Buku Saku Ortala & KUB

44

Juni 2001, pertemuan awal yang dilakukan oleh Komite aksi
pembentukan Mamuju Utara. Dari sinilah terlahir sederetan tokoh
pembentukan Kabupaten Mamuju Utara seperti YAUMIL RM,
AGUS AMBO DJIWA dan sederetan tokoh lainnya yang tergabung
dalam Komite. Hanya dalam tempo 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan,
Pemerintah menyatakan Kabupaten Mamuju Utara resmi dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Peresmian
Kabupaten Mamuju Utara ini adalah merupakan pemekaran dari
Kabupaten Mamuju dengan 4 (empat) Kecamatan, 31 (tiga puluh
satu) Desa dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Dusun.

Pada Tahun 2017, dengan perjuangan para tokoh dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara melalui sejumlah
pertemuan di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya
pada tanggal 28 Desember 2017 Presiden Republik Indonesia Bapak
Joko Widodo, resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara
menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan perubahan nama tersebut
tercapailah hasrat para tokoh penggagas terbentuknya kabupaten ini
yang mengingikan nama kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu.

Nama Pasangkayu berasal dari kata “Vova dan Sanggayu”,
menurut bahasa Kaili (Sulawesi Tengah) kata “Vova” berarti sejenis
kayu bakau yang tumbuh di tepi pantai atau laut, dan kata
“sanggayu” berarti satu batang atau satu pohon (sepohon), sehingga
kedua kata tersebut jika digabung memiliki arti “sebatang Kayu”
atau “sebatang Pohon Bakau”. Nama awal “Vova Sanggayu”
perlahan berubah dan diucapkan dengan kata “Pasanggayu” dan
akhirnya berubah menjadi “Pasangkayu”. Nama Pasangkayu
merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam masyarakat
Kabupaten Mamuju Utara khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat
pada umumnya, yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan,
memperkukuhkan jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat yang
sarat dengan kearifan lokal.

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu berbatasan dengan
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Propinsi
Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatas dengan Sebelah Selatan
Kabupaten Mamuju Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten
Luwu Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

45

B. Desa Karave

Desa Karave terletak di Kecamatan Bulutaba Kabupaten
Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Karave adalah salah satu
desa dari 7 desa yang ada di Kecamatan Bulu Taba. Karave yang
dalam bahasa Kaili, salah satu sub suku di tanah Vovasangayu ini
bermakna “Tangan-Tangan Terampil” merupakan desa swadaya
yang terbentuk dari program transmigrasi Tahun 1989. Daerah ini
awalnya berupa daerah daratan yang mempunyai luas wilayahnya
sekitar 17,55 Km2, mempunyai 6 (enam) dusun dan 19 Rukun
Tetangga. Adapun jumlah penduduknya 2.166 Jiwa.

Untuk mencapai daerah ini cukup mudah, jarak dari Mamuju
ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sekitar 258 Km. Sedangkan dari
ibukota kabupaten (Pasangkayu) sekitar 63 Km, dan ke Lilimori
ibukota kecamatan Bulutaba kurang lebih 5,5 Km menelusuri
perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Kecamatan Lariang dan
Kecamatan Bulutaba. Saat ini warga Desa Karave berasal dari 7
suku bangsa /etnis, mereka adalah Berdasarkan aspek etnis/suku
sebagaimana dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel IX
Jumlah Penduduk Desa Karave Berdasarkan Suku/Etnis

Tahun 2020

No Suku/Etnis Jumlah Ket

1 Jawa 656

2 Toraja 577

3 Bali 290

4 Bugis 272

5 Kaili 201

6 Makassar 124

7 Mandar Mamuju 82

8 Papua 8

9 Nusa Tenggara Timur 26

2.166

*Data Kependudukan Desa Karave, 2020.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

46

1. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Karave merupakan masyarakat
transmigran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (Ende,
Flores, Rote dan Kupang), Jawa Barat (Indramayu, Bandung,
Ciamis dan Cianjur), Jawa Timur (Mojokerto, Bondowoso,
Lamongan, Gresik dan Magetan), Jawa Tengah (Brebes,
Majalengka, Sragen dan Kudus), Tana Toraja, Bali (Buleleng
dan Karang Asem). Masyarakat transmigran yang terdiri dari 450
KK dipekerjakan untuk menggarap lahan 900 Ha dengan
perhitungan satu kepala keluarga mendapat 1 kapling (2 Ha).

Untuk mendatangkan para warga transmigrasi dilakukan
dengan 8 kali pendaratan, 5 kali pendaratan oleh transmigran
inti dengan setiap pendaratan sebanyak 60 KK dan 3 kali
pendaratan oleh transmigran sisipan dengan setiap pendaratan
sebanyak 50 KK. Dalam masyarakat transmigran ini,
mempunyai corak etnis, suku dan agama yang berbeda, ada yang
beragama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu, mereka hidup
bersama dalam satu-kesatuan wilayah yang saling
berkomunikasi dan berinteraksi antara satu individu dengan
individu lainnya.

2. Kehidupan Keagamaan

Lahan perkebunan kelapa sawit merupakan sumber utama
dan vital ekonomi warga Karave yang mempunyai pengaruh
dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kerjasama juga
memengaruhi kesadaran pentingnya hidup dengan saling tolong-
menolong dan toleransi. Dengan saling bekerjasama perbedaan
agama tidak menjadi penghalang. Interaksi sosial yang tinggi
mengurangi dan meminimalisasi terjadinya konflik agama.
Interaksi sosial yang melahirkan kerjasama merupakan hal yang
penting dalam membangun dan menjalin kehidupan keagamaan
yang harmoni.

Dari aspek agama, di Desa Karave terdapat empat pemeluk
agama resmi yang dianut masyarakat sebagaimana dirincikan
dalam tabel dibawah ini:

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

47

Tabel X
Jumlah Penduduk Desa Karave Berdasarkan Agama

Tahun 2020

No Agama Jumlah Pemeluk Ket

1 Islam 958

2 Kristen 537

3 Katolik 387

4 Hindu 284

5 Buddha 0

6 Konghuchu 0

2.166

*Data Kependudukan Desa Karave, 2020.

Secara umum keadaan umat beragama di Desa Karave
terjaga dan kondusif, Tradis Silaturrahmi dan sikap toleransi
sangat kental dengan saling kunjung mengunjungi antara mereka
yang berbeda agama. Penilaian ini dikemukakan oleh Suhadi,
Kepala Desa Karave, saat penulis bertamu di Balai Desa Karave.
“Tradisi saling mengunjungi dan saling membantu menjadi ciri
tersendiri masayarakat Karave, ini akan terlihat pada saat terjadi
acara perkawinan, perayaan hari-hari besar keagamaan, dan
saling kerjasama dalam kepanitian seperti hari kemerdekaan
Republik Indonesia, serta adanya pembinaan kehidupan
beragama yang dilaksanakan pemerintah daerah dan pemerintah
desa (Suhadi, Agustus 2020).

Tatanan kehidupan keagamaan masing-masing masyarakat
desa tidaklah terlalu ditonjolkan dalam mewujudkan harmoni
pada masyarakat heterogen. Hal ini diungkapkan Asep Saifullah,
Tokoh Agama Islam/ ASN KUA Kecamatan Bulutaba.
“Toleransi umat beragama sangat dikedepankan, Warga
masyarakat Karave saling membantu dan menjaga. Contohnya
ketika pelaksanaan idul fitri, orang-orang non-muslim itu
berjaga-jaga. Begitu juga sebaliknya, kalau menjelang natal atau
perayaan hari besar keagamaan agama lainnya, para penganutnya
yang dapat giliran jaga, begitu seterusnya. Ini sudah berlangsung
puluhan tahun, desa ini jarang ada konflik masalah agama,
pertengkaran antara etnis dan suku”. (Asep Saifullah, Agustus
2020)

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

48

Pembina di Pondok Pesantren Al- Hikmah Karave, yang
sejak 20 tahun lalu melakukan pengabdian di daerah yang dulu
dikenal SP 3 Baras ini, juga menyebutkan bahwa sesama orang
beragama mestinya saling membantu, saling menolong dan
saling menghormati. Dengan adanya rasa sadar keberagaman
inilah, sehingga harmoni semakin terajut dan menimalisasi
konflik yang terjadi. Selain arena kebutuhan sosial, dalam ajaran
agama apapun juga sangat dianjurkan untuk menghargai
penganut agama lain.

