ekonomi bisnis

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Perdagangan Nomor 294/Mpp/Kep/10/2001 Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia.

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan
cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai
kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menetapkan Harga Patokan Ekspor secara
berkala sebagai dasar perhitungan Pajak Ekspor.

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Hukum Impor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor:229/MPP/Kep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh
dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;

Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor.

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal
Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara ( APIS ) atau Angka Pengenal
Importir Terbatas (APIT).

Ketentuan mengenai API diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan

98 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Republik Indonesia Nomor: 253/MPP/KEP/7/2000: Tentang Perubahan Keputusan
Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor. 550/Mpp/Kep/10/1999 Tentang Angka
Pengenal Importir (API).

Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang
harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;

a. Perusahaan Importir adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan
perdagangan impor barang;

b. Perusahaan dagang adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan,
koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha perdagangan;

c. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di
bidang usaha industri;

d. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Direktur adalah
Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

e. KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan
Perdagangan;

f. KANDEP adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kegiatan usaha perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan yang
telah memiliki API.

API terdiri dari :

a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

· Setiap Perusahaan Dagang yang melakukan impor wajib memiliki API-U.

· Setiap Perusahaan Industri di luar PMA/PMDN yang melakukan impor wajib
memiliki API-P.

· Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor semua jenis barang kecuali barang
yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya.

· Perusahaan pemilik API-P hanya dapat mengimpor barang modal dan bahan
baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

99 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

API merupakan syarat untuk :

1. Pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada Bank Devisa dan/atau dengan
cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan luar
negeri;

2. Penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
3. Pengimporan barang tanpa API dapat diberikan kepada Instansi/Lembaga

Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional dan yayasan
sepanjang untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan setelah
mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
4. Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang
dilakukan sendiri atau cabang/perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri
maupun untuk keperluan pihak lain.

Tata Cara Dan Persyaratan Memperoleh Angka Pengenal Importir (API)

1. API diterbitkan oleh Kepala KANWIL atas nama Menteri di tempat kantor pusat
perusahaan berdomisili.

2. Setiap Perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API-U dan setiap
3. Perusahaan Industri hanya berhak memiliki 1 (satu) API-P.
4. Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada

Keputusan ini adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi
atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Untuk dapat memperoleh API-U, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan
melampirkan :

a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);
b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian

(asli);
e. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha

Perdagangan (TDUP);
f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor

Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila
sewa/kontrak (asli);

100 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

i. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu
sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;

j. Referensi Bank Devisa (asli);
k. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
l. Copy KTP pengurus.

Untuk dapat memperoleh API-P, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan
melampirkan :

a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);

b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);

d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);

e. Copy Izin Usaha Industri dari Departemen terkait;

f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor
Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);

a. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu
sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;

b. Referensi Bank Devisa (asli);

c. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;

d. Copy KTP pengurus.

Kepala KANDEP setempat, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak
diterimanya tembusan permohonan API dan Formulir Isian berikut lampirannya telah
selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan.

Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud untuk memastikan kebenaran
dokumen yang diajukan oleh pemohon dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pegawai dari
KANDEP dimana kantor pusat perusahaan tersebut berdomisili.

101 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP
yang ditandatangani oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP dan
seorang pegawai dari KANDEP yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja telah disampaikan oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP
kepada Kepala KANWIL.
Kepala KANWIL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung
sejak diterima BAP telah menerbitkan API atau menolak permohonan.
API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda;
Nomor API terdiri dari 9 (sembilan) digit :
a. 2 (dua) digit di depan untuk nomor kode Propinsi;
b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode Kabupaten/Kota Madya;
c. 5 (lima) digit lainnya untuk nomor urut API yang diterbitkan.

MASA BERLAKU ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API
tersebut.
API dapat dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh Daerah Pabean Republik
Indonesia.

KEWAJIBAN PEMEGANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala KANWIL mengenai :
a. Kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun;
b. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan;
c. Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan
pengembalian API asli.

