Laporan revisi final akhir tahun 2020

Adm. Jakarta Pusat bersama staf teknis divisi pengawasan dalam rangka
melakukan klarifikasi dan menyampaikan hasil pencermatan Bawaslu
Kota Adm. Jakarta Pusat mengenai hak pilih yang dimiliki TNI/POLRI yang
telah menyelesaikan masa tugasnya atau purnabakti. Berdasarkan
pertanyaan tersebut KPU Kota Adm. Jakarta Pusat memberikan jawaban
bahwa setiap TNI/POLRI yang telah purnawirawan wajib melaporkan
perubahan data dirinya ke Kelurahan terdekat karena Suku Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil tidak mengetahui perubahan data diri jika
tidak dilaporkan terlebih dahulu karena elektronik Kartu Tanda Penduduk
(e-KTP) saat ini telah berlaku seumur hidup. Hal tersebutlah yang menjadi
kendala dari KPU Kota Adm. Jakarta Pusat mengidentifikasi TNI/POLRI
yang telah purnawirawan, selain itu karena adanya pandemi covid-19
menghambat KPU Kota Adm. Jakarta Pusat untuk melakukan verifikasi
data langsung ke pihak terkait.

Koordinasi Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat ke KPU Kota Adm. Jakarta Pusat.

2. Koordinasi dengan Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota
Adm. Jakarta Pusat
Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan Suku
Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat pada
hari senin tanggal 23 November 2020 bertempat di Kantor Suku Dinas

46

Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat. Koordinasi ini
dihadiri oleh Kepala Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Erik
Polim Sinurat, Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat Ahmad Dahlan
dan Anggota Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat Cecep A. Rukman.
Koordinasi ini membahas sinkronisasi data antara KPU Kota Adm.
Jakarta Pusat dengan Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota
Adm. Jakarta Pusat terkait data pemilih pemula yang telah merekam
e-KTP dan warga yang telah berganti domisili. Terkait data tersebut,
sumber data KPU Kota Adm. Jakarta Pusat sama dengan data yang
ada di Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta
Pusat karena sama-sama berasal dari Dinas Pendudukan dan Catatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta namun untuk memastikan data yang bisa
diverifikasi oleh KPU Kota Adm. Jakarta Pusat terkendala pandemi
covid 19.
Kemudian, langkah apa yang Suku Dinas Pendudukan dan Catatan
Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat warga yang telah meninggal tapi tidak
punya akte kematian agar tidak muncul dalam Daftar Pemilih
Sementara dan apakah Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
berkoordinasi dengan Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman?
Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil telah berkoordinasi dengan
Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman terkait warga yang telah
meninggal dunia. Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil meminta
kepada pihak Kelurahan untuk menanyakan langsung ke RT dan RW
menanyakan kepada warga yang keluarganya sudah meninggal tetapi
tidak memiliki akte kematian agar dibuatkan surat pernyataan bahwa
yang bersangkutan telah meninggal. Selanjutnya, bagaimana status
warga yang dahulunya warga sipil sekarang telah berubah status
menjadi TNI/Polri atau dari status TNI/Polri kembali menjadi warga

47

sipil atau purnawirawan. Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
akan melakukan cek kembali.

Koordinasi bersama Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta
Pusat

Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan Suku
Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat kedua
kalinya pada hari selasa tanggal 24 November 2020 bertempat di
Kantor Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta
Pusat. Koordinasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Suku Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil Erik Polim Sinurat, Anggota KPU Kota
Adm. Jakarta Pusat Ahmad Dahlan dan Anggota Bawaslu Kota Adm.
Jakarta Pusat Cecep A. Rukman untuk mengikuti pelaksanaan zzoom
meeting dengan Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, dan KPU RI
terkait Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020.

Koordinasi bersama Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta
Pusat

48

BAB V
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum.

B. Uraian Tentang Tugas dan Wewenang Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian dari

pengawas Pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk
menangani pelanggaran Pemilu di tingkat kab/kota. Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat ditetapkan sebagai lembaga permanen pada
tahun 2018, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Sehingga saat ini Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat berusia kurang/lebih 2 (dua) tahun.

Terkait tugas dan wewenang penindakan pelanggaran Pemilu
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, Pasal 101 menyebutkan : “Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/ kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses
Pemilu”.

49

Selanjutnya, dalam Pasal 102 ayat (2) menyatakan: “Dalam
melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.
Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada
Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan
pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota c. memeriksa dan
mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d.
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
dan e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu
Provinsi.

Selain itu, Pasal 103 menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota
memiliki wewenang sebagai berikut: a. Menerima dan menindaklanjuti
laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang
bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota
terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; f. meminta
bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

50

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tergambar bahwa
Bawaslu Kota Jakarta Pusat, sebagai bagian dari kelembagaan pengawas
Pemilu yang berada di level kab/kota terikat untuk melaksanakan, tugas
dan wewenangnya di bidang penindakan pelanggaran pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain tugas dan wewenang tentu juga
terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Jakarta
Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 meliputi: a. Bersikap adil
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada
tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan
kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; e.
mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; f. mengembangkan pengawasan Pemilu
partisipatif; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

C. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penindakan
Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan

yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan terstruktur dalam
rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan
serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Artinya
pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau

51

usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil
yang lebih baik.