Para elit/tokoh agama di desa Karave mempunyai
tanggung jawab sosial dalam menciptakan individu dan
masyarakat yang sadar akan wilayah yang damai dan nyaman.
Melakukan Perlombaan dan Pertandingan Agustusan, Manusia
sebagai makhluk sosial yang tiap hari bekerja untuk memenuhi
kebutuhan keluarganya, di samping itu manusia juga
membutuhkan refreshing atau pelepasan ketegangan, tekanan,
stres dan depresi sosial serta menyegarkan fisik dan otak.
Melakukan penyegaran fisik berupa olah raga di pagi dan sore
hari merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan. Begitu pula
diadakannya perlombaan dan pertandingan olah raga antar
kelompok maupun antar dusun memberikan efek positif
persahabatan dan persaudaraan di desa Karave.

4. Kerukunan Sosial

Faktor pendukung terjadinya kerukunan sosial di Desa
Karave, karena adanya kesadaran akan kebhinnekaan. Sebuah
desa yang mempunyai beragam etnis, suku, dan agama, tentu
para penduduk sejak awal telah memiliki kesadaran
keberagamaan yang menonjol. Dengan kondisi tersebut, maka
telah timbul dari dalam dirinya sikap yang terbuka, inklusif dan
bukan sikap yang semena-mena dan mendominasi dalam
pergaulan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, aktualisasi diri
terhadap para pemeluk agama yang berbeda tidak dapat
dielakkan begitu saja. Para penduduk tiap waktu melakukan
interaksi sosial kapan dan di mana saja, baik itu di lapangan
olah raga, pasar, maupun dalam kelompok usaha tani sawit.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

49

Interaksi dan pergaulan sosial antara umat beragama Islam,
Protestan, Pantekosta, Advent, Katolik, dan Hindu berlangsung
setiap saat. Rasa kebhinnekaan dan keberagaman inilah,
sehingga para warga desa Karave merasa nyaman dan tentram
dan tidak ada perasaan mayoritas-minoritas yang mendominasi
permukiman tersebut. Kesadaran keberagaman merupakan
piranti dalam mengenal satu individu dengan individu lainnya,
pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya.
Dengan adanya rasa kesadaran yang terpatri dalam dirinya,
maka muncul dan dapat disaksikan di depan mata sikap tolong-
menolong tanpa melihat dan memandang perbedaan suku, etnis
dan agama. Bukankah setiap suku dan etnis mempunyai local
knowledge berkaitan dengan sikap tolong-menolong dan
bekerjasama. Begitu pula, dalam setiap agama terkandung
banyak ajaran mengenai pentingnya antara satu individu dengan
individu lainnya saling bahu-membahu dan tolong-menolong
dalam tindakan yang positif.

Dalam satu kesempatan wawancara, Busran Riandhy,
Rahmat dan Muhammad Aslan pada tanggal 12 Agustus 2020.
Pendeta Yakub Yesayasa, pekerja pada gereja Pantekosta
Indonesia sejak Tahun 1999 mengungkapkan ketika dimintai
tanggapan sebagai tokoh agama bagaimana memelihara
kehidupan beragama mencegah terjadinya konflik agama di Desa
Karave?. “Saya bangga hidup berdampingan di daerah yang
multi etnis ini. Di sini belum pernah terjadi ada konflik antara
umat beragama, mudah-mudahan selamanya tidak akan pernah
terjadi. Saya beberapa kesempatan sering mengingatkan kepada
warga masyarakat baik di lingkungan gereja maupun ditempat
umum agar senangtiasa, menciptakan kondisi desa yang aman,
damai dan rukun.Dengan terciptanya suasana desa yang aman,
damai dan rukun itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk warga
kita sendiri, mari senantiasa memelihara kerukunan umat
beragama ini. Dan terima kasih kepada pemerintah dan
Kementerian agama yang telah mencanangkan program desa
sadar kerukunan di desa Karave, Program yang dicanangkan
telah berbuah di lapangan”. (Pendeta Yakub, Agustus 2020)

Modal sosial ini menjadi penopang dalam
melanggengkan harmoni sosial di desa tersebut. Oleh karena

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

50

itu, persatuan tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan harmoni
sosial. Persatuan menjadi penting dalam membangun dan
memajukan desa tersebut. Salah satu yang mesti dilihat di desa
ini adalah persatuannya, baik dalam kerja bakti, membantu
seseorang atau lain sebagainya. Tak mengenal etnis, suku,
apalagi agama. Para warga saling tolong-menolong dan bersatu
dalam rangka pembangunan desa. Dalam hal bekerja sangat
dibutuhkan persatuan. Oleh karena itu, ada faktor pendukung
tercipta dan terbangunnya kerukunan sosial, diantaranya:
1) Kesadaran akan kebhinekaan.
2) Melakukan perlombaan dan pertandingan agustusan serta

kegiatan positif lainnya dalam rangka mempererat jalinan
silaturahmi, dan;
3) Memperkukuh jejaring sosial dalam kelompok.

II. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengan Dan Desa Polongaan

A. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada Lintang
Selatan 2ꞌ 05ꞌ 52ꞌ ꞌ dan Bujur Timur 119ꞌ 20ꞌ 93ꞌ ꞌ ,
memiliki luas wilayah ± 301.437,01 Km2, terdiri dari 5 (lima)
kecamatan yaitu Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale,
Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan
Karossa. Diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di
Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karossa merupakan
kecamatan terluas, dengan luas wilayah hampir 40 persen dari
total luas wilayah kabupaten. Kecamatan Pangale merupakan
kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengenai batas-batas wilayah, sebagaimana disebutkan
dalam undang- undang pembentukkannya, Kabupaten Mamuju
Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu

Desa Benggaulu, Kec. Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara,

Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi
Selatan;

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

51

3. Sebelah Selatan berbatasan Sdengan Sungai Karama
dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan
Tommo Kabupaten Mamuju; dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan
wilayah dengan topografi yang bervariasi. dibagian barat
merupakan wilayah pesisir pantai yang berhubungan langsung
dengan Selat Makassar. Sedangkan dibagian timur
sebagian besar merupakan daerah perbukitan. Secara umum,
wilayah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki ketinggian 0 –
600 dpl (di atas permukaan laut). Wilayah yang tertinggi
terdapat di Kecamatan Pangale dengan ketinggian mencapai
600 dpl. Juga terdapat 3 gunung yang terletak di Kecamatan
Budong- Budong yaitu Gunung Pasapa, Gunung Tanette
Tangga, dan Gunung Sukar.

Keadaan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah
memiliki jumlah kepadatan penduduk yang berbeda di setiap
kecamatan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di
Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh penduduk usia 5-9
tahun. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan pada
tahun ini seiring dengan perkembangan Kabupaten Mamuju
Tengah sebagai sebuah kabupaten di Selawesi Barat, yaitu sekitar
2,27 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kabupaten
termuda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tingkat kepadatan
penduduk yakni sebesar 39 jiwa/ Km2 pada tahun 2012 atau
dalam setia Km2 ditempati penduduk sekitar 39 orang. Secara
umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sebagaimana
yang tercantum dalam bunyi sila pertama Pancasila
“Ketuhanan Yang Maha Esa” ini berarti bangsa Indonesia
memilki agama yang dianut oleh masyarakatnya. Begitu pula
dengan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai
agama dan kepercayaan masing masing, untuk dilaksanakan
sebagimana dalam ajaran dan kepercayaannya.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

52

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Mamuju
Tengah pada hasil sensus tahun 2020 berjumlah 134.028 jiwa
terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Suku – suku yang ada di
Kabupaten Mamuju Tengah ini terdiri dari suku Mandar, Toraja,
Bugis, jawa, Makassar dan suku lainnya. Sedangkan bahasa yang
dipergunakan sehari-hari adalah bahasa mandar, bugis, toraja,
Makassar dan lain-lain. Namun, perlu diketahui karena
keragaman bahasa yang ada maka bahasa yang paling umum
digunakan adalah bahasa Indonesia. Pemeluk agama di
Kabupaten Mamuju Tengah dengan presentase adalah pemeluk
agama Islam 83,64%, sisanya adalah Kristen 12,09%, Protestan
9,64%, Katolik 2,45%, Hindu 4,13%,, Buddha 0,12%, dan lainnya
0,02%.

Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah sebelum Islam
masuk di daerah ini warga masyarakat setempat menganut
kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang
beranggapan bahwa ada kekuatan gaib yang menghuni
dunia ini. Dalam kenyataannya dewasa ini kepercayaan
animisme dan dinamisme dalam implikasi pelaksanaannya sudah
mulai berkurang. Dan dalam kehidupan sehari-hari
kemajemukan penganut agama selalu terlihat kerukunan dan
tidak terjadi kesenjangan antar penganut agama masing-masing.
Timbulnya kerukunan antar umat beragama disebabkan oleh
adanya saling pengertian dan rasa hormat diantara mereka.

Lahirnya perbedaan golongan dalam masyarakat, pada
dasarnya diawali oleh adanya keinginan manusia untuk saling
menguasai. Dengan demikian akan muncul perbedaan golongan
antara bawahan dan atasan maupun antara pimpinan dan yang
dipimpin. Untuk mengetahui latar belakang pandangan hidup
suatu masyarakat tertentu yang harus diperhatikan adalah
stratifikasi sosialnya.

Dewasa ini lapisan-lapisan sosial yang dimaksud
nampaknya sudah mulai bergeser sesuai dengan perkembangan
masyarakat itu sendiri. Ada tiga lapisan sosial baru yang mulai
nampak di Kabupaten Mamuju Tengah yang mayoritas
penduduknya adalah suku Mandar. Lapisan sosial tersebut
adalah : 1. Lapisan birokrasi (pegawai negri, ABRI, dan
sarjana), 2 Lapisan wiraswastawan (pedagang, atau pemilik

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

53

modal), dan 3. Lapisan rakyat biasa. Lapisan sosial raja maupun
bangsawan tinggi tetap mendapat perlakuan lebih.

Bagi masyarakat Mandar, mereka mengikuti lingkungan
pergaulan hidup parental yakni hubungan yang memperhitungkan
garis ayah maupun ibu. Dari segi hak dan kewajiban antara ayah
dan ibu mengikuti prinsip bilineal atau garis serba dua. Oleh
karena itu ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam memikul tanggung jawab urusan ekonomi rumah
tangga yang dalam istilah setempat dikenal dengan siwaliparri.

B. Desa Polongaan

1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Desa Polongaan terletak di Kecamatan Tobadak Kabupaten
Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Polongaan
adalah salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan
Tobadak. Polongaan yang dalam bahasa Topoyo, bermakna
“Tempat Penghadangan” yang memang daerah ini dimasa
penjajahan Belanda menjadi tempat masyarakat Tobadak
menghadap para penjajah yang akan masuk ke Benteng
Kayumangiwan.

Polongaan merupakan desa swadaya yang terbentuk dari
program transmigrasi Tahun 1989. Daerah ini awalnya berupa
daerah daratan luas yang diatasnya tumbuh rotan. Luas daerah ini
sekitar 3.207,47 Ha, mempunyai 5 (lima) dusun yakni Dusun
Sidomulyo, Dusun Sumbersari, Dusun Mekar Sari I, Dusun
Mekar Sari II, dan Dusun Polongaan. Untuk rukun warga dan
rukun tetanga terdiri dari 7 RW dan 21 RT dengan jumlah
penduduknya 2.208 Jiwa. Untuk mencapai daerah ini cukup
mudah dengan mengunakan transportasi dapat ditempuh kurang
lebih 2,5 jam, jarak dari Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi
Barat, sekitar 107 Km. Sedangkan dari ibukota kabupaten
(Topoyo) sekitar 20 Km, dan ke Tobadak ibukota kecamatan
Tobadak kurang lebih 2 Km. Di pintu masuk daerah ini,
terpampang tugu bertuliskan “Kawasan Kerukunan Umat
Beragama”.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

54

Desa Polongaan yang dikenal dengan nama Tobadak III ini
memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel XI
Batas Wilayah Desa Polongaan

No Arah Batas Wilayah
Angin

1 Utara Sungai Topoyo/Budong-Budong, Desa Tabolang,
dan desa Salule’bo (Kecamatan Topoyo).

2 Timur Desa Batu Parigi

3 Selatan Desa Saloadak

4 Barat Desa Tobadak dan Desa Mahahe

• Sumber Data : Kantor Desa Polongaan, September 2020

Sedangkan dalam sisi pemerintahan, saat ini kepala desa
dipimpin oleh Hamsah, seorang tokoh masyarakat yang berasal
dari Suku Mandar Mamuju, dan stafnya berasal dari berbagai
etnis dan agama, begitupun di perangkat dusun, rukun warga dan
rukun tetanga. Semuanya berbaur menjalankan roda
pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan umum dan
memelihara kerukunan umat beragama.

2. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

Warga Masyarakat Desa Polongaan merupakan masyarakat
transmigran yang berasal dari berbagai suku bangsa diantaranya:
Bali, Tanah Toraja, Nusa Tenggara Timur, Mamasa dan Jawa.
Untuk mendatangkan para warga transmigrasi tersebut dilakukan
dengan berapa kali pendaratan dengan mengunakan kapal laut
dan berlabuh di Pelabuhan Babana Desa Budong-Budong. Untuk
mencapai daerah yang ditempati sekarang, warga transmigrasi ini
harus berjalan kaki dari Desa Babana kurang lebih 2 hari dan
sempat menginap di Polohu.

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar
pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan,
jumlah penduduk desa Polongaan, sebagaimana data yang
dilansir sekertariat desa Polongaan per September 2020,
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana tabel
dibawah ini:

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

55

Tabel XII
Jumlah Penduduk Desa Polongaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2020

Jumlah Jiwa
No Dusun Jumlah KK

Lk Pr Jml

1 Sidomulyo, 136 285 240 525

2 Sumbersari, 171 319 304 623

3 Mekar Sari I, 131 237 255 492

4 Mekar Sari II 132 257 233 490

5 Polongaan. 107 261 217 478

677 1.359 1.249 2.608

• Sumber Data : Kantor Desa Polongaan, September 2020

Desa Polongaan yang berpenduduk kurang lebih 2.608 jiwa
dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari tidak tamat
sekolah dasar hingga pendidikan strata II , kurang lebih 1.152
jiwa memiliki pendidikan tidak tamat SD, Tamat SD dan tamat
SLTP. Hal ini, memungkinkan terjadi karena pendidikan setara
atau sederajat sekolah lanjutan pertama dan menengah di desa ini
belum tersedia. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat
rata-rata pendidikan warga desa Polongaan.

Tabel XIII
Jumlah Penduduk Desa Polongaan Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2020

No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa

1 Tidak tamat Sekolah Dasar / Sederajat 413

2 Tamat Sekolah Dasar 461

3 Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 278

4 Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 405

5 Diploma II dan III 30

6 Strata Satu (S1) 78

7 Strata Dua (S2) 16

1.681

• Sumber Data : Kantor Desa Polongaan, September 2020

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

56

Generasi muda desa Polongaan yang ingin melanjutkan
pendidikan harus meninggalkan kampong halaman atau harus ke
ibukota kecamatan atau kabupaten agar dapat sekolah dengan
keterbatasan angkutan umum.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi di desa Polongaan tergolong sangat baik,
karena kebanyakan masyarakatnya adalah petani sawit, padi dan
cacao yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan
pendapatannya pada musim panen. Di samping sebagai petani,
mata pencaharian masyarakat, sebagaian kecil sebagai peternak
dan pegawai negeri sipil. Adapun jumlah penduduk berdasarkan
pekerjaan dapat diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel XIV
Jumlah Penduduk Desa Polongaan Berdasarkan pekerjaan

Tahun 2020

No Jenis Pekerjaan Jml Jiwa

1 Petani 380
2 Buruh Tani 101
3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 19
4 Pegawai Swasta 4
5 Wiraswasta/ Pedagang 12
6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 4
7 Polisi Republik Indonesia (Polri) 3
8 Dokter 2
9 Bidan 8
10 Perawat 14
11 Tukang kayu 11
12 Tukang batu 14
572
• Sumber Data : Kantor Desa Polongaan, September 2020

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

57

4. Kehidupan Keagamaan

Lahan perkebunan kelapa sawit merupakan sumber utama
dan vital ekonomi warga Polongaan yang mempunyai pengaruh
dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kerjasama juga
memengaruhi kesadaran pentingnya hidup dengan saling tolong-
menolong dan toleransi. Dengan saling bekerjasama perbedaan
agama tidak menjadi penghalang. Interaksi sosial yang tinggi
mengurangi dan meminimalisasi terjadinya konflik agama.
Interaksi sosial yang melahirkan kerjasama merupakan hal yang
penting dalam membangun dan menjalin kehidupan keagamaan
yang harmoni.

