Laporan revisi final akhir tahun 2020

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LAPORAN AKHIR
BADAN PENGAWAS PEMILU

2020KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD Serta Pemilihan Umu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 201

1

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat
dan karunia yang tak terhingga, diberikan kepada kita, baik nikmat sehat maupun
nikmat kekuatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan segala aktifitas
keseharian.

Tak lupa, teriring shalawat dan salam kita kirimkan untuk seorang manusia
mulia nan agung, Nabi akhir zaman, yang kehadirannya menjadi rahmat bagi
semesta alam, Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga serta para
sahabatnya. Semoga pada saatnya nanti kita semua mendapat safa'at beliau,
sebagai syarat kita dimasukkan kedalam surgaNya, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Dimana, sebentar lagi kita akan
melewati tahun 2020 menuju 2021. Bagi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat, perjalanan waktu tersebut terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban
yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik.

Sebagai salah satu bagian dari lembaga publik, Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat, dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemilu, khusus pada bidang pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran,
dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta mendorong pendidikan politik
kepada masyarakat melalui pengembangan pengawasan partisipatif.

Meskipun di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, tidak melaksanakan
tahapan Pemilu maupun Pilkada. Namun, semua hal tersebut di atas merupakan
Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang terus dilakukan oleh Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat, melalui 5 (lima) bagian fungsi koordinasi atau disebut
dengan istilah divisi, yang dikoordinir oleh satu koordinator divisi, tendiri atas :
Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga; Divisi Penindakan
Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Divisi Sumberdaya
Manusia dan Organisasi; dan Divisi Hukum Hubungan Masyarakat dan Data
Informasi.

Di samping itu, jajaran sekretariat yang dipimpin, Koordinator Sekertariat,
juga terus melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan fasilitasi untuk sukses
dan terwujudnya tujuan organisasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Evaluasi atas apa yang telah dilakukan di tahun 2020 merupakan suatu
kebutuhan yang niscaya. Guna terus melakukan pembenahan dan perbaikan
serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semua upaya dan ikhtiar
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam merealisasikan Tupoksinya
semua terekam dalam laporan ini yang merupakan laporan akhir dari
pelaksanaan program, kegiatan dan aktifitas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat tahun 2020.

Diantara yang akan mewarnai isi laporan akhir ini meliputi: giat
pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2020; terlibat menyiapkan
peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan

ii

Bawaslu dan Bawaslu DKI Jakarta; peningkatan kapasitas SDM; penindakan
pelanggaran; penyelesaian sengketa proses Pemilu; giat sosial menyambut hari
lahir Bawaslu ke-12 tahun, dan Bawaslu kab/kota seluruh indonesia ke-2 tahun;
Penerbitan e-Buletin dan media kehumasan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat; seminar melalui virtual (webinar); terlibat melaksanakan riset tentang
evaluasi pelaksanaa Pilkada Serentak tahun 2015 dengan judul: “Pengawasan
Perlindungan Hak Pilih Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada
Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017”; serta pelbagai kegiatan lain yang bersifat
penguatan kelembagaan, tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu Kota Jakarta
Pusat sebagai lembaga publik yang diberikan mandat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Semoga dengan adanya laporan akhir ini, memberikan hal baik bagi publik,
khususnya masyarakat dalam mengikuti perkembangan Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat dalam kinerja dan dedikasinya. Terima kasih kepada
segenap Anggota, Korsek, Bendahara dan jajaran Sekretariat atas kerjasama,
tetap solid dalam tugasnya. Akhirnya, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
mempersembahkan laporan akhir ini kepada kita semua sebagai wujud
tanggungjawab serta bukti atas realisasi segala rencana, program dan kegiatan
yang sudah dilaksanakan pada medio tahun 2020.

Tak lupa, ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat
disebutkan satu-persatu, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam
mendorong suksesnya pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat tahun 2020.

Kami juga menyadari segala kelemahan dan kekurangan dalam pelaporan
ini, untuk itu dengan hati yang terbuka, kami mengharapkan segala saran dan
masukan semua pihak, guna perbaikan penulisan laporan akhir lebih baik dan
komprehensif lagi di masa berikutnya.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamittoriq
Wassalamualaikum Wr.Wb.

M. Halman Muhdar
Ketua

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang. .......................................................................................... 1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan ........................................................... 2
C. Ruang LIngkup ........................................................................................... 3
D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan ................................................... 3
BAB II Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kota Jakarta Pusat ......... 5
A. Bawaslu kota administrasi Jakarta pusat bertugas: .................................... 5
B. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat berwenang: ............................... 8
C. Bawaslu kota Administrasi Jakarta Pusat berkewajiban:............................ 9
BAB III SDM DAN ORGANISASI ...................................................................... 11
A. Program dan Anggaran .............................................................................11
B. Pembagian Tugas dan Fungsi....................................................................13
C. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas ....................................................17
D. Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19......................... 22
BAB IV PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA......................26
A. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) .................................... 26
B. Pengawasan Partisipatif Masyarakat ....................................................... 35
C. Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2017............................. 40
D. Koordinasi Antar Lembaga....................................................................... 45

1. Koordinasi dengan KPU...................................................................... 45
2. Koordinasi dengan Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota

Adm. Jakarta Pusat.............................................................................46
BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU ............................................49

A. Dasar Hukum............................................................................................ 49
B. Uraian Tentang Tugas dan Wewenang Penindakan Pelanggaran ............ 49
C. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penindakan................................ 51

iv

D. Partisipasi dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas .................................. 53
1. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu.............. 53
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu..................................................................................... 55
3. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu Kedua... 57
4. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu Kedua.......................................................................... 59

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU .................................60
A. Dasar Hukum............................................................................................ 60
B. Tugas dan Wewenang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ................. 60
C. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ..................................................... 61
D. Pelatihan Teknis Penyusunan Penyelesaian Sengketa Proses.................. 62
E. Pelatihan Teknis Tata Cara Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu .... 63

BAB VII HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DATA INFORMASI......64
A. Hukum ..................................................................................................... 64
1. Web Seminar secara virtual dengan Tema “ Arah Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pemilu Ke Depan, Membedah Politik Uang dan
Oligarki Politik” .................................................................................64
2. Bantuan Hukum ................................................................................66
B. Hubungan Masyarakat ............................................................................. 66
1. Laporan Kehumasan terkait Instrumen Review Website dan Media
Sosial tiap triwulan sekali tahun 2020................................................ 67
2. Pembuatan Buletin/E-Buletin............................................................ 74
3. Pojok Pengawasan ............................................................................ 79
C. Data Informasi.......................................................................................... 80

v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Pemilu mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Pemilu di

Indonesia pertama kali diadakan tahun 1955. Pemilu tahun 1955 diikuti
oleh 29 partai politik. Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap dimana tahap
pertama yang pertama untuk memilih anggota DPR, tahap kedua untuk
memilih anggota konstituante. Meskipun belum sampai kepada sistem
one-man one-vote memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun Pemilu
tahun 1955 sukses melecut semangat bangsa untuk terus berbenah dalam
menyelenggarakan Pemilu. Berbagai transisi pemerintahan dan
transformasi sistem penyelenggaraan Pemilu terus berlalu, tahun 2004
bangsa Indonesia siap untuk menyelenggarakan Pemilu langsung memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Hingga pada akhirnya, saat ini bangsa
Indonesia dengan berbagai polemik di dalamnya, harus diakui telah siap
dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota
DPRD, Anggota DPD secara langsung.

