Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas (1)

MODUL 3

KAMPUNG
KELUARGA
BERKUALITAS

Revisi

2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BKKBN 2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2022

Hak Cipta @ 2022

PERANGKAT
TRAINING OF TRAINER (ToT)
PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR (LFD)
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Edisi Tahun 2022

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Tim Penyusun Pejabat Fungsional :
Armen Maruf, MPd

Dewi Andayani, SPd, Msi

Pengarah :
Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si

Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS

Pelaksana Teknis :
Desnita Ekaratri Wulandari, SS., MPH

Iwan Tri Hariyanto, SPd

Tim Editor :
Tri Aryadi, S.Psi
Sri Agustien, SE

Diterbitkan oleh :
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

Undang - Undang nomor : 52 tahun 2009 tentang
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta
masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang
bahagia dan sejahtera. Saat ini program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga masih menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah RI, sehingga
program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden RI tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan
program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dikeluarkanlah Undang - Undang
nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 12 ayat 2
menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah
satu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada lampiran Undang -
Undang nomor : 23 tahun 2014 dalam urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana dicantumkan pada sub urusan keempat tentang standarisasi
pelayanan KB yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang - Undang
Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara
Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota pada huruf N
(Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu: (1)
sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan
Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

i

Penyusunan perangkat Pelatihan Fungsional Dasar (LFD) Penyuluh Keluarga Berencana
yang berkualitas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) dalam rangka mendukung program Banggakencana, maka diperlukan suatu
pelatihan yang secara sistematis dirancang untuk mencapai tujuan penyusunan tersebut.
Selanjutnya, Pelatihan yang dilaksanakan di BKKBN peruntukkannya oleh tenaga Fasilitator
yang akan membentuk Penyuluh KB di lapangan menjadi lebih profesional.
Saya sangat menyambut baik diterbitkannya perangkat pelatihan ; Modul dan media/Bahan
Tayang Pelatihan Fungsional Dasar sebagai upaya Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung program Banggakencana
di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan
perkembangan terkini.
Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, masukan,
saran dan koreksi, hingga tersusunnya Perangkat pelatihan ini. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa meridhoi upaya kita dalam mendukung dan mengelola Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara profesional, hingga terwujudnya
Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Berencana itu Keren.

Jakarta, 30 Maret 2022
Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan,

Prof. drh. Muhammad Rizal Damanik, MrepSc., PhD.

ii

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kami telah
menyelesaikan penyusunan Paket Perangkat Pelatihan
Fungsional Dasar dengan tepat dan berkualitas guna
kepentingan menjaga mutu penyelenggaraan dan memenuhi
standarisasi program pelatihan yang disyaratkan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana – Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah secara berkesinambungan
mengembangkan Perangkat Pelatihan Fungsional Dasar yang dirancang khusus untuk
meningkatkan kompetensi bagi Penyuluh Keluarga Berencana/PLKB. Dengan demikian, para
fasilitator, pengelola dan pelaksana dapat melakukan Pengelolaan program Bangga Kencana
sesuai dengan standar dari pelaksanaan sampai dengan di tingkat Lini Lapangan.

Pelatihan Fungsional Dasar ini khususnya untuk memantapkan keterampilan peserta dalam
pelaksanaan Pengelolaan yang terkini dalam rangka mendukung program Banggakencana.

Perangkat pelatihan ini adalah acuan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Dasar.
Tujuan pedoman pelatihan teknis ini adalah menciptakan panduan yang layak mengenai
tahapan pelaksanaan dan evaluasi yang harus dikerjakan oleh penyelenggara pelatihan yang
dimasud untuk mewujudkan good governance.

Untuk tercapainya tujuan pelatihan sebagaimana yang diharapkan, maka kurikulum dan bahan
pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar dilengkapi dengan berbagai media antara lain
handout slide, dan video yang secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
lapangan. Media pembelajaran tersebut diharapkan dapat menguatkan proses belajar

iii

mengajar dan meningkatkan kompetensi kepada peserta Pelatihan Fungsional Dasar bagi
Penyuluh KB.
Penyempurnaan dan pengembangan perangkat pelatihan kekinian tentunya akan terus
dilakukan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan wilayah, masyarakat, serta
perkembangan program, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerbitan Paket Perangkat)
Pelatihan Fungsional Dasar ditujukan untuk lebih memantapkan Sumber Daya Manusia dalam
pelaksanaan program Bangga kencana.
Semoga dengan diterbitkannya paket pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh
KB di Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengelolaan program
Banggakencana.
Akhir kata, penghargaan dan apresiasi yang setingi-tingginya serta ucapan terima kasih
disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Paket Perangkat
Pelatihan ini. Semoga paket pelatihan ini bermanfaat untuk menjamin terlaksananya
penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Dasar yang berkualitas.

Jakarta, 25 Maret 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si

iv

KATA SAMBUTAN ............................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR........................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................1

A. Latar Belakang............................................................................................................................................ 1
B. Deskripsi Singkat ...................................................................................................................................... 1
C. Manfaat Modul .......................................................................................................................................... 2
D. Tujuan Pembelajaran............................................................................................................................. 2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ........................................................................................... 2
F. Petunjuk Belajar........................................................................................................................................3
BAB II KONSEP DASAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ............................................4
A. Pengertian Kampung Keluarga Berkualitas .............................................................................4
B. Latar Belakang Kampung Keluarga Berkualitas ....................................................................5
C. Hakikat Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas................................................8
D. Tujuan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas..................................................8
E. Sasaran Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas...............................................8
F. Latihan............................................................................................................................................................9
G. Rangkuman..................................................................................................................................................9
H. Evaluasi ........................................................................................................................................................10
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....................................................................................................12
BAB III MANAJEMEN OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ................ 13
A. Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas ........................................................................ 13
B. Operasional Kampung Keluarga Berkualitas .........................................................................17
C. Pencatatan dan Pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas ...................................... 27
D. Indikator Keberhasilan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas........... 28
E. Latihan.........................................................................................................................................................29
F. Rangkuman...............................................................................................................................................30
G. Evaluasi .......................................................................................................................................................30
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................................................... 32

v

BAB IV INTEGRASI DAN KONVERGENSI PENGELOLAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS......................................................................................................................... 33
A. Pengertian Integrasi dan Konvergensi .................................................................................... 33
B. Tujuan Integrasi dan Konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas ................. 34
C. Integrasi dan Konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas..................................39
D. Latihan ....................................................................................................................................................... 50
E. Rangkuman.............................................................................................................................................. 50
F. Evaluasi........................................................................................................................................................ 51
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut................................................................................................... 53

BAB V PENUTUP .............................................................................................................................. 54
A. Kesimpulan...............................................................................................................................................54
B. Saran ............................................................................................................................................................55

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................................... 56

vi

A. Latar Belakang
Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu inovasi strategis untuk
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana
secara utuh di lini lapangan. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu
bentuk model miniatur pelaksanaan total Program Bangga Kencana secara utuh
yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan
Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan
terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung Keluarga Berkualitas) di
seluruh kabupaten dan kota.

