ekonomi bisnis

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

antara lain PT Pertemina, PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI
Tbk., PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia.

b. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (Perum) dalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha.

(4) Peran BUMN dalam perekonomian

Peran BUMN dalam system perekonomian nasional tersebut adalahsebagai penghasil
barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

2. Badan Usaha Swasta

(1) Pengertian badan usaha swasta

Badan usaha swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

(2) Maksud dan tujuan pendirian badan usaha swasta

Badan usaha swasta didirikan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan murni
untuk mencari keuntungan dan pengembangan modal. Tugas utama badan usaha
swasta adalah menyediakan barang dan/jasa yang dibutuhkan masyarakat malalui
usaha komersial.

(3) Jenis badan usaha swasta

a. Badan usaha perorangan

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah.
Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah
mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal
pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan
berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus
sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero).

48 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri
Persero adalah:

berupa saham-saham

pegawai swasta

b. Badan usaha firma
Badan usaha firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang
menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama.Masing-masing sekutu (firmant) ikut
memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan.
Kelebihan:
- Modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang
- Kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang
- Bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu
Kelemahan:
- Tanggungjawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan
- Mudah terjadi perselisihan diantara sekutu perusahaan
- Apabila salah satu sekutu (firmant) melakukan kesalahan akibatnya ditanggung oleh
seluruh anggota firma.

c. Badan usaha persekutuan komanditer (CV)

Persekutuan komanditer atau CV (dari bahasa Belanda Commanditair Vennootschap)
adalah badan usaha yang terdiri dari satu atau beberapa sekutu komanditer.Sekutu

49 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau menyertakan modal, dan
tidak turut campur dalam pengelolaan perusahaan.
Pada CV dikenal dua macam
sekutu yaitu:
Sekutu aktif, yaitu sekutu yang ikut menyertakan modal sekaligus aktif mengelola
jalannya usaha.
Sekutu pasif atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal
saja dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha.
Kelebihan:
- Cara pendiriannya mudah
- Modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu
- Sistem pengelolaan lebih baik
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Sekutu aktif memikul tanggungjawab yang tidak terbatas
- kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu
-kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan

d. Badan usaha perseroan terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) disebut juga Naamloze Vennootschap (NV-Bahasa
Belanda),adalah badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang
modalnya diperoleh dengan cara menjual saham.

Saham adalah surat berharga dengan nilai nominal tertentu sebagai bukti kepemilikan
perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan melalui bursa/pasar
saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Pemilik saham
memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang disebut deviden.

50 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Kelebihan:
- Mudah memperoleh/menambah modal dengan jalan menjual saham
- Keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan
- Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindahtangankan atau menjualnya kepada
orang lain
- Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Proses pendirian memerlukan perijinan yang lama dan berbelit
- Spekulasi saham dibursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan
- Rahasia badan usaha kurang terjamin

e. Badan usaha koperasi

Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1

Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep pokok, yaitu:

- Koperasi merupakan badan usaha
- Anggotanya terdiri dari orang seorang (koperasi primer) dan badan hukum-badan
hukum
koperasi (koperasi sekunder)
- Kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi

51 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

- Berdasar atas asas kekeluargaan

• Tujuan Koperasi

Dalam peraturan koperasi disebutkan tujuan koperasi yaitu sebagai berikut:

a) memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

b) menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya

c) ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

• Prinsip Koperasi

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi sangat diharapkan peranannya dalam menunjang
laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, koperasi harus bekerja dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip koperasi.

a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha anggota

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e) Kemandirian

• Jenis Koperasi

Koperasi Indonesia dibedakan menurut lapangan usahanya dan menurut
keanggotaannya.

Menurut lapangan usahanya koperasi dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

a) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai
kebutuhan konsumsi anggotanya. Contoh: Koperasi sekolah.

b) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya melayani simpanan
dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

c) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memasarkan hasil
produksi para anggotanya. Contoh: Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti), dan
Koperasi Batik.

52 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

d) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari bermacam-
macam jenis usaha seperti melayni konsumsi, simpan pinjam, distribusi, dan lain-lain.
Contohnya: Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut keanggotaannya,koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai
berikut:

a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang seorang atau individu.

b) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan
hukum koperasi primer.

c) Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3
badan hukum koperasi pusat.

d) Koperasi Induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan
hukum koperasi gabungan.

• Perangkat Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan perangkat organisasi
yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

3. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian
sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa
Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar
aktivitasnya.

Dalam praktiknya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi :

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Aktivitas pokok Bank sebagai Financial Intermediary

53 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

1. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas
yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian
menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara
membeli dari masyarakat luas.

2. Berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat Bahan

3. Berbagai aktivitas untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa
perbankan lainnya antara lain meliputi:

• Jasa Pemindahan Uang (Transfer)

• Jasa Penagihan (Inkaso), Pemberian kuasa pada Bank oleh perusahaan atau
perorangan untuk menagihkan, meminta persetujuan pembayaran atau menyerahkan
kepada pihak yang bersangkutan ditempat lain (dalam atau luar negeri) atau surat-
surat berharga dalam Rupiah, Valuta Asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep dan
lain-lain

• Jasa Kliring (Clearing)

• Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)

• Jasa Safe Deposit Box

• Travellers Cheque

• Bank Card

• Letter Of Kredit

• Bank Garansi Dan Refrensi Bank

• Serta Jasa Bank Lainnya

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di indonesia saat ini antara lain
:

54 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan
obligasi

• Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.

• Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian
menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat
umum.

• Perusahaan Pengadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas
pinjaman dengan jaminan tertentu.

• Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada pembiayaan barangbarang
modal yang di inginkan oleh nasabahnya.

• Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha
pertanggungan.

• Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih
pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.

• Perusahaan Moal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang
usahanya mengandung resiko tinggi.

• Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pension
suatu perusahaan pemberi kerja.

4. Kerjasama, penggabungan dan ekspansi

Dalam penggabungannya, perusahaan dapat mengadakan kerjasama, penggabungan
dengan perusahaan lain, atau berkembang sendiri tanpa mengikut-sertakan peran
perusahaan lain. Beberapa bentuk organisasi baru yang ditimbulkannya, yaitu :

Joint Venture

55 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Joint Venture merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal
dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai kosentrasi kekuatan-
kekuatan ekonomi yang lebih padat.

Trust

Turst adalah suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk menghindari
kerugian masing-masing anggota dan memperbesar keuntungan perusahaan.

Holding Company

Sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya kuat dapat memiliki perusahaan lain
dengan cara membeli saham-sahamnya. Bentuk semacam ini disebut Holding Company.

Sindikat

Sindikat merupakan kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek
khusus di bawah suatu perjanjian.

Kartel

Hampir sama dengan sindikat, Kartel merupakan persekutuan antara beberapa
perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu.

Berikut ini Pembagian Badan Usaha Menurut Bentuk Hukum
Macam-Macam Bentuk Badan Usaha

Terdapat banyak pilihan badan hukum perusahaan yang ada saat ini. Tiap-tiap badan
hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pemilik usaha
dapat memilih badan hukum sesuai dengan tujuan dari masing-masing pemilik usaha
terhadap apa yang ingin dicapainya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam
bentuk badan usaha yang dapat dipilih, yaitu:

Perusahaan Perseorangan 56 | P a g e
Firma (fa)
Perseroan Komanditer (CV) Commanditaire Vennootschap

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Perseroan Terbatas
Perusahaan Negara
Perusahaan Daerah
Koperasi dan Yayasan
A. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha hukum yang hanya dimiliki
oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi. Manajeman
perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer atau bahkan
sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut. Pemilik merupakan aktor utama
dalam mengambil setiap kebijakaan dan keputusan perusahaan. Kemudian juga dalam
hal pengelolaan aktivitas perusahaan sehari-hari, termasuk melakukan hubungan
dengan para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederahana dengan kepemilikan
tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang
perusahaan yang dimiliki perusahaan. Artinya, apabila harta kekayaan perusahaan tidak
mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi.

Adapun keuntungan yang diperoleh jika memilih perusahaan perseorangan adalah
sebagai berikut:

1. Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit.

2. Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang
memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas.

57 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3. Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik tidak perlu
mengeluarkan biaya yang berlebihan.

4. Memilki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan baik menentukan arah
perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

5. Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur
perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya.

6. Dalam hal pajak pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan, walaupun semua
pendapatan harus bayar pajak perorangan.

7. Semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik dan dapat digunakan secara
bebas oleh pemilik.

Sementara itu keterbatasan atau kerugian perusahaan perorangan antara lain dalam
hal:

1. Permodalan

Lebih sulit memperoleh modal yang artinya jika perusahaan ini ingin mendapatkan
tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang
besar.

2. Ikut tender

58 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan dalam
memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia.

3. Tanggung jawab

Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan
secara penuh.

4. Kelangsungan hidup

Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini
disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal
dunia, sehingga terjadi kefakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan
berakhir.

5. Sulit berkembang

Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan hukum perseorangan. Hal
ini dikarenakan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berada dalam satu
tangan. Sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan
hukumnya terlebih dahulu.

6. Administrasi yang tidak terkelola secara baik

Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan perseorangan tidak megelola
administrasinya secara baik, sehingga dokumentasi dari setiap transaksi sulit untuk
dicari. Bahkan terkadang setiap transaksi tidak didukung dengan dokumen yang
seharusnya dibutuhkan.

59 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

B. Firma (fa)

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan
perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma umumnya seluruh sekutu
memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan, sedangkan dalam
persekutuan terbatas satu atau lebih pemilik mungkin memiliki kewajiban terbatas.

Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama melalui akta resmi dan yang
kedua akta dibawah tangan. Jika melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus
sampai di berita Negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan proses tersebut
tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat.

Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung
jawab terhadap segala resiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang.
Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan besarnya tergantung
kesepakatan dari para pihak yang terlibat.

Mendirikan perusahaan bentuk firma lebih menguntungkan dibandingkan dengan
perusahaan perorangan. Keuntungan dengan pendirian perusahaan dalam bentuk firma
antara lain:

1. Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat.
Namun jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat kerena
dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.

2. Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karea dapat
menggunakan akta dibawah tangan (tidak formal).

60 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3. Lebih mudah memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya.
Apalagi jika firma tersebut didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak
peraturan permerintah yang mengatur.

4. Lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang, sehingga lebih
terbuka terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha.

Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam bentuk badan hukum

Firma adalah:

1. Pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang
dimilikinya.

2. Apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri,
maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

3. Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak
yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan sehingga dapat mengancam
kemajuan usahanya.

4. Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, serta mengikuti tender
dalam jumlah tertentu.

C. Perseroan komanditer (CV)

61 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Komanditier atau Commanditaire Vennootshcap lebih sering disingkat dengan CV
mrupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. CV merupakan salah
satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan
usaha dengan modal yang terbatas. CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan
hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh
bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang
bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab setuku komanditer hanya terbatas
pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Jadi, sekutu yang terdapat
dalam CV ada 2 yaitu sekutu komanditer (sekutu pasif) dan sekutu komplementer
(sekutu aktif).

Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan
bertanggung jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini
juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun sekutu pasif hanya menyetorkan
sejumlah dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

Karateristik badan usaha CV:

1. CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero
Komplementer (Persero Aktif) yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur,
sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Komanditer (Persero Pasif).

2. Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas
perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka persero aktif yang
bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan
kerugian.

62 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3. Adapun untuk persero komanditer, karena dia hanya bisa bertindak selaku sleeping
patner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke
dalam perseroan.

Keuntungan dalam mendirikan perseroan Komanditer adalah:

1. Untuk mendirikan CV untuk saat ini relative lebih sulit, karena memerlukan syarat
yang cukup banyak dibandingkan dengan firma. Pendirian CV harus melalui akta notaris
dan didaftarkan di Departemen Kehakiman.

2. Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan
menegah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.

3. CV lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih
mempercayainya.

4. Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan
dipercaya oleh sekutu lainnya.

5. CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya pada sekutu Komanditer
sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas
hanya sekutu komplementer.

6. Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian
keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu Komanditer tidak lagi dikenakan
pajak penghasilan.

Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam pentuk CV antara lain: 63 | P a g e
Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

1. Maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila sekutu
komanditer menjadi sekutu aktif.

2. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa
proyek besar.

Sementara itu untuk mendirikan CV tidak diperlukan syarat yang berat. Adapun
persyarata pendirian CV adalah sebagai berikut:

1. Pendirian CV disyaratkan oleh dua orang, dengan menggunakan akta notaris dan
menggunakan bahasa Indonesia.

2. Pada pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris adalah
adanya persiapan mengenai: nama CV yang akan digunakan, tempat kedudukan CV,
siapa saja yang bertindak sebagai persero aktif, dan persero diam, maksud dan tujuan
pendirian CV serta dokumen persyaratan yang lain.

3. CV tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri setempat serta membawa
perlengkapan berupa: SKPD (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan NPWP atas
nama CV yang bersangkutan, guna memperkuat kedudukan CV.

D. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak
digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan
hukum seperti ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum
lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya badan usaha yang dimiliki, kebebasan

64 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

bergerak dalam berbagai bidang usaha serta tanggung jawab yang dimiliki terbatas
hanya kepada modal yang disetorkan.

Berikut ciri utama dari perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas,
yaitu:

1. Kewajiban terhadap pihak luar, terbatas hanya kepada modal yang disetorkannya.
Artinya, jika perusahaan menanggung utang, maka kewajiban pemilik hanya terbatas
kepada modal yang disetorkan. Oleh karena itu harta pribadi tidak ikut dijaminkan
untuk membayar kewajiban tersebut.

2. Kemudahan alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang saham perusahaan
tersebut kemudian ingin menjualnya dengan berbagai sebab, maka dengan mudah
dapat dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain.

3. Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas
memiliki usia yang tidak terbatas, selama masih mampu untuk beroperasi walaupun
pemilik atau manajemennya meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh pemilik saham
lainnya.

4. Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, artinya jika
perusahaan ingin memperoleh modal dalam jumlah yang besar, maka dengan mudah
pihak kreditor untuk mempercayainya.

5. Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha
maupun wilayah operasinya lebih luas dan beragam.

Kemudian untuk menjalankan aktivitasnya setiap perseroan terbatas memiliki Organ
Perseroan,yaitu:

65 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

1. Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Direksi.

