LAPORAN AKTUALISASI 2021

6 Evaluasi pemahaman tentang Tata Mendiskusikan
Naskah Dinas sesuai dengan (Atasan) perihal
Peraturan Bupati No. 38 Tahun akan diberikan s
2020 Menyerahkan S
sesuai dengan d
di tentukan
Menentukan jad
Melakukan kegi
Mendiskusikan
Mentor terhadap
telah dilakukan

dengan mentor
l daftar nama yang
soft file naskah dinas
Soft File naskah dinas
daftar nama yang telah
dwal evaluasi
iatan evaluasi
dengan Coach dan
p hasil evaluasi yang

28

C. Capaian Aktualisasi

Capaian Aktualisasi ini dapat dilihat di tabel 2.4

Tabel 2.4 Capa

Kegiatan Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optima
Tahapan/ Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan Sek
Kegiatan I dengan mentor dengan Coach terkait isu dan Ran

Tanggal 1. Membuat jadwal untuk melaksanakan kon
Rencana 2. Melakukan diskusi terkait isu yang diangk
Pelaksanaan 3. Meminta persetujuan Mentor mengenai isu
Deskripsi 4. Berkonsultasi dengan Coach terkait isu ya
Kegiatan 5. Meminta persetujuan Coach mengenai isu
Aktualisasi 23 Agustus – 29 Agustus 2021
Penerapan Nilai
Dasar ASN Tahapan Pertama Peserta menghubungi Mentor
menyampaikan ingin melakukan konsultasi (Et
menetapkan tanggal, waktu dan cara pertemuan k
bertemu tatap muka (Nasionalisme) Peserta me
jadwal kepada mentor untuk pertemuan melalu ap
Tahapan kedua dalam melakukan pertemuaan me
(Anti Korupsi), dalam melakukan pembukaan m
kata yang baik serta menggunakan pakaian yang
benar saat berbicara dengan Mentor (Nasionalis
dengan mentor yaitu untuk meminta persetujuan
menyampaikan kegiatan yang akan dibuat peserta
Bintan No 38 Tahun 2020 (Akuntabilitas).

aian Kegiatan I

alisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan

kretariat DPRD Kabupaten Bintan” yang pertama yaitu Konsultasi

ncangan Aktualisasi dengan tahap kegiatan sebagai berikut:

nsultasi

kat dengan Mentor (Atasan)

u yang dipaparkan

ang telah disetujui mentor

u yang dipaparkan

Tanggal Pelaksanaan 26 Agustus – 29 Agustus 2021

dengan mengucapkan salam dan meminta izin dengan sopan dan
tika Publik), peserta dan mentor melakukan musyawarah untuk
karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk peserta dan mentor
embuatkan room meeting menggunakan zoom, serta menyampaikan
plikasi zoom (Akuntanbilitas).
elalui zoom peserta hadir 15 menit sebelum zoom meeting di mulai
meeting zoom peserta mengucapkan salam dan menggunakan tutur
sopan (Etika Publik) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan
sme), Peserta menyampaikan maksud dan tujuannya untuk bertemu
n melakukan kegiatan aktualisasi di instansi (Akuntanbilitas) dan
a saat aktualiasi yaitu melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupat

29

Kendala Tahapan ketiga setelah menyampaikan kegiatan
peserta meminta persetujuan kepada mentor untuk
Nilai-nilai Dasar yang sopan dan santun (Nasionalisme), peserta
yang Relevan Coach terkait kegiatan sosialisasi yang akan di lak
Kontribusi Tahapan keempat peserta menghubungi Coach
terhadap Visi menyampaikan ingin melakukan konsultasi (Etik
dan Misi berbicara dengan Coach (Nasionalisme), dan me
Organisasi melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupat B
Penguatan Nilai- Tahapan kelima menyampaikan kegiatan apa ya
nilai Organisasi meminta persetujuan kepada mentor untuk melak
Output Kegiatan baik dan benar (Nasionalisme)
Dalam melakukan pertemuan bersama mentor kar
Manfaat/ Hasil virus covid-19 maka pertemuan yang awalnya dire
Capaian Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar y
mentor terkait rancangan aktualisasi adalah Akun
Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujud
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesi
Kapasitas dan Kinerja Untuk Mendukung Keg

Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi
dan perbuatan
Output dari kegiatan Konsultasi dengan mentor d

1. Adanya kesepakatan untuk melakaukan ko
2. Mentor dapat memahami maksud dan tuju
3. Adanya saran dan masukan dari mentor
Manfaat dari kegiatan Konsultasi Kepada Mentor
1. Mendapatkan persetujuan dari mentor untuk ke
2. semua kegiatan aktualisasi diketahui secara deta

n apa yang akan di laksanakan oleh peserta pada saat aktualisasi ,
k melakukan kegiatan sosialisasi tersebut dengan menggunakan sikap

