MODUL DASAR-DASAR AGRIBISNIS

manfaatnya, diberikan nilai tambah agar bertambah nilai manfaatnya. Produk-
produk tersebut saat ini masih luput dari perhatian serius untuk dikembangkan
nilai tambahnya padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.
Menurut Zimmerer, nilai tambah dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai
berikut :
1. Pengembangan teknologi baru (developing new technology).
2. Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge).
3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing

products or services).
4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa

yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding
different ways of providing more goods and services with fewer
resources).

Dalam setiap memproduksi sesuatu dibutuhkan inovasi dan kreativitas
agar memiliki nilai tambah. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan
sesuatu yang baru dan berbeda , sedangkan inovasi merupakan kemampuan
untuk melakukan, mengaplikasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu
yang baru dan berbeda dapat dalam bentuk hasil seperti pada barang dan
jasa, bisa dalam bentuk proses, ide, metode. Kegiatan ini menimbulkan Value
Added, dan merupakan keunggulan yang berharga.

1. Kreativitas

Secara sederhana yang dimaksud dengan kreativitas adalah
menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan proses yang dapat
dikembangkan dan ditingkatkan.

Menurut Zimmers, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk
mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat
masalah dan peluang. Seorang wirausaha yang kreatif dapat menciptakan
hal-hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Pemikiran kreatif
berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai,
serta penemuan peluang bisnis.

51

2. Inovasi

Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal
sebagai berikut:
1. Inovasi sebagai Pembaruan (Innovation as Novely)

Pada hakikatnya inovasi adalah pembaruan atau kebaruan yang
menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Objek inovasi adalah
nilai tambah suatu produk, atau proses, atau jasa. Inovasi selalu dinyatakan
dalam bentuk solusi teknologi yang lebih baik diterima oleh masyarakat.
Kebaruan merupakam konsekuensi dari implementasi praktis inovasi.
Inovasi selalu baru, parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi
pengguna.
2. Inovasi sebagai Perubahan (Innovation as Change) Inovasi merupakan
perubahan, perubahan bisa dalam bentuk
tranformasi, difusi yang berujung pada perubahan.
3. Inovasi sebagai Keunggulan (Innovation as Advantage) Inovasi adalah
keunggulan dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-
keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk,
seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, manajemen.

Inovasi adalah keunggulan dengan inovasi berarti kita menciptakan
keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam
berbagai bentuk, seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi,
manajemen.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi menurut James Brian Quinn
yaitu:
1) Harus berorientasi pasar

Banyak inovasi yang sekedar pemecahan masalah kreatif tetapi tidak
dapat bersaing di pasar, artinya bahwa inovasi dapat dijual dan diterima
oleh masyarakat.
2) Ada nila tambah(value added)

52

Adanya nilai tambah sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan
dan perkembangan perusahaan.
3) Punya unsur efisiensi dan efektivitas
Tanpa 2E, yaitu faktor efisiensi dan faktor efektivitas dari sebuah inovasi
yang ditemukan maka inovasi tersebut tidak mempunyai arti atau dampak
yang berarti bagi kemajuan perusahaan.
4) Harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan
Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan agar tidak
menyimpang dari arah pertumbuhan usaha.

Agar lebih memahami tentang value added, silakan
simak video menarik di link youtube berikut :
https://youtu.be/MrGSwS6le_s
Nama akun : CapCapung

Judul video : Sociopreneur Ubah Kehidupan Petani Singkong
Miskin Jadi Petani Singkong Sejahtera Berkat Mocaf

4.4 Pemasaran Produk Agribisnis / Agrimarketing

“Marketing is a societal process by which individuals and group obtain
what they need and want through creating, offering, and freely exchanging
products and services of value with others”. Yang berarti “Pemasaran adalah
suatu proses masyarakat dimana individu dan kelompok mendapatkan apa

53

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan
bebas bertukar produk dan jasa dari nilai dengan orang lain (Kotler dan Keller,
2016). Aktivitas pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam sistem
agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian (subsistem input),
usahatani (on farm), pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, serta
subsistem penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan/kredit, intelijen
pemasaran atau informasi pemasaran, kebijakan pemasaran). Pada bagian ini
kita akan membahas mengenai pemasaran produk pertanian/agribisnis.

Pemasaran dalam agribisnis disebut juga dengan agrimarketing. ..

a. Pengertian Agrimarketing

Dalam agribisnis pemasaran mempunyai pengertian dari prespektif
makro dan mikro.

1. Pengertian pemasaran dari prespektif makro

Pengertian dari prespektif makro

menganalisis sistem pemasaran setelah produk pertanian dari petani sampai

ke konsumen akhir. Analisis yang dilakukan merupakan analisis keseluruhan

dari sistem pemasaran yaitu bagaimana dan apa yang terjadi dengan produk

pertanian (pangan dan serta) setelah produk tersebut lepas dari petani (farm

gate). Kegiatan produktif yang dilakukan yaitu meningkatkan atau

menciptakan nilai guna (bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan) dalam

upaya menyampaikan produk pertanian (agribisnis) sampai ke konsumen

akhir. Pendekatan makro juga disebut pendekatan ekonomi.

Pendekatan yang dapat dilakukan pada analisis pemasaran perspektif

makro antara lain pendekatan fungsi, kelembagaan, sistem, dan struktur-

perilaku-kinerja pasar (structure, conduct, performance market-SCP).

54

Pendekatan fungsi merupakan pendekatan studi pemasaran dari aktivitas-
aktivitas bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses dalam sistem
pemasaran yang akan meningkatkan dan menciptakan nilai guna untuk
memenuhi kebutuhan konsumen. Pendekatan kelembagaan merupakan
berbagai organisasi bisnis, kelompok bisnis yang melaksanakan atau
mengembangkan aktivitas bisnis (fungsi- fungsi pemasaran). Pendekatan
sistem menekankan pada keseluruhan sistem yang kontinyu dan efisien dari
seluruh sub-sub sistem yang ada didalam aliran produk/jasa mulai dari petani
produsen primer sampai ke konsumen akhir. dari pendekatan fungsi,
kelembagaan, pengolah/pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlibat dari
sistem pemasaran.

2. pengertian pemasaran dari prespektif mikro.

Pengertian pemasaran dari prespektif

mikro merupakan pendekatan analisis pemasaran

dari aspek manajemen, dimana perusahaan secara individu, pada setiap

tahapan pemasaran dalam mencari keuntungan melalui pengelolaan bahan

baku, produksi, penetapan harga, promosi dan distribusi yang efektif terhadap

produk perusahaan yang akan dipasarkan. Dalam penekatan ini termasuk

strategi-strategi perusahaan dalam menghadapi pesaingnya. Pendekatan ini

disebut Manajemen Pemasaran.

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang individu dan

kelompok memperoleh sesuatu yang mereka butuhan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai

dengan pihak lain. Majanemen pemasaran adalah proses perencanaan dan

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan,

55

barang, dan jasa untuk mencipkatakan pertukaran yang memuaskan tujuan-
tujuan individu dan organisasi (Kotler, P. 1997)

Dalam manajemen pemasaran yang ditekankan adalah :
1. Unsur strategi yang terdiri dari segmentation, Targeting, dan Positioning
2. Unsur taktik meliputi Marketing Mix (bauran pemasaran), Differentiation

dan Selling
3. Unsur nilai yang terdiri dari process, Brand (merek) dan service (pelayanan)

Pendekatan pemasaran dalam prespektif

makro maupun mikro, tujuan akhirnya

Pendekatan pemasaran dalam sama yaitu kepuasan konsumen atau
prespektif makro maupun pelanggan. Berdasarkan pengertian
diatas, dapat dikatakan pendekatan
mikro, tujuan akhirnya sama pemasaran dari prespektif mikro
yaitu kepuasan konsumen atau merupakan analisis pemasaran (tataniaga)

pelanggan.

yang dilakukan terhadap satu perusahaan

(firm) dalam upaya mencapai tujuan (profit) untuk

memasarkan produknya, melalui berbagai strategi dan prioritas pemasaran,

sehingga produk/jasa agribisnis memiliki daya saing (kompetitif) dalam upaya

memuaskan pelanggan.

Pemasaran dalam prespektif makro, merupakan analisis dari

keseluruhan sistem dari produk agribisnis mulai dari pemasaran subsistem

hulu, usahatani dan subsistem hilir. Dengan demikian, pemasaran produk

agribisnis dari prespekti makro, analisisnya melalui berbagai Lembaga

pemasaran atau berbagai perusahaan yang terlibat dalam saluran rantai

pemasaran tersebut. Pendekatan dari perspektif makro maupun mikro

merupakan pemasaran agribisnis (Agrimarketing).

b. Pendekatan Studi Tataniaga
Pendekatan yang umum dilakukan adalah pendekatan Fungsi,

Kelembagaan, Sistem.

