Laporan Implementasi Proyek Perubahan(Basic)_53-Zulkifli

pengelolaan kinerja
pegawai

E. RENCANA STRATEGI MARKETING
Komponen dalam strategi marketing yang meliputi 4P dan 1C menurut

Widayanti (2011) meliputi antara lain : Product bisa saja tangible
(berwujud) atau intangible (tidak berwujud), karena definisinya adalah
segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan
keinginan dan kebutuhan, sejumlah nilai yang muncul dalam proses
transaksi. Price adalah korbanan waktu, usaha, serta dampak psikologis
adalah yang mungkin stakeholders bayar, namun tidak harus dalam bentuk
uang. Place terkait dengan dimana, kapan, dan bagaimana stakeholders
mendapatkan jasa yang ditawarkan, dan apakah pengalaman tentang jasa
tersebut menyenangkan. Promotion seringkali digambarkan sebagai
komunikasi persuasive dari suatu organisasi yang didalamnya termasuk
advertising, opini dan berita.

Diperlukan strategi komunikasi dan strategi marketing yang berbeda
kepada para pihak yang berada dalam posisi sebagai defenders,
aphatetics, dan latens. Diharapkan dengan strategi marketing yang baik,
para pihak ini pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan Proyek
Perubahan ini.

Strategi marketing yang akan dilaksanakan yaitu melalui :
1. Product

 Rumusan kebijakan/regulasi pengelolaam kinerja pegawai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 Rumusan desain sistem pengelolaan kinerja pegawai
terintegrasi dengan kinerja organisasi

2. Price
 Teralokasikannya pengelolaan anggaran secara tepat

38

 Dukungan kebijakan dan regulasi yang efektif.
3. Place

Penerapan pengelolaan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi
yang terintegrasi yaitu di lingkup Kementerian Pertanian.
4. Promotion
 Menyiapkan media sosialisasi melalui media sosial, website, dan

media informasi lainnya
 Membangun citra positif terhadap kebijakan/regulasi serta

perubahan sistem dalam pengelolaan pegawai.
5. Custumer Values

 Keselarasan indikator kinerja individu/pegawai dengan indikator
kinerja utama/organisasi.

 Meningkatnya kinerja individu/pegawai selaras dengan kinerja
organisasi.

 Optimalisasi peran hasil pegawai mendukung kinerja organisasi.

Untuk memberikan ciri dan pengaruh positif dalam pengelolaan kinerja
pegawai lingkup Kementerian Pertanian terhadap stakeholder internal
maupun stakeholder eksternal, digunakan branding dan tagline sebagai
berikut :
a. Branding : Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI)
b. Tagline : Make It Better

F. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH/KENDALA DAN SOLUSINYA
Identifikasi sebagai upaya yang dilakukan untuk menemukan atau

mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang akan
dilakukan dan sebagai antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin
timbul, diperlukan proses pengembangan opsi dan tindakan untuk
meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek

39

perubahan atau bisa disebut merupakan rencana untuk mengurangi

dampak kejadian tak terduga dalam rencana mitigasi yang dianalisis dari

perancangan proyek perubahan. Secara rinci perkiraan masalah dan

kendala serta solusinya seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkiraan Kendala, Risiko dan Strategi Mengatasi Masalah

No Perkiraan Kendala Resiko Strategi Mengatasi
Masalah

1. Keterbatasan waktu dan Target tidak tercapai sesuai Membuat jadwal secara

tingginya volume pekerjaan yang telah ditetapkan rinci serta membangun

komitmen bersama

anggota tim melalui

komunikasi yang efektif

2. Keterbatasan anggaran Proyek perubahan tidak Alokasi anggaran untuk

yang diperlukan dalam dapat berjalan dengan baik pelaksanaan kegiatan,

pengelolaan kinerja termasuk keberlanjutannya sebagai bentuk

pegawai, sehingga tidak memberikan dukungan dan

dampak perubahan komitmen organisasi

dalam pengelolaan
kinerja pegawai

3. Terjadinya resistensi atau Integrasi sistem tidak Membangun strategi

melemahnya dukungan para tercapai sesuai harapan. komunikasi efektif

stakeholder secara interpersonal
dan persuasif

4. Regulasi dan SOP yang Sistem pengelolaan kinerja Dukungan regulasi dan

diperlukan sebagai landasan pegawai tidak berjalan SOP pengelolaan

operasional belum tersedia dengan baik. kinerja pegawai
terintegrasi

5. Adanya perubahan Adanya resistensi dalam Pendekatan personal
kebijakan
organisasi dan pendekatan

struktural serta
sosialisasi secara

massif tentang dampak
proyek perubahan

40

G. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelaksanaan proyek perubahan dalam tahapan jangka pendek
dibebankan pada anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal di Biro
Organisasi dan Kepegawaian. Pembiayaan yang dibebankan bersifat
langsung, dimana biaya yang diperlukan untuk kegiatan proyek perubahan
dan kegiatan yang mendukung proyek perubahan. Kegiatan dilaksanakan
dalam bentuk online dan offline, sehingga komponen pembiayaan
dialokasikan untuk fasilitasi pertemuan, perjalanan, dan biaya narasumber.
Total biaya yang diperlukan untuk tahapan jangka pendek sebesar
sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6. Alokasi kebutuhan anggaran perancangan regulasi dan desain

rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai.

No. Kegiatan Anggaran

1. Rapat penyusunan dan pembahasan/ Rp.12.282.000.,-

FGD/public hearing/workshop (8 kali)

2. Honor Narasumber (5 x Rp.1.800.000,-) Rp.9.000.000,-

3. Perjalanan dinas (pendampingan/ Rp.36.310.000,-

pembekalan, penyusunan dan

pembahasan, koordinasi dan uji coba

desain rancang bangun sistem

pengelolaan kinerja)

4. Sosialisasi, launching, webinar, publikasi Rp.14.050.000,-

(narasumber, konsumsi, media)

5. Jumlah Rp.71.642.000,-

H. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Proyek perubahan dengan judul strategi integrasi pengembangan

41

kinerja pegawai dengan kinerja organisasi, merupakan suatu upaya untuk
menyediakan atau memfasilitasi pengelolaan kinerja pegawai Kementerian
Pertanian menjadi lebih baik. Upaya yang dilakukan terdiri dari dua kegiatan
utama yaitu penyusunan regulasi dan pembangunan sistem aplikasi
pengelolaan kinerja pegawai yang terintegrasi. Regulasi pengelolaan
kinerja pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian serta
desain rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai (e-kinerja)
terintegrasi dengan kinerja organisasi (e-sakip) dan penilaian angka kredit
jabatan fungsional melalui Dupak online (e-dupak).

Keberhasilan proyek perubahan ini akan sangat tergantung pada para
pihak yang menjadi kelompok sasaran dari proyek perubahan ini, serta
keberhasilan dalam meyakinkan para pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan bahwa proyek perubahan ini penting. Penyelarasan kebijakan
melalui perancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian
serta ketersediaan desain sistem aplikasi untuk bisa memfasilitasi
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci
untuk mencapai tujuan penyelarasan kinerja organisasi dan kinerja
pegawai.

Membangun pemahaman dan dukungan dari pemangku kepentingan
dan leading sector menjadi sangat penting untuk dilakukan, salah satu
strategi yang digunakan yaitu branding melalui logo, dan hastage SINERGI.
Selain daripada itu, penyebarluasan informasi melalui berbagai media juga
merupakan salah satu kunci keberhasilan proyek perubahan ini dalam
membangun pemahaman bagi para pemangku kepentingan pada
umumnya dan khususnya bagi pegawai. Strategi yang dilaksanakan yaitu
melalui media sosialisasi secara langsung melalui FGD, siaran radio,
launching, webinar, pemberitaan media cetak mainstreaming, serta media
sosial lainnya.

42

BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Dalam Jangka Pendek

Implementasi proyek perubahan mengacu kepada

Rancangan Proyek Perubahan, yang telah diperbaiki dari

hasil seminar, yang telah dilaksanakan pada tanggal ........

November 2021. Mulai perencanaan jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang, tahapan yang direncanakan

dalam jangka pendek dapat diselesaikan sesuai jadual yang

telah disusun.

Target dan realisasi atas tahapan pelaksanaan proyek

perubahan dalam jangka pendek seperti pada tabel 7.

No. Tahapan Kegiatan Output Target Realisasi

1. Rapat koordinasi - Desain alur pikir dan 26 Juli 2021 26 Juli 2021
penyiapan alur pikir gagasan perubahan
dan gagasan
perubahan - Dokumentasi

2. Konsultasi dengan - Dokumen lembar 27 Juli 2021 27 Juli 2021
Mentor dan persetujuan Mentor
persetujuan gagasan
perubahan - Dokumentasi
kegiatan

3. Pembentukan Tim - Dokumen SK 28 Juli 2021 28 Juli 2021
Efektif Sekjen tentang Tim
Efektif Proyek
Perubahan

4. Rapat koordinasi - Dokumen Surat 23 Agustus 23 Agustus
virtual Tim Efektif Tugas Tim 2021 2021
dalam rangka
penyampaian alur - Dokumen :
pikir/gagasan undangan, daftar
perubahan, rencana kehadiran virtual
kerja dan komitmen dan dokumentasi
bersama
- Dokumen alur pikir
dan gagasan
perubahan

