Buku Saku Ortala & KUB

BUKU

POTRET PEMBINAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KANWIL KEMENAG SULAWESI BARAT

i

BUKU

POTRET PEMBINAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KANWIL KEMENAG SULAWESI BARAT

Dilengkapi

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN

UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Diterbitkan Oleh :
Sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama

(Ortakub) Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

ii

PENGARAH

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulbar
Dr. H.M. Muflih Bachyt Fattah, M.M

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulbar
H. Syamsul,S.Ag,.M.Pd

PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Abidin, S,Ag.,MM

TIM KERJA

Busrang Riandhy, S.Ag.,MH (Analisis Pembinaan Umat)
Sitti Hajrah, SE (Penyusun NSPK)
Drs. Najamuddin (Penyusun BPMU))
A. ST. Nurbaya, SE (Analisis KLK)
Surianti, S.Pd (Analisis Pelayanan)
Aslan, A. Ma (Pengelola Kemasyarakatan Spritual)
Kasmawati (Pengadministrasi Pemerintahan)
Nurul, SH,MH (Staf Ortakub)
Rahmat, S.IP (Staf Ortakub)

Ikram Muis, SH.i (Staf Ortakub)

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

iii

SAMBUTAN

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT semoga kita
Senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan serta keberhasilan
kepada kita semua dalam setiap pelaksanaan tugas. Aamiin.

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Barat, kami menyambut baik dibuatnya buku “ Potret Pembinaan
Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Sulawesi Barat” Oleh
sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Buku Saku memuat gambaran umum tentang kerukunan umat beragama,
Rencana Strategis Kemenag RI tahun 2020-2024, Profil Desa Sadar
Kerukunan, Data Kerukunan Umat Beragamaa, Kepengurusan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten Se-
Sulawesi Barat serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri yang menjadi acuan dalam pembinaan KUB.
Kami mengharapkan penyajian buku ini bukan hanya menjadi informasi
bagi publik. Kita juga berharap menjadi salah satu bahan masukan dan
pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan penyusunan rencana
program dan kegiatan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya serta
dapat memberikan umpan balik dalam evaluasinya.
Semoga buku ini dapat dijadikan salah satu sumber bacaan yang
mencerahkan bagi para pemerhati dan aktor-aktor kerukunan di Sulawesi
Barat.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mamuju, Juli 2020
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat

DR. H.M. Muflih Bachyt Fattah,.MM

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, SWT, bahwa
Buku Saku tentang Penguatan Kerukunan Umat Beragama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
telah kami dapat terbitkan. Buku ini berisi tentang kutipan
Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-
2024, Data Kerukunan Umat Beragama, Data Desa Toleransi dan
Peraturan bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9
tahun 2006 nomor : 8 tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas
kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat
beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian
rumah ibadat.

Buku ini dimaksud sebagai bahan atau referensi bagai masyarakat
dalam mengetahui tentang kerukunan umat beragama di Provinsi
Sulawesi Barat. Kami yakin buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu diharapkan dengan adanya buku ini, layanan pembinaan umat
beragama dapat ditingkatkan dan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyiapan. Buku ini
disampaikan terima kasih kasih, dan kepada pihak yang mengunakan
buku ini diharapkan kritik dan sarannya untuk perbaikan di masa datang.

Mamuju, Juli 2020
Kepala Sub. Bagian Ortakub

Muhammad Abidin, S,Ag,.MM

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

v

DAFTAR ISI

Sampul Dalam ..................................................................................i
Pengarah ...........................................................................................ii
Sambutan ..........................................................................................iii
Kata Pengantar ..................................................................................iv
Daftar Isi ...........................................................................................v
Bagian Pertama Pendahuluan............................................................1
Bagian Kedua Pengukuhan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Berdasarkan Renstra Kemenag RI Tahun 2020-2024 .......................16
Bagian Ketiga Program Strategis Pembinaan KUB ..........................26
Bagian Keempat Data Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Barat.33
Bagian Kelima Profil Desa Sadar Kerukunan...................................41
Bagian Keenam Pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten .............62
Bagian Ketujuh Peraturan Bersama Menag dan Mendagri ..............73
Bagian Kedelapan Penutup ...............................................................97

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

1

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

K erukukan antar umat beragama merupakan suatu kondisi
dimana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa
mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan
kewajiban agamanya. Pemeluk agama yang baik haruslah
hidup damai dan rukun. Oleh sebab itu kerukunan antar umat
beragama tidak mungkin bisa lahir dari sikap fanatisme buta serta
sikap tidak peduli atas hak-hak keberagaman dan perasaan orang lain.
Namun dalam hal ini tidak juga bisa diartikan bahwa kerukunan hidup
diantara umat memberi ruang sebagai campurtangan unsur-unsur
tertentu dari agama berbeda, karena hal tersebut merusak nilai agama
itu sendiri.

Bentuk dari kerukunan antar umat beragama ialah hubungan
yang harmonis dalam dinamika hidup bermasyarakat yang saling
menguatkan yang di ikat dengan sikap pengendalian hidup dalam
wujud sebagai berikut:

1. Saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama masing-masing.

2. Saling menghormati serta berkerjasama dalam memeluk agama,
antar golongan agama serta umat beragama dengan pemerintah
yang sama-sama memiliki tanggung jawab membangun bangsa
dan negara.

3. Saling tenggang rasa serta toleransi dengan tidak melakukan
pemaksaan agama terhadap orang lain.

Kerukunan umat beragama dalam Islam yakni Ukhuwah
Islamiah. Ukhuah islamiah berasl dari kata dasar “Akhu” yang berarti
saudara, teman, sahabat, Kata “Ukhuwah” sebagai kata jadian dan
mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak persaudaraan,

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

2

persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan Islamiah
berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat
Ukhuwah, sehingga jika dipadukan antara kata Ukhuwah dan
Islamiyah berarti persaudaraan Islam atau pergaulan menurut Islam.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengertian Ukhuah
Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang
Islam sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan
yang lain seakan berada dalam satu ikatan. Ada hadits yang
mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara sesama Islam
dalam menjamin Ukhuwah Islamuah yang berarti bahwa antara umat
Islam itu laksana satu tubuh, apabila sakit salah satu anggota badan
itu, maka seluruh badan akan merasakan sakitnya.

Dikatakan juga bahwa umat Muslim itu bagaikan sutu bangunan
yang saling menunjang satu dengan lain. Pelaksanaan Ukhuwah
Islamiyah menjadi aktual, bila dihubungkan dengan masalah
solidaritas sosial. Bagi umat Islam, Ukhuwah Islamiyah adalah suatu
yang masyru’ artinya diperintahkan oleh agama. Kata persatuan,
kesatuan, dan solidaritas terasa lebih tinggi bobotnya bila disebut
dengan Ukhuwah. Apabila bila kata Ukhuwah dirangkaikan dengan
kata Islamiyah, maka ia akan menggambarkan satu bentuk dasar yakni
Persaudaraan Islam merupakan potensi yang obyektif.

Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli.
Menurut W. J.S Purwadarminta menyatakan Kerukunan merupakan
sikap atau sifat menenggang seperti menghargai dan membolehkan
suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan atau yang lainya
yang berbeda dengan pendirian. Sedangkan Dewan Ensiklopedi
Indonesia menyebutkan bahwa Kerukunan dalam aspek sosial, politik,
adalah suatu sikap membiarkan orang untuk memiliki keyakinan yang
berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini sebab untuk pengakuan
dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam Ensiklopedi Amerika Kerukunan mempunyai makna yang
terbatas. Kerukunan berkonotasi untuk menahan diri dari
penganiayaan dan pelanggaran, walaupun beguti, Kerukunan
memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi serta biasanya
mengarah kepada sebuah kondisi dimana kebiasaan yang di
perbolehkan bersifat terbatas dan juga bersyarat.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

3

B. Tujuan Kerukunan Hidup Beragama

Sebagai negara besar yang memiliki keaneka ragaman budaya
dan ras, toleransi umat beragama sangat dijunjung tinggi. Terdapat
empat Tujuan Kerukunan Hidup Beragama sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan
Masing-masing pengikut agama adanya kenyataan agama

lain, mendorong agar menghayati dan juga memperdalam ajaran-
ajaran serta berusaha untuk dapat mengamalkannya. Maka
dengan demikian keimanan dan keberagaman di masing-masing
penganut agama busa meningkatkan lagi. Seperti persaingan
yang bersifat positif, bukan negatif.

2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap

Dengan adanya kerukunan hidup beragama, maka
ketegangan adanya perbedaan yang ada akibat perbedaan paham
yang berpangkal pada keyakinan keagamaan bisa dihindari. Bisa
kita bayangkan jika pertikaian dan perbedaan paham yang terjadi
pada pemeluk agama yang beaneka ragam ini, maka ketertiban
serta keamanan nasional bisa terganggu. Namun sebaliknya jika
pertikaian antar pemeluk agama sudah tidak terjadi, maka hal
yang seperti itu ada bisa mewujudkan stabilitas nasional yang
semakin mantap.

3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan

Dari tahun ketahun pemerintah senantiasa berusaha untuk
dapat melaksankan serta mensukseskan pembangunan dari
berbagai bidang. Usaha pembangunan berjalan sukses jika
didukung dan ditopang oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan jika umat beragama selalu bertikai, saling
curiga-mencurigai tentu bisa mengarahkan kegiatan untuk
mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan bisa
berakibat sebaliknya, yaitu dapat menghambat usaha
pembangunan yang dituju. Membangun dan berusaha untuk
memakmurkan bumi ini memang sangat di anjurkan oleh agama
Islam. Untuk mendapat kemakmuran, kesuksesan serta
kebahagiaan dakam segala bidang.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

4

4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan

Rasa kebersamaan dan kebangsaan yang terpeliharan dan
terbina dengan baik, maka kepentingan peribadi/golongan bisa
dikurangi. Sedangkan pada kehidupan beragama sudah jelas
kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik
suatu pandangan kegiatan.

Jika hal itu tidak disertai dengan arah kehidupan bangsa dan
negara, maka menimbulkan gejolak sosial yang dapat
mengganggu keutuhan bangsa dan negara yang didalamnya
terdiri dari pegikut agama yang berbeda-beda, sebab itulah
kerukunan hidup beragama untuk memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa harus dikembangkan.

C. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Berikut Ini Merupakan Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama
di Indonesia.

1. Kerukunan intern umat beragama
Suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut
satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau
kerukunan sesama penganut Kristen.

2. Kerukunan antar umat beragama
Suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang
memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat
Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha,
atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama.

3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Suatu bentuk kerukunan semua umat beragama menjalin
hubungan yang harmoni dengan Negara/ pemerintah.
Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Pemerintah ikut andil dalam
menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan umar
beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama
yang diwakili oleh tokoh-tokon agama dapat sinergi dengan
pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk
menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

5

Adapun faktor-faktor keagamaan yang mempengaruhi kerukunan
umat beragama ada sebelas aspek yaitu:

1) Pendirian rumah ibadah,
2) Bantuan Keagamaan Luar Negeri,
3) Perkawinan antar pemeluk berbeda agama,
4) Pengangkatan anak,
5) Pendidikan agama,
6) Perayaan hari besar keagamaan,
7) Perawatan dan pemakaman jenasah,
8) Penodaan agama,
9) Kegiatan kelompok sempalan , dan
10) Transparansi informasi keagamaan.

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebaiknya
berkaca kepada sejarah yang pernah terjadi dalam dunia Islam, yaitu di
Madinah. Dengan pimpinan nabi Muhammad saw mendirikan negara
yang pertama kali dengan penduduk yang majemuk, baik suku dan
agama.

Suku Quraisy dan suku-suku Arab Islam yang datang dari wilayah-
wilayah lain, suku-suku Arab Islam penduduk asli Madinah, suku-suku
Yahudi penduduk Madinah, Baynuqa’, Bani Nadlir dan suku Arab yang
belum menerima Islam sebagai landasan dari negara baru. Rasulullah
SAW memproklamasikan peratururan yang kemudian lebih dikenal
dengan sebutan Shahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Menurut para
ilmuwan Muslim dan non Muslim dinyatakan bahwa Piagam Madinah itu
merupakan konstitusi pertama negara Islam.

Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal sebagai landasan
kehidupan umat beragama dalam negara yang plural dan majemuk, baik
suku maupun agama dengan memasukkan secara khusus dalam Piagam
Madinah sebuah pasal spesifik tentang toleransi. Secara eksplisit
dinyatakan dalam pasal 25: “Bagi kaum Yahudi (termasuk pemeluk
agama lain selain Yahudi) bebas memeluk agama mereka, dan bagi orang
Islam bebas pula memeluk agama mereke. Kebebasan ini berlaku pada
pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri” (lil
yahudi dinuhum, Wa lil muslimina dinuhum, mawaalihim wa anfusuhum).

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

6

Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya
kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya
adalah seperti berikut:
1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku

merupakan satu komunitas (ummatan wahidah).
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara

komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip:
a) Bertetangga yang baik
b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
c) Membela mereka yang teraniaya
d) Saling menasehati
e) Menghormati kebebasan beragama.

Dalam meningkatkan kerukunan hidup beragama, langkah-langkah
yang paling penting dilakukan adalah:

1) Mengajarkan kepada setiap umat beragama untuk selalu berpikir
positif terhadap orang lain, bertutur kata yang tidak propokatif dan
tidak membuat pendengarnya sakit hati, berperilaku baik, seperti:
tidak melanggar norma umum, norma kesusilaan, norma adat
istiadat, maupun norma hukum negara/tidak melanggar hukum
Negara.

2) Menumbuhkan penghargaan, saling pengertian, toleransi, serta
belajar untuk saling memahami diantara umat beragama. Dan tidak
berbuat hal-hal yang dapat menyinggung sentimen keagamaan.

