LAPORAN AKTUALISASI 2021

LAPORAN
AKTUALISASI

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

OPTIMALISASI PEMAHAMAN
TATA NASKAH DINAS MELALUI SOSIALISASI
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BINTAN

Disusun Oleh :
Nama : Rahmad Hidayat, A.Md
NIP : 19901004 202012 1 007
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM

TAHUN 2021

LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BINTAN

GOLONGAN II ANGKATAN 3

OPTIMALISASI PEMAHAMAN TATA NASKAH DINAS MELALUI
SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NO 38 TAHUN 2020

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BINTAN

Disusun Oleh :
Nama : Rahmad Hidayat, A.Md
NIP : 19901004 202012 1 007

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM

TAHUN 2021

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM

TAHUN 2021

OPTIMALISASI PEMBUATAN TATA NASKAH DINAS
MELALUI BUKU SAKU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BINTAN

Nama : Rahmad Hidayat,A.Md
NIP : 19901004 202012 1 007
Pangkat/Golongan : Pengatur/ IIc
Jabatan : Pranata Kearsipan
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan

Disampaikan pada Seminar Laporan Aktualisasi

Hari/Tanggal : Selasa/12 September 2021
Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan Batam

Menyetujui,

Coach Persetujuan Coach dan Mentor
Mentor

Ns Lidia, S.Kep, MARS Rahardiansyah Fasar, S.STP
NIP 19660117 198602 2 001 NIP 19910722 201507 1 007

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan
karunianya sehingga laporan aktualisasi ini dapat diselesaikan. Laporan
aktualisasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan Latihan Dasar
CPNS Golongan II. Dalam menyusun laporan aktualisasi ini, peserta banyak
mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan dan doa dari banyak pihak. Oleh
karena itu peserta ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis, serta seluruh keluarga besar, terimakasih atas segala
doa, kerja keras dan motivasi,

2. Ibu Riang Anggrai.STP, selaku Plt Sekretaris Dewan Kabupaten Bintan.
3. Ibu Ns Lidia, S.Kep, MARS, selaku coach yang membimbing dan

memberikan perbaikan atas rancangan aktualisasi ini.
4. Widyaiswara beserta seluruh staf Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang

telah memfasilitasi dan memandu pelaksanaan kegiatan latihan dasar.
5. Bapak Rahardiansyha Fazar, S.STP, selaku mentor dan Kepala Sub Bagian

Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, yang membimbing,
memberikan masukan, semangat serta motivasi atas rancangan aktualisasi
ini.
6. Ibu Sulanjariyantini, SE, selaku Arsiparis Muda di Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan.
7. Rekan-rekan peserta Latihan Dasar CPNS Golongan II di lingkungan
Kabupaten Bintan.
Peserta menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penyusunan
laporan aktualisasi ini. Oleh sebab itu, peserta mengharapkan masukan berupa
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan kedepannya menjadi
lebih baik.

Bandar Seri Bentan, Oktober 2021
Peserta,

Rahmad Hidayat, A.Md
NIP. 19901004 202012 1 007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..............................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
DAFTAR TABEL.................................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................iv
DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1

A. Latar Belakang...........................................................................................1
B. Analisis Isu..................................................................................................2
C. Rumusan Isu...............................................................................................9
D. Identifikasi Sumber Isu.............................................................................9
E. Lembar Konfirmasi Isu...........................................................................10
F. Judul Aktualisasi......................................................................................10
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI.......................................................11
A. Rancangan Aktualisasi
B. Jadwal Kegiatan.......................................................................................26
C. Capaian Aktualisasi...........................................................................................29
BAB III PENUTUP..............................................................................................41
A. Kesimpulan...............................................................................................41
B. Rencana Tindak lanjut ...........................................................................41
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................43
LAMPIRAN......................................................................... ................................45

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrik Taipisan Isu APKL..................................................................7
Tabel 1.1 Matrik Taipisan Isu USG.....................................................................8
Tabel 2.1 Gagasan Pemecahan Isu.....................................................................12
Tabel 2.2 Rancangan Kegiatan...........................................................................13
Tabel 2.3 Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi...........................................40
Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan..................................................................................24

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Fishbone Analisis penyebab Core Isu.............................9

iv

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Resume materi Agenda II dan III..................................................29
Lampiran II Profil Organisasi........................................................................... 39
Lampiran III Data Diri Peserta, Mentor dan Coach....................................... 41

v

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
Kabupaten Bintan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang
dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sekretaris DPRD sebagai pimpinan Sekretariat DPRD mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan administrasi kesekretariatan
dan keuangan di Sekretariat DPRD memiliki bagian dan sub bagian yang
bertugas sesuai dengan tugas masing-masing, salah satu bagian di Kantor
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan yang betugas untuk melaksanakan
pelayanan administrasi ialah Bagian Umum dan Keuangan.
Dalam melaksanakan pelayanan administrasi di Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan Bagian Umum dan keuangan ini memiliki dua Sub
Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program dan Keuangan.
Pada Sub Bagian Umum inilah terdapat Unit kearsipan yang merupakan
satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan kearsipan. Pencipta Arsip adalah pihak yang
mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
Didalam unit kearsipan ini petugas yang bertanggung jawab di dalam
seluruh kegiatannya di sebut sebagai arsiparis yang mempunyai tanggung
jawab melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan,
pengelolaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan SOP,

1

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, dalam melaksanakan tugasnya para
arsiparis ini memiliki ruangan sendiri yang nantinya di gunakan sebagai
tempat mengolah dan penyimpanan arsip, Namun kondisi saat sekarang ini
di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan untuk ruangan penyimpanan
arsipnya masih kurang memadai, Ruang yang seharusnya berfungsi sebagai
ruang arsip kondisinya masih masih belum memenuhi standar, tidak
dilengkapi pendingin ruangan (AC), pengukur suhu udara, alat pemadam
kebakaran dan pendukung lainnya, yang lebih tepatnya disebut sebagai
gudang, sehingga perawatan arsip yang ada tidak bisa dilaksanakan secara
maksimal.
Dalam melaksanakan proses pengolahan dan penyimpanan arsip haruslah di
dukung dengan maksimal baik dari segi peralatan yang digunakan oleh
arsiparis dalam proses pengolahan arsipnya maupun dari segi tempat
penyimpanannya harus lah di sediakan agar ketika dilakukan semua
kegiatan pengolahan arsip tidak terjadi kendala baik dalam pengolahan
maupun penyimpanannya.

