusan Sinode Am Kerja (SAK) XXI GKPI Tahun 2018 No. 11/SAK-XXI/GKPI/X/2018 point 4 tentang Peraturan-Peraturan. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Peraturan Mutasi Pendeta GKPI sebagai berikut : Pasal 1 Dasar Mutasi 1. Mutasi Pendeta GKPI dilakukan berlandaskan pada kepentingan pelayanan GKPI. 2. Mutasi adalah Perpindahan Tugas Pendeta Pegawai GKPI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPI yang dilakukan antar Resort, Jemaat Khusus, Lembaga, Yayasan, Badan di dalam dan luar GKPI. 3. Untuk menetapkan mutasi diperhatikan semua data yang ada mengenai Pendeta yang akan dimutasikan. 4. Dalam hal melakukan mutasi, dipertimbangkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. 5. Dalam melaksanakan mutasi Pendeta, Pimpinan Sinode wajib mempertimbangkan kemampuan hard skill dan soft skill Pendeta yang bersangkutan dan klasifikasi Resort/Jemaat Khusus yang bersangkutan. Pasal 2 Pelaksanaan Mutasi 1. Pendeta pegawai GKPI yang telah bertugas di suatu tempat selama 5 tahun dapat dimutasikan ke tempat tugas pelayanan yang lain. 2. Demi kepentingan GKPI, maka masa tersebut pada ayat 1 di atas dapat diperpanjang sampai maksimum 2 tahun. 3. Demi kepentingan GKPI, tanpa memperhatikan ketentuan pada ayat 1 dan 2 di atas, Pendeta pegawai GKPI dapat dimutasikan setiap saat.

7 4. Dalam pelaksanaan ketentuan pada ayat 3 di atas, wajib diadakan konsultasi dengan pendeta yang bersangkutan kecuali mutasi tersebut dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan sebagaimana PRT GKPI Pasal 89. 5. Mutasi dari satu Resort ke Resort yang lain dalam satu wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan, golongan dan kinerja. 6. Pendeta pegawai GKPI yang tidak melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Pimpinan Sinode dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai GKPI. Pasal 3 Mutasi Pendeta Pada Lembaga Di Luar GKPI 1. Pendeta pegawai GKPI hanya dapat diperkenankan bertugas di luar GKPI selama maksimum 5 tahun. 2. Masa tugas (periode) seorang Pendeta Pegawai GKPI yang ditugaskan untuk melayani pada lembaga/badan/instansi lain di luar GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode untuk paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang untuk maksimal 5 tahun lagi. 3. Pendeta GKPI yang menolak penempatannya/penugasannya kembali di GKPI setelah bertugas di luar GKPI seperti disebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak dan oleh karena itu diberhentikan dengan hormat sebagai pendeta GKPI. Pasal 4 Serah Terima Jabatan 1. Serah terima jabatan yang berhubungan dengan mutasi dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Surat Keputusan Mutasi yang bersangkutan diterbitkan. 2. Serah terima jabatan Pendeta Resort/Jemaat Khusus dipersiapkan, diatur dan dipimpin oleh Koordinator Wilayah. 3. Serah terima Pendeta diperbantukan, dipersiapkan, diatur dan dipimpin oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus yang menerima pendeta yang diperbantukan tersebut. 4. Serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada lampiran peraturan ini. 5. Serah terima Jabatan dalam rangka mutasi Pendeta di Resort dilaksanakan pada Ibadah Minggu. 6. Serah terima jabatan Pendeta di lembaga atau badan yang berada di lingkungan GKPI diatur oleh lembaga atau badan yang bersangkutan. Pasal 5 Persiapan Mutasi 1. Pendeta yang sudah 4 tahun bertugas di suatu tempat mempersiapkan diri untuk dimutasikan. 2. Dalam rangka persiapan seperti disebut di atas, Pendeta yang bersangkutan diharuskan menyusun memori pelayanan yang menjelaskan keadaan lingkungan tugasnya untuk diserahkan kepada penggantinya sebagai bahan orientasi. 3. Dalam rangka pelaksanaan mutasi pendeta Pegawai GKPI, penjelasan mengenai administrasi dan keuangan turut dilampirkan dan ditandatangani oleh Pengurus Harian Resort/ Jemaat Khusus bersama Pendeta yang lama dan diserahkan pada waktu serah-terima jabatan kepada Pendeta yang baru. Pasal 6 Domisili Keluarga Pendeta 1. Pendeta yang mutasi diharuskan membawa serta keluarganya berdomisili di tempat tinggal yang baru.

8 2. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak serah-terima, keluarga Pendeta tersebut tidak juga secara nyata berdomisili di tempat tinggal yang baru pendeta yang bersangkutan, maka Pendeta tersebut dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak dan oleh karena itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pendeta GKPI. Pasal 7 Biaya Mutasi/Perpindahan Setelah menerima surat keputusan mutasi, Pendeta yang bersangkutan mengajukan permintaan biaya perpindahan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku GKPI sebagaimana yang diatur pada Lampiran II peraturan ini. Pasal 8 Penutup 1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut. 2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Dengan ditetapkannya Peraturan Mutasi ini, maka Peraturan Mutasi yang ada sebelumnya yaitu: a. Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPI nomor:1380/A.4/XI/2016 tentang Mutasi Pendeta GKPI dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu wilayah. b. Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPI nomor:171/P.1/II/2017 tentang Mutasi Pendeta GKPI c. Peraturan Pusat GKPI nomor: 1442/P.7/8/93 tentang Mutasi Pendeta GKPI dinyatakan tidak berlaku. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2018 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th Pdt. Ro Sininta Hutabarat, M.Th Kepada Yth: Seluruh Pendeta GKPI Di –Tempat. Tembusan: 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Kepala Departemen dan Biro GKPI 3. Koordinator Wilayah GKPI 4. Arsip.

9 III. PERATURAN PENDETA DIPERBANTUKAN PERATURAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 426/P.13/V/2023 Tentang: PENDETA DIPERBANTUKAN DI GKPI Pimpinan Sinode GKPI Setelah, MEMBACA/ : Keputusan Sidang Majelis Sinode VI di Siantar Tanggal 30 Maret MEMPERHATIKAN 2023 No. 7/SMS-VI/GKPI/III/2023 tentang Pendeta Diperbantu kan di GKPI MENGINGAT : Peraturan Rumah Tangga (PRT) GKPI Pasal 30 ayat 3c MENIMBANG : 1. Bahwa dipandang perlu untuk mengoptimalkan sumber daya dalam pelayanan terhadap sektor/jemaat khusus yang memerlukan. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan GKPI tentang Pendeta diperbantukan. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN PENDETA DIPERBANTUKAN DI GKPI sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta Pegawai GKPI yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode GKPI sesuai dengan kebutuhan; 2. Pendeta Diperbantukan bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pendeta GKPI 3. Pendeta diperbantukan merupakan Pendeta Fungsional yang memiliki kedudukan sebagai membantu Pendeta Resort/Jemaat Khusus dan anggota Majelis di Resort/Jemaat Khusus. BAB II TUGAS PENDET DIPERBANTUKAN Pasal 2 1. Pendeta Diperbantukan ditempatkan pada Resort/Jemaat Khusus yang mempunyai > 500 KK atau karena kebutuhan khusus; 2. Pendeta Diperbantukan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode GKPI PENGUKUHAN Pasal 3 Pendeta Diperbantukan di Resort/Jemaat Khusus dikukuhkan oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus yang bersangkutan dalam suatu Ibadah Minggu. HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 1. Hak a. Mendapatkan perumahan yang disediakan oleh Resort/Jemaat Khusus b. Tunangan Transport c. Sarana Pendukung Lainnya. 2. Kewajiban

10 a. Pendeta diperbantukan di Resort/Jemaat Khusus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pendeta Resort/Jemaat Khusus dan selanjutnya Pendeta Resort/Jemaat Khusus melaporkannya kepada Pimpinan Sinode GKPI. b. Pendeta diperbantukan adalah anggota peninjau dalam Sinode Am. PENGGAJIAN Pasal 5 Sesuai dengan peraturan penggajian Pendeta Pegawai GKPI BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 1. Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur atau ditentukan oleh Pimpinan Sinode GKPI. 2. Perubahan Peraturan tentang Pendeta Diperbantukan ini hanya dapat dilakukan oleh Sidang Majelis Sinode GKPI. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 11 MEI 2023 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Abdul Hutauruk, M.Th Pdt. Dr. Humala Lumbantobing, M.Th

11 IV. WILAYAH DAN KOORDINATOR WILAYAH DI GKPI SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 1068/P.6/IX/2016 Tentang : WILAYAH DAN KOORDINATOR WILAYAH DI GKPI Pimpinan Sinode GKPI S e t e l a h, MEMBACA : 1. Peraturan Rumah Tangga (PRT) GKPI Pasal 68 tentang Koordinator Wilayah. MENDENGAR : 2. Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPI No: 1995/P.6/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Wilayah-wilayah di GKPI. MENGINGAT : Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. MENIMBANG : Bahwa demi kelancaran dan penyempurnaan pelayanan di tengahtengah GKPI pada umumnya dan khususnya di Wilayah maka dipandang perlu Pimpinan Sinode GKPI menetapkan peraturan dengan menerbitkan surat keputusan. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN Pertama : Status Koordinasi Wilayah dan Koordinator Wilayah adalah sbb.: 1. Pimpinan Sinode GKPI, atas persetujuan Majelis Sinode, membentuk satuan-satuan wilayah pelayanan yang disebut Koordinasi Wilayah, dan dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah, yang bekerja penuh waktu. 2. Koordinasi Wilayah dibentuk dengan mempertimbangkan jumlah Resort/Jemaat Khusus, luasnya wilayah pelayanan, potensi geografis dan demografis. 3. Koordinator Wilayah adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode untuk membantu Pimpinan Sinode GKPI untuk menjangkau pelayanan kepada semua Resort/Jemaat dengan tugas dan wewenang (sesuai PRT Pasal 68 no. 3, a-h): a. Mengawasi terlaksananya Rencana Strategis GKPI dan Program Kerja Tahunan GKPI dan Keputusan-keputusan Pimpinan Sinode di Resort-resort /Jemaat-jemaat GKPI di Wilayahnya. b. Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Sinode. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Departemen dan Kepala Biro di Resort-resort/Jemaat di Wilayahnya.