3) Untuk menumbuhkan penghargaan dan saling pengertian, maka
setiap umat beragama, hendaknya mengerti secara baik dan benar
tentang agamanya sendiri dan dilengkapi dengan pengetahuan yang
cukup dan benar tentang agama lainnya, sehingga mengetahui hal-
hal baik di agama lain dan mengetahui pula hal-hal yang sangat
dilarang/ditabukan/diharamkan di agama lain.

4) Para pemimpin agama bekerjasama dengan pemimpin agama
lainnya (Islam, Hindu, Kristen, Budha dan Konghucu) untuk
mengatasi musuh bersama umat manusia yaitu: Keterbelakangan,
kebodohan, kemiskinan dan penyakit sosial lainnya.

5) Para pemuka agama, pemimpin lembaga-lembaga keagamaan dan
pemerintah, supaya selalu mempromosikan: toleransi, kerukunan
dan kedamaian diantara para pemeluk agama di masyarakat,
sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan, maupun
ditempat-tempat ibadah.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

7

6) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lebih diberdayakan
sampai kedesa-desa, dengan lebih sering mengadakan dialog-dialog
kerukunan, sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar umat
beragama.

7) Dalam momen-momen hari penting Bangsa Indonesia, seperti HUT
RI, Hari Sumpah Pemuda dan lain-lain sebagainya. Pemerintah
harus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bernuansa Kerukunan
dan persatuan bangsa, seperti mensponsori seminar/simposium
kerukunan beragama dengan melibatkan komponen perwakilan
agama-agama.

Sebagai penduduk yang multikultural mengharuskan kita untuk
tetap mampu melaksanakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari jika
ingin cita-cita bangsa ini dapat terwujud. Tanpa adanya toleransi tidak
menutup kemungkinan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat
mengancam persatuan bangsa. Pelaksanaan toleransi hanya bisa terwujud
jika masyarakat berprilaku baik disetiap langkahnya, baik kepada orang
yang memiliki agama yang sama maupun kepada pemeluk agama berbeda
dengan dirinya. Sikap-sikap itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa
didasari dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal
serta moral yang baik oleh manusia.

Sebuah wilayah yang didalamnya terdapat beberapa agama yang
berbeda dan pelaksanaan toleransinya baik, tentu memiliki penyebab.
Namun diwilayah tersebut mayoritas penduduknya berpendidikan rendah.
Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang baik untuk diteliti guna
menjadikanya contoh bagi kehidupan kita, terlebih lagi bagi kaum yang
mayoritas masyarakatnya berpendidikan tinggi namun belum mampu
melaksanakan toleransi dengan baik.

Dasar ideologi Negara kita adalah Pancasila. Sila pertama yang
berbunyi ‘ketuhanan Yang Maha Esa’. Sila tersebut memerintahkan
kepada kita segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan
Kepada Tuhan YME sebagai landasan utama menjalani kehidupan.
Masalah agama juga dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:
‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

8

Kemudian masalah toleransi juga dibahas dalam Peraturan
bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri tentang pedoman
pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, memberdayakan forum
kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat pada bab 1
Ketentuan Umum pasal 1, Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud
dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat
beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai kesetaraan dalampengamalan ajaran
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan
UUD Negara Republik Tahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat
beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan
pemberdayaan umat beragama Pelaksanaan toleransi menjadi sebuah
keniscayaan dalam rangka membangun masa depan bangsa sehingga
tujuan negara yakni keamanan, perdamaian serta kesejahteraan dapat
terwujud dengan maksimal.

Forst (Misrawi, 2010:3), menyebutkan ada dua cara pandang
tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara
(permission concepcion) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan
kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap
orang lain (respect conception). Dalam hal ini, Forst lebih memilih
konsepsi yang kedua, yaitu toleransi dalam konteks demokrasi harus
mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah
keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Tidak jauh berbeda dengan konsepsi Forst yang kedua,
Purwadarminta (Lubis: 2012) menyatakan ’toleransi adalah sikap atau
sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian,
pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

9

dengan pendirian sendiri’. Pelaksaan toleransi antar umat beragama
tercipta, jika masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan dan
mempertimbangkan sikapnya dengan baik dan bijak kepada orang lain.

Menurut pendapat Walzer (Misrawi, 2010:10) toleransi harus
mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain:

1. Sikap untuk menerima perbedaan
2. Mengubah penyeragaman menjadi keragaman
3. Mengakui hak orang lain
4. Menghargai eksistensi orang lain
5. Mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan

keragaman ciptaan Tuhan YME

Dengan adanya sikap-sikap tersebut, maka toleransi antar umat
beragama tercipta dalam masyarakat Indonesia yang multikultural ini.
Sikap-sikap tersebut penting untuk dikaji guna terciptanya toleransi antar
umat beragama. Bangsa Indonesia secara sosiologis terdiri dari
masyarakat majemuk, dari segi budaya, adat-istiadat maupun agama,
begitupun halnya dengan kondisi masyarakat Sulawesi Barat yang
mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen dengan suku
terbesar berasal dari suku Mandar dengan presentase mencapai 49,15
persen, Dan lainya suku Makassar, Bugis, Tanah Toraja dan suku Jawa.

Kemajemukan tersebut, bila dikelola dengan baik, akan menjadi
modal sosial untuk memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan serta
kebesaran bangsa. Namun jika tidak dikelola secara baik, maka
kemajemukan itu bisa berpotensi menjadi bencana, rentan bagi timbulnya
disharmoni dan perpecahan dikalangan masyarakat. Terkait dengan dua
kecenderungan tersebut diatas, di Sulawesi Barat kerukunan hidup umat
beragama patut mendapat isapan jempol, karena pada tahun 2019,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih penghargaan
Harmony Award 2019 dari Kementerian Agama RI, sebagai daerah
paling terukun ke II, setelah Provinsi Kalimantan Utara dan paling
terukun ke-III adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

10

Hasil Kajian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
(2007), Banyak pihak menyadari bahwa kerukunan umat beragama bukan
statis, tapi merupakan kondisi dinamis , mengikuti gerak dinamika
kehidupan umat beragama yang berkembang, Kondisi dan tingkat
kerukunan berjalan fluktuatif yang dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan
hanya keagamaan, namun juga non keagamaan yang dipengaruhi oleh
politik, ekonomi dan sosial budaya.

Badan Litbang dan Diklat (2015), menyebutkan bahwa dari hasil
monitoring Lembaga masyarakat sipil, Jumlah Peristiwa Kekerasan dan
Intoleransi Terhadap Kebebasan Umat Beragama Tahun 2007-2010 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Jumlah Peristiwa Kekerasabn dan Intoleransi Terhadap Kebebasan Umat

Beragama Tahun 2007-2010.