mendengarkan tanggapan dari mentor untuk segara menghubungi
ksanakan (Nasionalisme).
dengan mengucapkan salam dan meminta izin dengan sopan dan
ka Publik), Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar saat
enyampaikan kegiatan yang akan dibuat peserta saat aktualiasi yaitu
Bintan No 38 Tahun 2020 (Akuntabilitas).
ang akan di laksanakan oleh peserta pada saat aktualisasi , peserta
kukan kegiatan sosialisasi tersebut dengan menggunakan bahasa yang

rena mentor sedang melakukan isolasi mandiri yang di sebabkan oleh
encanakan tatap muka menjadi daring melalui zoom.
yang relevan pada kegiatan menyampaikan ide atau gagasan kepada
ntabilitas, Nasionalisme, Etika publik
dan dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 4 : Meningkatkan
ionalisme Menumbuh Kembangkan Peningkatan Kemampuan
giatan DPRD Pada Masyarakat Kabupaten Bintan

berupa INTEGRITAS yakni keselarasan antara pikiran, perkataan

dengan Coach terkait isu dan Rancangan Aktualis
onsultasi dengan mentor dan coach
uan rancangan aktualisasi

Terkai Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi adalah:
egiatan aktualisasi
ail oleh mentor dan coach

30

Kegiatan Tabel 2.4 Capai
Tahapan/
Kegiatan II Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optim
Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan Sek
Tanggal bimbingan terkait dengan kegiatan sosialisasi Pera
Rencana berikut:
Pelaksanaan
Deskripsi 1. Membuat jadwal untuk konsultasi dan bim
Kegiatan 2. Melakukan konsultasi dan bimbingan bers
Aktualisasi
Penerapan Nilai 38 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas
Dasar ASN 3. Meminta kesediaan waktu kepada Role M

sopan dan santun
4. Melakukan konsultasi dan bimbingan terk

Tata Naskah Dinas
5. Membaca dan mempelajari Peraturan Bup
30 Agustus 2021- 04 September 2021

Tahapan Pertama penulis menentukan jadwal
bertanggung jawab (Akuntabilitas), Dalam melak
dan santun (Etika Publik),setelah di dapatkany
sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati (Anti
Tahapan kedua ketika menyampaikan konsultasi
mentor(Akuntabilitas), Pada saat melakukan kon
(Nasionalisme), Dalam menyampaikan rencana a
baik (Etika Publik),Dalam melakukan diskusi ha
Tahap Ketiga menentukan jadwal dengan role m
Dalam melakukan pembuatan jadwal konsultasi
dapatkanya jadwal untuk konsultasi harus bersi

ian Kegiatan II

malisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan
kretariat DPRD Kabupaten Bintan”yang kedua yaitu Konsultasi dan
aturan Bupati No 38 Tahun 2020 adapun tahapan kegiatanya sebagai

mbingan
sama Mentor (Atas) tentang kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati No
s
Model (Senior) untuk melakukan konsultasi dan bimbingan dengan

kait kegiatan sosialisasi peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tetang

pati No 38 Tahun 2020 31 Agustus 2021
Tanggal Pelaksanaan

dengan mentor, penentuan jadwal ini dilakukan dengan sangat
kukan pembuatan jadwal konsultasi menggunakan sikap yang sopan
ya jadwal untuk konsultasi harus bersikap disiplin dan tepat waktu
i Korupsi).
i haruslah dengan jelas agar mudah di mengerti dan dipahami oleh
nsultasi harus lah mendengarkan pendapat dan masukan dari mentor
awal kegiatan sosialisasi harus lah bersikap sopan dan santun yang
arus disiplin dan datang tepat waktu (Anti Korupsi).
model dilakukan dengan sangat bertanggung jawab (Akuntabilitas),
harus bersikap yang sopan dan santun (Etika Publik), setelah di
ikap disiplin dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di

31

Kendala sepakati (Anti Korupsi).
Nilai-nilai Dasar Tahapan keempat ketika menyampaikan konsulta
yang Relevan role model(Akuntabilitas), Pada saat melakukan
model (Nasionalisme), Dalam menyampaikan ren
Kontribusi yang baik (Etika Publik),Dalam melakukan disku
terhadap Visi Tahapan Kelima membaca dan mempelajari Pera
dan Misi dari bentuk tata naskah dinas yang sesuai (Akun
Organisasi 2020 di lakukan secara efektif agar tidak membac
Penguatan Nilai- No.34 Tahun 2020 di lakukan dengan mandiri (A
nilai Organisasi Tidak ada Kendala
Output Kegiatan Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar y
kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati No 38 T
Manfaat/ Hasil Komitmen Mutu, Anti Korupsi
Capaian Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujud
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesi
Kapasitas dan Kinerja Untuk Mendukung Keg

Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi b
dengan Tusi.
Output dari kegiatan Konsultasi dan bimbingan
2020 ialah

1. Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan
2. Mentor dan role model mendapatkan gamb
3. Mendapatkan masukan terhadap kegiatan
Manfaat dari kegiatan Konsultasi dan bimbingan
2020, tentang Tata Naskah Dinas adalah:
1. Mendapatkan masukan dari mentor atau p

terlebih lagi pada saat masa pandemi ini

asi haruslah dengan jelas agar mudah di mengerti dan dipahami oleh
konsultasi harus lah mendengarkan pendapat dan masukan dari role
ncana awal kegiatan sosialisasi harus lah bersikap sopan dan santun
usi harus disiplin dan datang tepat waktu (Anti Korupsi).
aturan Bupati No34 Tahun 2020 agar memiliki bagaimana kejelasan
tabilitas), membaca dan mempelajari Peraturan Bupati No 34 tahun

ca berulang-ulang (Komitmen Mutu), mempelajari Peraturan Bupati
Anti Korupsi)

yang relevan pada kegiatan Konsultasi dan bimbingan terkait dengan
Tahun 2020 adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

dan dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 4 : Meningkatkan
ionalisme Menumbuh Kembangkan Peningkatan Kemampuan
giatan DPRD Pada Masyarakat Kabupaten Bintan.

berupa PROFESIONAL yakni mampu melaksanakan kinerja sesuai

terkait dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati No 38 Tahun

n mentor dan role model
baran dari kegiatan sosialisasi yang akan di laksanakan
sosialisasi ini baik dari mentor mauoun role model
n terkait dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati No 38 Tahun

pun role model terhadap kegiatan sosialisasi yang akan di laksanakan

32

2. didapatkanya gambaran apa saja yang akan

Kegiatan Tabel 2.4 Capai
Tahapan/
Kegiatan III Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optim
Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan S
Tanggal Peraturan Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 dan P
Rencana sebagai berikut:
Pelaksanaan
Deskripsi 1. Melakukan diskusi dengan Mentor (Atas
Kegiatan Bintan No 38 Tahun 2020 dan Peraturan B
Aktualisasi
Penerapan Nilai 2. Melakukan pencarian aplikasi untuk memb
Dasar ASN 3. Melakukan kegiatan alih media menjadi E
4. Memperlihatkan kepada mentor (Atasan) d
30 Agustus 2021- 04 September 2021

Tahap kegiatan pertama Dalam melakukan disk
pengalih mediaan (Akuntabilitas), Dalam mela
mentor ataupun role model sebelum di lakukan
diskusi dengan mentor ataupun role model bersika
Tahapan kegiatan kedua Dalam proses pencarian
penulis melakukan diskusi dengan orang yang tel
yang akan digunakan haruslah memiliki inovasi
Aplikasi yang di dapatkan harus lah efektif dan e
di dapatkan memiliki fitur yang megikuti kemajua
Tahapan Kegiatan ketiga Dalam pengerjaan peng
role model agar hasil lebih maksimal (Nasionalis
E-Book yang nanti akan di hasilkan ( Komitmen

n dipresentasikan dari role model

ian Kegiatan III

malisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan”yang ketiga Pengalih Mediaan
Peraturan Bupati Bintan No 25 tahun 2014 dengan tahapan kegiatan

san) dan Role Model (Senior) terkait alih media Peraturan Bupati

Bupati Bintan No 25 tahun 2014

bantu pengerjaan alih media

E-Book

dan Role Model (Senior) dari hasil alih media menjadi E-Book

Tanggal Pelaksanaan 31 Agustus 2021

kusi haruslah di jelaskan apa saja yang akan di kerjakan selama
akukan proses diskusi harus mendengarkan pendapat dan saran dari
nya kegiatan pengalih mediaan (Nasionalisme), Dalam melakukan
ap yang baik, sopan dan santun (Etika Publik)
n aplikasi yang digunakan dalam pengerjaan alih media nantiknya
lah sering melakukan pekerjaan alih media (Nasionalisme), aplikasi
yang baru agar memiliki hasil yang lebih baik (Komitmen Mutu),
efisien dalam proses pengerjaanya (Komitmen Mutu),Aplikasi yang
an perkembangan teknoogi saat ini ( Komitmen Mutu)
galih mediaan ini selalu meminta pendapat dan saran dari mentor dan
sme), Dalam pengalihan media harus memperhatikan nilai mutu dari
n Mutu), Pengerjaan pengalih mediaan ini di kerjakan secara mandiri

33

Kendala tanpa bantuan orang lain (Anti Korupsi)
Tahapan kegiatan keempat Dalam memperliha
Nilai-nilai Dasar jawabkan hasilnya ( Akuntabilitas), Dalam meny
yang Relevan harus lah bersikap sopan dan santun (Etika Publi
2020 dan Peraturan Bupati Bintan No 25 tahun 2
Kontribusi (Komitmen Mutu
terhadap Visi Kendala yang dihadapi ketika melakukan pengali
dan Misi program untuk pengalih media
Organisasi Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar
Penguatan Nilai- Bintan No 38 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati B
nilai Organisasi publik, dan Komitmen mutu
Output Kegiatan Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwuju
kembangkan peningkatan kemampuan, kapasi
Manfaat/ Hasil dalam pelayanan pada masyarakat Kabupaten
Capaian
Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi b
menciptakan hal yang baru.
Output dari kegiatan Pengalih Mediaan Peraturan
25 tahun 2014:

1. Medapatkan aplikasi yang digunakan untu
2. Selesai nya pengerjaan pembuatan E-Boo

25 Tahun 2014
3. Mentor dan role model dapat melihat hasil
4. Mendapatkan masukan baik dari mentor m
Manfaat dari kegiatan Pengalih Mediaan Peratura
25 tahun 2014 adalah:
1. Di milikinya E-Book Peraturan Bupati Bi

tahun 2014

atkan hasil E-book yang telah di kerjakan dapat di pertanggung
yampaikan atau memperlihatkan hasil E-Book yang telah di kerjakan
ik), Setelah selesainya E-book Peraturan Bupati Bintan No 38 Tahun
2014 dapat meningkatkan mutu secara berkelanjuta untuk kedepanya

ihan media ini ialah ketika dalam proses mendapatkan aplikasi atau

r yang relevan pada kegiatan Pengalih Mediaan Peraturan Bupati
Bintan No 25 tahun 2014 adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika

udan dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 2 : Menumbuh
itas dan kinerja kelembagaan untuk mendukung kegiatan DPRD
n Bintan.

berupa KREATIF dan INOVATIF yakni memiliki kempauan untuk

n Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bintan No
uk melakukan kegiatan pengalih mediaan
ok dari Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati no
l dari pengalih mediaan
maupun role model
an Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bintan No
intan No 38 Tahun 2020 dan E-Book peraturan Bupati Bintan No 25

34

Tabel 2.4 Capai

Kegiatan Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optima
Tahapan/ Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan Sek
Kegiatan IV kepada staf dan Pegawai di lingkungan Sekretaria
2020,dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
Tanggal
Rencana 1. Membuat daftar nama pegawai atau staf ya
Pelaksanaan 2. Mendiskusikan dengan mentor (Atasan) pe
Deskripsi 3. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan B
Kegiatan 06 September- 11 September 2021
Aktualisasi
Penerapan Nilai Tahapan Kegiatan pertama ketika menentukan sia
Dasar ASN dapat di pertanggung jawabkan (Akuntabilitas), k
setiap bagian di sekretariat DPRD ada perwakilan
Kendala Tahapan kegiatan kedua Daftar nama yang akan m
(Akuntabilitas), Menerima masukan ataupun role
Nilai-nilai Dasar (Nasionalisme)
yang Relevan Tahapan Kegiatan ketiga pada saat melaksanakan
keperluan yang akan di butuhkan (Akuntabilitas)
Kontribusi bahasa yang baik (Etika Publik), Dalam melaksa
Korupsi)
Kendala yang dirasakan ketika kegiatan sosialisas
pegawai yang diundang ada beberapa yang tidak b
Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar y
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan t
Nasionalisme, Etika publik, dan Anti Korupsi
Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan

ian Kegiatan IV

alisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan
kretariat DPRD Kabupaten Bintan”yang keempat ialah Sosialisasi
at DPRD Kabupaten Bintan terkait Peraturan Bupati No 38 Tahun

ang akan mengikuti kegiatan sosialisasi

erihal daftar nama yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi

Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 melalui media zoom

Tanggal Pelaksanaan 08 September- 11 September

2021

apa saja pegawai dan staf yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi
ketika membuat daftar nama peserta sosialisasi harus lah adil agar
nya (Etika Publik)
mengikuti kegiatan sosialisasi dapat di pertanggung jawabkan
e model terhadap siapa saja yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi

n kegiatan sosialisasi harus bertanggung jawab terhadap semua
), pada saat penyampaian materi ketika sosialisasi menggunakan tata
anakan kegiatan sosialisasi harus disiplin dan tepat waktu ( Anti

si Peraturan Bupati Bintan No 38 Tahun 2020 adalah dari staf atau
bisa menghadiri kegiatan sosialisasi
yang relevan pada kegiatan Sosialisasi kepada staf dan Pegawai di
terkait Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 adalah Akuntabilitas,

n dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 2 : Menumbuh

35

terhadap Visi kembangkan peningkatan kemampuan, kapasi
dan Misi dalam pelayanan pada masyarakat Kabupaten
Organisasi
Penguatan Nilai- Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi b
nilai Organisasi menciptakan hal yang baru
Output Kegiatan Output dari kegiatan Sosialisasi kepada staf dan P
Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 adalah terlak
Manfaat/ Hasil Manfaat dari kegiatan sosialisasi ialah mengurang
Capaian surat menyurat

Kegiatan Tabel 2.4 Capa
Tahapan/
Kegiatan V Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optim
Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan Sek
Tanggal soft file naskah dinas yang telah sesuai dengan P
Rencana berikut:
Pelaksanaan
Deskripsi 1. Membuat daftar nama pegawai atau staf ya
Kegiatan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020
Aktualisasi
Penerapan Nilai 2. Mendiskusikan dengan mentor (Atasan) pe
3. Menyerahkan Soft File naskah dinas sesua
06 September- 11 September 2021