Bawaslu kota Jakarta Pusat adalah salah satu dari tiga
penyelenggara pemilu di wilayah kota Jakarta Pusat. Bawaslu kota Jakarta
Pusat mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan
pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses
pemilu di wilayah Jakarta Pusat. Tugas yang sangat vital ini menjadikan
Bawaslu Jakarta pusat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai
penyelenggara pemilu.

Setelah pilkada tahun 2017 Bawaslu Jakarta pusat kembali
diberikan tugas dan kewajiban di pemilu tahun 2019. Di pemilu 2019 ini

1

Bawaslu mempunyai tantangan yang sedikit lebih berat dibandingkan
pilkada 2017, karena di pemilu 2019 memilih presiden dan wakilnya,
pemilihan DPRD, DPD dan DPR RI secara serentak. Karena pemilu 2019
memiliki tantangan yang lebih berat maka Bawaslu Jakarta pusat bekerja
ekstra lebih keras dibandingkan pilkada 2017 agar tercipta pemilu yang
demokratis dan adil.

Pasca pemilu 2019 sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu
Jakarta pusat meyajikan laporan akhir supaya bisa menjadi bahan evaluasi
dan masukan agar kedepannya Bawaslu Jakarta pusat mampu
menyelenggarakan pemilu yang lebih baik kedepannya.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu

Kota Adm. Jakarta Pusat tahun 2020 mengacu kepada ketentuan, sebagai

berikut:

a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor

0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 tentang Laporan

Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tahun 2019.

2

C. Ruang LIngkup
Penulisan laporan akhir ini terbagi dalam beberapa bab.
BAB 1 terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan,
ruang lingkup dan yang terkahir maksud dan tujuan penyusunan
laporan.
BAB II terdiri dari tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun
2017.
BAB III terdiri dari program dan anggaran divisi SDM dan organisasi
Bawaslu Jakarta Pusat, pembagian dan tugas Divisi SDM dan yang
terakhir pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu
Jakarta Pusat.
BAB IV memuat laporan memuat laporan yang menjadi Tupoksi divisi
Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota
Adm. Jakarta Pusat. Uraian terbagi ke dalam beberapa poin yaitu
koordinasi antar Lembaga, pusat pengawasan partisipasi masyarakat,
sosialisasi produk hukum, pengawasan tahapan, serta supervisi.
BAB V memuat laporan divisi penindakan pelanggaran pemilu,
pembinaan, pembinaan kapasitas tindak pidana pemilu, pelatihan
penyusunan kajian pelanggaran pemilu.
BAB VI memuat laporan yang menjadi tupoksi divisi sengketa. Pembinaan
dan peningkatan kapasitas divisi sengketa.
BAB VII Memuat laporan dari divisi hukum, humas, data dan informasi
BAB VIII berisi penutup, kesimpulan dan rekomendasi.

D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah sebagai gambaran dari
semua kegiatan yang sudah dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat mulai dari

3

sosialisasi, pengawasan, dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
hingga peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Jakarta Pusat.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:
a. Pembukuan kegiatan dan gambaran umum dari semua

kegiatan yang sudah dilakukan Bawaslu kota Jakarta Pusat
supaya bisa menjadi evaluasi bagi Bawaslu Jakart Pusat agar
nantinya Bawaslu Jakarta Pusat bisa bekerja lebih baik lagi
kedepannya.
b. Bentuk nyata dari komitmen Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat
yang akan selalu melaporkan setiap kegiatan dari awal hingga
akhir di tahun 2020.

4

BAB II

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kota Jakarta Pusat

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai
berikut:

A. Bawaslu kota administrasi Jakarta pusat bertugas:
tugas Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 101 menyebutkan,
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kota terhadap:
1. Sengketa proses pemilu
2. Pelanggaran pemilu.
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelanggaraan pemilu di wilayah
kota, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara
dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD kota.
3. Penetapan calon anggota DPRD kota.
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses
penghitungan suara di hasil pemilu.
7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya.
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kota dari
seluruh kecamatan.

5

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu
lanjutan, dan pemilu susulan

11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kota.
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kota.
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kota terdiri

atas:
1. Putusan DKPP.
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa.
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota.
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota.
5. Keptusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur di dalam Undang-undang ini.
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peratutan perundang-undangan.
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
diwilayah kota
h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kota
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 102
menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan

pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 101 huruf a

6

a. Bawaslu kota bertugas:
b. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu

di wilayah kota
c. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,

dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kota.
d. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemilu di wilayah kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu kota bertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kota kepada

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu dan dugaan tindak pidana
pemilu di wilayah kota
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
pemilu di wilayah kota
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di
wilayah kota.
d. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelangaran admisistrasi
pemilu
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas
pelanggaran pemilu di wilayah kota kepada Bawaslu melalui
bawaslu provinsi.
3. Dalam melalukan penindakan sengketa proses pemilu
sebagaimana dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu kota bertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
d wilayah kota
b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan
sengketa proses pemilu di wilayah kota

7

c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayh
kota

d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di
wilayah kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengeketa
proses pemilu

e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah
kota.

B. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat berwenang:
Kewenangan Bawaslu kota tertuang dalam pasal 103 menyebutkan,
bawaslu kota berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pemilu.
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah
kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-
undang ini.
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudukasi, dan
memutus penyelesian sengketa pross pemilu di wilayah kota.
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai
hasil pengawasan di wilayah kota terhadap netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.
e. Mengambil alih sementara tugas, weweang dan kewajiban panwaslu
lecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi
apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai

8

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan
sengketa proses pemilu di wilayah kota
g. Membentuk panwalsu kecamatan dan mengangkat serta
memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan
memperhatikan masukan bawaslu provinsi.
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. Bawaslu kota Administrasi Jakarta Pusat berkewajiban:
Bawaslu kota juga mempunyai kewajiban seperti yang tertuang dala
pasal 104 menyebutkan, bawaslu kota berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi
sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan
kebutuhan.
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota
yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
pemilu di tingkat kota.
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota dengan memperhatikan
data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

9

f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10

BAB III
SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi

Jakarta Pusat bertugas dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat juga memiliki kewenangan untuk menerima
dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya
pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu/Pilkada.

