i
DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR....................................................................................................................iii
2. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 516 TAHUN 2003 .................1
3. BAB I PENDAHULUAN - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA ............................................................................................3
4. BAB II KETENTUAN UMUM .....................................................................................................4
5. BAB III TUGAS POKOK, KEDUDUKAN, JENIS DAN PENETAPAN LOKASI SASARAN PENYULUHAN
AGAMA..................................................................................................................................... 6
6. BAB IV KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA
KREDIT ......................................................................................................................................12
7. BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT................................................................................31
8. BAB VI PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN DP 3 JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA............................................................................................32
9. BAB VII PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT,
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA............................................................................42
10. PENUTUP..................................................................................................................................49
ii
Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sehingga penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya beserta lampirannnya, yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 516 Tahun 2003 dapat diselesaikan dengan baik.
Buku Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman kerja oleh para Penyuluh
di dalam melaksanakan tugas dan dapat pula dipedomani oleh Tim Penilai Angka Kredit dalam
menilai perolehan angka kredit Penyuluh Agama untuk kenaikan pangkatnya.
Kami mengharapkan agar Buku Juknis ini dapat disosialisasikan secara menyeluruh agar setiap
jajaran yang terkait dengan tugas-tugas penyuluhan dapat memahami dan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya kami mengharapkan kepada seluruh pembaca buku juknis ini dapat memberikan
sumbang sarannya untuk kesempurnaan buku ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua Amin.
Jakarta, Nopember 2003
Kepala Biro Kepegawaian
Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
NIP. 150170583
iii
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 516 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA
MENTERI AGAMA REPUBUK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya
Meningat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 574 dan Nomor 178 Tahun 1999 perlu dipahami, dihayati dan
dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh penyuluh agama dan
pejabat lain yang terkait;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan
petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan
angka kreditnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri
Agama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Agama dan Angka Kreditnya.
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-udang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipjl;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
nomor 12 Tahun 2002 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipit;
6. Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998 tentang Badan Kepegawaian
Negara;
1
MEMUTUSKAN 8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Menetapkan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
Pertama 2002;
Kedua
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 47 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan
Fngsional Penyuluh Agama;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
54/KEP/MK.WASPAN/ 0/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Agama dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya;
13. Keputusan Menteri agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2002 tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam lingkungan
Departemen Agama;
15. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembuatan Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Bagi Penyuluh Agama di
lingkungan Dep. Agama;
: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA
KREDITNYA.
: Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka
kreditnya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopamber 2003
AN. MENTERI AGAMA Rl
SEKRETARIS JENDERAL
FAISAL ISMAIL
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 516 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu
profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan
fungsional.
2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut telah di keluarkan
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30
September 1999 telah ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya
dan untuk pengaturan lebih lanjut telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun
1999.
4. Dalam keputusan tersebut pada angka 3 telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan
pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan
sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan fungsional penyuluh agama.
5. Untuk mengatur tentang teknis pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
No.54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tersebut,
perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama.
B. Tujuan
Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya ini
dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut ketetapan Surat Keputusan Menteri Negara
Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara guna menjadi
pedoman bagi penyuluh agama dan pejabat lain yang terkait agar ada kesatuan bahasa dan
pengertian dalam melaksanakan ketentuan tentang jabatan fungsional penyuluh agama.
C. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini diberiakukan untuk penyuluh agama di lingkungan Departemen Agama atau
instansi lain yang meliputi:
1. Bidang, kedudukan dan kelompok sasaran penyuluh agama;
2. Teknis pelaksanaan tugas penyuluh agama;
3
3. Teknis penilaian dan penetepan angka kredit dan DP.3 penyuluh agama
4. Teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pembebasan
sementara, pemberhentian dan pemensiunan dalam jabatan fungsional penyuluh agama.
BABII
KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Penyuluh agama adalah Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan
dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.
2. Instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agama adalah Departemen Agama.
3. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang
telah dicapai oleh seorang penyuluh agama dalam melaksanakan butir-butir rincian kegiatan
yang telah ditetapkan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan
dan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh agama.
4. Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang penyuluh agama
dalam bidang tugasnya.
5. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian yang membantu
pejabat yang berwenang dalam penetapan angka kredit.
6. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan.
7. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan
atau prestasi kerja penyuluh agama sebagai dasar untuk penetapan angka kredit
8. Kelompok sasaran adalah kelompok atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah
kerja seorang penyuluh agama.
9. Kelompok adalah unsur kelompok masyarakat yang berada dalam kelompok sasaran yang telah
terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dalam jumlah minimal 10 s.d 20 orang dan
telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis.
10. Pemberian konsultasi adalah kegiatan penyuluh agama memberikan konsultasi terhadap
permasalahan keagamaan dalam pembangunan melalui bahasa agama yang dihadapi
masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok.
11. Koordinator penyuluh agama adalah seorang penyuluh agama yang bertugas mengkoordi-
nasikan kegiatan-kegiatan penyuluh agama pada tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional
yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan dan pelaporan penyuluhan termasuk
pelayanan proses penilaian angka kredit.
12. Kegiatan yang bersifat penugasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh
agama atas dasar penugasan dari pejabat yang berwenang, karenanya penyuluh agama
berwenang melaksanakan butir kegiatan tersebut tidak/belum ada pada suatu wilayah/instansi
yang bersangkutan.
13. Pendidikan dan pelatihan kedinasan adalah upaya peningkatan dan atau pemantapan wawasan,
pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang sesuai dengan profesi penyuluh agama dan
bermanfaat dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama.
14. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan adalah surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan yang diperoleh penyuluh agama karena mengikuti pelatihan kedinasan.
4
15. Pengembangan adalah, kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang
cara-cara mempergunakan teori-teori dan atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis
16. Pengembangan profesi adalah kegiatan penyuluh agama dengan melakukan peningkatan dan
pengembangaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan
mutu penyuluhan agama baik yang menyangkut proses maupun substansi/materi kegiatan
bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan serta peningkatan profesionalisme
tenaga penyuluh agama, melalui suatu cara pelaksanaan yang sistematik dan obyektif dan
mengikuti tahap-tahap:
a. melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan,
b. menyusun rancangan penelitian,
c. melaksanakan percobaan berdasarkan metoda yang direncanakan,
d. melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data,
e. menganalisis dan menginterpretasikan data dan,
f. merumuskan kesimpulan.
17. Makalah hasil penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok
orang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang
bimbingan dan penyuluhan agama atau pembangunan.
18. Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang
yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah di bidang Agama
bimbingan/penyuluhan atau pembangunan.
19. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah informasi ilmiah yang diterbitkan oleh suatu
penerbit yang memiliki dewan redaksi atau suatu lembaga pemerintah dan disebarluaskan
kepada masyarakat,
20. Majalah ilmiah yang diakui departemen yang bersangkutan adalah majalah yang memenuhi
persyaratan tertentu yang ditetapkan sebagai majalah ilmiah oleh pejabat di lingkungan
departemen yang diserahi tugas itu
21. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang membahas perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
22. Buku pelajaran adalah bahan/materi yang dituangkan secara tertulia dalam bentuk buku yang
digunakan sebagai pegangan pokok maupun pelengkap.
23. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa
sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut.
24. Penulis utama adalah seorang yang memprakarsai penulisan, memiliki ide tentang hal yang
akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep tulisan sehingga nama yang bersangkutan
tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.
25. Penulis pembantu adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama, misalnya
dalam hal pengumpulan data, analisis data, penyempurnaan konsep/penambahan bahan materi
dan penyunting.
26. Ilmu pengetahuan, adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian dengan menggunakan
metode ilmiah penelitian dan pengembangan yang memberikan pemahaman informasi tentang
gejala-gejala alam dan sosiai.
27. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk
memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdayaguna dan berhasil guna atau untuk
pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah, dan sederhana.
5
28. Karya seni adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan
dan penghayatan dengan melibatkan cipta, rasa, dan karsa, antara lain berupa hasil seni lukis,
seni patung, seni gratis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni suara, Tilawatil Qur'an, seni
karawitan, seni pedalangan, seni teater, seni kriya, seni kaligrafi;
29. Karya seni monumental, adalah hasit karya seni/desain untuk meningkatkan wibawa lingkungan
sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan nilai yang dikaitkan dengan tempat,
peristiwa, atau pribadi yang bersangkutan yang didukung oleh aspirasi lingkungan;
30. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan penyuluh agama dalam rangka pengamatan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, nilai dan
sikap, ketrampilan serta kegiatan dan kesejahteraan masyarakat.
31. Pendukung penyuluhan adalah kegiatan pengawas sekolah yang dapat menunjang penyeleng-
garaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyuluh agama.
32. Seminar adalah salah satu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam
bidang bimbingan dan penyuluhan agama/pembangunan untuk memperoleh suatu kesimpulan
33. Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam
bidang bimbingan dan penyuluhan agama untuk memperoteh hasil tertentu yang perlu
ditindaklanjuti.
34. Keanggotaan dalam organisasi profesi adalah kedudukan seorang penyuluh agama dalam
organisasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalnya yang dibuktikan dengan
kartu anggota atau keputusan dari pejabat yang berwenang.
35. Kepengurusan dalam kegiatan kemasyarakatan adalah kedudukan seorang penyuluh agama
dalam organisasi kemasyarakatan yang telan melembaga dan dibuktikan dengan kartu anggota
atau keputusan pejabat yang berwenang.
36. Menjadi delegasi pertemuan ilmiah adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara
atau Provinsi atau kabupaten/kota atau kelompok profesional dalam rangka pengembangan
atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan.
37. Mengikuti seminar/lokakarya adalah mengikuti pertemuan kerja bidang bimbingan penyuluh
agama /pembangunan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan,
kemampuan, ketrampilan, dan memberikan saran yang dapat menunjang dalam memecahkan
masalah yang dibahas serta mempererat tali persaudaraan sesama peserta dan profesi.
38. Menjadi delegasi pertemuan keagamaan adalah mengikuti pertemuan keagamaan sebagai wakil
negara atau provinsi atau kabupaten atau kelompok profesional dalam rangka pengembangan
atau saling tukar informasi masalah-masalah keagamaan.
BAB III
TUGAS POKOK, KEDUDUKAN, JENIS DAN PENETAPAN LOKASISASARAN PENYULUHAN AGAMA
A. Tugas Pokok Dan Kedudukan Penyuluh Agama
1. Tugas pokok penyuluh agama sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan
atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
2. Kedudukan penyuluh agama berada pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis
fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa
agama kepada masyarakat, dengan pengaturan sebagai berikut:
6
a. Penyuluh Agama Departemen Agama berkedudukan pada:
1) Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota yaitu penyuluh agama yang
berkedudukan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan
kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa
agama pada kelompok sasaran masyarakat yang berada dalam wilayah dan
instansi dalam lingkungan kabupaten yang bersangkutan dan dapat
berkedudukan pada Kecamatan.
2) Kanwil Departemen Agama Tingkat Provinsi yaitu penyuluh agama yang
berkedudukan pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan
kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa
agama pada kelompok sasaran masyarakat yang bersifat antar/lintas kabupaten
dan instansi tingkat provinsi yang bersangkutan.
3) Tingkat pusat yaitu penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor
Departemen Agama Pusat mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang secara
penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran yang bersifat
nasional dan internasional atau instansi pemerintah/swasta tingkat pusat
4) Penetapan Kedudukan penyuluh agama di lingkungan Departemen Agama
dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat pejabat fungsional
penyuluh agama sesuai ketentuan yang berlaku
b. Penyuluh agama Instansi, adalah penyuluh agama yang mempunyai tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan
Agama dan pembangunan kepada masyarakat serta pembinaan mental/rohani khusus
kepada pegawai suatu Instansi/Departemen/LPND termasuk kepada pegawai
cabang/perwakilan instansi yang bersangkutan Pemda tingkat Provinsi atau
Kabupaten, BUMN dan instansi lain.
B. Jenis Penyuluh Agama
1. Penyuluh agama terdiri dari:
a. Penyuluh agama bidang :
1) Agama Islam
2) Agama Kristen
3) Agama Katolik
4) Agama Hindu
5) Agama Budha
b. Penyuluh agama Spesialisasi
2. Teknis penetapan jenis peyuluh agama
a. Penetapan penyuluh agama harus sesuai dengan agama yang dianut oleh penyuluh
agama yang bersangkutan dan berdasarkan latar belakang pendidikan yang
dimiiikinya, contoh:
1) Drs. Ahmad, beragama Islam pendidikan S1 Agama Islam oleh karena itu yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jenis penyuluh agama Islam.
7
2) Fellik, S.Th, beragama Kristen pendidikan S1 Agama (Kristen) Protestan, oleh
karena itu yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenis penyuluh agama
Kristen.
3) Drs. I Nengah Sudipta beragama Hindu, pendidikan S1 Agama Hindu, oleh karena
itu yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenis penyuluh agama Hindu.
