MODUL PAJAK BAWASLU 2021

i MODUL PERPAJAKAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM JAKARTA, 2021

ii Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 ii KATA SAMBUTAN Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun 2021 dapat diselesaikan. Seperti yang kita ketahui, pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan negara dan semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam APBN Tahun 2021, target penerimaan dari sektor perpajakan adalah sebesar 1.444,5 triliun rupiah atau mencapai lebih dari 82 persen dari total rencana penerimaan negara. Melihat target penerimaan negara yang begitu besar serta selaras dengan program peningkatan pelayanan pajak Kementerian Keuangan dalam meningkatkan pendapatan negara, maka sebagai bentuk partisipasi dan peran serta Bawaslu dalam menunjang program Kementerian Keuangan, diperlukan peningkatan pelayanan dan pemahaman seluruh pegawai Bawaslu dalam memahami ketentuan perpajakan. Salah satu bentuk partisipasi Bawaslu dalam mengamankan penerimaan negara yaitu dengan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan diantaranya dengan melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman perpajakan yang sama di lingkungan Bawaslu maka disusun “Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021” sebagai pedoman penatausahaan pajak di Bawaslu. Modul ini disusun oleh Bawaslu dengan bekerjasama Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh pihak di Bawaslu dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan yang berlaku. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penyusun dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Bawaslu serta Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah bekerjasama

iv Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 iv DAFTAR ISI Halaman KATA SAMBUTAN .................................................................................. ii DAFTAR ISI .............................................................................................. iv MATRIK MODUL PERPAJAKAN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN BUKU SAKU PAJAK 2018 ..................................................... vi BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum ......................................................................... 1 B. Latar Belakang ....................................................................... 3 C. Maksud dan Tujuan ............................................................... 4 D. Ruang Lingkup ...................................................................... 4 BAB II TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH NPWP DAN PENGHAPUSAN NPWP A. Pendaftaran NPWP ................................................................ 6 B. Penghapusan NPWP .............................................................. 7 BAB III PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Pengertian Pajak Penghasilan ................................................ 8 B. Subjek Pajak Penghasilan ...................................................... 8 C. Objek Pajak Penghasilan ....................................................... 11 D. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ...................................... 11 E. Subjek Pajak Pertambahan Nilai ............................................ 11 F. Objek Pajak Pertambahan Nilai ............................................. 12 BAB IV TEKNIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .......................................... 13 B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 .......................................... 35 C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .......................................... 39 D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 .......................................... 43 E. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) ............................. 45 F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ............................................. 50 G. Pemeliharaan.......................................................................... 53

v Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 v H. Pengenaan Tarif Pajak pada Panwaslu Luar Negeri .............. 54 I. Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 .............................. 56 BAB V TEKNIS PENGISIAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, DAN 4 AYAT (2) A. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 21 dan Pasal 26... 63 B. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 22 ........................ 65 C. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 23 ........................ 66 D. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) ........... 67 BAB VI MEKANISME PEMBUATAN ID BILLING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PPN A. Pembuatan Kode Billing ....................................................... 70 B. Pembayaran Billing ............................................................... 70 BAB VII KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PPN A. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa ke Kantor Pajak ........ 71 B. Kewajiban Penyetoran dan Penyampaian ............................. 71 BAB VIII BEA METERAI A. Pengertian Bea Meterai ......................................................... 74 B. Objek dan Tarif Bea Meterai ................................................. 74 C. Cara Pelunasan Bea Meterai.................................................. 76 DAFTAR NPWP INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BAWASLU .................................................................... 77 DAFTAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...... 79 DAFTAR KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN ....... 82 DAFTAR ISTILAH ................................................................................... 85

1 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 1 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Pajak Penghasilan); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi

2 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 2 Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

3 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 3 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26; 20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; 21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah; 22. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. B. Latar Belakang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu memiliki Sekretariat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi dan tata kelola keuangan dengan baik. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengguna Anggaran

4 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 4 Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib melakukan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk tata kelola yang baik adalah mengelola pendapatan dari pajak yang merupakan kewajiban setiap orang atau badan untuk membayar pajak termasuk Bawaslu dan pegawainya, untuk aktif berkesadaran melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di Bawaslu dilakukan oleh bendahara yang termasuk didalamnya bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, sebagai pihak yang melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, bendahara harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah dengan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penerbitan modul perpajakan bagi instansi pemerintah di lingkungan Bawaslu khususnya bagi pejabat perbendaharaan adalah sebagai pedoman dalam mengelola pajak bagi yang menangani pengurusan pajak, sehingga dapat membantu mempermudah perhitungan pajak serta meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Di satu sisi, Wajib Pajak (Ketua dan Anggota Bawaslu, Pegawai Bawaslu, dan Penyedia Barang/Jasa) akan mendapatkan informasi yang lengkap apabila akan melakukan pengurusan pajak di lingkungan Bawaslu. D. Ruang Lingkup 1. Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh NPWP dan Penghapusan NPWP; 2. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai; 3. Teknis Penghitungan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan PPN;

5 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 5 4. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat (2); 5. Mekanisme Pembuatan ID Billing PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan PPN; 6. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan PPN; 7. Bea Meterai.