Kewenangan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat lainnya
yakni berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik
pelanggaran administrasi Pemilu/Pilkada maupun pelanggaran politik
uang. Dalam sengketa proses Pemilu/Pilkada, Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau
mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses yang
diajukan Peserta Pemilu/Pilkada. Peran Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat sangat penting dalam menegakkan demokrasi dan
meningkatkan kualitas politik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dibalik sangat pentingnya peran tersebut, sejumlah program
pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada pada Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami
beberapa kali penyesuaian terkait dengan penanganan pandemi Covid-
19. Penyesuaian anggaran belanja yang tidak dapat dilaksanakan pada
masa pandemi Covid-19 ini antara lain seperti perjalanan dinas dan
kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang serta tidak dapat
dilakukan pada periode darurat.

11

Pada awal tahun 2020 ini, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
mendapatkan alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.
371.560.000,- untuk program pengawasan penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Setelah
dilakukan beberapa kali revisi Rincian Anggaran Belanja (RAB) hingga
sampai akhir bulan Oktober 2020 lalu, alokasi anggaran belanja kegiatan
Bawaslu Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat mengalami penyesuaian
menjadi sebesar Rp. 94.220.000,- karena sejumlah program/kegiatan
tidak dapat dilaksanakan dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi
Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu pada pertengahan
Maret 2020 lalu.

Berikut ini sejumlah program dan kegiatan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu
Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang Tahun 2020 diantaranya:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2020

NO KEGIATAN VOLUME PAKET ANGGARAN

Penyusunan Renja Bawaslu 2 kali RDK 10.300.000
1
2 kali RDK 14.400.000
Kabupaten/KotaTahun 2021
Penyusunan RKA K/L Bawaslu 1 kali RDK 5.650.000
2
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 5 kali RDK 26.750.000
Raker Penyusunan Renja dan Roadmap 2 kali 3.400.000
3 Rapat
Reformasi Birokrasi Biasa
Peningkatan Kapasitas SDM
4
Kesekretariatan
Rapat Pengelolaan Website Bawaslu
5
Kabupaten/Kota

12

6 Penyusunan Buletin 2 kali RDK 33.720.000

Sumber: Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dampak dari penyesuaian program dan anggaran belanja serta
pandemi Covid-19, membuat Bawaslu Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat
tidak dapat maksimal dalam melanjutkan program prioritas yang
utamanya ditargetkan untuk masyarakat agar dapat berperan aktif dalam
mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Padahal dengan
memberikan pendidikan kepada masyarakat secara simultan mengenai
pengawasan Pemilu/Pilkada, mekanisme penyelenggaraan dan
memahami pengawasan Pemilu/Pilkada yang baik serta menggerakkan
seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan
Pemilu/Pilkada secara partisipatif didaerahnya masing-masing, dapat
mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini juga membuat
sejumlah program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang
tersisa harus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-
19. Namun hal tersebut tidak mengurangi Sekretariat Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan fasilitas yang
maksimal baik dalam penyediaan sarana, prasarana dan ketersediaan
anggaran program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

B. Pembagian Tugas dan Fungsi
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat terbentuk pada tanggal

15 Agustus 2018 dengan jumlah anggota 5 (lima) orang yang
keseluruhannya laki-laki. Kelimanya diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:
0631/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Badan

13

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2018 – 2023, tertanggal 15 Agustus 2018.

Untuk menentukan Ketua, Pembagian Divisi, dan Koordinator
Wilayah, Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
melaksanakan Rapat Pleno perdananya pada hari Rabu, tanggal 15
Agustus 2018 bertempat di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kavling 71-73, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berikut pembagian tugas dan fungsi Anggota Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan rapat pleno:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

NAMA JABATAN DIVISI KOORDINATOR
M. Halman Muhdar Anggota WILAYAH
Roy Sofia Fatra Sinaga merangkap Penindakan
Cecep A. Rukman Pelanggaran -
Budi Iskandar Pulungan Ketua (Wakil: Cecep A.
Anggota Cempaka Putih
Rukman) Kemayoran
Anggota SDM dan Organisasi
(Wakil: Budi Iskandar Gambir
Anggota Sawah Besar
Pulungan)
Pengawasan, dan Menteng
Hubungan Antar Tanah Abang

Lembaga
(Wakil: Jomson Saut
Martinus Samosir)
Hukum, Humas dan

Data Informasi

14

(Wakil: M. Halman

Muhdar)

Penyelesaian

Jomson Saut Martinus Anggota Sengketa Proses Senen
Samosir Pemilu Johar Baru

(Wakil: Roy Sofia

Fatra Sinaga)

Sumber: Arsip Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam struktur organisasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat terdapat 5 (lima) tingkatan status kepegawaian seperti tergambar
dalam diagram dibawah ini.

Diagram 3.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat Berdasarkan

Jabatan

Anggota PNS PPNPN Tenaga Teknis PPNPN Tenaga Pendukung
Sumber: Arsip Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan tingkatan status kepegawaian, Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat diisi oleh personil yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota; 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari
Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; 14
(empat belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

15

Tenaga Teknis; serta 3 (tiga) orang PPNPN Tenaga Pendukung. Sampai
dengan saat ini, Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
belum seutuhnya menjadi Satuan Kerja yang mandiri.

Tata Kerja dan Hubungan Bawaslu Tingkat Kota mengalami 2
(dua) kali perubahan selama tahun 2020. Perubahan pertama tertuang
dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Sementara itu perubahan kedua tertuang dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara.

16

Diagram 3.2
Jumlah Pegawai Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat

Tahun 2020

Hukum Humas Data dan Informasi
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Penindakan Pelanggaran
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Perencanaan Keuangan dan BMN
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Jumlah

Sumber: Arsip Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

PPNPN Tenaga Teknis Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
terdiri dari 14 (empat belas) orang yang terbagi ke dalam 6 (enam) divisi
antara lain; Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi 2 (dua) orang; Divisi
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2 (dua) orang; Divisi Sumber Daya
Manusia dan Organisasi 2 (dua) orang; Divisi Penindakan Pelanggaran 2
(dua) orang; Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga 2 (dua)
orang; serta Dukungan Teknis Perencanaan Keuangan dan BMN 4
(empat) orang.

C. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Pengawas Pemilu dan SDM Kesekretariatan pada

dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan
Pengawas Pemilu dan SDM Kesekretariatan sehingga memenuhi
kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi
optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan Pengawas
Pemilu dan SDM Kesekretariatan adalah pendidikan dan pelatihan.

17

Pendidikan dan pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah
sikap/perilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman
belajar yang diharapkan dapat memberi kontribusi pada peningkatan
produktifitas, efektitas dan efisiensi organisasi setelah peserta kembali ke
tempat kerjanya.