56

1. Pendekatan Fungsi (The Functional Approach)
Merupakan pendekatan studi tataniaga dari aktivitas-aktivitas bisnis

yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses dalam sistem tataniaga
yang akan meningkatkan dan atau menciptakan nilai guna untuk memenuhi
kebutuhan (kepuasan). Pendekatan fungsi mencoba menjawab pertanyaan
“what”. Manfaat dalam menganalisis pendekatan fungsi antara lain adalah
mempertimbangkan bagaimana pekerjaan harus dilakukan, menganalisis
biaya-biaya tataniaga dan memahami perbedaan biaya antarlembaga dan
berbagai variasi komoditi dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga tataniaga.
Pendekatan fungsi (Khols and Uhl, 2002) terdiri dari :
a. Fungsi pertukaran (Exchange Functions), merupakan aktivitas dalam

perpindahan hak milik barang/jasa, terdiri dari fungsi pembelian,
penjualan, dan fungsi pengumpulan.
b. Fungsi Fisik (Physical Functions), merupakan aktivitas penanganan
pergerakan dan perubahan fisik dari produk/jasa dan turunannya. Fungsi
ini terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan,
pabrikan dan pengemasan.
c. Fungsi Fasilitas (Facilitating Functions), merupakan fungsi yang mungkin
memperlancar fungsi pertukaran dan fisik. Aktivitasnya tidak langsung
dalam sistem tataniaga, tetapi memperlancar di dalam proses fungsi
pertukaran dan fisik. Fungsi ini terdiri dari fungsi standarisasi, fungsi
keuangan risiko, fungsi intelijen pemasarn, komunikasi, dan promosi
(iklan)

2. Pendekatan Kelembagaan (The Institutional Approach)
Pendekatan kelembagaan mencoba menjawab permasalahan tataniaga

“who” dari pelaku-pelaku dalam sistem tataniaga Pelaku-pelaku ini adalah
pedagang perantara (menchant middleman) yang terdiri dari pedagang
pengumpul, pedagang pengecer, pedagang spekulatif, agen, manufaktur dan
organisasi lainnya yang terlibat.
a. Pedagang perantara (menchant middleman) adalah individu pedagang
yang melakukan penanganan berbagai fungsi tataniaga dalam pembelian dan

57

penjualan produk dari produsen ke konsumen. Pedagang ini memiliki dan
menguasai produk dari produsen ke konsumen. Termasuk ke dalam kelompok
pedagang perantara adalah pedagang pengumpul (assembler), pedagang
eceran (retailers), dan pedagang grosir (wholesalers). Pedagang grosir adalah
pedagang yang menjual produknya kepada pedagang eceran dan pedagang
yang menjual produknya kepada pedagang eceran dan pedagang antara
lainnya. Biasanya volume usaha relative besar daripada pedagang eceran.
b. Agen perantara
hanya mewakili klien yang disebut principals dalam melakukan penanganan
produk/jasa. Kelompok ini hanya menguasai produk dan mendapatkan
pendapatan dari fee dan komisi
termasuk ke dalam jenis kelompok pedagang ini adalah juru lelang yang
melakukan penjualan ditempat pelelangan.
c. Spekulator (speculative middlemen)
adalah pedagang perantara yang menjual produk untuk mencari keuntungan
dengan memanfaatkan adanya pergerakan harga (minimal-maksimal).
Biasanya speklulator bekerja dalam jangka pendek, memanfaatkan fluktuasi
harga dengan minimum penanganan. Dalam kondisi tertentu, pedagang grosir
dan eceran menjadi speculator melalui penanganan dan jual beli yang
meminimumkan resiok
d. Pengolah dan pabrikan (Processors and manufacturers)
adalah kelompok pebisnis yang aktivitasnya menangani produk dan mengubah
bentuk yaitu bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir.
Aktivitasnya menambah kegunaan waktu, bentuk, tempat, dan kepemilikan
dari bahan baku, missal gandum menjadi tepung dan tepung menjadi roti.
e. Organisasi (Facilitative organization) yang membantu memperlancar
aktivitas tataniaga, misal membuat peraturan-peraturan, kebijakan,
pelelangan, dan asosiasi importir dan eksportir.

3. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem (input-output system, power system,
communications system dan behavioral system for adapting to internal and

58

external change) menekankan keseluruhan sistem, artinya pendekatan yang
kontinu dan efisien dari seluruh sub-sub sistem yang ada di dalam aliran
produk/jasa mulai dari petani produsen primer sampai konsumen akhir.

Dari keseluruhan pendekatan tataniaga ini akan disimpulkan atau dikaji
efisiensi pemasaran produk agribisnis dan jenis struktur pasar, perilaku,
dan keragaan pasar (Market Structures, Conduct and Performance). Pasar
yang relatif efisien adalah pasar yang cenderung mendekati pasar persaingan
sempurna atau pasar monopolistic (Monopolistic Competion) yang memiliki
karakteristik banyak pembeli dan penjual (pangsa pasar relatif menyebat,
konsumen atau produsen mempunyai banyak alternatif pilihan), produk relatif
homogen, informasi pasar relatif mudah diperoleh dan akurat, relatif mudah
untuk perusahaan masuk atau meninggalkan pasar/industry.

Ada empat unsur pokok dalam tataniaga produk agribisnis
(Marketing Agribusiness Product), yaitu :

Iklan (Advertising) Promosi Harga
(Price Promotion)

Promosi Barang Dagangan Aktivitas Hubungan
(Merchandising Promotion) Kemasyarakatan ( Public

Relation Activities)

59

Evaluasi Materi 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Apa yang dimaksud subsistem hilir dalam sistem agribisnis ?
a. Rangkaian kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer
menjadi produk olahan
b. Rangkaian kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer
menjadi produk olahan, beserta kegiatan pemasaran dan perdangannya
di pasar domestik maupun internasional.
c. Pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian antara lain
benih, bibit, makanan ternak/tumbuhan, pupuk, obat pemberantas hama
dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat mesin, dan
peralatan produksi pertanian.
d. Kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam
pemasaran.

2. Contoh usaha yang ada di subsistem hilir adalah …
a. Produk makanan dan minuman
b. Penjual pupuk
c. Produk pestisida
d. Toko alat-alat pertanian

3. Di bawah ini yang bukan termasuk kegiatan agroindustri adalah …
a. Pengolahan
b. Pengawetan
c. Pemupukan
d. Pengemasan

4. Salah satu karakteristik bahan baku pada agroindustri adalah …
a. fluktuatif
b. musiman
c. relatih mahal
d. Identik

60

5. Agroindustri berperan penting pada produk hasil pertanian, karena …
a. Agroindustri berada di subsistem hilir
b. Agroindustri dapat mengolah berbagai macam produk pertanian
c. Agroindustri membuka banyak lapangan pekerjaan
d. Agroindustri dapat menambah nilai (value added) produk pertanian

6. Apa yang dimaksud value added …
a. penambahan nilai produk
b. penjualan nilai produk
c. pengurangan nilai produk
d. penambahan usia produk

7. Kegiatan agroindustri untuk menciptakan nilai tambah adalah …
a. pengiriman barang dari grosir ke pedagang eceran
b. pabrik tepung terigu memanfaatkan gandum menjadi tepung dan
dikemas
c. pedagang pengumpul, mengumpulkan dan mengemas.
d. petani yang menjual padi dan sekam

8. Di bawah ini merupakan pendekatan yang umum dilakukan dalam
tataniaga, kecuali :
a. sistem
b. fungsi
c. kelembagaan
d. perusahaan

9. Ada dua pendekatan dalam memahami definisi pemasaran produk
pertanian / agrimarketing, yaitu …
a. sistem dan fungsi
b. makro dan mikro
c. hulu dan hilir
d. asset dan struktur

61

10. Pedagang perantara adalah …
a. individu yang membudidayakan komoditas
b. pebisnis yang aktivitasnya menangani produk dan mengubah bentuk
yaitu bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir.
c. individu pedagang yang melakukan penanganan berbagai fungsi
tataniaga dalam pembelian dan penjualan produk dari produsen ke
konsumen
d. pedagang perantara yang menjual produk untuk mencari keuntungan
dengan memanfaatkan adanya pergerakan harga

62

BAB V
Subsistem Layanan Pendukung Agribisnis

Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh kegiatan
para petani sendiri, dan untuk merubah bentuk pertanian dari yang bersifat
subsisten atau untuk pemenuhan sendiri menjadi bentuk usahatani yang
komersial sangat tergantung kepada sumber-sumber yang ada di luar
lingkungan usahataninya. Mosher (1981), menyatakan bahwa terdapat dua
syarat dalam pembangunan pertanian, yaitu:
(1) Syarat mutlak, meliputi pasar untuk hasil pertanian, teknologi yang terus

berkembang, tersedianya bahan-bahan produksi dan peralatan secara
lokal, perangsang produksi bagi petani, serta pengangkutan.
(2) Syarat pelancar, meliputi pendidikan pembangunan, kredit produksi,
kegiatan gotong royong, perbaikan dan perluasan tanah/lahan pertanian
serta perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian.

Agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat pertanian. Ini
berarti bahwa pertanian tidak hanya on-farm activities, tetapi juga off-farm
activities. Dengan demikian pertanian tidak hanya berorientasi produksi, tetapi
juga berorientasi pasar, tidak hanya dilihat dari sisi permintaan (demand side)
tetapi juga dari sisi penawaran (supply side). Dalam hal ini pertanian tidak
hanya bercocok tanam, beternak, menambak ikan, dan berkebun saja; tetapi
juga bagaimana memproses dan memasarkan outputnya, serta bagaimana
keterlibatan pendukung (Saragih, 2010).

Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis
(kelembagaan) atau supporting institution adalah
semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung
dan melayani serta mengembangkan kegiatan sub-
sistem hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem
hilir.

63

Layanan pendukung yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh,
konsultan, keuangan, dan penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan
memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan
teknik produksi, budidaya pertanian, dan manajemen pertanian. Untuk
layanan keuangan seperti perbankan, model ventura, dan asuransi yang
memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan risiko
usaha (khusus asuransi). Sedangkan lembaga penelitian baik yang dilakukan
oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan layanan
informasi teknologi produksi, budidaya, atau teknik manajemen mutakhir hasil
penelitian dan pengembangan.

5.1 Lembaga Pendukung Agribisnis

Keberadaan layanan pendukung pengembangan agribisnis nasional
sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan
kompetitif. Layanan pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya
menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan
pengembangan agribisnis. Beberapa layanan/lembaga pendukung
pengembangan agribisnis adalah:

pemerintah lembaga lembaga
pembiyataan pemasaran dan

dsitribusi

koperasi lembaga lembaga
pendidikan formal penyuluhan

dan informal

lembaga Riset Lemmbaga
Agribisnis penjamin dan
penanggungan

resiko.

64

(1) Pemerintah
Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat
daerah, memiliki wewenang, regulasi (melalui undang-undang

atau peraturan) dalam menciptakan lingkungan agribinis yang kompetitif
dan adil.

(2) Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat
penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja,
mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini
segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya
bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memilki aset yang
cukup untuk digunkan guna memperoleh pembiayaan usaha. Contoh
Lembaga pembiayaan adalah Bank melalui kredit. Kredit merupakan
sumber modal dari luar perusahaan atau usahatani yang sangat penting
dalam agribisnis, terutama ditingkat petani dan keluarga. Karena mereka
memiliki keterbatasan modal maka kredit diperluakn untuk membantu
petani menjalankan usataninya maupun di luar usahatani.

(3) Lembaga pemasaran dan disitribusi
Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan
pengembangan agribinis, karena fungsinya sebagai
fasilitator yang menghubungkan antara deficit unit
(konsumen pengguna yang membutuhkan produk) dan

surplus unit ( produsen yang menghasilkan produk)

(4) Koperasi

Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya
sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Namun
di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena

KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan

65

pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang
profesional.

(5) Lembaga pendidikan formal dan informal
Tertinggalnya Indonesia dibandingkan dengan
negara lain, misalnya Malaysia, lemabaga ini sangat
berperan sangat besar dalam pengembagan
agribisnis dampaknya Malaysia sebagai raja
komoditas sawit. Demikian juga Universitas
Kasetsart di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di
bidang agribisnis, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya agribisnis
buah-buhan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, ke depan
pemerintah hanyalah sebagai fasilitator bukan sebagai pengatur dan
penentu meknisme sistem pendidikan. Dengan demikian diharapkan
lembaga pendidikan tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang
gerak yang luas tanpa terbelenggu
aturan yang berbelit-belit.

(6) Lembaga penyuluhan

Kelembagaan penyuluh adalah lembaga Pemerintah

dan/masyarakat yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan

penyuluhan ini diantaranya,

- Lembaga Penyuluh Pemerintah

- Lembaga Penyuluh Swasta.

- Lembaga Penyuluh Swadaya

(7) Lembaga Riset Agribinis. Semua lembaga riset yang

terkait dengan agribinis harus diperdayakan dan

menjadikan ujung tombak untuk mengahasilkan

komoditas yang unggul dan daya saing tinggi. Misalnya

Meksiko dapat memproduksi buah avokad yang warna daging buahnya

66

kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan bentuk buah yang
besar dengan biji yang kecil.

(8) Lembaga penjamin dan penanggungan resiko.
Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir
semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan
manajemen yang handal. Instrumen heading dalam
bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna
memberikan sarana penjaminan bebagai resiko dalam agribisnis.

5.2 Konsep Kelembagaan
Membangun dan mengembangkan sektor pertanian atau pedesaan di

Indonesia tidak dapat dipungkiri dibutuhkan lembaga lokal maupun lembaga
pembangunan, hal ini dapat dilihat dari sejarah revolusi hijau di Indonesia,
pembangunan pertanian khususnya pengembangan tanaman pangan, pada
tingkat makro nasional peran lembaga pertanian sangat menonjol dalam
peningkatan produksi tanaman pangan, pemerintah membentuk lembaga
untuk mendukung kegiatan pedesaan dalam pencapaian tujuan pembangunan
diantaranya Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Gotong
Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD).

Kinerja lembaga didefinisikan sebagai kemampuan suatu lembaga
untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efesien dan
menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan
kebutuhan pengguna. Ada dua hal untuk menilai lembaga yaitu produknya
sendiri berupa jasa atau material, dan faktor manajemen yang membuat
produk tersebut bisa dihasilkan. Jadi keberadaan lembaga adalah untuk
menghimpun individu-individu

Pengertian lembaga dan organisasi sering diartikan sama yaitu wadah
dimana individu secara kolektif dengan seperangkat aturan main melakukan
kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelembagaan adalah sesuatu
yang berakar dalam norma yang mengarah dan mengatur pelaku sosial

67

dalam bermasyarakat atau sgala sesuatu yang sudah dikukuhkan
masyarakat (Mc.Iver cit Christian Silitongga, 1995).

Sistem kelembagaan adalah sistem yang kompleks yang mencakup
ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan sebuah masyarakat.
Kelembagaan berperan penting untuk memecahkan masalah dalam
pembangunan nasional, termasuk pembangunan pertanian.

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan yaitu kelembagaan
sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Oleh karena itu
kelembagaan merupakan suatu organisasi atau kaidah-kaidah atau norma,
baik formal ataupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan-tindakan
anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesama anggota
masyarakat maupun dalam mencari nafkah (Soekanto, 1982 ; Pakpahan,
1990)

Sebagai organiasi, kelembagaan diartikan sebagai wujud konkret yang
membungkus aturan main dalam masyarakat tersebut, seperti :

1. Pemerintah
2. Bank
3. Koperasi
4. Pendidikan
5. Organisasi Agribisnis
6. Kemitraan

Alasan pembentukan organisasi, secara ekonomi agar menghindari
biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggota organisasi
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. A.T Mosher dalam Struktur
Pembangunan Pedesaan Maju, menyatakan kelembagaan sebagai syarat
pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan pedesaan dapat maju.
Jenis kelembagaan adalah :

a) Adanya kelembagaan pasar (ekonomi)
b) Adanya kelembagaan penyuluhan, formal maupun informal
c) Adanya kelembagaan perkreditan

68

Petani dan keluarga menjalankan aktivitas usahataninya, sangat
dipengaruhi oleh Lembaga atau kelembagaan di masyarakat. Demikian juga
usaha dalam sistem agribisnis dipengaruhi oleh kelembagaan ekonomo (kredit
makro dan mikro).

Pembangunan kelembagaan pertanian sebagai penujang keberhasilan
agribisnis diperlukan karena: (1) Proses pertanian memerlukan sumberdaya
tangguh yang didukung oleh infrastruktur, peralatan dan kredit, (2)
Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen
sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit
produksi, (3) Kegiatan pertanian mencakup rangkaian penyiapan input,
mengubah input menjadi produk dengan tenaga kerja dan manajemen dan
menempatkan output menjadi lebih berharga, (4) Kegiatan pertanian
memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat
dan lokal, (5) Kompleksitas pertanian yang meliputi unit usaha dan
kelembagaan sulit mencapai optimal.