Segala langkah operasional Kampung Keluarga Berkualitas telah dirumuskan lebih
lanjut di dalam Buku Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas. Modul ini
merupakan salah satu sumber informasi tambahan Penyuluh Keluarga Berencana
(PKB) dalam proses dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap Kampung
Keluarga Berkualitas.

B. Deskripsi Singkat
Modul dalam mata pelatihan ini membahas dan mempelajari tentang tentang
Konsep Dasar Kampung Keluarga Berkualitas, Manajemen Operasional Kampung
Keluarga Berkualitas, dan Integrasi Program Kampung Keluarga Berkualitas..

1

C. Manfaat Modul
Modul pada mata pelatihan ini diberikan untuk membantu peserta pelatihan untuk
dapat memahami Konsep Dasar Kampung Keluarga Berkualitas, Manajemen
Operasional Kampung Keluarga Berkualitas, dan Integrasi Program Kampung
Keluarga Berkualitas.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan mampu
memahami pengelolaan kampung keluarga berkualitas (Kampung Keluarga
Berkualitas)

2. Indikator Hasil Belajar
Setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan mampu:
a. Menjelaskan konsep dasar Kampung Keluarga Berkualitas
b. Menjelaskan Manajemen Operasional Kampung Keluarga Berkualitas
c. Menjelaskan Integrasi Program Kampung Keluarga Berkualitas

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Mengacu pada tujuan pembelajaran diatas, materi pokok mata pelatihan ini adalah:
1. Materi Pokok:
1) Konsep Dasar Kampung Keluarga Berkualitas
2) Manajemen Operasional Kampung Keluarga Berkualitas
3) Integrasi Program Kampung Keluarga Berkualitas

2. Sub Materi Pokok:
1.1) Pengertian Kampung Keluarga Berkualitas
1.2) Latar Belakang Kampung Keluarga Berkualitas
1.3) Hakikat Kampung Keluarga Berkualitas
1.4) Tujuan Kampung Keluarga Berkualitas

2

1.5) Sasaran Kampung Keluarga Berkualitas

2.1) Memberntuk Kampung Keluarga Berkualitas
2.2) Operasional Kampung Keluarga Berkualitas
2.3) Pencatatan dan Pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas
2.4) Indikator Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas

3.1) Pemanfaatan Basis Data
3.2) Partisipasi Lintas Sektoral di Kampung Keluarga Berkualitas
3.3) Pemaduan Kegiatan Lintas Sektoral di Kampung Keluarga Berkualitas

F. Petunjuk Belajar
Agar dalam proses pembelajaran mata pelatihan ini dapat berjalan lancar, dan
tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, kami sarankan untuk mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif bersama pengajar/fasilitator
selama kegiatan pelatihan baik jika dilakukan di kelas maupun dilakukan secara
daring.
2. Berdiskusi dengan sesame peserta dalam waktu yang telah ditentukan dengan
topik dan instruksi yang diberikan pengajar/fasilitator.
3. Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi, Kerjakanlah latihan dan
tugas yang ada dalam modul ini.
4. Peserta dianjurkan untuk membaca buku-buku yang terkait dengan program
Kampung Keluarga Berkualitas.

Baiklah, selamat belajar! semoga Anda mampu menerapkan pengetahuan dan
keterampilan yang diuraikan dalam mata pelatihan Kampung Keluarga Berkualitas
dalam menjalankan tugas fungsi anda sebagai Penyuluh Keluarga Berencana.

3

A. Pengertian Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas

dikembangkan sebagai upaya

meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia, dengan menekankan pada

penguatan institusi keluarga dan

masyarakat melalui intervensi program

dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Pengembangan Kampung Keluarga

Berkualitas diprioritaskan pada wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk,

tertinggal, terpencil, DAS, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air. Dalam kerangka

pembangunan nasional. Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai

strategi untuk mendukung terlaksananya pembangunan Indonesia dari pinggiran

dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI.

Pada awal program Kampung Keluarga Berkualitas mengambil frasa Kampung
Keluarga Berencana yang mempunyai pengertian satuan wilayah setingkat RW,
Dusun, atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan
program pembangunan antara program Bangga Kencana, serta pembangunan
sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
Akan tetapi pada perkembangannya seiring dengan perubahan lingkungan strategis

4

serta dinamika yang menyertai pelaksanaan program, maka ke depan Kampung KB
diganti frasanya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, yang semakin menekankan
bahwa kualitas keluarga merupakan tujuan dari dilaksanakannya program ini,
dengan lokus wilayah setingkat desa sebagai outreach (perluasan) jangkauan
program serta dampak yang diinginkan.

B. Latar Belakang Kampung Keluarga Berkualitas
Munculnya program Kampung Keluarga Berkualitas berasal dari sejarah yang cukup
menarik dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, nama ini terbentuk
karena sebutan masyarakat kepada Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan
Buahdua Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang saat itu tahun 1972 di Kampung
Genereh telah menjadi pusat kegiatan KB dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
tentang alat kontrasepsi Pil. Setiap hari dari beberapa kampung sekitar, banyak
orang pergi ke Genereh, mengunjungi rumah ibu Suhamah sebagai Ketua kelompok
Akseptor, untuk mengambil Pil ulang. Pada saat bertegur sapa dijalan, orang ditanya
mau kemana?, rata-rata jawabnya “Bade ka lembur KB, bade ngabantun pel” bahasa
Sunda, yang artinya “mau ke kampung KB, mau mengambil pil”. Sejak itulah Genereh
terkenal sebagai Lembur KB (Kampung KB).

5

Pada era itu dalam perjalanannya Kampung KB tidak hanya melulu pembinaan KB
tetapi dibeberapa daerah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan menyeluruh.
Kampung KB yang diintegrasikan dalam lomba Desa ditahun 70-an menjadi
Kampung KB pancakarya dengan tahapan Kampung KB swadaya, Kampung KB
Swakarya dan Kampung KB Swasembada dengan inovasi yang terinspirasi dari
pancakarya yaitu budi, cipta, rasa, karsa dan karya tumbuhlah kampung KB dengan
kegiatan integrasi dengan pengajian, arisan, jimpitan dsb.

Pada tahun 2009 tercipta penjelmaan Kampung KB yang dikaitkan dengan sampah
dan pariwisata. Para pencetus Kampung KB mengkaitkan apabila KB nya sukses
maka sampah akan berkurang/terkendali dan pariwisata akan indah sehingga
dibentuk Kampung KB di lokasi Pariwisata di Kota Sukabumi.

Banyak perkembangan Kampung KB yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan,
inovasi dan kreatifitas yang dibangun di masing-masing daerah. Sejarah mencatat
Kampung KB di kota Banjar Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 mendapatkan
Government Inovative Award, bidang pelayanan publik dari Departemen Dalam
Negeri yang melombakan program-program pemberdayaan dari seluruh
Departemen/ Lembaga diseluruh Indonesia.

