Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tolitoli Tahun 2019

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

i

https://tolitolikab.bps.go.id

ii

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2019

ISBN : : 72060.2018
No. Publikasi : 4102002.72
Katalog : 17,6 cm x 25 cm
Ukuran Buku : xvii + 62 halaman
Jumlah Halaman https://tolitolikab.bps.go.id

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli

Dicetak oleh:
UD. Rio

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

iii

https://tolitolikab.bps.go.idTIM PENYUSUN
Pengarah

Agus Paryanto, SE.
Editor

Fitra Aulia S.ST.
Penyusun

Salsabila Khotibatunnisa, S.Tr.Stat.
Desain Cover

Salsabila Khotibatunnisa, S.Tr.Stat.
Desain Layout

Salsabila Khotibatunnisa, S.Tr.Stat.

iv

https://tolitolikab.bps.go.idKATA PENGANTAR

Buku “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Tolitoli Tahun 2019” ini merupakan bagian dari upaya yang
dilakukan oleh BPS Kabupaten Tolitoli untuk melihat secara
garis besar mengenai kondisi pembangunan sumber daya
manusia dan masalah kesejahteraan penduduk Kabupaten
Tolitoli dengan merepresentasikanya ke dalam suatu besaran
Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam buku ini berisikan informasi mengenai capaian
pembangunan manusia yang ditunjukkan dari komponen
Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga dimensi
yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi
standar hidup layak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada
semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini.
Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan selanjutnya
sangat kami harapkan.

Tolitoli, Agustus 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN TOLITOLI

Agus Paryanto, S.E.
NIP. 196607171993031002

v

https://tolitolikab.bps.go.id

vi

DAFTAR ISI

Halaman
JUDUL .................................................................................................... i
KATALOG ............................................................................................. iii
KATA PENGANTAR ............................................................................ v
DAFTAR ISI ........................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xi
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................ xii
INFOGRAFIS ......................................................................................... xiii
https://tolitolikab.bps.go.id
BAB I PEMBANGUNAN MANUSIA ......................................... 1
1.1 Ide Pembangunan Manusia ....................................... 3

1.2 Tujuan Penulisan ....................................................... 6

BAB II INOVASI PEMBANGUNAN MANUSIA ........................ 9
2.1 Penjelasan IPM ......................................................... 11

2.2 Implementasi IPM di Indonesia ................................ 16

2.3 Manfaat IPM ............................................................. 24

2.4 Sumber Data .............................................................. 25

2.5 Konsep dan Definisi................................................... 26

BAB III CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ....... 29
3.1 Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia ....... 31
3.2 Capaian IPM ............................................................. 48

BAB IV KESIMPULAN .................................................................. 51

BAB V LAMPIRAN ....................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 63

vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Perbandingan Metode Lama dan 16
Tabel 2 Metode Baru 19
Tabel 3 Satuan dan Batas Minimum dan 23
Maksimum pada Komponen IPM

Pengklasifikasian IPM

https://tolitolikab.bps.go.id

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Perubahan Metodologi IPMhttps://tolitolikab.bps.go.id13
Gambar 2 Piramida Penduduk Kabupaten 32
Gambar 3 Tolitoli, 2019 33
Gambar 4 Klasifikasi Capaian IPM 34

Gambar 5 Capaian IPM dan Dimensi 35
Pembangunnya di Kabupaten Tolitoli
Gambar 6 Tahun 2019 37
Gambar 7 Persentase Rumah Tangga yang 37
Gambar 8 Memiliki Fasilitas Buang Air Besar 38
Menurut Jenis Kloset yang Digunakan
Gambar 9 dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 40
Gambar 10 2019 41
Gambar 11 Gambar 6. Jumlah Fasilitas Kesehatan 42
di Kabupaten Tolitoli, 2019
Gambar 12 Jumlah Tenaga Kesehatan di 44
Kabupaten Tolitoli, 2019
Gambar 13 Umur Harapan Hidup saat Lahir di 46
Kabupaten Tolitoli tahun 2015-2019
(tahun)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Tolitoli, 2019
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Tolitoli, 2019