5.3 Kelembagaan dalam Sistem Agribisnis

Kelembagaan dalam sistem agribisnis dikelompokkan menjadi lima,
yaitu kelembagaan dalam pengadaan sarana produksi, kelembagaan dalam
budidaya (usahatani), kelembagaan dalam pengolahan hasil produksi,
kelembagaan dalam pemasaran dan kelembagaan pendukung (Syahyuti,
2003; Krisnamurthi, 2005).

Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian
sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku
pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal (Noviatirida,
2011). Dalam melakukan usaha taninya petani mempunyai hubungan kerja
dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang
saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah
daerah (Cahyono dan Tjokropandojo, 2012).

69

1. Kelembagaan pengadaan sarana produksi
Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang

bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi.
Adapun kelembagaan dalam sarana produksi yaitu :

a. Produsen Saprodi
b. Asosiasi
c. Distributor / Penyalur saprodi
Contoh konkret dalam kelembagaan ini adalah kelembagaan pupuk
mulai dari pengadaan sampai distribusinya, kelembagaan benih yang dikenal
dengan JABAL (Jaringan Benih antar Lapang) dan kelembagaan penyediaan
dan distribusi pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

2. Kelembagaan usahatani/budidaya
Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/budidaya

meliputi :
a. Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani
b. Kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan
dan hortikultura.

Tujuan kelembagaan pada aktivitas budidaya antara lain untuk
meningkatkan pendapatan dan daya saing petani. Termasuk peranan
kelembagaan budidaya adalah memilih produk atau jasa yang diinginkan oleh
pelanggan (consumer driven). Untuk itu petani dapat melakukan Kerjasama
secara terintegrasi atau menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan
(Kerjasama SCM / Supply Chain Managemen), sehingga bahan baku yang
dihasilkan petani dapat diolah menjadi bahan jadi sesuai dengan keinginan
pelanggan. Dilain pihak perusahaan pengolah akan terjamin penyediaan
bahan baku secara kontinu. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah
pihak dan konsumen atau pelanggan akan puas.

70

3. Kelembagaan pengolahan hasil produksi pertanian
Kelembagaan disini mempunyai pengertian perusahaan-perusahaan

yang mengolah komoditas pertanian (bahan baku) menjadi produk
turunannya atau bahan jadi. Komoditas pertanian saat ini menjadi produk
industri sesuai keinginan konsumen (consumer driven), maksudnya bahwa
bahan baku yang harus diolah dipabrik atau perusahaan sehingga menjadi
produk jadi yang siap dikonsumsi. Contoh : gandum yang diolah menjadi roti,
ayam yang diolah menjadi nugget. Semuanya akan melibatkan kelembagaan
yang menyediakan bahan baku. Kelembagaan perusahaan-perusahaan ini
dapat dilakukan oleh industri rumah tangga (usaha kecil) sampai ke
perusahaan besar. Kelembagaan perusahaan-perusahaan yang mengolah
komoditas pertanian meningkatkan dan menciptakan nilai guna atau nilai
tambah (value added).

4. Kelembagaan Pemasaran

Kelembagaan pemasaran menempati posisi yang penting, karena
melalui kelembagaan ini arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari
produsen disampaikan kepada konsumen. Pengertian pemasaran disini
termasuk pemasaran input pertanian sampai pemasaran output tingkat petani
(bahan baku). Kelembagaan pemasaran disini mempunyai pengertian
organisasi (firm) ataupun individu pelaku fungsi-fungsi pemasaran. Dengan
demikian kelembagaan disini adalah pedagang pengumpul, pedagang besar,
pedagang eceran, pabrik dan agen perantara.

Koperasi pertanian, sebagai kelembagaan yang anggotanya adalah
petani-petani, dapat juga mengambil peran untuk memasarkan produk
pertanian para anggotanya. Dalam kelembagaan pemasaran juga termasuk
pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran dan strategi yang dilakukan dalam
melaksanakan aktivitas pemasaran untuk mencapai efesisensi dan efektivitas.
Fungsi-fungsi pemasaran antara lain fungsi pertukaran (fungsi pembelian,
penjualan dan pengumpulan), fungsi fisik (pengangkutan, penyimpanan dan

71

pengolahan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, grading, pembiayaan,
penanggungan risiko dan intelijen pemasaran).

Sebagai bahan diskusi dan agar anda lebih memahami
tentang pemasaran kelembagaan agribisnis, silakan Anda

membaca jurnal dengan link berikut :

https://ejournal.unib.ac.id/agrisep/article/view/9552/pdf

Judul Penelitian : Analisis Model Kelembagaan Agribisnis
Buah Naga Organik, Desa Jambewangi, Kabupaten
Banyuwangi.
Nama Jurnal : Jurnal Agrisep

5. Kelembagaan pendukung

Kelembagaan pendukung merupakan kelembagaan yang mendukung
semua kegiatan subsistem dalam agribisnis mulai dari agribisnis hulu,
usahatani dan agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran). Kelembagaan
pendukung ini dikenal dengan istilah subsistem jasa dan penunjang (Pambudi,
R dalam Krisnamurthi, B, 2005). Subsistem jasa dan penunjang adalah
perkreditan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan
penyuluhan, transportasi dan pergudangan.

Pengembangan kelembagaan agribisni perlu dilakukan untuk
meningkatkan daya saing produk agribisnis, baik di pasar domestic maupun
intrenasional. Untuk itu pengembangan kelembagaan agribisnis perlu
dilakukan secara menyeluruh antar subsistem dan ditingkat organisasi bisnis
petani, agar mampu meningkatkan nilai tambah yang ada.

Kelembagaan penunjang ditingkat petani sampai dengan pengolahan
bahan baku menjadi bahan jadi, dapat dilakukan oleh kelompok tani (Poktan),
gabungan kelompok tani (Gapoktan) maupun oleh koperasi. Pada awalnya

72

diharapkan petani Bersatu dalam kelompok tani yang berperan dalam upaya
penyediaan input, peningkatan produktivitas dan pemasaran output secara
bersama-sama (secara horizontal) dan dalam upaya meningkatkan posisi
petani (bargaining position). Kemudian beberapa kelompok tani bergabung
untuk melakukan aktivitas agribisnis sistem dalam kerjasama yang disebut
Gapoktan. Tujuannya untuk peningkatan skala usaha dan usaha yang
komersial sehingga pertanian dapat berkembang.

Untuk lebih memahami kelembagaan petani silakan
simak video melalui link berikut :
https://youtu.be/GvE6vFB8qiA

Judul video : Mengapa petani harus membentuk
kelompok tani

Nama akun : Yayasan inobu

Evaluasi Materi 5

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengendai materi di atas,
kerjakanlah Latihan berikut !

1. Apa yang dimaksus subsistem layanan pendukung?
2. Sebutkan 4 contoh aktivitas dalam subsistem layanan pendukung
3. Jelaskan pengertian kelembagaan !
4. Berikan contoh kasus kelembagaan agribisnis !
5. Apa peran kelembagaan agribisnis ?

73

BAB VI
Kemitraan Agribisnis

Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peranan usaha
kecil sebagai usaha tangguh, mandiri dan memperkokoh perekonomian
nasional. Kemitraan usaha dalam bidang pertanian merupakan salah satu
bentuk jalinan kerjasaman antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha
agribisnis untuk mewujudkan pertanian modern yang berorientasi agribisnis,
meningkatkan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing
serta mampu meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolanya seperti
petani/kelompok tani/gapoktan dan koperasi.

Pada dasarnya kemitraan usaha agribisnis merupakan salah satu alat
untuk merekatkan keselarasan dan keserasian Kerjasama yang adil dan

berkelanjutan, saling membutuhkan, saling
menguntungkan dan saling memperkuat

antara para pelaku usaha agribisnis terutama
antara pengusaha kecil yaitu pelaku agribisnis
di perdesaan seperti petani/kelompok

tani/gapoktan dan koperasi tani yang disebut
kelompok mitra dengan pengusaha atau
perusahaan swasta menengah dan besar, BUMN/BUMN dan koperasi besar
yang disebut perusahaan mitra.
Azas kemitraan yang dikembangkan harus menjamin terciptanya
suasana adil, keseimbangan harus menjamin terciptanya suasana adil,
keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan dengan penjabaran sebagai
berikut (Musanif dkk, 2011) :
a) kedudukan antara kelompok tani/gapoktan dan koperasi tani sebagai
kelompok mitra dengan perusahaan mitra haruslah setara dan
menghindari adanya hubungan seperti atasan dan bawahan.
b) Saling percaya dengan cara memegang teguh komitmen kesepakatan
dalam kontrak atau perjanjian Kerjasama antara para pihak.

