The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

pedoman pembentukan perda inisiatif

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by YUNITA MUSTIA PUTRI, SH., M.Hum, 2021-10-17 15:01:30

E-Book EMANBERANI

pedoman pembentukan perda inisiatif

Keywords: Perda Inisiatif

“Sebaik-baik Manusia “
Adalah Yang Paling
Bermanfaat Bagi Orang Lain

(HR. Ahmad, Thabrani)

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

DAFTAR ISTILAH

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bapemperda : Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Perda : Peraturan Daerah
Plt : Pelaksana Tugas
Sekwan : Sekretaris Dewan
Setwan : Sekretariat Dewan
Setda : Sekretariat Daerah
Sekda : Sekretaris Daerah
Tatib : Tata Tertib
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AKD : Alat kelengkapan DPRD
NA : Naskah Akademik
PKA : Pelatihan Kepimpinan Administrator
Perbup : Peraturan Bupati
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Noreg : Nomor Registrasi

41

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61).

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2019 Nomor 41).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor
56).

42

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran I
SK Pembentukan Tim

43

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran II
SK Pembentukan Tim

44

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran III
SK Pembentukan Tim

45

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran IV
SK Pembentukan Tim

46

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran V
SK Pembentukan Tim

47

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Lampiran VI
SK Pembentukan Tim

48

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN VII
CONTOH LAPORAN
NASKAH AKADEMIS

49

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN VIII
CONTOH LAPORAN
NASKAH AKADEMIS

50

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN IX
CONTOH LAPORAN
NASKAH AKADEMIS

51

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN X
CONTOH SURAT USULAN
DARI AKD KE KETUA DPRD

52

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XI
CONTOH SURAT USULAN
DARI AKD KE KETUA DPRD

53

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XII
FOTO KEGIATAN RAPAT

54

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XIII
FOTO KEGIATAN RAPAT

55

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XIV
FOTO KEGIATAN RAPAT

56

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XV
FOTO KEGIATAN

57

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XVI
FOTO KEGIATAN RAPAT

58

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XVII
FOTO KEGIATAN RAPAT

59

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XVIII
FOTO DUKUNGAN

HADIJANA HERISON, S.H., M.Si
KETUA ASPEM KESRA
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIS DAERAH

M. ZULHAM NASUTION, S.H., M.H Dra. LENNY RACHMAWATI, M.Si

KASUBAG PENYUSUNAN PRODUK KEPALA BAGIAN UMUM
HUKUM PENGATURAN SEKRETARIAT DPRD

ENDAY ZARKASYI, S.Sos., MA. Drs. ACEP SAJIDIN, M.Si

KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DAN PENGAWASAN SEKRETARAT DPRD KAB. BOGOR

SEKRETARAT DPRD KAB. BOGOR

60

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

LAMPIRAN XIX
FOTO DUKUNGAN

WIRASTUTI, .S.H., M.H

KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD

RATIH APRILIA RESTIANI, S.H SUMILAH, S.E., MM
KASUBAG PERSIDANGAN DAN RISALAH
KASUBAG HUMAS, PROTOKOL
DAN PUBLIKASI

61

Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif

Testimoni Pimpinan dan
Anggota Dewan DPRD

H. AGUS SALIM, Lc H. WAWAN HIKAL KURDI
WAKIL KETUA DPRD KAB. BOGOR WAKIL KETUA DPRD KAB. BOGOR

H. MUHAMAD ROMLI M. RIZKY, SE
WAKIL KETUA DPRD KAB. BOGOR KETUA BAPEMPERDA DPRD KAB. BOGOR

62

Yunita Mustika Putri, S.H., M.Hum

Lahir : Palembang-Plaju, 8 Juni 1974

Suami : Ir. Eddy Susanto, MM., MBA Ayah : Mustibli Mkn. Ba
Anak : M. Farhan Anandita Ibu : Miswaty

Pendidikan :
SD Yaktapena 10 Palembang (1980 - 1986)

SMPN 16 Palembang (1989 - 1989)
SMAN 8 Palembang (1989-1992)
S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1997)
S2 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2001)
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan
Universitas Satyagama (2021 - sekarang)

Hobi :
Traveling

63

Penulisan e-Book ini merupakan inovasi yang
dibuat untuk memberikan kontribusi bagi DPRD
sebagai lembaga yang mempunyai fungsi
membentuk Perda, dalam meningkatkan kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bogor. Sehingga DPRD diharapkan
menginisasi dibentuknya perda-perda yang
berhubungan dengan pelayanan,
pemberdayaan,dan perlindungan masyarakat.

Menginisiasi pembentukan Perda bukan hal
yang mudah. Banyak faktor yang menghambat,
seperti soal kapasitas anggota DPRD dalam
memahami proses pembentukan perda, karena hal
itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan,
sementara anggota DPRD mempunyai waktu yang
terbatas untuk untuk mempelajari hal tersebut.

Buku pedoman EMANBERANI diharapkan bisa
menjadi pegangan anggota DPRD yang ingin
mendorong pembentukan Perda melalui inisiatif
DPRD dengan mengikuti aturan di dalam peraturan
perundang-undangan.


Click to View FlipBook Version