Pendidikan dan pelatihan maupun monitoring dan supervisi demi
meningkatkan kapasitas bagi Pengawas Pemilu dan SDM Kesekretariatan
di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020, dapat
dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
di Lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

TEMPAT/

NO KEGIATAN TANGGAL PESERTA HASIL

KEGIATAN

1. RDK Senin, 31 Agustus Ketua, Anggota, Sekretariat harus

Peningkatan 2020, 16.00 s.d. Koordinator bersinergi dengan
Kapasitas Selesai Sekretariat, Pimpinan agar lebih
SDM BPP dan Staf efektif dan efisien dalam
Sekretariat I Sekretariat Pelaksana mencapai tujuan
Bawaslu Kota Teknis Bawaslu bersama yang telah
Administrasi ditentukan; Pegawai
Jakarta Pusat Kota sekretariat jangan
Graha Mental Administrasi sampai terkotak-kotak
Spiritual, Lt. Dasar Jakarta Pusat dengan adanya sistem

Jl. KH. Mas divisi, karena semuanya

Mansyur, Gg. memiliki tugas dan

Awaluddin II, tanggungjawab yang

Tanah Abang sama; Pegawai

18

sekretariat diminta untuk
menginisiasi diskusi
untuk merefleksikan
buku maupun naskah
yang telah dibaca; Lebih
spesifik dalam
menentukan tema
kegiatan agar terfokus
dalam menyelesaikan
suatu masalah.

2. RDK Jumat, 11 Ketua, Anggota, Seluruh jajaran

Peningkatan September 2020, Koordinator diharapkan memahami
Kapasitas 16.30 s.d. Selesai Sekretariat, dan membaca tugas-
SDM BPP dan Staf tugas pokok
Sekretariat II Sekretariat Pelaksana pengawasan yang
Bawaslu Kota Teknis Bawaslu terdapat di Undang-
Administrasi Undang dan
Jakarta Pusat Kota Perbawaslu serta
Graha Mental Administrasi PKPU; Bawaslu Jakarta
Spiritual, Lt. Dasar Jakarta Pusat Pusat harus
mengupayakan
Jl. KH. Mas
Mansyur, Gg.

Awaluddin II, pengawasan

Tanah Abang partisipatif dapat

berjalan sebagaimana

mestinya; Seluruh

jajaran harus mampu

bekerja secara

professional dan tidak

mencampurkan urusan

19

pribadi dengan tugas

yang diberikan.

3. RDK Rabu, 14 Oktober Ketua, Anggota, Arsip fisik harus ditata

Peningkatan 2020, 16.00 s.d. Koordinator ulang, dirapihkan

Kapasitas Selesai Sekretariat, Kembali
SDM BPP dan Staf pencatatannya
Sekretariat Sekretariat sehingga memudahkan
III Bawaslu Kota Pelaksana proses pencarian; Alih
Administrasi Teknis Bawaslu media arsip menjadi
Jakarta Pusat digital dan
Graha Mental Kota memanfaatkan media
Spiritual, Lt. Dasar Administrasi penyimpanan digital
Jakarta Pusat
Jl. KH. Mas

Mansyur, Gg. maupun google drive

Awaluddin II, sehingga memudahkan
Tanah Abang akses dari luar kantor

serta mengurangi tatap

muka dan mencegah

penyebaran Covid-19.

4. RDK Selasa, 20 Oktober Ketua, Anggota, Meski sedang dalam

Peningkatan 2020, 16.00 s.d. Koordinator kondisi pandemic, staf

Kapasitas Selesai Sekretariat, tetap dituntut
SDM BPP dan Staf kewajibannya dalam
Sekretariat Sekretariat melaksanakan tugas-
IV Bawaslu Kota Pelaksana tugas yang diberikan
Administrasi Teknis Bawaslu oleh pimpinan;
Jakarta Pusat Pimpinan Bawaslu
Graha Mental Kota Jakarta Pusat
Spiritual, Lt. Dasar Administrasi mengharapkan staf
Jakarta Pusat
Jl. KH. Mas

Mansyur, Gg. berinisiatif

20

Awaluddin II, mengadakan sesuatu
Tanah Abang kegiatan jangan hanya
menunggu instruksi
pimpinan, seperti
membahas Perbawaslu
dalam Zoom; Untuk
tim riset keuangan dan
ebuletin segera
tuntaskan tugasnya
masing-masing; Untuk
tim riset ditugaskan
Kembali ke lapas dan
KPU Jakarta Timur
dalam rangka
melanjutkan proses
riset.

5. RDK Kamis, 12 Ketua, Anggota, Melalui perpanjangan

Peningkatan November 2020, Koordinator PSBB, staf seharusnya
Kapasitas 16.00 s.d. Selesai Sekretariat, sudah mampu adaptif
SDM BPP dan Staf dengan kondisi kerja
Sekretariat V Sekretariat Pelaksana selama pandemi; Staf
Bawaslu Kota Teknis Bawaslu agar menaati jadwal
Administrasi piket yang telah
Jakarta Pusat Kota ditentukan dan
Graha Mental Administrasi bersedia untuk datang
Spiritual, Lt. Dasar Jakarta Pusat ke kantor apabila

Jl. KH. Mas

Mansyur, Gg. kondisi mendesak

meski tidak sedang

21

Awaluddin II, dalam keadaan piket;

Tanah Abang Penjagaan arsip harus

diperketat mengingat

selama pandemi

kondisi kantor

cenderung lebih sepi

dari biasanya;

Mendekati akhir tahun

dan dalam rangka

pembuatan laporan

akhir tahunan, seluruh

jajaran agar mampu

proaktif dalam

menjaga semangat

kerja demi tercapinya

target yang telah

ditentukan.

Sumber: Arsip Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

D. Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19
Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja,

pada tanggal 12 Maret 2020 Sekretaris Jenderal Bawaslu mengeluarkan
Surat Edaran nomor: 0706/BAWASLU/SJ/KP.10.00/III/2020 tentang
Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).
Surat edaran tersebut berisi himbauan kepada Bawaslu
Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya untuk menjaga
area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis;
menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air dan sabun atau
handsanitizer di tempat umum; menyediakan tisu dan masker bagi

22

pegawai atau tamu yang memiliki gejala batuk/pilek dan demam;
memasang pesan kesehatan ditempat strategis; membudayakan perilaku
hidup bersih dan sehat; memperhatikan daerah yang telah terjangkit
Covid-19; menghubungi petugas kesehatan apabila memiliki gejala
demam diatas suhu 38%; serta memberikan informasi dan edukasi
tentang Covid-19 secara baik dan benar.

Tak berselang lama pada tanggal 16 Maret 2020, Ketua Bawaslu
mengeluarkan Surat Edaran nomor: 0070/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020
tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi
Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
Surat edaran tersebut memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan
dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Ketua,
Anggota, dan ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh,
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu
Kecamatan yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2020. Dalam rangka
melaksanakan surat edaran Ketua Bawaslu dengan sebaik-baiknya,
Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat membuat jadwal
piket masuk kantor sejak tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020 sehingga bagi
pegawai sekretariat yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat
menjalankan tugas kedinasannya dengan bekerja di rumah/tempat
tinggalnya (work from home) serta melakukan absensi melalui media
teknologi dan informasi yang tersedia.

