KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi serta untuk menyeragamkan tata cara pelaksanaan anggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum, diperlukan pedoman pelaksanaan anggaran supaya tercipta pelaksanaan anggaran yang akurat, tertib, efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaram dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 60
Tahapan Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 2 / 60
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaram dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM. KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3 / 60
KEDUA : Keputusan ini menjadi acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pelaksanaan penyusunan, penyaluran, dan pertanggungjawaban anggaran pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. pedoman mengenai tata cara pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; b. pedoman mengenai tata cara perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. peraturan perundang-undangan atau keputusan mengenai perpajakan; dan d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2022 Ketua, Rahmat Bagja 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4 / 60
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5 / 60
DAFTAR ISI DAFTAR ISI......................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1 A. Latar Belakang..........................................................................................1 B. Dasar Hukum...........................................................................................1 C. Maksud dan Tujuan..................................................................................2 D. Ruang Lingkup.........................................................................................3 E. Definisi dan Istilah....................................................................................3 BAB II ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU....................6 A. Alokasi DIPA.............................................................................................6 B. Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu...................................................6 BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAHAPAN PEMILU............8 A. Pelaksanaan Pembayaran pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.......................................................................................8 B. Pelaksanaan Pembayaran pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS......................................................10 BAB IV REKENING DANA PEMILU.................................................................11 A. Rekening Dana Pemilu............................................................................11 B. Rekening Panwaslu Kecamatan...............................................................12 BAB V PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA PEMILU..............................13 A. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rincian Kebutuhan Dana................13 B. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu........................13 C. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu Provinsi...........14 D. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota ...............................................................................................................14 E. Pengajuan Dana Pemilu pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.....................................................................................15 F. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan....15 BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMILU.........................................19 A. Pertanggungjawaban Dana Pemilu..........................................................19 B. Pengembalian Sisa Dana Pemilu dari LS Bendahara dan UP/TUP pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota....................28 C. Pengembalian Sisa Dana Pemilu pada Panwaslu Kecamatan..................29 D. Pelaporan Penggunaan Dana Pemilu.......................................................30 BAB VII PENUTUP..........................................................................................31 LAMPIRAN II...................................................................................................32 A. Form Rencana Kegiatan..........................................................................33 ii Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 6 / 60
B. Form Rincian Kebutuhan Dana...............................................................36 C. Form SPTJB LS Bendahara.....................................................................39 D. Form Daftar Nominatif Honorarium Narasumber....................................41 E. Form Daftar Nominatif Perjalanan Dinas.................................................43 F. Form Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Paket Meeting..........................45 G. Form SPTJB UP/TUP..............................................................................47 H. Form SPTJB Panwaslu Kecamatan..........................................................49 I. Form Kuitansi Panwaslu Kecamatan.......................................................52 iii Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 7 / 60
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum. Pelaksanaan anggaran Bawaslu dalam rangka tahapan Pemilu adalah seluruh kegiatan yang meliputi penetapan alokasi anggaran, pelaksanaan pembayaran, penetapan rekening dana pemilu, penyaluran dan penggunaan dana pemilu, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan dalam rangka tahapan Pemilu merupakan bagian dari penatausahaan keuangan Bawaslu yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Untuk itu dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan tahapan Pemilu di lingkungan Bawaslu secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilu di lingkungan Bawaslu. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 8 / 60
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889). C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu ini adalah sebagai acuan bagi satuan kerja (satker) di lingkungan Bawaslu dalam mengelola keuangan anggaran khusus tahapan Pemilu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 2. Tujuan dari Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu ini adalah sebagai berikut: 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 9 / 60
a. untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan tahapan Pemilu pada satker di lingkungan Bawaslu; b. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu; c. terwujudnya administrasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tahapan Pemilu yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Bawaslu. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilu untuk seluruh satker di lingkungan Bawaslu, meliputi: 1. alokasi anggaran pelaksanaan tahapan Pemilu; 2. tata cara pelaksanaan pembayaran tahapan Pemilu; 3. rekening dana Pemilu; 4. penyaluran dan penggunaan dana Pemilu; dan 5. pertanggungjawaban dana Pemilu. E. Definisi dan Istilah Dalam pedoman ini, beberapa istilah yang digunakan adalah: 1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; 4. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga; 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu; 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 10 / 60
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang diselanjutnya disebut Kasek Panwaslu Kecamatan adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan yang selanjutnya disebut SPK Panwaslu Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh KPA Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diberi kewenangan untuk membantu PPK dalam mengelola keuangan di Panwaslu Kecamatan; 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki wewenang dan tanggung jawab penggunaan anggaran; 9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung; 10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada BP/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung; 11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada BP untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan; 12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara; 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPPLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/BP; 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA; 15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/BP; 16. Surat Perintah Pendebitan Rekening yang selanjutnya disingkat SPPR adalah bukti perintah dari KPA/PPK atas nama KPA kepada BP/BPP untuk melakukan pendebitan rekening BP/BPP dengan menggunakan Kartu Debit; 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 11 / 60
17. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada BP/BPP untuk mengeluarkan UP yang dikelola oleh BP/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju; 18. Rekening Dana Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan RDP adalah Rekening Pemerintah Lainnya pada Satker Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Pengawas TPS. 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 12 / 60
BAB II ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU Dana Pemilu yang berasal dari APBN digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Alokasi anggaran pelaksanaan tahapan Pemilu terdapat pada DIPA Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi satker. A. Alokasi DIPA Anggaran dialokasikan pada DIPA Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk pelaksanaan tahapan Pemilu pada Panwaslu Kecamatan dialokasikan pada DIPA Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. B. Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu 1. Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bawaslu, meliputi: a. belanja bahan; b. belanja perjalanan dinas; c. belanja jasa profesi; d. belanja honor output kegiatan; e. belanja jasa lainnya; f. belanja keperluan perkantoran; dan g. belanja modal. 2. Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bawaslu Provinsi, meliputi: a. belanja bahan; b. belanja perjalanan dinas; c. belanja jasa profesi; d. belanja honor output kegiatan; e. belanja jasa lainnya; f. belanja modal; g. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; h. belanja sewa; i. belanja langganan listrik; dan j. belanja keperluan perkantoran. 3. Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satker, meliputi: a. belanja bahan; b. belanja perjalanan dinas; 6 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 13 / 60
c. belanja jasa profesi; d. belanja honor output kegiatan; e. belanja jasa lainnya; f. belanja modal; g. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; h. belanja sewa; i. belanja langganan listrik; dan j. belanja keperluan perkantoran. 4. Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Panwaslu Kecamatan, meliputi: a. belanja honor output kegiatan; b. belanja bahan; c. belanja perjalanan dinas; d. belanja jasa profesi; e. belanja sewa; dan f. belanja non operasional lainnya. 7 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 14 / 60
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAHAPAN PEMILU Untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS atau dengan mekanisme UP/TUP. A. Pelaksanaan Pembayaran pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Pembayaran LS a. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS kepada penerima hak, yang meliputi: 1) penyedia barang/jasa; 2) BP; atau 3) pihak lainnya. b. Dalam hal pembayaran LS kepada penerima hak tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. 2. Pembayaran UP a. Mekanisme Penyediaan UP 1) Untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu, KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan UP tahun anggaran berjalan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan ketentuan: a) DIPA tahun anggaran berjalan telah disahkan oleh Menteri Keuangan; b) sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran sebelumnya telah disetor ke Kas Negara; c) satker telah menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan d) satker telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; 2) Dalam hal masih terdapat sisa UP tahun anggaran sebelumnya yang belum disetor ke Kas Negara pada Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b), KPA dapat mengajukan UP dengan memperhitungkan sisa UP tahun anggaran sebelumnya yang belum disetor ke Kas Negara; 8 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 15 / 60