74

c) Saling menguntungkan secara adil bagi kelompok mitra dan perusahaan
mitra.

d) Saling memegang dan mematuhi etika bisnis, antaßra lain dengan
mematuhi dan melaksanakan secara konsisten kesepakatan yang telah
ditetapkan bersama.

e) Saling memberikan masukan yang konstruktif (membangun) dengan cara
melakukan koordinasi, komunikasi, evaluasi dan monitoring serta
keterbukaan dari masing-masing pihak.

f) Saling memerlukan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan produk/jasa
dari kelompok mitra, sedangkan kelompok mitra memerlukan modal,
jaminan pemasaran dan bimbingan/pembinaan.

6.1 Konsep Kemitraan Usaha Agribisnis
Kemitraan agribisnis adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan
bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat
ditentukan oleh adanya kepatuhan antara yang bermitra dalam menjalankan
perannya masing-masing dengan berpegang kepada etika bisnis. Terdapat 6
dasar etika bisnis yang dapat dijadikan penopang dalam membangun suatu
kemitraan, yaitu :

Karakter, integritas dan kejujuran

kepercayaan

komunikasi yang terbuka

Adil

semangat kebersamaan

keseimbangan antara insentif dan resiko

75

Apabila pemahaman etika bisnis telah diterapkan sebagai landasan
awal dalam pelaksanaan kemitraan, selanjutnya kemitraan usaha agribisnis
dapat dilaksanakan sebagai suatu usaha proses. Proses yang dimulai dengan
perencanaan, kemudian rencana tersebut diimplementasikan dan selanjutnya
dimonitor serta dievaluasi secara terus menerus oleh pihak-pihak yang
bermitra. Dengan demikian, terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan
teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Oleh karena kemitraan adalah suatu proses, maka keberhasilannya
secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu singkat.
Keberhasilan suatu kemitraan diukur dengan pencapaian nilai tambah yang
diperoleh oleh pihak yang bermitra dari berbagai aspek seperti manajemen,
teknologi, permodalan, pemasaran dan pendapatan. Besar nilai tambha yang
diperoleh akan tergantung pada sejauh mana kemampuan untuk
mengembangkan strategi yang disusun secara bersama dan dilaksanakan
secara konsisten sesuai peran masing-masing pihak.

Pelaksanaan hubungan kemitraan melibatkan kelompok mitra dan perusahaan
mitra yang berlangsung dalam suatu sistem kerjasama yang harus memiliki
unsur-unsur beriku :
a) Input, yaitu sumberdaya alam yang digerakkan oleh sumberdaya

manusia.
b) Output berupa produk dan pelayanan / jasa.
c) Teknologi meliputi metode dan proses yang dapat mengubah input

menjadi output.
d) Lingkungan, yaitu keadaan di sekitar kelompok mitra dan perusahaan

mitra
e) Keinginan, yaitu strategi, tujuan, rencana dari pihak yang bermitra.
f) Perilaku, yaitu hubungan antar kelompok atau organisasi
g) Budaya, berupa norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam

kelompok mitra dan perusahaan mitra.
h) Struktur, yaitu hubungan antar individu, kelompok dan unit yang lebih

besar.

76

Manfaat kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar
adalah sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan
tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan
pembangunan regional. Apalagi di era globalisasi dimana tidak lagi dikenal
batas-batas negara, tentunya usaha tani dituntut produktivitas dengan tingkat
efisiensi tinggi. Bagi pengusaha kecil, termasuk petani/kelompok tani hal
tersebut tidak mudah untuk mencapainya, sehingga kemitraan merupakan
salah satu strategi dan kiat memenangkan persaingan bebas tersebut.

Tidak hanya pengusaha kecil namun

pengusaha besar pun dapat menikmati keuntungannya antara lain,

penghematan biaya produksi, terjaminnya kuantitas dan kualitas bahan baku,

menghemat modal investasi karena perusahaan tidak harus selalu menguasai

faktor produksi dari hulu hingga hilir. Bagi pengusaha kecil, koperasi dan

petani keuntungan yang dapat diperoleh yaitu meningkatnya kemampuan dan

kewirausahaan pendapatan keluarga dan masyarakat pedesaan, produktivitas

dan kualitas hasil, penguasaan teknologi, kemampuan memanfaatkan kredit

dan penguasaan manajemen serta penyediaan lapangan kerja pada gilirannya

kemitraan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat kecil.

6.2 Pengembangan Kemitraan Usaha Agribisnis

Beberapa langkah operasional yang perlu dilakukan dalam rangka
pengembangan kemitraan usaha agribisnis antara lain :
1. Promosi dan Advokasi

Pihak pemerintah atau pihak terkait melakukan promosi dan advokasi
guna mendorong terciptanya kemitraan dari pelaku agribisnis. Upaya
tersebut perlu diikuti langkah-langkah konkret sebagai pelayanan dari

77

pihak pemerintah atau pihak terkait terhadap pihak-pihak yang akan
melakukan kemitraan, seperti melakukan temu usaha, promosi investasi
dan lain-lain.
2. Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Dalam upaya mempercepat proses kemitraan yang efektif, adil dan
berkelanjutan perlu dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan
terhadap pihak-pihak yang akan bermitra. Dalam bimbingan teknis dan
pendampingan utamanya ditekankan pada pemenuhan persyaratan dalam
sistem kerjasama yang saling memerlukan dan saling menguntungkan
secara adil dan bertanggungjawab serta pengembangan kapsitas
kelompok mitra, baik dalam aspek teknis, maupun administrasi dan
kelembagaan.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan antara unsur-unsur lembaga
penunjang yang berkepentingan dalam pengembangan kemitraan, seperti
lembaga keuangan, lembaga penyuluhan, lembaga pembinaan, pelayanan
dan pengendalian (dalam hal ini dinas sektoral), lembaga pengembangan
IPTEK, serta perencanaan pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang
intensif dan sinkronisasi program kegiatan dari berbagai pihak terkait
dapat dioptimalkan manfaat dari kemitraan usaha agribisnis.
4. Pemantapan Kelembagaan Kemitraan
Dalam rangka pemantapan kelembagaan kemitraan perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pemilihan pola kemitraan yang tepat sesuai tujuan kemitraan dan

sifat/karakter dari masing-masing pihak yang bermitra (pola kemitraan
dijelaskan pada bagian selanjutnya).
b. Menyiapkan kriteria, persyaratan dan standar teknis yang perlu diikuti
oleh masing-masing pihak.
c. Menyiapkan dokumen kerjsama kemitraan (MoU / surat perjanjian
kersamasa/kontrak).
d. Melakukan komunikasi dan pengembangan sistem informasi yang
efektif antara masing-masing pihak yang bermitra.

78

5. Pemantauan, Evaluasi dan Penghargaan
Dalam rangka menjamin keberlangsungan kemitraan usaha agribisnis
yang efektif dan adil, maka perlu terus dilakukan pemantauan dan
evaluasi oleh berbagai pihak terkait. Sebagai apresiasi kepada pelaku
kemitraan yang berhasil dan untuk memotivasi berkembangnya kemitraan
lain, maka perlu diberikan penghargaan.

6. Pengembangan Pemasaran
Dalam rangka mendorong usaha-usaha kemitraan perlu dilakukan upaya-
upaya pengembangan pemasaran terhadap produk-produk yang
dihasilkan, antara lain melalui fasilitasi :
a. Informasi pasar
b. Promosi produk
c. Pengembangan jaringan pemasaran dan sistem penjualan (lelang, resi
gudang, kontak bisnis dan lain-lain).

6.3 Pelaksanaan Kemitraan Usaha Agribisnis
Beberapa jenis kerjasama kemitraan usaha agribisnis yang dapat

dilakukan antara lain :
1. Kemitraan investasi (penanaman modal)
2. Kemitraan produksi
3. Kemitraan jual beli
4. Kemitraan pemasaran

Pada awalnya, kemitraan usaha di Indonesia dibangun dengan pola
yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-
pihak yang bermitra dalam kegiatan insdustri kecil dan kemudian baru
dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Perbedaan yang mendasar dalam
pola kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) adalah: pada
sektor industri kerajinan. Pola ini lebih terfokus pada subsistem input,
pengadaan bahan baku, dan pada subsistem output. Kemitraan agribisnis pun
dikembangkan dengan pendekatan yang hampir sama dan dirancang
memasuki semua sistem agribisnis.

79

Menurut Saragih (2001), Pendekatan agribisnis menjadi empat
subsistem yang saling tergantung dengan menambahkannya menjadi empat
subsistem yang saling tergantung dengan menambahkan tiga subsistem di
atas dengan subsistem kelembagaan, baik kelembagaan atau organisasi
perusahaan agribisnis maupun kelembagaan petani yang tergabung dalam
kelompok tani pada suatu kegiatan agribisnis.