43

- Dokumen daftar dan
pembagian tugas
tim

5. Pertemuan tindak - Dokumen : 24 Agustus 24 Agustus
lanjut RPP dan undangan, daftar 2021 2021
persiapan Proper kehadiran virtual
dengan Tim Efektif dan dokumentasi 26 Agustus
2021
- Dokumen milestone
jangka pendek dan 27 Agustus
membangun 2021
komitmen bersama.
Minggu 4
6. Penyusunan Dokumen konsep 26 Agustus Agustus 2021
rancangan desain pengembangan 2021
aplikasi dan konsep aplikasi 2 September
pengembangan 2021
aplikasi
3 September
7. Rapat koordinasi - Dokumen : 27 Agustus 2021

persiapan penerapan undangan, daftar 2021

pengelolaan kinerja kehadiran virtual

pegawai lingkup dan dokumentasi

Kementan (Tim - Materi pengelolaan

pengelola kinerja, Es.I, kinerja pegawai

dan UPT) lingkup Kementan

8. Penyusunan draft awal Draft awal Permentan Minggu 4

Permentan Agustus 2021

pengelolaan kinerja

pegawai

9. Pembahasan internal - Dokumen : 2 September
draft awal Permentan undangan, daftar 2021
kehadiran virtual
10. Benchmark ke K/L, dan dokumentasi 3 September
Pemda, BUMN (KKP, 2021
Proprov Jabar, BRI) - Draft awal
Permentan

- Dokumen :
undangan, daftar
kehadiran virtual
dan dokumentasi

- Materi kegiatan

44

11. FGD perancangan - Dokumen : 7 September 7 September
2021
desain integrasi undangan, daftar 2021

sistem ekinerja dengan kehadiran virtual

esakip dan dokumentasi

- Dokumen alur

perancangan desain

integrasi sistem

12. Koordinasi teknis - Dokumen : 7 September 7 September
rancangan desain dan undangan, daftar 2021 2021
rancangan Permentan kehadiran virtual
pengelolaan kinerja dan dokumentasi 9 September
pegawai bersama 2021
leading sector - Materi desain
(Kemenpan RB, BKN, sistem
KASN) pengelolaan
kinerja pegawai
13. Public hearing
rancangan Permentan - Draft Awal
pengelolaan kinerja Permentan
pegawai dengan unit
Eselon I dan UPT - Dokumen : 9 September
lingkup Kementan
undangan, daftar 2021

kehadiran virtual

dan dokumentasi

- Draft hasil

pembahasan

internal Permentan

14. Pembahasan internal - Dokumen : 13 September 13 September
rancangan Permentan undangan, daftar
hasil public hearing kehadiran virtual 2021 2021
dan dokumentasi
15. Benchmark dengan 15 September 15 September
BUMN (Divisi Human - Dokumen
Capital Strategy and rancangan 2021 2021
Policy-BRI) Permentan hasil
pembahasan Minggu II – Minggu II –
16. Perakitan Akhir Akhir
modul/panduan - Dokumen : September September
manual ekinerja undangan, daftar 2021 2021
kehadiran virtual
dan dokumentasi

- Materi desain
sistem
pengelolaan
kinerja pegawai

Panduan manual

45

17. Uji terap sistem Hasil uji terap Minggu IV Minggu IV
pengelolaan kinerja September- September-
pegawai Minggu I Minggu I
Oktober 2021 Oktober 2021
18. Harmonisasi
rancangan - Dokumen : Minggu IV 1.30
Permentan undangan, daftar September- September
kehadiran virtual Minggu I 2021
19. Sosialisasi/Webinar dan dokumentasi Oktober 2021
(bersama Ipakri) 2.4 Oktober
- Rancangan 2021
Permentan
3.6 Oktober
2021

- Dokumen : Minggu I 8 Oktober
undangan, daftar Oktober 2021 2021
kehadiran virtual
dan dokumentasi

- Materi
sosialisasi/webinar

20. Penyelesaian Dokumen laporan Minggu II
laporan Proper proyek perubahan Oktober 2021

Proyek Perubahan pada Jangka Pendek telah selesai
dilaksanakan dengan penjelasan :
1. Regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian telah melalui

tahapan harmonisasi yang dibuktikan dengan surat Penyampaian
Hasil Pengharmonisasian dari Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Tahapan selanjutnya
yaitu proses penandatanganan dan pengundangan Peraturan
Menteri Pertanian.
2. Desain rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai
melalui SINERGI telah dilaksanakan uji coba sistem dan tahapan
selanjutnya implementasi sistem sebagai tahap akhir dalam
penerapannya.Sebagai panduan dalam penggunaan sistem telah
disusun panduan manual dalam bentuk petunjuk operasional dan
video tutorial aplikasi SINERGI.