12 d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang kesaksian, persekutuan, pelayanan, dan pembinaan dalam lingkup Wilayahnya. e. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu dalam mengatasi masalah kesaksian, persekutuan, pelayanan dan pembinaan sumber dayaantara Resort-resort/Jemaat-jemaat dan Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial dalam lingkup Wilayah. f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Peraturan GKPI, dan Keputusan Pimpinan Sinode. g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pimpinan Sinode. h. Koordinator Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode. 4. Sesuai dengan Visi GKPI menjadi Persekutuan Penyembahan dan Persembahan, maka Koordinator wilayah bertanggungjawab membimbing Pengurus Harian Resort dan Pengurus Harian Jemaat menyusun program kerja dan keuangan sesuai Rod Map GKPI sebagaimana tertuang dalam buku RENSTRA GKPI secara periodik, sebagai pengarah gerak hidup gereja dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. 5. Koordinator Wilayah dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya, sebagaimana diatur pada poin c - f, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode, dan selanjutnya Pimpinan Sinode menugaskan Kepala Departemen dan Biro, sesuai bidang tugas dan peruntukannya, untuk bersama-sama dengan Koordinator Wilayah melaksanakannya di jemaat atau resort dalam lingkup wilayahnya. 6. Koordinator Wilayah bertugas membantu Pimpinan Sinode mensosialisasikan peraturan-peraturan GKPI kepada semua Majelis Resort, Majelis Jemaat, dan semua anggota di wilayahnya, antara lain: Tata Gereja (TG), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Pokok-pokok Pemahaman Iman GKPI, Tata Penggembalaan, Tata kelola dan sistem keuangan, bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonat, dan peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. 7. Koordinator Wilayah bertanggungjawab untuk mendorong, memotivasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh Pendeta Resort, Majelis Resort dan Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugas Apostolat, Pastorat, Diakonat, dan peraturan-peraturan sebagaimana poin 5 di atas. Dan dalam fungsi pengawasan, dapat melaporkannya kepada Pimpinan Sinode untuk ditindaklanjuti. 8. Untuk Pelayanan Kategorial, Koordinator Wilayah dapat memberdayakan BKS Perempuan, Pria, Pemuda - Pemudi dan Sekolah Minggu wilayah dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan Pimpinan Sinode dan BKS Sinode.

13 9. Koordinator Wilayah bertugas membantu Pimpinan Sinode mengembalakan dan membangun persekutuan kasih di jemaat danresort di wilayahnya dan serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tiap jemaat dan resort. Dan apabila tidak berhasil penyelesaiannya, Koordinator wilayah dapat menyampaikan kepada Pimpinan Sinode untuk penyelesaian selanjutnya. 10. Koordinator Wilayah tidak dapat membentuk majelis dan atau pengurus wilayah, tetapi dalam hal membantu pelaksanaan tugas sehari-harinya, Koordinator Wilayah dapat mengangkat seorang staff penuh waktu atau honorer setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode, dan gajinya dibayarkan oleh Panitia Wilayah. 11. Sesuai dengan poin e - tentang tugas Koordinator Wilayah rapat Koordinator maka Wilayah dapat mengundang dan mengadakan koordinasi wilayah setelah terlebih dahulu disetujui Pimpinan Sinode, dan Pimpinan Sinode menghadiri dan memimpin rapat koordinasi wilayah tersebut. 12. Di setiap Wilayah, Pimpinan Sinode GKPI menetapkan Panitia, yang diberi nama: Panitia Peresmian, Pembangunan sarana dan prasarana. Panitia diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode GKPI untuk masa bakti lima tahun (Periode 2015-2020). Panitia bertanggung jawab kepada Pimpinan Sinode (pelaksanaan tugas dan keuangan). 13. Panitia dalam hal pengadaan atau pembelian seluruh inventaris bergerak dan tidak bergerak, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Sinode dan selanjutnya tercatat di Kantor Sinode sebagai inventaris dan milik GKPI, yang dikelola Koordinator Wilayah atas nama Kantor Sinode GKPI (PRT Pasal 79). 14. Gaji dan tunjangan Koordinator wilayah sesuai peraturan Sentralisasi Penggajian pegawai GKPI adalah tanggungjawab dan dibayarkan Kantor Sinode GKPI. Namun mengingat keuangan GKPI yang dikelola Kantor Sinode masih terbatas (belum cukup), maka untuk kebutuhan sarana, prasarana dan biaya pelayanan lainnya, seperti sewa rumah, air, listrik, telepon, uang transport dan uang tamu, dibebankan kepada Panitia dengan sumber dana swadaya spontanitas dari tiap jemaat dan resort-resort berdasarkan persentase jumlah anggota jemaat di wilayahnya dan usaha lainnya. Bendahara Panitia atas nama Pimpinan Sinode membayarkan dana tersebut kepada Koordinator wilayah berdasarkan ketentuan wilayah yang disetujui Pimpinan Sinode, dan dengan menunjukkan bukti pembayaran. 15. Panitia di setiap wilayah melaporkan keuangan wilayah satu kali 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Sinode GKPI, yang ditandatangani oleh Koordinator wilayah. Kedua : Persyaratan menjadi Koordinator Wilayah adalah sbb: a. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI b. Sehat jasmani dan rohani

14 c. Pernah menjadi pemimpin Resort/Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. d. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Baptis. e. Serendah-rendahnya berpendidikan S1 Teologi. f. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus g. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. Ketiga : Terhitung sejak tanggal ditetapkan Keempat : Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah/dicabut jika terdapat kekeliruan untuk diperbaiki. Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pematangsiantar, 01 September 2016 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th Pdt. Ro Sininta Hutabarat, M.Th Kepada Yth: 1. Seluruh Koordinator Wilayah GKPI 2. Seluruh Pendeta GKPI Tembusan: 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Kepala Departemen dan Biro GKPI 3. Arsip.

15 V. PERATURAN EVANGELIS GKPI SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 816/P.5/VIII/2022 Tentang PERATURAN EVANGELIS GKPI Pimpinan Sinode GKPI s e t e l a h, MEMBACA/ : Hasil Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) – III GKPI tanggal 29 MENDENGAR Oktober 2021 tentang Peraturan Evangelis GKPI. MENGINGAT : Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. MENIMBANG : Bahwa untuk mewujudkan penataan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Evangelis dalam rangka untuk mewujudkan tugas Pekabaran Injil (PI) GKPI, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Pertama : Memberlakukan Peraturan Evangelis GKPI, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga : Surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan. Demikian Surat Keputusan ini diperbuat dan disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Abdul Hutauruk, M.Th Pdt. Humala Lumbantobing, M.Th Tembusan : 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Ka. Departemen dan Biro GKPI 3. Korwil GKPI 4. Arsip,-

16 Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Sinode No: 816/P.5/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 PERATURAN EVANGELIS GKPI PEMBUKAAN Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Anak Allah, Kristus dan Juruselamat dunia, dan merupakan bagian dari Tubuh Kristus yang tersebar di atas bumi, yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam suatu persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah dunia. Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah salah satu bagian dari Tubuh Kristus yang hadir di bumi persada Indonesia. Sebagai Badan Gerejawi di Indonesia, GKPI bertujuan untuk memberitakan Injil dengan pengamalan dan pelayanan berdasarkan kasih setia Allah Bapa, Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan Persekutuan dari Roh Kudus supaya nama Allah dipermuliakan dan manusia berdosa dalam penebusan Yesus Kristus menjadi pewaris Kerajaan Allah, sesuai dengan rencana keselamatan Allah: “Supaya orang percaya beroleh kehidupan yang kekal.” (Yoh.3:16). Bahwa dalam rangka pemberitaan Injil itu, GKPI sejak awal berdirinya terpanggil untuk membayar hutang penginjilan. Memberitakan Injil adalah tugas panggilan yang harus dilaksanakan oleh GKPI sebagaimana juga Amanat Agung Tuhan Yesus (Mat.28:19- 20). Untuk itulah GKPI menahibiskan jabatan penginjil (Evangelis) untuk memenuhi tugas panggilan Pekabaran Injil. Untuk pengangkatan, penahbisan, pengutusan seorang Penginjil (Evangelis) di GKPI perlu kiranya ditetapkan peraturan Penginjil (Evangelis) sebagaimana disusun berikut ini. Pasal 1 PENGERTIAN PENGINJIL (EVANGELIS) 1. Penginjil (Evangelis) adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai pegawai di GKPI, untuk melaksanakan tugas Pekabaran Injil (PRT 96:1). 2. Berdasarkan ayat 1 tersebut status Penginjil (Evangelis) GKPI ada dua: 1) Penginjil (Evangelis) sebagai pegawai GKPI. 2) Penginjil (Evangelis) sebagai sukarelawan. Pasal 2 PENERIMAAN DAN PENAHBISAN EVANGELIS 1. Persyaratan penerimaan Evangelis (PRT 96:3): a. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5(lima) tahun. b. Berusia serandah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. d. Telah mengikuti pendidikan dan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Penginjil (Evangelis). e. Memiliki sikap keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam ajaran maupun dalam perilaku dengan mempedomani 1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9.