Presiden RI secara nasional untuk pertama kalinya mencanangkan Kampung KB
pada tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan
Gunungjati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diikuti dengan pencanangan di 514
kabupaten/kota. Pada tahun 2017 pembentukan Kampung KB di 7.160 kecamatan
dan pada tahun 2018 pembentukan Kampung KB di 6.727 desa sangat tertinggal,
pada tahun 2019 telah dilakukan penguatan Kampung KB melalui penunjukan
Kampung KB percontohan dan pelatihan Kampung KB percontohan. Sampai dengan
tahun 2021 sebanyak 16.927 Kampung KB telah dipetakan berdasarkan kualitas
pengelolaannya.

6

Dalam pelaksanaannya, sebagian fungsi Kampung Keluarga Berencana belum
berjalan optimal seperti yang diharapkan, sebagaimana hasil evaluasi pada tahun
2018 yang dilaksanakan oleh BPKP. Berdasarkan evaluasi tersebut, salah satu faktor
yang menyebabkan ketidakberhasilan Kampung Keluarga Berencana adalah
rendahnya komitmen dan integrasi program dan kegiatan lintas sektor. Hal ini
disebabkan belum ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang keterlibatan lintas
sektor. Padahal potensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga berbasis desa cukup banyak yang dapat disinergikan di
Kampung Keluarga Berencana. Beberapa diantaranya adalah program PKH dan Desa
Sejahtera Mandiri (Kementerian Sosial), Desa Siaga, STBM (Kementerian
Kesehatan), Desa Mandiri (Kemendesa PDTT), Desa Keluarga Sakinah (Kemenag),
Desa Inovasi (Kemenristek Dikti), Lapangan Desa (Kemenpora), Agroindustri
Pedesaan (Kementan), Desa Pariwisata (Kemenpar), Desa Industri Mandiri
(Kemenperin), Desa Mandiri Energi (KemenESDM), Kampung Iklim (KLHK), Pasar
Rakyat (Kemendag), Desa Pesisir Tangguh (KKP), PISEW-Bedah Rumah
(KemenPURR), TNI Manunggal-Membangun Desa (Kemenhan), Desa Sadar Hukum
(Kemenkumham), dan Desa Tangguh Bencana (BNBP).

Dengan demikian perlu adanya perubahan melalui rebranding Kampung Keluarga
Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan ini mempertegas
peranannya dalam pembangunan kualitas manusia dan keluarga di Indonesia.
Dengan adanya Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi sarana bersama
antara pemerintah, swasta, dan semua komponen masyarakat untuk meningkatkan
kualitas manusia dan keluarga mulai dari level pemerintahan terendah yaitu desa.

Rebranding Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan
keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas

7

hidup keluarga dan masyarakat. Dengan rebranding ini diharapkan terwujud
integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi
keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, keluarga, dan masyarakat.

C. Hakikat Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Dari uraian tentang sejarah dan perkembangan program KB, dapat disimpulkan
bahwa hakikat pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas adalah:
1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan
dengan peningkatan kualitas keluarga;
2. Mendorong adanya efektivitas sistem dan tata laksana aksesibilitas pelayanan
dasar sehingga pelayanan dasar dapat diselenggarakan secara lebih berdaya
guna dan berhasil guna; dan
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

D. Tujuan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Adapun tujuan dikembangkannya Kampung Keluarga Berkualitas adalah upaya
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan menekankan pada
penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan
kegiatan dengan pendekatan siklus hidup, dimana program dan kegiatannya
dilaksanakan secara terintegrasi melalui program Bangga Kencana dengan sektor
pembangunan lainnya.

E. Sasaran Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
4. Sasaran Langsung
a. Keluarga;

8

b. Pasangan Usia Subur;
c. Balita, Remaja, Lansia.

5. Sasaran Tidak langsung
a. Pemerintah Desa
b. Tokoh-tokoh masyarakat;
c. Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dsb);
d. Petugas lapangan dan provider

F. Latihan
Setelah mempelajari bab pada modul ini, silahkan Anda baca kembali buku
pedoman pengelolaan Kampung KB. Berdasar hasil pengamatan Anda, apakah
konsep dasar pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas mempunyai potensi
untuk dikembangkan diseluruh wilayah, serta mempunyai daya ungkit untuk
pemertaan pembangunan? Jelaskan argumentasi Saudara dalam 5 paragraf.

G. Rangkuman
Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa atau yang
setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program
pembangunan antara program Bangga Kencana, serta pembangunan sektor terkait
dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan menekankan
pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan
kegiatan dengan pendekatan siklus hidup.. Secara historis nama Kampung KB
dikenal karena sebutan masyarakat kepada Kampung Genereh, Desa Genereh,
Kecamatan Buahdua Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang saat itu tahun 1972 di
Kampung Genereh telah menjadi pusat kegiatan KB dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat tentang alat kontrasepsi Pil.

9

Sasaran langsung pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas adalah keluarga;
pasangan usia subur; balita, remaja, lansia. Sedangkan sasaran tidak langsung
Kampung Keluarga Berkualitas adalah pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat;
organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dsb), serta
petugas lapangan dan provider di daerah.

H. Evaluasi
1. Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai strategi untuk
mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya...
a. Pembangunan infrastruktur
b. Pembangunan pendidikan
c. Pembangunan wilayah pinggiran
d. Pembangunan ekonomi
e. Pembangunan politik dan ideologi

2. Satuan wilayah setingkat desa, atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana
terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Bangga Kencana,
serta pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas dengan
menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui
intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup, merupakan
pengertian dari....
a. Kampung Keluarga Berkualitas
b. Nawa Cita
c. Program KB
d. Bangga Kencana
e. Potensi WIlayah

3. Berikut ini yang bukan merupakan hakikat dari pengembangan Kampung
Keluarga Berkualitas adalah...

10

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendekatan siklus
hidup

b. Meningkatkan bantuan sosial
c. Mendekatkan pelayanan Bangga Kencana kepada keluarga;
d. Mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan

pelayanan kepada keluarga
e. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam

kehidupan bermasyarakat.

4. Tujuan dikembangkannya Kampung Keluarga Berkualitas adalah....
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan menekankan pada
penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan
kegiatan dengan pendekatan siklus hidup.
b. Mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan
pelayanan kepada keluarga.
c. Sebagai strategi utama untuk mendukung Nawa Cita.
d. Sebagai wadah untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk
belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.
e. Mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap
kelestarian lingkungan alam.

5. Di bawah ini yang merupakan sasaran tidak langsung dari Kampung Keluarga
Berkualitas adalah...
a. Keluarga;
b. Pasangan Usia Subur;
c. Masyarakat;
d. Balita, Remaja, dan Lansia.
e. Tokoh Masyarakat

11

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi di atas, cobalah anda periksa
jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini! Apabila
jawaban anda sudah mencapai 80% benar (mampu menjawab benar 4 dari 5
pertanyaan di atas), anda dinyatakan telah menguasai materi konsep dasar
Kampung Keluarga Berkualitas. Apabila belum mencapai 80%, maka anda diminta
untuk membaca kembali bab ini.
Bagi anda yang sudah menguasai, anda dapat membaca lebih lanjut Bab Ketiga:
Manajemen Operasional Kampung Keluarga Berkualitas.