Penduduk Desa Polongaan dari segi pemeluk agama pada
tahun 2020, mayoritas Islam sebanyak 901, Kristen 639, Katolik
420, dan Hindu 585 sedangkan pemeluk agama Budha dan
Konghuchu tidak ada. Sedangkan rumah ibadah tercatat pada
tahun 2020 terdiri dari Islam 1 Masjid dan 3 Musallah, Kristen 1
Gereja, Katolik 1 Gereja, dan Hindu pura.

Simbol toleransi umat beragama nyata ada di desa
Polongaan, dikawasan desa kerukunan tersebut terdapat Masjid
Istiqomah, Gereja Toraja Mamasa, Gereja Katolik Paroki ST
Mikael Tobadak, dan Pura letak menyatu dalam satu kawasan
dengan luas tanah masing-masing sekitar 1 hektar telah
dihibahkan oleh pemerintah daerah. Disamping itu terdapat
sarana olahraga berupa lapangan sepakbola, lapangan volley,
gedung sekolah dasar, dan kantor desa Polongaan.

Adapun keadaan penduduk desa Polongaan, berdasarkan
jenis agama dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

58

Tabel XV
Jumlah Penduduk Desa Polongaan Berdasarkan Agama

Tahun 2020

ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU
KEPALA
N Dusun KELUARGA
o
KEPALA
KELUARGA

KEPALA
KELUARGA

KEPALA
KELUARGA
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr

1 Sidomulyo, 73 73 39 87 60 33 26 20 12 99 87 52
2 Sumbersari,
3 Mekar Sari I, 130 126 75 31 28 13 34 25 15 124 125 68
4 Mekar Sari II
5 Polongaan. 84 89 50 52 56 24 35 37 17 66 73 40

130 115 69 7 8 2 113 106 59 7 4 2

45 36 19 204 169 84 12 12 4 0 0 0

462 439 252 318 321 156 220 200 107 296 289 162

• Sumber Data : Kantor Desa Polongaan, September 2020

Secara umum keadaan umat beragama di Desa Polongaan,
Kecamatan Tobadak ini hampir sama dengan kondisi yang ada di
Desa Karave Kecamatan Bulutaba yang tetap kondusif. Tradis
Silarrahmi dan sikap toleransi sangat kental dengan saling kunjung
mengunjungi antara mereka yang berbeda agama. “Suku Mamuju
di desa ini cuman saya jadi saudara saya disini yaitu ada yang dari
jawa,bali,NTT,Mamasa dan lainnya,supaya netral dan tidak di
anggap pilih kasih sama saudara, maka seluruh aparat desa
saya,setiap suku ada kita angkat jadi aparat untuk mewakili
sukunya masing-masing, Ketika ada permasalahan di dusun,tentu
dengan mudah di selesaikan secara kekeluargaan di dusun atau di
tokoh adat masing-masing kecuali kata dia,permasalahan itu tidak
bisa di selesaikan di dusun,baru di limpahkan ke pemerintah desa
dan seterusnya”. Hal ini diungkap Hamzah, Kepala Desa
Polongaan Saat Sub, Bagian Ortala dan Kerukunan Umat
Beragama Kanwil Kemenag Sulbar yang dipimpin Muhammad
Abidin, S.Ag,.MM yang didampingi Busran Riandhy dan Ikram
Muis melakukan koordinasi dan monitoring penerapan kerukunan
Umat Beragama pada desa sadar kerukunan.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

59

“Tradisi saling mengunjungi, saling membantu, saling
tenggang rasa dalam melakukan ibadah serta menangani masalah
yang dilakukan secara berjenjang dari pemerintah tingkat rukun
tetangga hingga ke pemerintah desa penerapan yang dilakukan,
Alhamdulillah desa Polongaan,desa yang di kenal berbagai suku
ras dan agama, masyarakat desa ini hidup rukun, aman dan
tentram”. Perilaku tersebut menjadi ciri khas warga desa
Polongaan (Hamzah, September 2020).

“Toleransi umat beragama sangat dikedepankan, Warga
masyarakat Polongaan saling membantu dan menjaga. Contohnya
Ketika pelaksanaan hari- hari besar keagamaan, Kita bisa lihat
disini, rumah ibadah masing-masing agama berada dalam satu
komplesk, komitmen kami kondisi ini akan tetap kita jaga,
termasuk pmerintah desa saat ini memprogramkan rumah singgah
kerukunan yang akan dibangun dalam satu tempat dimana masing-
masing kesenian dan tradisi suku dan agama kita satukan dan kita
pajang. Kita ingin dalam rumah besar kerukunan itu menjadi pusat
kegiatan bagi generasi pemuda lintas agama’ Ungkap Hastuti,
Sekertaris Desa Polongaan, kepada penulis.

5. Kerukunan Sosial

Faktor pendukung terjadinya kerukunan sosial di desa
Polongaan, karena adanya kesadaran akan kebhinnekaan. Sebuah
desa yang mempunyai beragam etnis, suku, dan agama, tentu
para penduduk sejak awal telah memiliki kesadaran keberagamaan
yang menonjol. Dari hasil monitoring ditemukan bahwa
terciptanya kerukunan, karena masing-masing dari setiap
pemeluk agama saling terbuka dan menerima keberadaan dari
agama lain. Adanya keanekaragaman beragama yang ada di desa
Polongaan, tidak membuat hubungan interaksi antara warga desa
Polongaan l menjadi renggang dan kaku, justru hal tersebut
membuat keindahan tersendiri yang dapat dilihat didalam pola
interaksi bermasyarakat warga desa Polongaan l. Dalam

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

60

melakukan kegiatan yang bersifat sosial, masyarakat desa
Polongaan tidak memandang adanya kelompok mayoritas
ataupun minoritas.

Mereka selalu menanamkan rasa persaudaraan yang sangat
kuat dan menjunjung tinggi sikap gotong- royong di dalam
masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan membangun toleransi
umat beragama, masyarakat desa Polongaan secara umum
mempunyai pola kerukunan yang sangat dinamis. Hal ini terlihat
dari pola hubungan sosial keagamaan dan pola hubungan
sosial kemasyarakatan, yang mana hal-hal tersebut akan
menjelaskan bagaimana pola kerukunan umat beragama yang
terjadi di desa Polongaan. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor
yang mempengaruhi toleransi yang terjadi di Desa Polongaan
yaitu: ikatan kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai
antar umat beragama dan gotong royong.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

61

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

62

Bagian Keenam

KEPENGURUSAN FKUB TINGKAT
PROVINSI DAN KABUPATEN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8
ayat (1) dan Pasala 11 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu
menetapkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Pengurus Forum
KUB. Bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan
bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan
ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib.
Adapun tugas unsur-unsur dalam kepengurusan FKUB Provinsi dapat
diuraikan sebagai berikut:
I. Dewan Pembina

a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
b. memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi;
c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertical di Provinsi dalam

pemeliharaan kerikunan umat beragama;
d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
e. mengordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi

dalam kerukunan umat beragama.

II. Dewan Penasehat
a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
pemelihara kerukunan umat beragama di Provinsi;
b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah
dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam
pemeliharaan kerikunan umat beragama.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

63

III. Pengurus Forum

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan

aspirasi masyarakat;
c. Menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan

aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan
kebijakan Gubernur, dan;
d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan
pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi.