Sehubungan dengan perkembangan informasi terkait pandemi
Covid-19, Ketua Bawaslu melakukan perpanjangan pelaksanaan Work
From Home (WFH) melalui Surat Edaran Ketua Bawaslu nomor:
0074/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 tentang Perpanjangan Masa
Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-

23

19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota tertanggal 31 Maret 2020. Sebelum
mengeluarkan surat edaran terkait perpanjangan pelaksanaan WFH,
Ketua Bawaslu pada tanggal yang sama terlebih dahulu mengeluarkan
Surat Edaran nomor: 0074/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 tentang
Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan
Mudik dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Terkait dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang
tatanan kehidupan baru yang mendukung produktifitas kerja namun
tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat,
Sekretaris Jenderal Bawaslu pada tanggal 5 Juni 2020 mengeluarkan Surat
Edaran nomor: 0108/BAWASLU/SJ/OT.03/VI/2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru bagi Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi,
dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Surat edaran
tersebut mengatur Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
untuk menyusun jadwal piket masuk kantor dengan ketentuan jumlah
staf/pelaksana yang hadir di kantor (work from office) sejumlah 1 (satu)
orang.

Untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan
aman Covid-19, pada tanggal 9 Juli 2020 Ketua Bawaslu mengeluarkan
Surat Edaran nomor: 0170/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju
Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Surat edaran ini mengatur
kehadiran masuk kantor pegawai sekretariat dengan pengaturan jam
kerja shift 1 dan shift 2, selain itu menyarankan pegawai sekretariat

24

berusia 50 tahun, memiliki penyakit penyerta, serta ibu hamil dan
menyusui untuk melaksanakan tugas kedinasannya di rumah/tempat
tinggalnya (WFH).

Sampai dengan ditulisnya Laporan Akhir 2020 ini, Sekretariat
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap melaksanakan Surat
Edaran Ketua Bawaslu tertanggal 9 Juli 2020 tersebut dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga dengan penyesuaian sistem
kerja ini dapat mencegah dan mengendalikan penyebaran serta
mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Bawaslu dan masyarakat luas di
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

25

BAB IV

PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Pemilu) merupakan payung hukum dari penyelenggaran pemilu di
Indonesia. Secara prinsipil, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan
serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga
Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika
politik terkait pengaturan, penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem
pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu
Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga
mengatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni
KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut
diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan
Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara
umum undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu,

26

pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta
tindak pidana pemilu.

Pada Pasal 167 Ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum ini juga disebutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu
meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan
peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;

b. pemutakthiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR,

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

Berdasarkan huruf b ayat tersebut diatas yaitu “pemutakthiran
data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih” dilaksanakan oleh KPU.
Pasal 201 UU Pemilu menyampaikan bahwa Penyusunan daftar pemilih
oleh KPU berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah rnenyediakan
data kependudukan dalam bentuk:

a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai; bahan
bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan, anggota DPRD
kabupaten/kota;

27

b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi
KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan

c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar
negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah
pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Sedangkan daftar pemilihnya dibentuk berdasarkan pasal 202 UU
Pemilu yang berbunyi:

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial
pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat
(5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih; tetap Pemilu
terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai
bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat nomor induk kependudukan, narna, tanggal
lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang
mempunyai hak memilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar
Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf (I), pasal 17 huruf (I), dan
Pasal 20 huruf (I) UU Pemilu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara
data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan daftar pemilih
berkelanjutan adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum, PKPU 11 Tahun 2018 jo. PKPU 37 Tahun 2018 tentang
penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan
pemilihan umum, Surat KPU RI Nomor 181 Tahun 2020 tentang

28

pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020, Surat KPU RI
Nomor 304 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemuktahiran data pemilih
berkelanjutan dengan work form home. Tujuan dari dilaksanakan
pemuktahiran data pemilih berkelanjutan adalah memperbaharui data
pemilih untuk mempermudah proses pemutakhiran data pada
Pemilu/Pemilihan berikutnya. Hal yang menjadi poin penting Surat
Edaran 181 tahun 2020 adalah KPU RI berkoordinasi dengan Kementrian
Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan Perubahan Data
Kependudukan per semester, KPU RI mendistribusikan perubahan
penduduk setiap semester kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan
Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan
data tersebut dalam hal KPU RI belum mendapatkan dari Kemendagri,
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap DPT, KPU
Kabupaten/Kota membuka layanan masukan dan tanggapan DPT via on
line maupun off line, KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi DPB setiap
bulan dan mengumumkan website KPU.

Berbeda dengan daerah yang melaksanakan Pilkada daftar
pemillih diperbaharui sesuai dengan tahapan, Provinsi DKI Jakarta
merupakan salah satu daerah tidak melaksanakan pilkada, maka dalam
hal memperbaharui data pemilih KPU bersifat Pasif dengan menunggu
data dari Dukcapil, Laporan dan tanggapan masyarakat. Pelaksanaan
daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan ditingkatan Provinsi
diperbaharui enam bulan sekali yang diumumkan diwebsite resmi KPU
tingkat provinsi, sedangkan pada tingkatan kota daftar pemilih
berkelanjutan dilaksanakan satu bulan sekali yang diumumkan diwebsite
KPU tingkat kab/kota, dalam hal ini Bawaslu juga melakukan pengawasan
daftar data pemilih dengan cara berkoordinasi bersama KPU dan

29

Dukcapil. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program
daftar pemilih berkelanjutan.

Pelaksanaan pemutakhiran DPB di wilayah Kota Adm Jakarta
Pusat dimulai pada bulan Maret. Bawaslu Kota Adm Jakarta Pusat
berkoordinasi bersama KPU Kota Adm Jakarta Pusat serta Suku DInas
Pendudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) untuk memastikan setiap
bulannya pembaharuan data daftar pemilih secara efektif melalui DPB.

Pembaharuan DPB memperhatikan beberapa indikator yaitu,
Potensi Pemilih Baru yang terdiri dari Pemilih Pemula dan Pendatang,
serta Pemilih tidak memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari pemilih yang
wafat, pemilih yang pindah dan pemilih yang masuk TNI/POLRI.
Berdasarkan indikator tersebut DPB diperbaharui setiap bulannya dan
disahkan melalui Pleno yang dihadiri oleh, Bawaslu Kota Adm Jakarta
Pusat, KPU Kota Adm Jakarta Pusat, Sudin Dukcapil Kota Jakarta Pusat,
Polres Metro Jakarta Pusat, Dandim 05/01, Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kota Jakarta Pusat serta ketua partai politik tingkat Kota
Jakarta Pusat.

Pada pelaksanaan DPB, Bawaslu Kota Adm Jakarta Pusat
mengawasi pembaharuan data dengan cara menganalisa data yang
diberikan oleh KPU, memastikan data valid dengan berkoordinasi dengan
stakeholder. Berikut hasil pengawasan pelaksanaan DPB tingkat Kota
Adm Jakarta Pusat mulai bulan April sampai November 2020.