17 f. Direkomendasikan oleh Majelis Jemaat tempat calon Evangelis terdaftar sebagai anggota sidih jemaat. 2. Calon evangelis sukarelawan dapat diterima dari : a. Memiliki Sertifikat Kursus/Pelatihan Penginjilan sesuai dengan GKPI b. Telah memiliki pekerjaan yang mapan c. Telah memiliki pelayanan khusus dalam PI d. Mengikuti seleksi tertulis dan lisan. e. Mengikuti orientasi yang ditentukan Pimpinan Sinode. 3. Persyaratan khusus penerimaan Evangelis penuh waktu pada saat pendaftaran adalah : a. Permohonan disertai CV (Curriculum Vitae) b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 = 2 lembar c. Fotocopy ijazah SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi Theologia yang di legalisir (Surat keterangan lulus) masing-masing 1 lembar. d. Fotocopy akte Baptis, 1 lembar e. Fotocopy akte Sidhi, 1 lembar f. Fotocopy transkrip nilai terakhir, 1 lembar g. Fotocopy skripsi 1 eksemplar h. Surat Keterangan sebagai warga-jemaat dari jemaat yang bersangkutan 1 lembar. i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bukti lulus tes narkoba. j. Indeks Prestasi Akademik 2,75 k. Surat Keterangan Dokter Berbadan sehat, 1 lembar (kecuali calon Vikar yang berasal dari berkebutuhan khusus/ disability). l. Pada saat pendaftaran membawa Surat-surat asli no. 3, 4, 5, 6, 7 diatas. Pasal 3 Calon Evangelis penuh waktu 5. Mengajukan permohonannya ke Pimpinan Sinode GKPI. 6. Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 35 tahun untuk S1, 40 tahun untuk S2 dan 45 tahun untuk S3. 7. Khusus untuk S2 dan S3 dengan latar belakang pendidikan theologia dan pendidikan S1 nya harus lulusan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2. 8. Untuk S2 dan S3 theologia tamatan luar negeri diterima berdasarkan pertimbangan pimpinan sinode. 9. Bagi yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti ujian saringan. 10. Belum menikah. 11. Calon Penginjil (Evangelis) dapat diterima dari: 1) Sekolah Tinggi Theologi yang diakui oleh GKPI. 2) Sekolah Tinggi Teologi milik Gereja Mitra GKPI. 3) Sekolah Teologi lainnya dengan persyaratan si calon telah membuka Pos PI/Kebaktian dengan jumlah jiwa paling sedikit 30 jiwa dan menyatakan siap menjadi warga Jemaat GKPI. (Hasil Kep. SMS-III/2016 Komisi I butir A.5). Pasal 4 Penahbisan Evangelis 1 Penahbisan Penginjil (Evangelis): a. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Penginjil (Evangelis) dilaksanakan dalam suatu acara kebaktian dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode GKPI (PRT 96:2).

18 b. Penahbisan calon Evangelis diadakan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti orientasi dan dinilai layak oleh Pimpinan Sinode GKPI. c. Penahbisan dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberita-jemaatkan dalam Kebaktian Minggu di mana calon ditahbiskan. d. Penahbisan Evangelis baru dihadiri oleh para Evangelis GKPI. e. Evangelis yang ditahbiskan diberikan Akte Penahbisan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Sinode GKPI. Pasal 5 TUGAS PANGGILAN EVANGELIS (PRT 96:4) Tugas panggilan Evangelis adalah: 1. Memberitakan firman Allah dengan setia dan benar. 2. Mengamati dan menasihati dengan rendah hati dan sabar orang-orang yang menyimpang dari Firman Allah. 3. Membina pertumbuhan iman anggota jemaat menuju kedewasaan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. 4. Mendoakan dan melayani masyarakat agar tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. 5. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setia kawan sesama pelayan GKPI. 6. Menciptakan dan memelihara hubungan oikumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan Gereja-gereja tetangga. 7. Taat dan melaksanakan ketentuan Peraturan yang berlaku di GKPI. Pasal 4 KOORDINASI DAN PERTANGGUNG-JAWABAN TUGAS 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Evangelis berkoordinasi dengan Kepala Departemen Apostolat dan Kepala Departemen Pastorat. 2. Evangelis mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Sinode GKPI cq Kadep Apostolat. Pasal 5 TEMPAT PELAYANAN EVANGELIS a. Evangelis sebagai pegawai GKPI melayani di tempat yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode GKPI. b. Evangelis sukarela melayani kelompok khusus masyarakat, seperti: orang sakit, narapidana, anak-anak jalanan, mahasiswa, karyawan, masyarakat yang belum terjangkau (unreachable people) c. Evangelis sukarela dapat membantu pelayanan dijemaat dimana dia terdaftar sesuai dengan pengaturan PHJ, tanpa mengabaikan tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam huruf b. Pasal 6 PURNA BAKTI EVANGELIS 1. Purna Bakti Evangelis adalah masa di mana seorang Evangelis tidak terikat lagi untuk menjalankan tugas pelayanannya sebagai Evangelis. 2. Purna Bakti Evangelis yakni pada masa Penginjil tersebut telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun. 3. Purna Bakti Evangelis ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPI.

19 BAB III PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penginjil (Evangelis) ini akan diputuskan oleh Pimpinan Sinode GKPI. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022 PIMPINAN SINODE GKPI Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Abdul Hutauruk, M.Th Pdt. Humala Lumbantobing, M.Th Tembusan : 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Ka. Departemen dan Biro GKPI 3. Korwil GKPI 4. Arsip,-

20 VI. PERATURAN INSTITUT ANDAR-SUTAN GKPI SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 815/P.5/X/2014 Tentang PERATURAN INSTITUT GKPI ANDAR – SUTAN Pimpinan Sinode GKPI s e t e l a h, MEMBACA/ : 1. Penetapan Peraturan Institut GKPI Andar - Sutan (IAS) MENDENGAR tanggal 23 Oktober 2014 oleh Pimpinan Sinode GKPI Periode 2010- 2015. 2. Hasil Keputusan Sidang Majelis Sinode (SMS) – III GKPI tanggal 29 Oktober 2021 tentang AD/ART IAS GKPI 2014. MENGINGAT : Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. MENIMBANG : Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan Institut GKPI Andar Sutan (IAS), maka dipandang perlu memberlakukan Peraturan IAS, dengan menerbitkan Surat Keputusan. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Pertama : Memberlakukan Peraturan Institut GKPI Andar - Sutan (IAS), sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga : Surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan. Demikian Surat Keputusan ini diperbuat dan disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2014 PIMPINAN SINODE GKPI, Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Patut Sipahutar, M.Th Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th Tembusan : 1. Anggota Majelis Sinode GKPI 2. Ka. Departemen dan Biro GKPI 3. Arsip,-

21 PERATURAN INSTITUT GKPI ANDAR - SUTAN PEMBUKAAN Bahwa GKPI adalah persekutuan gerejani orang-orang percaya dalam melaksanakan fungsi-fungsi gerejani: Apostolat, Pastorat, dan Diakonat. Dan dalam dalam melaksanakan fungsi-fungsi gerejani itu GKPI mengangkat para pelayan di bidang Kerohanian dan di bidang Umum, dan mendirikan/membentuk Badan/Lembaga pelayanan. Dalam melaksanakan tugas pelayanan itu, para pelayan perlu terus-menerus memperlengkapi diri dengan spiritualitas, pengetahuan, informasi dan keterampilan, terlebih di tengah perubahan-perubahan yang terjadi cepat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan dunia dewasa ini. Sinode Am XVIII GKPI pada bulan September 2010 menyadari perlunya membentuk satu “Institut” untuk menyeleggarakan pembekalan dan pembinaan bagi para pelayanan GKPI. Untuk itulah dibentuk Institut ini sebagai salah satu Alat Kelengkapan atau Lembaga dalam tubuh GKPI, dengan peraturannya sebagai berikut. Bab I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Lembaga ini bernama “INSTITUT GKPI ANDAR - SUTAN”, berkedudukan di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, dan di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilannya, apabila dianggap perlu. Bab II WAKTU Pasal 2 Lembaga ini didirikan dan dimulai tanggal 1 Maret 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB III PENGAKUAN DAN AZAS Pasal 3 Lembaga ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juruselamat dunia dan Kepala Gereja, sesuai dengan Firman Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pasal 4 Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Instiut ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud dan tujuan Institut ini adalah: a. Memperlengkapi para pelayan dan warga GKPI dengan spiritualitas, informasi, pengetahuan dan keterampilan. b. Mengembangkan pemahaman dan partisipasi warga gereja dalam pembangunan ibadah, persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja serta pembangunan masyarakat dan bangsa.

22 BAB V KEGIATAN Pasal 6 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Institut akan menjalankan kegiatan antara lain sebagai berikut: 4. Menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya. 5. Mendorong serta mengembangkan kegiatan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan hidup kegerejaan dan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. 6. Mendayagunakan berbagai sarana media untuk memasyarakatkan gagasan dan kegiatan Institut. 7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan badan dan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa, baik di dalam maupun di luar negeri. BAB VI HARTA KEKAYAAN DAN SUMBER DANA Pasal 7 Sumber-sumber dana Institut diperoleh dari: a. Anggaran Keuangan Umum GKPI b. Sumbangan atau persembahan dari Anggota Jemaat c. Sumbangan atau bantuan dari Pemerintah dan Badan-badan swasta dan atau perseorangan yang tidak mengikat d. Sumber dana lainnya yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan GKPI. Pasal 8 Semua harta kekayaan Institut adalah satu kesatuan milik GKPI yang pengurusan dan pertanggung-jawabannya berada di tangan kepengurusan yang bersangkutan, sedangkan pengalihannya kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Institut setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode GKPI. BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 9 1. Pengurusan Institut ini disebut Badan Pengurus Institut GKPI ANDAR – SUTAN. 2. Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode GKPI untuk masa bakti 5 tahun. Pasal 10 Badan Pengurus Institut terdiri dari: a. Beberapa orang Pembina/Penyantun b. 1 (satu) orang Ketua Umum merangkap anggota c. 1 (satu) orang Ketua Pelaksana/Harian merangkap anggota d. 3 (tiga) orang Ketua Bidang merangkap anggota e. 1 (satu) orang Sekretaris Pelaksana merangkap anggota f. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota g. Beberapa orang anggota lainnya menurut perlunya untuk masing-masing Bidang.