6 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 6 BAB II TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH NPWP DAN PENGHAPUSAN NPWP A. Pendaftaran NPWP Setiap lnstansi Pemerintah di lingkungan Bawaslu wajib mendaftarkan diri kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah masing-masing, untuk dapat diterbitkan NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintah Pusat, Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat. Nomor Pokok Wajib Pajak dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Hak dan kewajiban perpajakan tertentu Instansi Pemerintah, meliputi: 1. pemotongan dan/atau pemungutan pajak; 2. penerbitan, pembetulan, dan/atau pembatalan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak secara elektronik; 3. perekaman data Faktur Pajak yang diterima dari rekanan dan SSP atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 4. pembuatan kode billing dan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank/Pos Persepsi; 5. pengajuan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak; dan/atau 6. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dilakukan secara elektronik. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan memiliki NPWP BPP Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota telah memiliki DIPA, Kepala Sekretariat Bawaslu

7 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 7 Kabupaten/Kota mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP wilayah kerjanya untuk diberikan NPWP pada kesempatan pertama. B. Penghapusan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi Pemerintah dapat dihapus apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan tersebut dapat diajukan atas permohonan dari Instansi Pemerintah atau secara jabatan dapat dilakukan oleh Kepala KPP serta Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif. Penghapusan NPWP dilaksanakan terhadap Instansi Pemerintah yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut: 1. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; 2. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; 3. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; 4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain. Permohonan penghapusan NPWP disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi Instansi Pemerintah dan dilampiri dengan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

8 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 8 BAB III PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. B. Subjek Pajak Penghasilan Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (Subjek Pajak) adalah: 1. a. orang pribadi; b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 2. badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) terdiri atas: a. orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI atau WNA yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia; b. subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

9 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 9 2) pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD; 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; c. subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) a. Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri merupakan: 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 2) WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau 3) WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: a) bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan: i. suami atau isteri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia; ii. sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau iii. menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat; c) memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan seharihari di luar Indonesia; d) menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain; dan/atau e) persyaratan tertentu lainnya. Sebagai catatan, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan e) di atas merupakan persyaratan yang secara kumulatif (kedua-duanya) harus terpenuhi. Persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e) yaitu:

11 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 11 C. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pada pengertian objek pajak penghasilan di atas, menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pengenaan pajak atas penghasilan dalam arti luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak tanpa memperhatikan asal atau sumbernya dan sepanjang atas penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan Wajib Pajak maka atas penghasilan dimaksud merupakan objek pajak penghasilan. Dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis Wajib Pajak, Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas (seperti gaji, honorarium, dan penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli); 2. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 3. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak atau harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 4. penghasilan lain, yaitu penghasilan yang tidak termasuk dalam kelompok penghasilan di atas seperti pembebasan utang dan hadiah. D. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. E. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Subjek Pajak yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPN adalah pengusaha yang menurut ketentuan seharusnya dikukuhkan sebagai

12 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 12 Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN, kecuali pengusaha kecil yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud tersebut, juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. F. Objek Pajak Pertambahan Nilai PPN dikenakan atas: 1. Penyerahan BKP/ JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 2. Impor BKP; 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP, dari luar daerah pabean; atau 4. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP oleh PKP.

13 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 13 BAB IV TEKNIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Kode: 411121) 1. Dasar Hukum a. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010; e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. 2. Pengertian PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Subjek PPh Pasal 21 Subjek Pajak yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara di lingkungan Bawaslu (sebagai subjek PPh Pasal 21) antara lain: a. Pegawai Tetap Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Termasuk pegawai tetap di Bawaslu adalah: 1) Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan;

14 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 14 2) Tenaga ahli; 3) seluruh pegawai baik yang berstatus PNS maupun PPNPN yang mendapatkan penghasilan secara tetap dan teratur di Bawaslu. b. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Termasuk pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas di Bawaslu adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). c. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk dalam penerima penghasilan bukan pegawai di Bawaslu adalah narasumber/moderator/fasilitator non PNS dan jasa perorangan yang berasal dari luar Bawaslu. d. Peserta Kegiatan Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Termasuk dalam peserta kegiatan adalah orang pribadi non PNS yang mengikuti kegiatan di Bawaslu. 4. Tarif PPh Pasal 21 bagi yang Tidak Memiliki NPWP Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan 20 persen lebih tinggi dari tarif normal kepada orang yang tidak memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (5A) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

15 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 15 5. Dasar Umum Penghitungan PPh Pasal 21: a. Bagi Pegawai Tetap A. Penghasilan Bruto (1) Gaji Pokok Rp XXX (2) Tunjangan-tunjangan Rp XXX (+) (3) Jumlah Penghasilan (1 + 2) Rp XXX B. Pengurang Penghasilan Bruto (1) Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) Rp XXX (2) Iuran Pensiun/THT/JHT Rp XXX (+) (3) Jumlah Pengurangan (1 + 2) Rp XXX (-) C. Penghasilan Neto (A3-B3) Rp XXX D. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp XXX (-) E. Penghasilan Kena Pajak (C-D) Rp XXX F. PPh Pasal 21 Terutang (E x Tarif Pasal 17 UU PPh) Rp XXX b. Bagi Pegawai Tidak Tetap A. Penghasilan Bruto Rp XXX B. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp XXX (-) C. Penghasilan Kena Pajak (A-B) Rp XXX D. PPh Pasal 21 Terutang (C x Tarif Pasal 17 UU PPh) Rp XXX c. Bagi Bukan Pegawai A. Penghasilan Bruto Rp XXX B. Dasar Pengenaan Pajak (50% x A) Rp XXX C. PPh Pasal 21 Terutang (B x Tarif Pasal 17 UU PPh) Rp XXX d. Bagi Peserta Kegiatan A. Penghasilan Bruto Rp XXX B. PPh Pasal 21 Terutang (A x Tarif Pasal 17 UU PPh) Rp XXX Penjelasan: a. Penghasilan Bruto Penghasilan bruto adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

