E-Book EMANBERANI

Yunita Mustika Putri, S.H., M.Hum

pedoman
pembentukan
perda inisiatif

(EMANBERANI)

Buku ini merupakan sebuah panduan untuk
para wakil rakyat anggota DPRD rovinsi/Kabupaten/Kota.
Buku ini merupakan sebuah inovasi yang dicetak sebagai
panduan bagi wakil rakyat dalam menyusun produk hukum

di DPRD Kabupaten Bogor. Sehingga DPRD diharapkan
menginisasi dibentuknya Perda-Perda yang berhubungan

dengan pelayanan, pemberdayaan,dan perlindungan
masyarakat.

Semoga buku ini bermanfaat bagi rekan-
rekan saya yang berada di DPRD Kabupaten, Kota dan
juga Provinsi untuk melengkapi produk-produk hukum
yang sudah ada. Diharapkan bisa menjadi pegangan
anggota DPRD yang ingin mendorong pembentukan

Perda melalui inisiatif DPRD.

https://drive.google.com/file/d/13DeWO9XqkQmbbCa7fa2qx_2gLDDmMf3Y/view?usp=sharing

“Semoga buku ini “Semoga program
menambah wawasan EMANBERANI ini bisa
dan buku ini menjadi
pegangan bagi para membawa dampak
Eksekutif dan Legislatif” manfaat yang positif
buat seluruh masyarakat
Hj. Ade Yasin, SH., MM.
indonesia”
Bupati Kab. Bogor
Rudy Susmanto, S.Si.

Ketua DPRD Kab. Bogor

“Saya yakin buku ini sudah “Dengan adanya buku
melalui kajian yang pedoman EMANBERANI ini,
semoga Legislatif Kabupaten
mendalam dan pasti akan Bogor mampu menghasilkan
bermanfaat untuk semua
institusi pemerintahan baik perda-perda yang bisa
untuk Eksekutif maupun mengakomodir semua
kepentingan dan kebutuhan
Legislatif ”
masyarakat”

Letkol Inf Sukur Hermanto. AKBP Harun SIK, SH.

Dandim 0621/Kabupaten Bogor Kapolres Bogor

Dukungan dari Bupati Kab. Bogor Dukungan dari
Hj. Ade Yasin, SH., MM. Ketua DPRD Kab. Bogor

Rudy Susmanto, S.Si.

Testimoni dari Bupati Kab. Bogor Testimoni dari
Hj. Ade Yasin, SH., MM. Ketua DPRD Kab. Bogor

Rudy Susmanto, S.Si.

Dukungan dari Wakil Ketua I DPRD Dukungan dari Wakil Ketua II DPRD

H. Agus Salim, Lc. H. Wawan Hikal Kurdi

Dukungan dari Wakil Ketua III DPRD Dukungan dari Ketua Bapemperda
DPRD Kabupaten Bogor
H. Muhamad Romli
M. Rizky, SE

Dukungan dari Sekretaris Daerah Dukungan dari Sekretaris DPRD

Drs. Burhanudin, M.Si Didi Kurnia, SH., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah
SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga
terselesaikannya e-Book (Buku Digital) Pedoman
Pembentukan Perda Inisiatif (EMANBERANI).

Penulisan e-Book ini merupakan inovasi yang
dibuat dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
Tahun 2021 untuk memberikan kontribusi bagi DPRD
sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membentuk
Perda, dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga
DPRD diharapkan menginisasi dibentuknya perda-perda
yang berhubungan dengan pelayanan, pemberdayaan,
dan perlindungan masyarakat.

Penyusunan e-Book ini tentunya tercipta berkat
dukungan, kerjasama dan kontribusi dari banyak pihak.
Untuk itu ijinkan Penulis memberikan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin;
2. Wakil Bupati Bogor, Bapak Iwan Setiawan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Rudy Susmanto,

S.Si;
4. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Bapak H. Agus

Salim, Lc;
5. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Bapak

H. Wawan Hikal Kurdi;
6. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor, Bapak

H. Muhamad Romli;
7. S e k r e t a r i s D a e r a h K a b u p a t e n B o g o r, B a p a k

Drs Burhanudin, M.Si;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya;pelaksanaan
dan penulisan rancangan ini;

i

9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor beserta
jajarannya;

10. Coach Bapak Ir Ade Kusmana, MM yang dengan penuh
kesabaran dan ketulusan membimbing saya dalam
pelaksanaan dan penulisan rancangan ini;

11. Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, H. Didi Kurnia,
SH,M.Si, selaku mentor yang telah memberikan ide-
ide brilian yang inovatif dalam pelaksanaan aksi
perubahan, Kelompok Kerja yang dengan tulus dan
semangat membantu Project Leader menyelesaikan
setiap kegiatan dalam milestones yang telah ditentukan
beserta teman-teman Setwan yang luar biasa;

12. Almarhum mantan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten
Bogor Drs H. Sony Abdussukur Kurnia Abdulkarim,
M.Si dan mantan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten
Bogor Drs Yous Sudrajat, M.Si yang telah memberikan
motivasi dan masukan-masukan saran dalam
pelaksanaan rancangan aksi perubahan ini.

13. Para pejabat struktural di Setwan Kabupaten Bogor
yang telah memberikan motivasi dan sumbang saran
kepada Project Leader guna menyelesaikan aksi
perubahan dan memberikan saran serta masukan
dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan ini;

14. Rekan-rekan peserta PKA Tahun 2021 yang telah
memberikan support dengan caranya masing-masing;

15. Seluruh tim efektif yang telah berdaya upaya sesuai
dengan tugasnya masing-masing sehingga Rencana
Aksi Perubahan dan laporan ini dapat diselesaikan
sesuai dengan waktunya; dan

16. Teristimewa untuk keluargaku tercinta yang telah
dengan ikhlas hati mendukung dan memberikan
motivasi yang luar biasa sehingga saya dapat
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator
(PKA) selama hampir 4 (empat) bulan ini hingga
selesai.

ii

Penulis menyadari bahwa e-Book ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu mohon diberikan segala kritik dan
Saran yang membangun untuk penyempurnaan e-Book ini.
Akhir kata, semoga e-Book ini dapat diterima dan berguna
bagi Penulis dan pembaca serta pihak-pihak lain yang
berkepentingan sehingga tujuan dari e-Book ini dapat
tercapai.

Cibinong, Oktober 2021
Penulis

Yunita Mustika Putri, SH., M.Hum
Pembina/ IV.a

NIP. 197406081998032004

iii

“Pemimpin Itu Dilahirkan “
Bukan Diciptakan
Sang Patriot

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI v

PROFIL DPRD KABUPATEN BOGOR 3
A. Susunan, Kedudukan dan Fungsi DPRD 4

Kabupaten Bogor 5
B. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bogor 6
C. Fungsi DPRD Kabupaten Bogor Dalam 7

Pembentukan Perda, Anggaran Dan Pengawasan
D. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor.
E. Pembidangan Tugas Komisi

PROFIL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

A. Susunan, Kedudukan dan Fungsi Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor 11

UNSUR, STRUKTUR,DAN TUGAS UNSUR 15
ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN 15
BOGOR 15
A. Unsur organisasi
B. Struktur organisasi.
C. Tugas unsur organisasi

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 21
INISIATIF (EMANBERANI)

Alur Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bogor
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tata Tertib

BAGAN ALUR PEMBENTUKAN PERATURAN 22
DAERAH INISIATIF

v

TIM PENELITI DAN PENELAAH 37
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN 43

vi

PROFIL

DPRD

KABUPATEN BOGOR

““ Tidak Ada Sedikitpun

Ruang Perasaan Saat Kita
Bicara Kepentingan
Masyarakat

Sang Patriot

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

SUSUNAN, SUSUNAN DPRD
KEDUDUKAN Kabupaten Bogor
& FUNGSI DPRD
DPRD terdiri atas anggota partai
KABUPATEN BOGOR politik peserta pemilihan
umum yang dipilih melalui
pemilihan umum.1

KEDUDUKAN DPRD
Kabupaten Bogor

DPRD merupakan Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Anggota DPRD adalah
pejabat Daerah.2

FUNGSI DPRD
Kabupaten Bogor

Mempunyai fungsi Pem-
bentukan Perda Anggaran dan
Pengawasan.3

1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 56), Pasal 2.

2 Ibid., Pasal 3.

3 Ibid., Pasal 4. 3

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

TUGAS DAN WEWENANG
DPRD KABUPATEN BOGOR

ŸMembentuk Perda bersama r e n c a n a p e r j a n j i a n

Bupati. Internasional di daerah.

ŸMembahas dan memberikan ŸMemberikan persetujuan

persetujuan rancangan Perda terhadap rencana kerja sama

tentang APBD yang diajukan internasional yang dilakukan

oleh Bupati. oleh Pemerintah Daerah.

