45 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 45 Jawab: Honorarium narasumber = Rp3.000.000,00 PPh Pasal 26 = 20% x Rp3.000.000,00 = Rp 600.000,00 (-) Honorarium Bersih yang diterima = Rp2.400.000,00 c. Bapak Syarif seorang WNI yang telah tinggal dan bekerja di negara Singapura selama lebih dari satu tahun, diangkat menjadi Ketua Panwaslu Luar Negeri. Setiap bulan Bapak Syarif mendapatkan honorarium sebesar Rp8.000.000,00 dengan status menikah dengan 2 anak (K/2). Berapakah besaran honorarium bersih yang diterima setiap bulan? Jawab: Negara Singapura merupakan salah satu negara mitra P3B dengan negara Indonesia. Bapak Syarif sudah memenuhi kriteria sebagai SPLN karena sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari. Apabila Bapak Syarif dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Negara Singapura, maka tidak dipotong pajak penghasilan. Namun apabila Bapak Syarif tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Negara Singapura, maka dipotong PPh Pasal 26. Honorarium tiap bulan = Rp8.000.000,00 PPh Pasal 26 = 20% x Rp8.000.000,00 = Rp1.600.000,00 (-) Honorarium Bersih yang diterima = Rp6.400.000,00 E. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (Kode: 411128) 1. Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), yaitu Pemotonga PPhpemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas: a. persewaan tanah dan/atau bangunan; b. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; c. usaha jasa kontruksi; d. hadiah undian; serta e. pembelian barang atau penggunaan jasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
46 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 46 2. Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di Bawaslu adalah: a. sewa tanah dan/atau bangunan yang terdiri dari: 1) sewa rumah dinas Kantor Perwakilan Daerah; 2) sewa gedung Kantor Perwakilan Daerah; 3) sewa ruang untuk kegiatan penyelidikan; b. pembelian barang misalnya komputer, meubelair, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang yang memiliki peredaran bruto tertentu (menyerahkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi). 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) a. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong Instansi Pemerintah adalah sebesar 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan (tidak termasuk PPN); b. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,5 persen dari jumlah bruto pembelian barang (tidak termasuk PPN). 4. Tarif Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) jika rekanan tidak memiliki NPWP tidak dikenakan adanya penambahan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 5. Contoh PPh Pasal 4 ayat (2) a. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran menyewa ruang penerimaan laporan pelanggaran dengan nilai Rp1.000.000,00. Berdasarkan kuitansi tersebut, berapa besarnya pajak yang harus dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Bawaslu?
47 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 47 Jawab: Nilai Kuitansi = Rp1.000.000,00 PPh Pasal 4 ayat (2) = Rp1.000.000,00 x 10% = Rp100.000,00 Jadi besarnya pajak yang dipotong bendahara adalah Rp100.000,00. b. Bawaslu menyewa gedung untuk Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda senilai Rp220.000.000,00 (termasuk PPN). Berapakah besaran PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayarkan? Jawab: Langkah I menghitung DPP DPP = 100/110 x Rp220.000.000,00 = Rp200.000.000,00 Langkah II menghitung besaran Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2) = DPP x 10% = Rp200.000.000,00 x 10% = Rp20.000.000,00 Jadi besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayarkan adalah Rp20.000.000,00. c. Bawaslu membeli ATK untuk persediaan kantor senilai Rp3.100.000,00 (belum termasuk PPN) dari PT. ATK. PT. ATK menyerahkan fotocopy Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018 (Suket). Bawaslu sudah mengkonfirmasi Suket tersebut pada laman pajak.go.id menu layanan sub menu rumah konfirmasi dokumen. Hasil konfirmasi dokumen tersebut valid. Berapakah besaran PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong untuk pembelian tersebut? Jawab: Karena PT. ATK telah menyerahkan Suket PP 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi, maka atas transaksi tersebut Bawaslu tidak memungut PPh Pasal 22 namun memungut PPh Pasal 4 ayat (2) peredaran bruto tertentu.