16 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 16 b. Pengurang Penghasilan Bruto Terdiri atas biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. c. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai tetap, tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Biaya jabatan dikenakan sebesar 5 (lima) persen dari jumlah penghasilan bruto dengan jumlah pengenaan maksimal Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan. d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PTKP merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP Orang Pribadi). Besaran PTKP ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut: Peruntukan Jumlah PTKP per tahun (Rp) Jumlah PTKP per bulan (Rp) WP Orang Pribadi 54.000.000,00 4.500.000,00 Tambahan untuk WP Kawin 4.500.000,00 375.000,00 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54.000.000,00 4.500.000,00 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 4.500.000,00 375.000,00

17 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 17 Berdasarkan tabel di atas, maka angka PTKP yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 oleh Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: Status Peruntukan Jumlah PTKP per tahun (Rp) TK/0 WP Orang Pribadi 54.000.000,00 TK/1 WP Orang Pribadi + 1 Tanggungan (orang tua/mertua/ anak kandung/anak angkat) 58.500.000,00 Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 TK/2 WP Orang Pribadi + 2 Tanggungan (orang tua/mertua/ anak kandung/anak angkat) 63.000.000,00 Rp54.000.000,00 + (2 x Rp4.500.000,00) TK/3 WP Orang Pribadi + 3 Tanggungan (orang tua/mertua/ anak kandung/anak angkat) 67.500.000,00 Rp54.000.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00) K/0 WP Kawin 58.500.000,00 Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 K/1 WP Kawin + 1 Tanggungan (anak) 63.000.000,00 Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + Rp4.500.000,00 K/2 WP Kawin + 2 Tanggungan (anak) 67.500.000,00 Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + (2 x Rp4.500.000,00) K/3 WP Kawin + 3 Tanggungan (anak) 72.000.000,00 Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00)

18 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 18 6. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 7. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 a. PNS dan Pejabat Negara 1) Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. 2) Penghasilan yang diterima oleh PNS dan Pejabat Negara secara tetap dan teratur dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Besaran PPh terutang bersifat ditanggung pemerintah (DTP).

19 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 19 3) Penghasilan yang diterima oleh PNS dan Pejabat Negara yang tidak bersifat tetap dan teratur diantaranya dapat berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 Final berdasarkan tarif sebagai berikut: a) PNS Golongan II dan Golongan I = 0% x Penghasilan Bruto b) PNS Golongan III = 5% x Penghasilan Bruto c) PNS Golongan IV = 15% x Penghasilan Bruto d) Pejabat Negara = 15% x Penghasilan Bruto Catatan: 1) Di Bawaslu saat ini belum ada pejabat negara. Ketentuan terkait tarif pajak atas penghasilan tidak teratur yang diterima atau diperoleh pejabat negara adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2010; 2) Terhadap pensiunan PNS/TNI/Polri yang menjadi pegawai tetap di Bawaslu, perhitungan pajak untuk penghasilan yang sifatnya tidak teratur (misal honorarium narasumber/moderator) menggunakan tarif PPh Pasal 21 Final berdasarkan golongan kepangkatan terakhir. b. Non PNS 1) Dasar Hukum: PMK Nomor 252/PMK.03/2008. 2) Tarif PPh Pasal 21 non PNS menggunakan penghitungan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh, tersaji pada tabel berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%) s.d. Rp50.000.000,00 5 diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 15 diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 25 diatas Rp500.000.000,00 30

20 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 20 3) Penghitungan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut: a) Pegawai Tetap Dasar pengenaan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. b) Pegawai Tidak Tetap Dasar pengenaan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, yaitu: i. dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp450.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong; ii. dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka dasar pengenaan pajak adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000,00; iii. dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp10.200.000,00, maka dasar pengenaan pajak adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari; iv. dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12; v. dalam hal upah dibayarkan secara bulanan, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf

21 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 21 a Undang-Undang (UU) PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. c) Bukan Pegawai i. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan Penghasilan bersifat berkesinambungan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari satu bendahara pemerintah dalam satu tahun lebih dari satu kali, sehingga dasar Pengenaan PPh Pasal 21 adalah sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. PTKP tersebut dapat diberikan sepanjang orang pribadi yang bersangkutan (bukan Pegawai) telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21; ii. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 adalah sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto. Catatan: Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 14 ayat (8), jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong, dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 8. Contoh PPh Pasal 21 a. Pada tanggal 1 Januari 2021, Bapak Hanafi (Non PNS) diangkat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan uang kehormatan Rp18.194.000,00/bulan dengan status menikah dengan 2 anak (K/2). Berapakah besaran PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan atas pembayaran uang kehormatan tersebut?