ŸMelaksanakan pengawasan ŸM e m i n t a l a p o r a n k e t e -

terhadap pelaksanaan Perda r a n g a n p e r t a n g g u n g -

dan APBD. jawaban Bupati dalam

ŸMemilih Bupati dan wakil Bupati p e n y e l e n g g a r a a n

atau wakil Bupati dalam hal pemerintahan daerah.

terjadi kekosongan jabatan ŸMemberikan persetujuan

untuk meneruskan sisa masa terhadap rencana kerja sama

jabatan lebih dari 18 (delapan d e n g a n d a e r a h

belas) bulan. lain atau dengan pihak ketiga

ŸMengusulkan pengangkatan y a n g m e m b e b a n i

dan pemberhentian Bupati dan masyarakat dan daerah.

wakil Bupati kepada Menteri ŸMelaksanakan tugas dan

melalui gubernur sebagai wakil wewenang lain yang diatur

Pemerintahan Pusat untuk k e t e n t u a n p e r a t u r a n
mendapatkan pengesahan perundang-undangan.4

Pengangkatan dan

pemberhentian.

ŸMemberikan pendapat dan

pertimbangan kepada

Pemerintah Daerah terhadap

4Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197), Pasal 23.

4

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

FUNGSI DPRD KABUPATEN BOGOR
DALAM PEMBENTUKAN PERDA,
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA
Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati
Membahas bersama Bupati dan menyetujui
atau menyetujui rancangan Perda dan mengajukan usul
rancangan Perda.5

FUNGSI ANGGARAN
Diwujudkan dalam bentuk Pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang
diajuakan oleh Bupati dilakasanakan dengan cara :
a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan

plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati
berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
b. Membahas rancangan Perda tentang APBD.
c. Membahas rancangan Perda tentangperubahan APBD.
d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD.6

FUNGSI PENGAWASAN
Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati.

b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.7

5 Ibid., Pasal 3.
6 Ibid., Pasal 15.
7 Ibid., Pasal 21 ayat (1).

5

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN BOGOR

Pimpin—an DPRD
> 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.8
Badan—Musyawarah
> Bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.9
Komis—i
> Bersifat tetap secara fungsional berdasarkan bidang
tugasnya.10
Badan—Pembentukan Peraturan Daerah
> Bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.11
Badan—Anggaran
> Bersifat tetap yang khusus menjalankan tugas dan fungsi di
bidang anggaran.12
Badan—Kehormatan
> Bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.13
Panitia— Khusus
> Bersifat tidak tetap, melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) AKD yang
bersifat tetap.14

8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 56), Pasal 55 ayat (1).

9 Ibid., Pasal 51 ayat (3) dan ayat (6).

10 Ibid., Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 74.

11 Ibid., Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 76.

12 Ibid., Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 79.

13 Ibid., Pasal 51 ayat (3) dan ayat (6). 6
14 Ibid., Pasal 51 ayat (4).

PEMBIDANGAN
TUGAS KOMISI

Komisi I (Pemerintahan dan Hukum)

Bidang Tugas :

1. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Penanaman modal dan perizinan.
5. Kearsipan dan perpustakaan.
6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat.
7. Persandian, komunikasi dan informasi.
8. Statistik, perencanaan, penelitian dan

pengembangan.
9. Perumahan dan kawasan pemukiman.
10. Pemerintahan umum.15

Komisi II (Ekonomi dan Keuangan)

Bidang Tugas :
1. Pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2. Perdagangan.

3. Koperasi, usaha kecil dan menengah.

4. Perikanan.

5. Peternakan.

6. Pertanian dan ketahanan pangan.

7. Penyertaan modal daerah.
8. Perindustrian.16

15 Ibid., Pasal 74.
16 Ibid.

7

Komisi III (Pembangunan dan Lingkungan Hidup)

Bidang Tugas :
1. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Lingkungan hidup.
3. Perumahan rakyat.
4. Penanggulangan Bencana.
5. Pemadam kebakaran.17

Komisi IV (Kesejahteraan Rakyat)

Bidang Tugas :
1. Kesehatan.
2. Pendidikan.
3. Kepemudaan dan olahraga.
4. Sosial.
5. Tenaga kerja dan transmigrasi.
6. Kebudayaan.
7. Pariwisata.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.18

17 Ibid.
18 Ibid.

8

PROFIL

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BOGOR

“ Dan Barangsiapa “
Bertakwa Kepada Allah,
Niscaya Dia Menjadikan
Kemudahan Baginya
Dalam urusannya

(QS. At-Thalaq : 4)

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

SUSUNAN,
KEDUDUKAN
& FUNGSI
SEKRETARIAT
DPRD

KABUPATEN BOGOR

Sekretariat DPRD merupakan
unsur pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD,
mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, serta menyediakan
dan mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan 19

19 Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 41), Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1).

