Buku Tahunan PNKNL 2020 v1.1

CoverPNKNL 2020

PARADIGMA BARU, ARAH BARU,
SEMANGAT BARU

KUPAS TUNTAS

KOMITMEN MENTERI KEUANGAN MENDUKUNG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMN HULU
MIGAS UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN
RAKYAT

MERAIH CITA

PNKNL MENUJU ZONA INTEGRITAS WBK

LEBIH DEKAT

MARGONO DWI SUSILO, AMBAR FITRIANI, DAN
EVAN WIDYATAMA

GLOWING

DITTA PUSPITA ARIESDEWI

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain EDISI I

MEDIA SOSIAL PNKNL
2 JEJAK LANGKAH

PKeantgaaPnetanrgantar

LUKMAN EFFENDI

DIREKTUR PNKNL

Akhir tahun merupakan saat yang
tepat untuk introspeksi diri, memandang
ke belakang untuk mengevaluasi apa
saja yang telah dilakukan di tahun yang
akan berlalu, dan melihat ke depan, untuk
mencanangkan tujuan dan merancang
rencana-rencana.

Bagi Direktorat PNKNL, tahun 2020 adalah tahun yang penuh gejolak. Betapa tidak, selain
target menantang yang sudah ditetapkan di awal tahun, akhir kuartal pertama menyaksikan
pemerintah menetapkan masa pandemi COVID-19 disertai serangkaian upaya mengatasi dampak
pandemi di semua bidang.

Peristiwa itu menjadi titik tolak bagi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat PNKNL
untuk mempercepat perubahan fokus tata kerja yang semula luar jaringan menjadi dalam
jaringan. Upaya yang sudah dimulai dengan otomasi sistem persuratan, mendadak dituntut
untuk mengakomodir sebagian besar proses administrasi yang menjadi urat nadi Kementerian
Keuangan.

Perubahan fokus tata kerja dalam waktu singkat adalah tantangan besar, dipadukan dengan
target tahun 2020 yang harus dicapai, maka Direktorat PNKNL tidak punya pilihan kecuali
menyusun ulang strategi kerja. Pekerjaan di Direktorat PNKNL berupa penyusunan regulasi,
dan pengelolaan piutang serta kekayaan negara lain-lain bukan pekerjaan yang mudah. Dalam
pelaksanaannya, peran para stakeholder dari berbagai tingkatan sangat vital. Bagaimana
caranya menjalin dan memelihara koordinasi dan hubungan yang berkelanjutan? Bagaimana
memitigasi dampak pandemi yang berakibat pada pembatasan mobilitas, sementara di sisi lain,
target penyusunan regulasi dan pengelolaan saling berkejaran?

Di tahun yang sama, Direktorat PNKNL mengikuti proses untuk memperoleh predikat WBK/
WBBM yang pertama kalinya diadakan di masa pandemi. Menyesuaikan diri dengan perubahan
bukan hal yang mudah, namun tekad dan kemauan kuat, serta dukungan dari segenap jajaran
membuat Direktorat PNKNL mampu melalui masa-masa itu.

Jejak Langkah Edisi Pertama merupakan gambaran singkat perjalanan Direktorat PNKNL
di masa pandemi. Banyak kisah dan cerita di balik layar pelaksanaan tugas mencapai target,
demikian pula sekelumit nuansa humanis melalui sosok-sosok punggawa Direktorat PNKNL di
sela-sela kesibukan mereka sehari-hari.

Akhir kata, semoga rangkaian Jejak Langkah ini dapat membangkitkan nostalgia keberhasilan
(dan kegagalan) di tahun 2020, sekaligus cermin pembelajaran untuk perbaikan kinerja di tahun
2021. Direktorat PNKNL BISA!!!

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 3

Daftar Isi

PARADIGMA BARU, KUPAS TUNTAS 18
ARAH BARU,
SEMANGAT BARU “KOMITMEN MENTERI KEUANGAN MENDUKUNG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS”
Hasil Wawancara Tim Redaksi
Jejak Langkah dengan Direktur MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMN HULU 22
dan Kasubdit PNKNL MIGAS UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

6 Wujud Harapan Regulator dan Eksekutor dalam Pengelolaan 28
Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
INSPIRASI
MENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DALAM MENGELOLA 32
Arahan Dirjen KN (Review) PIUTANG NEGARA (SEKILAS PMK 163/PMK.06/2020)

14

Inovasi PNKNL 36 Merci
(Meraih Cita)
• Pemetaan sebaran tanah KKKS
• Aplikasi Manajemen Piutang Negara (FocusPN) Buah Manis Sebuah
• SMS Pengaduan Perjuangan

Bidik Kamera 46

Kegiatan Direktorat PNKNL di Tahun 2020 41

Lekat (Lebih Dekat) Glowing

MARGONO DWI SUSILO, Ditta Puspita Ariesdewi
AMBAR FITRIANI, DAN
EVAN WIDYATAMA 50 60

4 JEJAK LANGKAH

Ragam Nusantara

Foto: https://caramembuat.id/

Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta (Betawi), dengan
bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi (udang
kering yang diasinkan) yang disangrai kering ditambah bawang merah
goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai,
cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam dan gula pasir.
Menurut sejarah, Kerak Telor sudah ada dari zaman kolonial Belanda,
kerak telor diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja
Pada tahun 1970an .Makanan ini dihidangkan saat pesta dan hajatan
besar para pembesar pada masa itu. Semakin bergulirnya waktu,
kehadiran kuliner-kuliner barat menggeser pesona kerak telor ini.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 5

PARADIGMA BARU, ARAH BARU,
SEMANGAT BARU

Hasil Wawancara Tim Redaksi Jejak Langkah dengan Direktur dan Kasubdit PNKNL

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) mulai menggaungkan
pernyataan “Perubahan Paradigma”. Paradigma sendiri secara sederhana bisa diartikan
sebagai suatu padangan seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang akan
mempengaruhi dalam berpikir dan bertindak. Paradigma merupakan seperangkat asumsi,
konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang suatu realitas dalam sebuah
komunitas atau kelompok yang sama. Lalu apa sebenarnya paradigma yang ingin diubah
oleh Direktorat PNKNL ini, bagaimana kondisi DIrektorat PNKNL sebelum perubahan
paradigma itu sendiri.

6 JEJAK LANGKAH

Menanggapi hal di atas, Direktur Negara. Menyangkut pengelolaan
PNKNL Bapak Lukman Efendi memberikan
pendapat bahwa, selama beliau menjabat Piutang ini menjadi tugas besar karena
sebagai Direktur PNKNL dari bulan Maret
2020, PNKNL sendiri sudah melaksanakan PNKNL (terumata Subdit Piutang Negara)
tugas nya dengan baik dilihat dari kinerja
yang disampaikan melalui IKU yang ada. harus mulai untuk megumpulkan data-
“Tidak ada yang salah sebenarnya dengan
apa yang dilakukan selama ini baik dari data, mengumpulkan permasalahan-
dalam diri sendiri sana, tetapi kita kan
harus terus maju dan terus berkembang,” permasalahan yang terjadi di Kementerian/
imbuhnya.
Lembaga, kemudian mengatur hal tersebut
Paradigma Baru di Bidang Piutang Negara
dengan baik. Salah satu hal penting dalam
Lukman menegaskan bahwa cara
untuk mengembangkan diri kita adalah perubahan paradigma Pengelolaan Piutang
dengan membuka lahan-lahan baru, cara
mengabdi kepada negeri ini harus semakin adalah melakukan sharing tanggung
besar. Tidak hanya terbatas dari 2 tusi
yang kita punya di Direktorat PNKNL saja. jawab. Penyelesaian piutang bermasalah
Menurut beliau, PNKNL memiliki potensi
dan sumber daya manusia yang baik yang tidak hanya tugas Kementerian Keuangan
mana seharusnya lebih dimaksimalkan
tidak terbatas di “pengurusan” saja namun atau DJKN/PUPN namun dibagikan ke K/L
merangkap ke bagaimana kita melakukan
“pengelolaan” atas Piutang-piutang Negara sehingga DJKN/PUPN tidak menanggung
termasuk yang belum macet yang masih
ada di Kementerian/Lembaga. Hal ini beban tersebut. Hal ini sangat masuk akan
membutuhkan sinergi dan koordinasi yang
kuat dengan pihak-pihak Kementerian mengingat seluruh pihak yang membuat
Lembaga maupun dari Bendahara Umum
timbulnya Piutang Negara. Salah satu tolak

