E Book Standardisasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Standardisasi
Dokumen

Tindak Lanjut
Hasil

Pemeriksaan

Kata Pengantar

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat-Nya sehingga E Book Standardisasi dokumen Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa saya
mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah
berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun
materinya. Penulis sangat berharap semoga E Book ini dapat menambah
pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih
jauh lagi agar E Book ini bisa pembaca praktekkan dalam kegiatan
pemeriksaan.

Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak
kekurangan dalam penyusunan E Book ini karena keterbatasan
pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu kami sangat mengharapkan
kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan E
Book ini.






Manado, 01 Juli 2022
Penyusun

Selamat Syahrani





i

Daftar Isi

Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii
Pendahuluan......1

Tabel 1. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemeriksaan Yang Bersifat Finansial......2

Tabel 2. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan
Yang Bersifat Non Finansial......3

ii

Pendahuluan

Saat ini sering terdapat perbedaan perlakuan antar pemeriksa yang membahas dan menelaah dokumen tindak lanjut yang
diserahkan entitas kepada BPK. Perbedaan perlakuan ini dikarenakan :

1.Perbedaan pemahaman antara pemeriksa yang memberi rekomendasi dengan pemegang dosir yang menelaah dan
membahas rekomendasi. Hal ini dikarenakan ketika pembahasan tindaklanjut seringkali pemeriksa yang memeriksa sudah
mutasi ke satker lain di BPK. Pemegang dosir yang membahas sering tidak memahami maksud rekomendasi yang dibuat
pemeriksa sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pemegang dosir meminta dokumen yang melebihi ekspektasi dari pemeriksa
yang sebelumnya memeriksa. Sebagai contoh seperti rekomendasi untuk melakukan koordinasi, masih terdapat perbedaan
persepsi dokumen yang memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan. Dokumen tindaklanjut rekomendasi koordinasi
itu apakah cukup dengan surat resmi kepada satker lain, atau harus melakukan rapat koordinasi dengan bukti risalah
rapat dan daftar hadir, atau sampai hasil koordinasi terkait sampai selesai diimplementasikan. Hal ini mengakibatkan
perbedaan pemahaman pemeriksa yang menelaah dan membahas atas apa saja dokumen minimal yang dinilai bisa
menyelesaikan rekomendasi dimaksud sehingga dinilai cukup, kompeten dan relevan.

2.Perbedaan pengalaman pemeriksa. Pemegang dosir yang kurang berpengalaman kadang kala meminta dokumen lain yang
sebenarnya tidak diperlukan dan kadang tidak relevan dengan rekomendasi. Sedangkan pemegang dosir yang
berpengalaman cenderung menilai selesai secara substansi permasalahan. Sebagai contoh rekomendasi agar pemda
merevisi peraturan daerah. Pemeriksa yang berpengalaman menilai bahwa rekomendasi selesai sampai usulan atau
penyampaian Draft Perda dari pemerintah daerah secara resmi ke DPRD. Adapun pemeriksa yang kurang berpengalaman
menilai selesai dan meminta dokumen lain misalnya nota pengajuan kepala bidang hukum rekomendasi atas Draft Perda
dst.

3.Rekomendasi hasil pemeriksaan kurang jelas atau tidak bersifat SMART. Dari hasil observasi kami, rekomendasi ini
banyak dibuat pemeriksa BPK antara tahun 2004 - 2010. Hal ini tentu akan membingungkan pejabat entitas yang
bertanggungjawab dan juga pemeriksa yang menelaah sebagai pembahas pemegang dosir periode berikutnya untuk
menindaklanjuti rekomendasi. Sebagai contoh rekomendasi “Lebih cermat dalam…; mengoptimalkan anggaran….;
memproses….; meningkatkan pengawasan / pengendalian…’dll. Hal-hal seperti ini mengakibatkan rekomendasi yang
seharusnya sudah bisa selesai di status 1 menjadi berlarut-larut

1

A. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemeriksaan Yang Bersifat Financial

Tabel 1. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Yang Bersifat Financial

Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Setoran ke kas daerah 1.Slip setoran . Jika fotocopy bisa diterima.
2.Rekening koran yang menunjukkan dana tersebut sudah

masuk. Jika fotocopy harus ada tandatangan pengesahan
dan cap dari bank terkait

Mengganti barang / memperbaiki 1.Laporan review inspektorat bahwa pihak ketiga sudah
pekerjaan sesuai spesifikasi mengganti barang/ memperbaiki sesuai spesifikasi

2.Foto barang/ pekerjaan yang sudah diganti

note : seluruh dokumen tindak lanjut harus melalui proses
validasi inpektorat daerah

Dokumen 2
Tindak Lanjut

B. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemeriksaan Yang Bersifat Non Financial

Tabel 2. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Yang Bersifat Non Financial




Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Sanksi/Teguran 1.Bagi yang masih aktif pada posisi yang sama: Surat
Teguran/Sanksi dari sesuai bunyi rekomendasi dengan
menyebutkan jabatan.