46

B. Rincian Capaian
Dalam tahap membangun komitmen bersama dalam implementasi
proyek perubahan dilaksanakan tahapan kegiatan melalui : 1)
penyusunan dan pembahasan regulasi dalam bentuk Peraturan
Menteri Pertanian; 2) perancangan desain sistem pengelolaan kinerja
pegawai terintegrasi; 3) penyusunan tutorial implementasi sistem
dalam bentuk petunjuk operasional aplikasi SINERGI.
1. Tahapan Persiapan
1) Rapat koordinasi persiapan awal rancangan alur pikir dan
gagasan perubahan.
Persiapan awal dilaksanakan melalui pembahasan bersama
guna menyusun pemetaan dan rancangan awal alur pikir dan
gagasan perubahan yang menjadi kebutuhan organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, penyelarasan
serta tindak lanjut pelaksanaan regulasi serta perubahan
kebijakan dan lingkungan strategis.

Output/Evidence Kegiatan
a) Tersusunnya rancangan awal alur pikir dan gagasan

perubahan yang akan digunakan sebagai usulan
rancangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan,
melalui pemetaan kebutuhan organisasi, memotret
kondisi awal dan kondisi yang diharapkan, serta strategi
yang harus dilakukan.
b) Evidence kegiatan
- Rancangan alur pikir dan gagasan perubahan
- Dokumentasi kegiatan

47

2) Konsultasi dengan Mentor dan persetujuan gagasan
perubahan.
Dilaksanakan dalam rangka penyampaian informasi
mengenai gagasan perubahan yang akan dilaksanakan,
untuk memperoleh saran, masukan, dan arahan lebih lanjut
dari Mentor terhadap gagasan perubahan. Hal ini juga
dilaksanakan selain sebagai tahapan dalam perancangan
proyek perubahan, untuk memperoleh persetujuan Mentor

48

sebagai atasan langsung juga guna memperoleh dukungan
dalam implementasi proyek perubahan.
Output/Evidence Kegiatan
a) Ouput kegiatan

Persetujuan dan dukungan yang diberikan Mentor atas
gagasan perubahan yang disampaikan agar rancangan
proyek perubahan dapat dilaksanakan dan proyek
perubahan dapat diimplementasikan dengan baik.
b) Evidence kegiatan
- Dokumen persetujuan Mentor
- Dokumentasi kegiatan

49

3) Pembentukan Tim Efektif, dan Rapat Koordinasi Tim Efektif.
Dalam rangka penyampaian alur pikir/gagasan perubahan,
rencana kerja dan komitmen bersama guna memberikan
dukungan dalam rancangan proyek perubahan, diperlukan
tim yang bertugas dalam kelompok kerja terdiri atas Tim
Teknis, Tim Perancangan Regulasi, Tim Materi, dan Tim
Manajemen.

Output/Evidence Kegiatan
a) Pemahaman atas pentingnya komitmen bersama guna

mencapai tujuan unit kerja yang dituangkan dalam
sebuah rancangan proyek perubahan, dengan
mempertimbangkan penyelarasan regulasi, desain
rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai
yang terintegrasi dengan kinerja organisasi.
b) Evidence kegiatan
- Dokumen SK Sekjen tentang Tim Efektif Proyek Perubahan

50

- Dokumen Surat Tugas Tim
- Dokumen : undangan, daftar kehadiran virtual dan

dokumentasi kegiatan

2. Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Menteri
Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
1) Pencermatan terhadap regulasi dan perancangan awal
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian.
Pencermatan dilaksanakan atas regulasi yang menjadi
dasar pelaksanaan dan tindak lanjut melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 8 Tahun 2021 tentang
Manajemen Pengelolaan Kinerja PNS. Hal ini dilaksanakan
dengan tujuan agar rancangan regulasi dalam bentuk
Peraturan Menteri Pertanian selaras dengan ketentuan

51

peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kinerja
pegawai.
Output/evidence Kegiatan
c) Output kegiatan

Membangun pemahaman yang sama terhadap substansi
yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Menteri,
dan dalam desain rancang bangun sistem pengelolaan
kinerja pegawai.
d) Evidence kegiatan
Rancangan awal Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai lingkup Kementerian
Pertanian.