ukur keberhasilan mengelola Piutang dari

hulu ke hilir adalah tingkat penyisihan

Piutang Negara di LKPP, apabila menurun

artinya kualitas dari piutang negara ini

semakin berkualitas dan pengelolaan

Piutang negara Tersebut juga otomatis

dapat dinilai bagus. Untuk mendukung

paradigma baru dalam pengelolaan Piutang

Negara telah terbit PMK 163/PMK.06/2020

tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada

Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara

Umum Negara dan Pengurusan Sederhana

Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 7

Namun demikian sisi “pengurusan” orang mau bayar sekarang dengan 500 juta
juga harus dikuatkan. Pengurusan dalam ya kenapa tidak? Nah berarti disitu kan ada
hal ini adalah tindakan pengurusan program-program diskon dan sebagainya.
oleh PUPN, artinya pengurusan itu Secara tidak langsung itu restrukturisasi ya
dalam konteks piutang sudah macet dan kan. Ada keringanan-keringanan yang kita
terpaksa diserahkan ke PUPN. Untuk itu berikan, nah ini akan berdampak kedalam
perlu menggunakan bantuan fasilitas 2 hal. Pertama akan meringankan para
teknologi dengan melakukan koordinasi debitur yang sudah macet dan sebagainya,
dan kerja sama dengan Direktorat Yang kedua kita akan mendapatkan manfaat
PKNSI. Juga dengan menciptakan cara ekonomi yang lebih cepat, walaupun lebih
baru, misalnya Pengurusan Sederhana kecil..”. Crash program ini dilakukan
untuk mempercepat Piutang negara yang sebagai bentuk perhatian pemerintah di
sudah mangkrak di PUPN. Kemudian juga masa pandemi Covid-19.
melalui CRASH PROGRAM yang akan di
luncurkan. Terobosan ini diharapkan akan Kasubdit PN 2 sekaligus Plt. Kasubdit
mempercepat Pengurusan Piutang yang PN 1 bapak Sumarsono menyatakan bahwa,
sudah macet selama bertahun-tahun. Crash yang pertama terkait dengan Perubahan
Program dilaksanakan di tahun 2021, yang Paradigma sebagai perumus kebijakan
akan berisi program pemberian keringanan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
utang serta moratorium tindakan hukum. dari berbagai sisi seperti dari sisi IT yaitu
Focus PN yang menurut beliau masih harus
Terkait keringanan utang beliau dikembangkan dari sisi internal yang mana
menegaskan bahwa program ini beliau berharap adanya penyempurnaan
bukanlah menghapuskan piutang, tetapi dan penambahan fitur baru sehingga
mendorong debitor untuk melunasi bisa digunakan sebagai alat control untuk
dengan memberikan potongan/diskon. melakukan pengurusan di internal PUPN.
Besarnya diskon sudah dipertimbangkan Terkait dengan pengelolaan hutang yang
dengan matang bahwa: “piutang ini tidak berada di K/L saat ini sedang dicoba untuk
akan tertagih selama lebih dari 5 tahun membangun aplikasi sederhana untuk
atau akan tertagih Lunas selama 5 tahun, mengetahui seberapa besar potensi hutang
sebesar satu milyar ya kan itu pun hanya
akan, sebuah kemungkinan. Tetapi kalau

8 JEJAK LANGKAH

yang belum diserahkan. Dengan kata lain kepada perusahaan - perusahaan eks-nya.
saat ini dari Subdirektorat PN I dan II sedang Sedangkan kita ingin mengelola industrinya,
mencoba mengembangkan aplikasi sebagai industri hulu migasnya, Jadinya BMN kan
alat pendukung perubahan paradigma mulai nya dari industri hulu migasnya, kalau
tersebut. Kedua terkait dengan pengurusan K3S kan sempit pengertiannya,” ungkap
piutang, Subdirektorat PN I dan II sudah beliau.

melaksanakan Kerjasama “PARADIGMA BARU,
ARAH BARU,
dengan berbagai

macam pihak yang

dapat membantu dalam SEMANGAT BARU”

pengurusan Piutang

Negara ini. yang ketiga sedang dilakukan Menambahkan hal diatas beliau
Mapping BKPN dengan harapan dengan menyatakan bahwa, peran dalam
adanya penegasan BKPN ini diharapkan pengelolaan BMN tersebut dapat dibagi
pengurangan nilai outstanding dapat ke Kementerian ESDM sebagai pengelola
dilaksanakan. barang dengan Tugas Sesuai Tusinya.
Namun tetap dengan ketentuan-ketentuan

harus dengan tambahan ada penerimaan

Paradigma Baru di BMN Eks KKKS, negara dari pengelolaan BMN tersebut,
PKP2B dan Aset Bekas Milik Asing Harus tetap dalam guidline Regulasi.
Tionghoa. Dengan adanya pembagian kewenangan
ini akan ada pembagian tanggung jawab,
Lukman melanjutkan bahwa jangan yang akan dibungkus dengan pembagian
kewenangan.
jadikan PNKNL sebagai yang mengambil
Hal tersebut diaminkan oleh Kepala
alih semua tanggung jawab, harus ada Subdirektorat KNL I, Afwan Fauzi. Menurut
beliau Regulasi ini sangat bisa dilaksanakan
pendistribusian tugas dan kewajiban dengan membawa semangat SDM Militan,
Inovatif dan sebagainya. Dengan adanya
sesuai dengan tusi masing-masing. Beliau regulasi yang membawa paradigma baru
ini dari Subdit KNL1 sedang mencoba
megungkit kenapa BMN Hulu Migas yang

dulunya disebut BMN Eks KKKS berganti

sebutan, hal terseut terjadi karena, “…secara

filosofis, istilah Eks KKKS itu mengarah

kepada perusahaannya, mengarah

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 9

memposisikan para stakeholder baik II sudah menerbitkan KMK 573/KN.06/2020
dari SKK maupun PBBM agar nyaman menghasilkan IP atau Inventarisasi dan
dengan adanya perubahan ini. dengan Penilaian sebanyak 486 Juta US Dollar
adanya peruahan ini juga akan tetap yang sebelumnya belum bisa dieksekusi
dilakukan pendampingan selama sebulan dengan KMK sebelumnya. Unutk rencana
sekali dengan bertemu dan membahas kedepan Kasubdit KNL II Bapak Sugiwanto
permasalahan yang ditemui secara informal menyatakan bahwa akan ada 5 PMK, 1 KMK,
dan santai. dan 1 Perdirjen terkait PKP2B yang akan
menyesuaikan dengan tugas Kewenangan
TidakjauhberbedaKepalaSubdirektorat Kementerian ESDM.
KNL II Bapak Sugiwanto menyatakan bahwa,
selama tahun 2020 terobosan hukum untuk Selanjutnya dari Kepala Subdirektorat
penyelesaian Kekayaan-kekayaan negara KNL III Ibu Evi Askaryanti menyatakan
yang lain khususnya dalam pengurusan bahwa, untuk Subdirektorat KNL III
ABMA/T atau Aset Bekas Milik Asing atau sendiri secara tusi sedikit berbeda dengan
Tinghoa, karena selama 2020 terjadi Subdirektorat lainnya dimana fungsi
penuran Outsanding atas ABMAT secara utamanya adalah menyusun peraturan
cukup signifikan. Kemudian dari sektor tekait asset Eks BLBI yang berkolaborasi
PKP2B selama 2020 dari Subdirektorat KNL dengan Direktorat PKNSI. Menteri Keuangan

mencanangkan agar penyelesian
asset Eks BLBI ini harus selesai
maksimal di tahun 2022 agar
sejalaln denga napa yang menjadi
arahan Menteri keuangan
pada tahun 2019 lalu untuk
melakukan penyempurnaan
PMK yang mengatur Pengelolaan
asset BLBI dari sisi asset BPPN
maupun PPA, yang dimana pada
tahun tersebut diatur dalam dua
PMK agar digabung menjadi