2.Bagi yang sudah mutasi antar SKPD: Surat Teguran/Sanksi
dengan menyebutkan jabatan dan periode jabatan (TA)
yang relevan.

3.Tandaterima penyampaian surat sanksi/teguran dari
Pejabat yang dituju bahwa surat Teguran sudah diterima
oleh Pejabat terkait.

4.Bagi yang sudah meninggal/Pensiun/SKPD bubar-lebur-
hilang, Entitas dapat mengusulkan kepada BPK Perwakilan
bahwa rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti

Melakukan koordinasi/komunikasi Minimal bukti tertulis hasil koordinasi/komunikasi, jika
lebih lengkap (ada laporan perjalanan dinas, surat perintah
koordinasi, foto dokumentasi, tindak lanjut koordinasi, dll)
lebih baik.

Mengoptimalkan (anggaran, aset, Bukti hasil/output optimalisasi secara tertulis sesuai bunyi
TL rekomendasi BPK, partisipasi, rekomendasi (misal anggaran, aset, TL, rekomendasi BPK,
partisipasi, tupoksi, koordinasi)
tupoksi, koordinasi)

Menindaklanjuti pemantauan Surat Perintah sesuai bunyi rekomendasi
tindaklanjut/rekomendasi BPK

Dokumen 3
Tindak Lanjut

Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Mempertimbangkan/meninjau 1.Hasil kajian/telaah/analisis (peraturan, kebijakan,
kembali (peraturan, kebijakan, blacklist) secara tertulis yang dibuat oleh pihak yang
tertuang dalam bunyi rekomendasi.
blacklist)
2.Dokumen tertulis lain selain Hasil Kajian/telaah/analisis
yang menunjukkan rekomendasi sudah dilaksanakan

Inspektorat 1. Dokumen hasil pemeriksaan inspektorat
memeriksa/membentuk Tim 2. Surat Tugas pembentukan Tim Khusus

Khusus

Menyampaikan dokumen 1.SPJ: minimal hasil verifikasi SPJ dari Keuangan dan
pertanggung jawaban, Inspektorat yang menunjukkan bukti SPJ diterima

(SPJ/laporan Pertanggung 2.Laporan penggunaan dana dari pengguna sesuai yang
jawaban, laporan penggunaan tertuang dalam bunyi rekomendasi

dana) 1.Surat Pernyataan dari yang tidak melaksanakan /
berpedoman sesuai ketentuan
Melaksanakan/berpedoman sesuai
ketentuan 2.Bagi yang sudah meninggal/Pensiun/SKPD bubar-lebur-
hilang, entitas dapat mengusulkan kepada BPK
Memproses (…) Perwakilan bahwa rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti beserta alasannya. Selanjutnya BPK
perwakilan melakukan analisis terhadap usulan tersebut
untuk dipertimbangkan sebagai usulan Status 4.

Minimal Surat Perintah Proses menyesuaikan dengan
bunyi rekomendasi

Menyusun SOP/Peraturan Hasil/Output berupa (Draft) SOP / Peraturan

Merevisi SOP/Peraturan Hasil/Output berupa (Draft) Revisi SOP/Peraturan
Untuk peraturan daerah minimal Draft Perda sudah ada
Menghentikan kebijakan yang lama usulan / disampaikan ke DPRD secara resmi
misalnya Pembayaran secara tunai dari Pemerintah Daerah untuk dibahas.

Minimal Surat Pernyataan/Keterangan transaksi
dengan mekanisme yang baru, jika ada
Surat Keputusan/Edaran dari kepala daerah lebih baik.

Dokumen 4
Tindak Lanjut

Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Mencabut SOP/Peraturan Hasil/Output berupa SK Pembatalan/Pencabutan
SOP/Peraturan atau Hasil/Output berupa
SOP/Peraturan baru

Menelusuri/menginvetarisasi Minimal berupa kertas kerja Penelusuran/ Inventarisasi
(asset, piutang) yang ditandatangani pejabat berwenang dan disahkan
Sekda.