3. Dewan Komisaris.

Macam-macam perseroan terbatas yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni:

1. Dilihat dari segi kepemilikan

a. Perseroan Terbatas Biasa

Merupakan PT dimana para pendirinya, pemegang saham dan pengurusnya adalah
warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

b. Perseroan Terbatas Terbuka

Merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang dimungkinkan
warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan
pengurusnya.

c. Perseroan Terbatas PERSERO

66 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Merupakan PT milik pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan
terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan
Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini. Kata perseroan ditulis di belakang
nama perseroan terbatas tersebut. Contoh: PT Telkom (Persero).

2. Dilihat dari segi status perseroan terbatas terbagi dalam:

a. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan yang tidak melakukan penawaran
umum.

b. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan yang melakukan penawaran
umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Persyaratan mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang PT, yakni:

1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.

2. Setiap pendirian Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan
didirikan.

67 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3. Pada saat peleburan, tidak berlaku ketentuan yang tertera pada ayat (2).

4. Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri
mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang
dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan
tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya
kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

6. Apabila telah melampaui waktu enam bulan, pemegang saham tetap kurang dari dua
orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan
dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan
negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

7. Ketentuan yang tertera pada ayat (1), (5), dan (6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pasar Modal.

Dalam praktiknya modal perseroan terbatas terdiri dari:

1. Modal Dasar (Authorized Capital)

68 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Modal dasar terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham dan merupakan modal
pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat perseroan terbatas tersebut
didirikan.

2. Modal ditempatkan atau dikeluarkan (Issued Capital)

Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh pemegang saham.
Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar.

3. Modal Sektor (Paid-Up Capital)

Merupakan modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya paling
sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetorkan penuh. Modal
ditempatkan dan disetorkan penuh dengan dibuktikan dengan penyetoran yang sah.

E. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang
bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga
melayani kepentingan umum.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
berdasarkan asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi juga ikut membangun tatanan

69 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan
makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat dan pemerintah sesuai dengan
Undang-Undang Koperasi, yaitu:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial.

• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat.

• Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka guru.

• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.

2. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.

70 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran
dasar sekurang-kurangnya:

a. Daftar Nama Pendiri

b. Nama dan Tempat Kedudukan

c. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha

d. Ketentuan Mengenai Keanggotaan

e. Ketentuan Mengenai Rapat Anggota

f. Ketentuan Mengenai Pengelolaan

g. Ketentuan Mengenai Permodalan

h. Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya

i. Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha

j. Ketentuan Mengenai Sanksi

4. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
pemerintah.

71 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

a. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai
akta pendirian koperasi

b. Pengesahan akta diberikan paling lama tiga bulan setelah diterimanya permintaan
pengesahan

c. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi
anggotanya. Secara umum koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-
seorang.

2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari
simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, atau hibah. Modal pinjaman berasal
dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya,
atau melalui penerbitan obligasi serta surat utang lainnya. Tujuan koperasi adalah
untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dam masyarakat pada umunya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi memiliki bidang usaha yang cukup luas dan
hampir semua bidang usaha dapat dijalankan koperasi. Berikut ini lapangan usaha
koperasi yang dapat dijalankan koperasi adalah:

72 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota
untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang
kehidupan ekonomi rakyat.

4. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan
pinjam dari dan untuk:

a. Anggota koperasi yang bersangkutan.

b. Koperasi lain atau anggotanya.

5. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-
satunya kegiatan koperasi.

6. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

F. Yayasan

Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan
masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau

73 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari
sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya.

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh
yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara
langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau
pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ yang terditri
atas:

1. Pembina

2. Pengurus

3. Pengawas

Ketentuan, syarat, dan pendirian yayasan antara lain:

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta
kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

2. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa
Indonesia.

3. Yayasan dapat didirikan berdasarkkan surat wasiat.

74 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

4. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan
memperoleh pengesahan dari materi.

5. Kewenangan materi dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai
hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia atas nama menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan
yayasan.

6. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan instalasi terkait.

3.8 Menerapkan rencana usaha kecil dan menengah

Rencana Usaha atau Business Plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci
usaha yang akan Anda jalankan: tujuan, strategi, sasaran pasar, proyeksi keuangan.

Dalam penyusunannya yang paling penting adalah bahwa isi dokuen tersebut harus
realistis, praktis dan dievaluasi secara berkala. Jadikanlah dokumen perencanaan usaha
Anda pedoman agar arah usaha Anda tidak melenceng dan sebagai referensi untuk
mengukur keberhasilan usaha Anda.

Mengapa perlu membuat Rencana Usaha atau Business Plan?

Rencana Usaha yang dipersiapkan dengan matang akan:

1. memberi Anda indikasi apakah ide usaha Anda layak dijalankan dan mampu
memberikan keuntungan komersil;

2. memetakan dengan gamblang tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda;
3. menunjukkan kekuatan-kekuatan ide Anda;
4. membantu Anda untuk memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin timbul;

75 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

5. menunjukkan perkiraan jumlah dana yang Anda perlukan untuk menjalankan dan
mengembangkan usaha Anda;

6. mempermudah Anda dalam mengelola, mengembangkan strategi operasional
dan strategi pemasaran usaha Anda;

7. menjadi barometer ketika Anda melakukan evaluasi usaha Anda.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan
langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan
lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian
upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik
pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam
rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian
usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha
bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber
daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di
sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga
miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai
dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro
dan kecil.