No Nama lembaga Tahun Jml Jenis
Peristiwa

1 Setara Institute 2007-2009 600 Kekerasan dan
Intoleransi terhadap
2 The Wahid Institute 2008 59
Kebebasan Umat
3 Moderate Muslim 2010 81 Beragama
Society

• Sumber Data: Badan Litbang Dan Diklat, Kemenag RI, 2015

Sedangkan data Kepolisian Republik Indonesia, pada harian
Kompas, 31 Agustus 2010, Kapolri: Bekukan Ormas Bermasalah,
menyebutkan bahwa, sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2010 terjadi
107 kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dengan rincian: 10
peristiwa pada tahun 2007, 8 peristiwa pada tahun 2008, 40 peristiwa
pada tahun 2009, dan 49 peristiwa pada tahun 2010. Menyadari
rawannya hubungan di kalangan umat beragama di Indonesia, pemerintah
terus menerus mengalang berbagai upaya untuk menjaga dan

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

11

meningkatkan kerukunan umat beragama melalui sejumlah regulasi
diantaranya:

1. Penetapan Presiden RI No.1 Atahun 1965 yentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

2. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
No.01/BER/mdn.mag/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur
pemerintah dalam menjamin keyertiban dan kelancaran pelaksanaan
pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataaan
berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang
undang;

4. Surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DPTUM/
DV/V/1975. Perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal Sebagai
Gereja;

5. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang kebijakan
Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan;

6. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran
Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di
Indonesia.

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah
Musyawarah Umat Beragama;

8. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah
Sehubungan dengan Telah Dibentuknya Wadah Musyawarah Umat
Beragama;

9. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: MA/432/1981 tentang
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan;

10. Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama
Nomor: MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
Keagamaan;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan
Hidup Umat Beragama;

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

12

12. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan
Instruksi Presiden Nomo 14 Tahun 1967 tentang Agama,
Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;

13. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9
dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;

14. Surat Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 Perihal Penjelasan
Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonnghucu dan
Pendidikan Agama Khonnghucu;

15. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/2576/SJ Perihal
Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB.

Dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan pemerintah,
Kementerian agama melalui kegiatan dan pelaksanaan program 11
Direktif Kemenag Tahun 2018 dan tri Mantra Moderasi Beragama Tahun
2019, telah menyelenggarakan kegiatan Dialog, Forum Group Discustion
(FGD) dan rapat koordinasi Antara pemuka agama baik tingkat provinsi
maupun tingkat kabupaten dan pembinaan desa sadar kerukunan.

Dimana program ini, Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fahrul
Rozi meyakini bahwa kerukunan adalah faktor penting bagi integrasi
nasional dan terwujudnya stabilitas dalam menunjang pembangunan,
Kerukunan nasional merupakan modal utama bagi terwujudnya persatuan
dan kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan.
Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, keragaman pemahaman
keagamaan harus dikelola dengan sangat arif dan adil. Ini bukan hanya
menjadi tugas tokoh dan umat beragama, tapi juga melibatkan negara
sebagai institusi yang memiliki kewenangan menetapkan peraturan. Di
situlah Kementerian Agama hadir.

Mengingat Indonesia bukan negara agama, maka kehadiran negara
tidak boleh sampai melanggar kebebasan umat dalam memilih dan
menjalankan ritual ibadah yang diyakininya. Negara hanya harus hadir
dalam hal mengelola dan memfasilitasi agar kebebasan setiap umat

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

13

beragama dapat terjamin pelaksanaannya. Negara juga harus hadir agar
keragaman pemahaman tafsir umat beragama tidak saling mengganggu
satu dengan lainnya. Untuk mewujudkan tugas mengelola kerukunan
itulah, Kementerian Agama mencanangkan program moderasi beragama.
Saat ini, moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan
strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Dalam RPJMN 2020-2024, upaya penguatan moderasi
beragama ini disandingkan dengan program revolusi mental lainnya,
yakni pembinaan ideologi pancasila.

Di Kementerian Agama, moderasi beragama dipahami sebagai
proses memahami dan melaksanakan ajaran agama secara adil dan
seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem dan berlebih-lebihan saat
menjalankan ajaran agama. Jika proses memahami dan melaksanakan
ajaran agama secara adil dan seimbang dipraktikkan oleh seluruh umat
beragama, maka proses itu tentu akan menghasilkan situasi yang rukun
dan damai.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

14

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

15

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

16

Bagian Kedua

Pengukuhan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Berdasarkan Renstra Kemenag RI
Tahun 2020-2024

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat
beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial
keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus
diperkuat oleh Kemenag melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk
penguatan dialog, peningkatan peran FKUB, pembentukan desa sadar
kerukunan, kerjasama nasional dan internasional.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Buku Rencana
Strategis Kemenag Tahun 2020-2024 (20-25:2020). Terpotret realitas
kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan
kehidupan sosial keagamaan, telah diukur Indeks Kerukunan Umat
Beragama, yang mencakup tiga dimensi, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan
Kerjasama. Sedangkan Capaian Indeks KUB tahun 2015-2019 dapat
dilihat berikut:

1. Tahun 2015, Capaian Indeks 75,36.
2. Tahun 2016, Capaian Indeks 75,47.
3. Tahun 2017, Capaian Indeks 75,27.
4. Tahun 2018, Capaian Indeks 70,90.
5. Tahun 2019, Capaian Indeks 73,83.

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan disekitar 73,
fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di
tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1, 43%. Indeks KUB ini
memperlihatkan bahwa kondisi Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Dalam
pengukuran Indeks juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan,

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

17

pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-
urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Fluktuasi
nilai Indeks di atas lebih disebabkan oleh faktor non-keagamaan lebih
berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).

Hal ini menunjukkan perlunya mewujudkan program kerukunan
umat beragama sampai pada tingkatan teknis pada Kemenag
Kabupaten/Kota, bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat
Kecamatan (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor non
keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat
beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena
sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat
beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan
adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi
tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk.

Kemenag telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik
keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta
memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan
kerukunan berupa:
1) Optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan

kerukunan umat beragama;
2) Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama;
3) Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;
4) Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat

beragama;
5) Peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan

multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.
6)

Dari data tersebut, Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama
Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018
sukses mencapai penilaian daerah kategori paling terukun ke II setelah
provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2019, capaian itu tidak dapat
dipertahankan. Dan Provinsi Sulawesi Barat turun pada urutan 15 dari
34 Provinsi. Penilaian ini berdasarkan hasil penelitian dari 36 peneliti
dengan 13.600 respon yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Papua Barat, Indeks Kerukunan 82, 1.
2. Nusa Tenggara Timur, Indeks Kerukunan 81, 1.
3. Bali, Indeks Kerukunan 80, 1.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

18

4. Sulawesi Utara, Indeks Kerukunan 79, 9.
5. Maluku, Indeks Kerukunan 79,4.
6. Papua, Indeks Kerukunan 79,0.
7. Kalimantan Utara, Indeks Kerukunan 78,0.
8. Kalimantan Tengah, Indeks Kerukunan 77,8.
9. Kalimantan Barat, Indeks Kerukunan 77,7.
10. Sumatera Utara, Indeks Kerukunan 76,3.
11. Sulawesi Selatan, Indeks Kerukunan 75,7.
12. Sulawesi Tengah, Indeks Kerukunan 75,0.
13. Jawa Tengah, Indeks Kerukunan 74,6.
14. DI Yogjakarta, Indeks Kerukunan 74,2.
15. Sulawesi Barat, Indeks Kerukunan 74,1.

1. Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan
Kerukunan Umat Beragama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan
kerukunan antar umat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta
seluruh komponen masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis,
dan terutama adalah peran pemerintah. Kemenag lewat unit PKUB
telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif
untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama diantaranya
sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan KKB, disamping penguatan regulasi dan
melibatkan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Kemenag sudah menyiapkan RUU Perlindungan
Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan,
penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan
dalam mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam
agama yang resmi dilayani negara. Upaya lain yang sedang
dilakukan Kemenag bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga
terkait adalah peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi
Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap
regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB, Pemberdayaan Forum

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

19

KUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Disamping itu, Kemenag telah
menyusun sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi
(misalnya terbitnya buku Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya dan
buku Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama) dan
menggelar pertemuan para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda,
perempuan, jurnalis, dan aparat pemerintahan sebagai upaya
menyambung tali silaturahmi di kalangan aktor-aktor kerukunan.

2. Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kementerian Agama telah berupaya mempraktikkan
sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan
memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan
seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen
masyarakat yang diantaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis
agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan
pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh
agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis.

Disebut ‘aktor’, karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut
dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa
yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop dan
seminar terkait kerukunan. Kapasitas aktor kerukunan ditingkatkan
melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti pendalaman
pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat
beragama, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan
konflik, promosi kerukunan umat beragama maupun penyiaran
media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh
perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan
yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang
terkait kerukunan umat beragama.

Penguatan kapasitas aktor-aktor kerukunan sejatinya
merupakan modal dalam membingkai kerukunan antar umat
beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai,
sejahtera dan bersatu. Kegiatan peningkatan kapasitas aktor-aktor
kerukunan tersebut berupa workshop dan dialog, yang telah
diselenggarakan sebanyak 676 kegiatan di sepanjang tahun 2015-
2019 oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

20

3. Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi
jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan
dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat
beragama, kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan
umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB
merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung
seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat
beragama.

Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka
agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas
keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas
keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai
bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan
dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,
dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan rumah ibadat
(khusus FKUB Kabupaten/Kota).

Sampai awal tahun 2020, FKUB telah dibentuk di 34 provinsi
dan 508 kabupaten/kota (yang belum terbentuk hingga Maret 2020
adalah 6 kabupaten/kota). FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan
yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, berperan sebagai
pengembang toleransi beragama (promosi), pemberi advokasi,
penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi) serta penengah
yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah masyarakat yang
agamis. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui
penyelenggaraan program-program penanganan pascakonflik
sebanyak 4 kegiatan di tahun 2015 s.d. 2019, dan pemberdayaan
kepengurusan FKUB sebanyak 15 kali.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi lembaga
keagamaan, aparat pemerintah, instansi media dan para tokoh yang
dilakukan secara periodik. Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi
masyarakat telah dilakukan kerjasama kemitraan dengan institusi
media baik media cetak, elektronik, dan online. Yang dimaksud
lembaga/majelis keagamaan di sini adalah MUI, PGI, KWI, PHDI,
WALUBI, dan MATAKIN. Adapun terkait dengan institusi media
baik media elektronik, media sosial maupun media cetak adalah

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

21

kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media
yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace journalism). Secara
khusus, terkait dengan jurnalisme damai, PKUB pernah menerbitkan
buku Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama
(2016).

4. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat
Beragama

PKUB telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan
umat beragama melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan
tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa
Barat yang menjadi cikal bakal pengembangan desa sadar kerukunan
umat beragama. Sejak tahun 2016 s.d. tahun 2019 telah dibentuk
sebanyak 178 desa sadar kerukunan. Disamping itu, penyebaran
pamflet saat pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 sebanyak
50.000 lembar, iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan
lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, comuter-line,
bandara untuk menyadari bahwa pentingnya pemeliharaan
kerukunan di Indonesia.

Selain itu, diperlukan keterlibatan berbagai elemen
masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda,
mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu,
berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah
dilakukan seperti Anugerah Bidang Kerukunan (Harmony Award)
sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019, bahkan
kini telah terwujud buku Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award
Pimpinan Daerah dan FKUB, perkemahan pemuda lintas agama
(Interfaith Youth Camp) seperti ASEAN Youth Interfaith
Camp/AYIC yang telah terselenggara sebanyak 3 (tiga) kali dari
tahun 2017 s.d tahun 2019, pameran kerukunan, gerak jalan
kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah dan karnaval
kerukunan (Inter-Religious Harmony Carnival).

Ditingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat
Harmoni Lintas Iman (Inter-Religious Harmony Centre), Interfaith
and Intercultural Dialogue secara regional, bilateral, maupun
multilateral. Kemenag bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, KBRI,

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

22

secara rutin menyelenggarakan Interfaith Dialogue secara bilateral,
regional, dan multilateral, diantaranya penyelenggaraan 32 kali
kegiatan bilateral interfaith dialogue, 5 (lima) kali kegiatan regional
interfaith dialogue, dan 4 (empat) kali kegiatan multilateral
interfaith dialogue.

Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali
program Indonesian Interfaith Scholarship (IIS) dengan KBRI
Brussels yakni pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, yang
melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB
bekerjasama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program
yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk
memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia
yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk
“Bhinneka Tunggal Ika: Harmony of Indonesia in Pictures”.

PKUB juga melakukan kerjasama dengan KBRI Wina
Austria melalui program The Vienna International Christian-Islamic
Summer University/ VICISU) yang sudah dilaksanakan sebanyak 6
(enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk
mengikuti kegiatan tersebut. Program Interfaith Dialogue
merupakan soft power diplomacy yang bertujuan untuk
mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan
umat beragama di dunia.

5. Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan
Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui PKUB, memiliki peran
strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang
memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan
paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna
kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan
masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan
memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.
Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti
kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang
kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

23

konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta
memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap
keragaman dan keberagamaan. Salah satu argumen penting hadirnya
moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta
masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa
kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya.
Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan
potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan
ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana.

Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada
bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan
bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”
Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya
pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun
terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola
konflik dan keragaman saja, tetapi juga menyangkut pengakuan
keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Indonesia.

Kegiatannya dilakukan tahun 2015 s.d 2019 melalui
pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali
dengan jumlah peserta 3600 orang, dialog moderasi beragama
sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog
tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760
orang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai
kalangan yang dilaksanakan dengan mempromosikan ujaran-ujaran
keagamaan yang moderat. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya
kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural
serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-
religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh
toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang
kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan
(bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa),
upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog
dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkordinasikan
penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

24

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

25

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

26

7Bagian Ketiga

PROGRAM STRATEGIS
PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Perkembangan pembinaan kerukunan umat beragana di Provinsi
Sulawesi Barat mengalami kemajuan, sama hal yang terjadi
didaerah lainnya. Koordinasi antara organisasi keagamaan
senantiasa digaungkan. Kelompok masyarakat semakin gencar
melakukan upaya memelihara kerukunan antara umat beragama
agar senantiasa harmonis yang dipelopori tokoh lintas agama dan
pemerintah terus digalakkan baik dalam internal maupun eksternal umat
beragama. Kegiatannya dalam rentang waktu tahun 2018 hingga
pertengahan Tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi
Barat telah melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural
dengan kegiatan dialog moderasi beragama, dan dialog tokoh agama
dengan melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan yang
dilaksanakan dengan mempromosikan ujaran-ujaran keagamaan yang
moderat.