3) Dalam hal Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah sepenuhnya mempertanggungjawabkan TUP tahun anggaran sebelumnya tetapi belum menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (c) dan/atau menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d), KPA dapat mengajukan UP dengan melampirkan surat pernyataan bahwa satker akan segera menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan dan menyampaikan LPJ Bendahara Bulan Desember tahun anggaran sebelumnya kepada KPPN. b. Mekanisme Pembayaran UP 1) Mekanisme pembayaran UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun membiayai kegiatan tahapan Pemilu yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS; 2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada BP yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving); 3) BP yang dibantu oleh BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP; 4) Pembiayaan pelaksanaan tahapan Pemilu menggunakan UP sebagaimana angka 1 (satu), dilaksanakan oleh: a) Satker Bawaslu; b) Satker Bawaslu Provinsi; c) Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d) Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satker; 5) Dalam hal UP pada BP tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang mendesak/tidak dapat ditunda, KPA Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan TUP kepada KPPN. 3. Pembayaran TUP a. Mekanisme Penyediaan TUP 1) Pengajuan permintaan TUP untuk membiayai operasional sehari-hari diajukan secara terpisah dengan pengajuan permintaan TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu; 2) Pengajuan TUP diajukan oleh KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPPN, dengan melampirkan: a) rincian rencana penggunaan TUP; dan 9 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 16 / 60
b) surat pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS; 3) KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan kepada KPPN; 4) Dalam hal TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu yang diajukan sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara, KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu; 5) Permintaan TUP diatas TUP diajukan oleh KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan melampirkan: a) alasan pengajuan TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu meskipun TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara; b) surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berisi pernyataan tidak mengajukan TUP Kembali dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara; dan c) rincian rencana penggunaan TUP. b. Mekanisme Pembayaran TUP Mekanisme pembayaran TUP dapat digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari atau tahapan pelaksanaan Pemilu. B. Pelaksanaan Pembayaran pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran mekanisme LS yang diajukan oleh PPK Satker Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 10 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 17 / 60
BAB IV REKENING DANA PEMILU Rekening dana Pemilu digunakan untuk menampung dana pelaksanaan tahapan Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. A. Rekening Dana Pemilu 1. Untuk keperluan penyaluran dana pelaksanaan tahapan Pemilu pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dilakukan pembukaan RDP; 2. Rekening dana Pemilu dalam bentuk giro Treasury Notional Pooling (TNP); 3. PA atau Sekretaris Jenderal Bawaslu menetapkan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan bank umum dan syariah yang pelayanannya memadai sampai dengan daerah operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Perjanjian kerja sama tersebut paling sedikit memuat: a. pengertian atau ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. pengelolaan RDP termasuk di dalamnya: 1) monitoring dan pelaporan; 2) memberikan layanan unggulan; 3) mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan andal serta mampu memenuhi fasilitasi RDP; 4) menyediakan fasilitas Cash Management System; dan 5) bebas biaya administrasi; e. peringatan dan sanksi; f. jangka waktu pengakhiran kerja sama; g. keadaan kahar; h. penyelesaian perselisihan; i. ketentuan lain-lain; dan j. ketentuan penutup; 4. RDP dibuka oleh: a. KPA Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. KPA Satker Bawaslu Provinsi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker; 5. Rekening Dana Pemilu sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dikelola oleh BP Satker Bawaslu Provinsi dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker; 6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi melaporkan pembukaan RDP sebagaimana angka 4 kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu; 11 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 18 / 60
7. KPA melakukan penutupan RDP setelah tidak digunakan sesuai tujuan dan peruntukannya; 8. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi melaporkan penutupan RDP sebagaimana angka 7 kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu. B. Rekening Panwaslu Kecamatan 1. Kasek Panwaslu Kecamatan wajib membuka rekening giro atas nama Panwaslu Kecamatan; 2. Rekening giro Panwaslu Kecamatan digunakan untuk menampung dana Pemilu dari BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Pendebitan rekening giro Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro yang disahkan oleh Kasek Panwaslu Kecamatan dan SPK Panwaslu Kecamatan; 4. Jasa giro yang didapatkan pada rekening giro Panwaslu Kecamatan wajib disetorkan ke Kas Negara; 5. Kasek Panwaslu Kecamatan melakukan penutupan rekening giro setelah tidak digunakan sesuai tujuan dan peruntukannya. 12 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 19 / 60
BAB V PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA PEMILU Dana Pemilu digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. A. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rincian Kebutuhan Dana 1. PPK Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana untuk keperluan pembiayaan pelaksanaan tahapan Pemilu setiap awal tahun anggaran berpedoman pada DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana ditetapkan oleh masingmasing KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Lampiran II.A dan II.B; 3. Rincian kebutuhan dana untuk keperluan pembiayaan pelaksanaan tahapan Pemilu pada Panwaslu Kecamatan ditetapkan oleh KPA Satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. Dalam hal diperlukan perubahan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, PPK Satker Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana kepada KPA Satker Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; 5. Atas usulan perubahan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana dari PPK, KPA melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu yang membidangi urusan perencanaan anggaran; 6. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana angka 5, KPA menetapkan perubahan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana Panwaslu Kecamatan; 7. Rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana pada Panwaslu Kecamatan merupakan batas tertinggi penyaluran dana dan belanja. B. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu 1. KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu melakukan penyaluran dana pemilu berdasarkan SPBy kepada BP/BPP Satker Bawaslu yang dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: a. Internet Banking; b. Kartu Debit; atau c. Cek/Bilyet Giro; 13 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 20 / 60