12

A. Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas
Untuk dapat membentuk suatu Kampung
Keluarga Berkualitas, diperlukan perencanaan
dan mekanisme yang sesuai, sehingga
terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas
di suatu wilayah benar-benar bermanfaat
bagi masyarakat di wilayah tersebut. Adapun
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk Kampung Keluarga Berkualitas
adalah:
1. Prinsip-Prinsip Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas
a. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan istilah yang baku (tidak diganti
dengan istilah yang lain);
b. Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program Bangga Kencana
dengan lintas sektor terkait;
c. Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB;
d. Dibentuk untuk menguatkan institusi keluarga serta fungsi keluarga dalam
kehidupan sehari-hari;
e. Merupakan gerakan yang diprakarsai serta melibatkan masyarakat secara
aktif; dan

13

f. Tidak bermuatan politis didalamnya.

2. Prasyarat dan Kriteria Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas
Prasyarat:
a. Tersedia Data dan Informasi keluarga, serta data potensi desa sebagai basis
penyusunan rencana kerja di Kampung Keluarga Berkualitas;
b. Adanya dukungan dan Komitmen Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
c. Partisipasi Aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub-PPKBD serta
para Kader;

Kriteria:
a. Kriteria Sasaran Utama:

1) Status desa dimana pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas akan
dilaksanakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) diprioritaskan (1)
Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang.

2) Capaian program Bangga Kencana dan stakeholder lainnya pada desa
yang akan dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
kurang baik.

3) Tingkat Kesejahteraan Keluarga pada desa yang akan dilakukan
pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas kurang baik

b. Kriteria Wilayah prioritas pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
(pilihan sesuai kondisi):
1) Kumuh;
2) Pesisir/Nelayan;
3) Daerah Aliran Sungai (DAS);
4) Bantaran Kereta Api;
5) Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan);
6) Terpencil;

14

7) Wilayah Perbatasan;
8) Kawasan Industri;
9) Kawasan Wisata;
10) Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

3. Pendataan Potensi Wilayah
Sebelum pembentukan, harus dilakukan pendataan dan pemetaan potensi
wilayah, yang mencakup :
a. Potensi sebagai pengelola (PPKBD, Sub-PPKBD, Paguyuban dan tokoh-tokoh
masyarakat);
b. Potensi kegiatan (Poktan Tribina, Poktan kegiatan sektor lainnya yang ada di
kampung);
c. Potensi pelayanan (Posyandu, Polindes, Bidan Praktek);
d. Potensi komitmen pemerintah (pemerintah desa dan pemerintah daerah)

4. Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
Untuk mengelola Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Kelompok Kerja
(Pokja) atau Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas yang disepakati bersama.
Pembentukan Pokja/ Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas bisa
dikembangkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan
muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap
mengacu pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat dalam seluruh
dimensinya.

Hal yang terkait dengan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas antara lain:
a. SK Pokja Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
b. Pokja Kampung Keluarga Berkualitas berada di tataran desa/kelurahan dan

memiliki sekurang-kurang 3 seksi dengan merujuk pada tata kerja penguatan
institusi keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas.

15

c. Anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat desa berasal dari Pokja
Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat dusun/kampung/RW.

Susunan pengurus Kampung Keluarga Berkualitas sekurang-kurangnya adalah
sebagai berikut:

Pelindung/Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah

Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK
Desa/Kelurahan, PB,
PPKBD/Pos KB.

Ketua : Kepala Dusun /
Ketua RW / Tokoh
Masyarakat

Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub-
Pos KB

Bendahara : Pengurus PKK RW

Seksi-seksi :

1. Seksi Advokasi dan KIE : (dipilih)
Perubahan Perilaku : (dipilih)
: (dipilih)
2. Seksi Pelayanan dan Rujukan
Program

3. Seksi Pembinaan Lingkungan

4.

5. Membangun Kesepakatan Bersama
Setelah dibentuk Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, maka dilakukan
musyawarah warga kampung untuk menyepakati pembentukan Kampung
Keluarga Berkualitas. Semua pemangku kepentingan di tingkat desa dan
perwakilan dari setiap dusun/kampung/RT bertemu untuk memastikan
komitmen dan dukungan terhadap Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam
tahapan ini, semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang sama mengenai Kampung Keluarga Berkualitas termasuk

16

alasan mengapa desa/kelurahan tersebut terpilih menjadi Kampung Keluarga
Berkualitas serta peran dan fungsi pokja. Selain itu, dalam tahapan ini, pokja
Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa/kelurahan dibentuk sekurang-
kurangnya 3 seksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan
intervensi di Kampung Keluarga Berkualitas dan memastikan adanya
keterwakilan dusun/kampung/RW dalam kepengurusan tersebut. Pokja
Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa/kelurahan merupakan gabungan
dari Pokja Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat dusun/kampung/RW.

6. Pembentukan/Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas
Setelah warga RW/Dusun menyepakati pembentukan Kampung Keluarga
Berkualitas, maka Ketua/Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
mengusulkan kepada kepala Desa/Lurah/Camat untuk mencanangkan dan
mengukuhkan terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas.

Catatan :
Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan
momentum atau kegiatan strategis yang ada di daerah, yang penting dapat diketahui dan
disaksikan oleh warga Kampung

B. Operasional Kampung Keluarga Berkualitas
Operasional Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui beberapa tahapan,
yaitu:
1. Pendataan dan Pemetaan Keluarga
Pendataan dan Pemetaan Keluarga dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:
a. Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian
dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya :
1) Sasaran Pelayanan Kependudukan;
2) Sasaran Pelayanan Program KB;

17

3) Sasaran Pelayanan Program Ketahanan Keluarga;
4) Sasaran Pelayanan pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
5) Sasaran Perbaikan Rumah Layak Huni;
6) Sasaran Peningkatan Kesehatan Lingkungan;
7) Sasaran Pencegahan Narkoba;
8) Dan lain-lain.
Contoh :

1) Bila di Kampung tersebut terdapat keluarga yang belum memiliki Akta
Kelahiran, maka dijadikan sebagai sasaran KIE dan Pelayanan Administrasi
Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;

2) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah PUS yang belum ber-KB
(dengan berbagai alasan), maka PUS tersebut dijadikan sebagai sasaran
untuk mendapatkan pelayanan KB melalui kegiatan KIE dan pelayanan
Kontrasepsi;

3) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki Balita,
sementara di Kampung tersebut belum memiliki kelompok BKB, maka di
kampung tersebut dapat dijadikan sasaran untuk pembentukan
Kelompok Bina Keluarga Balita;

4) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki
rumah tidak layak huni, maka keluarga tersebut dijadikan sebagai sasaran
untuk gotong royong masyarakat Kampung dalam membangun rumah
layak huni dengan dukungan dari lintas sector.

b. Masing-masing seksi melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan yang
belum tercantum dalam pendataan nasional (Pendataan Keluarga), misalnya
:
1) Pendataan tingkatan Profesi masing-masing keluarga misalnya: Petani
(buruh tani, penggarap), Pedagang dengan jenis produksinya, Tukang
Bangunan dan Klasifikasi Sopir dsb.

18

2) Produk unggulan masing-masing keluarga (Anyaman, Kerajinan, dsb)
3) Pendataan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan

✓ Belum punya kantor RW/Bale Sawala/Bale Kampung;
✓ Membangun gang/jalan/lorong;
✓ Organisasi-organisasi yang dibutuhkan.
4) Pendataan lainnya tentang masalah dan potensi desa yang diperlukan.