4) Franciscus beragama Katolik pendidikan S1 Agama Katolik oleh karena itu yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jenis penyuluh agama Katolik.
5) Drs. Sidartha, beragama Budha memiliki ijazah S1 Agama Budha oleh karena itu
yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenis penyuluh agama Budha.
b. Penetapan penyuluh agama Islam spesialisasi dilakukan dengan memperhatikan:
1) Keahlian atas suatu substansi tugas dengan memperhatikan hasil
pendidikan/Diklat dan kegiatan pengembangan profesi yang telah dilakukan;
2) Pengalaman jabatan;
3) Diklat yang pernah diikuti
c. Perpindahan jenis penyuluh agama bidang tidak diperkenankan, karena penetapan
seorang penyuluh agama harus berdasarkan kesesuaian agama yang dianut dan latar
belakang pendidikan yang dimiliki, sedangkan pengembangan spesialisasi seorang
penyuluh agama dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf
b.
C. Penetapan Lokasi/Sasaran Binaan Penyuluh Agama
1. Setelah seorang pejabat fungsional penyuluh agama diangkat maka perlu diterbitkan surat
tugas penetapan lokasi/wilayah sasaran binaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
yaitu:
a. Kepala Kantor Dep.Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk penyuluh agama
yang unit kerjanya pada Kandepag Kabupaten/Kota;
b. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan untuk penyuluh agama
yang unit kerjanya pada Kanwil Departemen Agama Provinsi/Daerah Istimewa;
c. Kepala Kanwil Departemen Agama yang bersangkutan untuk penyuluh agama yang
lokasi pembinaannya berada pada Kandepag Kabupaten/Kota yang tidak terdapat
struktur seksi/Penyelenggara yang melaksanakan fungsi bimbingan dan penyuluhan
agama tertentu sesuai tipologi Kandepag Kabupaten/Kota yang bersangkutan
d. Direktur Penamas/Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha bagi penyuluh
agama yang ditempatkan pada Departemen Agama Pusat.
e. Kepala unit Kepegawaian Departemen/LPND/Instansi/Pemda yang bersangkutan
untuk penyuluh agama yang bertugas pada suatu Departemen/LPND/Instansi/Pemda
2. Atas dasar surat tugas penetapan lokasi/wilayah sasaran binaan pada angka 1, pejabat
yang berwenang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas untuk bahan penetapan
pembayaran tunjangan jabatan bagi penyuluh agama yang bersangkutan.
3. Pengaturan penugasan penyuluh agama
a. Di Lingkungan Departemen Agama
1) Penyuluh Agama Bidang
a) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota lokasi kelompok sasaran/binaan bagi
penyuluh agama dilakukan berdasarkan:
8
(1) Adanya struktur organisasi seksi/penyelenggara bimas yang
melaksanakan fungsi pendidikan bimbingan atau penyuluhan agama
pada masyarakat sesuai tipologi Kantor Dep.Agama Kabupaten/Kota
yang bersangkutan dengan ratio 1 orang penyuluh agama
melaksanakan pembinaan untuk 1 (satu) wilayah kecamatan; bilamana
ketenagaan jabatan fungsional penyuluh agama masih terbatas, maka
seorang penyuluh agama dapat diberi tugas untuk melakukan
pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang berdekatan dengan
sasaran penugasan bagi masyarakat serta instasi/lembaga tingkat
kecamatan yang bersangkutan.
(2) Khusus bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki struktur
Seksi/Penamas/Penyelenggara yang melaksanakan fungsi pendidikan
bimbingan atau penyuluhan bimas agama tertentu atau daerah yang
memiliki kejarangan penduduk suatu agama maka penetapan tenaga
penyuluh agama dilakukan dengan rasio apabila dalam suatu wilayah
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Instansi tersebut terdapat minimal 150
s.d 300 KK atau 450 s.d 1000 KK orang penganut suatu agama dan
untuk mencapai jumlah tersebut dapat diadakan penggabungan
beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten/Kota dan penetapan
kedudukan penyuluh agama yang bersangkutan berada di bawah
koordinasi pembinaan bidang tingkat Provinsi.
b) Untuk Tingkat Provinsi lokasi kelompok sasaran/binaan penyuluh agama
tingkat Provinsi adalah instansi/lembaga tingkat provinsi dan kelompok
sasaran masyarakat yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
c) Lokasi kelompok sasaran/binaan untuk tingkat nasional adalah instansi/
lembaga yang berada di tingkat pusat dan kelompok sasaran masyarakat
yang bersifat nasional
2) Untuk penyuluh agama Instansi di luar Departemen Agama diatur sebagai
berikut:
a) Bagi Departemen/Instansi/Lembaga yang belum dapat mengangkat jabatan
fungsional penyuluh agama, maka untuk melakukan pembinaan pegawai di
lingkungannya (termasuk terhadap anggota keluarga pegawai/karyawan/
Instansi/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat melakukan
kordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agama
pada tingkat masing-masing tugas penyuluh agama Instansi).
b) Bagi Departemen/Instansi/Lembaga yang sudah dapat mengangkat jabatan
fungsional penyuluh agama di lingkungan, maka lokasi kelompok
sasaran/binaan penyuluh agama Instansi yang bersangkutan hanya
ditujukan khusus bagi pegawai dan anggota keluarga pegawai di lingkungan
instansi yang bersangkutan.
b. Penyuluh Agama Spesialisasi
Khusus berada pada unit yang mempunyai tugas substansi keagamaan tertentu yang
diatur dengan Keputusan Menteri Agama
c. Jumlah kelompok
Setelah seorang penyuluh agama ditugaskan dalam satu wilayah/instansi tertentu,
maka penyuluh agama yang bersangkutan agar segera melakukan usaha
pembentukan kelompok dengan ketentuan:
9
1) Jumlah kelompok setiap penyuluh disesuaikan dengan kondisi wilayah dan
jumlah penduduk dengan ketentuan sebagaimana daftar di bawah ini:
Jumlah Minimal Ket
No Jenis Penyuluh Agama Kelompok Volume Kegiatan
Bimbingan/penyuluhan/Klp/
Bln
Padat/ Jarang/ Sulit Padat/ Jarang/ Sulit
Mudah Mudah
1 Penyuluh agama Dep. Agama 20 10 4x 1x
2. Penyuluh agama Instansi 20 - 1x -
2) Jumlah anggota setiap kelompok minimal 15 orang.
3) Jenis sasaran kelompok penyuluh agama fungsional diutamakan kepada
masyarakat yang belum pernah terjangkau atau belum terbentuk dalam
kelompok tetap oleh proses pembinaan penyuluh agama Honorer atau Juru
Dakwah/Pembimbing Agama yang teiah ada.
4) Walaupun pada prinsipnya pelaksanaan tugas jabatan fungsional adalah bersifat
mandiri, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya seorang penyuluh
agama harus melakukan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya
dengan/antar penyuluh agama itu sendiri maupun lembaga/instansi yang terkait
dengan tugas penyuluh agama dan jabatan fungsional lainnya antera lain dokter,
penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian yang berada di lingkungan
masing-masing.
5) Sasaran akhir penugasan seorang penyuluh agama adalah terlaksananya
pendidikan masyarakat melalui bimbingan, penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama kepada seluruh masyarakat dalam wilayah
binaannya melalui pembentukan kelompok binaan seperti (P2A, TPA, Bimbingan
Agama Remaja, Konsultasi Keluarga dan lain-lain) dengan program pembinaan
yang terarah dan sistematis. Sehingga terbentuk masyarakat yang semakin
memahami, menghayati dan mengamalkan nilai dan ajaran agamanya masing-
masing dan mampu mengaplikasikan nilai ajaran agama dalam seluruh aspek
hidup dan kehidupan pribadi masyarakat serta menjaga/mengembangkan
kerukunan hidup beragama dalam masyarakat.
6) Setiap pejabat fungsional penyuluh agama agar dapat berperan aktif
menggerakkan kegiatan pembangunan melalui bahasa agama dan kegiatan
organisasi/lembaga dakwah/keagamaan yang ada di wilayah kerjanya masing-
masing (P2A, FKLD dan lain-lain) dan organisasi semi resmi seperti BP4, LPTQ dan
lain-Iain.
D. Jenis Kelompok Sasaran/Binaan Penyuluh Agama
Untuk keperiuan penentuan kelompok sasaran penyuluh agama dapat melakukan pembagian
kelompok sasaran dan kelompok dengan pembagian sebagai berikut:
1. Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari kelompok:
a. masyarakat pedesaan
b. masyarakat transmigrasi
2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan; terdiri dari kelompok:
a. komplek perumahan,
10
b. real estate,
c. asrama,
d. daerah pemukiman baru,
e. masyarakat pasar,
f. masyarakat daerah rawan,
g. karyawan instansi pemerintah/swasta TK. kabupaten/provinsi,
h. masyarakat industri dan masyarakat sekitar kawasan industri.
3. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:
a. Cendekiawan terdiri dari kelompok:
1) pegawai/karyawan instansi pemerintah
2) kelompok profesi
3) kampus/masyarakat akademis
b. Generasi muda terdiri dari kelompok:
1) remaja dan pemuda masjid/gereja/pura/vihara
2) karangtaruna
3) pramuka
c. Lembaga pendidikan masyarakat (LPM) terdiri dari kelompok :
1) majlis taklim
2) pondok pesantren
3) taman pendidikan Al-Quran/taman kanak-kanak Al-Quran;
4) persatuan kaum wanita dari pura/gereja;
5) pesantian untuk penyuluh agama hindu.
d. Binaan Khusus terdiri dari kelompok :
1) panti rehabilitasi/pondok sosial;
2) rumah sakit
3) masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng)
4) kelompok masyarakat khusus (WTS)
5) lembaga pemasyarakatan (LP)
6) calon jemaah haji dan pasca haji.
e. Daerah terpencil dari kelompok:
1) masyarakat daerah terpencil;
2) masyarakat suku terasing.
E. Pembentukan Kelompok
Atas dasar hasil analisis data identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan kelompok sasaran yang
ada, seorang penyuluh agama melakukan pembentukan kelompok, melalui proses sebagai
berikut:
1. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat/tokoh agama di wilayah/sasaran.
11
2. melakukan rapat pembentukan kelompok dengan memperhatikan kebutuhan/minat
kelompok sasaran yang ada.
misalnya: Pada suatu lingkungan kelompok sasaran terdapat jumlah anak usia sekolah dan
remaja yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an maka kelompok yang perlu
dibuat adalah kelompok Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak Kanak Al-qur'an
(TPA/TKA) dengan ketentuan pemberian nama dapat dikaitkan dengan nama tempat
pelaksanaan kegiatan misalnya nama Masjid/Mushalla/Desa/Kampung/RW/RT dan lain-
lain.
3. Pembentukan setiap kelompok serta penetapan program sasaran pembinaan dilakukan
dengan Surat Keputusan Ketua kelompok Kerja penyuluh agama yang ada.
BAB IV
KEGIATAAN PENYULUH AGAMA YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT
A. Unsur Utama Dan Butir Kegiatannya
1. Pendidikan Formal (semua jenjang jabatan)
a. Pendidikan Formal meliputi:
1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar diberikan angka kredit sebesar
25 untuk SLTA/Diploma I;
2) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar diberikan angka kredit sebesar
50 untuk D. II/D. III/Sarjana Muda, 75 untuk S1/Diploma IV, 100 untuk Pasca
Sarjana dan 150 untuk Doktor (keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan
Budha).
b. Pendidikan dan Latihan (Diklat)
Adalah kegiatan pendidikan dalam jabatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun jenis diklat
penyuluh agama terdiri dan 5 jenis yaitu:
1) Diklat calon penyuluh agama (seperti Calon Dai atau Dai Muda dan lain-lain),
2) Diklat penyuluh agama fungsional tingkat dasar dan tingkat lanjutan yaitu Diklat
yang dipersyaratkan harus diikuti oleh setiap calon penyuluh agama atau
Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh
agama,
3) Diklat teknis pengembangan profesi penyuluh agama yaitu Diklat yang
dipersyaratkan bagi penyuluh agama yang akan memperoleh sertifikasi untuk
diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama untuk pengembangan
spesialisasi bidang tertentu,
4) Diklat instruktur penyuluh agama yaitu diklat sertifikasi bagi penyuluh agama
yang diangkat sebagai Ketua kelompok Kerja penyuluh atau tim penilai angka
kredit penyuluh agama serta pejabat pembina jabatan fungsional penyuluh
agama,
5) Diklat managemen penyuluh agama yaitu diklat sertifikasi yang dipersyaratkan
bagi penyuluh agama yang diberi tugas melatih pada diklat fungsional penyuluh
agama.