Kegiatan tersebut dilakukan pada kelompok-kelompok strategis
yakni penyuluh agama, stakeholder, pemuka agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat, pemuda lintas agama pada 6 (enam) Kabupaten. Dan pada
pelaksanaan menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun
2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat mengelar
jalan santai kerukunan yang dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda
Sulbar, Komandan Korem 142 Taro Ada’ Taro Gau Mamuju, Kepala
Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah, Pengurus FKUB Provinsi dan
sejumlah stakeholder di Provinsi Sulawesi Barat.

Kementerian Agama Sulawesi Barat sebagai leading sektor
pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan senantiasa
mengaungkan 11 program Direktif Kemenag RI, dan program Tri Mantra
Kemenag RI.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

27

1. 11 Program Direktif Kemenag RI 2018

Program Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun
2018 dikenal dengan nama 11 Program Direktif Kementerian Agama.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, pada tahun 2018
menetapkan sejumlah program unggulan. Hal ini dianggap penting
mengingat situasi dan kondisi bangsa dan negara menghadapi
serangkaian peristiwa penting.

Pembebanan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara
diharapkan mampu menjawab tantangan situasi demi melayani
kebutuhan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme kerja
Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Program Direktif
Menteri Agama tersebut menyasar pada seluruh elemen kehidupan.
Dari 11 Program Direktif tersebut, program SALAM (Silaturahmi
Lembaga Keagamaan) adalah program dengan sasaran membangun
dan mengencarkan silaturahmi ke sejumlah Ormas, Majelis Agama,
maupun Tokoh Agama. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan
kinerja dan penyerapan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

2. Program Tri Mantra Kemenag RI Tahun 2019

Penyebarluasan program Tri Mantra Kementerian Agama Tahun
2019 tidak sekedar disalin atau dicetak ulang apa adanya (copy-paste)
lalu dijadikan lampiran dalam surat edaran. Program Tri mantra
Kemenag 2019 harus dinarasikan secara terus-menerus melalui teks-
teks baru yang kontekstual agar setiap poin pentingnya dapat
dibumikan dalam sanubari publik melalui kegiatan yang produktif dan
komunikasi yang efektif.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang keberadaannya terlahir
dari sebuah proses panjang sejarah bangsa, Kementerian Agama harus
benar-benar mampu menempatkan diri sebagai institusi penengah
(moderasi) di tengah keragaman dan tekanan arus disrupsi akibat
industri 4.0 yang mempengaruhi terhadap semua aspek kehidupan
umat, khususnya kehidupan beragama dan keagamaan. Ada tiga kata
kunci utama yang disebutnya sebagai "mantra". Pemilihan istilah
"mantra" bukan tanpa alasan atau gaya-gayaan, tetapi memiliki unsur
psikologis untuk membongkar kesadaran kolektif, betapa pentingnya

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

28

memperjuangkan gagasan besar ini. Ketiga "mantra" itu adalah:
moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data.
Tri mantra tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mantra moderasi beragama.

Moderasi beragama yang di-mantra-kan, dimaksudkan agar
bangsa ini terus belajar hidup moderat, yaitu tidak ekstrem
tekstualis, juga tidak terlalu mendewakan akal semata. Negara
hadir menanggapi kebutuhan publik dalam bentuk program
strategis, memberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan-
pelayanan pada Kementerian Agama, dan merespon dengan cepat
terkait dengan isu-isu keagamaan di masyarakat.

Dalam menjadikan “Moderasi Beragama” sebagai ruh dalam
setiap program, maka upaya yang dilakukan adalah:

a. Mengoptimalkan peran dosen, guru, penyuluh agama,
pengawas Pendidikan dan penghulu dalam mendukung
moderasi beragama;

b. Mendorong peran serta ASN Kemenag dalam
mengkampanyekan moderasi beragama kepada masyarakat;

c. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh
masyarakat dan instansi pemerintahan;

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya organisasi,
pegawai dan anggaran dalam mewujudkan moderasi
beragama.

Konsep moderasi beragama, diperlukan saluran-saluran yang
memadai untuk meningkatkan keterpengaruhan mantra ini yang
dimulai dari pikiran, sikap, dan tindakan. Tujuan dari pelafalan
"Moderasi Beragama" ini diantaranya adalah agar dijadikan
framing dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat
Indonesia yang plural dan multikultural. Terlebih di tengah
perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi masyarakat
milenial dan umat digital.

Konsep moderasi beragama memerlukan saluran-saluran
yang memadai untuk meningkatkan keterpengaruhan mantra ini
yang dimulai dari pikiran, sikap, dan tindakan. Tujuan dari
pelafalan "Moderasi Beragama" ini diantaranya adalah agar
dijadikan framing dalam mengelola kehidupan beragama pada
masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Terlebih, di

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

29

tengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi
masyarakat milenial dan umat digital.

2) Mantra kebersamaan umat.

Mantra ini sangat erat kaitannya dengan mantra moderasi
sebagai jembatan terwujudnya kebersamaan dan hidup rukun antar
elemen bangsa. Dua istilah itu sesungguhnya diksi dan narasi lama
yang sudah dikumandangkan dan diserukan oleh berbagai
kalangan dan zaman, meski dalam konteks yang berbeda-beda.
Dalam menata program kebersamaan ummat, dapat dibagi dalam
dua kriteria:

1) Kebersamaan Internal
a. Mensinergikan pelaksanaan program antar unit;
b. Mensinergikan penggunaan sumber anggaran dorong peran
serta ASN Kemenag dalam mengkampanyekan moderasi
beragama kepada masyarakat;

2) Kebersamaan Eksternal
a. Melaksanakan program yang berdampak langsung bagi
umat secara berkeadilan;
b. Meriorentasikan hasil yang nsinergikan penggunaan sumber
anggaran dorong peran serta ASN Kemenag dalam
mengkampanyekan moderasi beragama kepada masyarakat.

Mantra moderasi beragama dan kebersamaan umat harus
menjiwai seluruh elemen Kemenag yang tidak perlu diperdebatkan
lagi sebagai sebuah kebutuhan pokok dalam kehidupan yang
plural. Para pejabat dan seluruh ASN Kemenag diharuskan
menjadi juru kampanye moderasi beragama melalui berbagai
program sesuai Satker masing-masing.

3) Mantra integrasi data.

Mantra yang ketiga ini memiliki spirit akan keinginan
Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi
umat beragama. Namun hal itu tidak akan terwujud di era digital
ini tanpa melakukan transformasi manajemen data dan informasi
yang baik.