23 Pasal 11 1. Yang diangkat dan ditetapkan menjadi Pengurus Institut adalah anggota Jemaat GKPI (Pendeta dan non-Pendeta) yang mempunyai kecakapan/keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan para pelayan dan warga GKPI. 2. Yang tidak anggota GKPI dapat diangkat menjadi Pengurus jika diperlukan. Pasal 12 Khusus untuk jabatan Sekretaris Pelaksana, yang bertugas penuh waktu, adalah menjadi Direktur Pelaksana Program yang ditetapkan Badan Pengurus, sedapat mungkin adalah seorang Pendeta. Pasal 13 Badan Pengurus mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk: a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu untuk kepentingan Institut, dengan ketentuan segala kebijaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di GKPI. b. Menyusun Rencana Kerja dan RAPB Institut yang merupakan penjabaran lebih rinci dari Visi – Misi GKPI, dan RAPB Institut untuk diajukan kepada Pimpinan Sinode GKPI guna mendapat pengesahannya. c. Melaksanakan Rencana Kerja dan RAPB yang telah disetujui Rapat Badan Pengurus dan yang telah disahkan oleh Pimpinan Sinode GKPI. d. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Program Kerja dan RAPB. e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan Sinode GKPI setiap semester dan tahunan menyangkut Program Kerja dan RAPB. f. Menerima pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode GKPI atau Badan/Pejabat yang dihunjuk untuk itu, dan menindak-lanjuti saran-saran dan temuan hasil pengawasan itu. g. Pengurus Institut bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode GKPI. Pasal 14 1. Sekretaris Pelaksana selaku pelaksana tugas sehari-hari menjadi Direktur Pelaksana Program, bertugas untuk: a. Melaksanakan koordinasi atas tugas-tugas Institut b. Mengawasi pelakssanaan keputusan rapat Badan Pengurus c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan Pengurus dan bertanggungjawab dalam pengadaan laporan dan risalah rapat d. Mengangangkat dan memberhentikan staf pada Kantor Institut setelah mendapat persetujuan Badan Pengurus e. Mengambil keputusan yang mendesak antar Rapat Badan Pengurus untuk kepentingan pelayanan, dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Badan Pengurus berikutnya. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan keputusan-keputusan Institut. 2. Sekretaris Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Pengurus Institut 3. Apabila Badan Pengurus menilai bahwa Sekretaris Pelaksana dipandang tidak berkemampuan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengurus dapat mengusulkan kepada Pimpinan Sinode GKPI untuk menggantinya.

24 Pasal 15 Keanggotaan Badan Pengurus yang berhenti dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, baik karena permintaan sendiri, meninggal dunia dan alasan-alasan lainnya, pergantiannya diangkat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk itu, untuk masa bakti yang sedang berjalan. Pasal 16 Kepengurusan Institut adalah bersifat kolektip, mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 17 Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja, Badan Pengurus dapat membentuk Tim atau Panitia Khusus atau dengan nama lain, sesuai dengan kebutuhan, yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Badan Pengurus. Pasal 18 Badan Pengurus selaku penanggungjawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Institut mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam suatu upaya hukum/perkara dapat menunjuk suatu Lembaga Bantuan Hukum, setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode GKPI. Pasal 19 Badan Pengurus dalam hal mengadakan ikatan kerja atau kerjasama dengan pihak lain, dan atau sebaliknya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode GKPI. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 20 1. Pengawasan terhadap Institut dilakukan oleh Pimpinan Sinode GKPI atau Badan/Pejabat yang dihunjuk untuk itu. 2. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan umum atas pelaksanaan dan pengelolaan Rencana Kerja dan RAPB yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Institut. BAB IX PERUBAHAN DAN TAMBAHAN Pasal 21 Peraturan Institut ini hanya dapat diubah dan atau ditambah oleh Pimpinan Sinode GKPI setelah mendapat persetujuan dari Majelis Sinode GKPI. BAB X PEMBUBARAN Pasal 22 Institut Andar Lumbantobing hanya dapat dibubarkan oleh Pimpinan Pusat GKPI setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pusat GKPI; dan dalam hal Institut dibubarkan maka seluruh harta kekayaannya menjadi milik GKPI.

25 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Institut ini, diatur tersendiri oleh Badan Pengurus dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode GKPI. DITETAPKAN DI: PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2014 PIMPINAN SINODE GKPI, Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Patut Sipahutar, M.Th Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th

26 VII. PERATURAN LEMBAGA PELAYANAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 143/P. 7/II/2011 Tentang PERATURAN LEMBAGA PELAYANAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT Pimpinan Sinode GKPI s e t e l a h, MENGINGAT : Tata Gereja Peraturan Rumah Tangga GKPI MEMBACA : 1. Keputusan Majelis Pusat GKPI No. 6 /SMP-I/GKPI/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 tentang perubahan Urusan Pengmas menjadi lembaga yang mandiri dengan nama “Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat” (LPPM). 2. Keputusan Majelis Pusat GKPI No. 7/SMP – II/GKPI/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 tentang persetujuan terhadap Peraturan LPPM GKPI. MENIMBANG : 1. Bahwa sesuai dengan keputusan Majelis Pusat GKPI, perlu merubah untuk dan kedudukan Urusan Pengmas GKPI menjadi Lembaga Pelayanan Pengembagan Masyarakat (LPPM) GKPI. 2. Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan GKPI di tengah masyarakat dirasa perlu menerbitkan surat keputusan tentang Peraturan Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat GKPI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : 1. Merubah bentuk dan kedudukan Pengembangan Masyarakat (Pengmas) GKPI dari Urasan di bawah Biro II menjadi lembaga yang mandiri dengan nama Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat (LPPM) GKPI. 2. Menetapkan PERATURAN LEMBAGA PELAYANAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LPPM) GKPI. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011 PIMPINAN SINODE GKPI, Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Patut Sipahutar, M.Th Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th Tembusan : 1. Ka. Departemen dan Biro GKPI 2. Pengurus LPPM – GKPI 3. Arsip

27 PERATURAN LEMBAGA PELAYANAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT GKPI (LPPMGKPI) PEMBUKAAN Bahwa Gereja, dalam hal ini Gereja Kristen dan diutus dari/ke dalam dunia untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Bahwa tugas pelayanan gereja dilaksanakan untuk mencerminkan kasih Kristus melalui pelayanan gereja untuk mensejahterakan warga gereja dan masyarakat serta memelihara alam lingkungan dan ciptaan lainnya demi kemuliaan Allah. Bahwa pelayanan pengembangan masyarakat telah dilaksanakan oleh GKPI melalui Pengembangan Masyarakat (Pengmas GKPI) yang telah dibentuk pada tahun 1989 sebagai salah satu Alat Kelengkapan GKPI. Bahwa Majelis Pusat GKPI melalui Keputusan No. 6/SMP-I/GKPI/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 telah memutuskan untuk merubah Pengembangan Masyarakat (Pengmas GKPI) dari bentuk Urusan menjadi Lembaga yang mandiri di dalam tubuh GKPI bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Gereja Kristen Protestan Indonesia (LPPM-GKPI), dan melalui keputusan No. 7/SMP-II/GKPI/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 telah menyetujui pokok-pokok Peraturan LPPM GKPI tersebut. Maka ditetapkanlahPeraturan Lembaga Pengembangan Masyarakat GKPI sebagai berikut: BAB I-NAMA, TEMPAT DAN WAKTU Pasal 1 Nama, Tempat dan Waktu 1. Lembaga ini bernama Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat Gereja Kristen Protestan Indonesia (disingkat LPPM GKPI). 2. LPPM GKPI berkedudukan di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, dan dapat membuka unit-unit pelayanannya di tempat-tempat lain sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. 3. LPPM merupakan perubahan dari Urusan Pengembangan Masyarakat (Pengmas) GKPI yang telah berdiri sejak dibentuk pada tahun 1989 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II-TUJUAN Pasal 2 Tujuan LPPM GKPI bertujuan untuk memenuhi tugas panggilan gereja melalui pelayanan pengembangan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dan memelihara keutuhan seluruh ciptaan demi kemuliaan Allah. BAB III-USAHA DAN KEGIATAN PELAYANAN Pasal 3 Usaha dan Kegiatan 1. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 2, LPPM mengadakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pelayanan sesuai tugas panggilan gereja berdasarkan Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Garis Kebijaksanaan Umum (GKU), dan peraturanperaturan GKPI lainnya. 2. Dalam melaksanakan usaha pelayanan tersebut pada ayat 1, LPPM GKPI berusaha:

28 a. Memberdayakan warga gereja dan masyarakat di bidang sosial-ekonomi, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, permodalan, sarana dan prasarana seperti koperasi, informasi dan teknologi. Budaya. b. Memberdayakan warga gereja dan msyarakat dalam bidang sosial-melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal, demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan gender. c. Memberdayakan warga gereja dan masyarakat di bidang pemeliharaan lingkungan hidup. d. Memberdayakan warga gereja dan masyarakat dalam bidang pengorganisasian sumber daya, dana, dan potensi yang ada pada warga gereja dan masyarakat. e. Membangun hubungan dan kerjasama dengan badan dan organisasi lain yangmemiliki tujuan serupa, baik di dalam maupun di luar negeri. f. Melaksanakan usaha lainnya untuk mencapai tujuan LPPM GKPI yang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan yang berlaku di GKPI. BAB IV-SUMBER DANA DAN HARTA KEKAYAAN Pasal 4 Sumber Dana Sumber-sumber dana LPPM diperoleh dari: a. Anggaran Keuangan Umum GKPI. b. Sumbangan atau persembahan dari Anggota Jemaat GKPI. c. Sumbangan atau bantuan dari Pemerintah dan Badan-badan swasta dan atau perseorangan yang tidak mengikat. d. Sumber dana lainnya yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan prinsip-prinsip GKPI. Pasal 5 Harta Kekayaan Semua harta kekayaan LPPM adalah satu kesatuan dengan milik GKPI yang pengurusan dan pertanggung-jawabannya berada di tangan kepengurusan LPPM GKPI; sedangkan pengalihannya kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Pengurus LPPM setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat GKPI. BAB V-STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS Pasal 6 Struktur Organisasi Struktur organisasi LPPM GKPI disusun menurut kebutuhan pelayanan, yaitu : a. Pembina b. Badan Pengurus c. Pelaksana Pasal 7 Pembina Pembina LPPM adalah Pimpinan Pusat GKPI Pasal 8 Badan Pengurus 1. Badan Pengurus terdiri dari sekurang – kurang 7 (tujuh) orang :