48 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 48 Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah PPh Pasal 4 ayat (2) = DPP x tarif PPh Pasal 4 ayat (2) = Rp3.100.000,00 x 0,5% = Rp15.500,00 Jadi besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetorkan ke kas negara adalah Rp15.500,00. 6. Usaha Jasa Konstruksi a. Pengertian Berikut ini beberapa pengertian yang terkait dengan jasa konstruksi, antara lain: 1) jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi; 2) pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 3) perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain; 4) pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement, and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
49 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 49 b. Tarif Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif pajak final tersebut adalah: Yang dimaksud dengan memiliki kualifikasi adalah pengusaha jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dasar Pengenaan Pajak untuk jasa konstruksi adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, tidak/belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara: PPH = Jumlah Pembayaran (tidak/belum termasuk PPN) x Tarif c. Contoh Usaha Jasa Konstruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan renovasi atas gedung kantor. Tagihan yang dikeluarkan oleh rekanan CV. Karya Persada yang merupakan Pengusaha Kena Pajak sebesar Rp44.000.000,00 (termasuk PPN). CV. Karya Persada merupakan pelaksana
50 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 50 konstruksi yang tergolong usaha kecil dan memiliki kualifikasi. Bagaimana perhitungan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan? Jawab: Langkah I menghitung DPP DPP = 100/110 x Rp44.000.000,00 = Rp40.000.000,00 Langkah II menghitung besaran Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Karena jenis jasa yang dilaksanakan oleh CV. Karya Persada merupakan Pelaksanaan Konstruksi dan termasuk dalam kualifikasi usaha kecil, maka PPh Pasal 4 ayat (2) = DPP x 2% = Rp40.000.000,00 x 2% = Rp800.000,00 F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kode: 411211) 1. Pengertian PPN Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian BKP dan/atau perolehan JKP dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. 2. Objek Tidak Kena Pajak Secara umum, atas setiap transaksi pembelian BKP dan/atau perolehan JKP dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh Instansi Pemerintah harus dipungut PPN oleh Instansi Pemerintah tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian BKP dan/atau perolehan JKP dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh Instansi Pemerintah yaitu: a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. pembayaran dengan KKP atas belanja Instansi Pemerintah Pusat;
51 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 51 c. pembayaran untuk pengadaan tanah; d. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN; e. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Bukan Minyak oleh P.T. Pertamina (Persero); f. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi; g. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; h. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. 3. Tarif PPN Tarif PPN yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa adalah 10 persen. 4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) NPPKP merupakan nomor identitas yang tercantum pada Surat Pengukuhan PKP, sebagai tanda bahwa Wajib Pajak telah resmi dikukuhkan menjadi PKP sehingga terikat dengan kewajiban-kewajiban perpajakan sebagai PKP. Dalam hal Instansi Pemerintah melakukan transaksi pembelian BKP dan/atau perolehan JKP dengan rekanan NonPKP sehingga rekanan Non-PKP tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak, maka Pajak Masukan atas transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan. 5. Contoh untuk PPN a. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan pengadaan Komputer senilai Rp54.000.000,00 (sudah termasuk PPN). Berapakah besaran PPN yang harus dibayarkan ke Kas Negara? Jawab: Langkah I menghitung DPP DPP = 100/110 x harga kuitansi = 100/110 x Rp54.000.000,00 = Rp49.090.909,00
52 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 52 Langkah II menghitung besaran PPN PPN = 10% x DPP = 10% x Rp49.090.909,00 = Rp4.909.090,00 b. Bawaslu membeli satu unit mesin scanner dengan harga Rp12.000.000,00 (belum termasuk PPN). Berapakah besaran PPN terutang dari pembelian barang tersebut? Jawab: PPN Terutang = Harga Barang x tarif PPN = Rp12.000.000,00 x 10% = Rp1.200.000,00 c. Bawaslu membeli satu unit printer dengan harga Rp2.090.000,00 (sudah termasuk PPN). Printer dijual oleh penyedia dengan harga sudah termasuk PPN. Berapakah besaran PPN terutang yang harus dipungut dari pembelian barang tersebut? Jawab: Langkah I menghitung DPP DPP = 100/110 x harga kuitansi = 100/110 x Rp2.090.000,00 = Rp1.900.000,00 Langkah II menghitung besaran PPN PPN = 10% x DPP = 10% x Rp1.900.000,00 = Rp190.000,00 Jumlah yang dibayarkan = Rp2.090.000,00 - Rp190.000,00 = Rp1.900.000,00 Meskipun pembayaran termasuk PPN Rp2.090.000,00 tetapi karena pembayaran kepada PKP rekanan tidak termasuk PPN sebesar Rp1.900.000,00 (tidak lebih dari Rp2.000.000,00) maka PPN yang terutang tidak perlu dipungut Instansi Pemerintah, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan dan faktur pajak harus tetap dibuat.