Rasio Murid Guru Tingkat Pendidikan
SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten
Tolitoli, 2015-2019
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata
Lama Sekolah di Kabupaten Tolitoli
tahun 2015-2019 (tahun)
Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Tolitoli, 2015-2019

ix

Gambar 14 Pengeluaran per Kapita yang 48
Disesuaikan di Kabupaten Tolitoli
Gambar 15 Tahun 2015-2019 (ribu rupiah) 49
Gambar IPM Kabupaten Tolitoli, 2015-2019 49

Pertumbuhan Capaian IPM di

Kabupaten Tolitoli Tahun 2015-2019

https://tolitolikab.bps.go.id

x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 57
Lampiran 2 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 58
Lampiran 3 Sulawesi Tengah, 2015-2019 59
Lampiran 4 Umur Harapan Hidup (UHH) 60
Lampiran 5 61
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Lampiran 6 Tengah, 2015-2019 62
Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,
2015-2019
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,
2015-2019
Pengeluaran per Kapita per Tahun
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah, 2015-2019 (Ribu Rupiah per
Tahun)
Pertumbuhan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2019
https://tolitolikab.bps.go.id

xi

https://tolitolikab.bps.go.idDAFTAR SINGKATAN

AMH : Angka Melek Huruf
APK : Angka Partisipasi Kasar
APM : Angka Partisipasi Murni
APS : Angka Partisipasi Sekolah
HLS : Harapan Lama Sekolah
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
PDB : Produk Domestik Bruto
PNB : Produk Nasional Bruto
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
SDM : Sumber Daya Manusia
SP : Sensus Penduduk
SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SPAL : Sistem Pembuangan Air Limbah
UHH : Usia Harapan Hidup
UNDP : United Nation Development Index

xii

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

https://tolitolikab.bps.go.id

1

https://tolitolikab.bps.go.id

2

https://tolitolikab.bps.go.id BAB I
PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Ide Pembangunan Manusia

Pembangunan menjadi suatu agenda penting yang terus
dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan dari negaranya. Dalam upaya untuk meningkatkan
pembangunan nasional tidak hanya dapat dilihat dari
pembangunan ekonominya saja. Berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
terdapat empat pilar yang menjadi salah satu upaya dalam
mencapai tujuan utama dari pembangunan, yaitu kelembagaan
politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang
terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.
Selanjutnya, dari keempat pilar tersebut dituangkan menjadi tujuh
agenda pembangunan.

Berdasarkan agenda pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024,
terdapat poin berisikan tentang mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan tujuan
pengembangan wilayah yang mampu menciptakan
kesinambungan dan keberlanjutan, salah satunya melalui
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui
pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3

https://tolitolikab.bps.go.idSelain itu, agenda pembangunan lainnya dalam RPJMN IV
2020-2024 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing. Didalam agenda ini pemerintah
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya
saing SDM melalui beberapa cara yang beberapa diantaranya
adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan
layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, dan
pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan manusia kini menjadi salah satu perhatian yang
diagendakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan
di Indonesia. Hal ini karena manusia merupakan modal utama
pembangunan nasional untuk menuju pembangunan inklusif dan
merata di seluruh wilayah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggara pemerintahan
memerlukan sebuah penghitungan yang dapat digunakan sebagai
ukuran standar yang dapat dan dapat dibandingkan antar wilayah
atau antar Negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar untuk
pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah
yaitu Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).

Di Indonesia, salah satu indikator dalam pengarusutamaan
RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu pada poin pembangunan
berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta
meningkatkan pembangunan yang inklusif dan tata kelola yang

4

https://tolitolikab.bps.go.idmampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu
generasi ke generasi berikutnya, yang indikator yang digunakan
tidak hanya pertumbuhan PDB tetapi juga IPM.