Pembinaan itu hukumnya wajib dalam sebuah lembaga, karena
roda organisasi/lembaga ditentukan dengan oleh siapa yang menjalankan
roda lembaga tersebut. Sebuah integritas tidak akan tercapai bilamana
individu didalamnya tidak memiliki kapastias atau kemampuan untuk
menjalankan roda organisasi/lembaga secara baik dan benar. Karena itu
meningkatkan dan mengembangkan kapasitas secara optimal penting
dalam sebuah lembaga tertentu.

Dengan kata lain pembinaan merupakan suatu program penting
dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih
meningkatkan kapasitas. Pengembangan kapasitas (capacity building)
dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya sebagai proses membangun
kapasitas individu, kelompok atau lembaga itu sendiri. Selain itu capacity
building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas
individu, lembaga/organisasi.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
sebagai bagian dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan suatu
kelembagaan yang mengemban tugas, wewenang dan kewajiban
menyadari pentingnya membangun kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mempuni khususnya di bidang penindakan pelanggaran.
Dengan SDM yang mumpuni diharapkan mampu melahirkan output
(hasil) dari penanganan pelanggaran yang mencerminkan integritas,
profesionalitas serta dapat mendorong terwujudnya Pemilu berkualitas
dan berintegritas.

Meskipun, Provinsi DKI Jakarta dan wilayah kabupaten/kotanya di
tahun 2020 ini, tidak ada tahapan yang berjalan baik Pemilu maupun
Pilkada. Namun, Penindakan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kota Jakarta

52

Pusat, tetap melakukan upaya peningkatan kapasitas melalui
pendalaman materi-materi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada
secara internal. Hal ini, merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat, sekalipun tidak ada tahapan Pemilu dan
Pilkada. Tetap memanfaatkan waktu yang tersedia, untuk mengasah
SDM penanganan pelanggaran.

Selain upaya yang bersifat internal, Divisi Penindakan Bawaslu
Kota Administrasi Jakarta Pusat juga memanfaatkan moment baik
peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta. Secara pro aktif mengikuti kegiatan penguatan dan peningkatan
kapasitas khususnya di bidang penindakan pelanggaran. Uraian tentang
keikutsertaan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat dalam beberapa kegiatan tersebut di atas, selama rentang
waktu tahun 2020, akan dijelaskan pada bagian selanjutnya tentang
partisipasi kegiatan.

D. Partisipasi dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas
1. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu.
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Melaksanakan kegiatan
“Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu” dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pada
Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se DKI
Jakarta. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah
meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan terkait dan
melatih dalam penyusunan kajian yang merupakan salah satu bagian
penting dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu maupun
Pilkada.
Kegiatan yang berlangsung Rabu 4 November 2020 di Aula
Graha Demokrasi Lt. 4 Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dihadiri

53

oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI
Jakarta, Kepala Bagian di Lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI
Jakarta, Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut ada beberapa hal yang sangat
substansial disampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta yang
mendasari pelaksanaan tentang “Pelatihan Penyusunan Kajian
Pelanggaran Pemilu” tersebut adalah terkait dengan kualitas
penanganan pelanggaran yang perlu terus diperbaiki agar semakin
berkualitas. Dan kajian menjadi pondasi yang sangat urgent dalam
penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Selain itu juga disampaikan terkait dengan ketentuan yang
tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Tentang
Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Pasal 9 Poin 2 mengenai urgensitas kajian dalam penanganan
dugaan pelanggaran yang berbunyi: “Kajian awal Pengawas Pemilu
atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan
menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis
pelanggaran, penentuan laporan dapat di-register atau tidak,
pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya Dugaan
Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai
dengan tingkatannya”.

Dalam kegiatan tersebut M. Halman Muhdar, selaku
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Jakarta Pusat, ikut
memberikan masukan dengan menyampaikan apresiasi atas

54

pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta agar kegiatan dalam
bentuk pelatihan yang lebih teknis dan/atau dalam bentuk simulasi
perlu terus dilakukan. Karena penanganan pelanggaran berkaitan
dengan praktik di lapangan baik yang bersifat administrasi,
kemahiran dalam menggali bukti lewat klarifikasi maupun dalam
menyusun kajian.

Hal lain, yang juga menjadi poin yang disampaikan adalah
terkait kondisi kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat, yang dianggap
tidak representatif, dalam mendukung tugas penanganan
pelanggaran. Ruangan yang saat ini digunakan hanya cukup untuk
ketua dan anggota, sekertariat dan ruang rapat. Sementara untuk
Sentra Gakkumdu (Polisi dan Jaksa) serta ruangan khusus
pelaksanaan klarifikasi/pemeriksaan tidak memungkinkan untuk
disediakan karena keterbatasan ruangan yang tersedia. Untuk itu
perlu menjadi perhatian pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta, dalam rangka peningkatan kapasitas Penanganan Tindak
Pidana Pemilu, bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang &
Conference Center, Jakarta, pada Jumat 6 November 2020.