2. Sarasehan Tingkat RT
Petemuan ditingkat RT minimal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali (atau sesuai
kebutuhan masyarakat) dipimpin oleh Ketua Pokja Kampung Keluarga
Berkualitas dan difasilitasi oleh Ketua RT. Dilaksanakan setelah selesai analisa
pendataan. Hal-hal yang dibicarakan adalah:
a. Membahas hasil pendataan kemudian dituangkan dalam peta keluarga
tingkat RT;
b. Membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat RT;
c. Menyusun Program Kerja yang akan dibawa/diusulkan di dalam rapat
RW/Kampung;
d. Melaksanakan lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera
(tidak layak huni).

3. Sarasehan Tingkat Kampung
Sarasehan di tingkat Kampung/RW merupakan puncak pembentukan komitmen
di Kampung Keluarga Berkualitas. Sarasehan sebaiknya dilaksanakan setahun
dua kali. Pada awal tahun sebagai ajang perencanaan dan evaluasi serta
petengahan tahun sebagai alat pemantauan program di tahun yang sedang
berjalan. Diluar itu bisa saja pertemuan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan
kepentingan.
a. Peserta pertemuan
1) Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas/Pokja;

19

2) Para Ketua RT;
3) Pengurus Organisasi di tingkat RT (DKM, Organisasi Pemuda dsb);
4) Para Ketua Paguyuban tingkat RT;
5) Tokoh-tokoh masyarakat;
6) Seluruh warga satu kampung (secara selektif sesuai dengan kebutuhan).

b. Materi Pembahasan
1) Evaluasi pelaksanaan Program tahun yang lalu;
2) Perencanaan program tahunan yang diusulkan masing-masing RT;
3) Pembahasan program masing-masing seksi.

Contoh :
✓ Seksi Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku merencanakan pembentukan

kelompok kegiatan (Bina Bina Keluarga) dan Perpustakaan kampung.
✓ Seksi Pembinaan Lingkungan membuat jamban keluarga dan memperbaiki

jalan kampung.
✓ Seksi Pelayanan dan Rujukan Program membentuk UPPKS dan kerjasama

dengan toko serbaguna dalam memasarkan produk, membuat jadwal
pelayanan KB, jadwal pelaksanaan posyandu.
✓ Kegiatan lain yang disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, kemampuan
dan kondisi setempat.

Hasil Sarasehan ini merupakan salah satu bahan untuk Musrenbangdus yang
kemudian dibawa kepada Musrendabngdes agar masuk dalam RPJMDes,
RKPDesa dan APBDes.

20

4. Operasionalisasi Kampung Keluarga Berkualitas
Kegiatan rutin Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara terus menerus
oleh pengurus Pokja Kampung Keluarga Berkualitas termasuk seksi-seksi dan
keluarga terhadap program Bangga Kencana dan lintas sektor terkait.
Diharapkan dengan adanya Kampung Keluarga Berkualitas, keluarga semakin
meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung
Keluarga Berkualitas. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari
segala bentuk kemiskinan diantaranya: Miskin Harta, Miskin Ibadah, Miskin Sosial,
Terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan.

Adapun peranan/fungsi pengurus Kampung Keluarga Berkualitas sebagai
berikut:
a. Penanggung jawab:

1) Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan
pengembangan dan operasional Kampung Keluarga Berkualitas;

2) Mengkoordinasikan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan
sektor terkait;

3) Mengusahakan anggaran dari dana Desa serta pihak luar untuk keperluan
Kampung Keluarga Berkualitas.

b. Penasehat:
1) Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana
dalam membina mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas;
2) Mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan kegiatan
Kampung Keluarga Berkualitas.

c. Ketua Pokja:
1) Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung Keluarga
Berkualitas;

21

2) Membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja;
3) Melakukan Koordinasi dengan semua pihak.

d. Sekretaris:
1) Melakukan tatalaksana administrasi Kampung Keluarga Berkualitas;
2) Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga
Berkualitas;
3) Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

e. Bendahara:
Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggung-
jawabkan semua aktifitas keuangan Kampung Keluarga Berkualitas.

f. Seksi-seksi
1) Seksi Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku antara lain:
Kegiatan Keagamaan
a) Membuat program magrib mengaji, dengan menghimbau agar
keluarga-keluarga tidak menonton TV pada saat magrib tapi
melaksanakan ibadah bersama dan anaknya mengaji.
b) Kebersamaan ibadah di gereja, Pure dsb.
c) Pengajian rutin baik mingguan maupun bulanan.
d) Mengunjungi/memotivasi keluarga-keluarga yang belum ikut dalam
kegiatan keagamaan dan menghimbau agar tiap keluarga memiliki
ruangan ibadah di rumah masing-masing.
e) Membantu/mendorong keluarga untuk zakat, infak, shodakoh bagi
kepentingan umum. Misalnya memberi makan tambahan ke
posyandu, wakap tanah untuk pembuangan sampah.

22

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keluarga
a) Membentuk, membina dan mengembangkan BKB (Bina Keluarga

Balita).
b) Membentuk membina dan mengembangkan BKR (Bina Keluarga

Remaja).
c) Membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga Lansia).
d) Melaksanakan keaksaraan fungsional.
e) Membina Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum).

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
a) Memotivasi PUS untuk ber-KB.
b) Membina kelangsungan ber-KB.
c) Membuat peta keluarga tiap RT.
d) Mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi

remaja.
e) Pembentukan PIK Remaja dan Kampanye PUP.

Kegiatan Pembinaan Ekonomi Keluarga
a) Membina, membimbing produk-produk unggulan baik yang

diproduksi masing-masing keluarga maupun dalam bentuk kelompok.
b) Membentuk membina dan mengembangkan usaha bersama baik

UPPKS, UP2K dan KUBE.
c) Membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi simpan pinjam

berupa uang atau produk/hasil pertanian.
d) Menjalankan sistem lumbung kampung untuk kepentingan keluarga.
e) Iuran untuk permodalan dengan barang (palantir/Kelapa sebulan Satu

butir) atau produk lain sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah
masing-masing untuk kepentingan dan kebersamaan di kampung.

23

Kegiatan Pembinaan Perlindungan Keluarga
a) Penyuluhan anti KDRT.
b) Penyuluhan Narkoba.
c) Sistem ronda malam untuk perlindungan keamanan.

Kegiatan Pembinaan Kesetiakawanan Sosial
a) Iuran kematian.
b) Donor darah untuk membantu sesama.
c) Jimpitan beras untuk membantu orang miskin.
d) Membentuk kas untuk peserta KB yang tidak bisa membeli

kontrasepsi.
e) Jaminan Ibu bersalin (Jambulin) dan tabungan Ibu bersalin.
f) Bapak asuh/Ibu asuh bagi anak yang tidak bersekolah.
g) Pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai dari keluarga yang

mampu kepada yang membutuhkan.

