Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas (1)

2. Perencanaan Kegiatan
Penyusunan rencana kegiatan di dalam RKP, Renja KL, RKPD, Renja SKPD, RKPDesa
mengacu pada analisis situasi yang sama dan lampiran Inpres Kampung Keluarga
Berkualitas. Penyusunan rencana aksi sebagai pola operasional penyelenggaraan
pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai dengan kewenangan
masing-masing Kementerian/Lembaga serta lintas sektor terkait. Program kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan lampiran Inpres Kampung Keluarga
Berkualitas, antara lain:
a. Penyediaan data dan peningkatan cakupan pemenuhan administrasi
kependudukan (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BKKBN dan
Pemda)
b. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat
(Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kementerian
Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemda)
c. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat
(PKBM)/unit-unit pelayanan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM); (Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Sosial, BKKBN, Pemda)
d. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting;
(Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Pemda)
e. Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan; (Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Pemda)
f. Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga
dan masyarakat miskin serta rentan; (Kementerian Sosial, Kementerian Dalam
Negeri, Pemda)

42

g. Pemberdayaan ekonomi keluarga; (Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi
dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri,
Pemda)

h. Peningkatan akses air bersih serta sanitasi dasar (Kementerian PUPR,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemda)

Bappeda mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan
kegiatan di daerah termasuk perencanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas, antara lain:
1) Melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

kabupaten/kota terutama pada lintas sektor untuk mencapai keserasian
pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka
panjang, menengah dan tahunan.
2) Berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah
serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal
yang terdapat dalam wilayahnya

3. Rapat Koordinasi
Penyediaan forum komunikasi berkala bagi pembuat dan pelaksana kebijakan
berfungsi sebagai wadah sinkronisasi dan konvergensi dalam pelaksanaan program.
Salah satu forum komunikasi yang sudah biasa dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah adalah “rapat koordinasi lintas sektor”. Pelaksanaan rapat
koordinasi sehubungan dengan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas disebutkan di dalam Inpres minimal 2 kali dalam setahun sesuai dengan
kebutuhan di daerah. Pertemuan pertama bertujuan untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, kondisi saat ini
(menyepakati hasil analisa situasi dan pemetaan) dan perencanaan tahun
berikutnya. Pertemuan ke dua dilaksanakan dalam rangka review tengah tahun.
Rapat koordinasi rutin disesuaikan dengan jadwal rapat koordinasi lintas sektor

43

masing-masing daerah. Rapat koordinasi tidak harus secara khusus tetapi bisa
diselaraskan dengan menggunakan rapat biasa namun dengan topik tertentu.

Pelaksana koordinasi pada tingkat pusat dipimpin oleh Kementerian PMK, dihadiri
oleh Kementerian/Lembaga sesuai Inpres. Pelaksana koordinasi pada tingkat
daerah dipimpin oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat
kabupaten/kota, dan kepala desa/lurah untuk tingkat desa/kelurahan. Peserta rapat
koordinasi di daerah terdiri dari lintas sektor terkait dan mitra strategis sesuai
dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Hasil rapat koordinasi adalah
komitmen dan pembagian Kerja

4. Dukungan Pedoman Regulasi

Regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi dan

konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas. Di tingkat

nasional telah ditetapkan Instruksi Presiden tentang “Optimalisasi

Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” sebagai payung hukum untuk

Kementerian/Lembaga dalam mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi

dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

Kementerian/Lembaga. Selanjutnya pada tingkat daerah dapat disusun suatu

Keputusan Kepala Daerah untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung

Keluarga Berkualitas di tingkat daerah mengacu pada Inpres tersebut. Tingkat desa

menyusun Perdes sebagai dasar optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga

Berkualitas. Dapat disusun juga regulasi lain yang mendukung program dan kegiatan

peningkatan kualitas SDM dan pembangunan keluarga, antara lain penyediaan

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya anggaran.

44

5. Pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L
Untuk dapat melaksanakan program yang terkait dengan tanggung jawabnya di
Kampung Keluarga berkualitas, masing-masing K/L atau sektor terkait dapat
menunjuk kader binaan yang akan berkoordinasi dengan kelompok kerja Kampung
Keluarga Berkualitas. Masing-masing K/L secara berkala dapat melakukan
pendampingan dan pembinaan kepada kadernya masing-masing dan kepada OPD
yang berada di lingkup pemerintah daerah.

Pendampingan dan pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L
dapat dilakukan melalui berbagai metode antara lain: pelatihan, lokakarya, asistensi
dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.
Pendampingan dan pembinaan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar setiap
OPD dan kader binaan masing-masing K/L dapat melaksanakan program dan
kegiatan di kampung Keluarga Berkualitas secara terpadu dan terintegrasi.

6. Manajemen data
Untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di
Kampung Keluarga Berkualitas, perlu dikembangkan sistem manajemen data
berbasis teknologi informasi. BKKBN saat ini telah mengembangkan website untuk
sistem manajemen data di Kampung Keluarga Berkualitas yaitu
https://kampungkb.bkkbn.go.id/. Melalui website tersebut perkembangan setiap
kampung Keluarga Berkualitas dapat dipantau secara real-time oleh semua K/L dan
mitra terkait. Selain itu, website ini juga melaporkan keterlibatan masing-masing K/L
pada setiap kampung Keluarga Berkualitas sebagai bukti adanya integrasi dan
konvergensi.