2. Dalam hal penyaluran dilakukan menggunakan kartu debit, KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu menerbitkan SPPR kepada BP/BPP Satker Bawaslu; 3. BP/BPP Satker Bawaslu berdasarkan SPBy dan/atau SPPR dari PPK atas nama KPA Satker Bawaslu menyalurkan dana kepada penerima; 4. BP/BPP Satker Bawaslu menyimpan bukti transfer. C. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu Provinsi 1. KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi melakukan penyaluran dana pemilu berdasarkan SPBy kepada BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: a. Internet Banking; b. Kartu Debit; atau c. Cek/Bilyet Giro; 2. Dalam hal penyaluran dilakukan menggunakan kartu debit, KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi menerbitkan SPPR kepada BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi; 3. BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi berdasarkan SPBy dan/atau SPPR dari PPK atas nama KPA Bawaslu Provinsi menyalurkan dana kepada penerima; 4. BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi menyimpan bukti transfer. D. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah Menjadi Satker a. KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyaluran dana pemilu berdasarkan SPBy kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: 1) Internet Banking; 2) Kartu Debit; atau 3) Cek/Bilyet Giro; b. Dalam hal penyaluran dilakukan menggunakan kartu debit, KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan SPPR kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; c. BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy dan/atau SPPR dari PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama KPA Bawaslu Kabupaten/Kota menyalurkan dana kepada penerima; d. BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer. 14 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 21 / 60
2. Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum Menjadi Satker a. KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi melakukan penyaluran dana pemilu berdasarkan SPBy kepada BP Bawaslu Provinsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: 1) Internet Banking; 2) Kartu Debit; atau 3) Cek/Bilyet Giro; b. Dalam hal penyaluran dilakukan menggunakan kartu debit, KPA atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi menerbitkan SPPR kepada BP Bawaslu Provinsi; c. BP Satker Bawaslu Provinsi mentransfer sejumlah dana kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota; d. BPP pada Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy dan/atau SPPR dari PPK pada Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi menyalurkan dana kepada penerima; e. BPP pada Bawaslu Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer. E. Pengajuan Dana Pemilu pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Mekanisme Pengajuan LS dan UP/TUP berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan pedoman Bawaslu yang mengatur pengelolaan keuangan APBN. F. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan 1. Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah Menjadi Satker a. Penyusunan Rencana Penyaluran Dana 1) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada masingmasing Panwaslu Kecamatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan; 2) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tahapan Pemilu; 3) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan, meliputi: a) belanja honorarium; dan b) belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan; 15 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 22 / 60
4) KPA Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah disusun oleh PPK. b. Pengajuan Dana Pemilu 1) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota membuat SPP-LS untuk keperluan penyaluran dana bagi Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang mencakup kebutuhan 1 (satu) bulan sesuai rencana kegiatan; 2) SPP-LS ditujukan kepada BP dengan rekening tujuan RDP; 3) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM Satker Bawaslu Kabupaten/Kota disertai dengan: a) rencana kegiatan; dan b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) PPSPM Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPP-LS beserta lampiran dokumen dan menerbitkan SPMLS untuk diajukan ke KPPN. c. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu 1) PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy dan/atau SPPR kepada BP/BPP untuk membayar/mentransfer sejumlah dana kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan: a) rencana kegiatan; dan b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Kabupaten/Kota; 2) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy dan/atau SPPR menyalurkan dana Pemilu dari RDP kepada rekening Panwaslu Kecamatan; 3) Penyaluran dana untuk Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilakukan oleh BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rekening Panwaslu Kecamatan; 4) Dalam hal terdapat keterbatasan pelayanan perbankan secara non tunai dikarenakan kondisi geografis tertentu dan/atau keadaan kahar, penyaluran dana dapat dilakukan secara tunai; 5) BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer atau tanda terima atas penyaluran dana pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; 6) Atas dana yang disalurkan oleh BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota, SPK Panwaslu Kecamatan melakukan pembayaran kepada penerima hak; 7) Apabila terdapat kekurangan dana terhadap LS yang telah dicairkan maka Kasek Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan 16 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 23 / 60