Kegiatan Pembinaan Sosial-Budaya
a) Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga-keluarga sesuai

tatakrama setempat.
b) Memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik yang menjadi

kebiasaan setempat.
c) Membentuk kelompok seni sesuai dengan kehendak bersama.
d) Kampanye program-program pemerintah melalui seni budaya.
e) Mengajarkan bahasa yang santun baik bahasa ibu maupun bahasa

nasional.
f) Menyelenggarakan lomba-lomba budaya baik antar individu, antar

keluarga maupun antar RT.

24

2) Seksi Pelayanan dan Rujukan Program
a) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang keagamaan kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
b) Membentuk membina dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak
Usia Dini).
c) Kursus-Kursus tentang keterampilan baik yang dilaksanakan oleh
dinas instansi pemerintah maupun atas prakarsa masyarakat (Kursus
Perbengkelan, Tata busana dan merias pengantin) dsb.
d) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang pendidikan/sosialisasi
kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten
Dst).
e) Menyelenggarakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan
posyandu.
f) Melaksanakan pelayanan KB.
g) Melaksanakan rujukan dan pengayoman medis.
h) Penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu.
i) Mengkordinasikan layanan dan Pembinaan peserta KB dengan Dokter
Bidan Swasta.
j) Pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di Posyandu.
k) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang reproduksi kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
l) Mempromosikan potensi/profesi yang dimiliki oleh warga kampung
(memasarkan tukang tembok, sopir, penjahit dsb) ke Pasar kerja.
m) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang ekonomi kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)
n) Mengurus jaminan-jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS,
Jamkesda).
o) Bantuan hukum bagi keluarga yang tersangkut masalah hukum.
p) Ayoman sosial bagi peserta KB yang mendapat keluhan/komplikasi.

25

q) Mengusahakan pelayanan admistrasi kependudukan misalnya Akta
Kelahiran dan KTP.

r) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang perlindungan kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

s) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang kasih sayang kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

t) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang sosial budaya kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)

3) Seksi Pembinaan Lingkungan
a) Kerja Bakti memelihara lingkungan.
b) Gerakan penanaman tanaman halaman.
c) Pembuangan sampah bersama dan pengurusan secara bergiliran
(terjadwal).
d) Penataan kampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar-pagar yang
membuat keserasian dan keindahan.
e) Petunjuk-petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati.
f) Dalam percepatan penanganan stunting, maka seksi pembinaan
lingkungan dapat melaksanakan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting
(DASHAT), kegiatan ini dimaksudkan untuk memicu gotong rotong
masyarakat untuk memberikan dan menyediakan makanan sehat
berbasis pangan lokal bagi keluarga yang dideteksi mempunyai resiko
terjadinya stunting. Dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama
dengan kegiatan pembinaan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan
UPPKA setempat.
g) Masyarakat bergotong-royong membangun rumah layak huni;
h) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang lingkungan kepada
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

26

C. Pencatatan dan Pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas
Pencatatan dan pelaporan di Kampung Keluarga Berkualitas pada prinsipnya
mengikuti dua pola.
1. Pencatatan dan pelaporan yang telah baku sesuai dengan aturan program dari
tingkat yang lebih atas dari masing-masing instasi pemerintahan/Lembaga,
misalnya laporan program Bangga Kencana, Laporan posyandu, laporan
organisasi lainnya.

2. Pencatatan dan pelaporan khusus di Kampung Keluarga Berkualitas
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Dari seksi-seksi pengurus Kampung Keluarga Berkualitas ke ketua Kampung
Keluarga Berkualitas dilaksanakan setiap bulan;
b. Dari Kampung Keluarga Berkualitas ke tingkat Desa/Kelurahan (Kepala
Desa/Lurah) dilaksanakan setiap bulan;
c. Dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) ke tingkat Kecamatan (Camat)
dilaksanakan setiap bulan, dengan tembusan kepada Kepala UPTD masing-
masing Instansi terkait;
d. Dari Kecamatan (Camat) ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dilaksanakan
setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Kab/Kota terkait;
e. Dari Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) ke Provinsi (Gubernur) dilaksanakan
setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Provinsi terkait;
f. Dari Provinsi (Gubernur) ke BKKBN dilaksanakan 3 bulan sekali dengan
tembusan kepada masing-masing Instansi/ Kementerian / Lembaga.
g. Dari BKKBN kepada presiden melalui Kementerian Koordinator PMK
dilaksanakan 3 bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing
Instansi/ Kementerian/Lembaga.

27

D. Indikator Keberhasilan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
1. Indikator Input
a. Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung
Keluarga Berkualitas.
b. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program
pemerintah maupun inovasi masyarakat.
c. Besarnya sumber anggaran Kampung Keluarga Berkualitas yang didapat baik
dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak
mengikat.
d. Ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Indikator Output
a. Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi.
b. Peranserta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
c. Peranserta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung Keluarga
Berkualitas.
d. Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga.
e. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.
f. Frekuensi pelayanan KB-KR.
g. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
h. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program
Bangga Kencana maupun kegiatan sektor terkait di Kampung Keluarga
Berkualitas).
i. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas

3. Indikator Outcome
Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dapat diukur dari pelaksanaan 8
fungsi di masing-masing keluarga dengan menggunakan indeks pembangunan
keluarga (IBANGGA) yaitu :

28

a. Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah).
b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu

pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki
keterampilan untuk meningkatkan usaha).
c. Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh
dan berkembang dengan baik.
d. Meningkatnya income per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang
kepentingan keluarga.
e. Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman.
f. Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
g. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di
keluarga maupun masyarakat sekampung.
h. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara
perilaku dan lingkungan.

Keterangan:

Sebagai alat ukur keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilihat dari: Hasil
Pendataan Keluarga (PK) yang dimutahirkan setiap tahunnya oleh para kader KB (PPKBD,
Sub PPKBD); dan atau alat ukur lainnya yang dikembangkan oleh Pokja dan disepakti
bersama.

E. Latihan
Setelah mempelajari modul ini, silahkan Anda perhatikan situasi ketercapaian
program KB di tempat kerja Anda. Berdasar hasil pengamatan Anda, apakah
manfaat mempelajari materi Operasional Kampung Keluarga Berkualitas terhadap
perkembangan Program KB?

29

F. Rangkuman
Agar keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas di suatu wilayah benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut, beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam membentuk Kampung Keluarga Berkualitas antara lain; Prinsip-
Prinsip Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, Prasyarat dan Kriteria
Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, Pendataan Potensi Wilayah,
Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Membangun Kesepakatan
Bersama, serta Pembentukan/Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas.

Operasional Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui beberapa tahapan,
yaitu; Pendataan dan Pemetaan Keluarga, Sarasehan Tingkat RT, Sarasehan Tingkat
Kampung, sampai pada Operasionalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Sementara
itu untuk melihat keberhasilan suatu Kampung Keluarga Berkualitas, dapat dilihat
dari indikator input, indikator proses, dan indikator output.

G. Evaluasi
1. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip pembentukan Kampung Keluarga
Berkualitas adalah...
a. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan istilah yang baku (tidak diganti
dengan istilah yang lain).
b. Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB.
c. Dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga.
d. Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program Bangga Kencana
dengan lintas sektor terkait.
e. Merupakan gerakan yang diprakarsai tokoh masyarakat.