55

Pada kesempatan tersebut Koordinator Divisi Penindakan
Bawaslu Provinsi DKI Puadi, S.Pd. MM. Dalam sambutannya
menyampaikan betapa pentingnya penguatan Peningkatan Kapasitas
Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Karena peningkatan
kapasitas penanganan tindak pidana Pemilu diarahkan bukan saja kepada
seberapa efektif penanganan kasus pelanggaran pidana Pemilu yang
diselesaikan oleh Bawaslu, tetapi lebih pada peningkatan kualitas kasus-
kasus pidana Pemilu yang ditangani, dapat memberikan efek jera, kepada
pelakunya. Serta terjaganya kualitas Pemilu dan Pilkada yang akan
datang.

Kegiatan tersebut, menghadirkan tiga pemateri antara lain Prof.
Dr. Topo Santoso, SH. MH yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, DR. Chairul Huda, SH. MH, yang merupakan
Praktisi Hukum dan AKP Akhmad Fadilah Koordinator Sentra Gakkumdu
Polda Metro Jaya.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana
Pemilu ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, koordinator divisi
Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI
Jakarta, kepala bagian di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta, Kepala Subbagian di lingkungan, Sekretariat Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta, Staf pelaksana teknis Bawaslu Provinsi DKi Jakarta, Staf
Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Staf Bagian Humas
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Staf Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta, Staf Bagian SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Staf
Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-
Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut beberapa hal substansial disampaikan
oleh tiga pemateri yaitu terkait masih adanya dualisme peraturan antara

56

Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Dualisme
peraturan ini harus didorong menjadi satu, dan agar lebih efisien dan
mudah bagi Bawaslu untuk menjaga proses, hasil, dan integritas Pemilu.
Dalam kegiatan tersebut materi disampaikan dalam tiga sesi, dengan
outline materi yang berbeda-beda. Namun, masih dalam kerangka
penguatan kapasitas penanganan pelanggaran tindak pindana Pemilu.
3. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu Kedua

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan kegiatan
“Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu” kedua kalinya, guna
meningkatkan SDM Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu
Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 19 November 2020,
di Aula Graha Demokrasi Lt. 4 Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta, Kepala
Bagian di Lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta, Staf
Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut khusus pembinaan penguatan dan peningkatan
kemampuan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan kajian
penanganan pelanggaran Pemilu. Selain itu, kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk menunjang Bawaslu Kabupaten/Kota saat
menangani pelanggaran. Sehingga diharapkan semua laporan dan atau

57

temuan pelanggaran yang masuk dapat di tangani dengan lebih efektif
dan efisien.

Beberapa hal disampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta
terkait “Pelatihan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu” kedua
tersebut yaitu, kualitas penanganan pelanggaran yang perlu terus
diperbaiki agar semakin berkualitas. Dan kajian menjadi pondasi yang
sangat urgent dalam penangan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Selain itu, diingatkan juga ketentuan terkait Penanganan Temuan
Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dimana kajian dalam
penanganan dugaan pelanggaran sifatnya urgent, seperti kajian awal atas
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis
keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran,
penentuan laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai
dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan
Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh
pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya”.

Dalam kegiatan tersebut M. Halman Muhdar, selaku Koordinator
Divisi Penindakan Bawaslu Kota Jakarta Pusat, menggunakan
kesempatan yang baik untuk memberikan masukan dengan
menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan
meminta agar kegiatan seperti ini lebih ditingkatkan lagi dalam bentuk
pelatihan yang lebih terfokus seperti membuat simulasi penyusunan
kajian. Dengan melibatkan jajaran staf yang mendukung kerja teknis
penanganan pelanggaran. Tersedia SDM yang mahir dalam membuat
kajian, diharapkan akan sangat membantu memudahkan kerja
Koordinator Divisi Penindakan dalam menyiapkan kajian. Karena
dokumen kajian sifatnya urgent harus dibuat untuk setiap kasus yang
ditangani Bawaslu tingkat kab/kota.