2) Pembahasan internal rancangan Peraturan Menteri
Pertanian

52

Pembahasan internal dilaksanakan sebagai tahap
pencermatan dan penyelarasan kembali terhadap substansi
pengaturan dalam rancangan awal Peraturan Menteri
Pertanian melalui diskusi dan perbaikan rancangan.
Output/Evidence Kegiatan
a) Output kegiatan

Penyepakatan atas substansi rancangan Peraturan
Menteri Pertanian yang akan digunakan sebagai bahan
dalam tahap FGD bersama unit kerja di lingkup
Kementerian Pertanian.
b) Evidence kegiatan
- Dokumen : undangan, daftar kehadiran virtual dan

dokumentasi
- Rancangan Permentan

53

54

3) Public Hearing dan Konsultasi Teknis Pembahasan
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian.
Public hearing dan konsultasi teknis pembahasan rancangan
Peraturan Menteri Pertanian dilaksanakan dengan tujuan
untuk memberikan informasi, menjaring saran dan masukan,
serta penyempurnaan substansi pengaturan selaras dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan
organisasi. Public hearing dilaksanakan dengan
menghadirkan unsur pimpinan, jabatan fungsional serta
pengelola bidang kepegawaian dari unit kerja Eselon I serta
Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.
Sedangkan narasumber dalam konsultasi teknis dihadiri
unsur pemangku kepentingan dan leading sector terkait
pengelolaan kinerja pegawai, terdiri atas
kementerian/lembaga :
a. Kementerian PAN dan RB;
b. Badan Kepegawaian Negara;
c. Komisi Aparatur Sipil Negara.

Output/Evidence Kegiatan
a) Output kegiatan

Saran, masukan, serta penyempurnaan rancangan
Peraturan Menteri Pertanian, serta desain rancang
bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai.
b) Evidence kegiatan

- Dokumen : undangan, daftar kehadiran virtual dan
dokumentasi

- Desain sistem pengelolaan kinerja pegawai
- Rancangan Permentan

55

56

57

4) Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Pertanian.
Harmonisasi sebagai satu tahapan yang harus dilaksanakan
dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan
Menteri Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian
Hukum dan HAM untuk menperoleh informasi, melakukan
reviu/pencermatan kembali, menyampaikan justifikasi/
penjelasan terhadap substansi pengaturan dalam rancangan
Peraturan Menteri Pertanian.
Output/Evidence Kegiatan
c) Output kegiatan
Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri Pertanian
yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan sesuai dengan kondisi pengelolaan
kinerja pegawai di lingkup Kementerian Pertanian.
d) Evidence kegiatan
- Dokumen : undangan, daftar kehadiran virtual dan
dokumentasi
- Rancangan Peraturan Menteri Pertanian

58

59

5) Penyelesaian harmonisasi, proses penandatanganan, dan
pengundangan.
Penyepakatan hasil penyusunan, pembahasan, dan
penyelarasan atas rancangan Peraturan Menteri Pertanian
disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan HAM kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian Pertanian melalui surat Penyampaian
Hasil Pengharmonisasian, untuk selanjutnya dilaksanakan
proses penandatanganan oleh Menteri Pertanian, dan
pengundangan dalam Berita Negara RI.

Output/Evidence Kegiatan
c) Output kegiatan

Terpenuhinya persyaratan tahapan yang harus dilalui
dalam proses penyusunan peraturan perundang-
undangan melalui penyelarasan substansi pengaturan,
baik dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun
dengan pemangku kepentingan sebagai leading sector
yang berkaitan dengan substansi pengaturan.
d) Evidence Kegiatan
1. Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dari

Kementerian Hukum dan HAM.
2. Dokumen Peraturan Menteri Pertanian tentang

Pengelolaan Kinerja Pegawai lingkup Kementerian
Pertanian.

60

61

62

2. Tahapan Perancangan desain sistem pengelolaan Kinerja
Pegawai Terintegrasi
1) Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai
Tim kerja pengelolaan kinerja pegawai ditetapkan melalui
penugasan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk
mempersiapkan tim yang dapat membantu memberikan
dukungan mulai dari tahap persiapan, pendampingan, sampai
dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja pegawai ini
berjalan. Perlu dibangun pemahaman serta diberikan
pembekalan bagi tim agar memiliki persepsi yang sama dalam
pengelolaan kinerja pegawai sejak awal, agar proses persiapan,
pendampingan, serta penerapnnya dapat berjalan dengan baik.

Output/Evidence Kegiatan
a) Output kegiatan
Koordinasi tim sebagai penanggung jawab bersama unit kerja
mitra Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis, terhadap tindak lanjut
rencana kerja tim yang telah disusun dan disepakati mulai proses
persiapan, pendampingan dan penerapan sistem pengelolaan
kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian,

b) Evidence kegiatan
- Surat Penugasan Tin Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai
- Dokumen materi pembekalan
- Dokumen rencana kerja tim
- Dokumen pelaksanaan koordinasi dan persiapan
kegiatan.