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan
kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti
tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi
keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan
banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan
Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi
oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu
rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi
UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi,
penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku
UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan
pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh
UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang

76 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas
formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di
Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan
perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan
usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan,
dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang
memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best
practices) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi
koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi
tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi
dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan
Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM
tersebut adalah

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.

1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

77 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

No Usaha Kriteria Omzet
1 Usaha Mikro Asset Maks. 300 Juta
2 Usaha Kecil
Maks. 50 Juta

> 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar

3 Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan
berdasarkan jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

2. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan

Selain berdasar Undang-undang tersebut,dari sudut pandang perkembangannya Usaha
Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan
Menengah yaitu:

a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai
kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor
informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin
tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki
jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

78 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

d. Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki
jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

3. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasarkan Lembaga dan Negara Asing

Lembaga dan negara-negara asing mendefinisikan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah
bersarkan pada beberapa hal yaitu, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan jumlah aset.
Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah tersebut sebagai berikut:

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Menurut World Bank.

Menurut World Bank Usaha Kecil Dan Menengah dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Medium Enterprise, dengan kriteria :Jumlah karyawan maksimal 300 orang,
Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta,jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta

2. Small Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 30 orang,
Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta, jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta

3. Micro Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 10 orang‘
Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu, Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Negara Singapura

Singapura mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah sebagai usaha yang memiliki
minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset)
di bawah SG $ 15 juta.

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Negara Malaysia

Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang
bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang
sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah
modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu

b. Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau
jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Negara Jepang

79 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Jepang, membagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :
1. Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang
atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.
2. Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah
modal saham sampai US$ 840 ribu
3. Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal
saham sampai US$ 820 ribu
4. Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah
modal saham sampai US$ 420 ribu
Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Negara Korea Selatan
Korea Selatan, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang
dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.
European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
1. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta
2. Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta
3. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta

80 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

MENYUSUN BISNIS PLAN
Business Plan Adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara

sistematis suatu bisnis/usaha yang diusulkan.
Fungsi dari business plan adalah:
1. kegiatan penelitian (bisnis) yang akan dilaksanakan /sedang berjalan tetap pada jalur
yang direncanakan.
2. pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan.
3. alat untuk mencari dana dari pihak ketiga (investor, lembaga keuangan dll).
Tiga hal penting dalam perencanaan untuk suatu kesuksesan
1. kemana kita akan menuju
2. dimana posisi kita sekarang
3. bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang
Suatu Business Plan sebaiknya memuat hal-hal berikut:
1. Lembar judul ( Ringkasan Eksekutif )
2. Peluang ( dan tawaran )
3. Produk/jasa yang diberikan / direncanakan dan Latar belakang organisasi
4. Analisa kondisi /Pasar ( internal dan eksternal)
5. Formulasi strategi (rencana pemasaran, organisasi, produksi)
6. Analisis finansial dan Analisa Rencana Tindak , Action Plan
7. Lampiran : Terminologi, Data Pendukung dsb
Ringkasan Eksekutif
1. Ringkasan yang menjadi titik perhatian (highlight) perencanaan bisnis. Ditulis setelah
dokumen perencanaan bisnis selesai dibuat
2. Tujuan : memberikan gambaran perencanaan bisnis pengusul kepada ‗pembaca‘.
3. Harus jelas, tepat dan singkat (maks 2 hal)

81 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

4. Mengungkapkan :

a. mengapa direncanakan /bergelut di bidang ini

b. cara mengimplementasikan, keinginan-keinginan yang hendak kita capai Peluang dan
Tawaran

Produk / Jasa

Deskripsi Produk : Memberikan penjelasan singkat mengenai ‗produk/jasa‘ yang
ditawarkan. Penjelasan sesederhana mungkin tetapi cukup jelas bagi orang awam,
karena investor/mitra kerja mungkin tidak memahami produk yang ditawarkan.

Produk Features (Keunggulan Produk)

Menjelaskan keunggulan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan yang telah ada
di pasaran. Semisal Award and endorsement (Penghargaan & Pengakuan) yaitu bukti
nyata dari keunggulan produk/jasa yang ditawarkan. Contoh : patent, hasil uji coba
oleh pihak ‗independent‘ / perusahaan lain, hasil pilot plant dan hasil analisisnya.

Latar belakang organisasi

1. Memperlihatkan organisasi yang akan menjalankan kegiatan/bisnis ini.

2. Memperkenalkan kapabilitas organisasi di bidang yang ditawarkan.

3. Konsep bisnis ( Gambaran secara ringkas konsep kegiatan yang akan dijalankan, apa
tujuan dan sasarannya serta bagaimana mencapainya ).