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi perlu
berjalan Bersama, hal ini karena kedua hal tersebut merupakan
suatu hal yang saling memiliki keterkaitan. Agar pertumbuhan
ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka
pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan upaya untuk
pemerataan pembangunan.

Dengan pemerataan pembangunan menjadi sebuah upaya
untuk menjamin bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-
hasil pembangunan. Pemerintah daerah di Indonesia sebagai
penentu kebijakan memiliki peran penting dalam mengalokasikan
sumberdaya sebagai input dalam pembangunan wilayahnya,
sesuai dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 mengenai
Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa kebijakan
pembangunan daerah diserahkan kepada masing-masing
pemerintah daerah yang salah satu tujuannya diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sedangkan
pemerintah pusat sebagai pengawas atau pengontrol kebijakan.

Sebagai upaya menjamin pentingnya pembangunan
manusia, ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu
komponen variabel yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan
keuangan wilayah (fiscal gap) adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
Sedangkan komponen variabel lainnya yang digunakan adalah
jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi
(IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

5

https://tolitolikab.bps.go.idOleh karena itu, pada umumnya wilayah yang memiliki
capaian nilai IPM rendah perlu secara perlahan berupaya mengejar
ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang lebih
besar. Akan tetapi, hal tersebut tergantung dengan rencana strategi
pembangunan yang akan dijalankan oleh daerah tersebut.

Sehingga, terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dalam
pemerintahan, maka perlu dilihat beberapa hasil capaian dalam
melaksanakan pemerataan pembangunan manusia antar wilayah,
khususnya pada level kabupaten/kota.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini dapat digunakan sebagai salah
satu bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam melakukan perencanaan pembangunan, sehingga mampu
mencapai sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Oleh
karena itu kegiatan ini bertujuan: menyiapkan basis data, indikator
dan indeks yang memberikan gambaran mengenai capaian
pembangunan manusia untuk menggambarkan tingkat
pembangunan di Kabupaten Tolitoli.

Tujuan lain dari publikasi ini yaitu untuk meningkatkan
pemahaman akan pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan implikasinya terhadap kebijakan dan program perencanaan
pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Tolitoli.

Agar tujuan dari penyusunan publikasi ini dapat tercapai
dengan optimal, maka hasil yang diharapkan adalah:

6

https://tolitolikab.bps.go.ida. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang
bermanfaat dalam melaksanakan evaluasi dan membuat
perencanaan pembangunan daerah.

b. Tersedianya penjelasan mengenai IPM dan indikator yang
relevan.

7

https://tolitolikab.bps.go.id

8

https://tolitolikab.bps.go.id

9

https://tolitolikab.bps.go.id

10

https://tolitolikab.bps.go.id BAB II
INOVASI PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1 Penjelasan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali
diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP)
dengan nama Human Development Index (HDI) pada tahun 1990.
Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan
suatu ringkasan ukuran yang menggambarkan pencapaian dari
pembangunan manusia.

IPM menekankan bahwa salah satu indikator penting untuk
melihat bahwa pembangunan dari suatu negara tidak hanya dilihat
dari pertumbuhan ekonominya semata. Menurut UNDP, manusia
dan kemampuan yang dimilikinya harus menjadi kriteria utama
untuk menentukan tingkat perkembangan dari suatu negara.
Sehingga IPM dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan
dalam menentukan pilihan prioritas kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk meningkatkan perkembangan di negaranya. Hal
ini sejalan dengan pernyataan UNDP yang menekankan bahwa
manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan
bukan merupakan alat pembangunan, sehingga arah kebijakan
yang dibuat seharusnya juga mampu meningkatkan pembangunan
manusia di negaranya.