58

4. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana
Pemilu Kedua
Kegiatan tersebut dilaksanakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
pada tanggal 30 November 2020, bertempat di Aula Graha Demokrasi
Lt. 4 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan kegiatan kedua
kalinya, terkait peningkatan kapasitas Penanganan Tindak Pidana
Pemilu. Setelah sebelumnya, pernah dilaksanakan pada Jumat, 06
November 2020.
Kegiatan tersebut, diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran juga Sumberdaya Manusia
dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI
Jakarta, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta, Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta, Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKi Jakarta, Staf
Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Staf Bagian Humas
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Staf Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta, Staf Bagian SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Pada kesempatan tersebut Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu
Provinsi DKI Puadi, S.Pd. MM. Menegaskan pentingnya penguatan kapasitas
penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Karena hal tersebut, terkait
bukan saja tentang efektivitas penanganan kasus pidana Pemilu yang
diselesaikan, melainkan juga perlunya peningkatan kualitas kasus-kasus pidana
Pemilu yang ditangani, sehingga dapat memberikan efek jera kepada
pelakunya serta demi kualitas Pemilu dan Pilkada di masa yang akan datang.
Kegiatan tersebut merupakan pembinaan atau pembekalan individu
dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan Bawaslu Kabupaten/Kota agar
dapat menjalankan penanganan pelanggaran secara efektif dan efisien serta
dapat menangani semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi
di lapangan dengan lebih berkualitas.

59

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

B. Tugas dan Wewenang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian dari

pengawas Pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk
menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
Bawaslu Jakarta Pusat sendiri secara historis ditetapkan sebagai lembaga
permanen pada tahun 2018, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga saat ini Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat berusia 2 (dua) tahun.

Terkait tugas dan wewenang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
mengacu pada ketentuan Pasal 102 ayat (3) dan 103 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Dalam melakukan penindakan
Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu di wilayah kab/kota; b. memverifikasi secara formal
dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan

60

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses
Pemilu di wilayah kab/kota”.

Selanjutnya terkait pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dan objek dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur
dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
menyebutkan: “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-
Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU kabupaten/kota”.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada prinsipnya merupakan
upaya menemukan keadilan melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi bagi
peserta Pemilu dan/atau para pihak yang merasa haknya dirugikan pada saat
berlangsungnya tahapan Pemilu.

Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 Tentang Pemerintahan Provinisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Dimana pelaksanaan Pemilu
maupun Pilkada khusus untuk tingkat kab/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta
tidak diselenggarakan Pemilihan Legislatif maupun Pilkada tingkat kab/kota
sehingga Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak menerima dan
menyelesaiakan permohonan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu.

C. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Tentang Pemerintahan Provinisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia. Dimana pelaksanaan Pemilu maupun
Pilkada khusus untuk tingkat kab/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak
diselenggarakan Pemilu maupun Pilkada tingkat kab/kota sehingga Bawaslu

61

Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak menerima dan menyelesaiakan
permohonan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Oleh sebab itu tidak ada satupun permohonan yang diajukan oleh
peserta Pemilu atau pasangan calon kepada Bawaslu Kota Adminstrasi
Jakarta Pusat baik pada saat Pemilu maupun pada saat Pilkada DKI Jakarta
sehingga Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat belum menangani
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tabel 6.1
Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kota Administrasi

Jakarta Pusat Tahun 2020

No Permohonan Uraian Registrasi Putusan Tindaklanjut Keterangan
Singkat Putusan

Ya Tidak

1- - -- - - -

Sumber: Arsip Divisi Penyelesian Sengketa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

D. Pelatihan Teknis Penyusunan Penyelesaian Sengketa Proses
Menghadiri pelatihan teknis penyusunan putusan penyelesaian

sengketa pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
dalam hal ini mengundang Ketua dan Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kab/Kota se-DKI Jakarta.

Pelatihan tersebut di isi oleh Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Mahyudin, S.H., M.H
sebagai narasumber, menyampaikan:

1. Teknis Penyusunan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilu
dari sisi tenggang waktu penanganan mediasi dan adjudikasi (legal
standing) atau kedudukan hukum para pihak.

62

2. Bawaslu Kab/kota perlu mengatur waktu dalam penanganan mediasi
maupun adjudikasi.

3. Bawaslu kab/kota perlu ketelitian dalam memeriksa dokumen
permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini peserta
pemilu atau pasangan calon dan perlu menjaga kerahasiaan
dokumen, baik dari pemohon maupun termohon.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menyampaikan perlu
dilakukan sosialisasi penyelesaian sengketa proses kepada peserta Pemilu
atau pasangan calon secara terus menerus, sehingga peserta Pemilu atau
pasangan calon dapat memahami mekanisme penyelesaian permohonan
sengketa proses Pemilu

E. Pelatihan Teknis Tata Cara Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu
Dalam kegiatan tersebut Mahyudin, S.H., M.H (Koordinator Divisi

Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) sebagai
narasumber menyampaikan:

1. Perlunya pelatihan penguatan kapasitas kepada sekretariat
khususnya yang bertugas di bagian Divisi Penyelesai Sengketa,
dimana peranan sekretariat sangat penting dalam mempersiapkan
teknis proses adjudikasi.

2. Perlunya simulasi adjudikasi dilakukan oleh Bawaslu kab/kota dengan
sekretariat sehingga menambah pengetahuan dan meningkatkan
kapasitas SDM.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu kab/kota menyampaikan teknis
pelaksanaan adjudikasi perlu di dukung sarana dan prasarana yang memadai,
sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.

Perlunya petugas keamanan di ruangan sidang untuk mengantisipasi
terjadinya kericuhan antara para pihak yang bersengketa.