22 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 22 Jawab: Alternatif 1 Penghasilan sebulan Rp 18.194.000,00 Penghasilan setahun (Rp18.194.000,00 x 12) Rp 218.328.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 218.328.000,00 Rp 10.916.400,00 Rp 6.000.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 212.328.000,00 PTKP (K/2) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 2 orang tanggungan Rp 9.000.000,00 Rp 67.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 144.828.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 94.828.000,00 Rp 14.224.200,00 Rp 16.724.200,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 16.724.200,00 : 12 Rp 1.393.683,00 Alternatif 2 Penghasilan sebulan Rp 18.194.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 18.194.000,00 Rp 909.700,00 Rp 500.000,00 (maks. Rp500.000,00) Penghasilan neto sebulan Rp 17.694.000,00 Penghasilan neto setahun (Rp17.694.000,00 x 12) Rp 212.328.000,00 PTKP (K/2) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 2 orang tanggungan Rp 9.000.000,00 Rp 67.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 144.828.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 94.828.000,00 Rp 14.224.200,00 Rp 16.724.200,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 16.724.200,00 : 12 Rp 1.393.683,00

23 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 23 Penghasilan bersih yang diterima oleh Bapak Hanafi Penghasilan per bulan = Rp18.194.000,00 PPh Pasal 21/bulan = Rp 1.393.683,00 (-) Rp16.800.317,00 b. Bapak Hanafi sebagaimana contoh pada huruf (a) menerima biaya paket data dan komunikasi sebesar Rp200.000,00. Berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 18.194.000,00 Penghasilan setahun (Rp18.194.000,00 x 12) Rp 218.328.000,00 Biaya Paket Data dan Komunikasi Rp 200.000,00 Penghasilan Bruto Setahun Rp 218.528.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 218.528.000,00 Rp 10.926.400,00 Rp 6.000.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 212.528.000,00 PTKP (K/2) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 2 orang tanggungan Rp 9.000.000,00 Rp 67.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 145.028.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 95.028.000,00 Rp 14.254.200,00 Rp 16.754.200,00 Pajak yang dipotong atas biaya paket data dan komunikasi Pajak setahun setelah ditambah biaya paket data = Rp16.754.200,00 Pajak setahun sebelum ditambah biaya paket data = Rp16.724.200,00 (-) Rp 30.000,00 Biaya paket data dan komunikasi bersih yang diterima adalah Biaya paket data dan komunikasi = Rp200.000,00 PPh Pasal 21 = Rp 30.000,00 (-) Rp170.000,00

24 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 24 c. Bapak Marchito sebagai komisioner Bawaslu (non PNS) mendapatkan uang kehormatan sebesar Rp38.799.000,00/bulan dengan status tidak menikah tanpa tanggungan (TK/0). Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas uang kehormatan tersebut? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 38.799.000,00 Penghasilan setahun (Rp38.799.000,00 x 12) Rp 465.588.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 465.588.000,00 Rp 23.279.400,00 Rp 6.000.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 459.588.000,00 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 405.588.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 155.588.000,00 Rp 38.897.000,00 Rp 71.397.000,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 71.397.000,00 : 12 Rp 5.949.750,00 Penghasilan bersih yang diterima oleh Bapak Marchito Penghasilan per bulan = Rp38.799.000,00 PPh Pasal 21/bulan = Rp 5.949.750,00 (-) Rp32.849.250,00 d. Bapak Marchito sebagaimana contoh pada huruf (c) adalah Komisioner Bawaslu non PNS yang menjabat mulai 12 April 2017 s.d. 11 April 2022. Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas uang kehormatan tersebut pada tahun pertama menjabat? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 38.799.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp38.799.000,00 Rp 1.939.950,00 Rp 500.000,00 (maks. Rp500.000,00) Penghasilan neto sebulan Rp 38.299.000,00 Penghasilan neto setahun (Rp38.299.000,00 x 9) Rp 344.691.000,00

25 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 25 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 290.691.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 40.691.000,00 Rp 10.172.750,00 Rp 42.672.750,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 42.672.750,00 : 9 Rp 4.741.416,00 Penghasilan bersih yang diterima oleh Bapak Marchito Penghasilan per bulan = Rp38.799.000,00 PPh Pasal 21/bulan = Rp 4.741.416,00 (-) Rp34.057.584,00 e. Bapak Marchito sebagaimana contoh pada huruf (c) menerima honor narasumber sebesar 2 OJ (Rp2.800.000,00) pada acara FGD Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD). Honorarium narasumber dibayarkan dari DIPA Bawaslu, berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 38.799.000,00 Penghasilan setahun (Rp38.799.000,00 x 12) Rp 465.588.000,00 Honor Narasumber Rp 2.800.000,00 Penghasilan Bruto Setahun Rp 468.388.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 468.388.000,00 Rp 23.419.400,00 Rp 6.000.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 462.388.000,00 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 408.388.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 158.388.000,00 Rp 39.597.000,00 Rp 72.097.000,00