53 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 53 6. Contoh untuk PPN Pembayaran menggunakan KKP a. Bawaslu membeli satu unit laptop dengan harga Rp20.000.000,00 (belum termasuk PPN). Pembayaran menggunakan KKP dan mekanisme penyelesaian tagihan menggunakan GUP/PTUP KKP. Berapakah besaran PPN terutang dari pembelian barang tersebut? Jawab: Karena Pembayaran menggunakan KKP, maka PPN tidak dipungut Instansi Pemerintah. G. Pemeliharaan Khusus untuk pemeliharaan, yang dilihat adalah objek pajaknya sehingga dapat diklasifikasikan dalam pengenaan tarif PPh Pasal 22 ataupun PPh Pasal 23. 1. Contoh Pajak Pemeliharaan Bawaslu melakukan pemeliharaan untuk mobil dinas, dengan rincian servis kendaraan operasional sebesar Rp1.500.000,00 dan pembelian ban mobil sebesar Rp1.800.000,00 (belum termasuk PPN). Berdasarkan kuitansi tersebut, pajak apa saja yang akan dikenakan dan berapa besaran pajak yang harus dibayar atas pemeliharaan kendaraan operasional tersebut? Jawab: Karena harga di atas belum termasuk PPN, maka yang perlu dicari terlebih dahulu adalah PPN. PPN = 10% x (Rp1.500.000,00 + Rp1.800.000,00) = 10% x Rp3.300.000,00 = Rp330.000,00 Servis kendaraan dikenakan PPh Pasal 23, sehingga penghitungan pajaknya: PPh Pasal 23 = 2% x Rp1.500.000,00 = Rp30.000,00 2. Contoh Pajak Pemeliharaan Pembayaran menggunakan KKP Bawaslu melakukan pemeliharaan untuk mobil dinas, dengan rincian jasa servis kendaraan operasional sebesar Rp1.000.000,00 dan penggantian sparepart sebesar Rp3.000.000,00 (belum termasuk PPN).
54 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 54 Pembayaran menggunakan KKP dan mekanisme penyelesaian tagihan menggunakan GUP/PTUP KKP. Berdasarkan kuitansi tersebut, pajak apa saja yang akan dikenakan dan berapa besaran pajak yang harus dibayar atas pemeliharaan kendaraan operasional tersebut? Jawab: Pembayaran menggunakan KKP, maka a. PPN tidak dipungut Instansi Pemerintah b. PPh Pasal 22 atas penggantian sparepart tidak dipungut Instansi Pemerintah c. Servis kendaraan dikenakan PPh Pasal 23, sehingga penghitungan pajaknya: PPh Pasal 23 = 2% x Rp1.000.000,00 = Rp20.000,00 Jumlah yang dibayarkan saat menggunakan KKP adalah = Rp3.000.000,00 + (Rp1.000.000,00 – Rp20.000,00) = Rp3.000.000,00 + Rp980.000,00 = Rp3.980.000,00 PPh Pasal 23 dibayarkan oleh Instansi Pemerintah setelah SP2D GUP/PTUP telah terbit. H. Pengenaan Tarif Pajak pada Panwaslu Luar Negeri 1. Pajak atas Honorarium Atas penghasilan yang dibayarkan oleh Bawaslu kepada orang pribadi yang berstatus sebagai WPLN dikenai pemotongan PPh Pasal 26 atau sebagaimana diatur dalam P3B. Dalam penerapan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam P3B, Bendahara wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER25/PJ/2018 diantaranya WPLN wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN dari Negara bersangkutan. Pajak atas honorarium ditetapkan sebagai berikut: a. PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 dikenakan pada Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) sebagai berikut:
55 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 55 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap honorarium bulanan yang diterima oleh Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung pemerintah atas beban APBN atau APBD dan dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif pajak progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. Catatan: Dasar ketentuan ada di Pasal 2 PP 80/2010. Honorarium yang diterima setiap bulan (bulanan) merupakan jenis penghasilan tetap dan teratur. 2) Untuk non PNS Terhadap honorarium bulanan yang diterima oleh Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN non PNS yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak progresif sesuai dengan pasal 17 UU PPh dengan memperhitungkan PTKP. Contoh: Ahmad yang tinggal di Wellington, New Zealand menjadi Anggota Panwaslu LN. Setiap bulan Ahmad mendapatkan honorarium sebesar Rp8.000.000,00 dengan status menikah dengan 1 anak (K/1). Berapakah besaran honorarium bersih yang diterima Ahmad setiap bulan? Jawab: Penghasilan sebulan Rp 8.000.000,00 Penghasilan setahun (Rp8.000.000,00 x 12) Rp 96.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 96.000.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 4.800.000,00 (maks. Rp6.000.000,00) Penghasilan neto Rp 91.200.000,00 PTKP (K/1) - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 1 orang tanggungan Rp 4.500.000,00 Rp 63.000.000,00
56 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 56 Penghasilan Kena Pajak Rp 28.200.000,00 PPh Pasal 21/tahun 5% x Rp 28.200.000,00 Rp 1.410.000,00 PPh Pasal 21/bulan Rp 1.410.000,00 : 12 Rp 117.500,00 Penghasilan bersih yang diterima oleh Ahmad setiap bulan Penghasilan per bulan = Rp8.000.000,00 PPh Pasal 21 per bulan = Rp 117.500,00 (-) Rp7.882.500,00 b. PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 sebesar 20 persen dikenakan pada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) terhadap honorarium bulanan yang diterima oleh Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas jenis penghasilan yang diberikan oleh Panwaslu LN kepada SPLN harus memperhatikan isi dari ketentuan Tax Treaty antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah setempat. 2. Pajak atas Belanja Bahan berupa ATK/Perlengkapan/Fotokopi/ Konsumsi Belanja bahan berupa ATK/perlengkapan/fotokopi/konsumsi tidak dikenakan pajak baik PPN maupun PPh Pasal 22. Pajak dikenakan oleh kantor pajak setempat sesuai dengan ketentuan negara setempat, dan menjadi penerimaan pajak pada negara setempat. I. Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 1. Subjek Pajak Fasilitasi PPN Fasilitasi pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diberikan kepada: a. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan BKP, perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, meliputi:
57 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 57 1) Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi Covid-19; 2) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi Covid-19; 3) Pihak lain, pihak selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi Covid-19; b. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19; c. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat. 2. Subjek Pajak Fasilitas PPh Fasilitasi pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diberikan kepada: a. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yaitu diantaranya: 1) Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi Covid-19; 2) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi Covid-19; 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi Covid-19; b. Pihak Ketiga, yaitu pihak yang bertransaksi dengan Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit atau Pihak Lain untuk penanganan pandemi COVID-19. c. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
58 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 58 3. Objek Pajak a. BKP/Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, meliputi: 1) obat-obatan; 2) vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi; 3) peralatan laboratorium; 4) peralatan pendeteksi; 5) peralatan pelindung diri; 6) peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau 7) peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemic Covid-19. b. JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, meliputi: 1) jasa konstruksi; 2) jasa konsultasi, teknis, dan manajemen; 3) jasa persewaan; 4) jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi. c. Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, meliputi: 1) jasa teknik; 2) jasa manajemen; 3) jasa konsultan; dan/atau 4) jasa lain. 4. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai a. PPN terutang atas penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, PPN ditanggung Pemerintah, termasuk penyerahan berupa pemberian cuma-Cuma; b. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 239/PMK.03/2020”;
59 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 59 c. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Laporan Realisasi PPN ditanggung Pemerintah berupa pelaporan SPT Masa PPN dan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak. 5. Fasilitas Pajak Penghasilan a. PPh Pasal 21 1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21; 2) Pembebasan diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21; 3) Pihak Tertentu harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; 4) Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak. b. PPh Pasal 22 1) Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22; 2) Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada Pihak Tertentu, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22; 3) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan tanpa melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; 4) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22;
60 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 60 5) Pihak Tertentu dan/atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id; 6) Pihak Tertentu dan/atau Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak. c. PPh Pasal 23 1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19, diberikan pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23; 2) Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23; 3) Pihak Tertentu tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran transaksi penyerahan jasa dimaksud; 4) Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. 5) Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT yang telah memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23 melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak. 6. Contoh pemberian fasilitas pajak penanganan pandemi COVID-19 a. Bawaslu Provinsi Banten melakukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp500.000.000,00 (belum termasuk PPN). Bagaimana perlakuan perpajakan atas belanja tersebut? Jawab: APD termasuk dalam Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, maka pengadaan APD yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten dapat diberikan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
61 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 61 1) PPN Insentif PPN dapat diberikan apabila penyedia merupakan Pengusaha Kena Pajak. Penyedia wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 239/PMK.03/2020” dan menyampaikan Laporan Realisasi PPN ditanggung Pemerintah. 2) PPh Pasal 22 Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dapat diberikan apabila penyedia memiliki Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22. Penyedia Barang harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22. Bendahara Bawaslu Provinsi Banten tidak melakukan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22, sehingga nilai yang dibayarkan kepada penyedia adalah nilai neto sebesar Rp500.000.000,00. b. Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan Rapid Tes untuk pegawainya bekerjasama dengan Poliklinik senilai Rp15.000.000 (belum termasuk PPN). Bagaimana perlakuan perpajakan atas belanja tersebut? Jawab: 1) Jasa layanan Rapid Tes termasuk dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga PPN tidak dipungut oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Lampung. 2) Jasa layanan Rapid Tes termasuk dalam Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, maka penghasilan sehubungan dengan penyerahan Jasa layanan Rapid Tes tersebut dapat diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dapat diberikan apabila penyedia memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23. Penyedia Jasa harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23. Bendahara Bawaslu Provinsi Lampung tidak melakukan pemungutan/pemotongan PPN dan PPh Pasal 23, sehingga nilai yang dibayarkan kepada penyedia adalah nilai neto sebesar Rp15.000.000,00.