63

BAB VII
HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN DATA INFORMASI

A. Hukum
Peranan Bawaslu dalam menghadapi polemik Pemilu juga

harus melidungi lembaga internalnya yang terjerat perkara dalam
proses pelaksanaan tugas. Adanya Bawaslu menjadi tuntutan untuk
melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran
pemilu yang dilakukan selama proses jalannya pemilu. Pelaksanaan
pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional
yang kokoh memiliki potensi menimbulkan hilangnya hak pilih warga
negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang
tidak sesuai aturan.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Pusat melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum dalam bentuk :
1. Web Seminar secara virtual dengan Tema “ Arah Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pemilu Ke Depan, Membedah Politik
Uang dan Oligarki Politik”

Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Bapak H.
Arwani Thomafi (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Dr. Wirdyaningsih
(Akademisi), dan Bapak Puadi (Penulis Buku Demokrasi, Pemilu,
dan Politik Uang). Sambutan dibawakan oleh Bapak M. Halman
Muhdar (Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat) dipandu
oleh moderator Rezky Amaliah dan MC Andi Ratu Pustika Sari.
Jumlah Peserta dalam kegiatan tersebut sebanyak 300 orang dari
kalangan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) se-Indonesia,
Seluruh Staff Bawaslu Kota Jakara Pusat, Alumni SKPP Daring,

64

Penggiat Pemilu, Pengurus Partai Politik, Mahasiswa dan juga
masyarakat umum. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut pada
hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.

Webinar ini berangkat dari kesadaran jajaran Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat bahwa Pengawasan merupakan
keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada
tiap penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu sebagai proses
sadar, sengaja, dan terencana hakikat demokratisasi dengan
kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu yang
berkualitas.

Maraknya praktik politik uang perlu kiranya dilakukan
pencegahan secara maksimal dan pencegahan ini harus
melibatkan masyarakat sebagai subjek pencegahan bukan objek
praktik politik uang. Politik uang tidak bisa hanya dilakukan
dengan pendekatan hukum semata, namun perlu langkah-langkah
pencegahan yang optimal dan berkesinambungan. Apalagi modus
praktik politik uang menjadi semakin berkembang di masyarakat
ada politik prabayar dan politik uang pascabayar. Maka perlunya
beberapa langkah yang dapat dilakukan pengawas pemilu untuk
mencegah terjadinya politik uang dan oligarki politik. Untuk
menunjang langkah tersebut maka dibuatlah web seminar ini
untuk memberikan pemahaman dengan tujuan untuk
memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengawasan
terhadap politik uang dan oligarki politik.

65

Dokumentasi kegiatan sosialisasi hukum via zoom meeting

2. Bantuan Hukum
Pada Divisi Hukum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta pusat
melaksanakan program bantuan hukum namun belum menerima
permohonan bantuan hukum dari pihak manapun.

B. Hubungan Masyarakat
Peran Humas sangat penting dalam suatu lembaga/organisasi

untuk memberikan citra positif ke publik serta untuk memberikan
informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat secara umum.
Hubungan masyarakat yang lazim dikenal sebagai penghubung
antara lembaga/organisasi dengan masyarakat terkait publikasi atau
penjelasan kinerja.

Divisi Hubungan Masyarakat memiliki peran dalam
membangun relasi antara Bawaslu dengan masyarakat dan publik
dengan cara memaksimalkan dan membangkitkan semua sarana
media, baik website maupun sosial media. Dengan demikian beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan Divisi Hubungan Masyarakat

66

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk membangun
kemitraan dengan publik yakni :
1. Laporan Kehumasan terkait Instrumen Review Website dan

Media Sosial tiap triwulan sekali tahun 2020.
a. Website :

Kebutuhan media online untuk memenuhi informasi yang lebih
cepat dan mudah dalam menunjang keterbukaan informasi
publik membuat Divisi Hubungan Masyarakat membuat
website yaitu jakartapusat.bawaslu.go.id sebagai sarana
publik untuk mengakses informasi maupun data yang
dibutuhkan masyarakat terkait pengawasan pemilihan umum
maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Berikut laporan mengenai
website Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat:

Tampilan website

67

Tabel 7.1: Laporan website tahun 2020

NO PERTANYAAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV KETERANGAN

1 jenis-jenis Postingan Postingan Postingan -

postingan terdiri dari : terdiri dari : terdiri dari :

(content) Berita 10, Berita 9, Berita 11,

dalam website Poster 9 Video 2, Foto 1

anda Foto 9

2 postingan Berita 10 Berita 9 Berita 11 Berita di isi sesuai

untuk masing- Photo Photo 9 Photo 1 Photo dengan jenis
masing jenis postingan yang
postingan Buletin Jurnal Jurnal Jurnal
telah
tersebut Poster 9 Poster Poster Poster dilakukan,

Video Video 2 Video Video cont.