Pelaksanaan DPB bulan maret yang diselenggarakan pada bulan
april data awal yang dipergunakan adalah hasil dai DPTHP-3 pada Pemilu
tahun 2019 sebanyak 809975 pemilih. Kemudian jumlah DPTHP-3
ditambahkan dengan potensi baru sebanyak 2277 pemilih. Data potensi
baru tersebut berasal dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diambil KPU
Kota Adm. Jakarta Pusat pada saat pemilu tahun 2019. Setelah DPTHP-3

30

ditambah dengan potensi baru, aka tahap selanjutnya adalah
mengurangkan pemilih yang masuk kedalam kategori Tidak Memenuhi
Syarat (TMS), karena data yang digunakan pada rekapitulasi bulan april ini
masih terkait dengan data pemilu tahun 2019, maka belum terdapat TMS.
Oleh karena itu total DPB bulan Maret sebagai berikut (DPTHP-3 + Potensi
Baru – TMS) => 809.975 + 2.277 – 0 = 812.252. DPB pada bulan Maret
tersebut mengalami peningkatan dari DPTHP-3 pada pemilu 2019.

Selanjutnya, untuk pemutakhiran DPB bulan April
diselenggarakan di bulan Mei, perhitungan DPB bulan April dengan
menggunakan rumus hitungan yang sama dengan rumus hitungan pada
bulan Maret yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan potesi baru
dikurangkan TMS maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB bulan
sebelumnya yaitu DPB bulan Maret yaitu sebanyak 812.252 pemilih
ditambah potensi baru sebanyak 5.986 pemilih kemudian dikurang TMS
sebanyak 15.582 pemilih menghasilkan DPB bulan April sebanyak 802.656
pemilih. DPB bulan April ini mengalami penurunan dari DPB bulan Maret
karena pemilih yang termasuk dalam kategori TMS lebih banyak
jumlahnya daripada potensi baru.

Selanjutnya untuk pemutakhiran DPB bulan Mei diselenggarakan
di bulan Juni, perhitungan DPB bulan Mei dengan menggunakan rumus
hitungan yang sama dengan rumus hitungan pada bulan Maret yaitu DPB
bulan sebelumnya ditambahkan potesi baru dikurangkan TMS maka
menghasilkan DPB bulan ini. DPB bulan sebelumnya yaitu DPB bulan April
yaitu sebanyak 802.656 pemilih ditambah potensi baru sebanyak 6.792
pemilih kemudian dikurang TMS sebanyak 4.121 pemilih menghasilkan
DPB bulan Mei sebanyak 805.327 pemilih. DPB bulan Mei perlahan
mengalami peningkatan dari DPB bulan April karena potensi baru lebih
banyak jumlahnya daripada pemilih TMS.

31

Selanjutnya untuk pemutakhiran DPB untuk bulan Juni yang
diselenggarakan pada bulan Juli. Perhitungan DPB bulan Juni dengan
menggunakan rumus hitungan yang sama dengan rumus hitungan pada
bulan Maret yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan potensi baru
dikurangkan TMS maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB bulan
sebelumnya yaitu DPB bulan Mei yaitu sebanyak 805.327 pemilih
ditambah potensi baru sebanyak 7.166 pemilih kemudian dikurang TMS
sebanyak 3.639 pemilih menghasilkan DPB bulan Juni sebanyak 808.854
pemilih. DPB bulan Juni mengalami peningkatan dari DPB bulan Mei
karena potensi baru lebih meningkat dan pemilih TMS menurun.

Kemudian, pemutakhiran DPB untuk bulan Juli yang
diselenggarakan pada bulan Agustus. Perhitungan DPB bulan Juli dengan
menggunakan rumus hitungan yang sama dengan rumus hitungan pada
bulan Maret yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan potesi baru
dikurangkan TMS maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB bulan
sebelumnya yaitu DPB bulan Juni yaitu sebanyak 808.854 pemilih
ditambah potensi baru sebanyak 3.715 pemilih kemudian dikurang TMS
sebanyak 1.172 pemilih menghasilkan DPB bulan Juli sebanyak 811.397
pemilih. DPB bulan Juli mengalami peningkatan dari DPB bulan Juni
karena potensi baru lebih meningkat dan pemilih TMS menurun.

Pemutakhiran DPB selanjutnya yaitu bulan Agustus yang
diselenggarakan pada bulan September. Perhitungan DPB bulan Agustus
dengan menggunakan rumus hitungan yang sama dengan rumus
hitungan pada bulan Maret yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan
potesi baru dikurangkan TMS maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB
bulan sebeumnya yaitu DPB bulan Juli yaitu sebanyak 811.397 pemilih
ditambah potensi baru sebanyak 1.034 pemilih kemudian dikurang TMS
sebanyak 408 pemilih menghasilkan DPB bulan Agustus sebanyak

32

812.678 pemilih. DPB bulan Agustus mengalami peningkatan dari DPB
bulan Juli karena potensi baru lebih meningkat dan pemilih TMS menurun.

Pemutakhiran DPB untuk bulan September diselenggarakan pada
bulan Oktober. Perhitungan DPB bulan September dengan menggunakan
rumus hitungan yang sama dengan rumus hitungan pada bulan Maret
yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan potesi baru dikurangkan TMS
maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB bulan sebeumnya yaitu DPB
bulan Agustus yaitu sebanyak 812.023 pemilih ditambah potensi baru
sebanyak 1.047 pemilih kemudian dikurang TMS sebanyak 392 pemilih
menghasilkan DPB bulan September sebanyak 812.023 pemilih. DPB
bulan September mengalami peningkatan dari DPB bulan Agustus karena
potensi baru lebih meningkat dan pemilih TMS menurun.

Kemudian, pemutakhiran DPB untuk bulan Oktober yang
diselenggarakan pada bulan November. Perhitungan DPB bulan Oktober
dengan menggunakan rumus hitungan yang sama dengan rumus
hitungan pada bulan Maret yaitu DPB bulan sebelumnya ditambahkan
potesi baru dikurangkan TMS maka menghasilkan DPB bulan ini. DPB
bulan sebeumnya yaitu DPB bulan September yaitu sebanyak 812.678
pemilih ditambah potensi baru sebanyak 1.219 pemilih kemudian
dikurang TMS sebanyak 365 pemilih menghasilkan DPB bulan Oktober
sebanyak 813.532 pemilih. DPB bulan Oktober mengalami peningkatan
dari DPB bulan September karena potensi baru lebih meningkat dan
pemilih TMS menurun. uraian lebih lanjut tentang jumlah rekapitulasi
hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana pada tabel
4.1 tersebut di bawah ini:

33

Tabel 4.1: Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (DPB) wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat, bulan
Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2020.

DPB Potensi Baru Tidak Memenuhi Syarat DPB
Bulan
No. Bulan (L + P) Bulan Laki- Perem- Jumlah Laki- Perem- Jumlah DPB Bulan +
Sebelumnya Laki puan Laki puan Potensi Baru

1 DPTHP-3 809975 Maret 1043 1234 2277 000 - TMS
2964 3022 5986
3341 3451 6792 812252
3543 3623 7166
2 DPB Maret 812252 April 1802 1913 3715 8439 7143 15582 802656
495 539 1034
3 DPB April 802656 Mei 521 526 1047 2292 1829 4121 805327

4 DPB Mei 805327 Juni 1978 1661 3639 808854

5 DPB Juni 808854 Juli 638 534 1172 811397

6 DPB Juli 811397 Agustus 210 198 408 812023

7 DPB Agustus 812023 September 218 174 392 812678

8 DPB 812678 Oktober 594 625 1219 211 154 365 813532
September

Sumber: data KPU Kota Adm. Jakarta Pusat

Grafik 4.1: Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (DPB) wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat, bulan
Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2020.