62 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 62 Catatan: Berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.03/2020, Pemberian Insentif PPN, Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 21, Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22, dan Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan atau Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
63 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 63 BAB V TEKNIS PENGISIAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, DAN 4 AYAT (2) A. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai Bawaslu, diberikan bukti potong kepada pegawai pada akhir tahun pajak (Januari tahun pajak berikutnya). Selain penghasilan tersebut, Instansi Pemerintah membuatkan bukti potong pada setiap pembayaran kepada penerima penghasilan seperti pada contoh di bawah. PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh Instansi Pemerintah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat final dan tidak final. Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Instansi Pemerintah bersifat tidak final. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Instansi Pemerintah yang bersifat final hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau Polri, Pejabat Negara, dan pensiunannya. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 Final:
64 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 64 Cara pengisian masing-masing kolom: *Nomor diisi dengan format MM-YY-Nomor urut Bukti Potong (1) diisi kode objek pajak (2) diisi jumlah penghasilan bruto (3) diisi tarif lebih tinggi 20 persen untuk yang tidak punya NPWP (4) diisi jumlah PPh yang dipotong Selain penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau Polri, Pejabat Negara, dan pensiunannya, maka diberikan bukti potong PPh Pasal 21 Tidak Final. Untuk penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif pemotongan sebesar 20% atau tarif sebagaimana diatur dalam P3B. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final:
65 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 65 Cara pengisian masing-masing kolom: *Nomor diisi dengan format MM-YY-Nomor urut Bukti Potong (1) diisi kode objek pajak (2) diisi jumlah penghasilan bruto (3) diisi dasar pengenaan pajak (4) diisi tarif lebih tinggi 20 persen untuk yang tidak punya NPWP (5) diisi jumlah PPh yang dipotong B. Teknis Pengisian Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 1. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22: bukti pemungutan pajak atas belanja barang oleh Pemerintah; 2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 atau sarana administrasi lain yang dipersamakan berlaku sebagai Bukti Pemungutan PPh Pasal 22; 3. Contoh Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22:
66 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 66 Cara pengisian masing-masing kolom: (1) diisi nomor; (2) diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut, jika wajib pajak tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap wajib pajak yang bersangkutan; (3) diisi nama lengkap wajib pajak (4) diisi nomor bukti pemungutan (5) diisi tanggal dilakukan pemungutan (6) diisi jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan (7) diisi PPh Pasal 22 yang dipungut C. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 23 1. Bukti Potong PPh Pasal 23: pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa atas penggunaan harta (selain tanah dan/atau bangunan) atau imbalan sehubungan dengan jasa; 2. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23:
67 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 67 Cara pengisian masing-masing kolom: (1) diisi masa-tahun pajak, format MM-YYYY (2) diisi kode objek pajak (3) diisi jumlah penghasilan bruto (4) diisi tanda silang (X) jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP (5) diisi tarif pemotongan pajak (6) diisi jumlah PPh Pasal 23 yang terutang D. Teknis Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 1. Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
68 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 68 Cara pengisian masing-masing kolom: (1) diisi jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewa tanah dan/atau bangunan (2) diisi tarif 10 persen (3) diisi jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar jumlah bruto nilai sewa dikalikan tarif 2. Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (menyerahkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi) adalah berupa SSP atau Bukti Penerimaan Negara atau sarana administrasi lain; 3. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi;
69 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 69 Cara pengisian masing-masing kolom: (1) diisi nomor (2) diisi jenis jasa yang diberikan (3) diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh (4) diisi tarif sesuai dengan ketentuan berlaku (5) diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar jumlah nilai bruto dikalikan tarif Catatan: Untuk pihak yang tidak memiliki NPWP pada kolom NPWP diisi dengan kode KPP Pratama setempat pada kotak 10 s.d. 12.