12
c. Lamanya pendidikan dan pelatihan:
1) Lebih dari 960 jam memperoleh 15 angka kredit;
2) Antara 841 s.d. 960 jam memperoleh 9 angka kredit;
3) Antara 481 s.d. 840 jam memperoleh 6 angka kredit;
4) Antara 161 s.d. 480 jam memperoleh 3 angka kredit;
5) Antara 81 s.d. 60 jam memperoleh 2 angka kredit;
6) Antara 30 s.d. 80 jam memperoleh 1 angka kredit;
d. Untuk keperluan pengembangan karier penyuluh agama, dapat dilakukan mutasi
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya bagi yang memenuhi syarat
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rincian kegiatan penyuluh agama terampil per satuan hasil meliputi:
a. Penyuluh agama pelaksana;
1) Menyusun rencana kerja operasional 0,024 angka kredit;
2) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluh dalam bentuk
naskah 0,020 angka kredit;
3) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada
masyarakat pedesaan 0,014 angka kredit;
4) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
terpencil 0,018 angka kredit;
5) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai
pemain 0,008 angka kredit;
6) Menyusun laporan mingguan pelaksana bimbingan atau penyuluhan 0,008 angka
kredit;
7) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,004 angka kredit;
8) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 0,006 angka kredit;
9) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,004 angka kredit.
b. Penyuluh agama pelaksana lanjutan
1) Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran 0,09 angka kredit;
2) Menyusun rencana kerja operasional 0,06 angka kredit;
3) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan 0,045 angka kredit;
4) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah 0,05
angka kredit;
5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster
0,025 angka kredit;
6) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada
masyarakat pedesaaan 0,035 angka kredit;
7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai
pemain 0,02 angka kredit;
8) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,02
angka kredit;
9) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,01 angka kredit;
13
10) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 0,015 angka kredit;
11) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,01 angka kredit;
c. Penyuluh agama penyelia
1) Menyusun rencana kerja operasional 0,12 angka kredit;
2) Mengidentifikasi kebutuhan sasaran 0,07 angka kredit;
3) Menyusun konsep program 0,09 angka kredit;
4) Membahas konsep program sebagai penyaji 0,06 angka kredit;
5) Merumuskan program kerja 0,06 angka kredit;
6) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
naskah 0,10 angka kredit;
7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada
masyarakat pedesaan 0,07 angka kredit;
8) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai
pemain 0,04 angka kredit;
9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,04
angka kredit;
10) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,02 angka kredit;
11) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 0,03 angka kredit;
12) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,020 angka kredit;
13) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
bimbingan atau penyuluhan 0,18 angka kredit;
14) Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan 0,15 angka kredit;
3. Rincian kegiatan penyuluh agama ahli per satuan (tiap) meliputi:
a. Penyuluh agama pertama
1) Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran 0,04 angka
kredit;
2) Menyusun rencana kerja operasional 0,06 angka kredit;
3) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah 0,05
angka kredit;
4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji 0,03
angka kredit;
5) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan 0,03 angka kredit;
6) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
masyarakat perkotaan 0,035 angka kredit;
7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
binaan khusus 0,03 angka kredit;
8) Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan 0,03 angka kredit;
9) Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,03
angka kredit;
14
10) Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan 0,09 angka kredit;
11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,02
angka kredit;
12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,01 angka kredit;
13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 0,015 angka kredit;
14) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,01 angka kredit;
15) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan 0,135 angka kredit;
16) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan sebagai penyaji 0,03 angka kredit;
17) Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan
0,09 angka kredit;
18) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah
kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat
penyempurnaan 0,36 angka kredit.
b. Penyuluh Agama Muda :
1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran
0,08 angka kredit;
2) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran 0,06 angka kredit;
3) Menyusun rencana kerja tahunan 0,09 angka kredit;
4) Menyusun rencana kerja operasional 0,12 angka kredit;
5) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas 0,06 angka kredit;
6) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan 0,09 angka kredit;
7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
naskah 0,10 angka kredit;
8) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet 0,05
angka kredit;
9) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
slide 0,05 angka kredit;
10) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet
0,09 angka kredit;
11) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman
kaset 0,05 angka kredit;
12) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman
video/film 0,08 angka kredit;
13) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji 0,06
angka kredit;
14) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan 0,06 angka kredit;
15) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
generasi muda 0,08 angka kredit;
15
16) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
LPM 0,06 angka kredit;
17) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio 0,04 angka kredit;
18) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai
sutradara 0,04 angka kredit;
19) Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan
bimbingan atau penyuluhan 0,18 angka kredit;
20) Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0)09
angka kredit;
21) Merumuskan hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan 0,09 angka kredit;
22) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,04
angka kredit;
23) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,02 angka kredit;
24) Melaksankan konsultasi secara kelompok 0,03 angka kredit;
25) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,02 angka kredit;
26) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan
0,18 angka kredit;
27) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau
penyuluhan 0,15 angka kredit;
28) Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan 0.36. angka kredit;
29) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji
0,06 angka kredit;
30) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan sebagai pembahas 0,06 angka kredit;
31) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempumaan 0,18 angka kredit;
32) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah
kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat
pembaharuan 1,08 angka kredit;
33) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan
metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempumaan 0,36 angka
kredit;
34) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan
metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan 0,54 angka
kredit.
c. Penyuluh Agama Madya:
1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompork sasaran 0,12 angka
kredit;
2) Menyusun rencana kerja lima tahunan 0,21 angka kredit;
3) Menyusun rencana kerja operasional 0,18 angka kredit;
4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber 0,09 angka kredit;
16
5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah 0,15
angka kredit;
6) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji 0,09
angka kredit;
7) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas
0,09 angka kredit;
8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai nara sumber
0,09 angka kredit;
9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan 0,09 angka kredit;
10) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
cendikia 0,09 angka kredit;
11) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media telivisi 0,09 angka
kredit;
12) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 0,06
angka kredit;
13) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 0,03 angka kredit;
14) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 0,045 angka kredit;
15) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,03 angka kredit;
16) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas
0,09 angka kredit;
17) Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai nara sumber 0,09
angka kredit;
18) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan sebagai narasumber 0,09 angka kredit;
19) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan
pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempumaan 1,62
angka kredit;
20) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan 2,40 angka kredit;
21) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan
pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan 2,40
angka kredit;
22) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau
penyuluhan yang bersifat penyempurnaan 0,81 angka kredit;
23) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempunaan 0,81 angka kredit;
24) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau
penyuluhan yang bersifat pembaharuan 1,20 angka kredit;
25) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode
bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan 1,20 angka kredit;
26) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang
bersumber dari kibab suci 3,51 angka kredit;
17
27) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang
bersumber dari Hadist 2,49 angka kredit;
4. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan
a. Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran meliputi:
1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran.
Yang dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan membuat formulir-formulir,
blanko-blanko isian, daftar pertanyaan dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai
alat untuk menghimpun data potensi wilayah/kelompok sasaran yang meliputi
data umum wilayah (keadaaan alam, penduduk, prasarana dan sarana umum,
sarana, pendidikan, sarana peribadatan, lapangan kerja, sosial, politik dan lain-
lain), data khusus kegiatan keagamaan dan pembangunan.
Sehingga dengan instrumen tersebut dapat dihimpun berbagai data dan
informasi, dengan data dan informasi tersebut dapat diperoleh gambaran
masalah yang ada dihadapi masyarakat untuk menjadi bahan dalam penyusunan
program bagi penyuluhan agama dan pembangunan. Kegiatan tersebut dapat
dilakukan oleh masing-masing penyuluh agama secara perseorangan atau tim,
dengan surat tugas Kepala Bidang/Kasi Penerangan Agama dan setiap konsep
instrumen disyahkan melalui proses diskusi antar penyuluh agama daiam suatu
wilayah.
2) Mengumpulkan data tentang potensi wilayah/kelompok sasaran yang dimaksud
kegiatan tersebut adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan data oleh
penyuluh agama dengan menggunakan instrumen pengumpulan data (formulir-
formulir, blanko-blanko isian dan daftar pertanyaan) hasil kegiatan, butir 1) yang
berisi semua bahan berupa data/informasi tentang data potensi wilayah yang
berkaitan dengan data pembinaan kehidupan bergama dan pembangunan yang
ada dalam suatu wilayah atau kelompok sasaran.
3) Mengolah data potensi wilayah atau kelompok sasaran. Yang dimaksud kegiatan
tersebut adalah kegiatan menggabungkan, mengelompokkan atau memilah-milah
data hasil kegiatan baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, sehingga
tergambar tentang potensi dan kelemahan serta masalah-masalah dalam suatu
wilayah atau kelompok sasaran untuk menjadi bahan dalam penyusunan program
penyuluhan agama.
4) Menganalisis data adalah kegiatan membanding-bandingkan berbagai data atau
informasi hasil kegiatan pengolahan data butir 3) sehingga dapat disimpulkan
masalah-masalah pokok dan strategis yang dihadapi masyarakat untuk menjadi
dasar dalam penyusunan program seorang penyuluh agama. Hasil analisis data
yang dibuat oleh seorang penyuluh agama dibahas melalui proses diskusi antar
penyuluh agama dalam suatu wilayah dengan menghadirkan beberapa
narasumber yang dianggap perlu.
5) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Yang dimaksud
kegiatan tersebut adalah kegiatan membuat rangkuman data yang disimpulkan
dari hasil kegiatan butir 2) dan 3) sehingga tergambar dalam bentuk statistik data
yang sistematis, lengkap, terpadu dan dibuat secara bertingkat mulai tingkat desa,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Tingkat Nasional.
b. Menyusun Rencana Kerja
1) Lima Tahunan
18
adalah penyusunan rencana kerja dalam jangka waktu lima tahun, berupa
pokok-pokok program yang perlu diiakukan oleh seorang penyuluh agama untuk
memecahkan permasalahan hasil kegiatan butir 3) dan 4) dengan sistematika:
I. Pendahuluan,
II. Gambaran Data dan Permasalahan,
III. Pokok-Pokok Program.
IV. Kesimpulan dan Saran
2) Tahunan
adalah kegiatan penyusunan rencana kerja yang diperlukan atau diprioritaskan
untuk jangka/kurun waktu satu tahun, dan diambil kegiatan pokoknya dan
rencana lima tahunan terus dijabarkan langkah-langkah sesuai dengan butir
kegiatan yang telah ditetapkan bagi seorang penyuluh agama sesuai jenjang
jabatan/kepangkatan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54
Tahun 1999.
3) Rencana Operasional
adalah kegiatan menyusun Term Of Refence (TOR) yang bersifat penjabaran
setiap kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan sehingga tergambar
secara jelas tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan pokok-pokok materi serta
teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan
pembangunan yang akan dilakukan untuk suatu kelompok sasaran/binaan yang
ada.
c. Menyusun Program Kerja
1) Identifikasi Kebutuhan Sasaran
Adalah kegiatan mendiskusikan/membahas dengan kelompok atau sasaran
tentang TOR kegiatan (hasil kegiatan butir 3)
2) Menyusun Konsep Program
adalah kegiatan penyusunan konsep dan program berdasarkan masukan dan
kelompok sasaran/binaan. Konsep desain program bimbingan atau penyuluhan
agama dan pembangunan meliputi rincian materi (kurikulum) teknik atau
metode penyuluhan serta jadwal waktu dan peserta yang dijadikan sasaran
penyuluhan.
3) Membahas Konsep Program sebagai:
a) Penyaji
adalah kegiatan penyuluh agama sebagai penyampai atau pembawa
makalah/konsep dan memberi jawaban/penjelasan atas makalah/konsep
dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah
untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun
oleh masing-masing penyuluh agama.
b) Pembahas
adalah kegiatan penyuluh agama sebagai pengkaji, pengoreksi dan
memberikan pertanyaan serta saran-saran atas makalah/konsep yang
disampaikan oleh penyaji dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh
agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau
program kerja yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh agama.
19
c) Nara Sumber
adalah kegiatan penyuluh agama pemberi informasi, jawaban-jawaban,
penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh penyaji/pembahas
dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah
untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun
oleh masing-masing penyuluh agama. Nara sumber dapat juga diminta dari
tenaga ahli di luar penyuluh agama.
4) Merumuskan Progam Kerja
adalah kegiatan penyempurnaan konsep program kerja berdasarkan hasil
pembahasan dalam diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam suatu
wilayah baik secara perorangan maupun dalam bentuk tim.
5. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan:
Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan adalah kegiatan penyusunan
kurikulum dan garis besar materi program bimbingan atau penyuluhan yang merupakan
rincian dari pokok-pokok materi kurikulum yang terdapat dalam kerangka materi program
yang telah ada.
a. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan adalah kegiatan
menghimpun dan mempelajari bahan-bahan bimbingan atau penyuluhan dari kitab
suci, hadits, buku keagamaan dan kebijakan pemerintah untuk melengkapi
penyusunan desain materi (hasil/bukti fisik dapat berupa resume).
b. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk
1) Tertulis
a) Naskah
adalah kegiatan penyusunan materi tertulis berdasarkan desain materi dan
bahan yang berhasil dihimpun dengan sistematika tertentu yang dibuat
dalam bentuk naskah ketikan 11/2 spasi.
b) Leaflet
adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk
lembaran berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil dihimpun.
c) Slide
adalah kegiatan penyusunan materi tertulis/grafik/gambar yang dituangkan
dalam bentuk transparan yang dapat ditayangkan melalui overhead /slide
proyektor berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil dihimpun.
d) Poster
adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk poster
atau spanduk berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil
dihimpun.
e) Bookleat
adalah kegiatan penyusunan materi singkat/padat dalam bentuk buku
tipis/buku kecil berdasarkan desain materi bahan yang berhasil dihimpun
dan sudah pernah dipublikasikan.