63

2)
3)
4)

64

2) Perancangan desain aplikasi dan rapat koordinasi
pengelolaan kinerja pegawai.
Persiapan penerapan pengelolaan kinerja pegawai lingkup
Kementan dilaksanakan melalui penyampaian infomasi
perancangan desain aplikasi dan penyampaian materi alur pikir,
dan gagasan perubahan (Tim pengelola kinerja, Es.I, dan UPT)

Output/Evidence Kegiatan
a) Output kegiatan

Membangun komitmen bersama dalam tindak lanjut proses
persiapan dan implementasi pengelolaan kinerja pegawai
lingkup Kementerian Pertanian.
b) Evidence kegiatan
- Dokumen : undangan, daftar kehadiran virtual dan

dokumentasi
- Materi desain sistem pengelolaan kinerja pegawai lingkup

Kementan.

65

66

5) Benchmark Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai
Benchmark dilaksanakan dalam rangka menggali informasi dan
leason learn ke Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
BUMN agar dapat dipelajari dan mendapatkan pembanding
serta pengayaan materi maupun perancangan sistem dan
penerapan pengelolaan kinerja pegawai pada masing-masing
locus benchmark. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
BUMN yang menjadi percontohan yaitu Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan
Bank Rakyat Indonesia).

Output/Evidence Kegiatan
c) Output kegiatan

Lesson Learn serta pengayaan materi sebagai pembanding
dalam pengelolaan kinerja pegawai lingkup Kementerian
Pertanian.

67

d) Evidence kegiatan
- Dokumen kegiatan
- Dokumentasi kegiatan

68

69

6) Uji Coba Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai

Uji coba sistem pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan

setelah desain aplikasi versi Alpha dapat digunakan untuk

menginventarisasi/memetakan serta memperbaiki

permasalahan serta kendala yang timbul dalam operasional

penggunaan aplikasi untuk selanjutnya digunakan sebagai

bahan perancangan aplikasi versi Betha.

Output/Evidence Kegiatan
a) Output kegiatan

Uji coba dilaksanakan pada 6 (enam) locus sasaran di unit
kerja baik satuan kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis
yaitu :
3. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
4. Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
5. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Pertanian;
6. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
7. Balai Inseminasi Buatan Lembang;
8. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

b) Evidence kegiatan
- Surat Penunjukan Unit Kerja Pilot Project Desain
Pengelolaan Kinerja Pegawai
- Dokumentasi kegiatan

70

71

3. Tahapan Penyusunan Petunjuk Operasional aplikasi SINERGI
dan Video Tutorial.
Petunjuk operasional diperlukan dalam rangka memberikan
pemahaman kepada pengguna aplikasi agar lebih mudah
memahami dan menindaklanjuti penerapan aplikasi SINERGI.
Petunjuk operasional ini ditempatkan dalam aplikasi agar mudah
ditemukan apabila diperlukan pengguna. Selain Petunjuk
operasional yang disusun secara manual, juga disiapkan video
tutorial yang dapat digunakan sebagai media
sosialisasi/internalisasi dalam penggunaan aplikasi SINERGI.

Output/Evidence Kegiatan
c) Output kegiatan

Petunjuk operasional yang disusun secara manual
serta video tutorial untuk memberikan kemudahan
dalam pemahaman penggunaan aplikasi SINERGI.
d) Evidence kegiatan
- Panduan manual petunjuk operasional

Aplikasi SINERGI
- Video tutorial aplikasi SINERGI

72

73

74

BAB IV
Implementasi Strategi Marketing, Deskripsi Perubahan,

Kendala dan Solusi, serta Pemberdayaan Organisasi
Pembelajaran

A. Implementasi Strategi Marketing
Pemerintahan yang berorientasi pelanggan (Customer Driven

Government) memiliki orientasi pasar (market orientation) dalam konteks
sektor publik, bagaimana perumus kebijakan publik mampu melihat tren
yang ada, mampu membaca kebutuhan dan keinginan publik. Artinya
bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, bukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Prinsip ini
didasarkan pada falsafah bahwa pemerintah dibentuk untuk dapat melayani
publik secara optimal, menumbuhkan lebih banyak inovasi, Perlunya
pemerintah menerapkan skill marketing pada setiap sosialisasi kebijakan,
Pemasaran yang bersifat non-profit, institusi publik perlu membekali diri
dengan kapasitas layanan prima, mulai sistem pelayanan yang baik, inovatif
hingga kapasitas SDM yang mendukung proses layanan prima itu.
Marketing sektor publik, menurut Widjayanti (2011) memiliki dua peran,
pertama untuk membantu mempromosikan hasil dari suatu program atau
kegiatan, baik berupa output maupun outcome, dan kedua mempengaruhi
atau membujuk stakeholders untuk ikut berperan serta dalam rangka
mencapai output atau outcome.