70 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 70 BAB VI MEKANISME PEMBUATAN ID BILLING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PPN A. Pembuatan Kode Billing Kode Billing dapat diperoleh melalui: 1. membuka laman www.pajak.go.id; 2. login dengan NPWP Instansi Pemerintah, Password, dan Kode Keamanan seusuai gambar; 3. pilih menu Bayar; 4. pilih Ebilling; 5. pilih Isi SSE; 6. pilih Jenis Pajak dan Jenis Setoran; contoh: Pembayaran Masa PPh Pasal 21 (Jenis Pajak 411121 & Jenis Setoran 100) 7. pilih Masa Pajak dan Tahun Pajak; contoh: Masa Pajak Januari 2021 (Masa Januari s.d. Januari & Tahun 2021) 8. masukkan Jumlah pajak yang akan dibayar; 9. klik Simpan, klik Ya bila sudah selesai, klik OK; 10. klik Kode Billing, bila sukses klik OK; 11. klik Cetak Kode Billing untuk mengunduh PDF. B. Pembayaran Billing Pembayaran Billing dapat dilakukan melalui: 1. Teller Bank/Kantor Pos; 2. ATM; 3. Internet Banking oleh bank-bank tertentu; 4. Mobile Banking oleh bank-bank tertentu; 5. Mini ATM di KPP/KP2KP.
71 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 71 BAB VII KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 26, 4 AYAT (2), DAN PPN A. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Instansi Pemerintah wajib menyetorkan PPh dan PPN yang telah dipotong dan/atau dipungut. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan PPN yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 2. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut serta disetorkan dalam satu Masa Pajak wajib dilakukan pelaporan ke KPP tempat Instansi Pemerintah terdaftar. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. B. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain: 1. dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya; 2. dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya; 3. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. Layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
72 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 72 b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP; 4. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme langsung (LS) maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun SSP tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan; 5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN; 6. Instansi Pemerintah sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan dan/atau pemungutan; 7. Instansi Pemerintah sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir; 8. Instansi Pemerintah sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan; 9. pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan e-SPT apabila: a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak; b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
73 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 73 c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; 10. pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan e-SPT apabila: a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan; 11. penyampaian SPT oleh Instansi Pemerintah ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain, dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi: a. laman Direktorat Jenderal Pajak; b. laman penyalur SPT elektronik; c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu diberikan bukti penerimaan elektronik.
74 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 74 BAB VIII BEA METERAI A. Pengertian Bea Meterai Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. B. Objek dan Tarif Bea Meterai 1. Objek Bea Meterai Bea Meterai dikenakan atas: a. dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; b. dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; b. akta notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipannya; c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya; d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; e. dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; f. dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; g. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: 1) menyebutkan penerimaan uang; atau 2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; h. dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
75 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 75 Bea Meterai tidak dikenakan atas: a. dokumen yang berupa: 1) surat penyimpanan barang; 2) konosemen; 3) surat angkutan penumpang dan barang; 4) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 5) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 6) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) sampai dengan huruf (5); b. segala bentuk ijazah; c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud; d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi; g. dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah; h. surat gadai; i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apapun; j. dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
76 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 76 2. Tarif Bea Meterai Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 atas dokumen yang terutang Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). C. Cara Pelunasan Bea Meterai 1. Bea Meterai dapat dibayar dengan menggunakan: a. meterai tempel; b. meterai elektronik; c. meterai dalam bentuk lain; atau d. SSP. 2. Meterai tempel desain lama dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan penggunaan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan minimal Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) dengan cara membubuhkan: a. tiga buah meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); b. satu buah meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan satu buah meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); atau c. dua buah meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 3. Bea Meterai harus dibayar pada saat terutang Bea Meterai. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, dikenakan denda administrasi sebesar 100 persen (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pembayaran atas Bea Meterai dan denda administrasi tersebut dilakukan melalui pemeteraian kemudian yaitu dengan menggunakan meterai tempel atau SSP dan harus disahkan oleh pejabat Pos atau pejabat lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.