Adapun Susunan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Pengurus
Forum FKUB Provinsi Sulawesi Barat Periode 2016-2021, berdasakan
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
188.4/443/SULBAR/VII/2016, tertanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

I. Dewan Pembina

No Jabatan Kedudukan Dalam
Forum
1 Gubernur Sulawesi Barat
Ketua
2 Ketua DPRD Sulawesi Barat Anggota
Anggota
3 Panglima KODAM VII Wirabuana Anggota
Anggota
4 Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
Anggota
5 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

6 Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan
Barat

II. Dewan Penasehat Kedudukan Dalam
Forum
No Jabatan Ketua

1 Wakil Gubernur Sulawesi Barat Wakil Ketua
2 Ka. Kanwil Kementrian Agama Prov. Sulbar Anggota
3 Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar Anggota
4 Kepala Badan Intelejen Daerah Prov. Sulbar Anggota
5 Kepala Biro Kesra Sekda Prov. Sulawesi Barat Anggota
6 Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Sulbar Anggota
7 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulbar Anggota
8 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Anggota
9 Kepala Dinas Sosial Prov. Sulawesi Barat Anggota
10 Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sulbar

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

64

III. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur Pengurus
Forum

1 Drs. H.Sahabuddin Kasim,M.Hi Ketua Islam

2 Pdt. Simon M. Topengae Wakil Ketua Kristen

3 RM. Drs. Samon Bureny, Pr Wakil Ketua Katolik

4 Tasir Irwanto, S.Pd.I Sekertaris Nahdatul Ulama

5 Tauhid, S.Ag Wakil Sekertaris Nahdatul Ulama

6 M.Ashar Mimma, S.Sos Bendahara Nahdatul Ulama

7 Drs. H. Kamaruddin, M.Si Anggota Nahdatul Ulama

8 Wahyun Mawardi, S.Pd.,M.Pd Anggota Muhammadiyah

9 Drs. M. Kasim Anggota Muhammadiyah

10 Drs. Ansar Musman Anggota Muhammadiyah

11 KH. Namru Asdar, S.Ag Anggota MUI

12 Nur Salim Ismail, S. Th.I.,M.Si Anggota MUI

13 Drs. H.Abd.Mannan Usa.,M.Pd Anggota MUI

14 Charles Wiseman, SH Anggota Kristen

15 Pdt. Markus Losa P, M.Div Anggota Kristen

16 Ir. Clara Surya Parerung Anggota Katolik

17 Ir. Patrik Galombo Anggota Katolik

18 Ida Bagus Ketut Wiardana Anggota Hindu

19 I Wayan Buja Anggota Hindu

20 Made Suweda Anggota Hindu

21 Jhony Wijaya Anggota Buddha

* Sumber Data : SK Gubernur Sulbar Nomor 188.4/443/SULBAR/VII/2016.

Sedangkan tugas unsur-unsur dalam kepengurusan FKUB
Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat

a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di

daerah;

b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati dan saling percaya diantara sesama masyarakat dari

berbagai agama dan keyakinan;

c. Mengoordinasikan kepada bupati/Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kerukunan umat

beragama; dan

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

65

d. Mengordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di
Kabupaten/Kota dalam kerukunan umat beragama.

II. Pengurus Forum

a. Menjaring aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi
masyarakat kerukunan umat beragama;

b. Menyelenggarakan dan melakukan dialog dengan pemuka agama
dan tokoh masyarakat;

c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan
pemeliharaan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaanmasyarakat;

d. Memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah;
e. Merumuskan rekomendasi Bupati/Walikota sebagai bahan

pertimbangan dalam menyusun kebijakan kerukunan umat
beragama;
f. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan kerukunan umat beragama, pembinaan masyarakat
Desa Sadar Kerukunan, dan Pengaturan pendirian rumah ibadat di
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan
Gubernur, Kantor Wilayah Kementrian Agama, Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik
Indonesia, dan;
g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Adapun Susunan Dewan Pembina/Penasehat dan Pengurus Forum
FKUB Tingkat Kabupaten Se- Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut:

1. FKUB Kabupaten Mamasa

Pembentukan FKUB Kabupaten Mamasa Periode 2017-2019,
berdasakan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 225/KPTS-
59/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat

No Jabatan Kedudukan

1 Wakil Bupati Mamasa Dalam Forum
2 Ka. Kantor Kemenag Kab. Mamasa Ketua
3 Ka. Badan Kesbangpol Kab. Mamasa
Anggota
Anggota

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

66

4 Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
Anggota
5 Ka. Dinas Sosial Kab. Mamasa
Anggota
6 Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.
Mamasa Anggota

7 Ka. Bappeda Kab. Mamasa Anggota

8 Ka. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Anggota
Perdagangan Mamasa
Anggota
9 Ka. Dinas Pariwisata Kab. Mamasa
Anggota
10 Ka. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Anggota
Pertanahan Mamasa Anggota

11 Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Mamasa

12 Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamasa

13 Ka. Bagian Kesra Sekertariat Daerah Kab. Mamasa

II. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur Pengurus
Forum
1 Pdt. Zakaria Sude, S.Th Ketua Kristen
2 Pastor Oktavianus Tandilolo, Pr Wakil Ketua I Katolik
3 Pdt. Yusuf Artha, S.Th Wakil Ketua II Kristen
4 H. Ramli L, S.Ag.,M.Pd.I Islam
5 Yonatan, M.Pd.K Sekertaris Kristen
6 Pdt. Simon Jamaluddin, S.Th Wkl Sekertaris Kristen
7 Pdt. Nanius Bambe Tato, S.Th Kristen
8 H. A. Firdaus Bendahara Islam
9 H. Yahyadin Karim, S.Pd.,M.Si Anggota Islam
10 Pdt. Semuel T. Massa, sm.Th Anggota Kristen
11 Abd. Hafid, S.Hi Anggota Islam
12 Drs. Rasyid Anggota Islam
13 Pdt. Soleman Pangngi Anggota Kristen
14 Hadinah, S.Sos Anggota Islam
15 Pdt. Yuliana Allo, S.Th Anggota Kristen
16 Abd. Rahman Jalin, S.Pd.,MM Anggota Islam
17 Pdt. Mabonga, S.Th Anggota Kristen
18 Sone, S. Sos Anggota Kristen
19 Yesaya Alberth, S.Pd.,MM Anggota Kristen
Anggota
Anggota

*Sumber Data : SK Bupati Mamasa Nomor: 225/KPTS-59/II/2017

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

67

2. Kabupaten Mamuju Tengah

Pembentukan FKUB Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2015-
2020, berdasakan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor:
450.7/40/III/2015, tertanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat Kedudukan Dalam Forum
Ketua
No Nama
1 Drs. H.Muh. Amin Jasa, MM Wakil Ketua
2 Herly Said, BSc.Ac Sekertaris
3 Safri, S.Sos Wakil Sekertaris
4 Petrus Demmanaba, S.Sos Anggota
5 Drs. Muhammad Ramlie Shalawat Anggota
6 Drs. Abdul Aziz Andi Jaya Anggota
7 Drs. Mansyur M Anggota
8 Jawise, S.Ag

II. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur
Pengurus
1 Muh. Kasim Nastrah, S.Pd.I Ketua Umum
Forum
2 Pdt. Abner, S.Th Ketua I Islam
Kristen
3 I Gusti Ngurah Made Merta Ketua II Hindu
Islam
4 Ashari Rauf Ketua III Kristen
Islam
5 Pdt. Pasma, S.Th Sekertaris Islam
Islam
6 Lalu Rahman, S.Pd.I Sekertaris I Islam
Kristen
7 Hj. Salmiah Hatta Bendahara Islam
Islam
8 H. Syamsuddin, Lc Anggota Islam
Islam
9 H. Mustamin, Lc Anggota Islam
Kristen
10 Pdt. Jacob Anggota Islam
Islam
11 Nuhram Bahrun, S.Ag Anggota