Pola kemitraan agribisnis di Indonesia berbeda dengan pendekatan sub
kontraktor di Jepang. Di Jepang, kerja sama dilaksanakan berdasarkan
kemampuan teknologi dan kualitas hasil subkontraktor dalam memasok
produknya ke perusahaan induk; sedangkan di Indonesia, pola kemitraan
agribisnis dibangun berdasarkan kesenjangan yang besar dalam permodalan,
teknologi, efisiensi, dan sistem informasi yang dikuasai oleh petani (petani
plasma) sebagai pemasok. Petani plasma pada umumnya dikategorikan petani
miskin, kurang menguasai teknologi, tidak berdaya dalam bidang permodalan
dan organisasi, serta belum memiliki organisasi petani yang kuat. Oleh sebab
itu, petani plasma perlu diorganisir untuk mengikuti program kemitraan.
Pengertian sebaliknya adalah perusahaan (inti) memiliki manajemen dan
organisasi yang baik dan modern serta menguasai berbagai akses modal,
teknologi, dan informasi, sehingga perusahaan perlu dirangkul untuk
membantu petani (yang miskin) tersebut. Sebagai seorang manajer, pimpinan
perusahaan (inti) harus memiliki visi yang jelas dalam membangun program
kemitraan.

Berdasarkan padal 4 keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor: 940/KPTS/OT.210/10/97 tentangapedoman kemitraan usaha
pertanian, kemitraan usaha pertanian melaksanakna dengan pola sebagai
berikut:

1. Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan
Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau

Kelompok Mitra (Plasma) dengan Perusahaan Mitra (Inti) bermitra usaha.
Perusahaan Mitra menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis,
manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil

80

produksi. Sementara itu Kelompok Mitra bertugas memenuhi kebutuhan
Perusahaan Mitra sesuai dengan persyeratan yang telah ditentukan. Pada
intinya pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Inti dengan
Plasma, dimana Inti membina dan mengembangkan Plasma menjadi lebih
besar dan maju, seperti yang tertera pada Gambar 4.

Plasma

Plasma INTI Plasma

Plasma

Gambar 6.1 Pola Kemitraan Inti-Plasma
Keunggulan sistem inti-plasma, antara lain terciptanya saling
ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, adanya peningkatan
usaha, dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Selain memiliki
keunggulan, pola kemitraan inti plasma juga memiliki kelemahan. Kelemahan
pola kemitraan inti plasma, sebagai berikut :
(1) Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga
kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancer, misalnya
produk plasma sering tidak dijual ke prusahaan inti.
(2) Komitmen Perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan plasma.

81

(3) Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban
komoditas plasma sehingga kadang-kadang perusahaan inti
mempermainkan harga komoditas plasma.
Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki, maka solusi yang dapat

dilakukan dalam kemitraan pola inti plasma adalah dengan memperbaiki
beberapa hal dalam pola ini, yaitu :
1. Pemahaman tingkat ekonomi dan skala usaha
2. Kesepakatan atau perjanjian
3. Kemampuan investasi perusahaan inti.

2. Pola Kemitraan Sub-Kontrak
Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan

perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen
yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola
subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama
yang mencakup: volume, harga, mutu, dan waktu (Gambar 5).

Perusahaan
Mitra

Kelompok kelompok
mitra mitra

Gambar 6.2 Pola Kemitraan Sub-Kontrak

Pola kemitraan ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun
kelemahan dalam pola kemitraan sub-kontrak, antara lain:
(a) Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama semakin mengisolasi

produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni terutama
dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.

82

(b) Berkurangnya nilai-nilai kemitraan kedua belah piahak, misalnya kualitas
produk sangat ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran
yang tepat.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang
diakibatkan kelemahan dalam pola kemitraan ini, antara lain :
(a) Asosiasi Kelompok Mitra yang terdiri dari beberapa usaha kecil perlu

dikembangkan.
(b) Komponen-komponen kemitraan seperti pengembangan SDM, inovasi

teknologi, manajemen, dan permodalan harus diperthatikan.
(c) Menumbuhkan rasa saling percaya antara Perusahaan Mitra dengan

Kelompok Mitra dan sesama anggota Kolompok Mitra
Adapun Kelebihan dari Pola Kemitraan Sub-kontrak, antara lain:
(a) Bagi Kelompok Mitra, pemasaran produk cukup lancar.
(b) Terjadi transfer teknologi dan pengetahuan dari Perusahaan Mitra ke
Kelompok Mitra (Soemardjo, 2004).

3. Pola Kemitraan Dagang Umum
Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra atau koperasi

tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan Perusahaan Mitra.
Sementara itu Perusahaan Mitra memasarkan produk mitra ke konsumen.
Kondisi tersebut menguntungkan Kelompok Mitra karena tidak perlu bersusah
payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen, seperti
yang tertera pada Gambar 6.

Kelompok Perusahaan
mitra Mitra

Memasarkan produk
kelompok mitra

konsumen /
Industri

Gambar 6.3 Pola Kemitraan Dagang Umum

83

Adapun kelemahan dalam pola ini adalah dalam praktiknya, harga dan
volume produknya sering ditentukan sepihak oleh Pengusaha Mitra, sehingga
merugikan pihak Kelompok Mitra. Selain itu, sistem perdagangan dalam pola
ini sering kali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi

Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan pada Pola
Kemitraan Dagang Umum adalah dengan melakukan peningkatan komitmen
Perusahaan Mitra untuk menerapkan prinsip-prinsip bermitra usaha dan
mengembangkan asosiasi Kelompok Mitra, misalnya membentuk gabungan
Kelompok Mitra atau Gapoktan.

4. Pola Kemitraan Keagenan
Kemitraan Keagenan merupakan hubungan kemitraan dimana

Kelompok Mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk dari usaha
Perusahaan Mitra. Keunggulan pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para
pengusaha kecil (Kelomkok Mitra) yang kurang kuat modalnya karena
biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi, seperti pada Gambar 7.

Kelompok Perusahaan
mitra Mitra

Memasarkan produk
perusahaan mitra

konsumen /
Industri

Gambar 6.4 Pola Kemitraan Keagenan
Kelemahan dalam pola kemitraan keagenan yang sering terjadi di
lapangan, antara lain:
(a) Kelompok Mitra menetapkan harga produk secara sepihak, sehingga
harga menjadi tinggi di tingkat konsumen.

84

(b) Kelompok Mitra sering memasarkan produk dari beberapa Perusahaan
Mitra, sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak
memenuhi target.

Solusi untuk mengatasi kelemahan dalam pola ini adalah dengan (a)
meningkatkan profesionalisme Kelompok Mitra, (b) kepiawaian dalam mencari
pelanggan, dan (c) memberikan pelayanan yang memuaskan kepada
konsumen (Soemardjo, 2004).

5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)
Pola Kerjasama operasional Agribisnis, dimana Kelompok Mitra

menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya.
Keungulan pola KOA ini sama dengan keunggulan sistem Inti-Plasma. Pola ini
banyak ditemukan pada masyarakat perdesaan antara usaha kecil di desa
dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.
Kelemahan dalam pola kemitraan KOA, antara lain:
(a) Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek

pemasaran dan pengolaan produk terlalu besar, sehingga dirasakan
kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya.
(b) Perusahaan Mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil
keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil mitranya.
(c) Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan
permasalahannya. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam
mengatasi pemasalahan pola kemitraan KOA adalah dengan
penyelesaian secara humanistis dan kekeluargaan (Soemardjo, 2004).

Selain pola kemitraan usaha di atas terdapat pula pola waralaba yang
merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan
perusahaan mitra yang memberikan hak esensi, merek dagang, saluran
distribusi perusahaanya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima
waralaba yang disertai dengan hubungan bimbingan manajemen (Hafsah,
2000).

85

Pola implementasinya dilapangan pola-pola kemitraan usaha tersebut
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kemitraannya baik pada
sektor pertanian, industri maupun perdagangan.
Menurut Hafsah (2000), pola kemitraan usaha yang dapat dikembangkan di
Indonesia adalah:

1. Pola kemitraan sederhana (Pemula), secara garis
besar pola kemitraan ini perusahaan/pengusaha besar mempunyai
tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan
bantuan atau kemudahan memperolehpermodalan untuk
mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan,
bantuan teknologi terutama teknologi alat dan mesin untuk
meningkatkan produksinya kepada p engusaha besar mitranya dengan
jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar yang telah disepakati
bersama.

2. Pola kemitraan tahap madya, merupakan pengembangan pola
kemitraan sederhana, dalam tingkatan madya ini usaha kecil telah
mampu mengembangkan usaha muda dari merencanakan usaha
sampai pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya
menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalin dengan usaha besar.

3. Pola kemitraan tahap utama, dalam pola ini pihak pengusah akecil
secara bersama-sama mempunyai potongan atau menanam modal
usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham.