11

““Dan Bersabarlah,

Karena Sesungguhnya Allah
tidak menyia-nyiakan

Pahala Orang Yang Berbuat
Kebaikan

(QS. Hud : 115)

UNSUR, STRUKTUR,
DAN TUGAS UNSUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BOGOR

““Barangsiapa Meringkankan

Beban Orang Dalam Kesulitan
Maka Allah akan meringankan

Bebannya Di Dunia dan
Di Akhirat

(HR. Muslim)

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

UNSUR ORGANISASI

Pimp•inan adalah Sekretaris.
Pem•bantu pimpinan adalah Kepala Bagian.
Pela•ksana adalah Sub Bagian dan Kelompok
Jabatan Fungsional.20

STRUKTUR ORGANISASI21

Sekretaris

Bagian Bagian Bagian Bagian Fasilitasi
Umum Program Persidangan Penganggaran
dan dan Perundang- dan
Kelompok Sub Bagian Keuangan undangan Pengawasan
Jabatan Tata Usaha
Fungsional dan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Kepegawaian Program Kajian Fasilitasi
dan Perundang- Penganggaran
Sub Bagian Pelaporan undangan
Perlengkapan Sub Bagian
Sub Bagian Sub Bagian Fasilitasi
Keterangan : Keuangan Persidangan Pengawasan
: Garis Instruktif dan Risalah
: Garis Koordinatif Sub Bagian
Sub Bagian Kerjasama
Humas, Protokol dan Aspirasi
dan Publikasi

TUGAS UNSUR ORGANISASI

SEKRETARIS22
Membantu Bupati dalam memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan
kebijakan Sekretariat DPRD dalam
menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

20Ibid., Pasal 4. BAGIAN UMUM23
21Ibid., Lampiran. Mempunyai tugas memberikan dukungan
22Ibid., Pasal 6. administrasi kesekretariatan DPRD.
23Ibid., Pasal 7.
15

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam menyelenggarakan dukungan
administrasi perencanaan dan keuangan
DPRD dan Sekretariat DPRD.24

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan pengkajian produk
hukum, menyelenggarakan persidangan dan
pembuatan risalah rapat DPRD.25

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN

Mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan dukungan terhadap
tugas DPRD berkaitan dengan fungsi
penganggaran dan pengawasan.26

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPE-

GAWAIAN

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian

Umum dalam melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan dan kepegawaian DPRD.27

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian

Umum dalam melaksanakan pengelolaan

perlengkapan Sekretariat DPRD dan
pengelolaan rumah tangga DPRD.28

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian

Perencanaan dan Keuangan dalam

melaksanakan perencanaan Program dan
Pelaporan Sekretariat DPRD.29

24Ibid., Pasal 10 ayat (1). 16
25Ibid.,Pasal 13 ayat (1).
26Ibid., Pasal 17 ayat (1).
27Ibid., Pasal 8 ayat (1).
28Ibid., Pasal 9 ayat (1).
29Ibid., Pasal 11 ayat (1).

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

SUB BAGIAN KEUANGAN
Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian
Perencanaan dan Keuangan dalam
melaksanakan penyelenggaraan peng-
elolaan keuangan.30

SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-
undangan dalam mengumpulkan, mengolah,
mengkaji dan menyiapkan bahan-bahan
penyusunan produk hukum yang diajukan
baik oleh Pemerintah Daerah maupun
DPRD, dan mengelola perpustakaan
Sekretariat DPRD.31

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
Mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan dalam melaksanakan
persidangan dan penyusunan risalah rapat
DPRD.32

SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN
PUBLIKASI

Mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan dalam melaksanakan
pengelolaan kehumasan, keprotokolan dan
publikasi DPRD.33

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.34

30Ibid., Pasal 12 ayat (1). 17
31Ibid.,Pasal 14 ayat (1).
32Ibid., Pasal 15 ayat (1).
33Ibid., Pasal 16 ayat (1).
34Ibid., Pasal 21 ayat (1).