Pembenahan aset secara 1.Surat Perintah pembenahan aset secara menyeluruh
menyeluruh 2.Laporan pembenahan asset

Melakukan verifikasi dan validasi 1.Minimal berupa kertas kerja verifikasi/validasi yang
(piutang)/pemutakhiran data ditandatangani pejabat berwenang dan disahkan Sekda

Melakukan pemutakhiran data 1.Untuk temuan-temuan pada LHP yang terbit s.d. Tahun
2017: Surat Pernyataan Pemutakhiran Data telah dilakukan
yang ditandatangani oleh Sekda

2.Untuk temuan-temuan pada LHP yang terbit mulai Tahun
2018: Surat Pernyataan Data telah dilakukan yang
ditandatangani oleh Sekda dan Output Data

Membuat laporan/kajian 1.Hasil/Output berupa Laporan/Kajian dan kertas kerja
pendukungnya

Membuat sosialisasi/melakukan 1.Sosialisasi dalam bentuk kegiatan tatap muka: minimal
pembinaan undangan dan laporan kegiatan (laporan kegiatan memuat
jadwal sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir peserta
dan foto acara sosialisasi.

2.Sosialisasi melalui papan pengumuman /brosur/selebaran:
materi sosialisasi dan dokumentasi

Rekomendasi pihak ketiga selain ke 1. Surat Pernyataan dari Pemda bahwa mekanisme
pemda untuk tertib administrasi telah diperbaiki.

2. Mekanisme/SOP/alur administrasi yang diperbaiki.

Dokumen 5
Tindak Lanjut

Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Melakukan/menyusun evaluasi/ 1.Hasil/Output Evaluasi atau hasil/output perbaikan atau
perbaikan/pengembangan/analisa/ hasil/output analisis atau hasil/output rekon

rekonsiliasi/*penertiban (kend. 2.Melengkapi dokumen pinjam-pakai kendaraan dinas
dinas)

Menarik kendaraaan pada orang Surat bukti penarikan kendaraan, dan melampirkan bukti-
yang tidak berhak bukti kepemilikan (pinjam-pakai) atas kendaraan dinas
tersebut saat ini, BA Serah Terima (foto dll)

Meningkatkan pengawasan/ Minimal Surat Perintah meningkatkan pengawasan
pengendalian dan pengendalian

· Menganggarkan/tidak DPA tahun berikutnya
menganggarkan (…) SKPD tertentu

Memprioritaskan anggaran

Memerintahkan (…) mencapai Surat Perintah Kepala Daerah kepada SKPD terkait
target dan bukti/output surat perintah tersebut telah dilaksanakan

1.“Surat Usulan dari pejabat pengadaan/Pokja

Pemilihan/agen pengadaan/PPK

2.Surat Penetapan dari PA/KPA

Mempertimbangkan rekanan 3. PA/KPA menyampaikan identitas peserta
masuk daftar hitam
pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam

kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan

pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam

Daftar Hitam Nasional.

Lebih cermat dalam (…) 1.“Surat Perintah untuk Lebih cermat secara berjenjang
(Kepala Daerah-Kepala SKPD-Ybs)

2.Pernyataan yang bersangkutan bahwa akan lebih cermat”

Menyusun laporan (…) berdasarkan Minimal hasil/output berupa laporan (…) yang
(…) telah berdasarkan (…)

Berkomitmen/meminta komitmen Pernyataan komitmen dari ybs

Merencanakan (…) Minimal Surat Perintah untuk merencanakan dengan bunyi
sesuai rekomendasi

Dokumen 6
Tindak Lanjut

Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut

Menghentikan pemungutan 1.Minimal Surat Perintah untuk menghentikan pungutan
2.Jika sudah tidak ada pemungutan cukup dengan surat
Mengamankan (…)
pernyataan Sekda
Mengelola/menatausahakan/
mengarsipkan (…) Pengajuan sertifikat/ sertifikat tanah/AJB, STNK/BPKB,
label kode BMD, pagar/plank/patok tanah/gedung, BA pinjam
pakai, perjanjian sewa/menyewa, dll

Surat perintah mengelola/menatausahakan/ mengarsipkan

note : seluruh dokumen tindak lanjut harus melalui proses
validasi inpektorat daerah

Dokumen 7
Tindak Lanjut

Kritik & Saran

Selamat Syahrani 0823 5242 2424

Dokumen 8
Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah salah satu rangkaian
proses yang harus dilaksanakan dalam sebuah

penugasan Audit. Tindak lanjut terdapat
pada alur proses audit yang terakhir. Untuk

dapat menciptakan sebuah perbaikan pada
suatu institusi, yang kemudian menjadi penting
adalah bukan pada temuan tetapi lebih kepada

rekomendasi yakni tindak lanjut perbaikan,
sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan
tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-

temuan.