26 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 26 Pajak yang dipotong atas honor narasumber Pajak setahun setelah ditambah honor = Rp72.097.000,00 Pajak setahun sebelum ditambah honor = Rp71.397.000,00 (-) Rp 700.000,00 Honor narasumber bersih yang diterima oleh Bapak Marchito Honor narasumber = Rp2.800.000,00 PPh Pasal 21 = Rp 700.000,00 (-) Rp2.100.000,00 Catatan: Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Bapak Marchito menggunakan Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebagai Pegawai Tetap dikarenakan anggaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran berasal dari DIPA Bawaslu. f. Bapak Marchito sebagaimana contoh pada huruf (c) menerima honor pokja Sentra Gakkumdu sebesar Rp4.500.000,00, Berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 38.799.000,00 Penghasilan setahun (Rp38.799.000,00 x 12) Rp 465.588.000,00 Honor Pokja Rp 4.500.000,00 Penghasilan Bruto Setahun Rp 470.088.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 470.088.000,00 Rp 23.504.400,00 Rp 6.000.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 464.088.000,00 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 410.088.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 160.088.000,00 Rp 40.022.000,00 Rp 72.522.000,00

27 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 27 Pajak yang dipotong atas honor pokja Pajak setahun setelah ditambah honor = Rp72.522.000,00 Pajak setahun sebelum ditambah honor = Rp71.397.000,00 (-) Rp 1.125.000,00 Honor pokja bersih yang diterima oleh Bapak Marchito Honor pokja = Rp4.500.000,00 PPh Pasal 21 = Rp1.125.000,00 (-) Rp3.375.000,00 g. Bapak Tunggal sebagai Ketua Panwascam Cipayung (non PNS) mendapatkan honorarium sebesar Rp2.200.000,00/bulan dengan status menikah (K/0). Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 2.200.000,00 Penghasilan setahun (Rp2.200.000,00 x 12) Rp 26.400.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 26.400.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 1.320.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 25.080.000,00 PTKP (K/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 Rp 58.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp (33.420.000,00) Karena Penghasilan yang diterima oleh Bapak Tunggal kurang dari PTKP, maka tidak dipotong PPh Pasal 21. h. Biro Fasilitasi Pengawasan mengundang Bapak Eko selaku pegiat Pemilu sebagai narasumber kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak, mendapatkan honor sebesar 2 OJ (Rp1.800.000,00). Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas honor narasumber yang terutang?

28 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 28 Jawab: Pajak yang dipotong atas honor selaku Bukan Pegawai yang memperoleh Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Rp1.800.000,00 = Rp900.000,00 Instansi Pemerintah Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar = Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan Pajak = 5% x Rp900.000,00 = Rp45.000,00 i. Biro Fasilitasi Pengawasan mengundang narasumber seorang PNS Eselon II pada acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Honor yang dibayarkan kepada narasumber tersebut sebesar 2 OJ (Rp2.000.000,00). Berapakah besaran pajak PPh Pasal 21 jika narasumber tersebut berstatus PNS Golongan IV/c? Jawab: Honor Narasumber = Rp2.000.000,00 PPh Pasal 21 Final = 15% x Rp2.000.000,00 = Rp 300.000,00 (-) Honor Bersih yang diterima = Rp1.700.000,00 j. Yunanto seorang PNS Golongan III/a Bawaslu mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala pada Bulan Januari 2021 dari Rp2.456.700,00 menjadi Rp2.534.700,00 dan tunjangan kinerja Rp2.616.000,00. Rapelan atas Kenaikan Gaji Berkala dibayarkan pada Bulan Maret 2021. Status Yunanto adalah tidak menikah tanpa tanggungan (TK/0). Berapakah besaran PPh Pasal 21 yang terutang? Jawab: Hitung pajak dengan gaji lama Penghasilan sebulan Rp 5.072.700,00 Penghasilan setahun (Rp5.072.700,00 x 12) Rp 60.872.400,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 60.872.400,00 Rp 3.043.620,00 Rp 3.043.620,00 (maks. Rp6.000.000,00)

29 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 29 Penghasilan neto Rp 57.828.780,00 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 3.828.780,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 3.828.780,00 Rp 191.439,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 191.439,00 : 12 Rp 15.953,00 Hitung pajak dengan gaji baru Penghasilan sebulan Rp 5.150.700,00 Penghasilan setahun (Rp5.150.700,00 x 12) Rp 61.808.400,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 61.808.400,00 Rp 3.090.420,00 Rp 3.090.420,00 Penghasilan neto Rp 58.717.980,00 PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 4.717.980,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 4.717.980,00 Rp 235.899,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 235.899,00 : 12 Rp 19.658,00 PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong bulan Januari s.d. Februari 2021 sebesar (Rp19.658,00 – Rp15.953,00) x 2 = Rp7.410,00 PPh Pasal 21 yang dibayarkan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp19.658,00 + Rp7.410,00 = Rp27.068,00 k. Ibu Yunita seorang Tenaga Ahli non PNS mendapatkan gaji sebesar Rp8.415.000,00/bulan dengan status menikah dengan 3 anak (K/3). Pada tanggal 1 Januari 2021, Ibu Yunita sudah menyerahkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa suami tidak menerima penghasilan kepada Bendahara. Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas gaji tersebut dan penghasilan yang diterima? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 8.415.000,00 Penghasilan setahun (Rp8.415.000,00 x 12) Rp 100.980.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 100.980.000,00 Rp 5.049.000,00 Rp 5.049.000,00