2. Pembentukan Pokja/ Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas bisa
dikembangkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan

30

muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap
mengacu pada...
a. Pelaksanaan 8 fungsi keluarga
b. Peningkatan kesertaan ber-KB.
c. Operasionalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.
d. Peraturan Kepala Desa.
e. Program Bangga Kencana.

3. Hal utama yang perlu di bahas dalam sarasehan tingkat RT di Kampung Keluarga
Berkualitas adalah...
a. Membahas hasil pencapaian akseptor kemudian dituangkan dalam peta
keluarga tingkat RT.
b. Membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat Desa.
c. Menyusun anggaran Kampung Keluarga Berkualitas yang akan
dibawa/diusulkan di dalam rapat RW/Kampung;
d. Melaksanakan lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera
(tidak layak huni).
e. Evaluasi pelaksanaan Program tahun yang lalu.

4. Pencatatan dan pelaporan dari Kampung Keluarga Berkualitas ke tingkat
Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) dilaksanakan setiap....
a. Satu bulan sekali.
b. Tiga bulan sekali.
c. Empat bulan sekali
d. Enam bulan sekali.
e. Satu tahun sekali

31

5. Indikator input keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dapat diukur dari...
a. Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung
Keluarga Berkualitas.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana.
c. Frekuensi pelayanan KB-KR.
d. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas
e. Pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi di atas, cobalah anda periksa
jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini! Apabila
jawaban anda sudah mencapai 80% benar (mampu menjawab benar 4 dari 5
pertanyaan di atas), anda dinyatakan telah menguasai materi Manajemen
Operasional Kampung Keluarga Berkualitas. Apabila belum mencapai 80%, maka
anda diminta untuk membaca kembali bab ini.
Bagi anda yang sudah menguasai, anda dapat membaca lebih lanjut Bab Keempat:
Integrasi Program Kampung Keluarga Berkualitas.

32

A. Pengertian Integrasi dan Konvergensi

1. Integrasi

Integrasi adalah pembauran

pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan yang dilakukan

oleh lintas sektor dilaksanakan

secara terkoordinasi sebagai

suatu kesatuan untuk

mencapai tujuan yang sama.

Dalam konteks Kampung Keluarga Berkualitas, yang dimaksud dengan integrasi

pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas adalah pembauran pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan yang tertuang di dalam Inpres oleh

Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan secara

terkoordinir sebagai satu kesatuan menuju peningkatan kualitas keluarga.

2. Konvergensi
Konvergensi adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama menyasar kelompok sasaran
prioritas. Dengan demikian, pengertian konvergensi pelaksanaan Kampung

33

Keluarga Berkualitas adalah pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara
terkoordinir, terpadu dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keluarga
pada kelompok sasaran prioritas yang telah ditetapkan bersama.

Integrasi dan lkonvergensi diperlukan dalam pelaksanaan Kampiung Keluarga
Berkualitas karena hampir setiap kementerian/lembaga mempunyai program dan
kegiatan di desa yang mempunyai output untuk meningkatkan kualitas keluarga.
Selama ini pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri,
tidak terorganisir, dan tidak terintegrasi sehingga secara keseluruhan dampak yang
diharapkan untuk terjadinya peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat tidak
tercapai optimal. Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kampung KB
oleh BPKP pada tahun 2018, yang menyebabkan ketidakberhasilan pelaksanaan
Kampung Keluarga Berencana salah satu faktornya adalah rendahnya komitmen
dan integrasi program dan kegiatan lintas sektor. Sementera itu tugas peningkatan
kualitas penduduk tidak mungkin dilaksanakan oleh satu instansi, maka kemitraan
menjadi kunci dalam pelaksanaan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
Oleh karena itu Kampung Keluarga Berkualitas mengharapkan adanya integrasi dan
konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga
dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
keluarga, dan masyarakat.

B. Tujuan Integrasi dan Konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas
Pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan
untuk:
1. Memadukan peran dan kontribusi setiap kementerian/lembaga dan lintas sektor
dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengacu kepada
lampiran Inpres Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

2. Mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas.

34

Berdasarkan data dan hasil analisa situasi ditetapkan dan disepakati bersama
sasaran dan lokasi prioritas intervensi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas. Lokasi prioritas tersebut dijadikan acuan bersama dalam
pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi antar K/L.

3. Mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan setiap kelompok
sasaran prioritas menerima intervensi yang dibutuhkan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja secara berkala mulai dari tingkat desa,
kabupaten/kota, dan provinsi menggunakan website Kampung Keluarga
Berkualitas pada alamat: https://kampungkb.bkkbn.go.id

4. Membangun mekanisme koordinasi antar institusi yang dapat digunakan untuk
memastikan terselenggaranya integrasi program mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Koordinasi antar institusi merupakan faktor yang sangat penting untuk
memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan program Kampung Keluarga
Berkualitas. Koordinasi bisa dilaksanakan melalui pertemuan secara formal
maupun pertemuan informal antar lintas sektor/institusi terkait. Adanya
komunikasi yang baik antar institusi/lintas sektor serta memastikan adanya
tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan juga merupakan
faktor yang penting dalam membangun koordinasi.

Sedangkan peran dan kontribusi setiap K/L dan lintas sektor dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

No Kementerian/Lembaga Peran

1 Kementerian • Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
Koordinator Bidang pelaksanaan Inpres
Pembangunan Manusia • Melaporkan pelaksanaan Inpres kepada
presiden
dan Kebudayaan

35

2 Kementerian Dalam • Mendorong komitmen Gubernur,
Negeri Bupati/Walikota dalam optimalisasi
penyelenggraan Kampung Keluarga
3 Kementerian Agama Berkualitas
4 Kementerian
• Memfasiltasi Pemda dalam penyelenggaraan
Pendidikan, pemerintahan desa dan lembaga
Kebudayaan, Riset dan kemasyrakatan desa serta penggunaan
Teknologi APBDes

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan peraturan kepala daerah yang
mengatur mengenai Penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas

• Memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya
dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas

• Mendukung sasaran program: Penyediaan
data dan dokumen kependudukan;
Peningkatan cakupan dan layanan dan
rujukan keluarga; Peningkatan lingkungan
keluarga dan masyarakat

Melaksanakan program:
• Penguatan advokasi dan komunikasi

perubahan perilaku masyarakat:
• Peningkatan cakupan layanan dan akses

pendidikan

Melaksanakan program:
• Peningkatan cakupan layanan dan akses

pendidikan

5 Kementerian Kesehatan Melaksanakan program:
• Penguatan advokasi dalam Germas dan
komunikasi perubahan perilaku masyarakat

• Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan
termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi bersumberdaya masyarakat;
• Pendampingan dan pelayanan pada keluarga
dengan resiko kejadian stunting;

• Penataan Lingkungan Keluarga dan
peningkatan akses air minum serta sanitasi
dasar

6 Kementerian Sosial Melaksanakan program:

36

• Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan

termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi bersumberdaya masyarakat;