Tahapan kegiatan pertama menentukan siapa saja
pertanggung jawabkan siapa orang yang mendapa
mendapatkan softfile naskah dinas dan ebook Pera
2014 (Etika Publik), meminta daftar nama kepad

itas dan kinerja kelembagaan untuk mendukung kegiatan DPRD
n Bintan

berupa KREATIF dan INOVATIF yakni memiliki kempauan untuk

Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan terkait
ksananya sosialisasi Peraturan Bupati Bintan No 38 Tahun 2020
gi kesalahan yang menjadi permasalahan dalam proses pembuatan

aian Kegiatan V

malisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan
kretariat DPRD Kabupaten Bintan” yang ke lima yaitu Menyerahkan
Peraturan Bupati No. 38 tahun 2020 dengan tahap kegiatan sebagai

ang akan diberikan soft file naskah dinas yang telah sesuai dengan

erihal daftar nama yang akan diberikan soft file naskah dinas

ai dengan daftar nama yang telah di tentukan

Tanggal Pelaksanaan 08 September- 11 September

2021

staf atau pegawai yang akan mendapatkan soft file dapat di
atkanya (Akuntabilitas), Berlaku adil agar setiap bagian
aturan Bupati No 38 tahun 2020 dan Pertaruran bupati no 25 tahun
da bagian kepegawaian bersikap sopan dan santun (Etika Publik).

36

Dasar ASN Tahapan Kegiatan Kedua nama-nama staf dan peg
pertanggung jawabkan (Akuntabilitas), Menerim
Kendala yang akan mendapatkan soft file dan E-Book ( Na
Nilai-nilai Dasar dan santun yang baik( Etik Publik).
yang Relevan Tahapan Kegiatan Ketiga pada saat menyerahkan
Kontribusi buat (Akuntabilitas), Dalam menyerahkan softfil
terhadap Visi memberikan soft file harus bersikap adil tanpa me
dan Misi Tidak ada Kendala
Organisasi Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar y
Penguatan Nilai- telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 38 tahun
nilai Organisasi Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan
Output Kegiatan kembangkan peningkatan kemampuan, kapasi
dalam pelayanan pada masyarakat Kabupaten
Manfaat/ Hasil
Capaian Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi b
menciptakan hal yang baru
Setiap pegawai atau Staf telah medapatkan soft fil
Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bintan No 25 T
Manfaat dari diberikanya contoh tata naskah dinas

1. Setiap pegawai atau staf memiliki form
2. telah memiliki penomoran klasifikasi su

gawaia yang akan mendapatkan soft file dan E-Book dapat di
ma masukan dari mentor ataupun role model terhadap daftar nama
asionalisme), berdiskusi mengenai daftar nama harus bersikap sopan

soft file dan E-Book harus konsisten dengan daftar nama yang di
le harus bersikap sopan dan santun (Etika Publik) , Dalam
embeda-bedakan (Nasionalisme).
yang relevan pada kegiatan Menyerahkan soft file naskah dinas yang
n 2020 adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, dan Etika publik
n dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 2 : Menumbuh
itas dan kinerja kelembagaan untuk mendukung kegiatan DPRD
n Bintan
berupa KREATIF dan INOVATIF yakni memiliki kempauan untuk
le tata naskah dinas dan E-book dari Peraturan Bupati Bintan No 38
Tahun 2014
s dan E-book iniadalah:
mat naskah dinas yang seragam
urat yang berada di dalam E-Book Perbub No 25 tahun 2014

37

Tabel 2.4 Capai

Kegiatan Tahapan kegiatan Rancangan Aktualisasi “Optim
Tahapan/ Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Di Lingkungan
Kegiatan VI pemahaman tentang Tata Naskah Dinas Sesua d
sebagai berikut:
Tanggal
Rencana 1. Menentukan jadwal evaluasi
Pelaksanaan 2. Melakukan kegiatan evaluasi .
Deskripsi 3. Mendiskusikan dengan Mentor dan Role M
Kegiatan 13 September – 19 September 2021
Aktualisasi
Penerapan Nilai Tahapan kegiatan pertama menentukan jadwal eva
Dasar ASN (Akuntabilitas), melakukan pembuatan jadwal ev
role model (Nasionalisme), Bersikap disiplin dan
Kendala Korupsi).
Nilai-nilai Dasar Tahapan kegiatan kedua melakukan kegiatan eval
yang Relevan Dari hasil evaluasi yang di lakukan akan dapat me
buat-buat (Anti Korupsi)
Kontribusi Tahapan kegiatan ketiga Hasil evaluasi yang telah
terhadap Visi (Akuntabilitas), melakukan diskusi dari hasil eva
(Etika Publik), mendiskusi kan hasil evaluasi har
Di karenkan masih dalam penerapan WFH maka d
Berdasarkan deskripsi kegiatan, nilai-nilai dasar y
Naskah Dinas Sesua dengan Peraturan Bupati No
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesiona

ian Kegiatan VI
malisasi Pemahaman Tata Naskah Dinas Melalui Sosialisasi Peraturan

n Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan” yang ke enam Evaluasi
dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 dengan tahap kegiatan