Daftar Pemilih Berkelanjutan

815000 812252 808854 811397 812023 812678 813532
810000
805000 802656 805327
800000
795000

Sumber: data KPU Kota Adm. Jakarta Pusat

Pelaksanaan pleno DPB dilaksanakan secara daring yang
difasilitasi oleh KPU Kota Adm Jakarta Pusat baik melalui aplikasi zoom
meeting maupun Googlemeet. Rapat pleno ini dihadiri oleh steakholder
dan dalam hal penetapan data-data pemilih Bawaslu Kota Adm Jakarta
Pusat melakukan analisa data dan menyampaikan beberapa hal penting
di dalam pleno agar ditindak lanjuti oleh KPU Kota Adm Jakarta Pusat.

34

B. Pengawasan Partisipatif Masyarakat
Pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan untuk

membantu pelaksanaan pengawasan pemillihan dan merupakan salah
satu sarana untuk mengajak masyarakat aktif menggunakan hak pilih
dalam pemilihan. Salah satu cara nya yaitu mengedukasi masyarakat
dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam
partisipasi pengawasan disetiap tahapannya. Partisipasi masyarakat
merupakan wujud kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam
proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu yang tertuang dalam pedoman
Sekolah Kader Pengawas Pemilu Dalam Jaringan (SKPP Daring) adalah
mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun,
sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat
pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi
dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu.

Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu,
Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP
adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk
menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu
menyediakan layanan pendidikan, disisi masyarakat, pemilih berinisiatif
untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada. Semakin pesatnya laju teknologi komunikasi dan informasi pada
era sekarang ini maka, SKPP dikembangkan dalam bentuk jaringan atau
disebut juga daring. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
media sosial, SKPP daring menjadi solusi terbaik dari keterbatasan ruang
dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu dan Pilkada.

Tujuan SKPP Daring diantaranya yaitu meningkatkan pengawasan
partisipatif masyarakat; sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi
masyarakat; pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan

35

Pilkada yang berkesinambungan; dan menciptakan aktor-aktor pengawas
dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif.

Calon Peserta SKPP daring Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat
mendaftar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, selanjutnya
mengikuti proses seleksi, hingga calon peserta yang dinyatakan lolos akan
menerima username dan password melalui surel (e-mail) masing-masing
saat pendaftaran. Peserta yang lolos dan berhak mengikuti pelaksanaan
SKPP daring sebanyak 120 orang peserta yang terdiri dari 69 orang
peserta laki-laki dan 51 orang peserta perempuan. Peserta SKPP daring
yang lolos mengikuti pembukaan SKPP daring secara resmi yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Sabtu, 2 Mei
2020 melalui virtual zoom meeting. Kemudian pada hari Senin tanggal 4
Mei 2020 seluruh peserta SKPP Daring menerima username dan password
agar dapat log in dalam pembelajaran Audio Visual.

Grafik 4.2: Peserta yang lolos dan berhak mengikuti pelaksanaan
SKPP Daring Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat

Peserta yang berhak mengikuti SKPP Daring

150 Jumlah ; 120
100 Laki-Laki; 69

Perempuan; 51
50

0
Peserta SKPP Daring
Sumber: data Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat

Pendidikan SKPP Daring melalui Audio Visual dimulai sejak hari
Selasa tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Peserta
yang telah mendapatkan username dan password dikotak masuk e-mail
masing-masing untuk mengakses video materi pembelajaran yang
disiapkan Bawaslu. Peserta belajar dengan cara menonton video sesuai

36

dengan topik yang dipelajari secara reguler disistem yang dikembangkan
Bawaslu. Pada saat menonton video, peserta merangkum materi dan
membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar. Peserta
juga merangkum hasil pembelajaran dan dapat bertanya dikolom yang
sudah disediakan. Selama mengikuti tahapan Audio Visual, peserta dapat
melihat nilai saat mengikuti pembelajaran. Peserta yang lulus proses
pembelajaran audio visual ini dapat mengikuti tahap berikutnya yaitu,
diskusi daring bersama Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kota.

Pendidikan SKPP Daring melalui audio visual telah selesai maka
bagi peserta yang lulus akan diumumkan secara resmi oleh Bawaslu Kota
Adm. Jakarta Pusat melalui situs web dan media sosial Bawaslu Kota Adm.
Jakarta Pusat. Peserta yang lulus berjumlah 23 orang yang terdiri dari 13
Peserta lulus dan 10 Peserta remedial yang diumumkan pada hari minggu
tanggal 7 Juni 2020. Peserta yang lulus kemudian menuju tahap diskusi
daring melalui aplikasi zoom meeting yang proses pembelajarannya
dikelola oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan menggabungkan
seluruh peserta SKPP daring yang berada dalam wilayah Provinsi DKI
Jakarta.

Grafik 4.3: Peserta yang lulus dan berhak mengikuti Diskusi Daring
Melalui Aplikasi Zoom Meeting

Peserta yang Berhak Mengikuti Diskusi Daring

Peserta SKPP Daring 10 23 Jumlah
13 Remdial
Lulus

0 5 10 15 20 25
Sumber: data Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat

37

Kemudian peserta diskusi daring tersebut dibagi ke dalam V (lima)
gelombang. Gelombang I (satu) dan II (dua) dilaksanakan pada hari selasa
tanggal 9 Juni 2020, gelombang III (ketiga) dan IV (keempat) dilaksanakan
pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020, dan gelombang V (lima) dilaksanakan
pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020. Penilaian peserta SKPP daring yang
mengikuti diskusi daring diberikan pada hari pelaksanaan diskusi daring
pada masing-masing gelombang. Pengumuman peserta SKPP daring
yang lulus diskusi daring diumumkan pada rabu tanggal 24 Juni 2020.

Pelaksanaan diskusi daring SKPP Bawaslu DKI Jakarta

Peserta yang dinyatakan lulus tahapan diskusi daring melalui
aplikasi zoom meeting akan mengikuti tahapan akhir dari SKPP daring.
Tahapan terakhir pada SKPP daring ini adalah ujian daring dimana Peserta
melaksanakan ujian akhir untuk mengukur pelajaran dan pembelajaran
yang telah diperoleh selama mengikuti SKPP daring. Ujian ini
dilaksanakan dengan sistem yang sudah disiapkan Bawaslu RI
dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020.

Pengumuman hasil ujian daring yang dilaksanakan Bawaslu RI
berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh tahapan SKPP daring yang telah
dilalui oleh peserta SKPP daring dimulai dari pendidikan SKPP Daring
melalui audio visual, diskusi daring, dan ujian daring. Peserta SKPP daring
yang dinyatakan lulus sebanyak 19 orang terdiri dari 5 orang Perempuan
dan 14 orang laki-laki yang disampaikan pada hari selasa tanggal 7 Juli
2020 dan melampirkan undangan wisuda yang dilaksanakan oleh Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan wisuda dilaksanakan secara langsung

38

dari Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan menghadirkan peserta
SKPP daring yang memperoleh nilai tertinggi dan untuk selebihnya
mengikuti wisuda secara daring.