10 JEJAK LANGKAH

satu PMK. Alasanya adalah yang pertama menjadi Tukang Jahit yang artinya bukan
menyelesaikan permintaan orang terkait
simplifikasi peraturan. Kedua tidak perlu penyusunan kebijakan ini tetapi sebgai
regulator yang bisa memformulasikan
adanya banyak peraturan. Terakit dengan sendiri kebijaan apa yang seharusnya
bisa dilakukan oleh eksekutornya. Dalam
Aset kredit pada ketentuan yang baru pembentukan kebijakan ini harusnya
konsep secara utuh dibuat terlebih
deiberikan kesempatan pengelolaan dahulu sebelum kita lakukan rapat untuk
mendengar masukan atas konsep tersebut.
dengan melakukan Penyertaan Modal Dengan perubahan paradigma ini menjadi
penting dengan harapan agar Internal
Negara kepada BUMN yang kepemilikaanya Direktorat PNKNL selalu memperbarui pola-
pola pikir dalam melakukan pekerjaan.
mayoritas Pemerintah. Kemudian
Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan
ketentuan baru terhadap pasar kredit adanya sebuah perubahan yang dilakukan
pastinya akan ada penolakan-penolakan
dengan outstanding dibawah 500 tidak yang terjadi baik secara internal maupun
eksternal. Kasubdit KNL I Bapak Afwan
diserahkan ke PKNSI dan ada mekanisme sendiri menceritakan bahwa posisi
penolakan pasti muncul, bahkan sampai
penghapusbukuan yang diatur sendiri. Lalu dibawa ke posisi presiden hingga masuk
kedalam sidang Kabinet pada waktu itu.
dari asset property diberikan kesempatan
Dengan adanya perubahan paradigma
berupa masa sewa sampai 10 tahun yang ini tentunya akan membuat sebuah
gebrakan gebrakan baru bagi Direktorat
sebelumnya adalah 5 tahun. Masih terkait PNKNL kedepannya, Direktur PNKNL bapak
Lukman Efffendi berharap, “ …Jika akan
asset property diberikan perubahan atau ikut rapat jangan hanya sebagai peserta
rapat pasif tetapi sudah bisa merumuskan
penambahan untuk opsi pengelolaan. Untuk

peraturan Pengelolaan Aset eks BLBI juga

sudah dilaporkan ke pada Bapak Direktur

PNKNL untuk diusulkan penyusunan

KepPres untuk melakukan penyelesaian

Aset eks BLBI.

Lebih Lanjut Direktur PNKNL Bapak
Lukman Effendi mengatakan bahwa dalam
Perubahan Paradigma ini agar Internal
PNKNL dalam hal pengurusan yang dapat
dilakukan secara rigid dan eksklusif
namun dalam pengelolaannya untuk
melakukan koordinasi ke seluruh pihak
terkait. Lalu dalam perumusan kebijakan
harus dilakukan perubahan agar jangan

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 11

paradigma baru yang kita inginkan, jangan ikut arus. Segala sesuatu harus dipersiapkan
secara matang, misalnya pada waktu kita menyusun PMK terkait dengan pengelolaan piutang
negara atau hulu migas itu kita membuat tim kerja yang Intens. Berdiskusi dengan peserta
yang bener-bener berkontribusi positif. Jadinya adalah, kita melihat orang-orang yang menurut
kita, mereka bisa bantu kita secara penuh bukan hanya sebagai peserta rapat, namun juga
sebagai tim. Harapan saya tentunya, dengan perubahan-perubahan ini dari segi internal kita
semakin cakap, semakin hebat dan mumpuni dalam menyelesaikan pekerjaannya dan juga
yang sedang kita tantang di tahun 2020 kemarin dan di tahun 2021, kan kita minta kepada
semua Kasi untuk membuat program kerja masing-masing,…”

Sebagai pamungkas beliau menambahlan bahwa “Sesuatu disebut berhasil bukan pada
saat kita berhasil program, tetapi harus dibuktikan bahwa program tersebut membuahkan
output yang baik dan bermanfaat bagi kita semua”. (Agnes, MDS).

12 JEJAK LANGKAH

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 13

Inspirasi

ARAHAN DIRJEN
KEKAYAAN NEGARA

Oleh Margono Dwi Susilo

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membicarakan tentang tusi Piutang
Negara. Saya melihat bahwa tusi Piutang Negara mengalami dinamika menuju arah yang
lebih positif. Ini ditandai dengan setidaknya berbagai perubahan mendasar, baik dari sisi
regulasi, perbaikan data di focusPN, penguatan target IKU dan sebagainya.

Dari sisi regulasi saya melihat ada 2 (dua) PMK yang kita perkirakan akan mempunyai
dampak signifikan bagi perbaikan tata kelola Piutang Negara di masa depan. Pertama adalah
PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN.

PMK ini telah lama kita kerjakan bersama dan telah ditunggu kehadirannya oleh
KPKNL, Kanwil maupun stakeholder DJKN. Dalam PMK 163 ini kita di DJKN berusaha
untuk memberikan warna baru dalam menyelesaikan piutang negara. Kita berusaha untuk
memperbaiki tata kelola piutang dari hulu ke hilir dengan memberikan lebih banyak
kepercayaan kepada K/L untuk mengelola sendiri piutangnya sampai tuntas. Hal ini sesuai
dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Salah satu hal yang menjadi materi penting dalam PMK 163 ini adalah adanya

14 JEJAK LANGKAH

pembatasan piutang negara yang boleh diserahkan kepada PUPN, yaitu piutang yang
besarnya diatas Rp8 juta rupiah. Hal ini mengandung maksud agar PUPN/KPKNL tidak lagi
terfokus untuk menyelesaikan berkas piutang negara yang relatif kecil yang sesungguhnya
bisa diselesaikan sendiri oleh K/L selaku pemilik piutang. Dengan demikian untuk selanjutnya
PUPN/KPNL akan lebih difocuskan untuk penyelesaian piutang negara dengan jumlah
signifikan, termasuk dengan pendekatan eksekusi maupun noneksekusi yang memang
menjadi tugas dan kewenangan PUPN.

Dengan kebijakan ini seluruh insan piutang negara di PUPN/KPKNL maupun di Kantor
Pusat harus lebih bersiap diri untuk meningkatkan pengetahuan dan integritas dalam
menyelesaikan piutang negara. Karena kini kita telah memasuki era baru Pengelolaan
Piutang Negara.

Piutang Negara merupakan bagian dari aset atau kekayaan negara. Saat ini jumlah
piutang di LKPP masih cukup besar. Menurut LKPP 2019 (audited) jumlah bruto piutang
negara kategori “Lancar” posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp297,9 trilyun. Dari jumlah
tersebut sudah dilakukan penyisihan sebesar Rp187,3 triliun (atau tingkat penyisihan
sebesar 62,8 persen). Dari besarnya tingkat penyisihan tersebut menunjukkan kualitas
piutang negara di LKPP tidak begitu baik.

Selain “Piutang Lancar” tersebut, masih ada “Piutang Jangka Panjang” dengan jumlah
bruto Rp60,56 trilyun.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 15

Tingginya jumlah piutang dan besarnya tingkat penyisihan merupakan tantangan
tersendiri bagi Kementerian Keuangan untuk menyelesaikannya. Dengan adanya PMK 163
maka kita hendaknya merubah mindset, yaitu tidak lagi hanya focus pada piutang yang
telah diurus PUPN, tetapi juga pada penyelesaian piutang di LKPP.

Regulasi yang kedua yaitu PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi
Pemerintah Yang Telah Diurus/Dikelola PUPN/DJKN Dengan Mekanisme Crash Program
Tahun Anggaran 2021. PMK ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 39 UU Nomor 9 Tahun
2020 tentang APBN Tahun 2021. Disamping itu PMK 15 juga disusun untuk memperbaiki tata
kelola Piutang Negara dan sebagai salah satu bentuk simpati pemerintah di era Pandemi
Covid-19.

Ada beberapa klasifikasi debitor yang telah diurus oleh PUPN yang berhak mendapat
keringanan hutang, yaitu: debitor UMKM, debitor penerima KPR RS/RSS dan debitor dengan
jumlah kewajiban sampai dengan Rp1 miliar. Menteri Keungan sesuai pasal tersebut diberi
kewajiban untuk menyusun regulasi untuk melaksanakan program keringanan tersebut.