Implementasi strategi marketing melalui layanan sektor publik dalam
pengelolaan kinerja kepegawaian dilaksanakan Biro Organisasi dan
Kepegawaian terhadap 16.673 pegawai (data SIM-ASN per 1 Oktober
2021) yaitu :
a) 103 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya dan Pratama)
b) 291 orang Jabatan Administrator dan Pengawas

75

c) 9.391 orang Jabatan Fungsional (4.883 bidang pertanian, 4.508 non
bidang pertanian)

d) 6.888 orang pelaksana
Pada 11 unit kerja Eselon I, dan 162 Unit Pelaksana Teknis lingkup
Kementerian Pertanian. Strategi marketing sektor publik mengunakan
implementasi 4P1C (Product, Price, Place, Promotion dan Customer),
sebagai berikut:
1. Product

Produk utama yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah
regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.
Permentan tersebut sebagai upaya untuk menyelaraskan kinerja
pegawai dengan kinerja organisasi. Penyesuaian pengaturan
pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen
Kinerja PNS. Pengelolaan kinerja pegawai yang bertujuan untuk
menjamin keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi,
Selain regulasi diperlukan dukungan dalam sebuah desain rancang
bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai terintegrasi melalui aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI).

Produk utama yang telah diselesaikan pada jangka pendek ini adalah
sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai

Lingkup Kementerian Pertanian;
b. Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai Terintegrasi

melalui aplikasi SINERGI; dan
c. Dokumen manual petunjuk operasional dan video tutorial aplikasi

SINERGI

76

Produk utama menjadi suatu kesatuan pendukung terselenggaranya
sistem penilaian kinerja lingkup Kementerian Pertanian. Keberhasilan
dalam menyusun beragam output ini sebagai tindak lanjut implementasi
ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2. Price
Penetapan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian akan berdampak sangat
besar dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Secara langsung
hal ini akan berkaitan dengan meningkatnya kinerja seluruh pegawai
lingkup Kementerian Pertanian yang lebih jelas dan terukur sesuai
target kinerja di masing-masing unit kerja selaras dengan Rencana
Strategis Kementerian Pertanian. Kedepan dampak dari regulasi serta
rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai ini akan
bermanfaat sebagai rekomendasi dalam pemberian reward dan
punishment, serta pengembangan pola karier pegawai lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Place
Proses penyusunan dan penyempurnaan SINERGI dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan semua unit kerja pusat dan Unit
Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian, serta melibatkan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN dan leading sector,
yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KEMENPAN RB), Badan Kepegawaain Negara (BKN),
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan HAM, Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI). Keterlibatan berbagai
pihak dalam konsultasi teknis, public hearing, benchmark dan

77

harmonisasi yang akan memperkaya dan mempertajam proses
penyempurnaan dan pengembangan SINERGI.

4. Promotion
Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait SINERGI
kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian, pemangku
kepentingan lainnya terhadap produk yang dihasilkan, telah dilakukan:
a. Foccus Group Discussion (FGD) dan public hearing dengan
semua pengelola kepegawaian unit kerja pusat dan daerah
lingkup Kementerian Pertanian, dalam proses penyusunan,
pembahasan dan penyempurnaan regulasi dan pengembangan
sistem pengelolaan kinerja pegawai.

b. Konsultasi teknis dan benchmark yang dilaksanakan dengan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN untuk
menghimpun saran dan masukan, serta pengayaan substansi
dan materi pengaturan rancangan Peraturan Menteri Pertanian
serta penyempurnaan desain rancang bangun sistem
pengelolaan kinerja pegawai.

c. Sosialisasi, dan launching SINERGI yang dilaksanakan secara
webinar pada tanggal 8 Oktober 2021 bertempat di ruang
Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian. Dukungan
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian terhadap proyek
perubahan ini, dengan kehadiran sebagai keynote speaker, Dr.
Ir. Sri Ratna, MM. selaku Coach dan para pejabat eselon II dalam
webinar dengan tema Rancang Bangun Pengelolaan Kinerja
Pegawai Membangun Human Capital dalam Organisasi.
Hadir sebagai narasumber Dr. Waluyo sebagai Ketua TIM PMO
Manajemen Kinerja ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Andrianto Daru sebagai