B. ANALISIS ISU
a. Environmental Scanning
1. Belum optimalnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
yang tidak Sesuai dengan Fungsinya di Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan. (Pelayanan Publik)
Pengelolaan arsip yang profesional memerlukan sarana dan prasarana
seperti ruangan khusus tempat penyimpanan arsip (Record Center),
Filling kabinet, rak lemari besi arsip (Roll O’pack), komputer, folder,
sekat/guide, label, boxes arsip. Sarana bantu penemuan arsip ( Daftar
arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar berkas,dan daftar isi berkas).
Sarana prasarana kearsipan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bintan boleh dikatakan sudah memadai,
namun penggunaan sarana/ prasarana tersebut belum/ tidak sesuai
fungsi yang seharusnya. contohnya saja Filling kabinet yang
seharusnya berisi map-map arsip aktif justru diisi dengan barang-

2

barang lain. Ruangan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang arsip
kondisinya masih masih belum memenuhi standar, tidak dilengkapi
pendingin ruangan (AC), pengukur suhu udara, alat pemadam
kebakaran dan pendukung lainnya, yang lebih tepatnya disebut
sebagai gudang, sehingga perawatan arsip yang ada tidak bisa
dilaksanakan secara maksimal. Roll O Pack ada yang ditempatkan di
unit pencipta arsip dan tidak dilengkapi kunci pengaman. Prasarana
kearsipan yang bersifat barang pakai habis seperti sekat/guide, dan
folder sudah ada yang digunakan, tetapi pemberkasan arsip masih
belum sesuai standar.

2. Belum seragamnya format pembuatan naskah dinas di
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan. (Pelayanan
Publik)
Dalam pembuatan naskah dinas pedoman yang digunakan berdasarkan
Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Naskah
Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati
tersebut mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang harus di
perhatikan pada saat proses pengerjannya.
Pada setiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan yang
bertindak sebagai pencipta arsip mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan
penciptaan arsip di lingkungannya. Ketika proses pembuatan naskah
dinas tersebut terkadang tidak berpedoman kepada peraturan yang
telah ada sehingga ketika akan meminta nomor surat atau kode
klasifikasi ke ruangan arsiparis, sebelum memberikan nomor atau
kode klasifikasi arsiparis harus membaca terlebih dahulu isi dari
naskah dinas tersebut.
Pada saat arsiparis memeriksa naskah dinas ini lah sering di temukan
perbedaan antara naskah dinas yang telah di buat dengan format
naskah dinas yang telah di atur pada Peraturan Bupati Bintan Nomor
38 Tahun 2020, kesalahan yang sering terjadi antara lain, kop surat

3

yang masih menggunakan kop surat yang lama, dan tata penulisan,
padahal format penulisan naskah dinas yang terbaru tersebut telah
diberikan kepada setiap bagian yang menjadi unit pengolah atau
pencipta arsip.

3. Belum optimalnya pemahaman staf pada bagian pencipta arsip
tentang tatacara pemberkasan arsip di Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan. (Manajemen ASN)
Kemampuan dalam tatacara Pemberkasan arsip sangan penting
dimiliki oleh Pegawai atau Staf di Setiap Bagian yang menjadi
Pencipta Arsip, hal ini di karenakan proses penciptaan naskah dinas
itu hampir terjadi setiap saat, maka dari itu setiap bagian hendaknya
memiliki staf yang memiliki pengetahuan dann kemampuan dalam
tatacara pemberkasan arsip.
Kegiatan Pemberkasan Arsip ialah penempatan naskah ke dalam suatu
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan
konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki
hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari
suatu unit kerja.
Dalam pelaksanaannya proses pemberkasan arsip yang terjadi di
setiap bagian pencipta arsip belum dilakukan dengan secara sistematis
yaitu hanya dengan memisahkan berkas-berkas sesuai dengan tanggal
atau sesuai dengan kegiatanya saja, hal ini nantinya mengakibatkan
ketika akan melakukan proses temu balik arsip mengalami kesulitan
dan terkadang juga sama sekali tidak menemukan arsip yang di
inginkan.

4. Belum adanya kegiatan digitalisasi arsip di Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan. (Pelayanan Publik)
Digitalisasi arsip adalah suatu system atau tata cara mengumpulkan
informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan
memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik (Document

4

Management System/E-Documents) yang bertujuan supaya dokumen
mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan dipakai kembali.
Dengan diadakanya kegiatan digitalisasi arsip ini tentu saja memiliki
kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari digitalisasi arsip ini
ialah: Proses penemuan dan penyajian dapat dilakukan dengan cepat
dan lengkap, Tingkat keakuratan penyimpanan yang tinggi,
Penghematan kertas dan ruang karena arsip disimpan dalam bentuk
digital, serta kekurangan dari kegiatan digitalisasi arsip ini ialah
membutuhkan biaya untuk pengadaan semua peralatan yang sangat
mahal serta adanya kemungkinan untuk perubahan informasi.
Kegiatan pengelolaan arsip di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
masih dilaksanakan secara konvensional yaitu dengan penyimpanan
berkas di dalam Filling kabinet, rak lemari besi arsip (Roll O’pack),
dan boxes arsip. Hal ini mengakibatkan pada saat proses penyimpanan
arsipnya membutuhkan ruangan dan ketika proses temu balik sangat
memakan waktu yang lama dan tidak jarang arsip atau dokument
yang kita butuhkan tersebut sudah tidak lengkap lagi.