Model terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan
Tanggap Pelaksanaan Kegiatan 13 September- 15 September
2021

aluasi yang akan dilakukan dengan bertanggung jawab
valuasi dan meminta pendapat atau saran baik dari mentor ataupun
n tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati (Anti

luasi harus lah transparan tidak ada yang ditutupi (Akuntabilitas),
eningkat mutu (Komitmen Mutu), hasil evaluasi harus jujur tidak di

h di dapatkan dapat di pertanggung jawabankan hasilnya
aluasi bersikap sopan dan santun kepada mentor dan role model
rus jujur dalam memberikan informasi (Anti Korupsi)
dari itu kegiatan evaluasi agak sedikit terganggu
yang relevan pada kegiatan Evaluasi pemahaman tentang Tata
38 Tahun 2020 adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik,

n dari misi DPRD Kabupaten Bintan Nomor 4 : Meningkatkan
alisme Menumbuh Kembangkan Peningkatan Kemampuan

38

dan Misi Kapasitas dan Kinerja Untuk Mendukung Keg
Organisasi
Penguatan Nilai- Mampu melaksanakan penilaian secara profesiona
nilai Organisasi
Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegi
pemahaman yang di dapatkan oleh staf dan pegaw
Manfaat/ Hasil 2020
Capaian Manfaat dari kegiatan Evaluasi pemahaman tentan
2020 adalah:

1. Mengetahui seberapa tinggat pemahaman
2. Bisa menjadi sebagai tolak ukur ketika aka

giatan DPRD Pada Masyarakat Kabupaten Bintan
al dan adil merupakan penguatan terhadap nilai PROFESIONAL
iatan evaluasi dan di dapatkan dan didapatkanya seberapa tingkat
wai ketika kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Bintan No. 38 Tahun
ng Tata Naskah Dinas Sesua dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun
pegawai atau staf tentang tata naskah dinas
an melaksanakan kembali kegiatan sosialisasi tentang tata naskah

39

D. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi Materi Pelat

Rencana
Mata
No R
Pelatihan Keg- Keg- Keg- Keg- Keg- Ke-

A
1 2 3 4 56

1 Akuntabilitas 3 4 2 3 33
2 11
2 Nasionalisme 4 2 3 52
1
3 Etika Publik 5 4 2 6 1
2
Komitmen 215
4 99

Mutu

5 Anti Korupsi 1 5 1

Jumlah

aktualisasi per 15 16 13

Kegiatan

tihan Agenda II

Kegiatan

Jumlah Realisasi Jumlah

Realisasi Keg- Keg- Keg- Keg- Keg- Keg- Realisasi
Aktualisasi 123456 Aktualisasi per

per MP MP

18 4 4 2 3 3 3 19
11 6 2 3 1 2 1 15
20 3 4 2 2 4 1 16

9 17
15

10 1 5 1 1 3 11

68 14 16 13 7 9 9 68

40

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan
Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
yang mengangkat Core Issue: Belum seragamnya format pembuatan naskah
dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan. Dalam laporan
aktualisasi ini terdapat 6 kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan adapun
kegiatan yang di lakukan itu , yaitu 1). Konsultasi dengan mentor dengan
Coach terkait isu dan Rancangan Aktualisasi, 2). Konsultasi dan bimbingan
terkait dengan kegiatan sosialosasi Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020,
tentang Tata Naskah Dinas, 3). Pengalihan Mediaan Peraturan Bupati No 38
Tahun 2020 dan Peraturan Bupati no 25 tahun 2014, 4). Sosialisasi kepada staf
dan Pegawai di lingkungan Sekreatriat DPRD Kabupaten Bintan No 38 Tahun
2020, 5). Penyerahan Soft File naskah dinas yang telah sesuai dengan peraturan
Bupati No 38 Tahun 2020, 6). Evaluasi pemahaman tentang tata naskah dinas
sesuai dengan peraturan bupati no 38 tahu 2020,
Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan
25 September 2021, dari 6 kegiatan ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN
(ANEKA) saat aktualisasi, penerapan nilai-nilai aneka ini sangan berengaruh
dan berperan sangat penting ketika melaksanakan kegiatan Aktualisasi dengan
jumlah indikator sebanyak 68 indikator.
Dengan telah dilaksanakanya kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Bintan No
38 Tahun 2020 diharapkan dalam proses pembuatan naskah dinas di bagian
pencipta arsip di lingkungan sekretariat DPRD kabupetn bintan ke depanya
jadi semakin baik lagi dan seragam di setiap bagian.

B. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut adalah harapan yang ingin dilaksanakan setelah
selesai masa aktualisasi. Rencana tindak lanjut dibagi ke dalam individu dan
Instansi yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

41

1. Kepada Individu

Rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini adalah semoga pegawai atau staf yang
bertugas untuk membuat naskah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Bintan
tidak terdapat lagi kesalah yang mengakibatkan perbedaan bentuk atau susunan dari
setiap bagian

2. Kepada Organisasi

Rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi bagi organisasi adalah semoga nantiknya
akan dilaksanakanya secara berkala kegiatan sosialisasi tentang tata naskah dinas ini dan
apa bila terdapat perkembangan terbaru dari pengelolaan tata naskah dinas organisasi bisa
memberikan bantuan dan dukungan agar tata kelola nnaskah dinas di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan semakin baik lagi.