Pada kesempatan ini saya menghimbau hendaknya instansi vertikal DJKN
mensosialisasikan Crash Program tersebut khususnya kepada debitor target dan para K/L
selaku pemilik piutang, dengan harapan agar program ini dapat dipahami secara lebih dini
dan dilakukan antisipasi seperlunya. Misalnya kita harus bersama-sama mendata debitor-
debitor yang berhak mendapat crash program, memastikan sisa kewajiban debitor berikut
rincian pokok/bunga/denda/ongkos, mengupdate alamat debitor, serta menyusun program
yang relevan untuk mendukung pelaksanaan crash program tersebut. Satu hal yang tidak
kalah penting adalah perlakukan akuntasi pasca pemberian crash program.

Akhir kata, semoga tulisan yang singkat ini dapat menjadi pendorong bagi perbaikan
tata kelola Piutang Negara.

ISA RACHMATARWATA

16 JEJAK LANGKAH

POSTER ANTI KORUPSI

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 17

Kupas Tuntas

“KOMITMEN
MENTERI KEUANGAN

MENDUKUNG
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN YANG

BERKUALITAS”

Oleh: Heru Widiyanto

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa asing yang tidak Mempunyai Hubungan
Diplomatik Dengan RI
(dh Cina) yang disingkatanya ABMA/T, c. Keputusan Penguasa Perang Pusat
No.Kpts/Peperpu/0439/1958 Tentang
merupakan aset yang dikuasai oleh Sekolah /Kursus
d. UU Nomor 2 PNPS Jo Kepres No. 264
negara berdasarkan peraturan undang- Th 1962, Keppres No. 54 Tahun 1963
Tentang Organisasi Yg Tidak sesuai
undang. Penguasaan oleh negara dengan Kepribadian Bangsa; dan
e. Adanya gejolak politik berupa peristiwa
dilakukan pada periode waktu Tahun G 30 S/PKI.
Berdasarkan hal tersebut pada intinya
1958 s.d 1966, berdasarkan peraturan dan ABMA/T merupakan tanah dan bangunan
yang berasal dari:
peristiwa sebagai berikut: • Eks Sekolah Cina (Tionghoa)

a. UU No. 23 PRP Tahun 1958 tentang

Keadaan Bahaya

b. Peraturan Penguasa Perang

Pusat No. Prt/Peperpu/032/1958 tgl 30

September1958tentangLaranganAdanya

Organisasi Yang didirikan Oleh dan Atau /

Untuk Orang-orang dari Warga Negara

18 JEJAK LANGKAH

Sebagian besar ABMA/T merupakan aksi massa tahun 1965/1966 (G30SPKI ),
yang ditertibkan dan dikuasai Penguasa
tanah dan bangunan yang berasal dari Pelaksana Dwikora Daerah. Adapun
ABMA/T yang termasuk dalam kategori ini
Sekolah-Sekolah Cina (Tionghoa) yang adalah Universitas Tri Sakti Jakarta, yang
merupakan eks Universitas Les Republica
didirikan oleh Perkumpulan/Yayasan underbouw dari BAPERKI.

Cina pada masa Pemerintahan Hindia Sebelum ditetapkanya PMK Nomor 62 /
PMK.06/2020, salahsatubentukpenyelesaian
Belanda. Sampai dengan Tahun ABMA/T berdasarkan PMK 31 Tahun 2015,
adalah dilepaskan penguasaanya dari
1958 di Indonesia diperkirakan Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara
pembayaran kompensasi, untuk ABMA/T
terdapat sebanyak 2.300 yang digunakan untuk kegiatan pendidikan
diberikan keringanan kompensasi sebesar
Sekolah Cina. Sesuai kebijakan penyelesaian 50% dari nilai wajar.

yang dikeluarkan oleh Penguasa Peramg Pemberian keringanan sebesar 50%
untuk ABMA/T yang digunakan untuk
Pusat dan Departemen Pendidikan dan kegiatan pendidikan bagi sebagian besar
yayasan pendidikan swasta secara finansial
Kebudayaan pada Tahun 1958, sekolah- dirasakan masih memberatkan, maka atas
hal tersebut pada bulan Juni 2019 Pengurus
sekolah Cina tersebut selanjutnya dijadikan Pusat Muhamadiyah melakukan pertemuan
dengan Menteri Keuangan umtuk
sekolah nasional (sekolah negeri dan menyampaikan aspirasi agar ABMA/T yang
digunakan untuk kegiatan Pendidikan
swasta). agar keringanan kompensasinya dapat
diberikan intensif yang lebih besar lagi.
• Eks Sekolah Asing (Belanda) Bak Gayung bersambut, maka Menteri
Keuangan dalam pertemuan dimaksud
Adalah sekolah yang didirikan untuk telah berkomitmen untuk memberikan

orang Eropa (Belanda dll) pada masa

Pemerintah Hindia Belanda. SMAN 1

Bandung dan Sekolah BPSMKJB di Jalan

Juanda Bandung (eks Lycheum) merupakan

ABMA/T yang berasal dari Sekolah Asing.

• Eks Perkumpulan Ekslusif Rasial

Adalah Tanah dan Bangunan milik

Perkumpulan/Organisasi Cina yang

didirikan pada masa Pemerintahan

Hindia Belanda yang selanjutnya dilarang

berdasarkan peraturan perundang-

undangan Pemerintah RI.

• Eks tanah dan bangunan milik

perkumpulan yang menjadi sasaran

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 19

dukungan kepada pengembangan

pendidikan yang berkualitas dengan cara

memberikan insentif yang lebih besar lagi.

Selanjutnya sesuai arahan Menteri

Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara

terkait insentif pendidikan dimaksud,

ditengah wabah virus covid 19 yang

tengah melanda hampir semua negara

di Dunia, Direktur PNKNL telah berhasil

merumuskan pengaturan baru dalam

penyelesian ABMA/T dengan ditetapkannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /

PMK.06/2020 tentang Penyelesaian ABMA/T

pada tanggal 29 Mei 2020 (PMK 62), yang

merupakan pengganti dari pengaturan

ABMA/T sebelumnya, yaitu PMK Nomor 31/

PMK.06/2015 (PMK 31).

Dalam PMK 62 sebagai bentuk formal berupa sekolah dan/atau perguruan

komitmen Menteri Keuangan memberikan tinggi dengan status akreditasi B;

dukungan pengembangan pendidikan yang c. sebesar 80% (delapan puluh persen)

berkualitas, telah dirumuskan pengaturan dari Nilai Wajar, dalam hal ABMA/T

baru untuk ABMA/T yang digunakan untuk digunakan untuk kegiatan pendidikan

kegiatan pendidikan dengan diberikan formal berupa sekolah dan/atau perguruan

insentif yang lebih besar berupa keringanan tinggi dengan status akreditasi A atau yang

kompensasi sebagai berikut: digunkan untuk sekolah luar biasa.

a. sebesar 65% (enam puluh lima persen) Dalam PMK yang baru selain diatur

digunakan untuk kegiatan pendidikan pemberian keringanan kompensasi

formal berupa sekolah dan/atau perguruan yang lebih besar bagi pendidikan, juga

tinggi dengan status akreditasi C; dirumuskan pengaturan baru lainya yaitu :

b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) a. dalam rangka memberikan

digunakan untuk kegiatan pendidikan kemudahan pembayaran kompensasi oleh

20 JEJAK LANGKAH

Pihak Ketiga pembayaran kompesasi dapat dahulu dilakukan reviu APIP
dilakukan dengan cara berkala selama 2 Dengan dtetapkannya PMK Nomor 62
tahun;
maka penyelesaian ABMA/T dapat lebih
b. penyerderhanaan syarat adminsitrasi tertib, terarah, dan akuntabel. Selain
terhadap ABMA/T yang akan dimantapkan itu dengan adanya pengaturan baru,
status hukumnya untuk Kementerian/ diharapkan juga K/L dan Pemda serta
Lembaga atau Pemerintah Daerah masyarakat dapat memperoleh manfaat
yang lebih baik lagi.
c. dengan adanya Umdang-Undang
Tentang Desa, ABMA/T dapat dimantapkan
juga sebagai milik Desa

d. ABMA/T yang telah dilakukan proses
penyelesaian oleh K/L atau Pemda, sebelum
adanya pengaturan oleh Menteri Keuangan
dapat dinyatakan selesai dengan terlebih