usulan kekurangan dana kepada PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan SPP-LS. 2. Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum Menjadi Satker a. Penyusunan Rencana Penyaluran Dana 1) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada masing-masing Panwaslu Kecamatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan; 2) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tahapan Pemilu; 3) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan, meliputi: a) belanja honorarium; dan b) belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan; 4) KPA Satker Bawaslu Provinsi menetapkan besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah disusun oleh PPK. b. Pengajuan Dana Pemilu 1) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota membuat SPP-LS untuk keperluan penyaluran dana bagi Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang mencakup kebutuhan 1 (satu) bulan sesuai rencana kegiatan; 2) SPP-LS ditujukan kepada BP Satker Bawaslu Provinsi dengan rekening tujuan RDP; 3) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM Satker Bawaslu Provinsi disertai dengan: a) rencana kegiatan; dan b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi; 4) PPSPM Satker Bawaslu Provinsi melakukan pengujian atas SPPLS beserta lampiran dokumen dan menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN. c. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu 1) PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi menerbitkan SPBy dan/atau SPPR kepada BP Satker Bawaslu Provinsi untuk membayar/mentransfer sejumlah dana kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan: a) rencana kegiatan; dan 17 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 24 / 60
b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi; 2) BP Satker Bawaslu Provinsi berdasarkan SPBy dan/atau SPPR menyalurkan dana Pemilu dari RDP yang dikelola BP Satker Bawaslu Provinsi kepada RDP yang dikelola BPP Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy dan/atau SPPR menyalurkan dana Pemilu dari RDP kepada rekening Panwaslu Kecamatan; 4) Penyaluran dana untuk Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilakukan oleh BPP Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rekening Panwaslu Kecamatan; 5) Dalam hal keterbatasan pelayanan perbankan non tunai karena kondisi geografis tertentu dan/atau keadaan kahar penyaluran dana dapat dilakukan secara tunai; 6) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer atau tanda terima atas penyaluran dana pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; 7) Atas dana yang disalurkan oleh BPP Bawaslu Kabupaten/Kota, SPK Panwaslu Kecamatan melakukan pembayaran kepada penerima hak; 8) Apabila terdapat kekurangan dana terhadap LS yang telah dicairkan maka Kasek Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan usulan kekurangan dana kepada PPK Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan SPP-LS kepada PPSPM untuk diajukan kepada KPPN. 18 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 25 / 60
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMILU Dana Pemilu yang telah digunakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS untuk pelaksanaan tahapan pemilu wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. A. Pertanggungjawaban Dana Pemilu 1. Bawaslu a. Pertanggungjawaban Belanja LS Bendahara 1) BP Satker Bawaslu wajib mempertanggungjawabkan LS Bendahara yang telah diajukan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah SP2D; 2) Pertanggungjawaban LS Bendahara meliputi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) atas pengajuan LS yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu dengan format sebagaimana Lampiran II.C; b) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP Satker Bawaslu, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; c) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh PPK, BP, dan Penerima; 3) PPK Satker Bawaslu melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPP-LS. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 4) BP Satker Bawaslu melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 5) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 19 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 26 / 60
6) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. b. Pertanggungjawaban Belanja UP/TUP 1) BP/BPP Satker Bawaslu dapat melakukan penggantian (revolving) UP Tunai yang telah digunakan; 2) BP/BPP Satker Bawaslu melakukan pertanggungjawaban TUP untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan; 3) Pertanggungjawaban UP/TUP meliputi: a) SPPR dan/atau SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK; b) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu format sebagaimana Lampiran II.G; c) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP Satker Bawaslu, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; d) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan bukti-bukti pengeluaran; 4) PPK Satker Bawaslu melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 5) BP Satker Bawaslu melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah dibayarkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 6) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 7) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. 2. Bawaslu Provinsi a. Pertanggungjawaban Belanja LS Bendahara 1) BP Satker Bawaslu Provinsi wajib mempertanggungjawabkan LS yang telah diajukan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah SP2D; 2) Pertanggungjawaban LS meliputi: 20 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 27 / 60
a) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Provinsi format sebagaimana Lampiran II.C; b) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP Satker Bawaslu Provinsi, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; c) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh PPK, BP, dan Penerima. 3) PPK Satker Bawaslu Provinsi melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPP-LS. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu Provinsi menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 4) BP Satker Bawaslu Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila buktibukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani buktibukti pengeluaran; 5) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 6) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. b. Pertanggungjawaban Belanja UP/TUP 1) BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi dapat melakukan penggantian (revolving) UP Tunai yang telah digunakan; 2) BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi melakukan pertanggungjawaban TUP untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan; 3) Pertanggungjawaban UP/TUP meliputi: a) SPPR dan/atau SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Provinsi; b) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Provinsi format sebagaimana Lampiran II.G; c) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP Satker Bawaslu Provinsi, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; 21 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 28 / 60