45

Pengorganisasian website Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilihat pada bagan
di bawah ini:

Bagan Pengorganisasian Website Kampung Keluarga Berkualitas

Pelaporan perkembangan kampung keluarga berkualitas secara berkala mutlak
dibutuhkan untuk menjaga agar data-data yang dibutuhkan dalam monitoring dan
evaluasi selalu up-to-date. Pelaporan pada website ini dilakukan oleh petugas yang
ditunjuk dan mekanismenya secara rinci dijelaskan pada bab monitoring dan
evaluasi. Website kampung keluarga berkualitas juga perlu terus dikembangkan
menyesuaikan dengan perkembangan terkini serta kebutuhan monitoring dan
evaluasi secara nasional. Data-data yang tidak tersedia di dalam website Kampung
KB, akan dilaporkan oleh masing-masing Dinas/Badan (minimal 2 kali dalam
setahun) yang akan disampaikan dalam Rakor

7. Review kinerja
Review kinerja optimalisasi Kampung Keluarga berkualitas dilakukan melalui
mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terencana, baik dari sisi
pelaksana monev, metode, periode, serta manfaat monev bagi upaya perbaikan
program. Pelaksanaan monev dilakukan oleh tim yang dibentuk beranggotakan

46

instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan (Inspektorat),
pihak lain (Stakeholder, LSM, masyarakat).

Monitoring dapat diakukan dengan cara melakukan pemantauan secara rutin
website Kampung Keluarga Berkualitas yaitu: https://kampungkb.bkkbn.go.id serta
melalui forum pertemuan dan kunjungan langsung ke lapangan. Monitoring melalui
website Kampung KB dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sementara kunjungan
langsung ke lapangan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Temuan pada saat monitoring merupakan informasi yang dipergunakan sebagai
bahan evaluasi program. Hasil temuan pada saat monitoring seyogyanya
ditindaklanjuti dengan penyesuaian, perbaikan maupun perubahan dalam
pelaksanaan kegiatan maupun rencana kerja agar tujuan meningkatkan kualitas
keluarga dapat tercapai.

Pemantauan Input dan proses dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga,
pemerintah maupun pemerintah daerah serta lintas sektor terkait pelaksanaan
program Kampung Keluarga Berkualitas. Sementara outcome/dampak akan
dilaksanakan oleh BKKBN. (Lebih lengkap akan di bahas pada bab khusus
monitoring dan evaluasi.)
8. Pengukuran Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas
Indikator keberhasilan di Kampung Keluarga Berkualitas dilihat dari
outcome/dampak melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang akan
diukur setiap tahun. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang
ditunjukkan melalui 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) Ketenteraman, 2) Kemandirian, 3)
Kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk
semua wilayah di Indonesia.

47

Agar pelaksanaan 8 (delapan) aksi terlaksana secara integrasi dan konvergen maka
di susun jadwal pelaksanaan 8 (delapan) aksi integrasi dan konvergensi di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota dengan intervensi terintegrasi dapat dilihat pada
Tabel berikut ini.

48

Jadwal pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi disajikan pada Tabel berikut.

49

D. Latihan
Setelah mempelajari modul ini, silahkan Anda perhatikan salah satu Kampung
Keluarga Berkualitas yang ada di wilayah kerja Anda. Berdasarkan hasil pengamatan
Anda, apakah Integrasi Program Kampung Keluarga Berkualitas disana sudah
berjalan atau terlaksana dengan baik? Hal apa yang dapat anda lakukan untuk
meningkatkan Integrasi Program KB di Kampung Keluarga Berkualitas tersebut?

E. Rangkuman
integrasi dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas adalah pembauran
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang tertuang di dalam Inpres oleh
Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan secara
terkoordinir sebagai satu kesatuan menuju peningkatan kualitas keluarga.
Sedangkan konvergensi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas adalah
pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-
sama untuk meningkatkan kualitas keluarga pada kelompok sasaran prioritas yang
telah ditetapkan bersama.

Tujuan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas
adalah; 1) Memadukan peran dan kontribusi setiap kementerian/lembaga dan lintas
sektor dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, 2) Mengetahui
sasaran dan lokasi intervensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, 3)
Mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan setiap kelompok
sasaran prioritas menerima intervensi yang dibutuhkan, 4) Membangun mekanisme
koordinasi antar institusi yang dapat digunakan untuk memastikan
terselenggaranya integrasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi.

50

Integrasi dan konvergensi sasaran Kampung Keluarga berkualitas baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan
managemen program yaitu; 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Monitoring, 4)
Evaluasi dan 5) Pelaporan. Sedangkan proses pelaksanaannya dirinci dalam 8
(delapan) aksi integrasi dan konvergensi.