30 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 30 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 95.931.000,00 PTKP (K/3) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 3 orang tanggungan Rp 13.500.000,00 Rp 72.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 23.931.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 23.931.000,00 Rp 1.196.550,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 1.196.550,00 : 12 Rp 99.712,00 Penghasilan bersih yang diterima oleh Ibu Yunita Penghasilan per bulan = Rp8.415.000,00 PPh Pasal 21/bulan = Rp 99.712,00 (-) Rp8.315.288,00 Catatan: Dalam hal Ibu Yunita baru dapat menunjukkan surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima penghasilan pada tanggal 2 Februari 2021, maka untuk status PTKP sebagai pengurang penghasilan bruto selama tahun pajak 2021 adalah TK/0. Besarnya PTKP wanita berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) bagi wanita kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0); 2) bagi wanita tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang; 3) bagi wanita kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

31 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 31 l. Ibu Yunita sebagaimana contoh pada huruf (k) menerima honor narasumber sebesar 2 OJ (Rp1.800.000,00) pada acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 8.415.000,00 Penghasilan setahun (Rp8.415.000,00 x 12) Rp 100.980.000,00 Honor Narasumber Rp 1.800.000,00 Penghasilan Bruto Rp 102.780.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 102.780.000,00 Rp 5.139.000,00 Rp 5.139.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 97.641.000,00 PTKP (K/3) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 3 orang tanggungan Rp 13.500.000,00 Rp 72.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 25.641.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 25.641.000,00 Rp 1.282.050,00 Pajak yang dipotong atas honor narasumber Pajak setahun setelah ditambah honor = Rp1.282.050,00 Pajak setahun sebelum ditambah honor = Rp1.196.550,00 (-) Rp 85.500,00 Honor narasumber bersih yang diterima oleh Ibu Yunita Honor narasumber = Rp1.800.000,00 PPh Pasal 21 = Rp 85.500,00 (-) Rp1.714.500,00 m. Ibu Yunita sebagaimana contoh pada huruf (k) menerima honor narasumber sebesar 2 OJ (Rp1.800.000,00) pada acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?

32 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 32 Jawab: Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Rp1.800.000,00 = Rp900.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 = Tarif Pasal 17 UU PPh x DP = 5% x Rp900.000,00 = Rp45.000,00 Jadi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp45.000,00. Catatan: Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Ibu Yunita menggunakan Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebagai Bukan Pegawai dikarenakan anggaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran honorarium berasal dari DIPA Satker Bawaslu Provinsi yang berbeda dengan DIPA Satker Bawaslu yang membayarkan penghasilan tetap dan teratur (penghasilan bulanan) kepada Ibu Yunita. n. Bapak Yadin seorang Pelaksana Teknis I Non PNS mendapatkan gaji sebesar Rp5.665.000,00/bulan dengan status menikah. Berapakah besaran PPh Pasal 21 atas gaji tersebut? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 5.665.000,00 Penghasilan setahun (Rp5.665.000,00 x 12) Rp 67.980.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 67.980.000,00 Rp 3.399.000,00 Rp 3.399.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 64.581.000,00 PTKP (K/0) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 Rp 58.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 6.081.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 6.081.000,00 Rp 304.050,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 304.050,00 : 12 Rp 25.337,00

33 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 33 Penghasilan bersih yang diterima oleh Bapak Yadin Penghasilan per bulan = Rp5.665.000,00 PPh Pasal 21 per bulan = Rp 25.337,00 (-) Rp5.639.663,00 o. Bapak Yadin sebagaimana contoh pada huruf (n), ketika melakukan perjalanan dinas dalam acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkan honorarium sebagai narasumber sebesar 2 OJ (Rp1.800.000,00), berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan? Jawab: Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Rp1.800.000,00 = Rp900.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 = Tarif Pasal 17 UU PPh x DPP = 5% x Rp900.000,00 = Rp45.000,00 Jadi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp45.000,00. p. Dalam suatu kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Bawaslu, tiap-tiap peserta kegiatan yang merupakan perwakilan anggota masyarakat menerima uang saku/uang transpor sebesar Rp150.000,00/orang. Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan? Jawab: Uang Saku/Uang Transpor = Rp150.000,00 Pajak PPh Pasal 21 = 5% x Rp150.000,00 = Rp 7.500,00 (-) Jumlah dibayarkan ke peserta kegiatan = Rp142.500,00 q. Bawaslu mengundang narasumber seorang pegawai yang berstatus Non PNS dalam kegiatan sosialisasi dengan honorarium narasumber sebesar Rp1.800.000,00. Narasumber tersebut tidak memiliki NPWP. Berapakah besaran PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan?

36 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 36 c. KPA atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 2. Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang misalnya komputer, meubelair, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. 3. Pengecualian dari Pemungutan PPh Pasal 22 a. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur; b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah (KKP) atas belanja Instansi Pemerintah Pusat; c. Pembelian BBM, gas, pelumas, dan benda pos; d. Pembayaran listrik dan air minum/PDAM; e. Pembayaran untuk pembelian barang kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud; f. Pembayaran untuk pembelian barang kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP. 4. Tarif PPh Pasal 22 Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen dikalikan dengan harga pembelian tidak termasuk PPN, sedangkan untuk harga yang sudah termasuk PPN dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal harga pembelian sudah termasuk PPN, maka nilai PPN harus dikurangkan dari harga pembelian pada saat penghitungan DPP PPh Pasal 22.