77 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 77 DAFTAR NPWP INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BAWASLU No. Instansi Pemerintah NPWP 1 Badan Pengawas Pemilihan Umum 00.133.762.5-335.000 2 Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh 00.133.764.1-101.000 3 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 00.133.771.6-124.000 4 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 00.133.775.7-201.000 5 Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau 00.133.777.3-216.000 6 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 00.133.969.6-214.000 7 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi 00.133.970.4-331.000 8 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 00.134.102.3-304.000 9 Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu 00.134.101.5-311.000 10 Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung 00.134.091.8-324.000 11 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 00.134.052.0-301.000 12 Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 03.309.372.5-048.000 13 Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten 00.134.103.1-401.000 14 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat 00.134.104.9-424.000 15 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 00.134.106.4-508.000 16 Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta 00.134.107.2-541.000 17 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur 00.134.108.0-607.000 18 Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali 00.134.109.8-903.000 19 Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB 00.123.825.2-911.000 20 Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT 00.123.826.0-922.000 21 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 00.123.827.8-701.000 22 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah 00.123.828.6-711.000 23 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 00.123.829.4-736.000 24 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 00.123.830.2-741.000 25 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 00.133.761.7-727.000
78 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 78 No. Instansi Pemerintah NPWP 26 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 00.123.831.0-821.000 27 Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo 00.123.832.8-822.000 28 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 00.123.835.1-831.000 29 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 00.123.833.6-814.000 30 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 00.123.834.4-805.000 31 Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara 00.123.836.9-811.000 32 Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku 00.123.837.7-941.000 33 Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara 00.123.838.5-942.000 34 Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat 00.123.840.1-955.000 35 Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua 00.123.839.3-952.000
79 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 79 DAFTAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA 1. Ketua Bawaslu Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 38.799.000,00 38.799.000,00 38.799.000,00 38.799.000,00 38.799.000,00 Penghasilan 1 Tahun 465.588.000,00 465.588.000,00 465.588.000,00 465.588.000,00 465.588.000,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 459.588.000,00 459.588.000,00 459.588.000,00 459.588.000,00 459.588.000,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 405.588.000,00 401.088.000,00 396.588.000,00 392.088.000,00 387.588.000,00 Pajak 1 Tahun 71.397.000,00 70.272.000,00 69.147.000,00 68.022.000,00 66.897.000,00 Pajak 1 Bulan 5.949.750,00 5.856.000,00 5.762.250,00 5.668.500,00 5.574.750,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 32.849.250,00 32.943.000,00 33.036.750,00 33.130.500,00 33.224.250,00 2. Anggota Bawaslu Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 35.987.000,00 35.987.000,00 35.987.000,00 35.987.000,00 35.987.000,00 Penghasilan 1 Tahun 431.844.000,00 431.844.000,00 431.844.000,00 431.844.000,00 431.844.000,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 425.844.000,00 425.844.000,00 425.844.000,00 425.844.000,00 425.844.000,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 371.844.000,00 367.344.000,00 362.844.000,00 358.344.000,00 353.844.000,00 Pajak 1 Tahun 62.961.000,00 61.836.000,00 60.711.000,00 59.586.000,00 58.461.000,00 Pajak 1 Bulan 5.246.750,00 5.153.000,00 5.059.250,00 4.965.500,00 4.871.750,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 30.740.250,00 30.834.000,00 30.927.750,00 31.021.500,00 31.115.250,00
80 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 80 3. Ketua Bawaslu Provinsi Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 18.194.000,00 18.194.000,00 18.194.000,00 18.194.000,00 18.194.000,00 Penghasilan 1 Tahun 218.328.000,00 218.328.000,00 218.328.000,00 218.328.000,00 218.328.000,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 212.328.000,00 212.328.000,00 212.328.000,00 212.328.000,00 212.328.000,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 158.328.000,00 153.828.000,00 149.328.000,00 144.828.000,00 140.328.000,00 Pajak 1 Tahun 18.749.200,00 18.074.200,00 17.399.200,00 16.724.200,00 16.049.200,00 Pajak 1 Bulan 1.562.433,00 1.506.183,00 1.449.933,00 1.393.683,00 1.337.433,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 16.631.567,00 16.687.817,00 16.744.067,00 16.800.317,00 16.856.567,00 4. Anggota Bawaslu Provinsi Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 16.709.000,00 16.709.000,00 16.709.000,00 16.709.000,00 16.709.000,00 Penghasilan 1 Tahun 200.508.000,00 200.508.000,00 200.508.000,00 200.508.000,00 200.508.000,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 194.508.000,00 194.508.000,00 194.508.000,00 194.508.000,00 194.508.000,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 140.508.000,00 136.008.000,00 131.508.000,00 127.008.000,00 122.508.000,00 Pajak 1 Tahun 16.076.200,00 15.401.200,00 14.726.200,00 14.051.200,00 13.376.200,00 Pajak 1 Bulan 1.339.683,00 1.283.433,00 1.227.183,00 1.170.933,00 1.114.683,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 15.369.317,00 15.425.567,00 15.481.817,00 15.538.067,00 15.594.317,00