5. Belum adanya aplikasi tatanaskah dinas elektronik di Sekretariat
DPRD Kabupaten Bintan. (Pelayanan Publik dan Whole of
Government)
Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi
pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan
modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan
mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi
pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung
tugas pokok dan fungsi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas termasuk menunjang
administrasi perkantoran.
Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap
instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh

5

sistem administrasi yang memadai karena kesempurnaan dan
kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan
yang penting disetiap organisasi atau instansi pemerintah. Dengan
mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi
informasi, penyelesaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintah
sudah merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi
birokrasi dan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance). Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan
implementasi aplikasi tata naskah dinas elektronik di lingkungan
instansi pemerintah untuk mendukung program sistem pemerintahan
berbasis elektronik, dengan adanya penggunaan aplikasi tata naskah
dinas tersebut instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya
dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif,
akurat, aman, dan efisien.
Pada kantor Sekretariat DPRD Kabupetan Bintan dalam pengelolaan
surat masuk dan keluarnya masih di lakukan secara manual hal ini
dapat dilihat ketika adanya surat masuk ke Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan melalui bagian tata usaha, ketika memintak
disposisi kepada pimpinan harus menunggu kehadiran pimpinan
terlebih dahulu dan apabila pimpinan tidak hadir itu menyababkan
penumpukan berkas dan tidak jarang berkas tersebut hilang atau tidak
di ketemukan dan ketika pembuatan naskah dinas juga megalami
perbedaan di setiap bagian pencipta arsip.

b. Alat bantu Analisis
1. Analisis Isu Berdasarkan Kriteria APKL

Berdasarkan analisis isu yang telah teridentifikasi pada Seketariat
DPRD Kabupaten Bintan, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu
dengan analisis kriteria APKL: (Aktual (A), Problematik (P),
Kekhalayakan (K), keLayakan (L)). Seperti tabel di bawah ini :

6

Tabel 1.1 Matrik Tapisan Isu APKL

Kriteria Juml Prioritas
No Isu II

A P K L ah I
III
1 Belum optimalnya 5 5 5 4 19
V
Penggunaan Sarana dan IV

Prasarana Kearsipan

yang tidak Sesuai

dengan Fungsinya di

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bintan.

2 Belum seragamnya 5 5 5 5 20

format pembuatan

naskah dinas di

lingkungan Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bintan.

3 Belum optimalnya 4 5 4 5 18

pemahaman staf pada

bagian pencipta arsip

tentang tatacara

pemberkasan arsip di

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bintan.

4 Belum adanya kegiatan 3 5 4 4 16

digitalisasi arsip di

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bintan.

5 Belum adanya aplikasi 3 5 5 4 17

tatanaskah dinas

elektronik di Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bintan.

7

Keterangan :

Skala nilai : 5 = Sangat Kuat Pengaruhnya

4 = Kuat Pengaruhnya

3 = Sedang Pengaruhnya

2 = Kurang Pengaruhnya

1 = Sangat Kurang Pengaruhnya

A : Aktual P : Problematik

K : Kekhalayakan L : Layak

2. Analisis Isu Berdasarkan Kriteria USG

Dalam menentukan prioritas masalah, selanjutnya isu yang telah

tersaring kemudian ditapis lagi dengan menggunakan analisis USG

sebagai alat bantu untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling

prioritas dengan menggunakan kriteria USG: Urgency (U),

Seriousness (S), Growth (G) Analisis isu USG dijelaskan sebagai

berikut:

Tabel 1.2 Matrik Tapisan Isu USG

No Isu U S G Total Prioritas

1 Belum seragamnya format 5 5 4 14 I

pembuatan naskah dinas di

lingkungan Sekretariat

DPRD Kabupaten Bintan.

2 Belum optimalnya 3 4 3 10 III

Penggunaan Sarana dan

Prasarana Kearsipan yang

tidak Sesuai dengan

Fungsinya di Sekretariat

DPRD Kabupaten Bintan.

3 Belum optimalnya 4 4 4 12 II

pemahaman staf pada

bagian pencipta arsip

tentang tatacara

8

pemberkasan arsip di

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bintan.

Keterangan :

U : Urgency S : Seriousness G : Growth

5 = Sangat Mendesak 5 = Sangat Serius 5 = Sangat Cepat

4 = Mendesak 4 = Serius 4 = Cepat

3 = Cukup Mendesak 3 = Cukup Serius 3 = Cukup Cepat

2 = Kurang Mendesak 2 = Kurang Serius 2 = Kurang Cepat

1 = Tidak Mendesak 1 = Tidak Serius 1 = Tidak Cepat

C. RUMUSAN ISU

Setelah di lakukanya analisis isu baik secara APKL maupun secara USG
bahwa isu yang menjadi prioritas dan paling mendesak adalah “Belum

seragamnya format pembuatan naskah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan”. Jadi apabila isu ini tidak segera dicarikan solusinya maka

dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang akan merugikan banyak

pihak

D. IDENTIFIKASI SUMBER ISU

Teknik Analisis Isu Menggunakan FishBone

Gambar 1.1 Diagram Fishbone Analisis Penyebab Core Isu

MAN SEBAB AKIBAT

Kemampuan METHODE Belum seragamnya
Tidak teliti format pembuatan
Pekerjaan naskah dinas di
Sarana dan secara lingkungan
Prasarana terburu-buru Sekretariat DPRD
Buku Panduan Kabupaten Bintan
Tidak
Berpedoman

Kurangnya
Sosialisasi

Format tidak
dimiliki

MACHINE MATHERIAL

9

Gagasan Kreatif:
1. Melakukan sosialisasi tentang pembuatan tata naskah dinas yang sesuai

dengan Peraturan Bupati No 38 tahun 2020
2. Memberikan soft file dari bentuk naskah dinas yang sering di pergunakan

untuk pembuatan tata naskah dinas
3. Melakukan pembuatan E-Book dari Peraturan Bupati No.38 Tahun 2020

tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan Bupati No.25 Tahun 2014
tentang Tata Kearsipan

E. ANALISIS DAMPAK
Berdasarkan isu yang dijelaskan di atas terdapat beberapa dampak atas
terjadinya isu tersebut apabila tidak diselesaikan , berikut ini dampak yang
akan terjadi:
1. Pegawai atau staf yang bertugas akan selalu melakukan kesalahan tanpa
mengetahui dimana kesalahan yang telah di diperbuatnya,
2. Terjadinya keterlambatan dalam proses pembuatan administrasi
3. Terjadinya pengerjaan yang berulang-ulang yang penyebabnya

F. LEMBAR KONFIRMASI ISU MENTOR
COACH

Ns Lidia, S.Kep, MARS RAHARDIANSYAH FAZAR, S.STP

NIP 19660117 198602 2 001 NIP 19910722 201507 1 007

G. JUDUL AKTUALISASI

OPTIMALISASI PEMAHAMAN TATA NASKAH DINAS MELALUI
SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NO 38 TAHUN 2020 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BINTAN

10

BAB II
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI
a. Unit Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
b. Identifikasi isu
Dalam pembuatan naskah dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bintan masih didapati perbedaan format dalam proses
pembuatannya, adapun penyebab utama dari perbedaan itu ialah tidak
adanya buku pedoman atau tidak dimilikinya format yang sesuai dengan
Peraturan Bupati Bintan No 34 tahun 2020 oleh staf atau pegawai yang di
tugaskan dalam pembuatan Tata Naskah Dinas tersebut, sehingga pada
saat melakukan pembuatan naskah dinas sering kali hanya berpedoman
contoh surat yang lama.
c. Isu yang diangkat
“Belum seragamnya format pembuatan naskah dinas di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan”

d. Gagasan Pemecahan Isu
1. Melakukan konsultasi dengan mentor (Kepala Sub Bagian Umum
Sekretariat DPRD) dan coach terkait isu dan Rancangan Aktualisasi,
2. Konsultasi dan Bimbingan terkait dengan kegiatan sosialisasi Peraturan
Bupati Bintan No 38 Tahun 2020,
3. Melakukan Alih Media Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati No 25 Tahun 2014
4. Melakukan kegiatan Sosialisasi kepada staf dan Pegawai di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan terkait Peraturan Bupati No 38
Tahun 2020
5. Menyerahkan soft file naskah dinas yang telah sesuai dengan Peraturan
Bupati No 38 Tahun 2020,
6. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil kegiatan sosialisasi
Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2020,

11

Tabel 2.1 Kegiatan dan Sumber Kegiatan

No Kegiatan Sumber Kegiatan

1 Konsultasi dengan mentor (Kepala Sub Bagian SKP

Umum Sekretariat DPRD) dengan coach terkait

isu dan Rancangan Aktualisasi

2 Konsultasi dan bimbingan terkait dengan kegiatan SKP & Kreativitas

sosialisasi Peraturan Bupati Bintan No 38 Tahun

2020, tentang Tata Naskah Dinas

3 Pengalih Mediaan Peraturan Bupati Bintan No 38 Kreativitas

Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bintan No 25

tahun 2014

4 Sosialisasi kepada staf dan Pegawai di lingkungan Kreativitas

Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan terkait

Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020

5 Penyerahkan soft file naskah dinas yang telah Kreativitas

sesuai dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun

2020

6 Evaluasi pemahaman tentang Tata Naskah Dinas SKP

sesuai dengan Peraturan Bupati No. 38 Tahun

2020

12

e. Rancangan Kegiatan

Tabel 2.2

No Kegiatan Tahapan Output/ Hasil K
Kegiatan
4 D
12 3 Disepakatinya m
jadwal konsultasi ja
1 Konsultasi dengan 1. Membuat
D
mentor dengan jadwal untuk k
y
Coach terkait isu melaksanakan
B
dan Rancangan konsultasi s
s
Aktualisasi

2. Melakukan Tercapainya D
diskusi terkait sebuah kesepakatan m
isu yang terkait isu yang d
diangkat dengan diangkat a
Mentor (Atasan)
D
le
d

2 Rancangan Kegiatan

Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Kontribusi Penguatan Nilai-
5 Terhadap Visi nilai Organisasi

dan Misi 7
Organisasi

6

Dalam menentukan jadwal dengan Kontribusi kegiatan Dalam kegiatan
mentor dilakukan dengan bertanggung ini adalah sebagai ini memperkuat
awab (Akuntabilitas) perwujudan dari nilai organisasi
misi DPRD berupa
Dalam melakukan pembuatan jadwal Kabupaten Bintan INTEGRITAS
konsultasi harus menggunakan sikap Nomor 4 : yakni keselarasan
yang sopan dan santun (Etika Publik) Meningkatkan antara pikiran,
Kualitas Sumber perkataan dan
Bersikap disiplin dan tepat waktu Daya Manusia dan perbuatan
sesuai dengan jadwal yang telah di Profesionalisme
sepakati (Anti Korupsi) Menumbuh
Kembangkan
Dalam melakukan diskusi harus lah Peningkatan
menyampaikan isu kepada mentor Kemampuan
dengan jujur sesuai dengan yang di Kapasitas dan
amati (Akuntabilitas) Kinerja Untuk
Mendukung
Dalam kegiatan diskusi dengan mentor Kegiatan DPRD
ebih mengutamakan musyawarah Pada Masyarakat
dalam mendapatkan kesepakatan Kabupaten Bintan

13

te
(N

D
m
s

3. Meminta Terverifikasinya P
persetujuan lembar isu yang m
Mentor dikonsultasikan k
mengenai isu p
yang dipaparkan
D
k
m
s

D
k
p
k

4. Berkonsultasi Tersampaikan hasil D
dengan Coach konsultasi terkait m
terkait isu yang isu yang ada d
telah disetujui a
mentor

erhadap isu yang diangkat
Nasionalisme)

Dalam menyampaikan isu kepada
mentor menggunakan sikap yang
sopan dan santun (Etika Publik)

Pada saat meminta persetujuan kepada
mentor tidak boleh memaksakan
kehendak kita terkait isu yang di
paparkan (Nasionalisme)

Dalam proses meminta persetujuan
kepada mentor harus lah
menggunakan bahasa yang sopan dan
santun (Etika Publik)

Dalam isu yang di mintai persetujuan
kepada mentor harus menghasilkan
perbaikan yang berkelanjutan
kedepanya (Komitmen Mutu)

Dalam melakukan diskusi harus lah
menyampaikan isu kepada coach
dengan jujur sesuai dengan yang di
amati (Akuntabilitas)

14

D
le
d
te
(N

D
c
d

5. Meminta Terverifikasinya P
persetujuan lembar persetujuan C
Coach terkait isu k
mengenai isu p
yang dipaparkan
D
k
s

D
k
p
k

2 Konsultasi dan 1. Membuat Disepakatinya D
jadwal untuk m
bimbingan terkait jadwal untuk konsultasi dan ja

dengan kegiatan konsultasi

Dalam kegiatan diskusi dengan coach
ebih mengutamakan musyawarah
dalam mendapatkan kesepakatan
erhadap isu yang diangkat
Nasionalisme)

Dalam menyampaikan isu kepada
coach menggunakan sikap yang sopan
dan santun (Etika Publik)

Pada saat meminta persetujuan kepada
Coach tidak boleh memaksakan
kehendak kita terkait isu yang di
paparkan (Nasionalisme)

Dalam proses meminta persetujuan
kepada coach harus lah bersikap yang
sopan dan santun (Etika Publik)

Dalam isu yang di mintai persetujuan
kepada coach harus menghasilkan
perbaikan yang berkelanjutan
kedepanya (Komitmen Mutu)

Dalam menentukan jadwal dengan Kontribusi kegiatan Dalam kegiatan

mentor dilakukan dengan bertanggung ini adalah sebagai ini memperkuat

awab (Akuntabilitas) perwujudan dari nilai organisasi

15

sosialisasi danbimbingan bimbingan D
Peraturan Bupati k
No 38 Tahun 2020, y
tentang Tata
Naskah Dinas B
s
s

2. Melakukan Tercapainya D
konsultasi dan pemahaman d
bimbingan tentang kegiatan (A
bersama Mentor sosialisasi
(Atas) tentang Peraturan Bupati P
kegiatan No 38 Tahun 2020, la
sosialisasi tentang Tata m
Peraturan Naskah Dinas
Bupati No 38 D
Tahun 2020 k
tentang Tata s
Naskah Dinas P

D
d
K

3. Meminta Tersampaikannya D

Dalam melakukan pembuatan jadwal misi DPRD berupa
konsultasi harus menggunakan sikap Kabupaten Bintan PROFESIONAL
yang sopan dan santun (Etika Publik) Nomor 4 : yakni mampu
Meningkatkan melaksanakan
Bersikap disiplin dan tepat waktu Kualitas Sumber kinerja sesuai
sesuai dengan jadwal yang telah di Daya Manusia dan dengan Tusi
sepakati (Anti Korupsi) Profesionalisme
Menumbuh
Dalam menyampaikan harus lah Kembangkan
dengan jelas agar mudah di mengerti Peningkatan
Akuntabilitas) Kemampuan
Kapasitas dan
Pada saat melakukan konsultasi harus Kinerja Untuk
ah mendengarkan pendapat dan Mendukung
masukan dari mentor (Nasionalisme) Kegiatan DPRD
Pada Masyarakat
Kabupaten Bintan

Dalam menyampaikan rencana awal
kegiatan sosialisasi harus lah bersikap
sopan dan santun yang baik (Etika
Publik)

Dalam melakukan diskusi harus
disiplin dan datang tepat waktu (Anti
Korupsi)

Dalam menentukan jadwal dengan

16

kesediaan waktu maksud dan tujuan ro
kepada Role untuk berkonsultasi b
Model (Senior) juga bimbingan
untuk D
melakukan k
konsultasi dan d
bimbingan
dengan sopan B
dan santun s
s

4. Melakukan Tercapainya D
konsultasi dan pemahaman terkait s
bimbingan terkait kegiatan h
terkait kegiatan sosialisasi (E
sosialisasi Peraturan Bupati
peraturan no 38 tahun 2020 D
Bupati No 38 tentang tata naskah m
Tahun 2020 dinas b
tetang Tata
Naskah Dinas D
d
K

5. Membaca dan Tercapainya D

mempelajari pemahaman terkait P

ole model dilakukan dengan
bertanggung jawab (Akuntabilitas)

Dalam melakukan pembuatan jadwal
konsultasi harus bersikap yang sopan
dan santun (Etika Publik)

Bersikap disiplin dan tepat waktu
sesuai dengan jadwal yang telah di
sepakati (Anti Korupsi)

Dalam menyampaikan kegiatan
sosialisasi yang akan di laksanakan
harus lah bersikap sopan dan santun
Etika Publik)

Dalam melakukan konsultasi haruslah
menerima masukan dan saran yang di
berikan (Nasionalisme)

Dalam melakukan diskusi harus
disiplin dan datang tepat waktu (Anti
Korupsi)

Dalam membaca dan mempelajari
Peraturan Bupati No38 Tahun 2020

17

Peraturan tata naskah dinas a
Bupati No 38 d
Tahun 2020 s

D
P
la
m
M

D
N
m
u
K

3 Pengalih Mediaan 1. Melakukan Tercapainya D

Peraturan Bupati diskusi dengan kesepakan terhadap je

Bintan No 38 Mentor (Atasan) kegiatan Alih k

Tahun 2020 dan dan Role Model Media Peraturan (A

Peraturan Bupati (Senior) terkait Bupati Bintan No

Bintan No 25 tahun alih media 38 Tahun 2020 dan D

2014 Peraturan Peraturan Bupati m

Bupati Bintan Bintan No 25 tahun m

No 38 Tahun 2014 la

2020 dan (N

Peraturan

agar memiliki bagai mana kejelasan
dari bentuk tata naskah dinas yang
sesuai (Akuntabilitas)

Dalam membaca dan mempelajari
Peraturan Bupati No 38 tahun 2020 di
akukan secara efektif agar tidak
membaca berulang-ulang (Komitmen
Mutu)

Dalam mempelajari Peraturan Bupati
No.38 Tahun 2020 di lakukan dengan
mandiri tanpa meminta orang lain
untuk ikut mempelajari juga (Anti
Korupsi)

Dalam melakukan diskusi harus lah di Kontribusi kegiatan Dalam kegiatan
elaskan apa saja yang akan di ini adalah sebagai ini memperkuat
kerjakan selama pengalih mediaan perwujudan dari nilai organisasi
Akuntabilitas) misi DPRD berupa
Kabupaten Bintan KREATIF dan
Dalam melakukan proses diskusi harus Nomor 2 : INOVATIF
mendengarkan pendapat dan saran dari Menumbuh yakni memiliki
mentor ataupun role model sebelum di kembangkan kempauan untuk
akukanya kegiatan pengalih mediaan peningkatan menciptakan hal
Nasionalisme) kemampuan, yang baru
kapasitas dan

18

Bupati Bintan D
No 25 tahun m
2014 y
P

2. Melakukan Di temukanya D
pencarian aplikasi yang akan m
aplikasi untuk membantu k
membantu pengerjaan Alih d
pengerjaan alih Media (N
media
D
m
h
M

A
k
p
(K

A
e
p

3. Melakukan 1. Tercapainya D
in
kegiatan alih kegiatan alih

Dalam melakukan diskusi dengan kinerja
mentor ataupun role model bersikap kelembagaan untuk
yang baik, sopan dan santun (Etika mendukung
Publik) kegiatan DPRD
dalam pelayanan
Dalam mencari aplikasi untuk pada masyarakat
membantu pengerjaan sering bertanya Kabupaten Bintan
kepada orang-orang yang lebih ahli
dalam kegiatan alih media
Nasionalisme)

Dalam mencari aplikasi haruslah
memiliki inovasi yang baru agar
hasilnya lebih baik (Komitmen
Mutu)

Aplikasi yang di dapatkan membuat
kita harus bisa beradaptasi dengan
perkembangan teknologi saat sekarang
Komitmen Mutu)

Aplikasi yang di dapatkan harus lah
efektif dan efisien dalam proses
pengerjaanya (Komitmen Mutu)

Dalam pengerjaan pengalih mediaan
ni selalu meminta pendapat dan saran

19

media menjadi Media menjadi E- d
E-Book
Book le

D
m
B
K

P
k
o

4. Memperlihatkan Tercapainya alih D
kepada mentor media Peraturan y
(Atasan) dan Bupati Bintan No p
Role Model 38 Tahun 2020 dan A
(Senior) dari Peraturan Bupati
hasil alih media Bintan No 25 tahun D
menjadi E-Book 2014 m
te
s

S
B
P
2
b
(K

dari mentor dan role model agar hasil
ebih maksimal (Nasionalesme)

Dalam pengalihan media harus
memperhatikan nilai mutu dari E-
Book yang nanti akan di hasilkan (
Komitmen Mutu)

Pengerjaan pengalih mediaan ini di
kerjakan secara mandiri tanpa bantuan
orang lain (Anti Korupsi)

Dalam memperlihatkan hasil E-book
yang telah di kerjakan dapat di
pertanggung jawabkan hasilnya (
Akuntabilitas)

Dalam menyampaikan atau
memperlihatkan hasil E-Book yang
elah di kerjakan harus lah bersikap
sopan dan santun (Etika Publik)

Setelah selesainya E-book Peraturan
Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati Bintan No 25 tahun
2014 dapat meningkatkan mutu secara
berkelanjuta untuk kedepanya
Komitmen Mutu)