12 Hamsah, SE Anggota

13 Siswo Wiyono Anggota

14 H. Lalu Mahrib, S.Ag.,M.Ag Anggota

15 Ir. H. Mursalim Syuaib, S.Pd.I.,M.Ag Anggota

16 Pdt. Djacob Manuputi Anggota

17 Rustang, S.Ag Anggota

18 Amir, SE Anggota

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

68

19 I Nyoman Sukirta Anggota Hindu
20 Pdt. Ivoni Uluase, S.Th Anggota Kristen
21 H. Mufti Kasnawi Anggota Islam
22 Topandi Anggota Islam
23 I. Gede Widiana, SS Anggota Hindu
24 Oktavianus Samsuji Burani Anggota Katolik

*Sumber Data : SK Bupati Mamuju Tengah Nomor: 450.7/40/III/2017

3. Kabupaten Majene

Pembentukan FKUB Kabupaten Majene Periode 2017-2022,
berdasakan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 1500/HK/KEP-
BUP/XI/2017, tertanggal 07 Nopember 2017 sebagai berikut:
I. Dewan Penasehat

No Nama Kedudukan Dalam Forum

1 H. Lukman, S.Pd,. M.Pd Ketua
2 Drs. H. Adnan Nota, MA Wakil Ketua
3 H. Rustam Rauf, S.Sos, MM Sekertaris
4 Drs. Muhammad Ashar Malik, M.Si
5 Drg. Hj. Nurwan Katta, MARS Anggota
6 Drs. Arifuddin Anggota
7 Drs. Hamzah Atjo Anggota
8 Muhammad Yusuf Ali, S.Pd.,M.Si Anggota
Anggota

II. Pengurus Forum Jabatan Unsur Pengurus
Forum
No Nama Ketua Umum Islam
Wakil Ketua Katolik
1 Drs. H. Mansyur S, M.Pd.I Wakil Ketua Islam
2 Drs. Fransiskus Xaverius Sekertaris Islam
3 Drs. H. Zamsir Abu Sekertaris I Islam
4 Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd Bendahara Islam
5 H. Masfar Ahmad, S.Pd.I Kristen
6 Subandi, SE Anggota Kristen
7 Pdt. L. Dina Paemboan Anggota Islam
8 Drs. Yunus Anggota Budha
9 Drs. H. Sufyan Mubarak, MH Anggota Islam
10 Hamdani Anggota Islam
11 Abd. Rahman Hasan Anggota Islam
12 H. Abd. Khair, S.Ag Anggota
13 Hj. Nursam, SE,.S.Sos

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

69

14 Hj. Najibah B Fattah, S.Ag,. M.Pd.I Anggota Islam
15 Ahmad Amin, M.Pd.I Anggota Islam
16 Drs. H. Adam Syahid Anggota Islam
17 Hj. Thalha, S.Ag Anggota Islam

*Sumber Data : SK Bupati Majene Nomor: 1500/HK/KEP-BUP/XI/2017

4. Kabupaten Pasangkayu

Pembentukan FKUB Kabupaten Pasangkayu Periode 2019-2023,
berdasakan Surat Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor: 250 Tahun 2019,
tertanggal 29 Maret 2019 sebagai berikut:
I. Dewan Penasehat

No Nama Kedudukan Dalam Forum

1 Wakil Bupati Pasangkayu Ketua
2 Kepala Kesbangpol Kab. Pasangkayu Wakil Ketua
3 Ka. Kantor Kemenag Kab. Pasangkayu Sekertaris

II. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur Pengurus
Forum
1 Jabaruddin Rowar, S.Pd.I Ketua
Islam
2 Rustam, S.Pd.I Wakil Ketua I Islam
Kristen
3 Henoch Samma, S.Sos Wakil Ketua II Islam
Katolik
4 Nurdin Samad, S.Ag Sekertaris Islam
Hindu
5 Hendrik Wakil Sekertaris I
Islam
6 Hasrudin Bendahara
Islam
7 Drs. I Nengah Murja Wakil Bendahara Kristen
Kristen
8 Firdaus, S. Fil.I Ketua Bid. Pemberdayaan Ormas Islam
Keagamaan Katolik
Hindu
9 Abunawi, S.Ag Anggota Islam
Katolik
10 Harvey Limahelu Anggota Islam
Hindu
11 Djulian Anggota Kristen

12 Risman, SE., MM Anggota

13 Santo Agustinus Anggota

14 I Made Widiasa, S.Pd Ketua Bid. Hubal danMasyarakat

15 Abdul Karim, S.Ag Anggota

16 Saverius Save Anggota

17 Ardiansyah, S.Pd.I Anggota

18 I Made Sukita Anggota

19 Zet Nuppu, S.Th Anggota

*Sumber Data : SK Bupati Pasangkayu Nomor: 250 Tahun 2019

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

70

5. Kabupaten Mamuju

Pembentukan FKUB Kabupaten Mamuju Periode 2015-2020,
berdasakan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 1500/HK/KEP-
BUP/XI/2017, tertanggal 05 Oktober 2015 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat Kedudukan Dalam Forum

No Nama Ketua
Wakil Ketua
1 Wakil Bupati Mamuju Sekertaris
2 Kepala Kantor Kemenag Kab. Mamuju
3 Ka. Kesbangpol dan Linmas Kab. Mamuju Anggota
4 Kastaf KODIM 1418 Mamuju Anggota
5 Wakapolres Mamuju Anggota
6 Kepala DPPKD Kab. Mamuju Anggota
7 Kaban PMD, PP dan KB Kab. Mamuju Anggota
8 Kaban Infokom dan Sistap Kab. Mamuju

II. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur Pengurus
Forum
1 Drs. Muhammad Daud Yahya Ketua Umum Islam
2 H. Usman, S.Ag.,M.Si Wakil Ketua Islam
3 Pdt. Herman, S.Si.TEOL Wakil Ketua Kristen
4 H. Juraeri Thahir,S.Ag.,M.Ag Sekertaris Islam
5 Anton Rante Allo, S.S,.M.Pd Wk. Sekertaris Katolik
6 KH. Namru Asdar, S.Ag Islam
7 Wahyun Mawardi, S.Ag,.M.Pd Anggota Islam
8 H. Hajrul Malik, S.Ag Anggota Islam
9 Andi Sahrul, S.Ag,.M.Si Anggota Islam
10 Amiruddin, S.Pd Anggota Islam
11 Drs. Muh. Naim Anggota Islam
12 Pdt. Lambertus, S.Th Anggota Kristen
13 Pdt. Max Kilem, S.Th Anggota Kristen
14 Yakobus Tappe Kalua,SS,.M.Adm.P Anggota Katolik
15 Bripka I Made Darsana Anggota Hindu
16 Drs. I Wayan Buja,M.Pd Anggota Hindu
17 Charlie Wijaya Anggota Budha
Anggota

*Sumber Data : SK Bupati Mamuju Nomor: 1500/HK/KEP-BUP/XI/2017

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

71

6. Kabupaten Polewali Mandar

Pembentukan FKUB Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-
2022, berdasakan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 381
Tahun 2017, tertanggal 05 Desember 2017 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat

No Jabatan Kedudukan
Dalam Forum
1 Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua
2 Ka. Kantor Kemenag Kab. Polman Sekertaris
Anggota
3 Ka. Badan Kesbangpol Kab. Polman Anggota
Anggota
4 Kapolres Polman Anggota
Anggota
5 Dandim 1402 Polman Anggota
Anggota
6 Ketua MUI Kabupaten Polman Anggota
Anggota
7 Staf Ahli Bupati Polman Bidang Hukum dan Politik Anggota
Anggota
8 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polman Anggota
Anggota
9 Inspektur Inspektorat Kabupaten Polman Anggota