pengumuman,

berita, poster

dan lain-

lain,,,,,,

3 viewers untuk 320 Viewes Berita 359 1583 Viewers Viewers

setiap viewers,

postingan video 173

tersebut viewers, foto

359 viewers

4 comment/ 0 Comment 0 Comment 0 Comment 0 Comment

respon dari

audiens di

triwulan

pertama ini

Sumber: Intrumen Review satu tahun Bawaslu Kota Jakarta Pusat

b. Instagram
Instagram sebagai sosial media publikasi berbentuk foto,
video, dan infografis yang dihias semenarik mungkin untuk
memancing kepedulian dalam pengawasan pemilu bagi
masyarakat. Berikut Laporan terkait instagram
@Bawasluota.Jakpus :

68

Tampilan instagram

Tabel 7.2: Laporan Instagram Tahun 2020

NO PERTANYAAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV KETERANGAN

_____ _____ _____ _____ Jumlah Postingan
postingan : postingan keseluruhan yang
postingan : postingan : telah dilakukan
25 poster
23 60 poster 10 foto
foto 10 berita
1 jumlah poster 5 poster berita 4
postingan foto 10 foto 35

berita 3 berita 20

video 5 video 5 video 1 video

___ Like : ___ Like : ___ Like : ___ Like Jumlah Like
10 1.242 likes 521 keseluruhan

jumlah likes poster 4 poster poster 221 poster

2 untuk seluruh foto 2 foto 850 foto 280 foto

postingan berita 2 berita 240 berita 10 berita

video 2 video 152 video 10 video

jumlah comments comments : comments : comments Jumlah
13 5 Comments
keseluruhan
comments
3 untuk seluruh poster poster poster poster

postingan anda foto foto 8 foto 5 foto

? berita berita 3 berita berita

video video 2 video video

69

jumlah

follower akun

4 Instagram 640 798 873 followers
Bawaslu followers followers followers

Kab/Kota anda

?

jumlah

following akun

5 Instagram 120 316 348 following
Bawaslu following following following

Kab/Kota anda

?

Sumber: Intrumen Review satu tahun Bawaslu Kota Jakarta Pusat

c. Facebook
Saat ini Facebook sebagai salah satu sosial media terbesar
yang banyak digunakan masyarakat umum baik dari kalangan
muda hingga usia lanjut. Facebook menawarkan cara lebih
cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran
informasi melalui online. Berikut laporan akun Facebook
Bawaslu Kota Jakpus :

Tampilan Facebook

70

Tabel 7.3: Laporan Facebook Tahun 2020

NO PERTANYAAN Triwulan I Triwulan II Triwulan Triwulan IV KETERANGAN
III Jumlah

_____ _____ _____ _____ Postingan
postingan : 60 postingan : postingan keseluruhan
postingan : yang telah
6
21 dilakukan

1 jumlah poster 2 poster 6 poster poster Jumlah Like
postingan foto 34 keseluruhan
berita 12
foto 10 video 8 foto foto Jumlah
Comments
berita 7 berita 6 berita keseluruhan

video 2 video video

Like : 97 Like : 72 Like : 85 Like

jumlah likes poster 26 poster 2 poster poster
2 untuk seluruh foto 33 foto 30
berita 10 foto foto
postingan ? video 30
berita 34 berita 85 berita

video 4 video video

comments : comments : 5 comments comments
:8
jumlah 2

comments poster poster poster
3 untuk seluruh poster 1 foto
berita
postingan anda foto video 3 foto foto
2
? berita 1 berita 8 berita

video video video

jumlah

follower akun

4 Facebook 300 632 followers 681 followers
Bawaslu followers followers

Kab/Kota anda 210
following
?

jumlah

following akun

5 Facebook 211 following 681 following
Bawaslu following

Kab/Kota anda

?

Sumber Intrumen Review satu tahun Bawaslu Kota Jakarta Pusat:

d. Youtube
Channel youtube sebagai salah satu bentuk media publikasi
kegiatan dan informasi kepemiluan dalam bentuk video.

71

Tampilan youtube

Tabel 7.4: Laporan Youtube tahun 2020

NO PERTANYAAN Triwulan I Triwulan II Triwulan Triwulan KETERANGAN
postingan postingan III IV
1 jumlah postingan Jumlah
likes 3 postingan Postingan
0 comments postingan keseluruhan
yang telah
dilakukan

jumlah likes untuk likes 28 likes likes
2 seluruh postingan

anda?

jumlah comments 0 0
comments comments
3 untuk seluruh 0 comments

postingan anda ?

jumlah 1 subscribes
: Bawaslu RI
4 subscriberschannel dan Bawaslu 23
youtube Bawaslu DKI Jakarta subscribers

Kab/Kota anda ?

jumlah

subscribechannel

5 youtube yang 1
anda ikuti?