20
2) Rekaman
a) Kaset
adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam rekaman
kassette dengan durasi waktu pemutaran minimal 30 menit dan pernah
disiarkan melalui radio atau dipasarkan secara umum.
b) Video/Film
adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk
rekaman Video/Film dengan durasi waktu pemutaran minimal 30 menit
dan pernah disiarkan melalui media elektornik dan dipasarkan secara
umum.
c. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai:
1) Penyaji
adalah kegiatan dalam suatu diskusi/pertemuan untuk membahas konsep materi
bimbingan dimana penyuluh agama bertindak sebagai penyampai atau
pembawa makalah/konsep dan memberi jawaban/penjelasan atas
makalah/konsep yang disampaikan.
2) Pembahas
adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan pertanyaan serta saran-
saran atas makalah/konsep yang disampaikan oleh penyaji dalam
diskusi/pertemuan untuk membahas konsep/materi bimbingan.
3) Nara Sumber
adalah kegiatan pemberi informasi, jawaban-jawaban, penjelasan, jalan tengah
yang tidak dapat dilakukan oleh penyaji/pembahas dalam diskusi untuk
membahas konsep/materi bimbingan.
d. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan
adalah kegiatan merumuskan penyempumaan konsep materi bimbingan atau
penyuluh an dengan menampung saran perbaikan yang telah disampaikan oleh
pembahas, nara sumber dan peserta diskusi.
6. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
a. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok
sasaran.
1) Masyarakat umum:
a) Masyarakat pendesaan
bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat pedesaan adalah kegiatan
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan kelompok
masyarakat umum yang berada di pedesaan.
b) Masyarakat perkotaan
bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat perkotaan adalah kegiatan
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan kelompok
masyarakat umum yang berada di perkotaan (di tingkat ibukota kabupaten
atau ibukota provinsi).
21
2) Masyarakat khusus:
a) Kelompok cendekia
bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat cendekia adalah kegiatan
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan kelompok
masyarakat yang mempunyai spesialisasi yaitu cendekiawan/kelompok
profesi, karyawan instansi pemerintah, masyarakat industri.
b) Kelompok generasi muda
bimbingan/penyuluhan kepada generasi muda karyawan adalah kegiatan
kelompok pegawai/karyawan pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang
dilakukan dalam suatu pertemuan saling berhadapan antara penyuluh
agama dengan kelompok masyarakat yang mempunyai spesialisasi antara
lain Karang Taruna, remaja Masjid, Remaja Gereja, LPM.
c) Kelompok generasi muda
bimbingan/penyuluhan kepada generasi muda dalam masyarakat adalah
kegiatan pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan
kelompok/sasaran khusus generasi muda antara lain karang taruna, remaja
masjid, Gereja, Vitara, Pure dan sebagainya.
d) Kelompok lembaga pendidikan masyarakat (LPM)
bimbingan/penyuluhan kepada lembaga pendidikan masyarakat adalah
kegiatan pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan kelompok
/sasaran lembaga pendidikan masyarakat seperti pondok pesantren, majelis
taklim, PKK, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, pesantian, kuring,
calon jemaah haji dan lain-lain
e) Kelompok Terpencil
bimbingan/penyuluhan kepada kelompok terpencil adalah kegiatan
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu
pertemuan saling berhadapan antara penyuluh agama dengan
kelompok/sasaran masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan
masyarakat suku terasing.
f) Kelompok khusus
bimbingan/penyuluhan kepada binaan khusus adalah kegiatan pelaksanaan
bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dalam suatu pertemuan saling
berhadapan antara penyuluh agama dengan kelompok /sasaran masyarakat
yang mempunyai kehususan dalam kehidupannya antara lain masyarakat
penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Rehabilitasi, WTS, Rumah
Sakit, Panti Wereda Tama, dan lain-lain.
b. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media
1) Radio
bimbingan/penyuluhan melalui radio adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan
atau penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau
media radio, baik radio swasta maupun RRI dimana penyuluh agama yang
bersangkutan menyampaikan siaran langsung atau pemutaran/rekaman kaset
(tidak langsung).
22
2) Televisi
bimbingan/penyuluhan melalui televisi adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan
penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau media
televisi baik secara langsung atau pemutaran rekaman (tidak langsung)
c. Pentas Pertunjukan
1) Pemain
bimbingan/penyuluhan melalui pertunjukan pentas adalah kegiatan bimbingan
atau penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan gerakan yang
dilakukan dalam suatu pertunjukan dan penyuluh agama bertindak sebagai salah
satu pemain/pemegang peran.
2) Sutradara
bimbingan/penyuluhan melalui pertunjukan adalah kegiatan bimbingan atau
penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan gerakan yang dilakukan
dalam suatu pertunjukan dan penyuluh agama bertindak sebagai sutradaranya.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
a. Menyusun instrumen hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
1) Pemantauan
adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir, blanko
dan lain-lain yang dikaitkan dengan teknis pelaksanaan pemantauan kegiatan
untuk mengetahui kemajuan, hambatan, dan hasil-hasil konkrit setiap kegiatan
bimbingan/penyuluhan.
2) Evaluasi
adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir, blanko
yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam pelaksanaan evaluasi
tentang keberhasilan, kegagalan suatu kegiatan dan sebab-sebabnya.
3) Mengumpulkan Data
adalah kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bimbingan atau penyuluhan agama dengan menggunakan formulir hasil
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan).
4) Mengolah dan Menganalisis Data
adalah kegiatan pengolahan dan menganalisis hasil kerja butir kegiatan nomor 2.
5) Merumuskan Hasil
a) Pemantauan
adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil pemantauan serta langkah
tindak lanjut yang harus dilakukan untuk peningkatan kegiatan penyuluhan.
b) Evaluasi
adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil evaluasi (dari hasil olahan dan
analisa data evaluasi) serta langkah tindak lanjut yang harus dilakukan
untuk peningkatan berbagai penyuluhan.
b. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan dan bimbingan/
penyuluhan yang telah dilakukan oleh seorang penyuluh agama dalam 1 minggu, yang
23
meliputi; hari/tanggal, waktu, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kelompok, jumlah
sasaran, materi pembinaan yang disampaikan serta hasil-hasilnya.
8. Pelayanan konsultasi agama atau pembangunan
a. Melaksanakan konsultasi secara:
1) Perorangan
Adalah kegiatan pemberian informasi, penjelasan, jalan keluar pemecahan
terhadap suatu persoalan yang dihadapi perorangan antara lain; konsultasi
perorangan yang dilakukan pada BP.4
2) Kelompok
adalah kegiatan pemberian informasi, penjelasan dan jalan keluarnya terhadap
suatu persoalan kepada kelompok-kelompok masyarakat/sasaran penyuluhan
b. Menyusun Laporan hasil konsultasi perorangan kelompok
Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
bimbingan/penyuluhan yang melalui proses konsultasi meliputi; jumlah
sasaran/jumlah peserta, frekwensi, masalah yang dipecahkan, langkah pemecahan
yang disampaikan serta hasil-hasilnya.
9. Pengembangan Bimbingan Atau penyuluhan
a. Penyusunan Pedoman Atau Petunjuk Pelaksanaan
1) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan agama:
a) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau
penyuluhan
(1) Mengumpulkan bahan
adalah kegiatan pengumpulan bahan bimbingan atau penyuluhan
berupa membuat resume terhadap peraturan perundang-undangan
yang ada, naskah/buku/pedoman/Juklak Kebijakan Pemerintah, atau
hasil konsultasi dengan pejabat terkait dan lain-lain.
(2) Mengolah dan menganlisis data
adalah kegiatan membuat telaahan, memilah, memilih, menyimpulkan
dan menginventarisir bahan yang dapat dipergunakan untuk
penyusunan/penyempurnaan pedoman/juklak penyuluhan.
b) Menyusun Pedoman penyuluhan
(1) Menyusun konsep pedoman adalah kegiatan penyusunan
penyempurnaan pedoman dengan menggunakan bahan dari hasil
kerja.
(2) Mendiskusikan Konsep Pedoman
(a) Sebagai Penyaji
adalah kegiatan dalam suatu diskusi/pertemuan untuk membahas
konsep materi bimbingan dimana penyuluh agama bertindak
sebagai penyampai atau pembawa makalah/konsep dan memberi
jawaban/penjelasan atas makalah/konsep yang disampaikan.
24
(b) Sebagai Pembahas
adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan
pertanyaan serta saran-saran atas makalah/konsep yang
disampaikan oleh penyaji dalam diskusi/pertemuan untuk
membahas konsep/materi bimbingan.
(c) Sebagai Nara Sumber
adalah kegiatan pemberi informasi, jawaban-jawaban,
penjelasan, jalan tengan yang tidak dapat dilakukan oleh
penyaji/pembahas dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh
agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana
atau program kerja yang telan disusun oleh masing-masing
penyuluh agama.
(3) Merumuskan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan
adalah kegiatan merumuskan penyempumaan konsep materi
bimbingan atau penyuluhan dengan menampung saran perbaikan
yang telah disampaikan oleh pembahas, nara sumber dan peserta
diskusi.
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan
1) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis:
a) Mempersiapkan banan untuk penyusunan juklak, juknis penyuluhan:
b) Mengolah dan menganalisis data
2) Mendiskusikan konsep pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan:
a) sebagai penyaji
b) sebagai pembahas
c) sebagai nara sumber
3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau
penyuluhan
c. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan.
1) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan
yang bersifat penyempumaan:
a) Menyusun kerangka acuan
adalah kegiatan penyusunan kajian proposal penyempumaan terhadap
berbagai kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan agama dalam
rangka pembinaan kehidupan beragama dan pembangunan.
b) Menyiapkan dan mengolah banan data/informasi
adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun data/informasi untuk
dijadikan bahan dalam pelaksanaan kajian penyempumaan terhadap
kebijakan pengembangan penyuluhan dan pembinaan kehidupan
beragama dan pembangunan.
c) Menganalisis data dan informasi serta merumuskan konsep kebijaksanaan
adalah kegiatan menganalisis data dan informasi (hasil butir kegiatan 1.c)
dan atas dasar analisis tersebut dirumuskan konsep pengembangan/
penyempumaan terhadap kebijaksanaan pengembangan penyuluhan dan
25
pembinaan kehidupan beragama dan pembangunan yang ada atau
menyusun kebijakan yang baru (bila belum ada).
2) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan
yang bersifat pembaharuan:
a) Menyusun kerangka acuan
Sudah jelas
b) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi
Sudah jelas
c) Menganalisis data, informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan
Sudah jelas
d. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan agama
1) Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan agama
yang bersifat penyempurnaan:
a) Menyusun kerangka acuan Sudan jelas
b) Menyiapkan dan megolah bahan data/informasi Sudah jelas
c) Menganalisis/data dan informasi serta merumuskan konsep metode
bimbingan atau penyuluhan agama
2) Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan
agama yang besifat pembaharuan:
a) Menyusun kerangka acuan Sudah jelas
b) Menyiapkan dan megolah bahan data/informasi Sudah jelas
c) Menganalisis data dan informasi serta merumuskan konsep metode
bimbingan atau penyuluhan agama.
f. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan
Menyusun tafsir tematis sebagai bahan penyuluhan yang bersumber dari:
1) Kitab Suci
adalah Kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang hangat dan terjadi dalam
masyarakat misalnya Masalah Peranan Gender dalam kehidupan masyarakat
atau tema-tema lain yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan penyuluhan
dengan menggunakan referensi berbagai kitab tafsir yang ada.
2) Hadist
adalah Kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang terjadi dalam
masyarakat atau yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan penyuluhan
dengan menggunakan referensi berbagai hadits yang ada.
3) Kitab Keagamaan
adalah Kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang terjadi dalam
masyarakat atau yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan penyuluhan
dengan menggunakan referensi berbagai kitab/ buku dari para uiama/pakar
yang ada (misalnya untuk penyuluh agama Islam tentang Pendayagunaan Zakat
menurut kitab Fiqih karangan.........dan sebagainya).
26
B. Pengembangan Profesi dan Unsur Kegiatannya (Semua Jenjang Jabatan)
1. Melakukan kegiatan yang dapat dianggap mengembangankan profesi penyuluh agama,
karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama:
a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama
yang dipublikasikan dalam bentuk:
1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 12 angka kredit;
Hasil penelitian disebarluaskan kepada penyuluh agama seluruh Indonesia atau
untuk umum.