Pelayanan umat bidang agama dan keagamaan tidak bisa lagi
mengandalkan data yang basi, lambat, dan parsial, melainkan
harus memutakhirkan (up to date), cepat, dan terintegrasi. Mantra

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

30

integrasi data ini merupakan media dari sebuah konsekuensi dari
upaya peningkatan pelayanan umat beragama. Kemajuan teknologi
informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi menjadi sebuah
keharusan sekaligus momentum berbenah diri untuk memberikan
pelayanan umat yang lebih cepat, akurat, dan memuaskan.

Suatu hal yang absurd akan dapat memberikan layanan
publik yang optimal di era digital tanpa upaya penyediaan data
yang akurat, terintegrasi, dan updated. Intinya, kunci sukses
program pelayanan kehidupan umat beragama Kemenag sangat
dipengaruhi oleh sedetil apa penguasaan terhadap data, dan
seefisien apa kita mengelolanya terkait data kebutuhan umat,
tenaga pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, rumah ibadah,
zakat, wakaf, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah strategis
dalam manajemen sadar data adalah;

a. Melakukan pembenahan kebijakan dan regulasi pengelolaan
data;

b. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola data;
c. Melengkapi Instruktur data;
d. Memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar perencanaan

dan pelaksanaan program.
e. Melakukan pembaharuan data seiring dengan pelaksanaan

program, dan
f. Melakukan pengelolaan data sebagai dasar evaluasi kinerja

terukur.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

31

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

32

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

33
Bagian Keempat

DATA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
SULAWESI BARAT

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai
luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek
moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan
lokal(local wisdom)yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk
menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah
masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan
beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus
harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen
masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan
melestarikannya. Berdasarkan Agama, Data penduduk Provinsi Sulawesi
Barat pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan Agama Tahun 2019

N AGAMA
KAB
Buddh Kong Total
o a fuch
Islam Kristen Katolik Hindu
u

1 Mamasa 40.406 124.863 7.473 5.021 58 0 177.809
2 Polman 327.094 15.300 2.144 878
3 Majene 172.997 165 0 81 0 345.497
210 4.382
6.889 46 5 173.435
10.019
4 Mamuju 216.466 42.847 1.794 27.189 137 0 265.626
109.619 18.200 2.486
5 Mamuju 155.055 14.400 3.453 393 0 137.587
Tengah

6 Pasangkayu 82 0 184.009

1.021.637 216.820 17.515 797 5 1.283.963

*Sumber Data: Sub.Bag. PDI Kemenag Sulbar Tahun 2019

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

34

Sedangkan jumlah rumah Ibadah dan Lembaga Sosial Keagamaan,
masing-masing agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Islam Provinsi
Sulawesi Barat

Tabel III

Jumlah Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Islam
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

No KABUPATEN RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA
SOSIAL KEAGAMAAN

1 Mamasa Masjid Musallah LSK

2 Polewali Mandar 101 5 12
3 Majene 891 145 12
4 Mamuju 329 107 12
5 Mamuju Tengah 544 51 12
6 Pasangkayu 227 53 12
418 76 12
Jumlah 2.510 438 72

*Sumber Data: Sub.Bag. PDI Kemenag Sulbar Tahun 2019

Lembaga Sosial keagamaan Islam yang aktif melakukan dakwah
antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia
2. Nahdatul Ulama;
3. Muhammadiyah
4. Darud Dakwah Wal Irsyad
5. Wahdah Islamiyah
6. Salafi Wahabi
7. Jamaah Tabligh
8. Hidayatullah
9. Majelis Taklim.
10. Ormas Wanita Islam
11. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan
12. Dewan Masjid Indonesia
13. Dll

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

35

2. Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen Provinsi
Sulawesi Barat

Tabel IV
Jumlah Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

N RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA
KABUPATEN SOSIAL KEAGAMAAN

o PGI
PGLI
PGPI
PBI

Gereja
Bala
Keselam
atan
Gereja
Ortodoks

GKI

ADVENT

LSK

1 Mamasa 478 66 173 - - - - 3

2 Polman 55 25 21 - - - - 3

3 Majene 1 - - - - --3

4 Mamuju 205 37 66 - - - - 11

5 Mamuju Tengah 71 25 21 - - - - -

6 Pasangkayu 58 39 31 - 13 - - 4

868 192 312 - 13 - - 22

*Sumber Data: Sub.Bag. PDI Kemenag Sulbar Tahun 2019

3. Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik Provinsi
Sulawesi Barat
Tabel VI
Jumlah Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA

No KABUPATEN SOSIAL KEAGAMAAN

1 Mamasa Keuskupan Komisi Paroki/ LSK
2 Polewali Mandar Agung dan KWI Stasi 2
3 Majene Sultragan
4 Mamuju 41
5 Mamuju Tengah
6 Pasangkayu 81

--

16 1

22 1

14 1

101 6

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

36

4. Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Hindu Provinsi
Sulawesi Barat

Tabel V

Jumlah Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA

No KABUPATEN SOSIAL KEAGAMAAN

Lembaga Lembaga
Keagamaa Pandita/ WHDI
PHD
I n Pemuda Pinandita

LPD
G

BPH

1 Mamasa 1- - 1 -1

2 Polewali Mandar - - - - --

3 Majene -- - - --

4 Mamuju 10 1 - 11 11

5 Mamuju Tengah 21 - - 19 -1

6 Pasangkayu 20 - - 20 `1

52 1 - 51 14

*Sumber Data: Sub.Bag. PDI Kemenag Sulbar Tahun 2019

5. Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha Provinsi Sulawesi
Barat

Tabel VII

Jumlah Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA

No KABUPATEN SOSIAL KEAGAMAAN

Organisasi Organisasi Organisasi Lembaga Majelis
Kepemud Wanita Sangha Keagama
Buddhis
aan an

1 Mamasa

2 Polewali Mandar - ----

3 Majene - ----

4 Mamuju - 1122

5 Mamuju Tengah 2 2111

6 Pasangkayu - ----

2 3233

*Sumber Data: Sub.Bag. PDI Kemenag Sulbar Tahun 2019

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

37

5. Data Tokoh Lintas Agama Se- provinsi Sulawesi Barat

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan
yang dilakukan FKUB. FKUB telah terbukti mampu menjadi media
yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan
menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah
ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan
diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam memelihara dan
mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Untuk hal itu,
telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana
operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya
notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk
mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan
yang terjadi antar umat beragama di wilayahnya masing-masing.
Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing
pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang
terjadi.