37 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 37 5. Tarif PPh Pasal 22 bagi yang Tidak Memiliki NPWP Tarif PPh Pasal 22 akan dikenakan lebih tinggi kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya bahkan lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100 persen atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008. 6. Contoh PPh Pasal 22 a. Bawaslu membeli ATK untuk persediaan kantor senilai Rp3.100.000,00 (belum termasuk PPN). Berapakah besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian tersebut? Jawab: Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut apabila rekanan mempunyai NPWP PPh Pasal 22 = DPP x tarif PPh Pasal 22 = Rp3.100.000,00 x 1,5% = Rp46.500,00 Besarnya PPh Pasal 22 dalam hal rekanan tidak mempunyai NPWP adalah: PPh Pasal 22 = DPP x tarif PPh Pasal 22 x 200% = Rp3.100.000,00 x 1,5% x 200% = Rp93.000,00 b. Bawaslu membeli mobil dinas seharga Rp200.000.000,00 (belum termasuk PPN). Berapakah besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian mobil tersebut? Jawab: Karena tidak memiliki NPWP Tarif yang dikenakan kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP adalah 100 persen lebih tinggi dari tarif sebenarnya. Jadi, tarif yang dikenakan adalah 1,5% x (100% + 100%) = 3% PPh Pasal 22 = Harga Pembelian x Tarif PPh Pasal 22 tanpa NPWP = Rp200.000.000,00 x 3% = Rp6.000.000,00

38 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 38 Bawaslu membayarkan kepada rekanan sebesar Harga Pembelian = Rp200.000.000,00 PPh Pasal 22 = Rp 6.000.000,00 (-) Rp194.000.000,00 c. Bawaslu membeli mobil dinas seharga Rp220.000.000,00 (sudah termasuk PPN). Berapakah besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian mobil tersebut? Jawab: Langkah I menghitung DPP PPh Pasal 22 DPP = Harga Pembelian x 100/110 = Rp220.000.000,00 x 100/110 = Rp200.000.000,00 Langkah II menghitung besaran PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 = DPP x Tarif PPh Pasal 22 = Rp200.000.000,00 x 1,5% = Rp3.000 000,00 Nilai yang dibayarkan Bawaslu kepada rekanan adalah Harga Pembelian = Rp200.000.000,00 PPh Pasal 22 = Rp 3.000.000,00 (-) Rp197.000.000,00 7. Contoh PPh Pasal 22 Pembayaran menggunakan KKP a. Bawaslu membeli ATK untuk persediaan kantor senilai Rp5.000.000,00 (belum termasuk PPN) dengan pembayaran menggunakan KKP. Mekanisme penyelesaian tagihan menggunakan GUP/PTUP KKP. Berapakah besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian tersebut? Jawab: Karena Pembayaran menggunakan KKP, maka PPh 22 tidak dipungut Instansi Pemerintah.

39 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 39 C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Kode: 411124) 1. Pengertian PPh Pasal 23 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap berupa: a. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; b. royalti; c. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21; d. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); e. imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 2. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh Instansi Pemerintah kepada pihak lain. Objek Pajak PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Bawaslu sehubungan dengan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam PMK-141/2015 seperti: a. pemeliharaan AC, instalasi listrik, air, telepon, genset; b. pemeliharaan komputer; c. pemeliharaan printer; d. pemeliharaan kendaraan; e. sewa kendaraan; f. pemeliharaan alat kantor; g. pemeliharaan gedung dan halaman gedung; h. pemeliharaan hidran; i. pemeliharaan lift; j. jasa kebersihan; dan

40 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 40 k. jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Tarif PPh Pasal 23 Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan, jenis jasa lainnya sebagaimana diatur dalam PMK-141/2015 adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. 4. Tarif PPh Pasal 23 bagi yang Tidak Memiliki NPWP Tarif PPh Pasal 23 akan dikenakan lebih tinggi kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Besar tarif yang akan dikenakan lebih tinggi 100 persen atau dikenakan tarif dua kali lipat. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1A) Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5. Contoh Penghitungan PPh Pasal 23 a. Bawaslu Kabupaten/Kota menyewa kendaraan operasional dari PT A (sudah mempunyai NPWP) dengan harga Rp5.000.000,00/bulan (belum termasuk PPN). Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas sewa kendaraan tersebut? Jawab: Biaya Sewa = Rp5.000.000,00 PPh Pasal 23 = 2% x Rp5.000.000,00 = Rp 100.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp4.900.000,00 b. Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu menggunakan jasa katering dengan total biaya sebesar Rp5.500.000,00. Berapakah besaran PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas penggunaan jasa tersebut? Jawab: Dalam hal rekanan mempunyai NPWP Biaya Katering = Rp5.500.000,00 PPh Pasal 23 = 2% x Rp5.500.000,00 = Rp 110.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp5.390.000,00