2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang 6 angka kredit;
Seperti journal agama; buletin atau yang sejenisnya yang beredar/diterbitkan
oleh unit kerja atau Departemen Agama Pusat.
b. Karya tulis berupa tinjauan atau uiasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang
keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan
instansi yang bersangkutan dalam bentuk:
1) Buku 8 angka kredit;
Sudah jelas
2) Makalah 4 angka kredit;
Sudah jelas
c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang
keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan
instansi yang bersangkutan dalam bentuk:
1) Buku 7,5 angka kredit;
Sudah jelas
2) Makalah 3,5 angka kredit;
Sudah jelas
d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media
massa 2 angka kredit; Misalkan; tulisan-tulisan/bahasan mengenai suatu
keadaan/kejadian dipandang dari sudut agama; berdasarkan Al-Qur'an; Hadist atau
kitab-kitab suci keagamaan.
e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau alasan ilmiah di bidang
keagamaan dalam pertemuan ilmiah 2,5 angka kredit;
Misalnya : - sebagai nara sumber pada suatu seminar atau lokakarya
- sebagai angota kelompok kerja dalam suatu lokakarya.
- Merancang rencana kegiatan keagamaan bagi institusi-institusi agama
(Sekolah, Masjid, Gereja dll).
- Setiap kali kegiatan
Misalnya; setiap melakukan kegiatan seperti di atas dapat dianggap
sebagai tambahan angka kredit untuk pengembangan profesi.
2. Menerjemahkan/menyadur kitab/buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama:
a. Terjemaahan/saduran di bidang penyuluh agama yang dipublikasikan
1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional 7 angka
kredit;
27
2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 3 angka kredit;
b. Terjemaahan/saduran di bidang penyuluh agama yang tidak dipublikasikan
1) Dalam bentuk buku 3 angka kredit;
2) Dalam makalah 1,5 angka kredit;
Mengalih bahasa : Menerjemahkan buku/karya-karya ilmiah. lainnya yang
berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia.
Menyadur : Pembahasan/penelaahan buku atau karya ilmiah dengan
lebih mendalam atau lebih luas dengan mengikutsertakan
penilaian ataupun pendapat-pendapat diri sendiri.
Membuat resensi : Menyajikan kembali buku-buku atau karya ilmiah lainnya
sehingga lebih ringkas dan lebih mudah untuk
memahaminya.
c. Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah Jenjang jabatannya 0,02 angka
kredit;
Dapat berupa : - Berbagi pengalaman
- Membantu dalam pembuatan rencana kerja
- Memberikan referens-referensi yang dimiliki
- Mensosialisasikan penemuan-penemuan ataupun peraturan-
peratuan baru
- Membimbing dalam pemahaman substansi tugas, dll.
C. Unsur Penunjang Dan Butir Kegiatannya (Semua Jenjang Jabatan) Penunjang tugas penyuluhan
agama
1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
Seperti : - Menjadi tenaga pengajar pada Diklat Prajabatan atau Pendidikan dan
Pelatihan Pimpinan (Dikpim)
- Mengajar pada Diklat Di tempat Kerja (DDTK)
- Menjadi Nara Sumber pada Diklat-diklat/pengembangan pegawai
2. Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/nasional:
a. Pemrasaran 3 angka kredit;
Sudah jelas
b. Moderator/pembahas/nara sumber 2 angka kredit;
Sudah jelas
c. Peserta 1 angka kredit;
Sudah jelas
3. Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional/nasional 1 angka kredit; Seperti:
Pengurus ICMI, IKAPI
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama secara aktif.
Sudah jelas
5. Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan.
Misalnya: pengurus MUI, Muhammadiyah, Asiyah, Nahdatul Ulama dll.
28
6. Menciptakan karya seni kaligrafi. Sudah Jelas
7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan:
a Tingkat internasional
1) Ketua
2) Anggota
Contoh : - menjadi juri MTQ Internasional
- pertukaran mubaliq antar negara
b Tingkat Provinsi
1) Ketua
2) Anggota
Ketua atau anggota pertemuan majelis taklim seluruh Indonesia.
8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa:
a Penghargaan/tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya:
1) Tingkat internasional/nasional
Pemuda pelopor, menjadi Qori terbaik internasional
2) Tingkat Provinsi
3) Tingkat Kabupaten/Kota
b Gelar kehormatan akademis
9. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :
a. Doktor
b. Pasca Sanana
c. Sarjana
D. Teknis Pelaksanaan
1. Tugas pokok jabatan fungsional penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan
kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya tersebut, seorang penyuluh agama harus
mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan penyuluh agama
lainnya (baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer) dengan
jabatan fungsional penyuluh lainnya (penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian,
juru penerang; juga dengan tokoh agama/pimpinan lembaga dakwah yang ada
diwilayahnya serta dengan aparat tokoh masyarakat dan lain-lain yang ada dalam
masyarakat.
2. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka disusun rincian tugas pejabat fungsional
penyuluh agama yang terdiri dari 2 jenis yaitu rincian kegiatan penyuluh agama terampil
dan kegiatan penyuluh agama ahli, dari segi aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu : unsur, sub
unsur dan butir kegiatan.
3. Pada tingkat unsur, sub unsur butir kegiatan untuk setiap penyuluh agama pada prinsipnya
sama, namun pada tingkat butir kegiatan setiap penyuluh agama ada yang sama dan ada
yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatan/jabatan yang dimilikinya dimana
penyuluh agama yang memiliki pangkat/jabatan yang iebih tinggi memperoleh kegiatan
dan jenis kegiatan yang sifatnya serta tingkat analisis yang lebih berat; distribusi butir
kegiatan setiap penyuluh agama dapat dilihat pada lampiran I dan II Juknis ini.
29
4. Pelaksanaan butir kegiatan antara penyuluh agama yang satu dengan yang lainnya saling
berkait yakni hasil kerja seorang penyuluh agama yang berada dalam suatu jenjang jabatan
tertentu dimanfaatkan oleh seoarang penyuluh agama yang berada dalam suatu jenjang
jabatan yang lainnya untuk memperoleh bahan dimaksud, maka peranan sekretariat
kelompok kerja penyuluh agama dan Sekretariat Tim Penilai sangat menentukan.
5. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan rincian kegiatan yang telah ditetapkan
penyuluh agama yang berada pada setiap tingkat (Kabupaten/Kota atau Provinsi atau
Nasional) merumuskan terlebih dahulu secara bersama-sama tentang :
a. Bagaimana proses yang harus dilakukan untuk setiap rincian kegiatan;
b. Apa kriteria hasil yang harus/akan dicapai;
c. Bagaimana instrumen dan bukti fisik yang akan digunakan
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dilakukan oleh
suatu tim yang terdiri dari beberapa orang dan selanjutnya dibahas dan disempumakan
bersama melalui forum diskusi untuk disepakati dan dijadikan standar oleh tim penilai
angka kredit dan para penyuluh agama dalam melaksanakan tugas.
7. Untuk merumuskan proses dimaksud pimpinan satuan organisasi selaku pembina jabatan
fungsional penyuluh agama pada tingkat Kabupaten/Kota/Provlnsi/Nasional atau dengan
prakarsa para penyuluh agama yang bersangkutan melalui wadah kelompok kerja
penyuluh agama yang ada mengusulkan untuk menugaskan seorang atau beberapa orang
penyuluh agama yang berada diwilayahnya untuk menyusun konsep (bila belum ada) atau
melakukan evaluasi dan penyempurnaan/pengembangan instrumen dan teknis
pelaksanaan butir kegiatan, untuk selanjutnya konsep tersebut dibahas dan disepakati
bersama dan dijadikan acuan seluruh penyuluh agama dan tim penilai dalam
melaksanakan tugasnya.
8. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat penyuluh agama terampil atau penyuluh
agama ahli yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana yang telah ditetapkan, maka penyuluh agama terampil atau penyuluh agama
ahli lainnya yang pangkat/jabatannya lebih tinggi satu tingkat diatas atau lebih rendah
dibawah jenjang jabatan penyuluh agama yang memiliki tugas tersebut dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan dan penilaian angka kredit diatur sebagai berikut:
a. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh disetujui 80 % dari angka kredit setiap butir
kegiatan yang dilakukan,
b. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap
butir kegiatan yang dilakukan,
c. Proses penugasan tersebut dapat juga berlaku lintas wilayah/sasaran binaan.
9. Dalam rangka memacu prestasi kerja, maka setiap penyuluh agama untuk keperluan
pengembangan karier jabatan dan kepangkatannya harus menyusun rencana kerja sesuai
rincian tugas masing-masing untuk memperoleh angka kredit minimal yang telah
ditetapkan dengan menggunakan formulir lampiran III.
30
BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
A. Jabatan fungsional penyuluh agama terdiri atas penyuluh agama terampil dan penyuluh agama
ahli.
B. Jenjang jabatan fungsional penyuluh agama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dari yang
terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
1. Penyuluh agama terampil, terdiri atas:
a. Penyuluh agama pelaksana
b. Penyuluh agama pelaksan lanjutan
c. Penyuluh agama penyelia.
2. Penyuluh agama ahli, terdiri atas:
a. Penyuluh agama pertama
b. Penyuluh agama muda
c. Penyuluh agama madya
3. Jenjang pangkat dan golongan ruang penyuluh agama terampil sebagaimana dimaksud
dalam huruf B angka 1 dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
a. Penyuluh agama pelaksana, terdiri atas:
1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2) Pengatur, golongan ruang II/c;
3) Pengatur Tingkat I, golongsn ruang II/d.
b. Penyuluh agama pelaksana lanjutan, terdiri atas:
1) Penata Muda, golongan ruang III/a;
2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Penyuluh agama penyelia, terdiri atas:
1) Penata, golongan ruang III/c;
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
4. Jenjang pangkat dan golongan ruang penyuluh agama ahli sebagaimana dimaksud dalam
huruf B angka 2 dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
a. Penyuluh agama pertama, terdiri atas:
1) Penata Muda, golongan ruang III/a;
2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Penyuluh agama muda, terdiri atas:
1) Penata, golongan ruang III/c
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
c. Penyuluh agama madya, terdiri atas:
1) Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
31
BAB VI
PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN DP3 JABATAN FUNSIONAL
PENYULUH AGAMA
A. Tim Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Tim Pembina jabatan fungsional penyuluh agama berfungsi melakukan asistensi dan evaluasi
terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pendelegasian Jabatan fungsional penyuluh
agama yang ada pada satuan organisasi/instansi dan berkedudukan pada Departemen Agama
Pusat.
B. Tim Penilai
1. Kedudukan, struktur dan personada tim penilai
a. Kedudukan tim penilai
1) Tim penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim berada pada Urusan Kepegawaian,
2) Tim penilai Provinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi dan Sekretariat Tim berada pada Subag Kepegawaian,
3) Tim Penilai Pusat berkedudukan pada Departemen Agama Pusat dan Sekretariat
Tim berada pada Biro Kepegawaian,
4) Tim penilai instansi berkedudukan pada instansi pemerintah tingkat
Departemen/LPND/Pemda Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim
diatur sesuai struktur Kepegawaian yang ada pada Departemen/LPND/Pemda
yang bersangkutan
b. Struktur dan Personalia Tim
1) Struktur dan personalia tim penilai terdiri dari 7 (tujuh) orang atau iebih dengan
ketentuan jumlahnya harus ganjil dengan susunan:
a) Seorang Ketua merangkap anggota,
b) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota,
c) Seorang Sekretaris merangkap anggota,
d) 4 orang anggota atau lebih (disesuaikan dengan jumlah penyuluh agama
yang dinilai) dengan ratio 1:50, artinya bila terdapat kelipatan 50 penyuluh
agama, anggota dapat lebih dari 4 orang),
e) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibentuk, Tim teknis yang terdiri dari para ahli; baik yang berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pakar yang mempunyai keahlian dan
kemampuan teknis yang diperlukan dalam menilai berbagai jenis karya
ilmiah penyuluh agama,
f) Sekretariat tim penilai, yang dipimpin oleh sekretaris tim penilai dan terdiri
dari pegawai yang memiliki keterkaitan tugas dengan penilaian angka kredit
jabatan fungsional penyuluh agama.