Sebutkan channel

nya

Sumber : Intrumen Review satu tahun Bawaslu Kota Jakarta Pusat

72

e. Twitter
Twitter Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu
@BawasluJp

Tampilan twitter

Tabel 7.5: Laporan Twitter tahun 2020

NO PERTANYAAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV KETERANGAN
Postingan : Postingan :
Postingan Postingan Cont. Poster,
:20 60 18 Foto, Berita,
poster 6 poster poster Video, Link
poster foto 35 foto 10 foto
1 jumlah tweet ? foto 16 berita 15 berita 5 berita
video 4 video 3 video
berita 4
Like : 80 Like : Like
video poster 2 poster poster
foto 45 foto foto
jumlah like Like : berita 25 berita berita
akun twitter poster video 8 video video
Comments :
2 Bawaslu foto Comments Comments
1
Kab/Kota anda berita poster poster poster
? video foto foto 1 foto
berita berita berita
jumlah Comments

comments
3 untuk seluruh poster

postingan anda foto

? berita

73

video video video video
retweet 10
retweet 10 poster poster poster
foto foto foto
jumlah poster berita berita berita
video video video
4 postingan yang foto 3
di retweet oleh 7
berita
followers ?

video

jumlah 32 followers 84 followers 71 followers followers
followers akun 12 following
19 following 19 following following
twitter
Bawaslu Sumber: Intrumen Review satu tahun Bawaslu Kota Jakarta Pusat
Kab/Kota anda

?

jumlah
following akun
twitter Bawaslu
Kab/Kota anda

?

2. Pembuatan Buletin/E-Buletin
Buletin dikatakan sebagai publikasi oleh organisasi yang
mengangkat pengembangan topik atau aspek tertentu dan secara
teratur secara berkala didisiplinkan / diterbitkan dalam waktu yang
relatif singkat dari harian hingga bulanan. Buletin ditujukan untuk
audiens yang lebih kecil yang hanya memengaruhi sektor-sektor
tertentu. Tulisan dalam buletin biasanya singkat dan ringkas dan
menggunakan bahasa formal dan banyak istilah khusus subjek.
Sedangkan E Buletin merupakan dalam bentuk elektronik buletin.
Saat sekarang telah banyak digunakan elektronik buletin karena
dengan canggihnya teknologi maka mudah untuk mengakses
elektronik buletin tersebut. Dengan demikian suatu lembaga atau
instansi seharusnya wajib memiliki elektronik buletin tersebut.
Salah satunya lembaga Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
a. Buletin/ E- Buletin Edisi I “ Daftar Pemilih Berkelanjutan”

74

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat merilis sebuah
Buletin/E-Buletin dengan tajuk “Daftar Pemilih
Berkelanjutan”. Buletin/E-Buletin ini merupakan edisi pertama
dari program kajian kehumasan yang berasal dari kolaborasi
seluruh jajaran Bawaslu Kota Administrasi Jakarta pusat.
Buletin/E-Buletin ini menjadi menarik, karena ini merupakan
sebuah inovasi, dan bukti bahwa Bawaslu Kota Adm. Jakarta
Pusat mampu beradaptasi dengan situasi yang tengah
melanda saat ini, yaitu pandemic covid-19. Buletin/E-Buletin
ini mampu memberi informasi dan pencerahan kepada
masyarakat yang ada di Kota Adm. Jakarta Pusat khususnya
perihal pengawasan Pemilu. Buletin/E-Buletin ini merupakan
inovasi yang baik demi mendidik masyarakat dan juga sebagai
media yang dapat diakses secara online di website Bawaslu
Kota Adm. Jakarta Pusat. Daftar Rubrik dari Buletin/E-Buletin
ini meliputi :

1) Cover
Ditampilkan gambar atau karikatur yang relevan
dengan topik utama.

2) Daftar Isi
Ditampilkan judul dan halaman rubrik.

3) Redaksiana
Berisi informasi mengenai redaksi : bagaimana suka
duka redaksi, apa harapan-harapan redaksi, atau
pengantar singkat tentang isi dari E-Buletin.

4) Topik Utama
Diisi dengan tulisan features hasil wawancara ataupun
kegiatan terhadap sumber tentang topik yang
ditentukan dalam rapat Redaksi. Tulisan ini merupakan

75

hasil kerja tim Redaksi. Sebagai pelengkap, akan
ditampilkan juga tulisan dalam bentuk Artikel yang
relevan dan gambar.
5) Editorial
Diisi oleh Redaksi dalam bentuk reflektif yang
merupakan sikap atau pendapat redaksi terhadap suatu
topik tertentu.
6) Opini
Berisi tulisan opini, topiknya bebas. Rubrik ini
diharapkan diisi oleh kalangan pembaca diluar Redaksi.
7) Profil
Berisi feature hasil wawancara disertai penggalian
informasi terhadap profil seseorang Tokoh, Pejabat,
Budayawan, Seniman, dan orang yang berprestasi yang
berada dilingkungan Jakarta Pusat
8) Ragam Pusat
Berisi ulasan mengenai Makanan, jajanan, tempat
makan, gedung sejarah ataupun pusat budaya yang ada
di lingkungan Kota Jakarta Pusat (1 halaman)
9) Lintas Peristiwa
Berisi berita-berita dalam 4 bulan terakhir yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lingkungan
Jakarta Pusat.
10) Resensi
Berisi tinjauan terhadap Buku ataupun Film sebagai
pertimbangan bagi Pembaca. Pengisiannya bebas, bisa
dari redaksi, bisa juga dari luar ataupun Pembaca.
11) Pernak Pernik

76

Bisa berisi cerpen, puisi ataupun karikatur/kartun.