42

DAFTAR PUSTAKA

Dwi, R., S.Hut.,M.Pd dan Eva S. K., S.Si.,M.Si. 2021. Modul Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Admisitrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS:
Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS: Anti
Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS: Etika
Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS:
Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2021Modul Pelatihan dasar Calon PNS:
Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS:
Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan dasar Calon PNS:
Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Kepala LAN RI nomor 1 Tahun 2021 tentang Latihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Tata
Naska Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan

43

Peraturan Bupati Bintan Normo 25 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

44

LAMPIRAN
Lampiran I
Resume materi Agenda II dan III (tugas yang dibuat saat pembelajaran
Agenda II dan III
1. Resume materi Agenda II

Nilai – Nilai Dasar ANEKA
Dalam kegiatan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja masingmasing
digunakan lima dasar ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi yang harus muncul disetiap aktivitas ASN.
A. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal,
penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Tujuan utama
akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan beberapa
unsur yaitu :
1) Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan
memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.
2) Transparansi
Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
individu maupun kelompok/instansi.
3) Integritas
Integritas adalah dari keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
4) Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja, tanggung
jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajiban.

45

5) Keadilan
Keadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal,
baik menyangkut benda atau orang

6)Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini
akan melahirkan akuntabilitas.

7) Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan
kapasitas.

8) Kejelasan
Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran
yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.

9) Konsistensi
Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai
pada tercapai tujuan akhir.

B. NASIONALISME
Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan.
Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu
terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat
nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
Pancasila. Apabila nasionalisme tidak dilaksanakan dalam kegiatan
penugasan PNS maka rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan dan kebersamaan
akan hilang tergantikan oleh ego sektoral dan sikap-sikap mementingkan
kepentingan individu serta golongan semata. Dengan merujuk pada peran
ASN/PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka sudah selayaknya
nilai nasionalisme dikembangkan sehingga meminimalisir kemungkinan
terjadinya konflik kepentingan, disintegrasi bangsa dan ketidakadilan dalam
akses pelayanan publik. Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar
nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu:

46

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradap
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya;
c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo selira;
e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
f. Berani membela kebenaran dan keadilan;
g. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.

3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan;
b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan;
c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia;
e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social;

47

f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal
Ika.

4. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan / perwakilan

a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.
d. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.
e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Memberikan kepercayaan
kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
5. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d. Menghormati hak orang lain.
e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri.
f. Suka bekerja keras.
g. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.

C. ETIKA PUBLIK
Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang
harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar,
sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau
apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik,

48

etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab
pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut :
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila;
2. Setia dalam mempertahankan UUD 1945;
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;
7. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerja publik;
8. Memiliki kemampuan menjalankan kebijakan pemerintah;
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.

D. KOMITMEN MUTU
Komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan public di mana masyarakat
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara
(ASN). Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan
terbaik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diperlukan komitemen
mutu harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh
komponen pihak-pihak yang terlibat agar kepercayaan masyarakat tetap
terjaga tentang layanan public di pemerintah. Ada empat indikator dari nilai-
nilai dasar komitmen mutu yaitu:
1) Efektivitas

49

Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai
tujuan yang ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas adalah
ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian
jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan.
2) Efisiensi
Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan
bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau
tidak adanya pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi,
penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. Tingkat
efisiensi diukur dari penghematan bahan baku, biaya, waktu, tenaga, dan
pikiran dalam menyelesaikan kegiatan.
3) Inovasi
Penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan. Inovasi muncul
karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk
beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi
dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang
konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun
karakter dan mind-set baru sebagai aparatur penyelenggara
pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan
publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau
menggugurkan tugas rutin.
4) Berorientasi pada Mutu
Suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa ,manusia, proses
dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen
atau penggana.\\
E. ANTI KORUPSI
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas
segala tingkah laku atau tindakan yang melawan normanorma dengan tujuan
memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi yang terdiri
dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang,
penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan

50

gratifikasi. Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsi yaitu sebagai
berikut :
1. Mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang

sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain;
2. Kerja keras, didasari dengan adanya kemauan yang di dalamnya terkandung

ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian;
3. Berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang

berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan;
4. Disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan undangundung

yang mengatur;
5. Peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan orang

lain;
6. Jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran (dharma);
7. Tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita

kerjakan dalam bentuk apapun;
8. Sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan ikhlas terhadap

apa yang telah ada dan diberikan oleh Tuhan kepada kita;
9. Adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun

perbuatan saat memutuskan peristiwa yang terjadi.

2. Resume materi Agenda III
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Dalam melaksanakan tugasnya, PNS wajib mengetahui kedudukan dan
perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan dan
peran PNS yang professional dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuannya
memahami manajemen, Pelayanan Publik, dan inovasi yang berkaitan dengan
Whole Of Government (WoG). Adapun penjabarannya sebagai berikut.:
a. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai
ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berikut

51

beberapa konsep yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.
1) Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

a) PNS, merupakan pegawai berstatus tetap dan memiliki Nomor Induk
Pegawai (NIP).

b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan
pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dalam
jangka waktu tertentu.

2) Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan dan serta
harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan politik.

3) Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun
demikian merupakan satu kesatuan.