(2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; d) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan bukti-bukti pengeluaran. 4) PPK Satker Bawaslu Provinsi melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu Provinsi menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 5) BP Satker Bawaslu Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah dibayarkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila buktibukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani buktibukti pengeluaran; 6) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 7) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. 3. Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah Menjadi Satker a. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota 1) Pertanggungjawaban Belanja LS Bendahara a) BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mempertanggungjawabkan LS Bendahara yang telah diajukan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah SP2D; b) Pertanggungjawaban LS Bendahara meliputi: (1) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota format sebagaimana Lampiran II.C; (2) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota, meliputi: (a) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (b) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (c) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; (3) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan buktibukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh PPK, BP, dan Penerima. 22 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 29 / 60
c) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPP-LS. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani bukti-bukti pengeluaran; d) BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; e) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; f) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. 2) Pertanggungjawaban Belanja UP/TUP a) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penggantian (revolving) UP Tunai yang telah digunakan; b) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pertanggungjawaban TUP untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan; c) Pertanggungjawaban UP/TUP meliputi: (1) SPPR dan/atau SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; (2) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota format sebagaimana Lampiran II.G; (3) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota, meliputi: (a) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (b) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (c) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; (4) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan buktibukti pengeluaran; d) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani bukti-bukti pengeluaran; 23 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 30 / 60
e) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BP/BPP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; f) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; g) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. b. Bagi Panwaslu Kecamatan 1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; 2) Pertanggungjawaban dana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, meliputi: a) SPTJB yang telah ditandatangani oleh Kasek Panwaslu Kecamatan format sebagaimana Lampiran II.H; b) daftar nominatif yang ditandatangani oleh Kasek Panwaslu, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; c) bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima dengan format kuitansi sebagaimana Lampiran II.I; 3) Penyampaian SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dalam bentuk softcopy; 4) Penyampaian dokumen sebagaimana angka (3) dilakukan melalui aplikasi penyimpanan dokumen berbasis cloud yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi Bawaslu serta dengan tautan yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membuat folder <nama kecamatan_bulan>; 5) Penyampaian SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk softcopy tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan asli SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; 6) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta 24 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 31 / 60
SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan; 7) BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dari Panwaslu Kecamatan yang telah sesuai kepada PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota; 8) PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy; 9) Apabila telah memenuhi persyaratan, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengesahan SPTJB serta buktibukti pengeluaran. Selanjutnya, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS untuk kebutuhan dana 1 (satu) bulan berikutnya bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang memenuhi syarat kepada PPSPM; 10) Apabila tidak memenuhi persyaratan, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pertanggungjawaban kepada SPK Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan; 11) PPSPM Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen sebagaimana Bab V. Dalam hal pengujian terhadap SPP-LS telah memenuhi syarat, PPSPM Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN; 12) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 13) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. 4. Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum Menjadi Satker a. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota 1) Pertanggungjawaban Belanja LS Bendahara a) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mempertanggungjawabkan LS Bendahara yang telah diajukan melalui BP Bawaslu Provinsi paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah SP2D; b) Pertanggungjawaban LS Bendahara meliputi: (1) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota wajib format sebagaimana Lampiran II.C; (2) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota dan BP Bawaslu Provinsi, meliputi: 25 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 32 / 60