Sejak diperkenalkan pertama kali oleh UNDP, IPM mulai
dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human

11

https://tolitolikab.bps.go.idDevelopment Report (HDR). Pembentukan IPM terdiri dari 3 (tiga)
dimensi dasar, yaitu:

• Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
• Pengetahuan (knowledge)
• Standar hidup layak (decent standard of living)

IPM merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang
menjadi suatu perhatian penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dengan
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil upaya
pembangunan yang dijalankan oleh pembuat kebijakan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah atau negara. Di Indonesia, IPM
merupakan data strategis, dimana selain digunakan sebagai ukuran
kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator
dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam perjalanannya metodologi yang digunakan dalam
penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan untuk
terus menyempurnakan penghitungan IPM.

12

https://tolitolikab.bps.go.id

Gambar 1. Perubahan Metodologi IPM

13

https://tolitolikab.bps.go.idAda beberapa alasan yang manjadi dasar perubahan
metodologi IPM, diantaranya:

Pertama
• Penggunaan beberapa indikator dikatakan tidak tepat

untuk digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka
Melek Huruf (AMH). Hal ini karena AMH sudah tidak
dikatakan relevan untuk mengukur pendidikan secara
utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas
pendidikan di suatu wilayah. Selain itu, karena AMH di
sebagian wilayah sudah tinggi, sehingga tidak dapat
membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan
baik.
• PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan
masyarakat di suatu wilayah
Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik yang
digunakan untuk menghitung IPM menggambarkan bahwa
capaian yang rendah di suatu dimendi dapat ditutupi oleh capaian
tinggi dari dimensi lainnya.
Untuk mengatasi alasan perubahan metodologi
penghitungan IPM maka terdapat beberapa penyesuaian kembali,
yaitu:
Indikator
• Angka Melek Huruf (AMH) diiganti dengan angka
Harapan Lama Sekolah (HLS)

14

https://tolitolikab.bps.go.id• Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan
Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang diproksi
dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Metode Penghitungan
• Perubahan metode aggregasi yang sebelumnya

menggunakan rata-rata aritmetik diganti menjadi rata-
rata geometrik.
Beberapa keunggulan dari digunakannya metode baru
dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat
membedakan dengan baik (diskriminatif), yaitu:
a. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan harapan
lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan
dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi
b. Penggantian PDB menjadi PNB dikarenakan lebih
menggambarkan pendapatan di suatu wilayah.
Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam
penyusunan IPM menunjukkan bahwa capaian dari satu dimensi
tidak dapat ditutupi oleh capaian dari dimensi lain. Artinya, untuk
mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi
harus memperoleh perhatian yang sama karena kepentingannya
yang sama. Perbandingan penghitungan IPM dapat dilihat pada
tabel 1.

15

Tabel 1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi Metode Lama Metode Baru

UNDP BPS UNDP BPS

(1) (2) (3) (4) (5)

Kesehatan Angka Harapan Angka Harapan Angka Harapan Angka Harapan
Hidup saat Lahir Hidup saat Lahir Hidup saat Lahir Hidup saat Lahir
(AHH) (AHH) (AHH) (AHH)

Pengetahuan Angka Melek Angka Melek Harapan Lama Harapan Lama

Huruf (AMH) Huruf (AMH) Sekolah (HLS) Sekolah (HLS)

Kombinasi Rata-rata Lama Rata-rata Lama Rata-rata Lama
Angka Sekolah (RLS)
Partisipasi Kasar
(APK)
https://tolitolikab.bps.go.id Sekolah (RLS) Sekolah (RLS)

Standar PDB per Kapita Pengeluaran per PNB per kapita Pengeluaran per
Hidup kapita
Layak disesuaikan (Rp) (PPP US$) kapita
Aggregasi
disesuaikan (Rp)

Rata-rata Aritmatik Rata-rata Geometrik
1
= 3 ( + + ) × 100

= 3√ ℎ + +

2.2 Implementasi IPM di Indonesia

Penghitungan nilai IPM yang dilakukan oleh BPS mengacu
pada dimensi yang dibuat oleh UNDP dengan penyesuaian, yaitu
menggunakan pendekatan dari 3 dimensi. Dimensi tersebut terdiri
dari umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),
pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard
of living).