10 Ka. Dinas Pelayanan Terpadu Datu Pintu Kab. Polman Anggota

11 Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polman

12 Ka. Dinas Sosial Kabupaten Polman

13 Ka. Dinas Infokom, Statistik dan Persandian Kab. Polman

14 Ka. Satuan Pamongpraja Kab. Polman

15 Ka. Kantor BNN Kabupaten Polman

16 Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Polman

17 Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab
Polman

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

72

II. Pengurus Forum

No Nama Jabatan Unsur
Pengurus
1 Drs. H. Abd. Rasyid Khalik Ketua Umum
2 Pdt. Julpryadi, S. Th.,M.M Wakil Ketua I Forum
3 Muh. Arsyad,S.Ag.,M. Pd.I Wakil Ketua II Islam
4 Syamsuddin,S.Ag.,M. Pd.I Kristen
5 Jamaluddin,S.Ag.,M.Ag Sekertaris Islam
6 Simon Resu Islam
7 A. Sukri, S.Ag.,M.Ag Wk. Sekertaris Islam
8 Ismail Ibrahim, S.Ag.,M. Pd.I Katolik
9 Normawaty, S.Ag Anggota Islam
10 Drs. H. Abdullah Karman Anggota Islam
11 Pdt. Matius, S.Th., MM Anggota Islam
12 Firdaus Amrullah Anggota Islam
13 Pdt. Sustianingsih Anggota Kristen
14 Usman Sanjaya, S.H.i Anggota Islam
15 Emedita Ranti Padidi, S.Sos Anggota Kristen
16 Abdul Samad, S.Pd Anggota Islam
17 Lukmanul Hakim Anggota Katolik
Anggota Islam
Anggota Budha
Anggota

*Sumber Data : SK Bupati Polewali Mandar Nomor: 381 Tahun 2017

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

73

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM
NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

[Bagian Ketujuh]

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

74

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN

UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan
beribadat menurut agamanya;

c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;

d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap
usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan
ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangundangan,
tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta
tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

e bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk
memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap
penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat
berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;

f bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan
nasional di bidang agama antara lain peningkatan
kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan
beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan
antar umat beragama;

g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan
otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan
urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi
masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan
kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

75

Mengingat : h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian
penting dari kerukunan nasional;

i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya
mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;

j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
PemelukPemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah
otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadat;

1 Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2726);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);

3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

76

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4468);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3331);

8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009;

9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2005;

10 Peraturan Presiden No 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan
terakhir dengan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2005;

11 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
PemelukPemeluknya;

12 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang
Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan
Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

77

13 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri;

15 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
RepublikTahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat
beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan
pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang
khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-
masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat
keluarga.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

78

4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut
Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi
kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga
negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan
telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi
sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang
memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas
keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat
sebagai panutan.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat
FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi
oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh
umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut
IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota
untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab
bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas
dan kewajiban gubernur.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama
provinsi.

Pasal 4

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi
tugas dan kewajiban bupati/walikota.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

79

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen
agama kabupaten/kota.
Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi :
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk
memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di
provinsi;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam
kehidupan beragama.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 meliputi :
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk
memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di
kabupaten/kota;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan
beragama;
e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil
walikota.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

80

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di
wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa
melalui camat.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk
memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah
kecamatan;
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman
dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b.
menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang

bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

81

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas :
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian
rumah ibadat.

Pasal 10

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah

anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan
minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan
kabupaten/kota.
(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua,
1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih
secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di
provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah
dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

82

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan
keanggotaan:
a. Ketua : wakil gubernur;
b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama
provinsi;
c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan
keanggotaan:
a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik
kabupaten/kota;
d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB
provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan
sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi
pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah
kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah
kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi,
pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah
kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

83

Pasal 14
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif

dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat

paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh
pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh)
orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi,
pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi
pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB,
dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada
bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan
gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena
perubahan rencana tata ruang wilayah.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

84

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah
ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin
sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
a. laik fungsi; dan
b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan
ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan
gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta
ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -
gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah
mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen
agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan
pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
dan FKUB kabupaten/kota.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

85

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara
musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota
dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui
musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan
mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
Pengadilan setempat. Pasal 22 Gubernur melaksanakan pembinaan
terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam
menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait
di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah
ibadat.

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan
lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum
kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat
beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan
pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

86

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan
umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan
pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada
gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau
sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan
umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari
dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26
(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan
pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan
pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/
kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini
ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan
kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak
Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

87

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini
dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai
IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB
sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan
secara permanen dan/atau merniliki nilai sejarah yang belum
memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan
Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan
IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan
daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur
pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENTERI DALAM NEGERI Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

TTD TTD
H. MOH. MA’RUF MUHAMMAD M. BASYUNI

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

88

KABAR SEPUTAR
PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

2019, Sulbar Posisi ke 15 Indeks KUB

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur provinsi yang memiliki skor indeks
Sulbar , Enny Anggraeni Anwar Kerukunan Umat Bergama (KUB)
membuka secara resmi acara Dialog 2019 di atas rata-rata nasional
Kebangsaan Antar Umat Beragama, dengan nilai 74,1 persen.
yang berlangsung di Maleo Town "Terima kasih kepada FKUB, tentu
Square (Matos) Mamuju, Kamis 12 mempertahankan ini lebih berat
Desember 2019. daripada mencapainya. Semoga kita
dapat mempertahankannnya, kalau
Kegiatan yang diselenggarakan bisa lebih jauh di atas rata-rata
Forum Kerukunan Umat Beragama nasional."harap Enny
(FKUB) Sulbar, mengusung tema Selain capaian itu, Sulbar juga
"Merawat Indonesia, Merangkai meraih penghargaan Harmony
Mozaik Nusantara". Dalam Award 2019 dari Kemenag RI.
sambutannya, Wakil Gubernur Dimana menurut Enny, hal itu
Sulbar Enny Anggraeni Anwar merupakan bukti simbolik dari
mengugkapkan, berdasarkan data pemerintah pusat yang telah
dari Litbang dan Diklat Kementerian memberikan penilaian secara
Agama (Kemenag), Sulbar objektif terhadap kondisi sosial
menempati posisi ke-15 dari 16 keagamaan di Sulbar.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

89

Disampaikan, capaian tarsebut memberi dukungan, sebab itu
merupakan bagian tidak terpisahkan
merupakan dampak positif dari dari cita-cita besar bersama, bahwa
Sulbar mesti tetap berdiri tegak
kontribusi yang telah diberikan dalam keragaman dan persamaan.

FKUB Sulbar selama ini.

"Dengan hadirnya FKUB di daerah

ini, terbukti telah memberikan

kontribusi positif terhadap upaya Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin

merawat kerukunan di Sulbar."kata Kasim mengatakan, kegiatan itu

Enny dilaksanakan untuk lebih

Masih kata Enny, banyaknya mempererat hubungan antar umat

perbedaan baik suku, ras, etnik beragama di Sulbar.

maupun agama di Sulbar, tentu "Kita dari tokoh-tokoh agama

memiliki sisi positif sekaligus berkewajiban membangaun

negatif. Dari sisi positif kerukunan bergama dalam rangka

kemajemukan itu berpotensi menjadi mencapai kehidupan masyarakat

wadah perekat atau disebut mozaik yang damai."ungkap Sahabuddin

nusantara.

"Kita tidak boleh lengah dengan Untuk mencapai kedamaian hidup,
kata Sahabuddin, yang harus
kemajemukan itu, sebab tidak dilakukan terlebih dahulu adalah
menciptakan kedamaian pada intern
menutup kemungkinan bakal umat beragama itu sendiri. Ia
menambahkan, salah satu kekuatan
menjadi alat pemicu perpecahan dan luar biasa di Indonesia ada pada
tokoh-tokoh agama, dimana telah
konflik sosial."pungkas Enny bersepakat untuk bergandengan
tangan menjalankan visi misi yang
Enny berpesan, agar seluruh sama membangun kerukunan hidup
umat beragama.
komponen majelis agama kiranya Di sela-sela kegiatan, Wakil
Gubernur Sulbar yang juga selaku
terus menggaungkan pencerahan di Ketua Dewan Penasehat FKUB
Sulbar, menerima hasil rekomendasi
tengah-tengah umat, sekaligus pengurus FKUB Sulbar dari Ketua
FKUB Sulbar. (mhy)
senantiasa memberikan pesan

kesejukan dan kedamaian, demi

kemajuan Sulbar yang malaqbi.