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 21

Kupas Tuntas “MEWUJUDKAN OPTIMALISASI
PENGELOLAAN BMN HULU MIGAS

UNTUK SEBESAR-BESARNYA
KEMAKMURAN RAKYAT”

Oleh: Muhamad Fuad Mansur

BMN Hulu Migas merupakan Barang Ketentuan teknis pengelolaan Barang
Milik Negara yang berasal dari perolehan Milik Negara yang berasal dari pelaksanaan
lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Minyak Dan Gas Bumi mengacu kepada
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/
Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Nomor 165/PMK.06/2010, dan kemudian
yaitu semua barang yang berasal dari telah diganti dengan Peraturan Menteri
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang
Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk Pengelolaan Barang Milik Negara yang
yang berasal dari Kontrak Karya/Contract Berasal dari Kontrak Kerja Sama Kegiatan
of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
usaha hulu minyak dan gas bumi.
Dalam kurun waktu pengelolaan BMN
22 JEJAK LANGKAH

Hulu Migas yang telah berjalan semenjak secara komprehensif, efisien dan efektif;
terbitnya Peraturan Menteri Keuangan • penatausahaan yang kurang
mengenai pengelolaan Barang Milik Negara
yang Berasal dari Kontraktor Kontrak memadai sehingga selalu menjadi temuan
Kerja Sama (PMK-135 tahun 2009 jo. PMK BPK.
165 tahun 2010 dan yang kemudian telah
diganti dengan PMK-89 tahun 2019), masih Selain itu, industri migas sebagai
terdapat kondisi-kondisi aktual yang kegiatan usaha strategis tetap memberikan
memerlukan penanganan agar tercapai kontribusi dan nilai tambah bagi Negara,
tujuan pengelolaan BMN Hulu Migas guna antara lain melalui realisasi lifting produksi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. migas untuk peningkatan kapasitas dan
ketahanan energi nasional serta penerimaan
Kondisi aktual yang terjadi antara lain: negara dari sektor sumber daya alam.
• belum adanya pembagian wewenang
yang fit antara para pemangku kepentingan Sebagai konsekuensinya, pengelolaan
dalam pengelolaan BMN Hulu Migas; aset yang digunakan dalam kegiatan industi
• pengelolaan aset belum dilaksanakan migas juga merupakan kegiatan strategis,
karena pengelolaan asset (BMN Hulu Migas)
yang efisien dan efektif akan mendukung
keberhasilan dalam pengelolaan minyak
dan gas bumi.

Untuk menyikapi perkembangan
proses bisnis dan meningkatkan dukungan
pemerintah pada industri hulu minyak
dan gas bumi, Pemerintah melalui Menteri
Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu
Minyak dan Gas Bumi (PMK-140) sebagai
pengganti Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara yang Berasal dari
Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 23

PMK-140 ini mengubah berbagai aspek untuk menjadi lebih baik, yaitu antara lain
sebagai berikut.

1. Secara fundamental terkait tugas dan wewenang para pihak yang terlibat dalam
pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang
berbagi peran dengan Kementerian ESDM sebagai Pengguna Barang dan SKK Migas maupun
BPMA sebagai Kuasa Pengguna Barang. Reposisi kedudukan para pihak ini berpengaruh

langsung dalam proses bisnis
pengelolaan BMN Hulu Migas,
dimana selama masih digunakan
dalam kegiatan usaha hulu migas
kewenangan persetujuan dan
pengaturan lebih lanjut berada
pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

2. Pemanfaatan BMN Eks
Terminasi yang sebelumnya
memerlukan persetujuan Menteri
Keuangan selaku Pengelola
Barang, dengan pengaturan
sesuai PMK 140 ini, hal tersebut
masuk kategori Penggunaan, yaitu
Penggunaan BMN Hulu Migas

Eks Kontraktor yang persetujuannya merupakan kewenangan Pengguna Barang (Menteri
ESDM).

Penetapan Penggunaan BMN Hulu Migas Eks Kontraktor merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan dari keputusan penunjukan KKKS penerus wilayah kerja pertambangan.
Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam memberikan kepastian dalam
berusaha, mengingat kegiatan usaha hulu migas merupakan industri yang sangat fluktuatif
dan dinamis, penuh ketidakpastian.

Terkait kontribusi KKKS bagi Negara, yaitu nilai manfaat atas Penggunaan BMN Hulu

24 JEJAK LANGKAH

Migas eks Kontraktor, diberikan fleksibilitas bentuk-bentuk berupa:
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi bagian dari Signature Bonus;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi bagian dari bagi hasil lifting minyak

dan/atau gas bumi; dan/atau
c. nilai tambah manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah kerja

pertambangan.

3. Pelimpahan kewenangan
persetujuan Penggunaan BMN
Hulu Migas kepada Pengguna
Barang atau Kuasa Pengguna
Barang merupakan simplifikasi
birokrasi bagi KKKS yang
menggunakan BMN Hulu Migas
tersebut.

Simplifikasi birokrasi dan
fleksibilitas Penggunaan BMN
Hulu Migas oleh Kontraktor
ini adalah bentuk dukungan
pemerintah pada industri hulu
minyak dan gas bumi dalam
perspektif yang komprehensif
untuk sebesar-besar bagi
kemakmuran rakyat.
4. Pemberian kewenangan lebih lanjut dalam pengelolaan BMN Hulu Migas ini juga
diimbangi dengan tuntutan tanggung jawab dalam ketertiban dalam pengelolaan BMN Hulu
Migas. Para pihak yang terlibat, mulai dari KKKS sampai dengan Menteri Keuangan dituntut
semakin transparan dalam penatausahaan BMN Hulu Migas, seiring dengan kepastian
dalam pengelolaannya. Dengan pengelolaan dan penatausahaan yang semakin tertib ini
diharapkan dapat menghilangkan ketidakefisienan dalam industri migas. Sehingga pada
ujungnya dapat meningkatkan trust dalam industri migas, baik dimata investor, pemeriksa
(BPK), dan rakyat Indonesia pada umumnya.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 25

5. Dalam rangka mewujudkan itu semua maka PMK-140 telah mengamanatkan adanya
unit khusus pada masing-masing pihak (mulai dari KKKS dan seterusnya) yang fokus
menangani penatausahaan dalam pengelolaan BMN Hulu Migas. Untuk itu diperlukan
kerjasama yang semakin harmonis antara KKKS, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang,
dan Pengelola Barang.

Harapan dengan adanya PMK 140/PMK.06/2020:
1. Peningkatan pendapatan dari optimalisasi aset (melalui penggunaan dan pemanfaatan
BMN Hulu Migas).
2. Mendorong iklim industri hulu migas yang semakin baik.
3. Mendukung peningkatkan kapasitas produksi migas sebagai bagian dari upaya
Pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.
4. Mewujudkan tata kelola BMN Hulu Migas yang lebih baik sehingga diharapkan
mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan undang-undang.

26 JEJAK LANGKAH

QUOTE

...VALA AFSHAR

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 27

Kupas Tuntas

Wujud Harapan Regulator dan Eksekutor
dalam Pengelolaan Aset eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional

Oleh: Prihatin

Aset eks Badan Penyehatan Perbankan sisi regulasi.
Nasional (BPPN), yaitu aset-aset yang berasal Mendasarkan pada Pasal 103 Peraturan
dari badan khusus yang dibentuk dalam
rangka penyehatan perbankan, merupakan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Barang Milik Negara yang dikelola oleh tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Menteri Keuangan dan dilaksanakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
Pelaksanaan pengelolaan tersebut 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
diturunkan lagi kepada unit eselon II di Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
bawah Direktorat Kekayaan Negara (DJKN), Pengelolaan Barang Milik, maka aset eks
yaitu Direktorat Pengelolaan Kekayaan BPPN diatur tersendiri dengan Peraturan
Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Menteri Keuangan (PMK).
yang bertindak sebagai eksekutor, dengan
dukungan Direktorat Piutang Negara dan Penyusunan PMK Nomor 154/
Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) dari PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks
Badan Penyehatan Perbankan Nasional
oleh Menteri Keuangan (PMK 154)