Rapat Dalam Kantor E-Buletin edisi pertama

Launching E-Buletin edisi pertama

77

Cover depan Buletin edisi pertama

b. Buletin Edisi II “Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Pemilu”
Penerbitan Elektronik Buletin Edisi Pertama dengan judul
Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat telah selesai. Buletin sebagai media
publikasi yang berisikan warta singkat atau pernyataan tertulis
secara resmi dan singkat bagi publik yang diterbitkan oleh
suatu organisasi atau lembaga untuk sekelompok profesi
tertentu. Buletin sebagai terbitan berkala dengan jangka
waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi atau
instansi atau kelompok tertentu dan terbitan berkala ini
adalah salah satu media informasi yang efektif. Buletin edisi
kedua dengan rubrik yang sama dengan Buletin pada edisi
pertama yaitu Cover, Salam Redaksi, Daftar Isi, Editorial,
Laporan Utama, Opini, Jejak Pusat, Profil Tokoh, Aksi Pusat,

78

Lintas Peristiwa, Resensi, Pojok Pusat, Cerpen, Ragam Pusat.
Buletin/E-Buletin edisi kedua dengan judul “PENANGANAN
PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU”, dengan jumlah
halaman keseluruhan 34 halaman.

Dokumentasi Buletin edisi kedua

3. Pojok Pengawasan
Pojok pengawasan sebagai wadah interaksi dan menjadi titik temu
serta pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan demokrasi dan
pengawasan pemilu antara masyarakat dengan Bawaslu ataupun
semua pihak yang melakukan pengawasan pemilu. Pojok
pengawasan menjadi tempat untuk berdiskusi dan bertukar
pikiran tentang pengawasan pemilihan umum. Hadirnya pojok
pengawasan juga menjadi ruang partisipasi dan ekspresi bagi
masyarakat, menambah mutu data dan informasi pengawasan
pemilu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam
pengawasan partisipatif, meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat peserta dan pemangku kepentingan

79

pemilu tentang pelanggaran pemilu. Sehingga adanya pojok
pengawasan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Pusat yang terbuka untuk publik sangatlah penting
sebagai sarana mewujudkan pusat komunikasi dan konsultasi
pengawasan pemilu.

Dokumentasi Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat

C. Data Informasi
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID/E-PPID)
sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan
publik sesai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya PPID/E-PPID sebagai
sarana untuk masyarakat yang akan menyampaikan permohonan
80

informasi yang cepat, akurat, dan efektif serta lebih mudah dan tidak
berbelit. Bawaslu Kota Adminitrasi Jakarta Pusat menyediakan
layanan permohonan informasi secara online sebagai salah satu wujud
pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut.

Tabel 7.6: laporan PPID/E-PPID Bawaslu Kota Administras Jakarta
Pusat tahun 2020:

NO PERTANYAAN JAWABAN KET

1. Jenis-Jenis menu yang ada 1. Home

dalam website PPID 2. Profil PPID

3. Regulasi

4. Informasi Publik

5. Layanan Informasi

2. Jenis-jenis Submenu yang ada 1. Home

dalam website PPID 2. Profil PPID terdiri dari :

- Profil singkat PPID

- Struktrur PPID

- Kontak PPID

3. Regulasi terdiri dari :

- Undang-undang

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan MA

- Peraturan Komisi Informasi

- Peraturan Menteri

- Perbawaslu

- SOP

4. Informasi Publik

5. Layanan Informasi terdiri dari :

- Permohonan Informasi

- Survey Layanan Informasi

- Cek status permohonan

informasi

81

3. Link terkait yang ada dalam 1. JDIH Bawaslu
website PPID 2. Whistleblowing system Bawaslu

4. Jumlah Permohonan RI
3. SIPS Bawaslu
Informasi (Respons) dalam 4. SIMPEG Bawaslu
5. E-LHKPN
website PPID 1. Tanggal 12/09/2020 atas nama

Laras Putri Jauhan, Mahasiswa,
Permohonan data pelanggaran
yang terjadi selama pilpres 2019
di Kecamatan Tanah Abang untuk
keperluan skripsi.
2. Tanggal 14/09/2020 atas nama
Laras Putri Jauhan, Mahasiswa,
Permohonan data pelanggaran
yang terjadi selama pilpres 2019
di Kecamatan Tanah Abang untuk
keperluan skripsi.

Sumber pantauan website PPID Bawslu Kota Jakarta Pusat :

82

Tampilan website PPID

83