“ Sesungguhnya Allah “
Tidak Akan Mengubah
Nasib Suatu Kaum Hingga
Mereka Mengubah Diri

Mereka Sendiri

(QS. Ar-Rad : 11)

PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

INISIATIF (EMANBERANI)

“Allah Tidak Membebani “
Seseorang Itu Melainkan
Sesuai Dengan Kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah : 286)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD
selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat
Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan
kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari
Daerah tersebut. Otonomi daerah merupakan hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. 35
Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-
batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Keberhasilan atau kesuksesan kinerja suatu organisasi
ditentukan oleh sumber daya manusianya, pimpinan, dan
bawahan sehingga pemahaman dan kemampuan dalam
mengoperasikan manajemen kinerja merupakan suatu
kebutuhan.

35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pasal 1 angka 6.

21

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

BAGAN ALUR
PEMBENTUKAN
PERATURAN
DAERAH
INISIATIF

1. Rancangan perda yang berasal dari DPRD

dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi,

gabungan Komisi, atau Bapemperda yang
dikoordinasikan oleh Bapemperda.35

Penjelasan :

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat
diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan
Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan
oleh Bapemperda. Hal utama yang perlu dipastikan
adalah setiap AKD yang disebutkan telah
menyiapkan anggaran yang tersedia pada setiap
kegiatan AKD atau pada kegiatan yang disiapkan
untuk mendukung Raperda tersebut.

Sekretaris DPRD melalui bagian-bagian yang
memfasilitasi harus memastikan anggaran
pembuatan NA tersebut.

AKD pengusul menunjuk Universitas yang akan
menjadi tim penyusun NA dan Raperda. AKD
pengusul dan tim akademis akan mengupas tuntas
usulan rancangan Raperda dan NA serta
memastikan AKD pengusul memahami betul
Raperda yang akan diusulkan menjadi Raperda
Inisiatif.

35 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor
1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 56), Pasal 8 ayat (1).

22

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Dalam penyusunan NA, AKD pengusul dapat
mengikut sertakan instansi vertikal dari
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang hukum dan pihak ke-3 yang
memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur
dalam rancangan Perda.
Dalam penyusunan NA dan Raperda usulan Inisiatif
para AKD akan dikoordinasikan oleh Bapemperda
selaku AKD tetap yang khusus menangani bidang
Perda.

2. Rancangan perda yang diajukan oleh anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau
Bapemperda disampaikan secara tertulis
kepada pimpinan DPRD disertai dengan:

a. Penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik

b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.36

Penjelasan :
AKD pengusul dan tim ahli penyusunan NA dan
Raperda selanjutnya menyelesaikan draft NA dan
Raperda yang sudah dikaji bersama dan semua
materi yang sudah disepakati.
Selanjutnya AKD pengusul memberikan penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik serta
draft Raperda kepada pimpinan DPRD.
Penjelasan dan atau keterangan paling sedikit
memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan
diatur dalam rancangan Perda, hal-hal tersebut
diatas akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Raperda.

36Ibid., Pasal 8 ayat (2).

23

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Daftar usulan dilengkapi daftar nama dan
ditandatangani oleh pengusul dan dilampirkan
sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
dalam berkas usulan draft Raperda Inisiatif secara
utuh.
Catatan khusus terkait Bapemperda, dalam tahapan
ini Bapemperda juga harus melalui tahapan yang
sama, jadi dibedakan kapan Bapemperda selaku
AKD pengusul dan kapan Bapemperda bertugas
selaku AKD tetap yang khusus menangani bidang
Perda.
Contoh daftar nama dan tanda tangan pengusul
terlampir di halaman lampiran.

3. Rancangan perda disampaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan
pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan perda.37

Penjelasan :
Raperda yang disertai penjelasan atau keterangan
dan/atau naskah akademik, serta daftar nama
maupun tanda tangan pengusul disampaikan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya Pimpinan
DPRD akan menyampaikan kepada Bapemperda
untuk melakukan kajian dalam rangka harmonisasi,
pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan
Perda.
Dalam tahapan ini maka Bapemperda
melaksanakan tugasnya selaku AKD yang
membidangi khusus Perda.

37Ibid., Pasal 8 ayat (3).

24

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

4. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh
Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada semua Anggota DPRD paling
lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna
DPRD.38

Penjelasan :
Hasil kajian Bapemperda disampaikan kepada
Pmpinan DPRD berupa rekomendasi yang
melampirkan hasil kajian.
Dalam hal ini draft raperda sudah diberikan kepada
seluruh Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelum rapat paripurna DPRD perihal
penyampaian usulan raperda inisiatif.

5. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan
oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
DPRD.39

Penjelasan :
Pimpinan DPRD menyampaikan raperda yang telah
dibahas di Bappemperda.

38 Ibid., Pasal 8 ayat (4).
39Ibid., Pasal 8 ayat (5).

25

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

6. Dalam rapat paripurna DPRD :
a. Pengusul memberikan penjelasan
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya
memberikan pandangan
c. pengusul memberikan jawaban atas
pandangan Fraksi dan Anggota DPRD
lainnya.40

Penjelasan :

Pengusul memberikan penjelasan atas raperda
inisiatif di dalam rapat Paripurna DPRD. Rapat
Paripurna bisa berupa rapat Paripurna yang bersifat
umum atau bersifat informal sesuai kesepakatan.

Pengususl harus memahami dan menguasai materi
Raperda Inisiatif yang diusulkan agar pada saat
memberikan penjelasan pengusul dapat
memberikan jawaban draft pandangan-pandangan
fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Pemahaman anggota DPRD dan AKD pengusul ini
sangat penting terutama pada saat proses
pembahasan bersama eksekutif.

7. Keputusan rapat paripurna DPRD atas usulan
rancangan perda berupa:
a. Persetujuan;
b. Persetujuan dengan pengubahan; atau
c. Penolakan.41

Penjelasan :
Rapat paripurna akan memutuskan apakah raperda

40Ibid., Pasal 8 ayat (6).
41Ibid., Pasal 8 ayat (7).

26

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

8. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan,
DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi,
atau Bapemperda untuk menyempurnakan
rancangan Perda.42

Penjelasan :
Dalam hal ini apabila terdapat tambahan atau
pandangan dari Fraksi atau Anggota DPRD terhadap
raperda yang diusulkan, maka akan dibahas kembali
oleh AKD yang ditunjuk untuk menyempurnakan
rancangan Perda.

9. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh

DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan
DPRD kepada Kepala Daerah.43

Penjelasan :

Setelah disepakati di Paripurna penetapan usulan
raperda inisiatif DPRD. Pimpinan mengirimkan surat
kepada Kepala Daerah perihal penyampaian usulan
raperda inisiatif DPRD yang paling sedikit memuat:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan.

b. sasaran yang ingin diwujudkan.

c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan
keseluruhan substansi rancangan perda.

Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD
disusun berdasarkan naskah akademik, naskah
akademik disertakan dalam penyampaian rancangan
Perda. Bupati atau Sekretaris Daerah menugaskan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
untuk mengkaji rancangan Perda, dilakukan

42Ibid., Pasal 8 ayat (8).
43Ibid., Pasal 8 ayat (9).

27

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

pembahasan oleh Tim Penelitian dan Penelaahan
Rancangan Perda dan Perangkat Daerah/
lembaga/pihak terkait.
Bagian Perundang-undangan menyiapkan surat
tanggapan Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk
ditandatangani Bupati dan menyampaikannya kepada
Pimpinan DPRD.

10. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan
Bupati menyampaikan rancangan Perda
mengenai materi yang sama, yang dibahas
adalah rancangan Perda yang disampaikan
oleh DPRD dan rancangan Perda yang
disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan. Rancangan
Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam
persidangan DPRD masa sidang itu.44

11. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD
atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati
untuk mendapatkan persetujuan bersama.45

44Ibid., Pasal 10.
45Ibid., Pasal 11.

28

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

12. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan dalam
hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan
gabungan komisi, pimpinan Bapemperda,
atau pimpinan panitia khusus dalam rapat
paripurna mengenai rancangan Perda;
2. Pendapat Bupati terhadap rancangan
Perda; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi
terhadap pendapat Bupati. 46

Penjelasan :
Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan
komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan
panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai
rancangan Perda, sudah dilaksanakan ditahapan
alur sebelumnya yaitu pada saat Paripurna
penetapan usulan raperda inisiatif DPRD.
Selanjutnya dilaksanakan sidang Paripurna
penyampaian Bupati dimana sudah dilaksanakan
ditahapan alur sebelumnya yaitu pada saat
Peripurna penetapan ususlan raperda inisiatfi
DPRD.
Bupati menanggapi surat DPRD perihal
penyampaian raperda.
Setelah disepakati bersama, maka Pimpinan DPRD
dan Bupati menandatangani berita acara
penyampaian raperda untuk disampaikan ke
Provinsi.
Pembahasan ditingkat Pansus akan membahas
raperda bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk
untuk mewakili.

46Ibid., Pasal 11 ayat (3).

29

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan
keputusan DPRD.
Jumlah anggota Panitia Khusus paling banyak 20
(dua puluh) orang.
Untuk pembentukan Pansus ini dapat dilakukan
pada Paripurna yang sama pada saat penyampaian
pendapat Bupati namun bisa juga di Paripurna yang
berbeda sesuai hasil kesepakatan.

13. Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan
Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna
yang d3.idahului dengan:
1. Penyampaian laporan yang berisi proses
pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil
pembicaraan tingkat I oleh pimpinan
2. komisi, pimpinan gabungan komisi, atau
pimpinan panitia khusus
2. Permintaan persetujuan secara lisan
pimpinan rapat kepada anggota dalam
rapat paripurna; dan
3. Pendapat akhir Bupati.47

Penjelasan :
1. Rapat kerja ekspose

Pada saat ekspose raperda inisiatif makan yang
melakukan ekspose adalah Pimpinan Pansus
atau anggota Pansus serta dapat didampingi oelh
tenaga ahli sesuai hasil kesepakatan.
2. Rapat kerja pembahasan
Proses pembahasan pasal per pasal
berlangsung sebagaimana biasanya Pansus

47Ibid., Pasal 11 ayat (4).

30

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

dalam hal ini dapat didampingi oelh tenaga ahli.
3. Rapat kerja penyelarasan

Ta h a p i n i m e r u p a k a n fi n a l d a r i p r o s e s
pembahasan raperda dimana dari pihakPansus
dan Eksekutif menyepakati segala sesuatu yang
terjadi dalam proses pembahasan pasal per
pasal dan mencapai kesepakatan terhadap
materi Raperda.

14. Rancangan Perda yang telah disetujui
bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan
Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk
ditetapkan menjadi Perda.48

Penjelasan :
Rapat Paripurna serta penetapan dan Persetujuan
Bersama terhadap raperda dilaksanakan didalam
sidang Paripurna. Selajutnya Pimpinan DPRD
menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan
menjadi Perda.
Sampai disini Bupati akan memproses Raperda
sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pembinaan terhadap rancangan produk
hukum daerah berbentuk peraturan di
kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.49

Penjelasan :
Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi
terhadap rancangan perda oleh Gubernur.

48Ibid., Pasal 13 ayat (1).
49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Pasal 87.

31

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

16. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap
rancangan perda sebelum mendapat
persetujuan bersama antara pemerintah
daerah dengan DPRD.
Rancangan perda disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.50

Penjelasan :
Fasilitasi dilakukan terhadap raperda sebelum
mendapat persetujuan bersama antara pemerintah
daerah dengan DPRD. Fasilitasi terhadap
rancangan perda tidak diberlakukan terhadap
rancangan perda yang dilakukan evaluasi. Contoh
Perda yang tidak dilakukan fasilitasi namun
dilakukan evaluasi, adalah Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.51
Sekretariat DPRD akan berkoordinasi dengan
Sekretariat Daerah khususnya bagian yang
mengurus masalah Perda.

17. PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI.

Penjelasan :
Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD
dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Kepala Bagian
Perundang-undangan disampaikan kepada Biro Hukum dan
Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.
Dalam hal rancangan Perda memerlukan evaluasi, rancangan
Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati
dalam rapat paripurna DPRD oleh Bupati disampaikan kepada
Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

50Ibid., Pasal 88.
51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Pasal 112.

32

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Bupati dan DPRD melakukan penyesuaian berdasarkan hasil
evaluasi. Rancangan Perda hasil penyesuaian disampaikan
oleh Kepala Bagian Perundang-undangan kepada Biro Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan
Noreg. 52

18. PENETAPAN
Rancangan Perda hasil penyesuaian setelah
memperoleh Noreg Sekretaris Daerah
menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati
untuk dilakukan penetapan.53
Penetapan rancangan Perda dilakukan dengan
penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 4
(empat).54

19. PENOMORAN
Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian
Perundang -undangan. Penomoran perda
menggunakan nomor bulat.55

20. PENGUNDANGAN
Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam
lembaran daerah.56
Dalam pengundangan Perda dapat dicantumkan
Tambahan Lembaran Daerah, yang memuat
penjelasan Perda.57

52 Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018 Nomor 61), Pasal 41 ayat (1-3).
53 Ibid., Pasal 41 ayat (4).
54Ibid., Pasal 42.
55Ibid., Pasal 43.
56Ibid., Pasal 44.
57Ibid., Pasal 45.