102 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

PEMBAHARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau
pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini wajib diperbaharui dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;

APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P;

SANKSI

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API/pengurus perusahaan pemilik API :

Sedang diperiksa oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yangberkaitan
dengan penyalahgunaan API;

Tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai
kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap perubahan nama, bentuk badan usaha,
pengurus dan alamat perusahaan.

API yang telah dibekukan, dapat dicairkan apabila :

Telah dikeluarkannya perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik;

Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan; atau

Telah melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai
kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap perubahan nama, bentuk badan usaha,
pengurus dan alamat perusahaan.

API dicabut apabila perusahaan pemilik API / pengurus perusahaan pemilik API :

a. Tidak melaksanakan kewajibannya melapor sebanyak 2 (dua) kali mengnai
kegiatam usaha kepada kepala Kanwil;

b. Tidak melaksanakan kewajibannya pemberitahuan perubahan nama, bentuk badan
usaha, pengurus dan alamat perusahaan. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pembekuan;

c. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan oleh
Instansi lain, dengan maksud untuk mendapatkan surat persetujuan dan/atau surat
keterangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

103 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

d. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

e. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam API;

f. Mengimpor barang yang jumlahnya dan/atau jenisnya tidak sesuai dengan
persetujuan impor yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

g. Memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan barang impor yang dalam surat
persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan hanya untuk
kebutuhan sendiri; atau

h. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan
penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan
Tidak melaksanakan kewajibannya melapor sebanyak 2 (dua) kali mengnai kegiatam
usaha kepada kepala Kanwil; tidak melaksanakan kewajibannya pemberitahuan
perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; maka terhadap
perusahaan dan atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam
API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 3 (tiga) tahun sejak
tanggal pencabutan API tersebut.

Bagi perusahaan pemilik API dan API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan c, d, e, f, g, h dan i, maka terhadap
perusahaan dan/atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam
API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 5 (lima) tahun sejak
tanggal pencabutan API tersebut.

Dikecualikan dari ketentuan di atas, Badan, Perusahaan atau Perorangan yang
mengimpor barang sebagai berikut:

Barang pindahan;

Barang impor sementara;

a. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau
kebudayaan;

b. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

104 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

c. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, ketentuan ini tidak berlaku untuk
pengimpor kapal niaga dan kapal ikan.

Pengecualian lebih lanjut dari ketentuan ini dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian
dan Perdagangan.

Pembayaran impor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara
pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai
kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan impor dapat dilakukan baik dengan penggunaan devisa yang dibeli dari
Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing maupun menggunakan
sumber lainnya.

Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang diimpor, barang yang
dimasukkan dari luar negeri ke Tempat Penimbunan Berikat, barang yang dimasukkan
dari Tempat Penimbunan Berikat ke wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang
dalam rangka Perdagangan Lintas Batas, diatur tersendiri.

Importir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri
Keuangan Ri No. 66/Kmk.017/2001 Tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan
Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Cpo, Dan Produk Turunannya Menteri
Keuangan Republik Indonesia,

Pajak Ekspor = Tarip Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Jumlah Satuan
Barang x Kurs.

Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara berkala oleh
Menteri Peridustrian dan Perdagangan dan berlaku pada saat dikeluarkannya penetapan
tersebut.

Dalam hal terjadi kelambatan penerbitan HPE, HPE yang lama masih berlaku sampai
diterbitkan HPE yang baru.

105 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Dalam hal tidak ada HPE, Pajak Ekspor dihitung berdasarkan harga FOB yang tercantum
dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Kurs sebagaimana dimaksud adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
secara berkala.

C. LETTER OF CREDIT (L/C)

Sumber Hukum Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-500
(U.C.P.D.C.-500) 1993 Revision

Cara Pembayaran Ekspor-Impor yang paling aman adalah menggunakan Letter of
Credit (L/C).

L/C di sini dimaksudkan menjembatani perdagangan internasional atau antar negara
dimana pembeli dan penjual belum saling mengenal baik, maka dengan media L/C
resiko non payment dapat dialihkan ke bank yang terkait dalam proses L/C (Issuing
bank, negotiating bank, conferming bank).