20

4 Sosialisasi kepada 1. Membuat dafta Didapatkanya D

staf dan Pegawai di nama pegawai daftar nama a

lingkungan atau staf yang pegawai atau staf d

Sekretariat DPRD akan mengikuti yang akan (A

Kabupaten Bintan kegiatan mengikuti kegiatan

terkait Peraturan sosialisasi sosialisasi D

Bupati No 38 s

Tahun 2020 b

p

2. Mendiskusikan Disetujuinya daftar D
dengan mentor nama pegawai atau k
(Atasan) perihal staf yang akan p
daftar nama mengikuti kegiatan (A
yang akan sosialisasi
mengikuti M
kegiatan m
sosialisasi m
(N

3. Melakukan Terlaksananya D
kegiatan kegiatan sosialisasi s
sosialisasi peraturan Bupati te
peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 d
Bintan No 38
Tahun 2020 D
melalui media s
zoom b

Dalam menentukna siapa saja yang Konribusi kegiatan Daam kegiatan
akan mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai ini memperkuat
dapat di pertanggung jawabkan perwujudan dari nilai organisasi
Akuntabilitas) misi DPRD berupa
Kabupaten Bintan KREATIF dan
Dalam Membuat daftar dama peserta Nomor 2 : INOVATIF
sosialisasi harus lah adil agar setiap Menumbuh yakni memiliki
bagian di sekretariat DPRD ada kembangkan kempauan untuk
perwakilanya (Etika Publik) peningkatan menciptakan hal
kemampuan, yang baru
Daftar nama yang akan mengikuti kapasitas dan
kegiatan sosialisasi dapat di kinerja
pertanggung jawabkan kelembagaan untuk
Akuntabilitas) mendukung
kegiatan DPRD
Menerima masukan ataupun role dalam pelayanan
model terhadap siapa saja yang akan pada masyarakat
mengikuti kegiatan sosialisasi Kabupaten Bintan
Nasionalisme)

Dalam melaksanakan kegiatan
sosialisasi harus bertanggung jawab
erhadap semua keperluan yang akan
di butuhkan (Akuntabilitas)

Dalam penyampaian materi ketika
sosialisasi harus lah menngunakan tata
bahasa yang baik (Etika Publik)

21

D
s
w

5 Penyerahan soft 1. Membuat daftar Dimilikinya daftar D

file naskah dinas nama pegawai nama pegawai atau a

yang telah sesuai atau staf yang staf yang akan di p

dengan Peraturan akan diberikan berikan soft file y

Bupati No 38 soft file naskah naskah dinas yang

Tahun 2020 dinas yang telah telah sesuai dengan B

sesuai dengan Peraturan Bupati m

Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 e

No 38 Tahun 2

2020 ta

D
b
d

2. Mendiskusikan Disetujuinya daftar D
dengan mentor nama pegawai atau s
(Atasan) perihal staf yang akan di p
daftar nama berikan soft file (A
yang akan naskah dinas yang
diberikan soft telah sesuai dengan M
file naskah Peraturan Bupati a
dinas No 38 Tahun 2020 n
d

Dalam melaksanakan kegiatan
sosialisasi harus disiplin dan tepat
waktu ( Anti Korupsi)

Dalam menentukan siapa saja yang Kontribusi kegiatan Dalam kegiatan
akan mendapatkan soft file dapat di ini adalah sebagai ini memperkuat
pertanggung jawabkan siapa orang perwujudan dari nilai organisasi
yang mendapatkanya (Akuntabilitas) misi DPRD berupa
Kabupaten Bintan KREATIF dan
Berlaku adil agar setiap bagian Nomor 2 : INOVATIF
mendapatkan softfile naskah dinas dan Menumbuh yakni memiliki
ebook Peraturan Bupati No 38 tahun kembangkan kempauan untuk
2020 dan Pertaruran bupati no 25 peningkatan menciptakan hal
ahun 2014 (Etika Publik) kemampuan, yang baru
kapasitas dan
Dalam meminta daftar nama kepada kinerja
bagian kepegawaian bersikap sopan kelembagaan untuk
dan santun (Etika Publik) mendukung
kegiatan DPRD
Daftar nama yang akan mendapatkan dalam pelayanan
soft file dan E-Book dapat di pada masyarakat
pertanggung jawabkan Kabupaten Bintan
Akuntabilitas)

Menerima masukan dari mentor
ataupun role model terhadap daftar
nama yang akan mendapatkan soft file
dan E-Book ( Nasionalisme)

22

D
n
y

3. Menyerahkan Telah diterima dan D
Soft File naskah di pergunakannya B
dinas sesuai soft file naskah n
dengan daftar dinas yang telah
nama yang telah sesuai dengan D
di tentukan Peraturan Bupati b
No 38 Tahun 2020 P

D
b
(E

6 Evaluasi 1. Menentukan Didapatkanya D

pemahaman jadwal evaluasi jadwal untuk d

tentang Tata melakukan (A

Naskah Dinas kegiatan evaluasi

Sesua dengan D

Peraturan Bupati e

No 38 Tahun 2020 b

(N

B
s

Dalam berdiskusi mengenai daftar
nama harus bersikap sopan dan santun
yang baik( Etik Publik)

Dalam menyerahkan soft file dan E-
Book harus konsisten dengan daftar
nama yang di buat (Akuntabilitas)

Dalam menyerahkan softfile harus
bersikap sopan dan santun (Etika
Publik)

Dalam memberikan soft file harus
bersikap adil tanpa membeda-bedakan
Etika Publik)

Dalam menentukan jadwal evaluasi Kontribusi kegiatan Mampu
dilakukan dengan bertanggung jawab ini adalah sebagai melaksanakan
Akuntabilitas) perwujudan dari penilaian secara
misi DPRD profesional dan
Dalam melakukan pembuatan jadwal Kabupaten Bintan adil erupakan
evaluasi meminta pendapat atau saran Nomor 4 : penguatan
baik dari mentor ataupun role model Meningkatkan terhadap nilai
Nasionalisme) Kualitas Sumber PROFESIONAL
Daya Manusia dan
Bersikap disiplin dan tepat waktu Profesionalisme
sesuai dengan jadwal yang telah di Menumbuh