29 a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota. c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota. d. Beberapa orang anggota lainnya. 2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPI untuk masa bakti 5 tahun. Sekretaris bertugas penuh waktu sebagai Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI. Yang dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Pengurus LPPM adalah anggota Jemaat GKPI (Pendeta dan non-Pendeta) yang mempunyai kecakapan/keahlian di bidang pelayanan pengembangan masyarakat. Pasal 9 Pelaksana 1. Organ Pelaksana terdiri dari seorang Sekretaris Pelaksana dan beberapa orang staf. 2. Organ Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana. 3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Sekretaris Pelaksana dapat dibantuKoordinator Program sesuai kebutuhan. BAB VI-TINGKAT KEPUTUSAN, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN HAK Pasal 10 Tingkatan Keputusan 1. Tingkatan keputusan LPPM GKPI adalah sebagai berikut : a. Keputusan Pimpinan Pusat GKPI selaku Pembina LPPM GKPI b. Peraturan LPPM GKPI. c. Keputusan Rapat Badan Pengurus LPPM GKPI d. Keputusan Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI 2. Keputusan yang lebih rendah tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi. Pasal 11 Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Masing-masing jabatan dalam struktur organ di dalam LPPM GKPI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dibebankan oleh Peraturan LPPM GKPI ini melalui tingkat pengambilan keputusan. Pasal 12 Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Pembina 1. Wewenang Pembina adalah: a. Menyusun dan mengamandemen Peraturan LPPM GKPI b. Memberi arah strategis, kebijakan umum dan Peraturan LPPM GKPI untuk mencapai tujuan. c. Membina program LPPM GKPI secara keseluruhan. d. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Ketua, Sekretrais, Bendaharadan Anggota Badan Pengurus LPPM GKPI. 2. Tanggungjawab Pembina adalah : a. Melakukan konsolidasi ke luar dan ke dalam serta penggalangan dana LPPM GKPI untuk kebutuhan pelayanan dan program. b. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor berdasarkan usulan Badan Pengurus.

30 c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelayanan LPPM GKPI ke Sinode Am GKPI pada periode berjalan. d. Menjaga nama baik lembaga 3. Hak Pembina adalah: a. Menerima laporan perkembangan pelayanan tahunan LPPM GKPI dari Badan Pengurus. b. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI, Peraturan LPPM GKPI dan Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI. Pasal 13 Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Badan Pengurus 1. Wewenang Badan Pengurus adalah: a. Menerima dan membahas usulan program tahunan yang diaju. oleh Sekretaris Pelaksana sebagai keberlanjutan dari sebuah program yang telah berjalan. b. Membahas dan menyetujui rencana pelaksanaan program triwulan yang diajukan Sekretaris Pelaksana. c. Atas persetujuan Pembina, membangun usaha-usaha penggalangan dana baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk kebutuhan pelaksanaan program LPPM GKPI. d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan manajemen operasional sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. e. Menerima laporan naratip dan laporan keuangan triwulan dari Sekretaris Pelaksana atas seluruh rangkaian program. f. Menerima pertanggungjawaban program tahunan dari Sekretaris Pelaksana. g. Memutuskan pengangkatan, pengembangan dan pemberhentian stap berdasarkan usulan Sekretaris Pelaksana. 2. Tanggungjawab Badan Pengurus adalah : a. Bersama-sama dengan Sekretaris Pelaksana menyusun Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI. b. Bersama-sama dengan Sekretaris Pelaksana merencanakan, merumuskan, dan menetapkan rencana strategis dan Program Kerja LPPM GKPI untuk 3 (tiga) tahun. c. Bersama-sama dengan Sekretaris Pelaksana membahas Rencana Kerja untuk 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis dan Program kerja LPPM GKPI. d. Memberi pertanggungjawaban melalui laporan program dan keuangan tahunan kepada Pembina LPPM GKPI. e. Menjaga nama baik lembaga. 3. Hak-hak Anggota Badan Pengurus adalah: a. Dalam keadaan tertentu, merubah dan/atau mengganti satu program berdasarkan kerangka berpikir dan kebutuhan mendesak kelompok sasaran. b. Hak-hak lain yang diatur secara khusus dalam Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI 4. Badan Pengurus dalam hal mengadakan hubungan kerja, kerjasama atau mengadakan ikatan dengan pihak lain, atau sebaliknya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat GKPI selaku Pembina LPPM GKPI.

31 Pasal 14 Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Sekretaris Pelaksana 1. Wewenang Sekretaris Eksekutif: a. Memimpin, mengendalikan, dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Badan Pengurus LPPM GKPI. b. Membuat usulan program baru berdasarkan hasil pembahasan di dalam rapat bersama staf sebagai keberlanjutan dari sebuah program yang telah berjalan untuk disampaikan pada rapat Badan Pengurus LPPM GKPI. c. Mengorganisir staf dalam menjalankan program sesuai bidang masing-masing. d. Mengusulkan pengangkatan, pengembangan dan pemberhentian staf kepada Badan Pengurus LPPM GKPI. 2. Tanggungjawab Sekretaris Pelaksana adalah : a. Bertanggung-jawab kepada Pembina melalui Badan Pengurus LPPM GKPI b. Menyampaikan laporan perkembangan pelayanan, naratip dan keuangan, pada rapat Badan Pengurus LPPM GKPI. c. Menyampaikan penilaian secara tertulis tentang kinerja masing-masing staf dalam menjalankan program pada rapat Badan Pengurus LPPM GKPI. d. Menyampaikan informasi perkembangan kinerja LPPM GKPI secara berkalakepada semua Anggota Badan Pengurus. e. Menjaga nama baik lembaga. 3. Hak-hak Sekretaris Pelaksana adalah: a. Mendapat gaji, tunjangan-tunjangan, dan asuransi yang akan diatur di dalam Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI. b. Mendapat cuti, libur dan hak hak lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Peraturan Hubungan Kerja LPPM GKPI. c. Dalam hal Sekretaris Pelaksana adalah seorang Pendeta GKPI, maka hak-hak Sekretaris Pelaksana tersebut pada pasal 3 ini akan diatur tersendiri Pimpinan Pusat GKPI dengan Badan Pengurus. Pasal 15 Tanggungjawab dan Hak Staf 1. Tanggungjawab Staf adalah: a. Melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan oleh rapat Badan LPPM GKPI sesuai dengan bidang masing-masing. b. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Pelaksana atas semua program yang telah, sedang dan akan dijalankan sesuai dengan bidang masing-masing. c. Mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku di LPPM GKPI d. Menjaga nama baik Lembaga 2. Hak-hak Staf adalah: a. Pengembangan kapasitas untuk kebutuhan pelaksanaan program. b. Mendapat gaji, tunjangan-tunjangan, dan asuransi yang akan diatur di dalam Prosedur Operasi Standar Keuangan LPPM GKPI. c. Mendapat cuti, libur dan hak hak lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Peraturan Hubungan Kerja LPPM GKPI.

32 BAB VII-RAPAT-RAPAT Pasal 16 Rapat Pembina dan Badan Pengurus Pembina memanggil Badan Pengurus untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghadirkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Rapat Pembina dan Badan Pengurus dipimpin oleh salah seorang Pembina LPPM GKPI. 1. Tugas Rapat Pembina dan Badan Pengurus adalah: a. Menerima laporan tahunan Badan Pengurus LPPM GKPI. b. Memberi masukan untuk kemudahan dan pencapaian tujuan program atas tahunan Badan Pengurus LPPM GKPI. c. Laporan Memberi arah strategis, kebijakan umum dan program umum untuk pencapaian tujuan LPPM GKPI ke depan. Pasal 17 Rapat Badan Pengurus 1. Rapat Badan Pengurus LPPM GKPI dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan. 2. Rapat Badan Pengurus LPPM GKPI dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengurus dan Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI. 3. Rapat Badan Pengurus diundang oleh Sekretaris Pelaksana setelah berkoordinasi dengan Ketua. 4. Rapat Badan Pengurus LPPM GKPI dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus. 5. Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat Badan Pengurus, Ketua dapat mendelegasikan kepada salah seorang Anggota Badan Pengurus diluar Sekretaris Pelaksana dan Bendahara untuk memimpin rapat Badan Pengurus. 6. Tugas rapat Badan Pengurus LPPM GKPI adalah: a. Menyusun dan mengesahkan rencana program 1 (satu) strategis, kebijakan umum dan program umum yang telah ditetapkan Pembina LPPM GKPI. b. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Pelaksana mengenai kelayakan kerja staf. c. Menerima laporan progam yang telah, sedang dan akan berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan. d. Menilai kelayakan dan keberlanjutan sebuah program berdasarkan laporan Sekretaris Pelaksana dan evaluasi hasil pengawasan yang dilaksanakan.. e. Menilai tingkat capaian sebuah program dan memberi masukan berdasarkan laporan triwulan Sekretaris Pelaksana dan hasil evaluasi internal. f. Mengupayakan dan mengusulkan kemitraan dengan lembaga donor dan nondonor yang akan bekerjasama dengan LPPM GKPI kepada Pembina. Pasal 18 Rapat Koordinasi 1. Rapat koordinasi merupakan rapat rutin yang dilakukan oleh Sekretaris Pelaksana bersama-sama dengan staf LPPM GKPI. 2. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana.

33 3. Rapat koordinasi dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu. 4. Tugas Rapat Koordinasi: a. Menentukan pelaksanaan program berdasarkan Matriks Rencana Kerja yang telah dibahas oleh Rapat Badan Pengurus. b. Membahas Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan masing-masing staf berdasarkan Rencana Kerja dan arus Kas tahunan. c. Menerima laporan mingguan pelaksanaan kegiatan perbidang program administrasi dan keuangan. d. Melakukan evaluasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dijalankan untuk melakukan penyesuaian jika perlu. Pasal 19 Notulen dan Risalah Rapat 1. Setiap rapat harus membuat notulen dan risalah yang ditanggali dan ditanda-tangani oleh notulis dan disahkan oleh Pimpinan Rapat. 2. Notulen dan risalah rapat disusun mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus. 3. Notulen dan risalah rapat yang sudah disahkan harus sudah dibagikan kepada peserta rapat selambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai. 4. Setiap notulen dan risalah rapat harus diarsipkan di sekretariat LPPM GKPI. BAB VIII-KEUANGAN Pasal 20 Aturan Dasar Menyangkut Penyimpan Dana di Bank 1. Keuangan LPPM GKPI dikelola melalui dua jenis rekening, yaitu: a. Rekening Dana Kemandirian yang menampung seluruh kekayaan keuangan LPPM GKPI meliputi kekayaan yang diperoleh dari sumbangan non proyek, efisiensi proyek maupun keuntungan usaha. b. Rekening Program Berjalan sebanyak proyek yang sedang berjalan. 2. Kontrol a. Peruntukan dana dari rekening Dana Kemandirian ditetapkan dalam rapat Pembina dan Badan Pengurus. b. Otoritas pengeluaran uang dari rekening Dana Kemandirian LPPM GKPI ada di tangan Pembina. c. Yang berwenang menandatangani otoritas pengeluaran uang dari rekening Dana Kemandirian LPPM GKPI adalah kedua Pembina, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI. d. Otoritas pengeluaran dan peruntukan dana dari rekening program berjalan ada di tangan Pembina dan Badan Pengurus LPPM GKPI. e. Yang berwenang menandatangani otorisasi pengeluaran uang dari rekening program berjalan adalah 1 (satu) orang Pembina dan 1 (satu) orang Pengurus, yaitu Bendahara atau Ketua. 3. Akuntansi dan Penyimpanan Catatan Keuangan a. Seluruh dokumen-dokumen bank dari rekening kekayaan, termasuk rekening koran bank bulanan disimpan di brankas Kantor Pusat GKPI melalui Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI.

34 b. Seluruh dokumen bank dari rekening Program Berjalan, termasuk rekening koran bulanan, disimpan di brankas kantor Pusat GKPI melalui Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI. Hal-hal mengenai penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, pencatatan dan pengawasan keuangan (kas) LPPM GKPI diatur secara terperinci di dalam Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI. Pasal 21 Monitoring Keuangan 1. Monitoring Keuangan merupakan tanggung jawab Bendahara dan Ketua Badan Pengurus LPPM GKPI. 2. Monitoring keuangan dilakukan dalam tiga tingkatan: a. Laporan Keuangan b. Audit Internal oleh BPK Pusat GKPI c. Audit Eksternal BAB IX-MANAJEMEN PROGRAM Pasal 22 Orientasi Program 1. Progam LPPM GKPI diprioritaskan untukwarga jemaat GKPI yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan. 2. Program LPPM GKPI juga terbuka terhadap rakyat terpinggirkan dan korban ketidakadilan lain tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan dan jender. 3. Progam LPPM GKPI ditujukan untuk pemberdayaan masyrakat dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, budaya dan politik. Pasal 23 Perencanaan Program 1. Program LPPM GKPI disusun melalui Perencanaan Strategis dan Penyusunan Program dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terutama kelompok sasaran, sehingga program disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata. 2. Penyusunan Program dapat mengundang fasilitator atau konsultan profesional sehingga memenuhi standar-standar yang dibutuhkan oleh LPPM GKPI, kelompok sasaran, Pimpinan Pusat, dan donor. Pasal 24 Manajemen Program 1. Manajemen program dikelola secara profesional sehingga memenuhi standarstandar tata kelola yang baik (good governance), terutama transparansi dan akuntabilitas sudah berlaku umum di dalam organisasi nirlaba. 2. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala. 3. Hal-hal mengenai manajemen pelaksanaan program akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur. BAB X-SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 25 Perekrutan dan Pengembangan Staf 1. Sekretaris Pelaksana LPPM GKPI bertanggung jawab atas pengajuan perekrutan, pengembangan, dan pemberhentian staf kepada Badan Pengurus LPPM GKPI.

35 2. Perekrutan dan pengembangan kapasitas staf LPPM GKPI dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan program LPPM GKPI. 3. Hal-hal mengenai perekrutan dan pengembangan kapasitas staf diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Standar LPPM GKPI dengan tidak bertentangan dengan Peraturan LPPM ini dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. BAB XI-PENGAWASAN Pasal 26 Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan Pusat GKPI atau Badan atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu. 2. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan umum atas pelaksanaan dan pengelolaan Rencana Kerja dan RAPB LPPM yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Pelaksana. 3. Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, maka hal itu segera dilaporkan kepada Pimpinan Pusat GKPI. BAB XII-PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 27 Perubahan Peraturan LPPM GKPI Peraturan LPPM dapat dirubah hanya oleh Pimpinan Pusat GKPI setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pusat GKPI Pasal 28 Pembubaran LPPM GKPI 1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan oleh Pimpinan Pusat GKPI setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pusat GKPI 2. Dalam hal Lembaga ini dibubarkan maka seluruh harta kekayaan menjadi milik GKPI BAB X-KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Penutup Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Prosedur Operasi Standar oleh Badan Pengurus dan atas persetujuan Pimpinan Pusat GKPI. DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011 PIMPINAN SINODE GKPI, Bishop, Sekretaris Jenderal, Pdt. Patut Sipahutar, M.Th Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th

36 VIII. PERATURAN PANTI ASUHAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA dan RUMAH LANSIA SEJAHTERA GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (RUMAH LANTERA GKPI) SURAT KEPUTUSAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor: 625/P.5/VI/2023 Tentang PERATURAN PANTI ASUHAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA dan RUMAH LANSIA SEJAHTERA GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (RUMAH LANTERA GKPI) Pimpinan Sinode GKPI S e t e l a h, MENIMBANG : 1. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) GKPI Pasal 77; 2. Bahwa dalam rangka mengembangkan dukungan atas kehidupan GKPI secara menyeluruh dalam pelayanan diakoni sosial guna meningkatkan mutu pelayanan; 3. Dianggap perlu menetapkan suatu peraturan mengenai Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI. MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Majelis Sinode VI di Siantar tanggal 29-31 Maret 2023 No. 7/SMS-VI/GKPI/III/2023 MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Peraturan Panti Asuhan Gereja Kristen Protestan Indonesia dan Rumah Lansia Sejahtera Gereja Kristen Protestan Indonesia (Rumah LANTERA GKPI) sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Panti Asuhan GKPI adalah badan diakoni sosial yang didirikan dan dikelola oleh Sinode GKPI berkedudukan didalam wilayah hukum Republik Indonesia, 2. Rumah Lansia Sejahtera GKPI (Rumah LANTERA GKPI) adalah badan diakoni sosial yang dikelola oleh Sinode GKPI, berkedudukan di Jalan Haji Ulakma Sinaga – Pematang Siantar – Kabupaten Simalungun - Sumatera Utara; 3. Anak Panti Asuhan GKPI adalah anak-anak yang berusia 3 s/d 19 tahun dengan catatan yg bersangkutan masih status sekolah atau pelatihan; 4. Penghuni Rumah LANTERA GKPI adalah warga jemaat GKPI atau non GKPI atau warga perorangan yang memerlukan pertolongan pemondokan atau perawatan/bimbingan bagi yang lanjut usia dan berusia diatas 60 tahun; 5. Sinode GKPI adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia; 6. Anggota Pimpinan GKPI adalah Bishop Sinode GKPI dan Sekretaris Jenderal Sinode GKPI; 7. Pendeta adalah Pendeta yang terdaftar sebagai Pendeta Aktif di GKPI; 8. Anggota GKPI adalah Anggota GKPI yang terdaftar di jemaat dalam lingkup Sinode GKPI; 9. Pembina adalah organ tertinggi Badan dan mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;

37 10. Pengawas adalah organ Badan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Badan; 11. Pengawas adalah Kepala Departemen GKPI yang membidangi Diakonia yang ditetapkan oleh Pembina, yang mengawasi pelaksanaan tugas Direktur dan seluruh staf yang bekerja di Panti AsuhanGKPI atau Rumah LANTERA GKPI secara terpisah, yang merupakan perlengkapan kerja Pimpinan Sinode GKPI; 12. Pengurus adalah organ Badan yang melaksanakan kepengurusan Badan; 13. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pembina sebagai Pemimpin Harian melaksanakan kegiatan secara terpisah di Panti Asuhan GKPI atau Rumah LANTERA GKPI; 14. Rapat adalah kegiatan untuk membicarakan atau membahas kepentingan Panti Asuhan GKPI atau Rumah LANTERA GKPI secara terpisah yang diadakan sesuai dengan keperluannya; 15. Sumber penyediaan dana adalahuntuk pemenuhan dan kesinambungan kegiatan; 16. Sumber material adalah sumber-sumber berupa bahan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Panti AsuhanGKPI dan Rumah LANTERA GKPI adalah : 1. Panti Asuhan GKPI untuk mengasuh, mendidik dan membina anak-anak asuh menjadi anak yang memiliki iman, pengetahuan, keterampilan dan budi pekerti yang mandiri dan bersinar di tengah masyarakat yang majemuk; 2. Rumah LANTERA GKPI untuk menampung dan melindungi warga jemaat GKPI atau non warga jemaat GKPI yang membutuhkan perawatan dan atau perlindungan serta berusia lanjut, tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal atau memiliki keluarga dan atau dititipkan/menitipkan secara khusus. BAB III FUNGSI DAN PENGELOLAAN Pasal 3 1. Panti Asuhan GKPI adalah : a. Lembaga Pelayanan GKPI dalam melaksanakan tugas gerejawi yaitu Apostolat, Pastorat dan Diakonat; b. Sebagai Lembaga Pelayanan GKPI, Panti Asuhan GKPI berfungsi sebagai tempat tinggal untuk pelayanan kasih terhadap anak-anak yang terlantar karena kematian/kemiskinan/ketidakmampuan orangtuanya; c. Dibina oleh Pimpinan Sinode GKPI dengan penugasan pengawasan oleh Kepala Departemen GKPI yang membidangi Diakonia yang ditetapkan oleh Pembina. d. Didirikan dan dikelola oleh Sinode GKPI dan atau bekerja sama dengan pihak lainnya. 2. Rumah LANTERA GKPI adalah : a. Lembaga Pelayanan GKPI dalam melaksanakan tugas gerejawi yaitu Apostolat, Pastorat dan Diakonat; b. Sebagai Lembaga Pelayanan GKPI, Rumah LANTERA GKPI berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat perawatan/perlindungan untuk pelayanan kasih terhadap warga Lansia yang terlantar karena ketidakmampuan keluarganya atau karena kehendak diri sendiri atau titipan keluarga; c. Dibina oleh Pimpinan Sinode GKPI dengan penugasan pengawasan oleh Kepala Departemen GKPI yang membidangi Diakonia yang ditetapkan oleh Pembina.

38 BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Pasal 4 Struktur Organisasi Panti Asuhan GKPI atau Rumah LANTERA GKPI adalah sebagai berikut : 1. Pembina 2. Pengawas 3. Pengurus Badan 4. Direktur dan Staf Pasal 5 PEMBINA Struktur Organisasi Pembina 1. Keanggotaan Pembina terdiri dari 2 (dua) orang yakni Orang perorang yang menjabat sebagai Pimpinan Sinode GKPI yaitu: a. Seseorang yang menjabat Bishop Sinode GKPI b. Seseorang yang menjabat Sekretaris Jenderal Sinode GKPI 2. Pembina dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan menjabat Bishop Sinode GKPI pada periodenya; 3. Ketua Pembina bertugas mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Pembina; 4. Pembina bertindak sebagai sebuah Majelis, oleh karena itu setiap tindakan Pembina harus diputuskan berdasarkan Rapat Pembina sesuai ketentuan Anggaran Dasar Badan Pasal 6 Masa Jabatan Anggota Pembina 1. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Pembina tersebut: a. Tidak lagi menjabat sebagai Bishop GKPI b. Tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jendral GKPI 2. Keanggotaan Anggota Pembina berakhir keanggotaannya sebagai Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1. diatas maka ditetapkan Anggota Pembina pengganti sebagai berikut : a. Seseorang yang menjabat Bishop GKPI, terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Bishop GKPI, dengan sendirinya ditetapkan menjadi Ketua Pembina merangkap anggota; b. Seseorang yang menjabat Sekretaris Jenderal GKPI, terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Sekretaris Jenderal GKPI, dengan sendirinya ditetapkan menjadi anggota Pembina. Pasal 7 Pembiayaan Pembina 1. Pembina tidak menerima gaji maupun tunjangan dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya; 2. Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pembina dapat ditanggung sepenuhnya oleh Badan, termasuk pada biaya pembinaan, biaya transport rapat, biaya akomodasi rapat, biaya konsumsi rapat dan biaya administrasi rapat; 3. Dalam hal Pembina melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku, menghadapi masalah hukum, maka segala biaya yang timbul ditanggung oleh Badan;

39 4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pembina dapat dibantu oleh pegawai tetap Badan Pasal 8 PENGAWAS BADAN Struktur Organisasi Pengawas 1. Pengawas diangkat melalui Keputusan Rapat Pembina; 2. Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri: a. Sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dari unsur pendeta; b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang unsur anggota jemaat sidi 5. Struktur kepengurusan organ pengawas terdiri dari : a. Seorang Ketua merangkap anggota dan dalam hal ini dijabat secara ex-officio oleh Kadep Diakonat; b. Anggota 6. Struktur, perubahan struktur dan personalia organ pengawas ditetapkan Pembina berdasarkan Rapat Pembina; 7. Pengawas bertindak sebagai sebuah Majelis. Anggota Pengawas tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan Pengawas harus diputuskan berdasarkan Rapat Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Badan Pasal 9 Masa Tugas Pengawas 1. Masa Tugas Pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas bagi Anggota; 2. Pengawas yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali sebagai Pengawas apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas Pasal 10 Pengangkatan dan Persyaratan Anggota Pengawas 1. Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan Rapat Pembina; 2. Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang ditetapkan oleh Pembina dan dalam hal ini adalah Kadep Diakonat secara ex-officio; 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, calon anggota Pengawas yang berasal dari unsur Pendeta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pendeta aktif pada Sinode GKPI dan tidak sedang menjabat sebagai Kadep Diakonat; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Memiliki moral dan etika yang baik; d. Bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Pengawas dan bersedia mematuhi seluruh peraturan-peraturan GKPI dan Badan yang mengikat dirinya sebagai anggota Pengawas Badan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan. e. Tidak sedang berstatus sebagai : i. Pelaksana kegiatan badan lainnya; ii. Pegawai badan lainnya. 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, calon anggota Pengawas yang berasal dari unsur anggota jemaat sidi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus sebagai anggota sidi jemaat Sinode GKPI, setidak-tidaknya 5 (lima) tahun; b. Sehat jasmani dan rohani;

40 c. Memiliki moral dan etika yang baik; d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pengurus di Lingkungan GKPI, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Keanggotaan Jemaat Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Pendeta Ressort/Jemaat Khusus dimana dia berada; e. Bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Pengawas dan bersedia mematuhi seluruh peraturan-peraturan Badan yang mengikat dirinya sebagai anggota Pengawas Badan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan; f. Tidak Sedang berstatus sebagai : i. Pelaksana kegiatan badan lainnya; ii. Pegawai badan lainnya. Pasal 11 Berakhirnya Keanggotan Pengawas 1. Berakhirnya jabatan anggota Pengawas ditetapkan oleh Keputusan Rapat Pembina karena alasan: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Masa jabatan berakhir; d. Diberhentikan, karena : d.1 Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas sebagai anggota Pengawas; d.2 Dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Badan yang menyebabkan kerugian bagi Badan, Masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; d.3 Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik; d.4 Mélanggar ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Badan dan Anggaran Rumah Tangga Badan; d.5 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan dan atau Negara. 2. Anggota Pengawas yang mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada Pembina selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mengundurkan diri. Pengunduran diri efektif setelah permohonan pengunduran diri tersebut diterima atau disahkan oleh Rapat Pembina; 3. Pengawas yang berakhirnya jabatan keanggotaannya, tetap mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya selama menjabat sebagai Anggota Pengawas; 4. Pengawas yang berakhirnya keanggotaannya karena melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian material pada Badan tetap mempertanggungjawabkan kerugian Badan yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Pasal 12 Pengawas Pengganti Antar Waktu Dalam terjadi kekosongan pada keanggotaan Pengawas, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menetapkan Pengawas Pengganti Antar Waktu.

41 Pasal 13 Pembiayaan Pengawas 1. Pengawas tidak menerima gaji maupun tunjangan dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya; 2. Segala pembiayaan pengawas yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat ditanggung sepenuhnya oleh Badan termasuk pada biaya pembinaan, biaya transport rapat, biaya akomodasi rapat, biaya konsumsi rapat dan biaya administrasi rapat ; 3. Dalam hal Pengawas Badan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai AD/ART dan peraturan lain yang berlaku menghadapi masalah hukum, maka segala biaya yang timbul ditanggung oleh Badan; 4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengawas dapat dibantu oleh pegawai tetap Badan. Pasal 14 PENGURUS BADAN Struktur Organisasi Pengurus 1. Pengurus diangkat melalui keputusan Rapat Pembina; 2. Pengurus pada Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri : a. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari unsur pendeta; b. Sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dari unsur anggota jemaat sidi 3. Struktur kepengurusan organ pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; c. Seorang Bendahara merangkap anggota dan; d. Beberapa orang anggota 4. Struktur, perubahan struktur dan personalia kepengurusan organ pengurus ditetapkan Pembina berdasarkan Rapat Pembina. Pasal 15 Pelaksana Harian 1. Pelaksana Harian PANTI ASUHAN GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah dipimpin oleh seorang Direktur. 2. Untuk jabatan Direktur merupakan unsur Pendeta dan berstatus sebagai Pendeta di Sinode GKPI dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 3. Tata cara penunjukan Direktur sebagai pelaksana harian ditetapkan oleh Pengurus melalui mekanisme pemilihan 4. Dalam menjalankan tugas-tugasnya akan dibantu beberapa staf menurut kebutuhannya. Pasal 16 Masa Tugas Pengurus dan Pelaksana Harian 1. Masa Tugas Pengurus adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas berikutnya; 2. Pengurus yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali sebagai Pengurus apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas 3. Masa Tugas Direktur sebagai Pelaksana Harian akan mengikuti masa tugas Pengurus selama 5 (lima) tahun.

42 Pasal 17 Pengangkatan dan Persyaratan Anggota Pengurus 1. Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. Pengangkatan anggota Pengurus diselenggarakan oleh Pembịna selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Pengurus berakhir; 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, calon anggota Pengurus yang berasal dari unsur Pendeta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus sebagai Pendeta di Sinode GKPI; b. Telah bertugas sedikit-dikitnya 5 (ima) tahun sebagai Pendeta di Sinode GKPI; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Memiliki moral dan etika yang baik; e. Bersedia mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Badan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan; f. Tidak sedang berstatus sebagai : i. Pelaksana kegiatan badan; ii. Pegawai badan iii. Pendeta Ressort/Jemaat Khusus 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, calon anggota Pengurus yang berasal dari unsur Anggota Jemaat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Anggota sidi jemaat pada Sinode GKPI; b. Telah menjadi anggota jemaat sedikit-dikitnya 4 (empat) tahun di Sinode GKPI; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Memiliki moral dan etika yang baik; e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pengurus di Lingkungan GKPI, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Keanggotaan Jemaat Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Pendeta Ressort/Jemaat Khusus dimana dia berada; f. Bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Pengurus dan bersedia mematuhi seluruh peraturan-peraturan Badan yang mengikat dirinya sebagai anggota Pengurus Badan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan; g. Tidak sedang berstatus sebagai : i. Pelaksana kegiatan badan; ii. Pegawai badan Pasal 18 Berakhirnya Keanggotaan Pengurus 1. Berakhirnya jabatan anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundựrkan diri; c. Masa jabatannya berakhir; d. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