28 JEJAK LANGKAH

dilatarbelakangi oleh usaha simplifikasi, sumber yang sama, yaitu BPPN. Dalam
dengan menyederhanakan peraturan perjalanannya, aset eks BPPN yang clean
pengelolaan eksisting, yaitu berupa and clear diserahkelolakan kepada PT
penggabungan peraturan pengelolaan Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang
aset eks BPPN dan aset eks kelolaan PT sering disingkat dengan sebutan PT PPA
Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang (jangan salah dengan Pusat Pemulihan Aset,
terdiri atas: yang merupakan salah satu unit di bawah
Kejaksaan Agung!). Setelah beberapa saat
a. PMK Nomor 110/PMK.06/2017 tentang dikelola PT PPA, aset diserahkan kembali
Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan kepada Kementerian Keuangan untuk
Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan; dikelola lebih lanjut. Kajian pra PMK yang
dilakukan juga menunjukkan bahwa
b. PMK Nomor 71/PMK.06/2015 simplifikasi dalam bentuk penggabungan
tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT dapat dilaksanakan, karena keduanya
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh relatif memiliki kesamaan jenis aset, cara
Menteri Keuangan; pengelolaan dan pihak terkait, sehingga
penggabungan peraturan membuka
c. PMK Nomor 138/PMK.06/2016 ruang untuk mempermudah penyesuaian
tentang Perubahan Atas Peraturan peraturan dalam rangka perkembangan
Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 pengelolaan.
tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Secara umum, PMK 154 mengatur
Menteri Keuangan; dan pengelolaan aset eks BPPN yang meliputi
aset kredit, aset properti, aset inventaris,
d. PMK Nomor 135/PMK.06/2018 aset saham, aset obligasi, aset reksadana,
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan aset nostro, dan aset transferable member
Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 club.
tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Bukan hanya mewujudkan optimalisasi
Menteri Keuangan. dalam pengelolaan aset eks BPPN, PMK 154
juga disusun dengan mempertimbangkan
Kenapa memilih penggabungan inventarisir permasalahan pengelolaan
peraturan pengelolaan aset eks BPPN dan aset yang belum dapat diselesaikan. PMK
aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero)? Dilihat dari sejarah aset,
kedua jenis aset tersebut berasal dari

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 29

154 diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan pengelolaan aset
yang belum dapat diselesaikan dengan peraturan pengelolaan terdahulu.

Hal baru apa saja yang ditawarkan PMK 154? Melalui persandingan PMK 154 dengan
peraturan sebelumnya, dapat dilihat adanya perubahan ataupun pengaturan baru berupa
perubahan persyaratan bunga, denda, serta ongkos menjadi utang pokok, penyelesaian
aset kredit yang ditolak/dikembalikan oleh PUPN, dan penyelesaian aset kredit dengan
outstanding sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, dibuka
juga opsi pengajuan usulan penghapusan aset kredit dari pembukuan Pemerintah Pusat,

penyertaan modal negara berupa aset properti atau aset kredit, penyelesaian terhadap
bongkaran, pemusnahan aset properti dan aset inventaris, serta penghapusan aset properti/
aset inventaris.

Dengan implementasi PMK 154, diharapkan pengelolaan aset eks BPPN dapat memberikan
kepastian hukum atas kewajiban dan hak masyarakat debitur eks BPPN, mempercepat proses
penyelesaian aset eks BPPN secara efektif dan efisien, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
untuk mengoptimalkan aset eks BPPN melalui opsi pengelolaan yang bervariasi, antara lain
pemanfaatan aset properti (khususnya berupa sewa) serta penyertaan modal Negara dengan
aset properti atau aset kredit BUMN atau badan hukum lainnya yang terdapat kepemilikan
negara.

30 JEJAK LANGKAH

Ragam Nusantara

Foto: itch.creature

Lapangan Banteng, dulu bernama Waterlooplein (bahasa Belanda: plein = lapangan)
yaitu suatu lapangan yang terletak di Weltevreden, Batavia; tidak jauh dari Gereja
Katedral Jakarta. Pada masa itu, Lapangan Banteng dikenal dengan sebutan
Lapangan Singa karena di tengahnya terpancang tugu peringatan kemenangan
pertempuran di Waterloo, dengan patung singa di atasnya. Pertempuran Waterloo
tersebut terjadi tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, yaitu sekitar 15
km ke arah selatan dari ibu kota Belgia, Brussels. Pertempuran itu merupakan
pertempuran terakhir Napoleon melawan pasukan gabungan Inggris-Belanda-
Jerman. Pertempuran ini juga dicatat dalam sejarah sebagai penutup dari seratus
hari sejak larinya Napoleon dari pengasingannya di pulau Elba.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 31

Kupas Tuntas

MENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
MENGELOLA PIUTANG NEGARA

(SEKILAS PMK 163/PMK.06/2020)

Oleh: Margono Dwi Susilo

Sejak 1960, atau sejak berlakunya kebutuhan bernegara mengharuskan
Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun adanya pergeseran paradigma. Mengurus
1960 tentang Panitya Urusan Piutang piutang dengan tindakan eksekutorial
Negara, Kementerian Keuangan c.q. dipandang tidak mencukupi lagi. Diperlukan
DJKN telah diberi kewenangan untuk paradigma baru yang lebih komprehensif,
mengurus Piutang Negara. Kewenangan yang diikhtiarkan untuk mengelola piutang
tersebut cukup powerfull karena meliputi negara dari hulu ke hilir, yaitu sejak piutang
tindakan eksekutorial, misalnya surat itu timbul sampai dengan piutang itu
paksa, penyitaan, pelelangan asset, bahkan dinyatakan selesai (lunas atau dihapuskan).
paksa badan (gijzeling). Dalam konteks UU Hal ini sangat penting mengingat posisi
PUPN yang berjiwa eksekutorial tersebut, Piutang Negara pada LKPP menunjukkan
tugas DJKN/PUPN lebih pada mengurusi angka yang signifikan.
Piutang Negara di terminal akhir, yaitu saat
piutang macet dan gagal ditagih sendiri Sebagaimana kita ketahui, Piutang
oleh Kementerian/Lembaga dan diserahkan Negara merupakan bagian dari aset atau
kepadanya untuk dieksekusi. Sejauh ini kekayaan negara. Saat ini jumlah piutang
kewenangan eksekutorial tersebut telah di LKPP masih cukup besar. Menurut LKPP
dijalankan dengan cukup baik. 2019 (audited) jumlah bruto piutang negara
kategori “Lancar” posisi per 31 Desember
Namun perkembangan organisasi dan 2019 sebesar Rp297,9 trilyun. Dari jumlah

32 JEJAK LANGKAH

tersebutsudahdilakukanpenyisihansebesar Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara
dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia
Rp187,3 triliun (atau tingkat penyisihan Urusan Piutang Negara.

sebesar 62,8 persen). Dari besarnya tingkat Selain tingginya Piutang Negara di LKPP,
penyusunan PMK 163/PMK.06/2020 juga
penyisihan tersebut menunjukkan kualitas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor lain,
yaitu: pertama belum terdapat ketentuan
piutang negara di LKPP tidak begitu baik. khusus yg mengatur pengelolaan Piutang
Negara dan, kedua Belum adanya tata cara
Selain “Piutang Lancar” tersebut, masih ada penyelesaian/penghapusan piutang negara
yang tidak dapat diserahkan pengurusannya
“Piutang Jangka Panjang” dengan jumlah kepada Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN). Latar belakang yang terakhir ini
bruto Rp60,56 trilyun. menjadi sangat penting mengingat banyak
Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan
Merespon kondisi piutang di ke PUPN, baik karena ada dan besarnya
tidak pasti, misalnya dokumen sumber
LKPP tersebut, maka pimpinan DJKN tidak lengkap, atau karena jumlahnya kecil
sehingga tidak efektif jika diserahkan ke
mendeklarasikan perubahan paradigma, PUPN. Dalam PMK 163, piutang negara
dibawah Rp8 juta kini harus diselesaikan
dari mengurus piutang menjadi mengelola

piutang. Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara (BUN) kini harus