78

Group Head Human Capital Strategy and Planing PT Bank
Syariah Indonesia (BSI), dengan partisipan sebanyak 1000
orang pejabat, pengelola kepegawaian lingkup Kementerian
Pertanian dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga serta
Pemerintah Daerah. Acara terselenggara berkerja sama dengan
organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Pengurus Analis
Kepegawaian (IPAKRI) cabang Kementerian Pertanian,
berkolaborasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

79

80

d. Desain branding, logo dan tagline SINERGI (Sistem Informasi
Kinerja Pegawai Terintegrasi) serta hastag Make It Better,
menyelaraskan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi,
membangun sistem pengelolaan kinerja pegawai terintegrasi.

e. Mempublikasikan pemberitaan melalui media cetak dan
mainstream dalam website resmi Kementan serta unit kerja
lingkup Kementerian Pertanian, dan media sosial lainnya melalui
channel youtube Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan channel
youtube IPAKRI.

81

82

83

f. Dialog interaktif melalui Radio Pertanian Ciawi (RPC) sebagai
media penyampaian informasi dan sosialisasi, regulasi dan
sistem pengelolaan kinerja pegawai Kementerian Pertanian
secara masif kepada pemirsa melalui livestreaming dan channel
youtube RPC.

g. Penyusunan manual petunjuk operasional dan pembuatan video
tutorial aplikasi SINERGI sebagai media informasi dan panduan
operasional penggunaan aplikasi pengelolaan kinerja pegawai
untuk mempermudah dalam penerapannya.

84

85

5. Customer
Customer dari proyek perubahan ini adalah seluruh Unit Kerja pusat
dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.
Implementasi proyek perubahan ini ditandai dengan adanya
rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan
Menteri Pertanian selaras dengan desain rancang bangun sistem
pengelolaan kinerja pegawai, akan membantu Kementerian
Pertanian untuk memiliki regulasi sebagai tindak lanjut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan. Pada
akhirnya dengan adanya regulasi yang tepat maka pengeloaan
kinerja pegawai diharapkan dapat diimplementasikan dengan lebih
baik.

Strategi komunikasi dengan stakeholder juga merupakan salah satu
kunci keberhasilan Proyek Perubahan ini yaitu adanya dukungan
yang menyeluruh dari para pihak sebagai pemangku kepentingan
dan leading sector. Membangun pemahaman yang sama dengan
pemangku kepentingan, memberikan peluang dalam merealisasikan
proyek perubahan dengan baik sesuai dengan tujuan target
penyelesaiannya.

B. Deskripsi Perubahan Sebelum Dan Sesudah Proyek
Perubahan
Proyek perubahan yang dilaksanakan memiliki 2 tujuan pokok,
pertama dan yang utama adalah membangun pemahaman semua
pihak di lingkup Kementerian Pertanian tentang perlunya
penyelarasan regulasi dalam pengelolaan kinerja pegawai dengan
kinerja organisasi, dan yang kedua tersedianya berbagai sarana
pendukung untuk memberikan penguatan dalam implementasi
regulasi melalui rancang bangun sistem pengelolaan kinerja pegawai
terintegrasi. Salah satu kunci keberhasilan dari Proyek Perubahan ini

86

yaitu adanya dukungan dari para pihak terkait. Gambaran perubahan
sebelum dan sesudah proyek perubahan sebagaimana pada tabel 8.

Tabel 8. Identifikasi Perubahan Sebelum dan Sesudah Proyek

Perubahan

No. Sebelum Sesudah

1. Belum adanya penyelarasan Penyelarasan regulasi antara

regulasi yang mengatur pengelolaan kinerja pegawai

tentang kinerja pegawai dengan kinerja organisasi

dengan kinerja organisasi

2. Belum terbangunnya sistem Terbangunnya sistem

pengelolaan kinerja pegawai pengelolaan kinerja pegawai

yang selaras dengan kinerja yang selaras dengan kinerja

organisasi organisasi

3. Capaian kinerja organisasi Capaian kinerja organisasi

berdasarkan outcome/output dan pegawai berdasarkan

base, sedangkan capaian outcome/output base

kinerja individu berdasarkan

proces base

4. Belum selarasnya cascading Cascading yang selaras

antara kinerja organisasi antara kinerja organisasi

dengan kinerja organisasi dengan kinerja pegawai

5. Belum adanya kejelasan Adanya kejelasan peran dan

gambaran peran dan hasil hasil pegawai dalam SKP

pegawai yang dituangkan sehingga lebih jelas dan

dalam SKP terukur

6. Sistem pengelolaan kinerja Terbangunnya sistem

belum terintegrasi informasi pengelolaan kinerja

terintegrasi (e-kinerja, e-

sakip, dan dupak online).

87