L/C yang merupakan singkatan dari Letter of Credit, kadang disebut juga sebagai Credit
khususnya dalam Uniform Customs and Practice (UCP). Disamping itu Documentary
Credit juga dikenal sebagai istilah yang umumnya dipakai dalam konfirmasi L/C
(lembaran L/C). Documentary Credit mengandung arti bahwa bank hanya bertanggung
jawab sebatas dokumen dan tidak bertanggung jawab atas komoditi yang dikapalkan
apakah sesuai degan yang tersurat dalam dokumen. Singkat kata petugas bank tidak
berurusa dengan barang yang dikapalkan.

L/C merupakan janji bayar dari Bank Pembuka kepada pihak Eksportir sepanjang
mampu menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Bagi para
nasabah importir, BCA menyediakan jasa layanan untuk penerbitan berbagai jenis L/C,
mulai dari Sight L/C (atas unjuk), Usance L/C (berjangka), Red Clause L/C (pembayaran
di muka), hingga Standby L/C. Penerbitan L/C dapat dilayani dalam 22 mata uang asing
ke berbagai penjuru dunia di mana Anda bermitra bisnis.

Suatu instrumen (dapat berupa telex, swift, surat) yang dikeluarkan oleh bank (bank
penerbit L/C) atas permintaan nasabahnya (importir/ buyer/applicant) yang
memberikan kuasa kepada penjual (eksportir/ seller/beneficiary) untuk menarik dengan

106 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

sehelai wesel/draft sejumlah uang jika telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam instrumen tersebut.

Manfaat bagi nasabah :

a. Nasabah (eksportir) mendapat jaminan pembayaran atas barang yang mereka
ekspor, sedangkan bagi nasabah (importir) mendapat jaminan penerimaan barang yang
mereka impor.

b. Karyawan mempunyai alternatif lain dalam memanfaatkan dana yang dimiliki.

c. Menghindari korespondensi yang berkali-kali.

Persyaratan yang harus dipenuhi :

L/C IMPOR
a. Copy API (Angka Pengenal Importir).
b. SIUP/NPWP/TDP/Akte Pendirian Perusahaan.
c. Copy KTP pejabat perusahaan.
d. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen impor.
e. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan L/C.
f. Mengisi dan menandatangani formulir Penggunaan Fasilitas L/C Sight/Usance.
g. Membuka rekening di Bank (untuk memudahkan pemotongan biaya-biaya yang
timbul dalam proses L/C Impor).
SKBDN ( Surat Berdokumen Dalam Negeri)

SIUP / NPWP/ TDP / Akte Pendirian Perusahaan.
a. Copy KTP pejabat perusahaan.
b. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen SKBDN.
c. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan SKBDN.

107 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

d. Membuka rekening di Bank.

L/C EKSPOR

SIUP / NPWP / TDP / Akte Pendirian Perusahaan.

a. Copy KTP pejabat perusahaan.

b. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen ekspor.

c. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pengoperan Wesel
Ekspor.

d. Menyerahkan L/C asli untuk negosiasi (jika L/C tidak melalui Bank Pelaksana
Negosasi).

e. Membuka rekening di Bank.

PROSEDUR EKSPOR

Beberapa Peraturan Ekspor yang perlu diketahui

1. Syarat Ekspor

Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Surat Idjin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya
perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Departemen Perdagangan
(Kandepdag),

b. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non
Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Mata dagangan Ekspor

Mata dagangan ekspor Indonesia dikelompokkan menjadi :

108 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

a. Barang yang diatur tataniaga ekspornya, dan dilakukan oleh eksportir terdaftar
yang telah mendapatkan pengakuan dari Menperindag. Komoditas pertanian yang
termasuk kelompok ini antara lain komoditi: maniok, kopi.

b. Barang yang diawasi ekspornya, dilakukan oleh eksportir yang mendapat
persetujuan dari Menperindag/ pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi instansi
teknis yang terkait. Komoditas pertanian yang termasuk kelompok ini antara lain :
tepung terigu, kedele, beras, biji karet, inti kelapa sawit, nener,

c. Barang yang dilarang ekspornya. Komoditas pertanian yang termasuk kelompok ini
antara lain: kulit mentah, karet bongkah, biji kapok (ex. Jawa dan Madura), induk
udang, ikan hias.

d. Barang yang bebas ekspornya.

Komoditas pertanian diluar poin 1 s/d 3 tersebut diatas.

3. Kode HS / The Harmonized System

System kode digunakan untuk menunjuk komoditas secara lebih spesifik, sehingga
dapat terhindar dari pemilihan komoditi yang diperjual belikan. System kode yang
dipergunakan terdiri dari 9 digit yaitu 6 digit pertama adalah kode asli HS yang berlaku
secara internasional dan 3 digit terakhir dimaksudkan sebagai kode pengelompokkan
komoditi lebih lanjut secara nasional, sehingga penyebutannya menjadi :

digit pertama menunjukkan Bab

digit berikutnya menunjukkan Pos

digit selanjutnya menunjukkan sub pos HS

2 digit terakhir menunjukkan sub pos nasional

Contoh sebagai berikut :

HARMONIZED SYSTEM 109 | P a g e
Bab
Pos

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Sub Pos
Nasional
07
0710
0710.10
0710.10.000
: Sayuran, akar bonggol yang
dapat dimakan
: Sayuran sejenis umbi
: umbi kentang
: Kentang beku

4. Kontrak dan Syarat-Syarat Penjualan / Terms of Sale

Dalam merundingkan suatu kontrak, bagi eksportir dianjurkan untuk :

a. Mengetahui status kelayakan dari calon importir melalui Bank eksportir atau
perwakilan perdagangan Indonesia diluar negeri.

b. Mengecek status dari Bank yang mengeluarkan L/C.

Guna mengatasi resiko pembayaran dalam mengekspor disarankan untuk menghubungi
PT. Asuransi Ekspor Indonesia ( ASEI).

Dalam menutup suatu kontrak penjualan komoditi, beberapa persyaratan dan kondisi
perlu terlebih dahulu disetujui. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh
eksportir, karena sekali kontrak telah disetujui, akan mengikat secara hukum.

Beberapa kelengkapan berikut ini merupakan informasi penting yang sebaiknya
dimasukkan kedalam kontrak, yaitu :

Deskripsi komoditi, termasuk spesifikasi standar/ teknis yang harus dipenuhi

a. Jumlah yang dibeli

110 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

b. Harga yang dikenakan yang dinyatakan dalam syarat-syarat penjualan yang
disetujui, dan mata uang yang digunakan dalam transaksi.

c. Syarat-syarat pembayaran

d. Waktu penyerahan barang

e. Prosedur hukum dan arbitrasi jika terjadi perselisihan

f. Syarat-syarat pengepakan

g. Cara angkut

h. Asuransi

5. Terms Penjualan

Pembeli diluar negeri dalam transaksi pasar sering lebih menginginkan untuk terms
penjualannya menggunakan C&F atau CIF agar terjamin pengapalannya sampai di
tangan importir/ pembeli. Informasi tentang jasa yang tersedia dan perusahaan
ekspedisi yang terpercaya dapat diperoleh dari Cargo Tariff and Pricing Department
dengan alamat sebagai berikut :

Eksportir Indonesia masih sering pula menggunakan FOB (Freight on Board) dalam
terms penjualannya guna menghindarkan diri dari risiko angkutan / shipping dan
asuransi.

6. Standar dan Pengawasan Mutu

Peraturan pengawasan mutu pelak-sanaannya merupakan hal yang sangat penting
untuk menjamin, bahwa produk ekspor memenuhi :

a. Spesifikasi yang ditetapkan didalam kontrak

b. Syarat kesehatan, keamanan dan peraturan pengawasan mutu yang ditetapkan
oleh negara pengimpor

c. Tingkat mutu minimum yang ditetapkan oleh yang berwenang di Indonesia

d. Menjaga mutu secara konsisten sebagaimana yang diminta oleh pembeli adalah
sangat penting. Kegagalan dalam hal ini tidak saja akan merusak reputasi eksportir
secara individu, tetapi juga akan merusak nama Indonesia secara keseluruhan.

111 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Standar
Standar komoditi dikeluarkan oleh dewan standarisasi nasional/ dsn dan disebut standar
nasional indonesia/sni. pelayanan informasi mengenai standar nasional, regional dan
internasional diberikan oleh lembaga standarisasi dari lembaga ilmu pengetahuan
indonesia (lipi).

Surat keterangan/ sertifikasi
Semua komoditi standarnya sudah ditetapkan memerlukan surat keterangan. Terdapat
dua bentuk surat keterangan untuk komoditi pertanian, antara lain :
a. Surat Pernyataan Mutu (SPM), yaitu surat pernyataan dari eksportir bahwa komoditi
yang diekspor memenuhi standarnya.
b. Sertifikasi Mutu (SM), yaitu surat pernyataan yang diterbitkan oleh Laboratorium
Penguji Mutu bahwa partai komoditi yang bersangkutan telah memenuhi Standar
berdasarkan uji contoh.
SPM wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pada saat pendaftaran
Pemberitahuan Barang (PEB) pada bank Devisa. SM wajib dimiliki oleh setiap eksportir
dan digunakan untuk keperluan ekspor antara lain apabila diminta oleh pembeli atau
diwajibkan oleh perdagangan internasional.
Sertifikasi Mutu dapat dikeluarkan oleh :

1. Pusat Pengujian dan Pengawasan mutu barang
2. Balai Sertifikasi Mutu Barang
3. Laboratorium yang ditunjuk
4. Produsen/ eksportir yang telah memenuhi syarat
3.12 Menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha
Prinsip Ekonomi dan Penerapannya dalam kegiatan ekonomi

Prinsip Ekonomi

112 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Semua tindakan ekonomi, apakah itu menghasilkan barang (kegiatan produksi),
menyalurkan barang kepada pihak yang membutuhkan (kegiatan distribusi), atau
menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan (kegiatan konsumsi), harus
selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Masalah pokok yang dihadapi semua orang
adalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan dibandingkan kebutuhan yang tak terbatas.
Oleh karena itu, manusia harus pandai-pandai menentukan kebutuhan mana yang
harus dipenuhi lebih dahulu dengan alat pemuas yang tersedia. Agar dapat membuat
pilihan terbaik, manusia harus memerhatikan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dapat
dijabarkan sebagai berikut. Dengan pengorbanan tertentu, manusia akan berusaha
untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Untuk memperoleh hasil tertentu, manusia
akan berusaha untuk melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya. Semua tindakan
ekonomi, apakah itu menghasilkan barang (kegiatan produksi), menyalurkan barang
kepada pihak yang membutuhkan (kegiatan distribusi), atau menggunakan barang
tersebut untuk memenuhi kebutuhan (kegiatan konsumsi), harus selalu didasarkan
pada prinsip ekonomi.

Jadi Prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk
mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu.

Ciri- ciri prinsip ekonomi

Selalu bersikap hemat

Selalau menentukan skala prioritas (kebutuhan yang mendesak atau penting
didahulukan dan diurutkan sampai kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak)

Selalu bertindak dengan rasional dan ekonomis (melalui perencanaan yang matang)

Selalu bertindak dengan prinsip cost and benefit (pengeluaran biaya diikuti dengan hasil
yang ingin diperoleh)

Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Produksi

Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah guna suatu barang. Dalam
melakukan kegiatannya, produsen harus selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia

113 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

akan berusaha memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sebesar
mungkin dengan sarana produksi yang dimilikinya. Beberapa contoh penerapan prinsip
ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain sebagai berikut.

1. Hanya memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu,
sebelumnya produsen harus melakukan pengamatan pasar terlebih dahulu agar tidak
salah menentukan barang yang akan diproduksi.

2. Menetapkan harga barang/jasa yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar,
tetapi terjangkau oleh pembeli.

Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang/jasa dari produsen kepada konsumen
(pihak yang menggunakan hasil produksi). Dalam melakukan kegiatannya, distributor
pun selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia akan membeli barang kepada
produsen dan menyalurkannya kepada konsumen dengan berusaha untuk
mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Beberapa contoh penerapan prinsip
ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain sebagai berikut.

1. Berusaha memperoleh barang dengan harga murah dan menjualnya kembali
dengan harga yang lebih mahal untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin,
tetapi tetap dengan memerhatikan daya beli konsumen.

2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan keramahan, tutur kata yang baik,
dan tanpa niat membohongi konsumen.

Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Konsumsi

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi guna suatu barang. Seperti
halnya produsen dan distributor, dalam melakukan kegiatannya konsumen pun harus
selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia akan berusaha mengonsumsi barang dan
jasa untuk mendapatkan kepuasan sebesar mungkin. Beberapa contoh penerapan
prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, antara lain sebagai berikut:

1. menyusun daftar barang/jasa yang dibutuhkan dengan urutan dari yang
terpenting sampai yang tidak penting;

2. mengonsumsi barang/jasa mulai urutan teratas pada daftar skala prioritas
kebutuhan yang telah disusun;

3. berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung.

114 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semua kegiatan ekonomi, apakah itu
kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi harus berlandaskan prinsip ekonomi.
Namun, perlu diingat bahwa keuntungan/kepuasan yang besar jangan sampai diperoleh
dengan menghalalkan segala cara, tetapi tetap berpedoman pada etika yang berlaku
dan didasari oleh moral yang baik dari para pelakunya.

115 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Pindyck, Robert S dan Rubinfeld, Daniel L. 2009. Mikroekonomi Edisi Keenam Jilid 1.
Jakarta: PT Indeks.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha

id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

arisbudi.staff.gunadarma.ac.id

Buku Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII, disusun oleh Drs. Alam S., MM

https://sites.google.com/site/bentukbadanusaha/

http://portalukm.com/siklus-usaha/memulai-usaha/rencana-usaha/

Bygrave, William D.1994. The Portable MBA in Entrepreneurship.John Willey & Sons,
Inc. New York

Carol, Kinsey Goman,1999. Kreativitas Dalam Bisnis. Binarupa Aksara, Jakarta.

Drucker, Peter F.1996. Inovasi dan Kewirausahaan. Erlangga. Jakarta

Danuhadimedjo, R. Djatmiko.1998.Kewiraswastaan dan Pembangunan. Alfabeta.
Bandung

GeoffreyG,.Meredith, et all.2000. Kewirausahaan. Teori dan Praktek. Pustaka Binaman
Pressindo. Jakarta

Hakim, rusman. 1998. Dengan Wirausaha Menepis Krisis (Konsep Membangun
Masyarakat Intrepreneur Indonesia). PT Elex media Komputindo Gramedia.Jakarta.

Harefa, Andreas. Inovasi Kewirausahaan (kecerdasan Emosi Wirausaha).
http://www.ekafood.com

Hisrich, Robert.D., Peter M.P. 1995. Entrepreneurship. Irwin Chichago.

Soemanto, Wasty.1984. Pendidikan Wirausaha (Sekuncup Ide Profesional). Bina aksara.
Malang

116 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Tedjasutisna, Ating.2004. Memahami Kewirausahaan. Amico.

Bandung. Wijandi, Soesarsono.1998.Pengantar Kewiraswastaan.

Sinar Baru Bandung.

Zimmerer, Thomas W., Norman Scarborough.1996. Entrepreneurship The New
VentureFormation. Prentice- Hall International, Inc

Lalu Husni, Pangantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Radja Grafindo,
Jakarta,2001

Sendjun H Manulang, SH., Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT
RinekaCipta, Jakarta, 2001

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-
125F12C9F938/18312/03_status_tujuan_rev1.pdf

http://financeroll.co.id/uncategorized/52015/bank-

sentral

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

http://emkllogindo.blogspot.co.id/2015/01/eksport-

import.html

https://firdinata.wordpress.com/2016/02/23/anda-pekerja-pahami-hak-
hak-anda- sesuai-uu-no-13-tahun-2003/

117 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

118 | P a g e

Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id