Analisa Kondisi/ Analisis Pasar

Perlu dianalisa perubahan yang terjadi di pasar, para key players, leadership,
harga dan biaya, atau kompetisi yang terjadi dalam rencana kegiatan /bisnis ini. Analisis
yang dilakukan harus selengkap mungkin sehingga secera jelas memberikan gambaran
pada pengusul sendiri / investor mengenai potensi dan peluang pasar (potensial
market, market niche) untuk produk yang ditawarkan.Analisis meliputi :

1. Kecenderungan

2. Kebutuhan Pasar

3. Analisa Pesaing

4. Keunggulan Bersaing

82 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Analisa Kecenderungan
1. Apa yang berubah dalam lingkungan sekitar?
2.Bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana kegiatan / bisnis?
3. Bisa dilihat dari aspek :
a. Politik/legalitas : Resiko politis, regulasi/ deregulasi
b. Teknologi : Teknologi baru di bidang-bidang terkait
c. Sosial : Nilai budaya, populasi dunia, usia pend. Dll
d. Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi, perdagangan nasional / internasional.
e. Lingkungan : sumber daya alam, migrasi flora-fauna, pemanasan global dll
Analisa Kebutuhan Pasar
1. menggambarkan secara jelas kebutuhan pasar akan produk/jasa yang ditawarkan
2. menggambarkan ‗market niche‘ dari produk/jasa yang ditawarkan
PELUANG DAN POTENSI PASAR

Potensi Pasar : seberapa banyak produk/ nilai barang yang dibutuhkan pasar,
Jumlah penduduk, Pendapatan, Daerah/negara dibuat dll.

Peluang Pasar : Harga lebih murah, Kualitas lebih baik, Produk baru, Delivery
lebih cepat dll. sesuatu yang lebih baik, dibandingkan dengan ‗produk‘ yang telah ada.
Competitor Analysis
1. berapa pesaing yang ada?
2. Apa kekuatan dan kelemahan mereka?
3. Apa yang mendorong kompetisi?
4. Apa yang menjadi andalan mereka ?
SWOT Analysis
Mengelompokkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis menjadi :
• Faktor internal : Strength & Weaknesses (Kekuatan dan Kelemahan)

83 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

• Faktor Eksternal : Opportunities & Threats (Peluang dan Tantangan)

Strength
• Menidentifikasi kemampuan yang kita miliki untuk dapat mencapai tujuan

• mengidentifikasi kompetensi spesial kita (yang tidak dimiliki oleh para
pesaing kita)

• mempertahankan keunggulan bersaing (terjadi jika pesaing tidak dapat
meniru kompetensi spesial kita).

Weaknesses
• mengidentifikasi kemampuan yang belum/tidak kita miliki untuk mencapai tujuan
• mengidentifikasi kompetensi spesial para pesaing
• Cara menetralisi kekurangan : mengoreksi, meminimalisasi atau menghindari !

Opportunities
• mengungkapkan faktor peluang yang timbul di lingkungan eksternal
• jika peluang terlewatkan, maka besar kemungkinannya para pesaing akan
memanfaatkannya

Threats
• kondisi yang ada di luar yang dapat mempengaruhi usaha
• tantangan dapat dinetralisir dengan manajemen yang baik atau hindari !
• jika tantangan yang ada sangat kuat mungkin perlu reorientasi kegiatan / usaha
Analisa Keunggulan Bersaing

Elemen-elemen keunggulan bersaing

potensi keunggulan bersaing : keahlian, teknologi, sumber daya dll
posisi keunggulan bersaing : kapan, dimana dan bagaimana kita bersaing
kinerja yang dihasilkan : kepuasan, loyalitas, market share, keuntungan

84 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Formulasi Stategi

Dari hasil analisa situasi diatas, perlu diformulasikan
suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran, produksi dan
pembiayaannya yang dijabarkan dalam Rencana Pemasaran, Rencana Produksi dan
Pembiayaan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan tujuan. Tujuan/sasaran
menyatakan apa yang akan diraih & kapan hasil dapat diperoleh. Strategi menyatakan
bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

Production Plan (Rencana Pengembangan & Produksi) Memberikan
penjelasan pemikiran bagaimana rencana pengembangan produk (dari saat ini) sampai
ke tahap produksi akan dilakukan. Apakah produksi dilakukan bertahap, atau produksi
melalui skala pilot (semi commercial scale) dsb.

Marketing Plan (Rencana Pemasaran)

Memberikan penjelasan bagaimana rencana produk dipasarkan, tahap apa yang akan
dilakukan untuk memasarkan produk, metoda yang dipakai dsb.
• Market size dan Struktur
• Target market
• Target Audience
• Future target market and Opportunities
• Promotional Plan & objectives
• Sales Forecast

Financial Plan

Memberikan penjelasan mengenai kebutuhan modal, biaya produksi, biaya
lain yang dibutuhkan, cash flow, besarnya return (IRR), dan NPV dari pendanaan yang
akan dikeluarkan. Harus dikemukakan asumsi-asumsi yang digunakan dalam
perhitungan. Perlu mempertimbangkan beberapa skenario kejadian (best, worst case,
dll).

Analisa Resiko

• Resiko : gambarkan resiko yang mungkin terjadi

• Penanggulangan resiko : sebutkan bagaimana resiko tersebut akan ditangani

85 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Rencana Tindak / Action Plan

a. menggambarkan secara sistematis kegiatan/usaha yang harus dilakukan
(termasuk jadwal kerja dll)
b. Harus diperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, mis :
1. Technology, Personnel , Resource (financial, distribution, promotion,etc),
External (products/ services / technology required to be purchased outside company)
2. Apa isu-isu penting yang harus diselesaikan

Dokumen Pendukung :
• sebutkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan

Referensi

Lampiran-lampiran

3.9 Memahami Lembaga Keuangan
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk
menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga Keangan memiliki fungsi
utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat
ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau
masyarakat.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

1. Lembaga Keuangan Bank 86 | P a g e
· Bank Sentral

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

· Bank Umum
· BPR

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
· Pasar Modal
· Pasar Uang dan Valas
· Koperasi Simpan Pinjam
· Pengadaian
· Leasing
· Asuransi
· Anjak Piutang
· Modal Ventura
· Dana Pensiun
· Dll

Di Indonesia Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai Bank Sentral. Bank
sentral memiliki tanggung jawab terhadap setiap kebijakan moneter yang diberlakukan
oleh setiap negara yang memiliki lembaga ini. Dibandingkan dengan perbankan lainnya
maka bank sentral tidak memiliki kepentingan profit dalam menjalankan tugasnya
karena bank sentral memiliki tugas sebagai penjaga kebijakan moneter dari
pemerintahan yang sangat berbeda jelas dengan bank bank konvensional di setiap
negara. Tugas dari bank sentral yang utama yaitu menjaga kestabilan dari nilai kurs
dalam negeri dalam hal ini kurs mata uang dari suatu negara, menjaga kestabilan bisnis
perbankan dan juga sistem perekonomian negara secara menyeluruh sehingga bank
sentral menjadi lembaga yang penting dari suatu negara.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan
melayani masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.
Bank umum juga dikenal dengan bank komersial dan dikelompokan kedalalm 2 jenis

87 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus
devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank non devisa, antara lain dapat
melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank
ke luar negeri.

Bank pengkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil
dikecamatan dan pedesaan. BPR ini berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa,
bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi BPR. Jenis produk
yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan
ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti giro
dan ikut kliring.

Pasar Modal pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana
(emiten) dengan para penanam modal (Investor). Dalam pasar modal yang
diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi (modal jangka panjang)

Pasar uang (money Market) sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat
memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan dipasar
uang adalah berjangka waktu pendek. Dipasar ini transaksi lebih banyak dilakukan
dengan mengunakakn media elektronika, sehingan nasabah tidak perlu datang secara
langsung.

Koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang
yang sementara belum digunakan. Oleh petugas koperasi uang tersebut dipinjamkan
kembali kepada para anggota yang membutuhkanya.

Perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pasilitas
pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nilai jaminan menentukan besarnya nilai
pinjaman. Sementara ini usaha pengadaian ini secara resmi masih dilakukan oleh
pemerintah.

Perusahaan sewa guna (leasing) bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan
barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Sebagai contoh: jika seseorang
ingin memperoleh barang barang-barang modal secara kredit maka kebutuhan ini
pembayaranya dapat ditutupi oleh perusahaan lasing. Pembayaran oleh nasabah
diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
pertanggungan. Setiap nasabah diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai
dengan perjanjian dan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan

88 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

menggantikanya apabila nasabahnya terkena musibahatau terkena resiko seperti yang
telah diperjanjikanya.
Anjak piutang (factoring) dimana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit
suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain. Atau dapat
pulah mengelola penjualan kredit perusahaan yang memerlukanya.
Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang
usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa
kredit tanpa ada jaminan.
Dana Pensiun merupakan perusahaan yang kegiatanya mengelola dana pensiun suatu
perusahaan pemberi kerja arau perusahaan itu sendiri.

3.10 Menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan undang-undang
ketenagakerjaan.
hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
Hak ini diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ―setiap pekerja/buruh
berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha‖. Artinya,
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras,
agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik.

Hak memperoleh pelatihan kerja.
Hak ini diatur dalam pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ―Setiap tenaga kerja
berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan
kerja‖ .

89 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Serta pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ― Pengusaha bertanggung
jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui
pelatihan kerja‖

Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak
mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan
kerja yang memuat hard skills maupun soft skills. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh
pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik
pemerintah, ataupun lembaga-lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah
memperoleh izin. Namun yang patut digaris bawahi adalah semua biaya terkait
pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan.

Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ―Tenaga
kerja berhak memperoleh pengakuan komptensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja
yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja
swasta, atau pelatihan di tempat kerja.‖

Serta dalam pasal 23 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ―Tenaga kerja yang telah
mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja
dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.‖

Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat
kompetensi kerja maka perusaahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut.
Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk
mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.

Hak Memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi ―Setiap tenaga kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri‖

90 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Tidak
boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika pilihan pekerja tidak
sesuai dengan keinginan pengusaha.

Hak-Hak pekerja Perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003:pekerja-wanita

Pasal 76 Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan
belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00.

Pasal 76 Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00.

Pasal 76 Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak
mendapatkan makanan dan minuman bergisi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan
keamanan selama bekerja.

Pasal 76 Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak
mendapatkan angkutan antar jemput.

Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu
memberiktahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan
kedua pada waktu haid.

Pasal 82 ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat sekana 1,5 bulan sebelum
melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan
atau bidan.

Pasal 82 ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
mendapatkan istriahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus
dilakukan selama waktu kerja.

Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003:

7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau

8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

91 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari.

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu.

Berhak Mendapatkan Upah lembur.

Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:

istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4
jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari
kerja dalam seminggu ;

Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh
dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6
tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan
pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

Hak beribadah.

Pekerja/buruh sesuai dengan pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk
mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama islam berhak mendapatkan waktu dan
kesempatan untuk menunaikan Sholat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk
melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain islam, juga
dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

Hak perlindungan kerja.

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun
2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 92 | P a g e
Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Moral dan Kesusilaan.

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai – nilai agama.

Hak mendapatkan upah

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
KenaikanUMP2016penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan denagan
upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80,
dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.

Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan,
maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 UU No
13 Tahun 2003 :

a. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
b. 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
c. 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%

Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.

Hak Kesejahteraan.

Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU
No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial
tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Hak bergabung dengan serikat pekerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 104 UU No 13 Tahun 2003.

Hak Mogok Kerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal
138 UU no 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

93 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Hak uang pesangon.

Setiap pekerja /buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak
mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian
hak, dengan ketentuan pada pasal 156 UU no 13 tahun 2013 :

Perhitungan uang pesangon

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)

bulanupah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4

(empat)bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)

bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6

(enam)bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7

(tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8

(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan penghargaan masa kerja

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan
belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;

94 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Perhitungan uang penggantian hak

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di

manapekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima

belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.

Kewajiban Tenaga Kerja

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/ tenaga kerja diatur dalam
pasal 1603, 1603a, 1630b dan 1603c, KUH Perdata yang pada intinya adalah sebagai
berikut:

Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama
dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin
pengusaha dapat diwakilkan.

Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/ pengusaha.

Dalam melakukan pekerjaan buruh/ pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan
oleh pengusaha.

Kewajiban membayar ganti rugi dan denda.

Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena
kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib
membayar ganti rugi dan denda.

Pasal tersebut merupakan salah satu upaya dari pihak perusahaan / majikan agar setiap
pekerjanya menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan/majikan.

95 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

3.11 Menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan
luar negeri

A. Sumber Hukum Ekspor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 182/MPP/Kep/4/1998
Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
b. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan

ekspor;
c. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah

mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk
mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu
di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
e. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya
dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
f. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;
g. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh
diekspor;
h. Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk
pengertian butir e, f dan g.

Ekspor pada mulanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk Badan Hukum
yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan.

Izin ekspor tersebut tersebut adalah :

a. APE (Angka Pengenal Ekspor ) untuk Eksportir Umum, berlaku untuk
jangka 5 tahun dan dapat diperpanjang.

96 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

b. APES ( Angka Pengenal Ekspor Sementara ), berlaku untuk jangka 2
tahun dan tidak dapat diperpanjang.

c. (APE maupun APES dikeluarkan oleh Kanwil. Departemen Perdagangan).
d. APET ( Angka Pengenal Ekspor Terbatas ), untuk perusahaan PMA /

PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri).
e. APETS (Angka Pengenal Ekspor Terbatas Sementara ).
f. (APET maupun APET(S) dikeluarkan oleh BKPM)

g. ApeS Produsen diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan kegiatan
produksi juga melakukan kegiatan ekspor bahan baku / penolong untuk proses produksi
industri di luar negeri. Eksportir produsen memperoleh izin yang bersangkutan dari
Menteri Perdagangan setelah ada surat rekomendasi dari Menteri Perindustrian.

Setelah keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/87 tanggal 23
Desember 1987 mengubah ketentuan di atas sehingga ekspor dapat dilakukan oleh
setiap pengusaha yang telah memiliki :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau
2. Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diatur Ekspornya harus
memenuhi persyaratan dan telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional.

Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diawasi Ekspornya harus
memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Ekspor dengan
mempertimbangkan usulan dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan
dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau instansi /
Departemen lain yang terkait.

· Barang Yang Diatur Ekspornya, Diawasi Ekspornya dan Dilarang Ekspornya adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana telah dirubah
dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 57/MPP/Kep/I/2002
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Nomor 558/Mpp/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor Sebagaimana
Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan

97 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id