Agar Anda lebih memahami kemitraan agribisnis
silakan disimak video contoh kemitraan agribisnis
pada link berikut : https://youtu.be/7bVqv9BtHg0
Judul video : Program kemitraan petani dengan

Asian Agri
Nama Akun : Asian Agri

86

Evaluasi Materi 6

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengendai materi di atas,
kerjakanlah Latihan berikut !
1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep kemitraan !
2. Bagaimana peran kemitraan dalam kesejahteraan petani ?
3. Jelaskan azas kemitraan yang dikembangkan untuk terciptanya suasana adil

dan seimbang ?
4. Sebutkan pola-pola kemitraan yang ada di Indonesia!
5. Berikan contoh pola kemitraan agribisnis yang ada di daerah Anda!

87

BAB VII
Risiko Agribisnis

Dalam usaha pertanian, petani banyak dihadapkan pada pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian. Yang dimaksud
pengambilan keputusan dengan melibatkan faktor risiko dan ketidakpastian
adalah bahwa petani tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang
akan datang. Dalam pengambilan suatu keputusan terdapat banyak
kemungkinan kejadian, bergantung pada faktor-faktor lain di luar kemampuan
petani untuk mengontrolnya.

Untuk mengetahui apa yang akan terjadi, biasanya digunakan berbagai
informasi tentang beberapa hal yang mungkin terjadi. Tingkat pengetahuan
akan informasi ini sangat bervariasi, mulai dari sangat tidak pasti sampai yang
dapat diduga. Nelson et al. (1978) menyatakan, faktor risiko di bidang
pertanian berasal dari produksi, harga dan pasar, usaha dan finansial,
teknologi, kerusakan, social dan hukum, serta manusia. Risiko dan
ketidakpastian menjadi masalah karena dapat menyebabkan sistem ekonomi
menjadi kurang efisien. Sebagai contoh, karena meningkatnya ketidakpastian,
petani tidak memberikan pupuk pada takaran yang dianjurkan, sehingga hasil
yang dicapai rendah. Karena ketidakpastian, petani tidak mau meningkatkan
skala usahanya untuk efisiensi tenaga kerja dan peralatan.

7.1 Definisi Risiko dan Ketidakpastian
Risiko adalah konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Seluruh

kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung
risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan risiko. Risiko dalam
kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya return yang akan diterima oleh
pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat
diperhitungkan bahwa return yang diterima juga akan lebih besar. Pola
pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan
risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya

88

peluang kerugian terhadap pengambilan suatu keputusan (Harwood, et al
1999).

Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya. Basyaib (2007), mendefenisikan risiko sebagai peluang
terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan
situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan
kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Manusia selalu
dihadapkan dengan risiko sehingga risiko menjadi bagian dari manusia. Begitu
juga dengan perusahaan, perusahaan akan selalu berhadapan dengan risiko,
ketidakmampuan perusahaan dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi
akan merugikan perusahaan. Menurut Kountur (2006), risiko berhubungan
dengan ketidakpastian, ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tesedianya
informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Selanjutnya Kountur
(2008), menyebutkan ada tiga unsur penting dari suatu yang dianggap risiko
yaitu:
1. Merupakan suatu kejadian.
2. Kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi bisa saja terjadi bisa

tidak terjadi.
3. Jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian.

Kountur (2008), menjelaskan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan
yang berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian
yang dihadapi berdampak menguntungkan maka disebut dengan istilah
kesempatan (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang berdampak
merugikan disebut sebagai risiko. Oleh sebab itu risiko adalah sebagai suatu
keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang
dapat memberikan dampak yang merugikan.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO), risiko didefinisikan sebagai suatu kemungkinan yang
dapat terjadi dan memberikan dampak terhadap pencapaian strategi dan
tujuan. Menurut Vaughan (1978), risiko memiliki beberapa arti dan definisi,
yaitu:

89

1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian). Chance of loss
berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap
kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk
menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Dalam
hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko
tidak ada.

2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah
possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara
nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis
secara kuantitatif.

3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian). Uncertainty bersifat
subjektif dan objektif. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu
terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap
individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada
dua definisi risiko berikut.

4. Risk is the dispersion of actual from expected results (risiko merupakan
penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik
mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di
sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.

5. Risk is the probability of any outcome different from the one expected
(risiko adalah probabilitas sesuatu hasil berbeda dengan hasil yang
diharapkan). Risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi
probabilitas dari beberapa hasil yang berbeda dari yang diharapkan.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa risiko

merupakan suatu ketidakpastian akan suatu hal yang dapat terjadi di masa
depan dan memberikan dampak negatif.

“Risiko adalah konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan

Sedangkan Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya”

90

7.2 Sumber Risiko
Harwood, et al (1999), menjelaskan beberapa risiko yang sering terjadi

pada pertanian dan dapat menurunkan tingkat pendapatan petani yaitu:
1. Risiko hasil produksi

Hasil produksi yang senantiasa berubah-ubah dalam pertanian
disebabkan karena kejadian yang tidak terkontrol. Biasanya disebabkan
oleh kondisi alam yang ekstrim seperti curah hujan, iklim, cuaca, dan
serangan hama dan penyakit. Produksi juga harus memperhatikan
teknologi tepat guna untuk memaksimumkan keuntungan dari hasil
produksi optimal.
2. Risiko harga atau pasar

Risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau
input yang digunakan. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah
berjalan. Hal ini lebih disebabkan kepada proses produksi dalam jangka
waktu lama pada pertanian, sehingga kebutuhan akan input setiap periode
memiliki harga yang berbeda. Kemudian adanya perbedaan permintaan
pada lini konsumen domestik maupun internasional.
3. Risiko institusi

Institusi mempengaruhi hasil pertanian melalui kebijakan dan
peraturan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses
produksi, distribusi, dan harga input-output dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan produksi petani. Fluktuasi harga input maupun output pertanian
dapat mempengaruhi biaya produksi.
4. Risiko manusia atau orang

Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan
proses produksi. Sumberdaya manusia perlu diperhatikan untuk
menghasilkan output optimal. Moral manusia dapat menimbulkan kerugian
seperti adanya kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan
rusaknya fasilitas produksi.
5. Risiko keuangan

Risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani
dalam mengelola keuangamya. Modal yang dimiliki dapat digunakan secara

91

optimal untuk menghasilkan output. Peminjaman modal yang banyak
dilakukan oleh petani memberikan manfaat seimbang berupa laba antara
pengelola dan pemilik modal.

Munculnya risiko pada perusahaan dapat disebabkan
oleh faktor internal maupun eksternal. Menurut Sofyan

(2004), menyebutkan faktor-faktor penyebab
munculnya risiko itu pada umumnya berasal dari dua
sumber, yakni sumber internal dan sumber eksternal.
Sumber internal terjadi karena masalah internal itu umumnya lebih mudah
untuk dikendalikan dan bersifat pasti. Sumber eksternal umumnya jauh di luar
kendali pembuat keputusan, antara lain muncul dari pasar, ekonomi, politik
suatu negara, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya suatu
daerah atau negara, kondisi suplai atau pemasok.

7.3 Jenis Risiko
Risiko beragam jenisnya mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko

kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Salah satu
cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko.
Risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko, yaitu risiko murni dan
risiko spekulatif (Hanafi 2009).
1. Risiko murni (pure risks)

Risiko murni merupakan risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi
kemungkinan keuntungan tidak ada. Sehingga menitikberatkan pada
potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Berikut merupakan tipe-tipe risiko
murni :
a. Risiko aset fisik

Risiko aset fisik merupakan risiko yang terjadi karena kejadian tertentu
berakibat buruk (kerugian) pada aset fisik organisasi.

92

b. Risiko karyawan
Risiko karyawan organisasi mengalami peristiwa yang merugikan, seperti
kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, dan kegiatan
operasional perusahaan terganggu.

c. Risiko legal
Risiko legal merupakan risiko kontrak tidak sesuai dengan yang
diharapkan atau dokumentasi yang tidak benar.

2. Risiko spekulatif
Risiko spekulatif merupakan risiko dimana kita mengharapkan terjadinya
kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan
ditekankan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis,
karena dalam bisnis, seseorang mengaharapkan keuntungan, meskipun
ada potensi kerugian yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnisnya.
Berikut merupakan tipe-tipe risiko spekulatif :
a. Risiko pasar
Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau
volatilitas harga pasar, seperti harga pasar saham portofolio
perusahaan mengalami penurunan, yang mengakibatkan kerugian
dialami perusahaan.
b. Risiko kredit
Risiko disebabkan oleh rekanan gagal memenuhi kewajibannya kepada
perusahaan, seperti piutang dagang yang tidak tertagih.
c. Risiko likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko perusahaan tidak bisa memenuhi
kebutuhan kas, atau risiko tidak bisa menjual aset dengan cepat karena
ketidaklikuidan atau gangguan pasar.
d. Risiko operasional
Risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan
kerugian seperti kegagalan sistem, human error, pengendalian dan
prosedur yang kurang memadai.