Peran ASN adalah:
1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
3) Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
b. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan
daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa
baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip pelayanan
publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:
1. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat
pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
2. Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga
negara untuk mengetahui

52

segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan
tersebut.
3. Responsif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar
dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan
bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme
penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya
penyelenggaraan pelayanan.
4. Tidak Diskriminatif
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh
dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas
dasar perbedaan identitas warga negara.
5. Mudah dan Murah
Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi
berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang
mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini
perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan
untuk memenuhi mandat konstitusi.
6. Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuantujuan
yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan
dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya
yang murah.
7. Aksesibel
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat
dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan
dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan
layanan tersebut.

53

8. Akuntabel
Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggung
jawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang
lebih penting harus dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada
masyarakat luas.

9. Berkeadilan
Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu menghadirkan rasa
keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang
kuat.

c. Whole of Government
Whole of Government (WoG) adalah suatu bentuk pendekatan yang
mengintegrasikan berbagai Instansi untuk membuat layanan kepada
masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dengan berdasar pada prinsip
kolaborasi, kerjasama antar instansi, kesatuan layanan, dan tujuan bersama
yang ingin dicapai. WoG dijadikan pendekatan dan diterapkan karena
adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat menghambat
tercapainya tujuan layanan yang lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor ini
adalah:

1) Tuntutan untuk membuat kebijakan terpadu dan tidak tumpang tindih
dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

2) Adanya persaingan antar sektor atau instansi dalam menjalankan tugasnya.
3) Adanya keberagaman masyarakat yang harus difasilitasi.

Untuk Implementasi pendekatan WoG, beberapa cara yang dapat dilakukan
adalah:

1) Melakukan penguatan koordinasi antar lembaga untuk memudahkan
kontrol terhadap layanan.

2) Membentuk lembaga yang dapat menjadi koordinator.
3) Membentuk sistem pembagian tugas yang relevan dengan sumber daya

manusia yang ada.
4) Membentuk kerjasama sosial yang melibatkan pemerintah dan

masyarakat.

54

LAMPIRAN II

PROFIL INSTANSI

Identitas Instansi

Nama Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan

Alamat Instansi : JL. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42

Desa/Kelurahan : Bintan Buyu

Kecamatan : Teluk Bintan

Kabupaten/Kota : Kabupaten Bintan

Provinsi : Kepulauan Riau

Kode Pos : 29441

Nama Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

Visi Instansi
“Terwujudnya Sekretariat DPRD Sebagai Perangkat Daerah Yang
Profesional Dan Berkompeten Dalam Melayani Kebutuhan Masyarakat,
Khususnya Yang Berkaitan Dengan Tugas DPRD Kabupaten Bintan"

Misi Instansi
1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dalam Hal-Hal Yang

Berkaitan Dengan Penyampaian Dan Terlaksananya Aspirasi
Kepada DPRD.
2. Menumbuh Kembangkan Peningkatan Kemampuan, Kapasitas Dan
Kinerja Kelembagaan Untuk Mendukung Kegiatan DPRD Dalam
Pelayanan Pada Masyarakat Kabupaten Bintan.

55

3. Meningkatkan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk
Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi
Sekretariat DPRD Yang Harus Di Dukung Dengan Sarana Dan
Prasarana Kerja.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan
Profesionalisme Menumbuh Kembangkan Peningkatan
Kemampuan Kapasitas Dan Kinerja Kelembagaan Untuk
Mendukung Kegiatan DPRD Pada Masyarakat Kabupaten Bintan.

56

Lampiran III

DATA DIRI

DATA DIRI PESERTA

Nama : Rahmad Hidayat,A.Md

NIP : 19901004 202012 1 007

Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 Oktober 1990

Pangkat/Golongan : Pengatur / II c

Jabatan : Pranata Kearsipan

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan

DATA DIRI MENTOR

Nama : Rahardiansyah Fazar S.STP

NIP : 19910722 201507 1 007

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan

DATA DIRI COACH

Nama : Ns Lidia, S.Kep, MARS

NIP : 19660117 198602 2 001

Jabatan : Widyaiswara

Instansi : Balai Pelatihan Kesehatan Batam

No Hp : +62813 6343 8317

57

DOKUMEN HASIL PELAKSANA

Kegiatan I: Konsultasi dengan Mentor dan Coach terkait isu dan Ranc

No Tahapan Kegiatan Dokumet
Output Proses
1 Membuat jadwal untuk
melaksanakan konsultasi

AAN KEGIATAN AKTUALISASI Tanggal Kegiatan
27 Agustus 2021
cangan Aktualisasi dengan tahap kegiatan

tasi Tahapan Kegiatan
Output Hasil

2 Melakukan diskusi terkait
isu yang diangkat dengan
Mentor (Atasan)

27 Agustus 2021

3 Meminta persetujuan
Mentor mengenai isu yang
dipaparkan

27 Agustus 2021

4 Berkonsultasi dengan
Coach terkait isu yang
telah disetujui mentor

5 Meminta persetujuan
Coach mengenai isu yang
dipaparkan