F. Evaluasi
1. Dalam konteks Kampung Keluarga Berkualitas, pembauran pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan yang tertuang di dalam Inpres oleh
Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan secara
terkoordinir sebagai satu kesatuan menuju peningkatan kualitas keluarga
merupakan...
a. Integrasi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas
b. Konvergensi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas
c. Penerapan 8 fungsi keluarga dalam Kampung Keluarga Berkualitas.
d. Integrasi antara program Bangga Kencana dengan lintas sektor terkait.
e. Partisipasi dari seluruh warga di Kampung Keluarga Berkualitas.

2. Pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan
bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keluarga pada kelompok sasaran
prioritas yang telah ditetapkan bersama merupakan makna dari ...
a. Konvergensi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas
b. Integrasi Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan
secara terkoordinir
c. Pembauran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang tertuang di
dalam Inpres
d. Peningkatan kualitas keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
e. Inti dari pelaksanaan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas

51

3. Berikut adalah tujuan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung
Keluarga Berkualitas:
1) Memadukan peran dan kontribusi setiap kementerian/lembaga dan lintas
sektor dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
2) Mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penyelenggaraan Kampung
Keluarga Berkualitas.
3) Mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan setiap kelompok
sasaran prioritas menerima intervensi yang dibutuhkan.
4) Membangun mekanisme koordinasi antar institusi yang dapat digunakan
untuk memastikan terselenggaranya integrasi program mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Tujuan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas
yang tepat adalah...
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 4
c. 1, 2, 3, 4
d. 2, 3, 4
e. 1 dan 4

4. Memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di
wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, merupakan
salah satu peran dari...
a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b. Kementerian Sosial
c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
d. Kementerian Dalam Negeri
e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

52

5. Dasar dalam menentukan prioritas intervensi dalam penyelenggaraan Kampung
Keluarga Berkualitas, merupakan hasil dari aksi integrasi dan konvergensi pada
tahap......
a. Pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L
b. Dukungan pedoman regulasi
c. Rapat koordinasi
d. Perencanaan kegiatan
e. Analisa situasi

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi di atas, cobalah anda periksa
jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini! Apabila
jawaban anda sudah mencapai 80% benar (mampu menjawab benar 4 dari 5
pertanyaan di atas), anda dinyatakan telah menguasai materi Manajemen
Operasional Kampung Keluarga Berkualitas. Apabila belum mencapai 80%, maka
anda diminta untuk membaca kembali bab ini.
Bagi anda yang sudah menguasai seluruh materi pada modul ini, anda dapat
mempelajari lebih lanjut modul yang lainnya.

53

A. Kesimpulan
Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya revitalisasi program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
yang selama beberapa dasawarsa terakhir ini mengalami kemunduran. Kampung
Keluarga Berkualitas diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam
penguatan Program Bangga Kencana dan Pembangunan sektor terkait lainnya
diseluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan
prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran
yang telah ditetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan Program
Bangga Kencana yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat
Modul ini diharapkan dapat dijadikan acuan operasional bagi Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pengelola program Bangga Kencana dan
pembangunan sektor lainnya dalam pembentukan dan operasional di Kampung
Keluarga Berkualitas seluruh wilayah Indonesia.

Kerjasama lintas sektor adalah program yag melibatkan suatu institusi atau instansi
negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari
pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan
alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan
dan kerjasama. Dengan adanya kemitraan dan kerjasama lintas sektoral yang baik
dapat menciptakan hubungan yang baik sehingga dalam pembuatan kebijakan
maupun pengambilan keputusan dapat melibatkan semua pihak agar
tercapaikebijakan yang tertata, hal ini perlu terus ditingkatkan sehingga apa yang
menjadi target bisa dicapai.

54

B. Saran
Kepada semua sektor terkait diharapkan dapat melaksanakan peranya sesuai
kesepakatan demi kemajuan Kampung Keluarga Berkualitas dan pencapaian tujuan
Kampung Keluarga Berkualitas, yaitu kesejahteraan masyarakat.

55

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2022). Pedoman Lintas
Sektor Dalam Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas. Jakarta: Direktorat
Analisis Dampak Kependudukan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2019). Modul Konsep
Kampung KB.Percontohan. Jakarta: Pusdiklat KKB.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2017). Pedoman Pengelolaan
Kampung KB (Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan. Jakarta:
Kedeputian Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2017). Modul Lintas Sektoral
Kampung KB. Jakarta: Pusdiklat KKB.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2016). Pedoman Operasional
Kampung KB. Jakarta: Biro Perencanaan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2016). Petunjuk Teknis
Operasional Integrasi Kampung KB melalui Sinergitas Pembangunan Lintas
Sektoral. Jakarta: Direktorat Bina Lini Lapangan.

56

KUNCI JAWABAN EVALUASI

Evaluasi BAB II
1. C
2. A
3. B
4. A
5. E

Evaluasi BAB III
1. E
2. A
3. D
4. A
5. A

Evaluasi BAB IV
1. A
2. A
3. C
4. D
5. E

57

58

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta

BERENCANA ITU KEREN

@BKKBNofficial

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BKKBN 2022