"Kita ingin agar Sulbar ini

dijauhkan dari berbagai ancaman

diintegrasi bangsa, baik berupa

radikalisme, teroris, narkoba serta

bentuk-bentuk kriminalitas

lainnya."harapnya

Melalui forum itu, Enny
menegaskan, pemerintah tidak akan
membiarkan para pemimpin majelis
agama-agama berjalan sendiri,
namun pemerintah akan terus hadir

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

90

AdvBeritaSulawesi Barat- Kamis, 11 April dengan beragama, berbudaya,
2019 bermartabat dan berbudi luhur,"
ajak Ali.
FGD Kerukunan
Beragama, Ali Ajak Ali Baal menyebutkan, bila setiap
Umat Beragama umat beragama di Sulbar sudah
Sulbar Rukun mempunyai pemahaman yang baik
untuk mencegah berbagai bentuk
konflik dan radikalisme, maka

Mamuju, Beritaini.com -Gubernur kerukunan antar umat beragama
Sulbar , Ali Baal Masdar mengajak dapat berjalan dengan baik.
umat beragama di Sulbar untuk "Hal ini harus diawali dari diri
saling menjaga, agar terhindar dari masing-masing terlebih dulu,"
berbagai konfik antar agama. Ali tandasnya
Baal menyampaikan hal ini saat Ali menambahkan, kerukunan
menghadiri acara Focus Grup antar umat beragama di Sulbar
Discussion (FGD) Kerukunan dinilai berjalan baik. Namun
Umat Beragama Tahun Anggaran menurutnya, upaya menjaga
2019 di Wisma Malaqbi Mamuju, kerukunan tersebut harus terus
Kamis (11/04). dilakukan. "Kegitan seperti ini
sangat penting dan bila perlu
"Mari kita saling menjaga sesama dilaksanakan rutin beberapa kali
umat beragama di Sulbar ini, dalam setahun dan adanya forum
sehingga terhindar dari konflik ini, tidak hanya sebatas diskusi,
konflik agama. Jadikan Sulbar kuat namun juga dapat dilihat hasil
praktik dikehidupan nyata, apakah

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

91

berjalan dengan baik dan optimal,” Selain Gubernur Sulbar, kegiatan
pungkas Ali mantan Bupati itu juga dihadiri Kapolda Sulbar,
Polewali dua periode. Brigjen Pol. Baharuddin Djafar
Jelang pesta demokrasi 17 April dan Kakanwil Kemenag Sulbar,
mendatang, melalui FGD tersebut, Muflih B fattah, serta para Tokoh
ayah dua anak ini berharap, agar lintas Agama Sulbar.
umat beragama tetap rukun Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar
walaupun berbeda pilihan. di dampingi Kapolda Sulbar,
"Khususnya jelang pesta Brigjen Pol Baharuddin Djafar dan
demokrasi ini, berbeda pilihan itu Kakanwil Prov Sulbar, Muflih B
wajar dan beda pendapat itu fattah bersama tokoh lintas Agama
manusiawi," katanya. menghadiri acara Focus Grup
Discussion Kerukunan Umat
Beragama Tahun Anggaran 2019
di Wisma Malaqbi Mamuju.

Dorong Pembentukan Desa Sadar Kerukunan di
Riso, Kemenag Sulbar dan FKUB Polman
lakukan Peninjauan

/ 27 August 2020 / pada setiap kabupaten. Terutama
Tapango (Humas Kanwil) - pada desa yang toleransi antara
Pembentukan Desa Sadar ummat beragama cukup tinggi.
Kerukunan menjadi skala prioritas "Sejak Tahun 2016 Kementerian
yang harus didorong terbentuk

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

92

Agama Provinsi Sulawesi Barat Sementara itu, Kepala Sub Bagian
bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah dan Forum Kerukunan Tata Usaha Kantor Wilayah
Umat Beragama (FKUB) Sulawesi
Barat melakukan pembinaan pada Kemenag Polman, H. Ismail
dua desa sebagai desa sadar
kerukunan," Hal ini diungkapkan mendorong tim Ortala dan KUB
Kepala Sub Bagian Ortala Kanwil
Kemenag Sulbar Muhammad bersama FKUB dan KUA Tapango
Abidin dalam acara dialog studi
kelayakan pembentukan desa untuk melakukan study kelayakan,
Sadar Kerukunan dengan masyakat
dan tokoh agama desa Riso, layak tidaknya Desa Riso sebagai
Kecamatan Tapango, Kabupaten
Polewali Mandar. desa sadar kerukunan. " Ada tiga
"Desa Riso ini dihuni oleh
penduduk Riso yang mayoritas indikator yang dapat menjadi tolak
beragama Islam , selain itu ada
juga pemeluk agama Kristen, ukur penentuan desa sadar
Katolik dan agama Hindu yang
hidup berdampingan secara kerukunan yakni; pertama, pola
harmonis dan penuh kedamaian,"
kata Abidin. toleransi dan harmonisasi umat

beragama yang terjalin selama ini,

kedua Adanya lembaga dalam

penyelesai masalah keagamaan

misalnya lembaga adat atau

lembaga lainnya dalam desa

tersebut dan ketiga adanya

pelaksanaan program kegiatan

keagamaan." terang Ismail.

Dalam kegiatan yang berlangsung

di Balai Desa Riso,, Ketua FKUB

Kab. Polman diwakili salah satu

Wakil Ketua Pdt. Djulpriadi

Senada dengan Abidin, Camat dipandu langsung Ka. KUA Kec.

Tapango, Aging B, Tapango Samiren, S.Ag., Tokoh

mengungkapkan Pemerintah Agama, Tokoh masyarakat dan

kecamatan menyambut baik tokoh Pemuda lintas agama.

adanya rencana pembentukan desa Usai pertemuan, ditindaklanjuti

sadar kerukunan didaerah Riso ini pemantau pada sejumlah rumah

oleh FKUB Kabupaten dan Kanwil ibadah, perekaman gambar dan

Kemenag Sulbar. "Sebagai wakil peta wilayah dari udara terkait

pemerintah di Kecamatan, merasa gambaran Desa Riso,

bersyukur dijajakinya Desa Riso pengumpulan data lainnya dan

dari 14 Desa dan Kelurahan wawancara dengan masyarakt oleh

sebagai calon desa sadar tim. (Busran/Arman Yahya).

kerukunan di Kabupaten Polewali

Mandar", ungkapnya.

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar

93

Perkuat Kerukunan Antar Umat Beragama, FKUB Sulbar
Gelar Silaturahmi Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama

JURNALPENA.CO.ID, MAMUJU – Senada dengan ketua FKUB, Tokoh
Forum Kerukunan Umat Beragama Adat Mamuju, Andi Maksum Dai
(FKUB) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikam perlunya selektif
bekerjasama dengan salah satu dalam mengakses informasi dan
Komunitas Literasi di Sulawesi Barat memperkuat sektor pendidikan.
menggelar Silaturahmi Kebangsaan “Kita harus lebih selektif dalam
dan Buka Puasa Bersama, Minggu mengakses informasi dan tentunya
(26/5/2019). jangan mudah terprovokasi. Mari kita
Silahturahmi yang berlangsung di bersama-sama merawat kerukunan
Ruang Merak Hotel d’Maleo Mamuju, antar umat beragama. Dan yang paling
dihadiri oleh Ketua FKUB Sulbar, H. penting kita lakukan ialah memperkuat
Tasir Irwanto, Tokoh Adat Mamuju, sektor pendidikan,” ucapnya.
H. Andi Maksum Dai , Ketua MUI Sedangkan Pendeta Simon Topange
Provinsi Sulawesi Barat dan Pendeta Mengajak seluruh tokoh agama dan
Simon Topange selaku Sekretaris pemuda di Sulawesi Barat untuk
FKUB serta Undangan dari lintas menjaga perdamaian antara umat
agama se-Sulawesi Barat dan beberapa beragama.
OKP yang ada di Mamuju. Hal yang sama juga disampaikan oleh
Ketua FKUB, H. Tasir Irwanto Ketua MUI Sulawesi Barat, K.H. Nur
mengajak seluruh masyarakat terutama Husain, dia mengajak seluruh
tokoh lintas agama dan pemuda untuk masyarakat untuk berkomitmen
tidak mudah terprovokasi . menjaga pilar kebangsaan atau
“Kita mesti jeli dalam mencerna Ikhtifakul Wataniah (Kesepakatan
informasi,” ujarnya. Kebangsaan red).

Buku Penguatan Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sulbar