• Peningkatan cakupan layanan jaminan dan

perlindungan sosial pada keluarga dan

masyarakat miskin serta rentan;

• Pemberdayaan ekonomi keluarga

7 Kementerian Pekerjaan Melaksanakan program:
Umum dan Perumahan • Penataan lingkungan keluarga peningkatan
akses air minum serta sanitasi dasar
Rakyat

8 Kementerian Kelautan Melaksanakan program:
dan Perikanan • Pemberdayaan ekonomi keluarga

9 Kementerian Desa, • Memfasilitasi Desa dalam penggunaan Dana
Pembangunan Daerah Desa untuk penyelenggraan prorgam dan
Tertinggal, dan /atau kegiatan percepatan pencapaian
tujuan berkelanjutan di desa sesuai dengan
Transmigrasi; kewenangan desa

• Penyediaan data dan peningkatan cakupan
pemenuhan administrasi kependudukan;

10 Kementerian • Koordinasi perencanaan dan
Perencanaan penyelenggaraan program dan kegiatan
terkait Kampung Keluarga Berkualitas
Pembangunan Nasional

11 Kementerian Koperasi Melaksanakan program:
dan Usaha Kecil dan • Pemberdayaan ekonomi keluarga
Menengah

12 Kementerian Melaksanakan program:
Pemberdayaan • Penguatan advokasi dalam Germas dan
Perempuan dan
Perlindungan Anak komunikasi perubahan perilaku masyarakat;

13 Badan Kependudukan Optimalisasi penyelenggaran Kampung
dan Keluarga Berencana Keluarga Berkualitas melalui:
• Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan
Nasional

program dan kegiatan pemberdayaan dan

penguatan institusi keluarga di wilayah

setingkat desa/kelurahan

• Fasilitasi teknis

37

• Koordinasi dan peningkatan pelibatan

perguruan tinggi, organisasi profesi, LSM,

organisasi non pemerintah da swasta

• Koordinasi penyusunan pedoman

pelaksanaan dan indikator keberhasilan

penyelenggaraan Kampung Keluarga

Berkualitas

• Pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan

penguatan institusi keluarga melalui IBangga

• Pelaporan pelaksanaan Kampung Keluarga

Berkualitas

• Melaksanakan program: Penyediaan data dan

dokumen kependudukan; Penguatan

advokasi dalam Germas dan komunikasi

perubahan perilaku masyarakat;Peningkatan

akses dan pelayanan kesehatan termasuk

Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi bersumberdaya

masyarakat;Pendampingan dan pelayanan

pada keluarga dengan resiko kejadian

stunting;

14 Pemerintah Provinsi • Pemberian komitmen penyelenggaraan
program dan kegiatan pemberdayaan dan
penguatan institusi keluarga sesuai
kewenangan dan kemampuan keuangan
daerah

• Penguatan komitmen Bupati/walikota untuk
menyediakan sarana, prasarana dan SDM
pelayanan publik di wilayahnya masing-
masing

• Pembinaan dan pengawasan kepada
Kabupaten/Kota secara umum dan teknis
terhadap penyelenggraan Kampung Keluarga
Berkualitas

• Pengkoordinasian pelaksanaan
penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas antar Organisasi Perangkat
Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur
masyakarat

38

15 Pemerintah • Pelaporan pelaksanaan Kampung Keluarga
Kabupaten/Kota Berkualitas

• Mendukung semua program dan kegiatan
penyelenggaraan optimalisasi Kampung
Keluarga Berkualitas

• Pemberian komitmen penyelenggaraan
program dan kegiatan pemberdayaan dan
penguatan institusi keluarga

• Penyediaan sarana, prasarana dan SDM
pelayanan publik di wilayahnya masing-
masing dalam penyelenggaraan progam dan
kegiatan penguatan intitusi keluarga sesuai
kewenangan dan kemampuan keuangan
daerah

• Pengkoordinasian pelaksanaan
penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas antar Organisasi Perangkat
Daerah

• dan/atau sektor swasta serta unsur
masyakarat

• Pelaporan pelaksanaan Kampung Keluarga
Berkualitas

• Mendukung semua program dan kegiatan
penyelenggaraan optimalisasi Kampung
Keluarga Berkualitas

C. Integrasi dan Konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas
Integrasi dan konvergensi sasaran Kampung Keluarga berkualitas baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan
managemen program yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Monitoring, 4)
Evaluasi dan 5) Pelaporan. Sedangkan proses pelaksanaannya dirinci dalam 8
(delapan) aksi integrasi dan konvergensi, yaitu:
1. Analisa situasi
2. Perencanaan kegiatan
3. Rapat koordinasi
4. Dukungan pedoman regulasi

39

5. Pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L
6. Manajemen data
7. Review kinerja tahunan
8. Pengukuran keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas
Pelaksanaan integrasi dan konvergensi dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat secara umum
disajikan pada Gambar berikut,

Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di
Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Proses integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas yang meliputi 8
(delapan) aksi tersebut di atas, secara rinci diuraikan sebagai berikut.
1. Analisa situasi

Analisa situasi dilakukan untuk mendapatkan pemetaan situasi dan kondisi
masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas. Analisa situasi ini menjadi
dasar/acuan dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh semua
pihak yang terlibat di Kampung Keluarga Berkualitas.

40

Analisa situasi dapat dilakukan dengan analisis data dan observasi lingkungan.
Analisa situasi menggambarkan wilayah berdasarkan kondisi kampung keluarga
berkualitas misalnya misalnya meliputi jumlah penduduk, kelahiran, kematian ibu,
kematian bayi, stunting, pendidikan, kemiskinan, perumahan, kesehatan, dan sosial
ekonomi lainnya. Selain data tersebut analisis data menggambarkan potensi baik
potensi sumber daya manusia (misalnya tenaga kesehatan dan petugas lapangan
KB), sarana dan prasarana (seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana
transportasi, dan sarana olah raga.), ketersediaan anggaran, kebijakan, program dan
kegiatan yang dilaksanakan, serta jejaring.

Sumber data untuk penyusunan analisa situasi dapat berasal dari pendataan
keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN, data administrasi kependudukan dari
Disdukcapil, data potensi desa/kelurahan yang berasal dari BPS serta data dari
perangkat daerah terkait meliputi data penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, usaha mikro kecil menengah
(UMKM), data pernikahan usia remaja, data laporan kasus, dan lainnya. Data yang
digunakan harus mengacu pada sumber data yang terpercaya agar akurat (reliable)
dan sahih (valid), serta terbarukan (update), sehingga dapat berfungsi menjadi
sumber rujukan bagi pemerintah desa.

Untuk menjamin kualitas data yang digunakan dalam analisis situasi perlu dilakukan
validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi bisa dilakukan berorientasi kedaerahan
(local oriented) dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
masyarakat, aparat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Data yang telah
diverifikasi dan divalidasi selanjutnya dalam analisa situasi akan dilaporkan secara
berjenjang ke tingkat provinsi dan tingkat pusat sehingga dijadikan acuan bersama
Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait pada saat melakukan analisa situasi.
Hasil analisa situasi ini sebagai dasar menentukan prioritas intervensi

41