33

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

21. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan
perda serta dicantumkan tambahan lembaran
daerah.
Tambahan lembaran daerah ditetapkan bersamaan
dengan pengundangan Perda.
Nomor tambahan lembaran daerah merupakan
kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.58

22. Sekretaris daerah mengundangkan perda.
Dalam hal sekretaris daerah berhalangan sementara
atau berhalangan tetap pengundangan perda
dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana
harian sekretaris daerah.
Tambahan lembaran daerah ditetapkan bersamaan
dengan pengundangan Perda.
Nomor tambahan lembaran daerah merupakan
kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.59

23. Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh:
a. DPRD;
b. Sekretaris Daerah;
c. Bagian Perundang-undangan
d. Pemrakarsa.60
Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum.61

58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Pasal 122.

59Ibid., Pasal 124.

60 Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2018 Nomor 61), Pasal 46.

61Ibid., Pasal 47. 34

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

24. AUTENTIFIKASI
Autentifikasi atas Perda dilakukan oleh Kepala
Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani
dan diberi penomoran.62
Penggandaan dan pendistribusian Perda di
lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh
Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa.63

25. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum
daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris
DPRD.64

62Ibid., Pasal 48.
63Ibid., Pasal 49.
64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Pasal 127.

35

“Maka Jangan Sekali-kali “

Membiarkan Kehidupan Dunia
Ini Memperdayakan kamu

(QS. Fatir : 5)

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

TIM PENELITIAN DAN PENELAAHAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF TAHUN ANGGARAN 2021

Bahwa dalam upaya melakukan pendalaman, penajaman,
penelaahan dan perluasan materi konsep rancangan peraturan
daerah inisiatif, yang diarahkan pada perwujudan keselarasan
dengan berbagai aspek serta ketentuan perundang-undangan,
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor membentuk Tim Penelitian
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun
Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Dewan Nomor : 800/80/Kpts/Per.UU/2021 tanggal 28 September
2021.

Adapun Tugas dan tanggung jawab Tim Penelitian dan
Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap
usulan konsep Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
bersama-sama dengan AKD pemrakarsa dan instansi
terkait.

2. Melakukan pendalaman, penajaman dan perluasan
materi atas konsep Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif.

3. Melakukan penyelarasan dan pemantapan konsep
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dengan berbagai
aspek dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

4. melaksanakan Rapat Koordinasi Program Pembentukan
Peraturan Daerah Inisiatif sebagai bagian dari
perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif
untuk Tahun Anggaran berikutnya.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan
DPRD.

37

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Untuk mewujudkan Tim Penelitian dan Penelaahan
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun Anggaran 2021
berjalan baik maka dibuat susunan anggota sebagai berikut :

1. PENANGGUNG JAWAB

a. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan penelitian dan
penelaahan rancangan peraturan daerah inisatif dan
rapat koordinasi program pembentukan peraturan
daerah;

b. Mengoordinasikan AKD pemrakarsa rancangan
peraturan daerah inisatif dan rapat koordinasi program
pembentukan peraturan daerah inisatif; dan

c. Memberi arahan dalam penelitian dan penelaahan
rancangan peraturan daerah inisatif dan rapat
koordinasi program pembentukan peraturan daerah
inisatif.

2. KETUA

a. M e m i m p i n r a p a t p e m b a h a s a n p e n e l i t i a n d a n
penelaahan rancangan peraturan daerah inisatif dan
rapat koordinasi program pembentukan peraturan
daerah inisatif; dan

b. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan penelaahan
rancangan peraturan daerah dan rapat koordinasi
program pembentukan peraturan daerah inisatif.

3. SEKRETARIS

a. Membantu ketua dan wakil ketua dalam
memimpin rapat pembahasan penelitian dan
penelaahan rancangan peraturan daerah inisatif dalam
hal ketua dan wakil ketua berhalangan;

b. Merumuskan usulan, saran-saran dan pertimbangan
dari anggota tim sebagai bahan pendalaman,
penajaman dan perluasan materi atas konsep
rancangan peraturan daerah inisatif.

38

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

c. Menyusun laporan kegiatan tim penelitian dan
penelaahan rancangan peraturan daerah inisatif dan
rapat koordinasi program pembentukan peraturan
daerah inisatif.

4. ANGGOTA
a. Menghadiri rapat pembahasan rancangan peraturan
daerah inisatif dan rapat koordinasi program
pembentukan peraturan daerah inisatif;
b. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pembahasan
terhadap usulan rancangan peraturan daerah inisatif
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. Memberikan usulan, saran-saran dan pertimbangan
sebagai bahan pendalaman, penajaman dan perluasan
materi atas konsep rancangan peraturan daerah inisatif.

39