Untuk mengukur dimensi kesehatan pendekatan yang
digunakan yaitu Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup
(UHH) adalah perkiraan rata-rata banyak tahun yang dapat

16

https://tolitolikab.bps.go.idditempuh seseorang selama hidup pada tahun tertentu, dalam
situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut.
Untuk mengukur dimensi pendidikan menggunakan gabungan
dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama
sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk berusia 25 tahun keatas dalam menjalani
pendidikan formal. Sedangkan untuk mengukur dimensi standar
hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli
(Purchasing Power Parity). Daya beli adalah kemampuan masyarakat
dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa
yang didekati dengan indikator rata-rata pengeluaran per kapita.

17

https://tolitolikab.bps.go.id

Gambar 2. Dimensi dan Indikator dalam Penghitungan IPM

Lalu, untuk menghitung masing-masing komponen dalam
IPM juga menggunakan batasan maksimum dan minimum dari
masing-masing komponen seperti pada tabel 2.

18

Tabel 2. Satuan dan Batas Minimum dan Maksimum pada

Komponen IPM

Komponen Satuan Minimum Maksimum
IPM
UNDP BPS UNDP BPS

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Umur Harapan Tahun 20 20 85 85

Hidup (UHH)

Harapan Lama Tahun 0 0 18 18

Sekolah (HLS)
https://tolitolikab.bps.go.id
Rata-rata Lama Tahun 0 0 15 15

Sekolah (RLS)

Pengeluaran Rupiah 1.007.436 1.007.436* 26.572.352 26.572.352**
(Rp)
per Kapita (PPP U$) (PPP U$) (Rp)

Keterangan:
* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah

kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi di kabupaten

yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJN) yaitu perkiraan
pengeluaran perkapita Jakarta Selatan Tahun 2025

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi ini bertujuan untuk mengetahui derajat kesehatan
suatu masyarakat yang dibangun dari Umur Harapan Hidup saat
lahir (UHH) atau Life Expectancy (e0). UHH yaitu rata-rata tahun
hidup yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidup pada tahun
tertentu dan dalam situasi moralitas yang berlaku di lingkungan

19

masyarakat tertentu. UHH didapatkan dari hasil proyeksi Sensus
Penduduk (SP) 2010. Jenis data yang digunakan diantaranya adalah
Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Dalam
penghitungan Umur Harapan Hidup menggunakan pendekatan
tak langsung (indirect estimation) dengan paket program Micro
Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.

UHH dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan
minimum harapan hidup yang mengikuti standar UNDP untuk
keterbandingan global, dengan batas usia minimum adalah 20
tahun dan usia maksimum adalah 85 tahun. Formula dalam
penghitungan Indeks kesehatan adalah sebagai berikut:
https://tolitolikab.bps.go.id
ℎ = −
−

Keterangan:
IKesehatan : Indeks Kesehatan
AHH : Umur Harapan Hidup
AHHmin : Nilai minimum harapan hidup
AHHmax : Nilai maksimum harapan hidup

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur dari capaian tingkat
pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui capaian
pendidikan pada awalnya adalah Angka Melek Huruf (AMH),
namun pada tahun 2014 angka ini dianggap sudah tidak relevan
lagi untuk digunakan karena tidak dapat menggambarkan kualitas

20

pendidikan. Selain itu, angka AMH di Sebagian besar daerah sudah
tinggi, hal ini mengakibatkan tingkat pendidikan antar daerah tidak
dapat dibedakan dengan baik. Oleh karena itu, AMH digantikan
dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai
lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Indikator lainnya yang digunakan adalah rata-rata lama
sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Dengan asumsi bahwa kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu
wilayah tidak turun. Cakupan penduduk yang termasuk di dalam
penghitungan rata-rata lama sekolah yaitu penduduk berusia 25
tahun keatas.
https://tolitolikab.bps.go.id
= −
−