ikut aktif terlibat dalam mengelola seluruh

Piutang Negara yang ada pada Kementerian/

Lembaga dan PPA BUN sejak awal timbulnya

sampai dinyatakan selesai. Langkah awal

yang dilakukan adalah dengan menyusun

regulasi setingkat peraturan Menteri

dengan mengambil dasar kewenangan

Menteri Keuangan selaku BUN

sesuai jiwa Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara,

dengan tetap memperkuat

Tindakan eksekutorial yang

ada dalam UU PUPN. Maka

lahirlah PMK 163/PMK.06/2020

tentang Pengelolaan Piutang

Negara pada Kementerian

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 33

sendiri oleh Kementerian/Lembaga. dalam rangka mengurus Piutang Negara
Perubahan ini secara tidak langsung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-
mengatur Kembali level of playing field undangan lain di bidang Piutang Negara.
antara K/L dan PUPN dalam menyelesaikan Mengingat UU 49 lebih bernuansa eksekusi,
Piutang Negara. Dengan pengaturan ini maka tindakan pengurusan mengutamakan
PUPN/KPKNL tidak lagi terfokus untuk tindakan eksekutorial.
menyelesaikan berkas piutang negara
yang relatif kecil yang sesungguhnya bisa Sedangkan Pengelolaan adalah kegiatan
diselesaikan sendiri oleh K/L selaku pemilik dalam rangka mengelola Piutang Negara
piutang. Selanjutnya PUPN/KPNL akan lebih dari hulu ke hilir yang meliputi kegiatan
difocuskan untuk penyelesaian piutang penatausahaan, penagihan, penyerahan dan
negara dengan jumlah signifikan, termasuk pengurusan oleh PUPN, penyelesaian, serta
dengan pendekatan eksekusi maupun pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
noneksekusi yang memang menjadi tugas pertanggungjawaban. Dalam Pengelolaan,
dan kewenangan PUPN. aspek yang lebih ditonjolkan adalah fungsi
managemen.
Untuk Piutang Negara yang tidak dapat
diserahkan kepada PUPN maka PMK 163 Dengan adanya PMK 163 maka kita
memberi kewenangan kepada pimpinan hendaknya merubah mindset, yaitu tidak
K/L untuk menerbitkan surat PPNTO lagi hanya focus pada piutang yang telah
(Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal). diurus PUPN, tetapi juga pada penyelesaian
PPNTO ini setara dengan PSBDT oleh PUPN. piutang di LKPP. Tugas berat nanti.
Piutang yang telah diterbitkan PPNTO atau
PSBDT harus segera diajukan penghapusan
bersyarat kepada Menteri Keuangan
melalui DJKN.

Melihat ruang lingkup dan materi
yang diatur dalam PMK 163 tidak
berlebihan kiranya jika kini kita memulai
bertransformasi dari era “pengurusan”
menuju era “pengelolaan.” Pengurusan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN

34 JEJAK LANGKAH

Ragam Nusantara

Foto: flickr.com/wira_adhyatma

Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan
dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau
nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu
desa.

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 35

Inovasi PNKNL

Pemetaan Sebaran BMN Tanah KKKS

Barang Milik Negara (BMN) adalah aset negara yang selain diperoleh dari belanja
APBN, juga dapat diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya
yang sah meliputi hibah/sumbangan, pelaksanaan kontrak/perjanjian, berdasarkan
ketentuan undang-undang, ataupun berdasarkan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam industri hulu migas, dikenal istilah Kontrak Kerja Sama (KKS) yang merupakan
kontrak bagi hasil dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi migas. Berbagai
peraturan perundangan di Indonesia seperti UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor

36 JEJAK LANGKAH

35 Tahun 2004, PP Nomor 27 Tahun 2014, dan PMK Nomor 140/PMK.06/2020
mengatur bahwa aset yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas
merupakan BMN. Oleh karena itu, jika dilihat dari asal usul perolehannya, aset hulu
migas merupakan BMN berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan
Pemerintah.

Berdasarkan jenisnya, BMN hulu migas dikelompokkan menjadi 4 yaitu tanah, harta
benda modal, harta benda inventaris, dan material persediaan. Per 31 Desember
2019, luas BMN hulu migas berupa tanah mencapai 418.675,65 Ha dengan total
nilai Rp10 triliun. BMN tanah yang terdiri dari 15.589 line ini tersebar di 148
wilayah kerja migas yang pengelolaannya dilakukan oleh KKKS. Seperti halnya
BMN K/L, terhadap BMN hulu migas ini juga dilakukan kegiatan penatausahaan
yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN Hulu Migas.
Sejak tahun 2019, Direktorat PNKNL telah mulai melakukan pemetaan sebaran
BMN hulu migas berupa tanah di seluruh wilayah kerja migas. Pemetaan BMN
tanah tersebut dilakukan dengan meah berdasarkan lokasi menggunakan alat

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 37

bantu aplikasi My Maps. Hasil pemetaan kemudian diunduh dalam bentuk file .KMZ,
yang selanjutnya dapat dibuka menggunakan aplikasi Google Earth. Beberapa
hal yang masih menjadi keterbatasan pada proses pemetaan sebaran BMN hulu
migas berupa tanah tersebut antara lain: 1) data sumber yang digunakan hanya
sebatas informasi lokasi pada laporan aset tanah KKKS; 2) pada beberapa kondisi,
hasil pemetaan belum dapat dipisahkan per line; 3) masih menggunakan aplikasi
dengan keamanan yang masih minim.
Pemetaan BMN hulu migas berupa tanah diharapkan dapat bermanfaat baik bagi
pengguna maupun bagi policy maker, khususnya terkait dengan optimalisasi
pengelolaan BMN. Peta sebaran BMN hulu migas berupa tanah dapat menjadi
informasi awal potensi permasalahan tumpang tindih aset, pemetaan awal potensi
irisan dengan proyek-proyek infrastuktur pemerintah dan lainnya. Selanjutnya,
dalam jangka pendek, peta sebaran BMN hulu migas berupa tanah akan
dikembangkan bersama Direktorat PKNSI melalui sistem informasi pengelolaan
kekayaan negara (SIPKN) yang ada di DJKN. Pada rencana pengembangan jangka
panjang, peta sebaran BMN tanah KKKS akan diperluas cakupannya dengan
informasi/data kawasan hutan di KLHK, peta citra bidang tanah di Kementerian
ATR/BPN, data kawasan pertambangan di Ditjen Minerba, dan data geospasial di
BIG.

38 JEJAK LANGKAH

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

(FOCUSPN)

TUJUAN “Menghasilkan informasi yang akurat untuk memenuhi
kebutuhan operasional, basis data yang andal, dan
pengambilan keputusan”

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PIUTANG NEGARA ELEKTRONIK

Penyerah 1 . SP3N
Piutang 2. Surat Panggilan

Pertukaran Data Hasil Analisis 3. PJPN/PB
4. Surat Paksa

5. SP Sita

Kumpulan Aplikasi Hasil 6. Permohonan Lelang
Pengelolaan PN Pemeriksaan 7. PSBDT

8. SPPNL

• Dukcapil 1. Surat Permohonan Pencegahan

• OJK FocusPN 2. Surat Pemeriksaan Paksa Badan
• DJA
• Ditjen AHU Database Hasil Penelitian 3. Ketetapan Paksa Badan
PN Lapangan 4. Surat Pemblokiran

Input Data 5. Persetujuan Penebusan
Proses Data
6. Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang
7. Persetujuan Keringanan

8. Surat Penarikan

Petugas Kegiatan • Laporan Periodik
PUPN Manual • Laporan Capaian IKU (dashboard)
• Piutang Negara Macet Info
• Laporan Lainnya

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 39

Inovasi PNKNL

Layanan SMS Pengaduan

Layanan ini dimaksudkan untuk menjaring lebih banyak lagi masukan
dalam rangka perbaikan pelayanan Direktorat PNKNL, disamping telah
adanya layanan pengaduan oleh Kantor Pusat DJKN dan Itjen.