(a) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (b) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (c) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; (3) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan buktibukti pengeluaran; c) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPP-LS. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani bukti-bukti pengeluaran; d) BP Bawaslu Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; e) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; f) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. 2) Pertanggungjawaban Belanja UP/TUP a) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penggantian (revolving) UP Tunai yang telah digunakan; b) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pertanggungjawaban TUP untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan; c) Pertanggungjawaban UP/TUP meliputi: (1) SPPR dan/atau SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota; (2) SPTJB yang telah ditandatangani oleh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota format sebagaimana Lampiran II.G; (3) daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota, meliputi: (a) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (b) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (c) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; 26 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 33 / 60
(4) kelengkapan pertanggungjawaban yang sah dan buktibukti pengeluaran; d) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPP-LS. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani bukti-bukti pengeluaran; e) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran. Apabila bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai, BPP menandatangani bukti-bukti pengeluaran; f) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; g) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. b. Bagi Panwaslu Kecamatan 1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; 2) Pertanggungjawaban dana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, meliputi: a) SPTJB yang telah ditandatangani oleh Kasek Panwaslu Kecamatan format sebagaimana Lampiran II.H; b) daftar nominatif yang ditandatangani oleh Kasek Panwaslu, meliputi: (1) daftar nominatif honorarium narasumber sebagaimana Lampiran II.D; (2) daftar nominatif perjalanan dinas sebagaimana Lampiran II.E; (3) daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting sebagaimana Lampiran II.F; c) bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima dengan format kuitansi sebagaimana Lampiran II.I; 3) Penyampaian SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dalam bentuk softcopy; 4) Penyampaian dokumen sebagaimana angka (3) dilakukan melalui aplikasi penyimpanan dokumen berbasis cloud yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi Bawaslu serta dengan 27 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 34 / 60
tautan yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membuat folder <nama kecamatan_bulan>; 5) Penyampaian SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk softcopy tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan asli SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota; 6) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan; 7) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPTJB dan buktibukti pengeluaran dari Panwaslu Kecamatan yang telah sesuai kepada PPK Bawaslu Kabupaten/Kota; 8) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy; 9) Apabila telah memenuhi persyaratan, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengesahan SPTJB serta buktibukti pengeluaran. Selanjutnya, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS untuk kebutuhan dana bulan berikutnya bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang memenuhi syarat kepada PPSPM; 10) Apabila tidak memenuhi persyaratan, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pertanggungjawaban kepada SPK Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan; 11) PPSPM Satker Bawaslu Provinsi melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen sebagaimana Bab V. Dalam hal pengujian terhadap SPP-LS telah memenuhi syarat, PPSPM Satker Bawaslu Provinsi menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN; 12) Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Bawaslu dan pedoman perjalanan dinas Bawaslu; 13) Pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan. B. Pengembalian Sisa Dana Pemilu dari LS Bendahara dan UP/TUP pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Mekanisme pengembalian sisa dana Pemilu dari LS Bendahara dan UP/TUP berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, pedoman 28 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 35 / 60
pengelolaan keuangan Bawaslu, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran; 2. Penyetoran sisa dana Pemilu pada tahun anggaran berjalan menggunakan aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3) yang dapat diakses melalui alamat mpn.kemenkeu.go.id dengan akun pengembalian sesuai dengan akun belanja yang digunakan. C. Pengembalian Sisa Dana Pemilu pada Panwaslu Kecamatan 1. Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah Menjadi Satker a. Sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada Bulan Desember; b. Dalam hal masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir sebelum Bulan Desember, sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas; c. BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu ke Kas Negara paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan Desember; d. BP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu dari Panwaslu Kecamatan yang masa tugas berakhir sebelum Bulan Desember, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Panwaslu Kecamatan mengembalikan sisa dana Pemilu; e. Penyetoran sisa dana Pemilu menggunakan aplikasi MPN G3 yang dapat diakses melalui alamat mpn.kemenkeu.go.id dengan akun pengembalian sesuai dengan akun belanja yang digunakan; 2. Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum Menjadi Satker a. Sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada Bulan Desember; b. BPP Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan sisa dana Pemilu kepada BP Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada Bulan Desember; c. Dalam hal masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir sebelum Bulan Desember, sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas, dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan sisa dana Pemilu kepada BP Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Panwaslu Kecamatan; 29 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 36 / 60