= −
−

= −
2

Keterangan:
IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah
IRLS : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
IPendidikan : Indeks Pendidikan
HLS : Harapan Lama Sekolah
HLSmin : Nilai minimum harapan lama sekolah, yaitu 0 tahun
HLSmax : Nilai maksimum harapan lama sekolah, yaitu 18 tahun

21

https://tolitolikab.bps.go.idRLSmin : Nilai minimum rata-rata lama sekolah, yaitu 0 tahun
RLSmax : Nilai maksimum rata-rata lama sekolah, yaitu 15 tahun

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak digunakan untuk
menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh
penduduk akibat dari membaiknya ekonomi. Pada awalnya
indikator yang digunakan sebagai proksi dalam penghitungan
dimensi ini adalah PDB per kapita. Namun, PDB per kapita
dihitung dari seluruh faktor produksi dan turut memperhitungkan
apabila ada investasi dari asing. Padahal tidak seluruh pendapatan
dari faktor produksi dapat dinikmati oleh penduduk lokal. Oleh
karena itu, PDB per kapita dianggap kurang tepat untuk
menggambarkan pendapatan masyarakat atau untuk mengetahui
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sehingga oleh UNDP
indikator yang digunakan diganti menjadi PNB per kapita.

Di Indonesia, dilakukan penyesuaian terhadap indikator
PNB per kapita dikarenakan masalah ketersediaan data, yaitu
dengan menggunakan proksi dari pengeluaran per kapita yang
didapatkan dari SUSENAS.

= ln( ) − ln( )
ln( ) − ln( )

22

https://tolitolikab.bps.go.idMenghitung IPM
IPM merupakan sebuah indeks komposit yang dihitung

sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan
pengeluaran.

= 3√ ℎ × × × 100

Keterangan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
IKesehatan : Indeks Kesehatan
IPendidikan : Indeks Pendidikan
IPengeluaran : Indeks Pengeluaran

Nilai dari pada masing-masing indeks berada pada batas 0
(keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan, indeks
tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk
memudahkan dalam penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS.

IPM dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi. Pengklasifikasian
digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia di suatu
wilayah pada waktu tertentu.

23

Tabel 3. Pengklasifikasian IPM Capaian IPM
Klasifikasi (2)
(1)
IPM  80
Sangat Tinggi 70 ≤ IPM < 80
Tinggi 60 ≤ IPM < 70
Sedang
Rendah IPM < 60

https://tolitolikab.bps.go.id
Pertumbuhan IPM
Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengetahui

kecepatan pembangunan IPM dalam kurun waktu satu tahun di
suatu wilayah. Sehingga dapat diketahui perubahan capaian pada
saat ini dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Untuk
melakukan penghitungan pertumbuhan IPM menggunakan rumus:

ℎ = − −1 100%
−1

Keterangan:
IPMt : IPM di suatu wilayah pada waktu t
IPMt-1 : IPM di suatu wilayah pada waktu t-1

2.3 Manfaat IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini menjadi

indikator penting untuk mengetahui capaian pembangunan di
suatu wilayah. Beberapa manfaat dari IPM diantaranya:

24

https://tolitolikab.bps.go.id• IPM sebagai indikator mengukur capaian hasil kebijakan
dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat
(penduduk)

• IPM untuk menentukan peringkat/level pembangunan
suatu wilayah/negara

• Di Indonesia, IPM sebagai data strategis sebagai alokator
penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

2.4 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penghitungan IPM

disesuaikan dengan data-data yang dihasilkan dari kegiatan survei
dan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu:

• Angka harapan hidup saat lahir bersumber dari Sensus
Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk.

• Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS.

• Pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data
Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS dengan tahun
dasar 2012 yang sudah disesuaikan antar daerah.