40 JEJAK LANGKAH

Bidik Kamera

KEGIATAN DIREKTORAT PNKNL

PENANDATANGAN
SERTIPIKASI BMN TANAH

HULU MIGAS

JAKARTA, 3 FEBRUARI 2020

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 41

Bidik Kamera

RUANG KERJA DIREKTORAT PNKNL

Upacara Serah Terima
Jabatan Direktur PNKNL

11 MARET 2020

42 JEJAK LANGKAH

Bidik Kamera

Pernyataan Komitmen Bersama
Sertipikasi BMN Tanah Hulu Migas

Penandatanganan Perjanjian Sewa Pemanfaatan
BMN Hulu Migas pada KKKS Husky CNOOC
Madura Limited (HCML) oleh PTParna Raya
5 Maret 2020

Afternoon Call terkait Tusi PNKNL
17 Februari 2020

Kick off meeting FGD Optimalisaisi
Sertipikasi dan Pengelolaan
Inventarisasi Hulu Migas
Penilaian BMN Tanah
29-31Januari 2020
Hulu Migas
11Februari 2020

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 43

Bidik Kamera

44 JEJAK LANGKAH

Kegiatan secara Daring
(selama pandemi covid-19)

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 45

Merci (Meraih Cita)

Buah Manis Sebuah Perjuangan

Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah diusulkan, 5 unit kerja dan 23 unit kerja
Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) berturut-turut meraih predikat WBBM dan
adalah predikat yang disematkan oleh WBK.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Direktorat PNKNL, unit kerja di
RB) kepada unit kerja pada instansi lingkungan Kantor Pusat DJKN, menjadi
pemerintah yang menyelenggarakan bagian dari prestasi itu, lewat keberhasilan
fungsi pelayanan. Predikat ini merupakan meraih predikat WBK dengan perolehan
bagian dari inisiatif Pemerintah di bidang nilai 93,32. Predikat WBK yang ditorehkan
reformasi birokrasi, yang ditargetkan untuk di tahun 2020 ini merupakan yang pertama
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas bagi Direktorat PNKNL, setelah kegagalan
organisasi, pemerintahan yang bersih dan di ajang yang sama di tahun 2019.
bebas KKN, serta peningkatan pelayanan
publik. Sebagai instansi pemerintah yang Kegagalan adalah sukses yang tertunda.
menyelenggarakan pelayanan, Direktorat Berbekal pelajaran dari kegagalan itu, tahun
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak 2020 diawali dengan pencanangan tekad
ketinggalan mengikuti perhelatan tersebut. baru Direktorat PNKNL meraih predikat
WBK, didukung Direktur PNKNL, Lukman
Tahun 2020 adalah tahun penuh prestasi Effendi, dan komitmen penuh jajarannya.
bagi DJKN, ketika dari 28 unit kerja yang
Kesuksesan mencapai predikat WBK
bukanlah prestasi perorangan. Di triwulan

46 JEJAK LANGKAH

pertama 2020, dibentuk Tim WBK yang WBK. Direktur PNKNL tidak putus-
melibatkan seluruh jajaran Direktorat putusnya mengarahkan jajaran agar aktif
PNKNL. Tim WBK membagi habis tugas pada berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
6 enam area perubahan yang menjadi fokus pendukung WBK, dan turun langsung
penilaian kegiatan WBK, yaitu Manajemen memimpin serangkaian rapat evaluasi yang
Perubahan, Penguatan Ketatalaksanaan, diwarnai dengan solusi demi solusi serta
Penataan Manajemen Sumber Daya strategi-strategi yang diperlukan untuk
Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
“Kita sudah menjauhi sifat-sifat korupsi

Kualitas Pelayanan Publik. Pembenahan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan,
pada enam area perubahan diharapkan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi,
dapat mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan, dan Kesempurnaan. Yang perlu
layanan, yang ditunjukkan dari hasil survei kita hilangkan adalah persepsi korupsi itu
persepsi pemangku kepentingan eksternal. sendiri dengan cara membuat layanan yang
tidak berbelit-belit, sederhana, terukur dan
Peran pimpinan tidak dapat dipisahkan transparan. Itulah yang harus kita terus
dari dukungan terhadap kinerja tim

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 47

kembangkan … “, demikian pemikiran yang dan pemantauan untuk memastikan
survei telah diisi dan dikirimkan kembali
beliau sampaikan. selama periode pelaksanaan survei. Dari
72 responden terpilih, 69 responden
Masa pandemi membuat mengembalikan jawaban survei dengan
hasil yang cukup memuaskan, yaitu 14,44
penyelenggaraan kegiatan WBK tahun dari standar nilai maksimal 15,00.

2020 sedikit berbeda dari tahun-tahun Proses penilaian akhir membawa tim
WBK pada presentasi pimpinan unit di
sebelumnya. Masa pandemi membawa hadapan Tim Penilaian Nasional (TPN) dari
Kemenpan RB. Memilih dari sekian banyak
konsekuensi modifikasi teknis penilaian, capaian dan prestasi yang telah diraih
sebagai bukti pelaksanaan Pembangunan
yang semula luring menjadi daring, yang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi, untuk dituangkan dalam bahan
berimbas pada usaha yang lebih guna presentasi bukan hal yang mudah. Dengan
tujuan untuk meyakinkan TPN dalam waktu
memastikan kelengkapan salinan lunak 30 menit, maka setiap capaian dan prestasi
yang dipilih dalam presentasi harus
dokumen penunjang yang dikirimkan dipikirkan dengan seksama. Persiapan yang
matang dan kekompakan jajaran Direktorat
kepada Tim Penguji. Membandingkan PNKNL anggota tim WBK menjadi faktor
penentu di saat presentasi Direktur PNKNL
dokumen yang tersedia dan daftar yang menyampaikan tugas dan fungsi,
serta capaian organisasi dalam dua tahun
dokumen persyaratan yang diberikan Tim terakhir dan kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam rangka Pembangunan
Penguji menjadi rutinitas tim WBK selama Zona Integritas. Konfirmasi dan pertanyaan
dari TPN ditanggapi dengan tangkas Direktur
masa persiapan. Dari proses ini, pelajaran dan jajarannya. Selesainya presentasi
pimpinan unit menutup rangkaian panjang
yang dapat diambil adalah pentingnya

sistem arsip yang baik dan konsistensi

pelaksanaan pengarsipan, hal yang terlihat

sepele namun krusial, ketika diperlukan

penelusuran atas hal-hal yang terjadi di

tahun-tahun yang lalu.

Proses selanjutnya berupa survei

persepsi anti korupsi oleh pemangku

kepentingan eksternal. Sejalan dengan

kondisi pandemi, survei dilakukan secara

elektronik, mulai dari registrasi responden,

aplikasi survei, dan pengisian survei itu

sendiri. Tantangan pelaksanaan secara

daring ini adalah strategi memilih pemangku

kepentingan yang akan menjadi responden,

48 JEJAK LANGKAH

persiapan, evaluasi, dan penilaian untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Prestasi pencapaian predikat WBK yang ditorehkan Direktorat PNKNL merupakan

pengakuan layanan dari para pemangku kepentingan eksternal, pengakuan yang terus
memacu seluruh jajaran Direktorat PNKNL untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik,
terukur, dan transparan kepada seluruh elemen masyarakat.

Direktorat PNKNL BISA!! ..
(Bekerja Sepenuh Hati, berIntegritas, Sinergi, Amanah)

Laporan: Agnes Rina D. dan Aswini Rosita

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 49

Lekat
(Lebih Dekat)

Oleh: Andi Setiwan dan Eka Prasetya C. P.

Direktorat PNKNL sebagai salah satu unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang cukup beragam pada tiap
subdirektoratnya. Tim Redaksi Jejak Langkah berkesempatan untuk mewawancarai 3 orang
pegawai pada Direktorat PNKNL yang memiliki andil besar dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Direktorat PNKNL, baik di bidang pengelolaan piutang negara maupun pengelolaan
kekayaan negara lain-lain, yaitu Margono Dwi Susilo, Evan Widyatama dan Ambar Fitriani.

Margono Dwi Susilo 100%. Kalau
Margono Dwi Susilo yang mulai ditanya hobi,
bertugas di Direktorat PNKNL sejak tahun saya suka baca
2019 merupakan seorang figur yang dekat buku, menulis,
dengan keluarga dan penggemar sosok mancing ikan
serta lagu-lagu dari raja dangdut Indonesia, dan ngapalin
Rhoma Irama. “Saat ini saya lebih fokus lagu Rhoma
untuk bersama keluarga. Membantu istri Irama”, jelas
belanja atau memasak di dapur. Juga sesekali Margono ketika
piknik camping di gunung atau suasana alam ditanya tentang
lainnya, namun sebisa mungkin menghindari hobi dan kesibukannya di luar pekerjaan.
kerumunan di era Covid-19 ini. Bagi saya
hidup harus seimbang, nyaman namun Lebih lanjut ketika ditanya tentang
juga aman. Anak dan istri harus senang dampak Covid-19 bagi pekerjaan dan

50 JEJAK LANGKAH