43 e. Diberhentikan, karena : e.1 Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas sebagai anggota Pengurus; e.2 Dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Badan yang menyebabkan kerugian bagi Badan, Masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; e.3 Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik; e.4 Melanggar ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan; e.5 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan dan atau Negara; 2. Anggota Pengurus yang mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada Pembina selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mengundurkan diri. Pengunduran diri efektif setelah permohonan pengunduran diri tersebut diterima atau disahkan oleh Rapat Pembina; 3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah efektifnya pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Pembina wajib menyelenggarakan Rapat untuk membahas pengunduran diri anggota Pengurus yang bersangkutan dan menetapkan anggota Pengurus Pengganti Antar Waktu; 4. Pengurus yang berakhirnya jabatan keanggotaannya, tetap mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya selama menjabat sebagai anggota Pengawas; 5. Pengurus yang berakhir keanggotaannya karena melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian material pada Badan tetap mempertanggungjawabkan kerugian Badan yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Pasal 19 Pengangkatan Anggota Pengurus Pengganti Antar Waktu 1. Dalam hal terjadi kekosongan pada keanggotaan Pengurus baik oleh sebab apapun, maka selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk memilih anggota Pengurus pengganti antar waktu; 2. Pencalonan anggota Pengurus pengganti antar waktu ditetapkan oleh Rapat Pembina dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 20 Pembiayaan Pengurus 1. Segala pembiayaan pengurus yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dapat ditanggung sepenuhnya oleh Badan; 2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus dapat menerima honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Badan; 3. Besarnya tunjangan serta bentuk fasilitas lainnya ditentukan dalam RAPB Badan; 4. Dalam hal Pengurus Badan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku menghadapi masalah hukum, maka segala biaya yang timbul ditanggung oleh Badan. BAB V WEWENANG, TANGUNG JAWAB DAN HAK Pasal 21 Bagian 1 PEMBINA BADAN

44 1. Pembina memiliki Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak sebagai berikut : 1.1. Wewenang: a. Mengesahkan Peraturan dan atau Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; b. Memberi arah strategis, kebijakan umum dan peraturan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI untuk mencapai visi dan misinya; c. Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; d. Mengesahkan Program/Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; e. Mengusulkan dan menetapkan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Badan; f. Mengundang organ pengawas, organ pengurus, serta organisasi pelaksana kegiatan badan dan organnya, sewaktu-waktu bilamana perlu dalam rapatrapat koordinasi, baik secara bersama-sama maupun tidak bersama-sama; g. Mengesahkan laporan tahunan 1.2. Tanggung Jawab: a. Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; c. Menonaktifkan Pengurus dan mengangkat Pengurus sementara jika atas rekomendasi Pengawas telah terjadi penyimpangan; d. Merumuskan garis-garis besar kebijakan yang menjadi pedoman bagi Pengurus dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; e. Melakukan Konsolidasi ke luar dan ke dalam serta penggalangan dana Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; f. Mengendalikan dan memantau serta membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan lembaga. g. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor; h. Mengendalikan dan memantau perkembangan harta kekayaan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; i. Dapat membentuk panitia khusus untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang diperlukan dalam dalam lingkup wewenang dan tugas Pembina. Masa bakti panitia yang dibentuk sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pembina dan sekaligus bertanggungjawab pada Pembina; j. Merekomendasikan Rapat Gabungan (Pleno) Luar Biasa jika atas rekomendasi Pengawas telah terjadi hal-hal yang mengancam organisasi; k. Membuat keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran Badan; l. Mengangkat tim liquidator untuk melakukan pemberesan dalam hal Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah dibubarkan; m.Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional jika diperlukan secara periodik tahunan disamping tugas yang dilakukan oleh PHBK Sinode secara tetap; n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelayanan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah ke Majelis Sinode dan Sinode Am GKPI. 1.3. Hak: a. Menerima laporan perkembangan pelayanan per semester dan secara tahunan dari Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah;

45 b. Hak lainnya sesuai Tata Gereja, PRT dan Peraturan-peraturan GKPI. Pasal 22 Bagian 2 PENGAWAS BADAN 2. Pengawasan memiliki Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak sebagai berikut : 1.1. Wewenang: a. Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan Pengurus dan pelakasanaan kegiatan Badan berdasarkan penugasan Pembina. b. Ruang lingkup tugas pengawasan dan pemberian nasehat dari Pengawas meliputi seluruh kebijakan yang ditetapkan Pengurus dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut manajemen, penggunaan asset, program dan keuangan; c. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain-surat berharga dan memeriksa kekayaan Badan; d. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Badan dan memperoleh akses atas informasi Badan; e. Memberikan teguran kepada anggota Pengurus dalam hal tindakan anggota Pengurus menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar, dan/atau perundangundangan; f. Memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya; g. Mengatur prosedur penyelenggaraan tugas pengawasan; h. Mengundang Pembina dan/atau Anggota Organ Pembina atau Badan Pengurus dan/atau anggota Pengurus dalam rapat Pengawas dan meminta Ketua/Direktur menjadi nara sumber; i. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk terlaksananya tugas pengawasan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Badan; j. Menetapkan kebijakan audit internal dan mempelajari serta menilai hasil audit internal; k. Bersama Pengurus dan Direktur menyampaikan program kepada Pembina Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah. 1.2. Tanggung Jawab: a. Dalam hal laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengawas bersama dengan Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan; b. Melakukan konsolidasi ke luar dan ke dalam serta penggalangan dana Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; c. Mengusulkan kerjasama dengan lembaga donor; d. Bersama Pengurus dan Direktur mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelayanan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah untuk disampaikan pada sidang Majelis Sinode dan Sinode Am GKPI; e. Pengawas melakukan pengawasan keuangan Badan melalui tindakan pemeriksaan terhadap keadaan keuangan Badan yang dilakukan oleh Pengawas sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; f. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam point e diatas tidak menghilangkan hak Pengawas untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan keuangan Badan; Setiap pemeriksaan keuangan Badan oleh Pengawas terlebih

46 dahulu harus diberitahukan kepada Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan; g. Pemeriksaan keuangan Badan dilakukan dengan memeriksa kewajaran dokumen-dokumen keuangan Badan. Pengawas berwenang melakukan verifikasi laporan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan; h. Pengawas wajib memberikan nasihat kepada Pengurus sehubungan dengan hasil pemeriksaan keuangan; i. Dalam hal Badan mengalami pailit karena kesalahan Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan karenanya harta kekayaan Badan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut; j. Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut 1.3. Hak dan kewajiban: a. Menjunjung tinggi etika pengawasan dan dengan itikad baik serta penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Badan; b. Memberikan nasihat kepada Pengurus Badan; c. Memberikan bantuan kepada Pengurus dalam penyusunan laporan semester dan tahunan; d. Menerima laporan setiap semester perkembangan pelayanan tahunan Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah dari masing-masing Ketua/Direktur; e. Ketua Pengawas bersama satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas; f. Menandatangani hasil pemeriksaan Laporan Semester dan Tahunan dengan ketentuan anggota Pengawas yang tidak bersedia menandatangani Laporan Semester dan Tahunan harus membuat penjelasan secara tertulis dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan semester dan tahunan kepada Pembina Badan; g. Atas permintaan Pembina, Pengawas memberikan saran kepada Pembina mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan; h. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diketahui atau diperolehnya selama melaksanakan tugas pengawasan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i. Tidak membawa dokumen Badan keluar kantor atau tempat usaha Badan kecuali untuk melaksanaan tugas pengawasan dan menjunjung tinggi objektifitas sesuai keahlian yang dimiliki dan etika yang tinggi; j. Memberitahukan kepada Pembina Badan jika memiliki benturan kepentingan atas kebijakan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus; k. Hak lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di GKPI. Pasal 23 Bagian 3 PENGURUS BADAN 3. Pengurus memiliki Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak sebagai berikut : 1.1. Wewenang:

47 a. Melaksanakan Program yang telah disahkan oleh Pembina; b. Membuat usulan program baru berdasaran hasil pembahasan di dalam rapat manajemen sebagai keberlanjutan dari sebuah program yang telah berjalan untuk mempersiapkan pada Pengawas dan Pembina Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; c. Melaksanakan kegiatan Badan sebagaimana Anggaran Dasar Badan; d. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan, yang terdiri dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) yaitu rencana jangka panjang Badan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rencana lima tahun, yaitu Rencana jangka menengah Badan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan Rencana Tahunan yaitu rencana jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun hingga kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Badan, untuk disahkan Pembina; e. Mengorganisir manajemen dalam menjalankan program sesuai dengan bidang masing-masing; f. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Badan untuk kepentingan Badan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Badan; g. Mengusulkan pengangkatan, pengembangan dan pemberhentian Pengelola/Pekerja Badan kepada Pengawas dan Pembina Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; h. Menyusun Manual Tata Kelola Badan atau disebut juga Standar Operasional Prosedure (SOP), sistem administrasi, dan ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan, Anggaran Dasar Badan, Anggaran Rumah Tangga Badan serta kebijakan umum Badan; i. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pembina, sekurang-kurangnya memuat: i. Laporan keadaan dan kegiatan Badan, organisasi pelaksatta kegiatan jayasan yang berada dibawah naungan badan, selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; ii. Laporan keuangan Badan, organisasi pelaksana kegiatan badan yang berada dibawah naungan badan, yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. j. Laporan Tahunan sebagaimana point i. diatas wajib ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus; 1.2. Tanggung Jawab: a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pembina dan Pengawas Pengurus Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah; b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Pembina Badan; c. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Badan berdasarkan peraturan kepegawaian Badan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Mewakili Badan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Pembina; e. Mengatur penyerahan kekuasaan Pengurus untuk mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang

48 pekerja Badan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain; f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Badan, mengikat Badan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Badan, serta mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Pembina; g. Perbuatan Pengurus sebagaimana disebutkan pada point f. ini wajib mendapat persetujuan dari Pembina berkaitan dengan: g.1 Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Badan (tidak termasuk mengambil uang Badan di Bank); g.2 Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; g.3 Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; g.4 Memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperolehan harta tetap atas nama Badan; g.5 Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Badan serta mengagunkan/membebani kekayaan Badan; g.6 Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Badan atau seorang yang bekerja pada Badan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Badan. h. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan per-semester kepada Pembina dan Pengawas Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI. i. Menyampaikan penilaian secara tertulis atas kinerja Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI; j. Dalam hal laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan; k. Setiap kerugian Badan yang timbul karena kesalahan dan atau kelalaian Pengurus, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut; l. Dalam hal Badan pailit karena kesalahan Pengurus dalam melakukan tugas kepengurusannya dan karenanya harta kekayaan Badan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut; m.Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut; n. Menjaga nama baik Panti Asuhan GKPI dan Rumah LANTERA GKPI secara terpisah. 1.3. Hak: a. Menerima pembiayaan Pengurus yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 24 Bagian 4