2) Persyaratan personalia tim penilai
a) Persyaratan Umum
(1) Pangkat ketua tim penilai serendah-rendahnya sama dengan rata-rata
kepangkatan penyuluh agama yang dinilai,
32
(2) Memiliki keahlian dan kemampuan serta memahami metode penilaian
prestasi kerja penyuluh agama,
(2) Dapat aktif melakukan penilaian,
(3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat
diangkat sebagai Tim Penilai.
b) Persyaratan khusus
(1) Ketua berasal dari pejabat struktural yang menangani tugas yang
terkait dengan pembinaan tugas penyuluh agama,
(2) Wakil Ketua berasal dari bagian yang menangani bidang tugas fasilitatif
di bidang kepegawaian atau pendidikan agama/ penerangan agama,
(3) Sekretaris Tim berasal dari pejabat struktural yang menangani bidang
tugas Kepegawaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
(4) Anggota berasal dari pejabat fungsional penyuluh agama dan Kasi yang
berhubungan dengan tugas bimbingan dan penyuluhan agama serta
pejabat struktural yang terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluh
agama (Pejabat fungsional penyuluh agama lebih banyak dari pejabat
struktural)
c. Pengangkatan dan pemberhentian tim penilai
1) Pengangkatan
a) Personalia tim penilai pusat diangkat dengan Surat Keputusan Menteri
Agama,
b) Personalia tim penilai dan sekretariat instansi diangkat dengan Surat
Keputusan pimpinan Instansi yang bersangkutan,
c) Personalia tim penilai dan sekretariat provinsi diangkat dengan Surat
Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan.
d) Personalia Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
d. Masa jabatan dan ketentuan pengangkatan tim penilai:
1) Masa jabatan tim penilai dan.sekretariat tim penilai adalah 5 (lima) tahun,
2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi tim penilai dan sekretariat tim penilai
Dep.Agama Pusat, Tim Penilai dan Sekretariat Tim penilai Provinsi, dan Tim
Penilai dan Sekretariat Tim penilai Kabupaten/Kota dan tim penilai instansi
seiama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan,
3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai dan sekretariat tim penilai yang ikut
dinilai, Ketua Tim penilai dapat memberhentikan sementara anggota tim penilai
dan sekretariat tim penilai yang bersangkutan.
e. Pemberhentian
Personalia Tim diberhentikan dari jabatannya apabila:
1) Habis masa jabatannya;
2) Dipindahkan ke jabatan lain yang tidak terkait bagi pejabat struktural;
3) Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
33
4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum.
2. Tugas tim penilai
a. Tim penilai pusat, bertugas;
1) Melakukan penilaian, atas usul Penetapan Angka kredit (Penetapan Angka
kredit) penyuluh ahli madya Golongan Ruang Pembina (IV/a) sampai dengan
Pembina Utama Muda (IV/c) di lingkungan Departemen Agama dan Instansi
lainnya,
2) Menyampaikan hasil sidang penetapan Penetapan Angka kredit (Penetapan
Angka kredit) penyuluh agama Madya kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit,
3) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh
agama.
b. Tim penilai instansi, bertugas:
Melakukan penilaian atas usul penetapan angka kredit dari penyuluh agama terampil
pelaksaana golongan ruang II/b sampai dengan penyuluh agama terampil penyelia
golongan ruang III/d dan dari penyuluh agama ahli pertama golongan ruang III/a
sampai dengan penyuluh agama ahli muda golongan ruang III/d di lingkungan masing-
masing.
c. Tim penilai provinsi, bertugas:
1) Melakukan penilaian, usul dan menetapkan penetapan angka kredit penyuluh
agama mulai dari penyuluh agama terampil penyelia golongan ruang Penata
(III/c) keatas serta golongan/ruang Penata Tk. I (III/d) yang berugas pada Kantor
Departemen Agama dan Instansi Tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang
bersangkutan,
2) Mengusulkan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang yang
meliputi Penetapan Angka kredit (Penetapan Angka kredit) penyuluh agama
terampil yang surat penugasannya ditanda tangani oleh Kepala Kanwil
Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan,
3) Melakukan penilaian terhadap usul penyuluh ajama terampil pelaksana golongan
ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) sampai dengan Pengatur Tk. I (II/d) yang surat
penugasannya ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi
yang bersangkutan.
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota, bertugas:
1) Melakukan penilaian, usul menetapkan penetapan angka kredit penyuluh agama
mulai dari penyuluh agama terampil pelaksana golongan/ruang Pengatur Muda
Tingkat I (II/b) sampai dengan golongan/ruang Pengatur Tingkat I (II/d),
2) Melakukan penilaian tahap awal usul penyuluh agama di lingkungannya mulai
dari penyuluh agama Pelaksana Lanjutan golongan/ruang Penata Muda Tk. I
(III/b),
3) Mengusulkan penetapan angka kredit bagi penyuluh agama di lingkungannya
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mulai dari penyuluh
agama Penyelia golongan/ruang Penata (III/c) serta golongan/ruang Penata Tk. I
(III/d) yang berugas pada Kantor Departemen Agama dan Instansi Tk.
Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan; (yang belum memiliki Tim
Penilai tersendiri).
34
3. Rincian Tugas
a. Tim Penilai
1) Menghimpun data prestasi kerja penyuluh agama yang akan dinilai dan diberi
angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang
berwenang,
2) Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja penyuluh agama yang ada dan
memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan,
3) Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur
yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit
seperti tersebut dalam lampiran III untuk penyuluh agama terampil dan lampiran
IV untuk penyuluh agama ahli Juknis ini,
4) Menyampaikan Surat Keputusan penetapan angka kredit kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit tersebut,
5) Melakukan pembinaan terhadap penyuluh agama yang tidak aktif
mengumpulkan angka kredit,
6) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila
ada penyuluh agama yang telah habis batas waktunya tapi belum memenuhi
angka kredit yang disyaratkan,
7) Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit,
8) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang.
b. Sekretariat tim penilai
Sekretariat tim penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan adminlstratif usul
penetapan angka kredit untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai dan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:
1) Menerima, mengadministrasikan dan melakukan penelitian awal tentang
kelengkapan berkas setiap usul penetapan angka kredit,
2) Mengatur pembagian berkas daftar usul perolehan angka kredit penyuluh agama
kepada anggota tim penilai yang ditunjuk,
3) Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit
dan menyiapkan undangan pelaksanaan sidang Tim Penilai,
4) Melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dan kelengkapan
penyelenggaraan rapat tim penilai,
5) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah
dinilai,
6) Membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit penyuluh
agama yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan pejabat yang
berwenang,
7) Menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit yang telah ditanda
tangani oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat fungsional penyuluh
agama dan pejabat lain yang terkait,
8) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim penilai.
35
c. Tim Teknis
1) Dalam hal terdapat prestasi kerja penyuluh agama yang dinilai memiliki
kekhususan, sehingga tim penilai yang ada tidak mampu menilai, maka pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis.
Misalnya: Dalam menilai karya ilmiah, tetapi Anggota Tim penilai tidak ada yang
ahli di bidang tersebut, maka diperlukan Tim Penilai Teknis yang dapat menilai
berbagai jenis karya ilmiah.
2). Anggota Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan,
3). Tugas Pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pertimbangan
kepada Ketua Tim Penilai dalam memberikan penilaian terhadap
kegiatan/prestasi yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu,
4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai
yang bersangkutan.
C. Tata Cara Pengusulan, Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit
1. Pengajuan Usul Penetapan Angka kredit (Penetapan Angka kredit)
a. Usul Penetapan Angka kredit dari setiap penyuluh agama harus diajukan 1 (satu) kali
dalam satu tahun, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari dan penetapan
Penetapan Angka kredit dilakukan pada bulan Maret.
b. Berkas usul penetapan angka kredit disiapkan sendiri oleh penyuluh agama yang
bersangkutan. Selanjutnya berkas yang telah siap dan telah disusun secara tertib
diajukan kepada atasan langsung (Pejabat Penilai DP.3) penyuluh agama yang
bersangkutan. Kepala Bidang/Kepala Seksi/Pembimbing/Penyelenggara Bimas yang
memiliki tugas pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang bersangkutan
berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan, atau Subdit penyuluh
agama/Urusan Agama dan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat di tingkat
Departemen Agama Pusat, atau Kepala Unit Kepegawaian pada Instansi di luar
Departemen Agama.
c. Selanjutnya pejabat penilai DP.3 penyuluh agama yang bersangkutan memeriksa
kelengkapan dan kebenaran berkas dan data usul Penetapan Angka kredit tersebut
kemudian membuat surat pengantar usul kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Berkas usul Penetapan Angka kredit penyuluh agama yang menjadi kewenangan
Tim Penilai pada satuan organisasi yang bersangkutan membuat surat pengantar
usul ditanda tangani pejabat yang berwenang mengusulkan.
2) Berkas usul Penetapan Angka kredit penyuluh agama yang menjadi kewenangan
Tim penilai yang lebih tinggi/pejabat diluar satuan organisasi yang bersangkutan
surat pengantar usul ditanda tangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi. Dalam
hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kabid pada
kanwil/Kasi pada Kandepag yang membidangi bimbingan dan
penyuluhan/Direktur Urusan Agama/Kepala Unit Kepegawaian Instansi yang
bersangkutan kemudian dikirim kepada Pejabat Penilai, dan ditembuskan
kepada unit terkait yang dianggap perlu.
3) Bukti fisik yang dikirim kepada pejabat penilai harus berkas kegiatan yang asli
dan belum diberikan penilaian Angka kredit sedangkan tembusan tidak perlu
melampirkan bukti fisik.
36
d. Berkas Usul Penetapan Angka kredit harus terdiri dari:
1) Surat pengantar seperti tersebut di atas.
2) Isian formulir lampiran V (penyuluh agama terampil) dan lampiran VI (penyuluh
agama ahli) dalam Juknis ini adalah angka kredit yang diberikan untuk setiap
unsur kegiatan yaitu angka kredit maksimum yang terdapat dalam Surat
Keputusan Menkowasbangpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/1999 tersebut,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Cara pengisian kolom 4
b) Isian kolom 6,7 dan 8 dikosongkan
c) Lembar terakhir telah ditanda tangani oleh pejabat yang mengusulkan yaitu
pejabat penilai DP.3 bagi penyuluh agama yang bersangkutan.
3) Isian formulir surat pernyataan melakukan kegiatan dan prestasi kerja
sebagaimana tersebut pada lampiran VII s.d. X Juknis ini.
4) Bukti fisik hasil kerja yang dapat diajukan kepada Tim Penilai adalah:
a) Belum pernah diperhitungkan dalam penetapan angka kredit.
b) Salinan sah ijasah yang lebih tinggi dan pemah diterima penyuluh agama
serta belum pernah diperhitungkan dalam penetapan angka kredit (bila
ada).
5) Bukti fisik yang dapat dinilai kegiatan penyuluh agama yang dapat diberikan
nilai/angka kredit adalah
a). Yang dilakukan setelah masa penetapan angka kredit terakhir bagi penyuluh
agama yang bersangkutan,
b) Memiliki bukti fisik menggunakan instrumen sesuai dengan ketentuan yang
telah dibakukan dan disahkan oleh atasan langsung setelah mendapat
rekomendasi dari Ketua Pokja penyuluh agama setiap tingkat,
c) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pengembangan pada
kelompok sasaran binaan yang telah ditetapkan,
d) Kegiatan penyuluh agama yang memberikan penyuluhan dan
pengembangan yang tidak terkait dengan rencana dan dilakukan diluar
wilayah kerja, kelompok yang telah ditetapkan, dinilai sebagai kegiatan
penunjang dengan angka kredit sama dengan melakukan kegiatan mengajar
atau melatih.
e. Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing tingkat (Pusat, Kanwii, Kandepag)
melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut. Berkas yang belum lengkap
atau belum benar dikembalikan kepada penyuluh agama yang bersangkutan melalui
pejabat pengusul untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.
f. Dalam hal Tim Penilai pada suatu satuan organisasi belum terbentuk maka satuan
organisasi yang bersangkutan dapat melimpahkan tugas kepada Tim Penilai pada
satuan organisasi setingkat lebih tinggi diatasnya.
g. Dalam hal Tim Penilai tidak dapat melakukan penilaian, Sekretariat Tim Penilai dapat
mengatur penyerahan berkas usul Penetapan Angka kredit tersebut kepada Tim
teknis yang ditunjuk untuk melakukan penelitian/penilaian.
h. Hasil penelitian berkas usul penyuluh agama dari Tim Penilai maupun Tim Teknis,
dikumpulkan kembali oleh Sekretariat Tim Penilai.
37
i. Sekretariat Tim Penilai mempersiapkan isian formulir sebagaimana tersebut dalam
lampiran XI Juknis ini.
j. Bukti fisik yang telah dinilai diarsipkan dengan menggunakan pola penataan berkas
sistem kearsipan dan digunakan sebagai bahan kerja bagi penyuluh agama lainnya
yang memerlukan bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas penyuluh
agama yang bersangkutan.
2. Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka kredit
Tata Cara Penilaian Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan
melalui prosedur sebagai berikut:
a. Ketua tim penilai membagi tugas kepada anggota tim penilai dengan menggunakan
pola pembagian beban kerja untuk setiap anggota tim dengan 2 (dua) alternatif
sebagai berikut:
1) Pendekatan keutuhan artinya seorang penilai menilai keseluruhan aspek DUPAK
seorang penyuluh agama dengan pola pembagian tugas yaitu keseimbangan
banyaknya usul yang diterima;
2) Pendekatan substansi bidang materi yang dinilai; artinya penilaian diberikan
secara spesialis untuk melakukan penilaian seseorang berdasarkan aspek
substansi yang meliputi:
a) Aspek kegiatan pendidikan dan latihan,
b) Aspek kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan,
c) Aspek kegiatan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama,
pembangunan dan pengembangan profesi,
d) Aspek kegiatan penunjang.