41 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 41 Dalam hal rekanan tidak mempunyai NPWP Biaya Katering = Rp5.500.000,00 PPh Pasal 23 (2% x 200% x Rp5.500.000,00) = Rp 220.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp5.280.000,00 c. Bawaslu memperbanyak (penggandaan/fotocopy) materi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu senilai Rp2.200.000,00 (sudah termasuk PPN). Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa penggandaan tersebut? Jawab: Langkah I menghitung DPP PPh Pasal 23 DPP = Biaya Penggandaan x 100/110 = Rp2.200.000,00 x 100/110 = Rp2.000.000,00 Langkah II menghitung besaran PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 = DPP x tarif PPh Pasal 23 = Rp2.000.000,00 x 2% = Rp40.000,00 Nilai yang dibayarkan Bawaslu kepada rekanan adalah Biaya Penggandaan = Rp2.000.000,00 PPh Pasal 23 = Rp 40.000,00 (-) Rp1.960.000,00 d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu mencetak spanduk kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan senilai Rp850.000,00. Desain spanduk telah dibuat oleh Bawaslu. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa pencetakan tersebut? Jawab: Dalam hal rekanan mempunyai NPWP Biaya Cetak Spanduk = Rp850.000,00 PPh Pasal 23 = 2% x Rp850.000,00 = Rp 17.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp833.000,00

42 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 42 Dalam hal rekanan tidak mempunyai NPWP Biaya Cetak Spanduk = Rp850.000,00 PPh Pasal 23 (2% x 200% x Rp850.000,00) = Rp 34.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp816.000,00 e. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu mencetak buku Dinamika Penanganan Pelanggaran senilai Rp33.000.000,00 (sudah termasuk PPN). Desain sampul dan isi telah dibuat oleh Bawaslu. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa pencetakan tersebut? Jawab: Langkah I menghitung DPP PPh Pasal 23 DPP = Biaya Pencetakan x 100/110 = Rp33.000.000,00 x 100/110 = Rp30.000.000,00 Langkah II menghitung besaran PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 = DPP x tarif PPh Pasal 23 = Rp30.000.000,00 x 2% = Rp600.000,00 Nilai yang dibayarkan Bawaslu kepada rekanan adalah Biaya Penggandaan = Rp30.000.000,00 PPh Pasal 23 = Rp 600.000,00 (-) = Rp29.400.000,00 6. Contoh Penghitungan PPh Pasal 23 Pembayaran menggunakan KKP a. Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu menggunakan jasa pembuatan video Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan total biaya sebesar Rp45.000.000,00 (belum termasuk PPN). Pembayaran menggunakan KKP dan mekanisme penyelesaian tagihan menggunakan GUP/PTUP KKP. Berapakah besaran PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas penggunaan jasa tersebut? Jawab: Biaya Pembuatan Video = Rp45.000.000,00 PPh Pasal 23 = 2% x Rp45.000.000,00 = Rp 900.000,00 (-) Biaya yang dibayarkan = Rp44.100.000,00

43 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 43 Biaya yang dibayarkan saat menggunakan KKP senilai Rp.44.100.000,00. PPh Pasal 23 dibayarkan oleh Instansi Pemerintah setelah SP2D GUP/PTUP telah terbit. Catatan: Untuk kasus jasa katering apabila sampai dengan proses menyajikan masakan jadi maka diklasifikasikan pada pemotongan PPh Pasal 23, namun apabila membeli makanan jadi, maka diklasifikasikan pada pemotongan PPh Pasal 22. Apabila jasa katering dilakukan oleh Orang Pribadi maka atas penggunaan jasa katering tersebut dipotong PPh Pasal 21. D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 (Kode: 411127) 1. Pengertian PPh Pasal 26 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupa: a. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; b. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; c. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; dan/atau d. hadiah dan penghargaan. 2. Objek Pajak PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 dikenakan kepada WPLN, baik itu orang pribadi maupun badan, selain BUT yang menerima penghasilan dari Indonesia. 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto yang diterima oleh WPLN. Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran yang sehubungan dengan jasa, penggunaan harta, sewa, pekerjaan, kegiatan atau pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tersebut bersifat final. Besarnya tarif tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

44 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 44 (P3B). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pengenaan pajak ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Manfaat P3B dapat diperoleh jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PER-25/2018. 4. Tarif Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 jika rekanan atau orang pribadi tidak memiliki NPWP tidak dikenakan adanya penambahan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5. Contoh PPh Pasal 26 a. Ibu Retno seorang WNI yang telah tinggal dan bekerja di negara Bahrain selama lebih dari satu tahun, diangkat menjadi Ketua Panwaslu Luar Negeri. Setiap bulan Ibu Retno mendapatkan honorarium sebesar Rp8.000.000,00 dengan status menikah dengan 3 anak (K/3). Berapakah besaran honorarium bersih yang diterima setiap bulan? Jawab: Negara Bahrain bukan merupakan salah satu negara mitra P3B dengan negara Indonesia. Ibu Retno sudah memenuhi kriteria sebagai SPLN karena sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari. Honorarium tiap bulan = Rp8.000.000,00 PPh Pasal 26 = 20% x Rp8.000.000,00 = Rp1.600.000,00 (-) Honorarium Bersih yang diterima = Rp6.400.000,00 b. Ibu Retno sebagaimana contoh (a) mendapatkan honorarium narasumber sebesar Rp3.000.000,00 pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Luar Negeri. Berapakah besaran honorarium bersih yang diterima setiap bulan?