d. BP Satker Bawaslu Provinsi menyetorkan sisa dana Pemilu ke Kas Negara paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan Desember; e. BP Satker Bawaslu Provinsi menyetorkan sisa dana Pemilu dari Panwaslu Kecamatan yang masa tugas berakhir sebelum Bulan Desember, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPP mengembalikan sisa dana Pemilu; f. Penyetoran sisa dana Pemilu menggunakan aplikasi MPN G3 yang dapat diakses melalui alamat mpn.kemenkeu.go.id dengan akun pengembalian sesuai dengan akun belanja yang digunakan. D. Pelaporan Penggunaan Dana Pemilu 1. Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pemeriksaan kas BP paling sedikit satu kali dalam satu bulan; 2. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan; 3. Penggunaan dana Pemilu pada Satker Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan melalui LPJ Bendahara setiap bulan kepada KPPN dengan melampirkan rekening koran yang dikelola oleh BP dan BPP termasuk RDP. 30 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 37 / 60
BAB VII PENUTUP Pedoman ini berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2023, dengan aturan peralihan sebagai berikut: 1. Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengajukan TUP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan pemilu pada Panwaslu Kecamatan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum diundangkan, PPK atas nama KPA dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan pedoman Bawaslu yang mengatur pengelolaan keuangan APBN; 2. Penyaluran dana Pemilu dari BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota kepada SPK Panwaslu Kecamatan yang dilakukan sebelum pedoman ini berlaku dapat dilakukan secara tunai; 3. Kuitansi dokumen pertanggungjawaban pada Panwaslu Kecamatan sebelum pedoman ini ditetapkan, dapat menggunakan format selain Lampiran II.I. Demikian lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ketua, Rahmat Bagja 31 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 38 / 60
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 32 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 39 / 60
A. Form Rencana Kegiatan RENCANA KEGIATAN 1. Kode Satuan Kerja : ………………………………..(1) 2. Nama Satuan Kerja : ………………………………..(2) 3. Tanggal/No. DIPA : ………………………………..(3) 4. Unit Organisasi : ………………………………..(4) No. Kode Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen/Sub Komponen*) Akun/Uraian**) Angg (R 1 CQ.5245.BAH.001.301.A 521211 Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran ……… 2 CQ.5245.BAH.001.301.A 524111 Koordinasi Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi ……… 3 CQ.5245.BAH.001.302.A 521211 Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa ……… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang
N TAHAPAN PEMILU garan Rp) Bulan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ……… ……… ……… 33 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
No. Kode Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen/Sub Komponen*) Akun/Uraian**) Angg (R 4 CQ.5245.BAH.001.302.A 524111 Koordinasi Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Provinsi ……… *) Contoh program/kegiatan/KRO/RO/komponen/sub komponen **) Contoh akun dan uraian Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang
garan Rp) Bulan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ……… n .............(5), ……………….(6) Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………...(7) NIP. …………………………..(8) 34 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
PETUNJUK PENGISIAN RENCANA KEGIATAN TAHAPAN PEMILU NO KETERANGAN (1) Diisi dengan kode satker (2) Diisi dengan nama satker (3) Diisi dengan tanggal/nomor DIPA (4) Diisi dengan nama unit organisasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota (5) Diisi dengan tempat (6) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun (7) Diisi dengan nama PPK (8) Diisi dengan NIP PPK 35 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 42 / 60
B. Form Rincian Kebutuhan Dana RINCIAN KEBUTUHAN D 1. Kode Satuan Kerja : ………………………………..(1) 2. Nama Satuan Kerja : ………………………………..(2) 3. Tanggal/No. DIPA : ………………………………..(3) 4. Unit Organisasi : ………………………………..(4) No. Kode Program/Kegiatan/KRO/ RO/Komponen/Sub Komponen*) Akun/ Uraian**) Anggaran (Rp) 01 1 CQ.5245.BAH.001.301.A 521211 Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran ……………….. …... 2 CQ.5245.BAH.001.301.A 524111 Koordinasi Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi ……………….. …... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang
DANA TAHAPAN PEMILU Rincian Kebutuhan Dana Bulan (Rp) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... 36 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
No. Kode Program/Kegiatan/KRO/ RO/Komponen/Sub Akun/ Uraian**) Anggaran (Rp) 01 3 CQ.5245.BAH.001.302.A 521211 Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa ……………….. …... 4 CQ.5245.BAH.001.302.A 524111 Koordinasi Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Provinsi ……………….. …... *) Contoh program/kegiatan/KRO/RO/komponen/sub komponen **) Contoh akun dan uraian Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang
Rincian Kebutuhan Dana Bulan (Rp) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... n .............(5), ……………….(6) Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………...(7) NIP. …………………………..(8) 37 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
PETUNJUK PENGISIAN RENCANA KEGIATAN TAHAPAN PEMILU NO KETERANGAN (1) Diisi dengan kode satker (2) Diisi dengan nama satker (3) Diisi dengan tanggal/nomor DIPA (4) Diisi dengan nama unit organisasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota (5) Diisi dengan tempat (6) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun (7) Diisi dengan nama PPK (8) Diisi dengan NIP PPK 38 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 45 / 60
C. Form SPTJB LS Bendahara SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR: …………………(1) 1. Kode Satuan Kerja : ………………………………..(2) 2. Nama Satuan Kerja : ………………………………..(3) 3. Tanggal/No. DIPA : ………………………………..(4) 4. Klasifikasi Anggaran : ………………………………..(5) Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ……………… (6) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran serta kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas pembayaran tersebut yang telah kami perintahkan dalam SPP ini dengan perincian sebagai berikut: No. Kode Akun Penerima Uraian Jumlah Pajak yang dipungut PPN PPh 1 522… ……………. ………………… ……………. ……………. ……………. 2 524… ……………. ………………… ……………. ……………. ……………. 3 dst ……………. ………………… ……………. ……………. ……………. Jumlah ……………. ……………. ……………. Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .............(7), ……………….(8) Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………...(9) NIP. …………………………(10) 39 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 46 / 60