3) Setiap usul dinilai oleh 2 orang anggota, dengan menggunakan formulir yang
tersedia seperti contoh tersebut pada lampiran V untuk penyuluh agama Trampil
dan lampiran VI untuk penyuluh agama Ahli Juknis ini,
4) Setiap anggota tim penilai melakukan penilaian setiap unsur kegiatan
berdasarkan berkas/bukti fisik yang ada dengan berpedoman pada Lampiran I
dan II Juknis ini,
5) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan
kepada ketua tim penilai melalui Sekretaris Tim Penilai,
6) Sekretaris Tim Penilai membuat rekapitulasi hasil penilaian untuk disajikan dan
menjadi bahan dalam rapat Tim Penilai,
7) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka
pemberian angka kredit dilaksanakan dalam sidang Tim Penilai dengan mengkaji
dan menelaah ulang bukti yang dinilai,
8) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim penilai dilakukan secara
aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak,
9) Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan sidang pleno
dalam formulir penetapan angka kredit seperti contoh pada lampiran V dan VI
Juknis ini,
10) Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar
kesepakatan persidangan tim penilai,
38
11) Sekretariat Tim penilai mempersiapkan berkas usul penetapan angka kredit yang
diterima dan formulir penilaian yang diperlukan untuk diajukan kepada anggota
tim penilai guna melaksanakan penilaian sebagaimana mestinya.
3. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka kredit
a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adatah:
1) Sekretaris Jenderal Departemen Agama menetapkan angka kredit bagi kenaikan
pangkat penyuluh agama Madya dengan pangkat, golongan/ruang IV/b sampai
dengan Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c,
2) Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama atas nama Sekretaris Jenderal
menetapkan angka kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat semua jenjang
penyuluh agama terampil dan penyuluh agama ahli pertama (III/a dan III/b),
muda (III/c dan III/d) dan madya (IV/a dan IV/b) yang berada di lingkungan
Departemen Agama Pusat/instansi pusat,
3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menetapkan angka kredit
bagi kenaikan jabatan/pangkat:
a) Penyuluh agama dari terampil pelaksana II/b sampai dengan terampil
pelaksana lanjutan (III/b) dan penyuluh agama ahli pertama (III/a dan III/b)
yang berada pada Kanwil Departemen Agama yang bersangkutan;
b) Penyuluh agama Terampil Pelaksana Penyelia/Penata, golongan/ruang
(III/c) sampai dengan Penata Tk. I, golongan/ruang (III/d);
c) Penyuluh agama Ahli Muda/Penata, golongan/ruang (III/c) sampai dengan
golongan/ ruang (III/d).
4) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit
bagi kenaikan pangkat penyuluh agama terampil pelaksana, dengan pangkat-
Pengatur Muda Tk. I, golongan/ruang (II/b) sampai dengan penyuluh agama
terampil pelaksana (II/d) dan penyuluh agama ahli pertama golongan/ruang
Penata Muda Tk.l (III/b) yang berada di lingkungannya dari satuan organisasi di
lingkungan yang belum memiliki Tim Penilai tersendiri.
5) Pimpinan Instansi menetapkan angka kredit bagi penyuluh agama terampil
pelaksana pangkat, golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) sampai dengan
penyuluh agama terampil penyelia pangkat golongan/ruang Penata (III/c) dan
penyuluh agama ahli muda pangkat, golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai
penyuluh agama ahli muda pangkat golongan/ruang Penata Tk. I (III/d) di
lingkungan masing-masing.
b. Keputusan pejabat yang berwenang tersebut di atas tentang penetapan angka kredit
bersifat tetap dan tidak dapat diajukan keberatan.
c. Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang dimaksud dalam huruf a) di atas
dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama sesuai dengan
tingkatannya masing-masing.
4. Specimen Tanda Tangan
a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit seperti tersebut dalam huruf c. di
atas harus mengirimkan specimen tanda tangan dan paraf kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian atau Kepala Regional
Badan Kepegawaian Negara dan pejabat lain yang terkait.
b. Apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, maka yang bersangkutan secepatnya mengirimkan specimen tanda
tangan dan paraf pejabat yang baru kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u,p.
39
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara pejabat yang terkait.
5. Penetapan Angka kredit (PAK)
a. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan penetapan angka kredit (PAK) atas
dasar keputusan tim penilai, dengan menggunakan formulir dan petunjuk seperti
contoh pada lampiran V untuk penyuluh agama Trampil dan lampiran VI untuk
penyuluh ajama ahli Juknis ini,
b. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit wajib menelaah kembali
kebenaran angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai,
c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mengubah angka kredit
yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam
pemberian angka kredit. Perubahan angka kredit tersebut ditulis pada kolom yang
sesuai dalam Daftar Usul Penetapan Angka kredit (DUPAK) bagi jabatan penyuluh
agama seperti contoh formulir pada lampiran V untuk penyuluh agama terampil dan
lampiran VI untuk penyuluh agama ahli Juknis ini,
d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani penetapan angka
kredit dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada
yang berkepentingan,
e. Tanggal penetapan angka kredit:
1) Periode Penilaian Pebruari ditetapkan bulan Maret.
2) Periode Penilaian Agustus ditetapkan bulan Desember.
f. Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah 1(satu) bulan berikutnya
dilihat dari tanggal penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 1 April atau 1
Oktober sesuai tanggal penilaian,
g. Pengiriman penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang berwenang
kepada penyuluh agama yang bersangkutan meialui pejabat pengusul dengan
tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya. Tembusan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara sedapat mungkin dikirim secara kolektif dengan
menggunakan formulir seperti contoh (akan dibuat.
h. Apabila terdapat perbaikan kesalahan dalam Penetapan Angka kredit maka perbaikan
dilakukan meialui mekanisme sebagai berikut:
1) Tim penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan memberitahukan kepada
pejabat yang menetapkan angka kredit,
2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit meminta kepada tim penilai
untuk melakukan penilaian ulang terhadap prestasi kerja penyuluh agama yang
bersangkutan,
3) Apabila terbukti adanya kesalahan, maka harus diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,
4) Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit.
a) Hasil penilaian ulang dituangkan dalam format penetapan angka kredit yang
baru di sudut kiri atas ditulis: Perbaikan Tanggal... tentang......
b) Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang kemudian disampaikan kepada penyuluh agama yang
bersangkutan dan pejabat yang terkait.
40
D. Pembuatan Dp. 3 Penyuluh Agama
1. Sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dinyatakan
bahwa terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan
sekali setahun oleh pejabat penilai.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka berdasarkan Instruksi Menteri Agama
Nomor 2 tahun 2000 ditetapkan pejabat penilai OP.3 penyuluh agama di lingkungan
Departemen Agama sebagai berikut:
a. Bagi penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota :
1) Penyuluh agama Terampil Pelaksana golongan/ruang II/b sampai dengan II/d
dinilai oleh Kasubsi penyuluhan/Pendidikan Agama/Type organisasi sejenis dan
atasan pejabat penilai adalah Kasi Pendamas/Simas/Type organisasi sejenis,
2) Penyuluh agama Terampil Pelaksana Lanjutan Penyeua III/a sampai dengan iil/d
dinilai oleh Kasi Penda/Bimas/Type organisasi sejenis dan atasan langsung
pejabat penilai adalah Kepaia Kandepag Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
3) Penyuluh agama Ahli Madya gotongan/ruang IV/a sampai dengan IV/b dinilai
oleh Kepaia Kandepag Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atasan pejabat
penilai adalah Kepaia Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan.
b. Bagi penyuluh agama yang berkedudukan pada Kanwil Departemen Agama Provinsi:
1) Penyuluh agama terampil pelaksana sampai dengan terampil penyeua
golongan/ruang (III/b s.d. III/c) dan penyuluh agama ahli pertama s.d. ahli muda
Golongan Ruang III/a s.d. III/d dan terampil pelaksana lanjutan Golongan/ruang
II/b s.d. Il/d (khusus penyuluh agama Kristen, katolik, Hindu dan Budha) dinilai
oleh Kasi Pembimas dan atasan pejabat penilai adalah Kabid
Penda/Birnas/Kepaia Kanwil.
2) Penyuluh agama ahli madya ili/a s.d. ¡V/b dinilai oleh Kabid Penda/Pembimas
dan atasan langsung pejabat penilai adalah Kepaia Kanwil. ;'
3) Penyuluh agama ahli madya Gol/Ruang IV/c yang berkedudukan pada Kanwil
Dep.Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dinilai oleh
Kepaia Kanwil Departemen Agama Provinsi dan atasan pejabat penilai adalah
Sekretaris Jenderal Departemen Agama
c. Bagi penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Dep.Agama Pusat:
1) Penyuluh agama terampil pelaksana lanjutan sampai dengan penyeua dan
penyuluh agama ahii pertama s.d. ahli muda Golongan/ruang III/a s.d. III/d dinilai
oleh Kasi/Kasi penyuluhan dan lembaga Dakwah/Penda dan atasan Pejabat
penilai adalah Kasubdit penyuluhan/Urusan/ Penda Agama.
2) Penyuluh agama ahli madya Golongan/ruang IV/a s.d. IV/b dinilai oleh Kasubdit
penyuluhan dan lembaga Dakwah/Urusan/Penda Agama dan atasan pejabat
penilai adalah Direktur Pendamas/Urusan/Type organisasi sejenis.
3) Penyuluh agama ahli madya golongan/ruang IV/c dinilai oleh Direktur Pendamas
bagi penyuluh agama Islam/Direktur Urusan Agama bagi (Agama Kristen, Katolik,
Hindu dan Budha) dan atasan pejabat penilai adalah Dirjen yang bersangkutan.
3. Bagi penyuluh agama Departemen instansi lain diatur tersendiri oleh pimpinan
Departemen/ Instansi yang bersangkutan.
4. Pada saat pelaksanaan penilaian pekerjaan oleh setiap pejabat penilai maka terlebih
dahulu dilakukan pengecekan aktifitas dan laporan perolehan angka kredit dalam kaitan
dengan pelaksanaan tugas penyuluh agama yang bersangkutan, dengan menggunakan
bahan informasi dan Ketua kelompok Kerja penyuluh agama yang ada.
41
BAB VII
PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, PEMBEBASAN
SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI & PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH AGAMA
A. Pengangkatan Pertama Kali
1. Pejabat yang berwenang.
Pegawai Negeri Sipii yang diangkat untuk pertama kali dan pengangkatan kembali dalam
jabatan penyuluh agama sebagaimana lampiran XII Juknis ini ditetapkan oleh:
a. Menteri Agama bagi penyuluh agama ahli madya golongan/ruang (iv/e),
b. Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi penyuluh agama Ahli Madya
Golongan/ruang (IV/b) dan (IV/a),
c. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama bagi penyuluh agama Ahli Pertama
(Gol. Ruang III/a dan III/b) dan penyuluh agama Ahli Muda (Gol.Ruang III/c dan III/d)
ditingkat Pusat,
d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bagi penyuluh agama pada
Kanwii Departemen Agama yang bersangkutan terampil pelaksana ianjutan
(Gol.Ruang III/a dan III/b) sampai dengan Terampil Penyeua (Gol.Ruang III/b dan III/c)
dan penyuluh agama ahli pertama (Golongan/Ruang III/a dan III/b) sampai dengan
penyuluh agama ahli muda Golongan/Ruang (III/c sampai dengan III/d)
e. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi penyuluh agama terampil
pelaksana (Golongan/Ruang II/b,II/c dan II/d).
f. Pimpinan Instansi yang bersangkutan bagi penyuluh agama ahli pertama dan terampil
pelaksana golongan/ruang (III/b s.d. III/d), penyuluh agama terampil penyeua
golongan/ruang (III/c s.d. III/d) serta penyuluh agama ahli pertama golongan/ruang
III/a s.d. III/b dan penyuluh agama ahli muda golongan/ruang III/c s.d. III/d yang
berada di lingkungannya.