81 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 81 5. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 11.540.700,00 11.540.700,00 11.540.700,00 11.540.700,00 11.540.700,00 Penghasilan 1 Tahun 138.488.400,00 138.488.400,00 138.488.400,00 138.488.400,00 138.488.400,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 132.488.400,00 132.488.400,00 132.488.400,00 132.488.400,00 132.488.400,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 78.488.400,00 73.988.400,00 69.488.400,00 64.988.400,00 60.488.400,00 Pajak 1 Tahun 6.773.260,00 6.098.260,00 5.423.260,00 4.748.260,00 4.073.260,00 Pajak 1 Bulan 564.438,00 508.188,00 451.938,00 395.688,00 339.438,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 10.976.262,00 11.032.512,00 11.088.762,00 11.145.012,00 11.201.262,00 6. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Uraian TK/0 (Rp) TK/1 atau K/0 (Rp) TK/2 atau K/1 (Rp) TK/3 atau K/2 (Rp) K/3 (Rp) Penghasilan 1 Bulan 10.415.700,00 10.415.700,00 10.415.700,00 10.415.700,00 10.415.700,00 Penghasilan 1 Tahun 124.988.400,00 124.988.400,00 124.988.400,00 124.988.400,00 124.988.400,00 Biaya Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penghasilan Neto 118.988.400,00 118.988.400,00 118.988.400,00 118.988.400,00 118.988.400,00 PTKP 54.000.000,00 58.500.000,00 63.000.000,00 67.500.000,00 72.000.000,00 PKP 64.988.400,00 60.488.400,00 55.988.400,00 51.488.400,00 46.988.400,00 Pajak 1 Tahun 4.748.260,00 4.073.260,00 3.398.260,00 2.723.260,00 2.349.420,00 Pajak 1 Bulan 395.688,00 339.438,00 283.188,00 226.938,00 195.785,00 Penghasilan Bersih 1 Bulan 10.020.012,00 10.076.262,00 10.132.512,00 10.188.762,00 10.219.915,00
82 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 82 DAFTAR KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN 1. Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 402 PPh Final Pasa 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya yang bersumber dari APBN/APBD. 2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 910 Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN. 3. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 100 Masa PPh Pasal 23 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royal ti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa
83 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 83 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 104 PPh Pasal 23 atas Jasa untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23. 4. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 100 Masa PPh Pasal 26 untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26 termasuk penghasilan atas pengalihan harta berdasarkan PMK 82/PMK.03/2009 dan PER52/PJ/2009. 5. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pesewaan
84 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 84 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan Tanah dan/atau Bangunan Tanah dan/atau Bangunan. 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi. 423 PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Untuk pembayaran PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. 6. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 910 Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN.
85 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 85 DAFTAR ISTILAH 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 3. Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementeian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktrual, termasuk Badan Layanan Umum selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 4. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, selau pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuagan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 5. Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib menyelenggarakan akuntnsi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
86 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 86 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 11. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 12.Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 13. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 14. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP. 15. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. 16. Penyetoran dan Pelaporan Pajak adalah kewajiban wajib pajak dan ketentuan formal tentang hal tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. 17. Pemotongan Pajak adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. 18. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. 19. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
87 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 87 20. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 21. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. 22. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. 23. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. 24.Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. 25. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir. 27. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 28.Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang-undang bea meterai menjadi objek bea meterai. 29. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara
88 Modul Perpajakan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 88 dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 30. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; atau Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. 31. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. KETERANGAN: Modul ini merupakan panduan yang disusun bagi bendahara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Modul perpajakan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Bawaslu, Direktorat Peraturan Perpajakan I, dan Direktorat Peraturan Perpajakan II. Modul ini senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam modul ini dengan peraturan perpajakan, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.