• Penentuan batas nilai maksimum dan minim menggunakan
standar UNDP agar dapat dilakukan keterbandingan global,
kecuali untuk standar hidup layak karena manggunakan
nilai mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu rupiah.

25

https://tolitolikab.bps.go.id2.5 Konsep dan Definisi

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan
maksud memeroleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam dalam seminggu.

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan
perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan
dokter/ tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit
untuk berobat rawat jalan atau rawat inap.

Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus
untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis
pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap dan rawat
jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter
spesialis kandungan.

Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan
dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan
pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu
dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.

Poliklinik adalah sarana kesehatan yang dipakai
untuk pelayanan berobat jalan, biasanya berada di bawah
pengawasan dokter/tenaga medis.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit
pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang
mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan
kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas

26

https://tolitolikab.bps.go.idmaksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat
menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai
jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu
(Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan
desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)

Apotek adalah suatu tempat tertentu yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/
penjualan obat atau bahan farmasi dan perbekalan kesehatan
lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga
apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332 Tahun
2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
RI No. 922/MENKES/ PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Apotek).

27

https://tolitolikab.bps.go.id

28

https://tolitolikab.bps.go.id

29

https://tolitolikab.bps.go.id

30

https://tolitolikab.bps.go.id BAB III
CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu kabupaten yang

berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ada sejak 11
Desember 1960 yang terkenal sebagai Kota Cengkeh karena
besarnya hasil cengkeh di Kabupaten Tolitoli. Saat ini Kabupaten
Tolitoli terdiri dari 10 kecamatan. Kabupaten Tolitoli berbatasan
dengan Laut Sulawesi di bagian Utara, Kabupaten Parigi Moutong
di bagian Selatan, serta Kabupaten Buol di bagian timur, dan
Kabupaten Donggala dan Selat Makassar di bagian barat.

Pembangunan di suatu daerah merupakan tanggung jawab
yang dimiliki oleh pemerintah atas daerahnya, dimana
pembangunan saat ini pembangungan tidak hanya dilihat dari sisi
ekonomi namun juga dilihat dari beberapa aspek lainnya, salah
satunya adalah pembangunan atas sumber daya manusia yang
dimiliki.

31

https://tolitolikab.bps.go.id 65+ Tahun
60 - 64 Tahun
55 - 59 Tahun
50 - 54 Tahun
45 - 49 Tahun
40 - 44 Tahun
35 - 39 Tahun
30 - 34 Tahun
25 - 29 Tahun
20 - 24 Tahun
15 - 19 Tahun
10-14 Tahun

5-9 Tahun
0 - 4 Tahun

Laki-Laki Perempuan

Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Tolitoli, 2019

Piramida penduduk Kabupaten Tolitoli menunjukkan
bahwa komposisi penduduk terbanyak adalah penduduk dengan
usia 5-9 tahun lalu penduduk dengan usia 0-4 tahun. Lalu, terdapat
batang yang menonjol kedalam pada kelompok usia 20-24 tahun
yang termasuk ke dalam usia produktif dan setara dengan tamat
SMA keatas. Hal ini terjadi karena kemungkinan penduduk pada
kelompok usia ini banyak yang keluar atau meninggalkan
Kabupaten Tolitoli karena sekolah/kuliah atau bekerja.
Kemungkinan lain adalah pada 20-24 tahun yang lalu Kabupaten
Tolitoli memiliki angka kelahiran yang rendah (penggalakan
program Keluarga Berencana (KB)) sehingga menekan angka
kelahiran, atau adanya fenomena tingginya angka kematian bayi
pada masa itu.

Suatu wilayah yang memiliki komposisi penduduk
didominasi usia muda akan menyebabkan semakin besar
kebutuhan akan fasilitas di wilayah tersebut, seperti fasilitas
kesahatan dan pendidikan. Dimana fasilitas tersebut merupakan

32