93

7.4 Sikap Individu Terhadap Risiko
Risiko adalah konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Seluruh

kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung
risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan risiko. Risiko dalam
kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya return yang akan diterima oleh
pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat
diperhitungkan bahwa return yang diterima juga akan lebih besar. Pola
pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan
risiko. Analisis risiko berhubungan dengan teori pengambilan keputusan
decision theory) berdasarkan konsep expected utility model (Moschini dan
Hennessy, 1999). Dalam menganalisis mengenai pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan risiko dapat menggunakan expected utility model.
Model ini digunakan karena adanya kelemahan yang terdapat pada expected
return model, yaitu bahwa yang ingin dicapai oleh seseorang bukan nilai
(return) tetapi kepuasan (utility). Hubungan fungsi kepuasan dengan
pendapatan adalah berhubungan positif, dimana jika tingkat kepuasan
meningkat maka pendapatan yang akan diperoleh juga meningkat. Teori risiko
terhadap kepuasan ditunjukkan pada Gambar 8.

Debertin (1986), juga menjelaskan mengenai hubungan tingkat
kepuasan petani dengan keputusan strategi yang diambil pada tingkat risiko
tertentu. Sehubungan dengan Gambar 8, setiap petani yang ingin
mendapatkan income (pendapatan) yang lebih tinggi maka akan menghadapi
risiko yang lebih besar, dimana tingkat risiko selalu berbanding lurus dengan
tingkat harapan pendapatan. Risiko adalah konsekuensi dari apa yang telah
kita lakukan. Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau
perusahaan juga mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya
dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besamya
return yang akan diterima oleh pengambil risiko.

94

UTILITY UTILITY

INCOME INCOME

risk netral risk aversion

UTILITY

INCOME
RISK TAKER

Gambar 7.1 Hubungan Fungsi Kepuasaan dan Pendapatan

Semakin besar risiko yang dihadapi umurnnya dapat diperhitungkan
bahwa return yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko
menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Perilaku
pembuat keputusan dalam menghadapi risiko dapat diklasifikasikan menjadi
tiga kategori (Robison dan Barry, 1987 dalam Fariyanti, 2008).
1. Pembuat keputusan yang takut terhadap risiko (risk aversion). Sikap ini

menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ragam (variance) dari
keuntungan maka pembuat keputusan akan mengimbangi dengan
menaikkan keuntungan yang diharapkan yang merupakan ukuran tingkat
kepuasan.
2. Pembuat keputusan yang berani terhadap risiko (risk taker). Sikap ini
menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ragam (variance) dari

95

keuntungan maka pembuat keputusan akan mengimbangi dengan
menurunkan keuntungan yang diharapkan.
3. Pembuat keputusan yang netral terhadap risiko (risk netral). Sikap ini
menunjukan bahwa jika terjadi kenaikan ragam (variance) dari
keuntungan maka pembuat keputusan akan mengimbangi dengan
menurunkan atau menaikkan keuntungan yang diharapkan.

7.5 Sistem Leasing
Dampak risiko dan ketidakpastian di dalam usaha pertanian sangat

besar dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani, maka
diperlukanlah suatu strategi untuk menangani risiko dalam pertanian maupun
usaha agribisnis. Ada berbagai hal yang dapat dilakukan petani terkait dalam
menangani risiko dan ketidakpastian, yaitu salah satunya adalah sistem
leasing.

A. Definisi Leasing
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan

atau sumber daya milik orang lain. Pengguna (Lessee) membayar sejumlah
tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri yang penting dari leasing
adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan
dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak – di mana
lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan,
dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik (Deelen et
al, 2003).

B. Elemen-Elemen Leasing
Pihak atau Elemen dalam share leasing adalah sebagai berikut:
1. Lessee (Penyewa)

Adalah pengguna peralatan leasing. Lessee dapat berupa berbagai jenis
perusahaan, meskipun di negara-negara berkembang lessee terutama
adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Inisiatif untuk

96

mengembangkan leasing bagi perusahaan-perusahaan kecil dan mikro
relatif masih baru.
2. Lessor (Pemilik)
Lessor adalah pemilik dari peralatan. Biasanya lessor adalah perusahaan
perusahaan yang menspesialisasikan diri dalam leasing atau sebagai
bagian dari bank atau lembaga keuangan. Kadangkala pabrik dan suplier
peralatan memberikan leasing sebagai bagian dari aktifitas pemasaran
mereka, biasanya melalui jalur keuangan. Masih sangat jarang ditemui
lembaga lembaga keuangan mikro dan LSM keuangan yang menawarkan
produk-produk leasing ini.
3. Aset
Jenis aset yang biasa di gunakan sebagai leasing sangat beragam, mulai
dari peralatan yang kecil hingga besar, sampai sumber daya seperti tanah
dalam sektor pertanian.

C. Jenis-Jenis Leasing
Jenis-jenis sharing leasing menurut Deelen et al, (2003) adalah sebagai

berikut :
1. Financial Lease

Financial Lease adalah suatu cara pembiayaan untuk pembelian peralatan.
Dalam terminology financial lease, periode leasing ditetapkan mendekati
umur ekonomi sumber daya yang diharapkan. Pembayaran leasing
ditetapkan sehingga pembayaran total selama leasing akan mencakup
biaya aset ditambah dengan bunga dan keuntungan. Pada akhir periode
leasing, lessee biasanya memiliki hak untuk membeli peralatan. Nilai sisa
peralatan pada akhir periode leasing diperhitungkan rendah atau tidak
memiliki arti bagi lessor.
2. Operating Lease
Dalam Operating Lease seorang lessee menandatangi kontrak penggunaan
peralatan untuk jangka pendek. Lessor membeli peralatan dan
mendapatkan keuntungan dengan menyewakannya kepada orang yang
berbeda. Lessor menanggung resiko berkaitan dengan nilai sisa peralatan,
sekaligus resiko keusangan

97

3. Hire-Purchase
Hire-purchase (sewa beli), menyerupai financial lease, adalah cara
pembiayaan pembelian peralatan. Dalam hire-purchase, sebagian
kepemilikan diserahkan melalui setiap pembayaran. Pada pembayaran
cicilan terakhir, lessee menjadi pemilik sepenuhnya.

4. Sale and Lease Back
Sale and lease back (jual dan sewa kembali), hampir menyerupai financial
lease, kecuali bahwa dalam hal ini nasabah adalah pemilik awal dari
peralatan. Nasabah menjual peralatan kepada lessor, menandatangani
kontrak dan melakukan leasing atas peralatan itu kembali melalui
pembayaran berkala. Lessee dapat memanfaatkan dana tersebut dengan
bebas melalui penjualan peralatan sebagai modal kerja.

D. Mekanisme Leasing

Mekanisme leasing ada dua yaitu basic lease dan transaksi leasing lebih
dari 2 pihak. Basic lease merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi
leasing. Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodic kepada
lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi
basic leasse hanya dua pihak yang terkait yaitu lessor dan lessee padahal
dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu
mekanisme transaksi leasing pada Gambar 7.2.

Kontrak Leasing

Lessor Lesse

Angsuran (Lease Payment)

Gambar 7.2 Transaksi dasar leasing

98

Lesse

94 2 8
3 57

Lessor 1 Supplier
6

Gambar 7.3 Mekanisme Transaksi Leasing

1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis
barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual
atas barang yang akan di-lease

2. Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan
pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta
lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation
ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara
lain : keterangan barang, cash security deposit, residual value,
asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-
persyaratan lainnya.

3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada
lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk
membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila
lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of
offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya
kepada lessor.

4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi
lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal
antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa
leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas
objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan
sebagainya.

99

5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman
barang kepada lessee sesuai

6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai
pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan
perintah bayar dan diserahkan kepada supplier

7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan
bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.

8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee

kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya
mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya.engan
tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.

Evaluasi Materi 7

Jawab dengan singkat pertanyaan di bawah ini:
1. Apa yang dimaksud dengan risiko dalam agribisnis ?
2. Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam agribisnis ?
3. Bagaimana hubungan antara risiko dengan return ?
4. Apa perbedaan antara risiko harga dengan risiko keuangan dalam

agribisnis ?
5. Mengapa dalam berbisnis di bidang pertanian timbul kondisi

ketidakpastian, sehingga para investor enggan untuk berinvestasi?
6. Jelaskan pengertian bahwa risiko dan ketidakpastian merupakan faktor

eksternalitas !

100