2. Persyaratan
Pengangkatan untuk pertama kali dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Syarat Umum
1) Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus sesuai
ketentuan,
2) Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional penyuluh agama terampil pelaksana
lanjutan sampai dengan terampil penyeua harus mendapat persetujuan
Sekretaris Jenderal Departemen Agama dengan menggunakan hasil analisis
beban kerja yang dibuat oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi yang
bersangkutan.
b. Syarat Khusus
1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,
2) Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang penyuluh agama
yang dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan atau Diklat atau penugasan yang
bersangkutan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil,
42
3) Berkedudukan sebagai penyuluh agama atau berpengalaman melaksanakan
tugas penyuluhan agama selama 1 tahun terakhir dengan persyaratan memiliki 5
(lima) kelompok tetap dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja/instansi
pegawai yang bersangkutan,
4) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penyuluh agama:
5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun
terakhir,
6) Usia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun
jabatan fungsional penyuluh agama,
7) Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan pimpinan satuan organisasi
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
8) Dalam rangka pengendalian formasi pengangkaian penyuluh agama harus
mendapat persetujuan Sekjen Departemen Agama setelah memperoleh
pertimbangan teknis dari Dirjen yang terkait,
9) Memperhitungkan perbandingan antara jumlah penyuluh agama yang ada
dengan beban kerja yang ada serta rasio kebutuhan wilayah/sasaran binaan yang
ada,
10) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota Pendidikan serendah-rendahnya Diploma II
Keagamaan sedangkan untuk tingkat Pusat/Provinsi dan instansi berijasah S1
Keagamaan (Fak. Dakwah, Ushuluddin Jurusan Dakwah dan Sekolah Tinggi
Agama Jurusan penyuluh agama),
11) Untuk penyuluh agama di tingkat Kabupaten/Kota serendah-rendahnya
berpangkat II/b dan untuk Provinsi/Instansi golongan III/a,
12) Telah memiliki angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk pengangkatan
dalam suatu jenjang jabatan penyuluh agama dari hasil kegiatan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan.
Nilai angka kredit tidak memenuhi syarat untuk pengangkaian yang
bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan yang dimiliki, maka Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh
agama dengan angka kredit yang dimilikinya dengan jenjang kepangkatan yang
lebih tinggi tapi dalam jenjang jabatan yang lebih rendah. Untuk mengejar
kenaikan jabatan setingkat pangkat yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan atau kenaikan pangkat setingkat jabatan dapat dilakukan dengan
cara mengumpulkan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan dan diproses sesuai
ketentuan yang berlaku.
13) Khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang berasal dari alokasi jatah
pengangkatan CPNS dengan formasi penyuluh agama, setelah diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil dapat langsung diangkat kedalam jabatan penyuluh agama
dengan memenuhi syarat khusus angka 3).
3. Prosedur Pengangkatan
Pimpinan satuan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja, membuat surat
pengantar/usul disertai keterangan formasi penyuluh agama yang ada dan kebutuhan yang
diperlukan dengan melampirkan, bukti fisik kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama
yang pernah dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
43
a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selain CPNS formasi penyuluh agama,
mengajukan permohonan melalui atasan langsung masing-masing dilengkapi dengan
melampirkan:
1) Foto copy ijazah serendah-rendahnya D.II Keagamaan, STTPP Diklat penyuluh
dan Diklat lain yang pernah diikuti (bila ada),
2) Foto copy sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan/Kepangkatan
terakhir,
3) Daftar Riwayat Hidup (DRH),
4) Bukti fisik dan isian formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran VII s.d. X
Juknis ini yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas penyuluh agama yang
bersangkutan,
5) Daftar Pelaksanaan Panilaian Pekerjaan (DP.3) pada dua tahun terakhir,
6) Isian formulir hasil analisis beban kerja calon penyuluh agama yang
bersangkutan (formulir lampiran belum dibuat),
7) Rencana kerja calon penyuluh agama yang bersangkutan. (formulir lampiran
belum dibuat)
b. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, meneliti dokumen yang
diterimanya dan meminta kelengkapan yang dianggap perlu untuk selanjutnya
membuat surat pengantar kepada pimpinan unit kerja.
c. Kepala/Pimpinan unit kerja yang bersangkutan meneruskan berkas usul tersebut
kepada Sekretaris Tim Penilai Angka kredit Jabatan fungsional penyuluh agama yang
ada dan Sekretaris Tim Penilai meneliti berkas dan mengadakan penilaian angka
kredit dari berkas yang diajukan serta membuat analisis pengembangan ketenagaan
Jabatan Fungsional penyuluh agama dan hasil penilaian diajukan kepada pimpinan
unit untuk mendapat persetujuan.
d. Kepala pimpinan unit menyampaikan permintaan persetujuan/mengirimkan usul
pengangkatan Jabatan Fungsional penyuluh agama kepada pejabat yang berwenang
mengangkat.
e. Angka kredit dan Jenjang Jabatan penyuluh agama bagi Pegawai Negeri Sipil yang
akan diangkat pertama kali dalam Jabatan penyuluh agama digunakan angka kredit
awal berasal dari ijasah pendidikan formal dan STTPP Diklat penyuluh yang dimiliki
serta kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan yang pernah
dilakukan dengan menunjukkan bukti fisik yang dapat dinilai dengan angka kredit.
B. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dari/Ke Jabatan Lain.
1. Pegawai negeri sipil yang pindah dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh
agama harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi angka kredit yang ditentukan,
b. Memenuhi syarat yang ditentukan pasal 25 ketentuan MENKOWASBANGPAN Nomor
54 tahun 1999 untuk pengangkatan pertama kali,
c. Pangkat penyuluh agama ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki
oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang jenjang jabatan penyuluh agama
ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimilikinya.
2. Pengangkatan pejabat fungsional penyuluh agama ke dalam jabatan lain dapat dilakukan
sesuai dengan prosedur dan sepanjang persyaratan yang ditetapkan kecuali ditetapkan
ketentuan lain oleh Menteri Agama.
44
C. Pemindahan Pejabat Fungsional Penyuluh Agama
1. Pejabat yang berwenang
a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk pemindahan tempat tugas penyuluh
agama antar Provinsi/Pusat ke Daerah,
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Daerah Istimewa untuk
pemindahan tempat tugas penyuluh agama antar Kabupaten/Kota dalam satu
Provinsi,
c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pemindahan tempat tugas
penyuluh agama dalam lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
d. Pimpinan Instansi pemindahan tempat tugas penyuluh agama dalam lingkungan
Instansi yang bersangkutan
2. Pemindahan penyuluh agama dilakukan sesuai dengan beban kerja, kebutuhan
pelaksanaan tugas organisasi dan dilakukan dalam rangka pengembangan karier Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan.
D. Pindah Jalur
1. Penyuluh agama terampil dapat dipindahkan menjadi penyuluh agama ahli, apabila
penyuluh agama yang bersangkutan memiliki ijazah S.1 atau D.IV yang sesuai
kwalifikasinya dan memperoleh diklat fungsional yang diterbitkan oleh instansi pembina
harus terlebih dahulu mengikuti diklat pindah jalur.
2. Penyuluh agama bidang dapat dipindahkan menjadi penyuluh agama spesialis setelah
memenuhi syarat pangkat minimal III/d dan lulus seleksi.
E. Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Penyuluh Agama
1. Kenaikan Jabatan
Kenaikan jabatan penyuluh agama setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangan apabila:
a. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi,
b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir,
c. Tidak ada keberatan secara tertulis dari pejabat yang berwenang,
d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan
sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.
2. Kenaikan Pangkat
a. Kenaikan pangkat seorang penyuluh agama dilakukan berdasarkan angka kredit
sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
54/KEP/MK.WASPAN/9/99 dimana jumlah angka kredit kumulatif minimat yang harus
dipenuhi oleh setiap penyuluh agama untuk setiap kali kenaikan pangkat harus
berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan unsur penunjang sebanyak-
banyaknya 20%.
b. Angka kredit yang bersal dari unsur utama sebesar 80% tersebut pada huruf a, harus
mengandung angka kredit yang berasal dari kegiatan dan penyuluhan dan
pengembangan agama dengan bahasa agama dan pengembangan profesi dengan
komposisi sebagai berikut:
1) bagi penyuluh agama yang naik jabatan/naik pangkat menjadi pembina sampai
dengan pembina utama muda (penyuluh agama madya)
45
2) Kegiatan penyuluh agama sekurang-kurangnya 20%
3) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyak 75% atau sekurang-kurangnya
80% angka kredit
c. Bagi penyuluh agama yang bekerja dengan kemampuan di atas rata-rata dapat dibina
kepangkatannya melalui pemberian kenaikan pangkat pilihan setiap dua tahun sekali,
bila angka kredit dan persyaratan lainnya dipenuhi.
Contoh:
1) Menjadi penyuluh agama sekurang-kurangnya 1 tahun, tetapi pangkat terakhir
sudah 2 tahun.
Sdr. Ahmad, tamatan SM pangkat terakhir Pengatur (golongan II/c) terhitung
mulai tanggal 1 Oktober 1998 diangkat menjadi penyuluh agama terampil
pelaksana Golongan/Ruang II/c (hasil inpassing) TMT 1 Oktober 1999 dengan
jumlah kredit 66. sesuai dengan ketentuan minimal 2 tahun dalam panakatnya.
Yang bersangkutan dapat dinaikkan ke golongan II/d apabila telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Apabila Sdr. Ahmad dapat mengumpulkan angka
kredit minimal 14 (minimum 80 %) dari unsur utama, (maksimum 20 % dari unsur
penunjang) dan masa pengangkatan sebagai penyuluh agama sampai saat
penilaian bulan September 2000 dan DP 3 dalam tahun 1998 dan 1999 nilai
semua unsur baik, Sdr. Ahmad dapat dinaikkan pangkatnya ke golongan II/d
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000.
2) Menjadi penyuluh agama belum 2 tahun dan pangkat terakhir belum 2 tahun,
walaupun yang lain sudah memenuhi syarat.
Contoh:
Sdr. Amir tamatan SM IAIN pangkat terakhir pengatur Tk. I (Golongan II/d)
terhitung mulai 1-10-99 diangkat sebagai penyuluh agama pada tanggal 1-4-2000
dengan angka kredit 80. Dan penetapan angka kredit bulan Januari 2001 Sdr.
Amir memperoleh angka kredit 20 dan memenuhi syarat untuk kenaikan
pangkat. Tetapi yang bersangkutan belum dapat dinaikkan pangkatnya pada 1
April 2001 karena pangkat yang terakhir belum 2 tahun. Dari contoh diatas yang
bersangkutan paling cepat dinaikkan pangkatnya pada 1-10-2001.
3. Prosedur kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat
a. Penyuluh agama yang bersangkutan menyiapkan berkas-berkas pengusulan kenaikan
jabatan/kenaikan pangkat antara lain:
1) Surat keputusan penetapan angka kredit,
2) Surat keputusan jabatan terakhir,
3) DP.3,
4) Rekomendasi dari pimpinan.
4. Unit kepegawaian yang bersangkutan meneliti apakah angka kreditnya telah mencukupi
kenaikan jabatan/kenaikan pangkat yang bersangkutan. Apabila telah mencukupi bagian
kepegawaian meneliti persyaratan yang lain misalnya apakah kenaikan jabatan terakhir
sudah ada satu tahun; atau untuk kenaikan pangkat apakah masa kerja terakhir sudah dua
tahun
5. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan,
6. Mekanisme prosedur (lihat lampiran belum dibuat).
F. Pembebasan Sementara Dan Pengangkatan Kembaii
46
1. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional penyuluh agama karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit minimal berlaku ketentuan sebagai berikut,
2. Pimpinan satuan organisasi/pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
memberikan peringatan tertulis kepada setiap penyuluh agama di lingkungannya masing-
masing selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu sesuai ketentuan pasal
11 dan 12 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 Tahun 1999 berakhir dan tembusannya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, serta dibuat
menurut formulir (lampiran belum dibuat).
a. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan penyuluh agama yang bersangkutan
tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagaimana
tersebut di atas, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
penyuluh agama yang bersangkutan dengan Nota Pemberitahuan yang dibuat
menurut (formulir belum dibuat).
b. Berdasarkan nota pemberitahuan sebagai tersebut diatas pejabat yang berwenang
mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat Keputusan pembebasan sementara
dari jabatan fungsional penyuluh agama dengan menggunakan formulir lampiran XIII
Juknis ini.
3. Pembebasan Sementara lainnya
a. Selain alasan tersebut diatas pembebasan sementara dapat dikenakan kepada
penyuluh agama yang bersangkutan apabila:
1) Ditugaskan di luar jabatan penyuluh agama,
2) Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
3) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin
sedang atau tingkat hukuman disiplin berat,
4) Dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966,
5) Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
b. Apabila terjadi pembebasan sementara penyuluh agama dengan alasan sebagaimana
dimaksud diatas, maka berdasarkan surat Keputusan yang berkenaan dengan alasan
pembebasan sementara tersebut, pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan dalam Jabatan Fungsional penyuluh agama mengeluarkan surat
keputusan pembebasan sementara dengan menggunakan formulir Surat Keputusan
Lampiran XII Juknis ini.
c. Asli surat keputusan pembebasan sementara tersebut disampaikan kepada penyuluh
agama yang bersangkutan dan tembusan kepada:
1) Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
2) Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian,
3) Kepala kantor Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,
4) Pejabat yang menetapkan angka kredit,
5) Ketua Tim Penilai yang bersangkutan,
6) Kepala Kantor Pertbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.
4. Pengangkatan kembali dalam jabatan penyuluh agama
47
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA-1
View in Fullscreen
BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA-1
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search