Grafik 4.4: Peserta yang dinyatakan lulus seluruh tahapan
Pendidikan SKPP Daring Bawaslu

PESERTA LULUS SKPP DARING
Perempuan Laki-Laki Jumlah

19
14

5
Peserta SKPP Daring

Sumber: data Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat

Kemudian, setelah melalui seluruh rangkaian pembelajaran
hingga pengumuman kelulusan agar lebih dekat dan saling mengenal,
Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat melaksanakan acara penyerahan
sertifikat kepada peserta SKPP daring pada hari rabu 19 Agustus 2020
yang dihadiri oleh beberapa peserta SKPP daring.

Silaturahmi dan pengambilan sertifikat peserta SKPP daring di Bawaslu Kota
Adm. Jakarta Pusat

Dengan dilaksanakan SKPP ini maka Bawaslu Kota Adm Jakarta
Pusat memiliki peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pengawasan

39

pemilihan, hal ini akan sangat membantu terwujudnya peran aktif
masyarakat dan pelaksanaan demokrasi yang baik dalam pemilihan.

C. Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2017

Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan sebutan
Pilkada digelar secara serentak dibeberapa daerah di Indonesia terbagi
dalam dua periode. Pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Desember
2015 dan periode kedua pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Pilkada
memiliki makna esensial dalam kehidupan politik yang demokratis
dimasyarakat karena Pilkada sebagai momen pergantian Pimpinan
Kepala Daerah. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam
penyelenggaraan Pilkada tersebut yaitu aturan, proses, dan hasil. Aspek
aturan selalu tertuang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber dan hasil Pilkada
tertuang dalam angka serta telah menciptakan Pimpinan Daerah yang
telah terpilih. Berbeda dengan kedua aspek diatas, aspek proses
pelaksanaan Pilkada merupakan aspek terpenting dalam kesuksesan
jalannya Pilkada serentak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga Negara yang
memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pilkada tahun 2017
yang ada di Indonesia. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia,
Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas
Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(Pengawas TPS) bersama-sama melaksanakan amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

40

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2017, Panwaslu Kota Adm. Jakarta
Pusat sebagai lembaga tidak tetap atau ad-hoc memiliki tugas dan
wewenang yang tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tugas dan
wewenang Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
meliputi: pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan
KPPS; pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan
Daftar Pemilih Tetap; pencalonan yang berkaitan dengan
persyaratan dan tata cara pencalonan; proses dan penetapan
calon; pelaksanaan Kampanye; perlengkapan Pemilihan dan
pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara hasil Pemilihan; pelaksanaan
pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan
pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; pelaksanaan
penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan proses pelaksanaan
penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota.

41

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan
dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak
pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan riset Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun
2017 memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sepanjang
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 terlaksana sesuai dengan amanat
Undang-Undang yang berlaku maka perlunya melalui rangkaian kegiatan

42

yang terdiri atas penelitian, penulisan laporan, terhadap pengawasan
tersebut.

Dalam penulisan laporan penelitian ini Bawaslu Kota Adm. Jakarta
Pusat memilih judul yaitu “pengawasan perlindungan hak pilih warga
binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”. Fokus utama pada penelitian
ini diantaranya untuk mengetahui karakteristik dan kompleksitas dari
Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat mengetahui kendala pemenuhan
hak pilih terhadap warga binaan dan efektivitas kinerja pengawasan dan
melindungi hak pilih dari warga binaan.

Lokasi penelitian ini terpusat pada Lapas Kelas II a Salemba dan
Lapas Kelas I Cipinang. Adapun Responden pada penelitian ini yaitu:

1. Lapas Kelas II a Salemba
Penelitian yang dilaksanakan di Lapas Kelas II a Salemba
dilaksanakan secara daring virtual melalui aplikasi zoom yang
dilaksanakan pada hari Rabu, 23 September 2020 dengan
mewawancarai 6 (enam) orang responden yang terdiri dari PLT
Kepala Lapas Kelas II a Salemba, Kepala Subseksi Registrasi
Lapas Kelas II a Salemba, dan 4 (empat) orang lainnya adalah
warga binaan Lapas Kelas II a Salemba

2. Lapas Kelas I Cipinang
Penelitian yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang
dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 berkunjung
langsung ke Lapas Kelas I Cipinang yang beralamat di Jl. Bekasi
Tim. Raya, No. 170, RT.8/RW.14, Cipinang Muara, Jatinegara,
Jakarta Timur. Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua didampingi
Anggota dan Staf Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat dengan
tujuan untuk melaksanakan wawancara kepada 5 (lima) orang
responden yang terdiri dari Kepala Subseksi Registrasi Lapas

43

Kelas I Cipinang, dan 4 (empat) orang lainnya adalah warga
binaan Lapas Kelas I Cipinang.

Wawancara yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang

3. KPU Kota Adm. Jakarta Pusat
Penelitian yang dilaksanakan di KPU Kota Adm. Jakarta Pusat
dilaksanakan pada hari Jumat, 25 September 2020 berkunjung
langsung ke KPU Kota Adm. Jakarta Pusat yang beralamat di
Jalan Taman Pejambon No. 7, Pasar Baru, Senen, Ps. Baru,
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Kunjungan
Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat bertujuan untuk
melaksanakan wawancara kepada Ketua dan Anggota KPU
Kota Adm. Jakarta Pusat sebagai pelaksana Pilkada Tahun
2017.

Wawancara yang dilaksanakan di KPU Kota Adm. Jakarta Timur

44

4. KPU Kota Adm. Jakarta Timur
Penelitian yang dilaksanakan di KPU Kota Adm. Jakarta Timur
dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 berkunjung
langsung ke KPU Kota Adm. Jakarta Pusat yang beralamat di
Jalan Pulo Mas Barat VI Kav.14-16, Kayu Putih, Pulo Gadung,
RT.3/RW.10, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur. Kunjungan Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat bertujuan
untuk melaksanakan wawancara kepada Ketua dan Anggota
KPU Kota Adm. Jakarta Timur sebagai pelaksana Pilkada
Tahun 2017.

Wawancara yang dilaksanakan di KPU Kota Adm. Jakarta Timur

Hasil dari pelaksanaan riset pilkada 2017 ini diharapkan
kedepannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan umum dalam hal
pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan hak pilih untuk warga binaan
dapat terlaksana dengan baik, selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi
apa saja yang harus diperbaiki kedepannya.

D. Koordinasi Antar Lembaga
1. Koordinasi dengan KPU
Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat melakukan koordinasi ke Kantor
KPU Kota Adm. Jakarta Pusat pada hari selasa 1 September 2020 yang
dalam hal ini diwakili oleh Budi Iskandar Pulungan Anggota Bawaslu Kota

45