23

s

2. Melakukan Mendapatkan hasil D
kegiatan evaluasi terhadap h
evaluasi pemanfaatan buku d
saku pedoman tata
naskah dinas D
a
(K

D
d

3. Mendiskusikan Tercapainya H
dengan Coach kesepakatan antara d
dan Mentor Coach dan Mentor h
terhadap hasil terhadap hasil
evaluasi yang kegiatan Evaluasi D
telah dilakukan pemanfaatan buku e
saku pedoman tata k
naskah dinas P

D
h
in

sepakati (Anti Korupsi) Kembangkan
Peningkatan
Dalam melakukan kegiatan evaluasi Kemampuan
harus lah transparan tidak ada yang Kapasitas dan
ditutupi (Akuntabilitas) Kinerja Untuk
Mendukung
Dari hasil evaluasi yang di lakukan Kegiatan DPRD
akan dapat meningkat mutu Pada Masyarakat
Komitmen Mutu) Kabupaten Bintan

Dalam hasil evaluasi harus jujur tidak
di buat-buat (Anti Korupsi)

Hasil evaluasi yang telah di dapatkan
dapat di pertanggung jawabankan
hasilnya (Akuntabilitas)

Dalam melakukan diskusi dari hasil
evaluasi bersikap sopan dan santun
kepada mentor dan role model (Etika
Publik)

Dalam mendiskusi kan hasil evaluasi
harus jujur dalam memberikan
nformasi (Etika Publik)

24

f. Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi pada Mata Pelatih
Tabel 2.3 Matriks Re

No Mata Pelatihan Ke-1 Ke
1
1 Akuntabilitas 3
2 Nasionalisme 4
3 Etika Publik 5
4 Komitmen Mutu 2
5 Anti Korupsi 1
Jumlah Aktualisasi Per 15
Kegiatan

B. Jadwal Kegiatan

Rancangan aktualisasi ini akan di laksanakan di Sekretariat DPR
September 2021. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi:

han AGENDA II

ekapitulasi Rencana Habituasi

Kegiatan Jumlah
Aktualisasi
e-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6
per MP
42333 18
11
23 11 20
9
42252 10
68
15 1

511 2

16 13 6 8 9

RD Kabupaten Bintan mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 25

25

Tabel 2.4 Jadwal K

No Kegiatan Tahap

1 Konsultasi dengan mentor (Kepala Membuat jadwa

Sub Bagian Umum Sekretariat konsultasi

DPRD) dengan coach terkait isu Melakukan disk
dan Rancangan Aktualisasi diangkat dengan

Meminta persetu

mengenai isu ya

Berkonsultasi de

isu yang telah d

Meminta persetu

mengenai gagas

2 Konsultasi dan bimbingan terkait Membuat jadwa

dengan kegiatan sosialisasi danbimbingan

Peraturan Bupati Bintan No 38 Melakukan kons

Tahun 2020, tentang Tata Naskah terkait kegiatan

Dinas Bupati No38 Ta

Mentor (Atasan

Meminta kesedi

Role Model (Se

melakukan kons

Melakukan kons

terkait kegiatan

Bupati Bintan n

bersama Role M

Kegiatan Aktualisasi

Rencana Aktualisasi

pan Kegiatan Agustus September

123 4 51234

al untuk melaksanakan

kusi terkait isu yang
n Mentor (Atasan)
ujuan Mentor
ang dipaparkan
engan Coach terkait
disetujui mentor
ujuan Coach
san yang dipaparkan
al untuk konsultasi

sultasi dan bimbingan
sosialisasi Peraturan
ahun 2020 bersama
n)
iaan waktu kepada
enior) untuk
sultasi dan bimbingan
sultasi dan bimbingan
sosialisasi Peraturan
nno 38 Tahun 2020
Model (Senior)

26

Membaca dan m

Bupati No 38 Ta

3 Pengalih Mediaan Peraturan Bupati Melakukan disk

Bintan No 38 Tahun 2020 dan (Atasan) dan Ro

Peraturan Bupati Bintan No 25 terkait alih medi

tahun 2014 Bintan No 38 Ta

Peraturan Bupat

2014

Melakukan penc

membantu peng

Melakukan kegi

menjadi E-Book

Memperlihatkan

(Atasan) dan Ro

dari hasil alih m

4 Sosialisasi kepada staf dan Pegawai Membuat daftar

di lingkungan Sekretariat DPRD staf yang akan m

Kabupaten Bintan terkait Peraturan sosialisasi

Bupati No 38 Tahun 2020 Mendiskusikan

(Atasan) perihal

akan mengikuti

Melakukan kegi

peraturan Bupat

2020 melalui me

5 Menyerahkan soft file naskah dinas Membuat daftar

yang telah sesuai dengan Peraturan staf yang akan d

Bupati No 38 Tahun 2020 naskah dinas ya

Peraturan Bupat

mempelajari Peraturan
ahun 2020
kusi dengan Mentor
ole Model (Senior)
ia Peraturan Bupati
ahun 2020 dan
ti Bintan No 25 Tahun

carian aplikasi untuk
gerjaan alih media
iatan alih media
k
n kepada mentor
ole Model (Senior)
media menjadi E-Book
r nama pegawai atau
mengikuti kegiatan

dengan mentor
l daftar nama yang
kegiatan sosialisasi
iatan sosialisasi
ti Bintan No 38 Tahun
edia zoom
r nama pegawai atau
diberikan soft file
ang telah sesuai dengan
ti No 38 Tahun 2020

27