Sampai saat ini, FKUB telah terbentuk di semua Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat. Dengan realitas tersebut tidak terlalu
berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai
organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Untuk itu,
Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional
dan regional yang diikuti oleh FKUB Propinsi dan/atau
Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan
fungsi FKUB. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui
penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan
manajerial, penanganan/ negosiasi konflik, penanganan pascakonflik,
peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus
dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam
rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi
penyediaan biaya operasional, membangun gedung secretariat FKUB
yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga
Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang
kesekretariatan di FKUB.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

38

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada,
koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi
media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik
dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh
Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan
pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu
juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama
yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian
Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam
merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan
kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-
masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih
kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak,
elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan
institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat
jurnalisme damai (peacejournalism) yang menghargai nilai-nilai
kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada
prinsip independensi pers dan etika jurnalisme. Dari data statistik
Kemenag Sulbar, terdapat kurang lebih 3.330 orang tokoh lintas
agama di provinsi Sulawesi Barat sebagaimana data dalam tabel
berikut:

Tabel VIII
Jumlah Tokoh Lintas Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

TOKOH AGAMA

No Kab Islam
Krist

en
Katol

ik
Hind

u
Budd

ha
Khon
ghuc

u

1 Mamasa 112 388 12 12 -
2 Polewali Mandar
3 Majene 954 30 1 -
4 Mamuju
425 1 - -

497 113 5 7 1

5 Mamuju Tengah 77 87 3 18 2

6 Pasangkayu 493 68 9 15 -

2.558 687 30 52 3 0

• Sumber Data Kemenag Dalam Angka Tahun 2018

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

39

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

40

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

41

Bagian Kelima

PROFIL DESA SADAR KERUKUNAN

I ndonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki penganut
agama yang beragam, keadaan yang demikian mutlak adanya
upaya pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama,
karena pembinaan dan pemeliharaan kerukunan masyarakat erat
kaitannya dengan pembinaan persatuan bangsa. Pemerintah
melalui Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana aturan
ini memberikan penjelasan lebih rinci dan jelas tentang usaha tersebut.
Salah satu aspek yang diatur dan berperan besar bagi terciptanya
kerukunan adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai
salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas kerukunan umat
beragama di suatu wilayah.

Sulawesi Barat yang merupakan Provinsi ke -33, sebagai salah satu

bagian dari wilayah Indonesia adalah juga pihak yang berkewajiban

melakukan pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama

warga dan masyarakatnya. Usaha-usaha tersebut terimplementasi, salah

satunya dengan terbentuknya FKUB Sulawesi Barat berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor

188.4/443/SULBAR/VII/2016, tertanggal 20 Juli 2016 tentang

Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2016-2021. Sebagai pihak yang

berperan langsung dalam usaha pembinaan kerukunan, FKUB Sulawesi

Barat mempunyai program-program, salah satunya adalah membentuk
“Desa Binaan Kerukunan”. Program tersebut dimulai pada tahun 2016

dengan pencanangan desa Binaan Kerukunan Desa Polongaan,

Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan dibentuknya Desa Binaan Kerukunan adalah agar desa
tersebut bisa menjadi contoh praktis akan adanya kehidupan antar umat
beragama yang dapat bekerjasama sebagai sesama warga, rukun, damai,
komunikatif dan toleran dalam hidup bermasyarakat. Pembinaan terhadap
desa yang masyarakatnya multi agama dinilai sangat positif dan tentunya

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

42

menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk dilakukan pembinaan.
Langkah Pembinaan model FKUB adalah salah satu model pembinaan
desa yang melibatkan pihak pemerintah daerah baik pemerintah daerah
Sulawesi Barat, Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/kota, pemerintah di
tingkat kecamatan, desa dan masyarakat desa sendiri sebagai masyarakat
desa binaan.

Perkembangan pembinaan kerukunan umat beragana di Provinsi
Sulawesi Barat mengalami kemajuan. Kondisi ini, juga terjadi didaerah
lainnya. Koordinasi antara organisasi keagamaan senantiasa digaungkan.
Kelompok masyarakat semakin gencar melakukan upaya memelihara
kerukunan antara umat beragama agar senantiasa harmonis yang
dipelopori tokoh lintas agama dan pemerintah terus digalakkan baik
dalam internal maupun eksternal umat beragama. Menumbuhkembangkan
keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya
diantara sesama masyarakat dari berbagai agama dan keyakinan di
masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencanangkan
pembinaan Desa Sadar Kerukunan sejak Tahun 2016 yang ditandai
dengan lahirnya 2 (dua) desa sadar kerukunan yakni Desa Karave,
Kabupaten Pasangkayu dan Desa Polongaan Kabupaten Mamuju Tengah.

Sebagai desa yang plural Desa Karave dan Desa Polongaan sangat
menarik, karena suasana rukun sangat terlihat dalam kehidupan
masyarakat desanya. Suasana rukun tersebut dapat dijelaskan pada
keadaan berikut:

1. Saling mengunjungi ketika diundang resepsi perkawinan. Menghadiri
undangan resepsi perkawinan adalah suatu hal yang lumrah
dilakukan oleh warga desa yang berbeda agama, bahkan tidak jarang
sebagian mereka yang berbeda agama tersebut saling membantu
dalam persiapan dan acara resepsi perkawinannya.

2. Duduk bersama pemeluk agama yang berbeda baik dengan cara
direncanakan atau tanpa suatu rencana biasa terjadi, misalnya mereka
berkumpul dalam suatu kegiatan rapat di Balai Desa atau sekedar
bertemu di satu warung teh, sambil minum teh mereka ngobrol
tentang berbagai hal, bertukar informasi dan sebagainya.

3. Kerja bakti melibatkan seluruh warga masyarakat desa, terutama
kerja bakti ketika menyambut hari ulang tahun kemerdekaan
Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Kerja bakti tersebut
meliputi membersihkan dan menghias lingkungan desa. Mereka juga

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

43

terlibat bersama dalam kepanitiaan dan peserta lomba memperingati
hari kemerdekaan.
4. Kebebasan beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing Hidup
berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda tidak membuat
masyarakat merasa terganggu untuk mengekspresikan dan
mengamalkan ajaran agama mereka. Setiap warga muslim bebas
beribadah menurut keyakinan mereka, demikian juga pemeluk
Hindu, Kristen dan Katolik.

I. Gambaran Umum Kabupaten Pasangkayu Dan Desa Karave

A. Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu yang dulu dikenal dengan Kabupaten
Mamuju Utara adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat, dengan Ibu Kota terletak di Pasangkayu. Kabupaten
Mamuju Utara merupakan daerah otonom baru yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2003.

Pada Tahun 2017 berubah nama menjadi Kabupaten
Pasangkayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2017. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten
Mamuju. Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan
pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Sekarang jumlah
kecamatan bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan
kecamatan induk masing-masing 2 kecamatan. Jarak Kota
Pasangkayu dengan ibukota provinsi Sulawesi Barat , yaitu Mamuju
sekitar 276 km. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibukota Pasangkayu,
termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian utara Sulawesi
Barat. Luas Wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 km2.

Pada tanggal 27 Januari 2003, terbitlah Keputusan DPR RI
yang menyetujui Mamuju Utara sebagai kabupaten baru. Saat itulah
perhatian masyarakat tertuju kepada Pemerintahan baru Mamuju
Utara. Dimana sekitar 100.000 jiwa penduduk Mamuju Utara
mencurahkan perhatiannya demi mambangun kabupaten baru ini.
Desa Sarudu Kecamatan Sarudu adalah merupakan salah satu tempat
sejarah dimulainya pembentukan Mamuju Utara. Pada tanggal 18

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar