UAS Modul Lembaga Keuangan Syariah - Nana Amanah

MODUL
UJIAN AKHIR SEMESTER
LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH

Disusun Oleh:

Nama : Nana Amanah

NIM : 2034021074

Kelas : R/305

Hari/Pukul : Kamis, 13.00 – 15.30

Dosen:
Drs. Arief Syah Safrianto, SE., MM

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga
saya dapat menyelesaikan Tugas UAS Modul Lembaga Keuangan Syariah

Saya menyadari, bahwa penyusunan modul ini jauh dari sempurna, baik pada teknis
penulisan maupun materi. Mengingat akan kemampuan yang saya miliki, untuk itu saya
sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penyusunan
modul ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, 20 Desember 2022

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ..... ii
BAB I : Pengertian dan Konsep Dasar Ekonomi Islam..................................................... 1
BAB II : Riba ...................................................................................................................... 6
BAB III : Lembaga Keuangan Syariah............................................................................ 10
BAB VI : Produk Lembaga Keuangan Syariah............................................................... 15
BAB V : Bank Sentral ....................................................................................................... 18
BAB VI : BANK SYARIAH ............................................................................................. 24
BAB VII : Bank Perkreditan Syariah .............................................................................. 29
BAB VIII : Asuransi Syariah............................................................................................ 36
BAB IX : Pegadaian Syariah ............................................................................................ 43
BAB X: Dana Pensiun Syariah ......................................................................................... 53
BAB XI : Pasar Modal Syariah ........................................................................................ 62
BAB XII : Lembaga Wakaf .............................................................................................. 70
BAB XIII : Lembaga Amil Zakat ..................................................................................... 83
BAB XIV : Finansial Technology Syariah ....................................................................... 91
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 97
BIODATA PENULIS ...................................................................................................... 103

ii

BAB I

Pengertian dan Konsep Dasar Ekonomi Islam

Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di
dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi
syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist.

Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran
banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim, mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal
pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan berbagai definisi. Selama ini,
ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna
yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata.

Mengutip buku Konsep Ilmu Ekonomi (2020) terbitan Kemdikbud, pengertian ekonomi
Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia
dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan.

Berikut ini, pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) menurut para ahli di bidang ini.

1. Yusuf Qaradhawi Seperti dinukil dari buku Konsep Ilmu Ekonomi (2020), Yusuf
Qaradhawi merumuskan pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah
ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan.

2. Veithzal Rivai dan Andi Buchari Kembali merujuk buku di atas, Veithzal Rivai dan
Andi Buchari berpendapat bahwa pengertian ilmu ekonomi Islam (konomi syariah)
ialah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling
terintegrasi, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional.

3. Muh. Abdul Mannan Masih dikutip dari buku yang sama, Muhammad Abdul
Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah suatu ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut
nilai-nilai syariah. Sementara dalam buku Islamic Economics: Theory and Practice,
definisi yang diajukan Muhammad Abdul Mannan, lebih tepatnya ekonomi Islam
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang
diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam.

1

4. Khursid Ahmad Khursid Ahmad dalam buku Studies in Islamic Economics
(Perspectives of Islam) menyampaikan penjelasan bahwa Ilmu Ekonomi Islam
adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan
tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

5. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, seperti dikutip
di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syariah (2014:6) karya Ika
Yunia dan Abdul Kadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah
adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika
menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan
pengalamannya jadi acuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Memahami Ekonomi (2018), sistem ekonomi
syariah merujuk pada aktivitas dalam lingkup perekonomian yang berkaitan dengan
produksi, distribusi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa
yang bersifat material, dan berlandaskan pada syariat Islam.

Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi dari jalan tengah antara
sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi
syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi itu, dan membuang sisi
buruk dari keduanya.

Metodologi Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya-upaya manusia
dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam cara-cara yang
sesuai dengan ajaran islam.

Sedangkan metodologi ekonomi islam adalah suatu metode tentang bagaimana
memahami, menafsirkan dan mengambil ketetapan hukum Al-Qur'an dan hadist sedemikian
rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan
Rasulnya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berbeda secara prinsip dan mendasar dengan
metodologi ilmu ekonomi konvensional, namun dalam beberapa hal lain keduanya dapat
menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses islamisasi ilmu ekonomi
diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki
sejumlah kesamaaan yang bersifat natural. Dalam menentukan metode ekonomi islam ini

2

terdapat tiga sumber ajaran islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkannya, yaitu; Al-
Qur'an, As Sunnah, Ijtihad, dan Ijma’.

Metodologi sangat berhubungan erat dengan teori-teori tentang kebenaran dan
kesalahan atau tentang kebaikan dan keburukan yang dijadikan pijakan dalam merumuskan
metodologi, disebut dengan worldview. Dalam metodologi islam, mempunyai worldview
tersendiri dan berawal dari suatu ajaran agama, sehingga konsep kebenarannyapun berawal
dari system ajaran agama.

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam
ajalan yang benar dan bisa memberikan dampak baik bagi semua yang mempelajarinya.
Demikian pula dengan ekonomi syariah yang memiliki beberapa dasar atau landasan hukum,
antara lain :

1. Al-Qur’an
Sumber hukum islam yang tertinggi adalah Al-Qur’an, segala hal yang

bernafaskan islam pasti landasan hukumnya nomer satu adalah Al-Qur’an. Begitu juga
dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama.
Al-Qur’an pada dasranya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi
Muhammad untuk membimbing umat manusia karena dalam Al-Qur’an semua
jawaban atas permasalahan yang ada pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai
ekonomi.
2. Hadist

Pada dasarnya hadist merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad,
baik dari perkataan, perilaku dan tindakannya. Sumber pokok hukum islam adalah Al-
Qur’an dan hadist. Ekonomi syariah mengguankan hadist sebagai landasan hukum
setelah Al-Qur’an, hadist digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-
Qur’an, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa
keluar dari hukum islam sendiri.
3. Ijma’

Tidak hanya Al-Qur’an dan hadist saja yang dijadikan landasan hukum ekonomi
syariah, yaitu ijma’. Ijma’ adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah
disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan pada Al-Qur’an.

3

4. Ijtihad dan Qiyas
Ijtihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk

melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat.
Munculnya ijtihad dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan
Al-Qur’an, seperti hukum jual beli online yang mungkin dulu tidak seperti ini, maka
dari itu perlu adanya ijma’ untuk menentukan hukum sesuatu yang baru. Hukum yang
dihasilkan bersifat aplikatif dengan dasar Al-Qur’an dan hadist.

Sumber hukum atau landasan hukum yang digunakan oleh ekonomi syariah sangatlah
lengkap dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Inilah yang membuat ekonomi syariah
memiliki kekuatan dan performa yang benar-benar baik untuk mengatur perekonomian suatu
negara.

Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

1. Prinsip dalam Ekonomi Islam dan Konvensial
Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity sedangkan ekonomi

islam berprinsip pada Goal oriented diciplin.

Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku
manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan
seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk
mencapai tujuan mereka. sedangkan goal oriented diciplin lebih luas lagi, di sana tidak
hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga
mempelajari tujuan. Tujuan di dunia dan di akhirat.
2. Mekanisme Pasar Ekonomi Islam dan Konvensial

Jika ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar
tanpa intervensi. Padahal jika pasar tidak di atur, dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi
ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Salah satu contoh konkrit adalah
masalah masker akibat virus corona. Banyak terjadi penimbunan barang sekaligus
terjadi lonjakan harga yang fantastis tinggi.

Berbeda mekanisme pasar pada ekonomi islam, dimana ia meyakini adannya
invisible hand yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar. Jadi ekonomi islam
mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barangjasa. Menjadikan pemerintah

4

sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain, demi menjaga
kestabilan.
3. Ekonomi Islam dan Konvensial Pada Distribusi Kekayaan

Perbandingan kedua jenis ekonomi ini juga dapat dilihat dari perbedaan
distribusi kekayaan. Pada ekonomi konvensional, prinsipnya mendapatkan keuntungan
dan kekayaan sebesar-besarnya. Lebih condong ke kapitalis, dimana kekayaan hanya
berpihak pada pemilik modal yang paling besar. Sehingga terjadi pemerataan kekayaan
harta atau semacamnya. Sedangkan ekonomi islam bentuknya dengan mekanisme
zakat, sedekah, infaq atau waqaf.
4. Ekonomi Islam dan Konvensial Pada Perolehan Keuntungan

Pada ekonomi konvensional, justru seolah menekan seseorang jika ingin
mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of
money, dimana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang dimasa datang.

Time value of money dalam bahasa umum lebih akrab di kenal dengan bunga.
Masarakat yang meminjam hutang pun akan dikenai bunga tinggi. Bunga yang tinggi
tentu saja akan semakin mencekik bagi mereka. sedangkan mereka yang memiliki saldo
tinggi, mereka pun akan mendapatkan bunga tersebut. alih-alih uang hilang, justru
bertambah. Dari ini saja sudah dapat dilihat potensi kesenjangan kekayaan pun akan
semakin tampak.

Berlaku sebaliknya, perolehan keuntungan pada ekonomi islam dihitung ketika
terjadi transaksi bisnis, maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut.
sehingga terjadi keseimbangan antara usaha dan tindakan. Tidak ada istilah bunga, yang
sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank dan semacamnya.

5

BAB II

Riba

Konsep Riba

Secara etimologis, kata "ar-riba" bermakna zada wa nama', yang berarti bertambah dan
tumbuh (Abadi, 1998: 332). Di dalam al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk
derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata riba itu
sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh,
tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda,
namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Saeed,
1996: 20).

Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan
keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau
pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut
(Al-Jaziri, 1972: 221). Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang
yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya
sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu (Muslim, 2005: 128).
Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, umumnya para fuqaha' menyepakati akan
adanya dua macam riba, yaitu riba fadl (sebagaimana definisi pertama) dan riba nasi'ah
(sebagaimana definisi kedua).

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak
berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada
hutang-pihutang yang disebut dengan riba nasi'ah dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu
riba nasa' dan riba fadl. Al-Mishri menekankan pentingnya pembedaan antara riba nasi'ah
dengan riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Riba nasi'ah dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab
Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya
oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba nasi'ah yang tidak
berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak
diperbincangkan mengenai bunga bank (interest). Sementara pada riba fadl masih
diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim.

6

Konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan dalam
pemaknaan. Kajian mengenai riba, ternyata bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam
saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam-pun memandang serius persoalan ini. Jika dirunut
mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-
Muslim, seperti Hindu, Budha (Rivai, dkk, 2007: 761), Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen

(Antonio, 2001: 42).

Konsep riba di kalangan Yahudi, yang dikenal dengan istilah “neshekh” dinyatakan
sebagai hal yang dilarang dan hina. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka,
baik dalam Old Testament (Perjanjian lama) maupun dalam undang-undang Talmud.

Sedangkan pada masa Yunani dan Romawi Kuno, praktek riba merupakan tradisi yang
lazim berlaku (Islahi, 1988: 124). Pada masa Yunani sekitar abad VI SM hingga 1 M, terdapat
beberapa jenis bunga yang bervariasi besarnya (Antonio, 2001: 43). Sementara itu, pada masa
Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membolehkan
penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat
maksimal yang dibenarkan hukum (maximum legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah
sesuai dengan berubahnya waktu, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bung
berbunga (double countable).

Pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang cenderung membolehkan bunga,
dengan melakukan terobosan baru melalui upaya melegitimasi hukum, bunga dibedakan
menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan
sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para sarjana Kristen yang memberikan
kontribusi pemikiran bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre
(1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St.
Thomas Aquinas (1225-1274) (Antonio, 2001: 47).

Sementara itu, riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam
al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan
masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan
riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan
Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar-Rum: 39).

7

Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan
dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang
mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan
siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa’: 160-161).

Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat
ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah.
Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat
sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja
sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu
itu adalah berlipat ganda.

Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas
mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut
kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-pihutang yang mengandung riba (QS. Al-
Baqarah: 278-279)

Karakteristik Riba

1) Riba hanya terjadi dalam sebuah akad, kalau tidak ada akad, maka barang apapun tidak
bisa disebut riba. Karena riba adalah tambahan dan tambahan tidak dapat terjadi kecuali
pada dua barang yang saling dipertukarkan.

2) Akad dalam riba harus berbentuk akad pertukaran (Mu.awadhah), bukan akad Tabarru’
(akad pemberian sosial) seperti hadiah,wakaf, dll. Akad Tabarru’ adalah akad yang
tidak ada imbalan dari pihak kedua yang menerima pemberian itu

3) Akad Mu’awadhah yang mengandung riba hanya terjadi dalam akad jual beli (Bay’)
dan akad pinjam meminjam (Qardh), atau yang dianggap termasuk dalam akad itu,
seperti akad Hibatus-tsawab (memberi dengan harapan imbalan)

4) Riba hanya terjadi pada pertujaran barang-barang ribawi saja dan barang tidak
dikiyaskan padanya dengan bentuk atau syarat tertentu.

5) Barang Ribawi dibagi dua kelompok, yaitu kelompok naqdain dan makanan. Naqdain
terdiri dari emas, perak, dan uang kertas. Makanan terdiri dari seluruh makanan yang
mengandung makanan pokok penguat badan, makanan tambahan penambah selera dan
makanan untuk memperbaiki, baik memperbaiki rasa makanan atau tubuh
manusia/obat.

8

6) Pertukaran barang di luar barang ribawi tidak mungkin terjadi riba di dalamnya, seperti
besi, minyak bumi, tanah, rumah, dll.

Jenis Riba
Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-

piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba
jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba
nasi’ah.

1) Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang
berhutang (muqtaridh).

2) Riba Jahiliyyah
Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar
hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3) Riba Fadhl
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan
barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4) Riba Nasi’ah
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan
dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya
perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang
diserahkan kemudian.
Sebagian ulama’ ada yang cukup mengklasifikasikan jenis riba menjadi dua macam,

yaitu: riba fadl maupun riba nasi’ah. Namun demikian perbedaan tersebut hanya dalam
penyebutan istilah dan tidak merubah esensi riba yang diharamkam dalam syara’. (alkhilaf fil
lafdhi la fil ma’na)

9

BAB III

Lembaga Keuangan Syariah

Konsep Dasar Uang

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan
pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Uang
merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis
dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang
merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah
keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang
berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang
dalam sistem ekonomi memungkinkan.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan
dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam.Jumlah dan jenis kebutuhan manusia,
juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi
kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya
seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau
ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara
sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai
menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka
memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana
mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode
itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang
bersamaan (double coincidence of wants) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini.
Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi
double coincidence of wants ini. Misalnya, pada satu ketika seseorang yangmemiliki beras
membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan,pemilik garam sedang tidak membutuhkan
beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan
garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia.

10

Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar
demikian kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan
Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari
perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang,
uang kertas dan uang giral atau uang kredit

Uang dalam Islam vs Modern

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud.
Pengertiannya ada beberapa makna, yiatu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham,
menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-
Qur’an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk
menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang
terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.
Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘ain untuk
menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan
yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014: 279).

Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan
uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat.
Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang
beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah
atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang
(Adiwarman Aswar karim, 2001: 21). Uang juga dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu
komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran,
dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsure
ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam islam. Uang dapat
memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam
ekonomi islam.

Uang di era modern, mengandung tiga hal yaitu sebagai alat pembayaran, standar dan
sarana pertukaran. Sebagai alat pembayaran, uang merupakan pelaksanaan kewajiban terhadap
objek-objek yang dapat dihitung dipindah kepada pihak lain.

11

Dengan kata lain, jika suatu benda dapat digunakan untuk memenuhi lebih dari satu
kewajiban, secara sederhana, ia dapat dikatakan sebagai alat pembayaran. Uang sebagai standar
menunjuk pada penyamaan sejumlah jenis barang yang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu.

Penyamaan ini dipandang penting bagi tata pembayaran “dalam bentuk barang” yang
berlingkup luas, yang berpijak pada pengertian dana dan neraca. Sedangkan uang sebagai
sarana pertukaran berasal dari kebutuhan objek-objek yang dapat dihitung untuk dipertukarkan
secara tidak langsung.

Karakteristik dan Jenis Uang

Karakteristik Uang:

 Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
 Memiliki sifat tahan lama atau tidak mudah rusak.
 Terdapat dalam jumlah yang terbatas, tidak berlebihan, namun jumlahnya memenuhi

kebutuhan.

Jenis uang

Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan
nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang yang
dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Bahan
1) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik
dari almunium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan
lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal kecil.
2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan
lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar mudah
dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang
berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan Nilai
1) Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai
intriksiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana

12

nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal uang yang
tertulis di uang.
2) Tidak bernilai penuh (representative full bodiet money), merupakan uang yang
nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang
yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau
token money. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal
yang terkandung di dalamnya.
c. Berdasarkan Lembaga
1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang
logam maupun uang kertas.
2) Uang Giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek,
bilyet giro, traveler cheque, dan credit card.
d. Berdasarkan Kawasan
1) Uang lokal, merupakan uang ysng berlaku di suatu Negara tertentu, seperti
Rupiah di Indonesi atau Ringgit di Malaysia.
2) Uang Regional, merupakan uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas
dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang
tunggal Eropa, yaitu EURO.
3) Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara seperti US
Dollar dan menjadi standar pembayaran Internasional.

Manajemen Lembaga Syariah vs Konvensional

Perbedaan antara manajemen syariah dan konvensional adalah dalam cara pengambilan
keputusan manajer, dalam manajemen konvensional manajer menghadapi masalah dan
menyelesaikannya dengan tindakan yang diambil di masa lalu, sehingga selalu mendasar pada
tradisi, sedangkan manajer syariah langkah-langkah yang diambil oleh seorang manajer. dalam
mengambil keputusan atas suatu masalah harus berlandaskan pada kaidah-kaidah Allah yang
tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist serta teladan para sahabat.

Sistem Bunga vs Bagi hasil Sistem Bagi hasil
Sistem Bunga

13

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil
dengan asumsi harus selalu untung dibuat pada waktu akad dengan berpedoman
pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada
jumlah uang (modal) yang dipinjamkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang Tergantung pada keuntungan proyek yang
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian
proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah akan ditanggung bersama oleh kedua belah
untung atau rugi pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat Jumlah pembagian laba meningkat sesuai
sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau dengan peningkatan jumlah pendapatan.
keadaan ekonomi sedang “booming”
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi
dikecam) oleh beberapa kalangan hasil

14

BAB IV
Produk Lembaga Keuangan Syariah

Produk Penghimpunn Dana (Funding)
Produk Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk

mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur
dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak
kreditur. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.
Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah
prinsip Wadiah dan Mudharabah.

Prinsip yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk
rekening giro.wadiah yad dhamanah berbeda berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah
amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan
dalam hal wadi’ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan
harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam mengaplikasikan prinsip Mudharabah, penyimpan bertindak sebagai shahibul maal
(pemilik modal) dan Bank / BMT sebagai Mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan
BMT untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan BMT untuk
melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang
disepakati. Dalam hal BMT menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka
BMT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Produk Penyaluran Dana (Financing)
Sebagai lembaga pemberi jasa keuangan, maka bank memberikan berbagai fasilitas

kepada nasabah. Semua dana yang telah terkumpul disalurkan kembali kepada nasabah atau
pihak yang membutuhkan.

Faisal Afif (1996:151), mengatakan penyaluran dana bank adalah suatu proses
pengelolaan dana-dana yang terhimpun dari masyarakat. Yang pada dasarnya pengelolaan dana
tersebut dilakukan untuk kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya.

15

Menurut Kasmir (2002:32), penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang
berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama lending.

Dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut di atas, perlu dikelola
secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan, karena penempatan dana mempunyai beberapa tujuan yaitu :
Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, dan untuk mempertahankan kepercayaan
masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyaluran dana bank perlu diarahkan sedemikian
rupa sehingga pada saat diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi. Produk
Penyaluran Dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro,
tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan penyaluran
dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Produk penyaluran dan di Bank
syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang diajukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip
jual beli.

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan
prinsip sewa.

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan dengan usaha kerja sama guna mendapatkan
sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Produk Jasa (Service)

Beberapa produk jasa bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat
secara luas berdasarkan kebutuhan :

1. Tabungan syariah
Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan
bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada
bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi,
bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan
mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai
dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada
nasabah sesuai kesepakatan.

16

2. Deposito syariah
Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah.
Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan
menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu
simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12
bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi
hasil. Umumnya, nisbah yang ditawarkan adalah 60:40 untuk nasabah dan bank.

3. Gadai syariah
Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya.
Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai
syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika
nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk
menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan
kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan
barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik
debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian
dibayarkan kepada kreditur atau bank.

4. Pembiayaan atau pinjaman syariah
Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi
utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini
tidak tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti
syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan
harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli
komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu, komputer
itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin.

5. Giro syariah
Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan
menggunakan cek atau bilyet giro selain kartu ATM. Nasabah giro, disebut juga dengan
giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan
bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.

17

BAB V

Bank Sentral

Sejarah berdirinya Bank Sentral

Pada masa sebelum terjadinya penjajahan, terdapat dua kerajaan utama di bumi
Nusantara yang memiliki andil besar dalam dunia perdagangan internasional. Kedua kerajaan
tersebut adalah Sriwijaya dan Majapahit. Perniagaan yang dilakukan pada saat itu belum
menggunakan mata uang yang baku sebagai standar penukaran, walaupun memang masyarakat
telah mengenal mata uang sederhana yang dipakai sebagai alat pembayaran. Spanyol dan
Portugis mempelopori perluasan daerah kekuasaan ke berbagai belahan dunia termasuk Asia
pada abad ke 15, yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Perancis dimulai sejak
kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada 1453.

Pada abad ke 16 dan 17 berbagai paham mulai berkembang di Eropa, salah satunya
Merkantilisme, yaitu sistem ekonomi yang memusatkan wewenang untuk mengatur
perekonomian pada tangan pemerintah, dan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan
penjelajahan untuk mencari daerah kekuasaan baru. Pada akhir abad ke 18 terjadi Revolusi
Industri di Eropa yang berdampak pada pesatnya perdagangan di Eropa dan tumbuhnya
lembaga pemberi jasa keuangan yang kelak menjadi cikal bakal lembaga perbankan modern.
Kemunculan Bank Van Leening di Belanda, Bank of England, Riskbank, Bank of France yang
kemudian berkembang menjadi bank sentral di negaranya masing – masing.

Pendirian VOC pada masa penjajahan Belanda di Indonesia mendorong dibentuknya
De Bank Van Leening pada 1746 yang dibuat untuk memperlancar aktivitas perdagangan VOC
di Indonesia. Bank ini berganti nama menjadi De Bank Courant en Bank Van Leening pada
1752, dan merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia. Memasuki akhir abad ke 18,
kekuasaan VOC mengalami kemunduran hingga bangkrutnya VOC dan pengambil alihan
kekuasaan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan berakhirnya sejarah VOC
belanda. Setelah masa pemerintahan Herman Willam

Daendels dan Janssen, Inggris mengambil alih Hindia Timur dan Indonesia diperintah
oleh Sir Thomas Stanford Raffles yang menarik mata uang Rijksdaalder dan menggantinya
dengan mata uang Real dari Spanyol. Pada tahun 1813 mata uang tersebut diganti dengan Ropij

18

Jawa. Ketika perang melawan Perancis usai, Hindia Timur kembali diserahkan kepada
Belanda.

Pemerintah Belanda menganggap kondisi keuangan di Hindia Belanda memerlukan
pengaturan dalam bentuk lembaga bank, dan juga kalangan pengusaha di Batavia telah lama
mendesak pendirian lembaga tersebut untuk memenuhi kepentingan bisnis yang mereka
jalankan. Pada 9 Desember 1826, Raja Willem I memberikan wewenang pada Komisaris
Jenderal Hindia Belanda berupa surat kuasa untuk membentuk lembaga bank lewat wewenang
khusus yang disebut Oktroi. Pada tanggal 24 Januari 1828 Akte Pendirian De Javasche Bank
(DJB) dikeluarkan melalui Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda no.25, dan
pengangkatan Mr. C. De Haan sebagai Presiden DJB dan C. J. Smulders sebagai Sekretaris
DJB. Oktroi digunakan untuk ketentuan dan pedoman dalam pelaksanaan DJB, dan berlaku
setiap 10 tahun.

Tujuan dan tugas Bank Sentral

Setiap negara memiliki Bank Sentralnya masing-masing yang bertanggung jawab untuk
menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem finansial
di negara tersebut.

Bank Indonesia sendiri sebagai Bank Sentral di Indonesia memiliki tujuan pokok
berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2004 pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa, yang diukur dengan inflasi.
b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing, yang diukur dengan nilai tukar atau

kurs.

Bank Sentral tentunya memiliki tugas dan wewenang agar tujuan yang dimiliki bisa
tercapai. Bank Indonesia sendiri sebagai Bank Sentral di Indonesia memiliki tugas dan
wewenang, yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Bank Indonesia (BI) mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan
moneter. Caranya yaitu BI menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter. Kebijakan moneter

19

ini menggunakan 4 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, tingkat diskonto,
cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan, baik secara
konvensional maupun secara syariah.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan serta memberikan persetujuan
dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu, BI juga
mewajibkan kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatan jasa keuangannya. Nah, karena itulah
BI menetapkan aturan dalam penggunaan alat pembayaran.
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan
Bank Indonesia berwenang untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan
mengakses informasi yang dinilai akan mengancam stabilitas keuangan. Selain
itu, BI juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman
terakhir. Nah, maksudnya itu, kalau misalnya ada bank yang sedang mengalami
kesulitan likuiditas, Bank Indonesia akan memberikan kredit atau pembiayaan.

Tujuan dan tugas Dewan Gubernur

Tujuannya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya
tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 44 dijelaskan bahwa tugas
Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
2. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan,

pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia

Perkembangan Bank sentral Islam

Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian Bank Muamalat dapat dirunutkan sejak
kurun waktu sebelum kemerdekaan. K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar
Muhammadiyah periode 1937 – 1944 pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak
memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan

20

konvensional. Kronologis pembentukan bank syariah dapat kita ikuti sejak beberapa kurun
waktu berikut:

1. Periode 1967 – 1983
Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang – Undang no.14 tentang Pokok – Pokok
Perbankan. Tertera pada pasal 13 C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan
sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan
bunga, karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Pada
tahun 1980an pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga
karena bank – bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia,
sehingga keluar Deregulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan
tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk
menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan
syariah melalui prinsip bagi hasil.

2. Periode 1988
Sejak adanya deregulasi tahun 1983 tersebut, pada tahun 1988 pemerintah menganggap
pembukaan peluang bisnis di bidang perbankan perlu diperluas, dengan tujuan untuk
memobilisasi dana yang dimiliki masyarakat demi kepentingan pembangunan. Oleh
sebab itu pada 27 Oktober 1988, dikeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan
Oktober (PAKTO) yang isinya tentang liberalisasi perbankan untuk memungkinkan
pendirian bank – bank baru selain dari bank yang sudah ada. Sejak itu dimulai pendirian
Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem Syariah di beberapa daerah di
Indonesia. MUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional IV pada 1990 yang
hasilnya adalah amanat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mendirikan Bank
Islam di Indonesia.

3. Periode 1991 – Masa Kini
Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat
pada 1991. Pada kurun waktu ini, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang no.7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan mengenai sistem perbankan bagi
hasil. Tertera dalam pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C menyatakan bahwa salah
satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah untuk menyediakan
pembiayaan bagi nasabah yang didasarkan kepada prinsip bagi hasil. Peraturan ini
adalah tanda dimulainya era sistem perbankan ganda atau dual banking system di
Indonesia, yang berarti ada dua sistem perbankan yang beroperasi secara sinergis dan

21

memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan bersama – sama,
juga menjadi pendukung pembiayaan bagi beberapa sektor perekonomian nasional.
Undang – Undang Perbankan no.7 tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang – Undang
no.10 tahun 1998 yang semakin mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di
Indonesia. Undang – undang ini memungkinkan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha
yang menggunakan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan
undang – undang tersebut, bank umum memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan usaha
dengan sistem umum ataupun syariah, atau bahkan melakukan usaha berdasarkan kedua prinsip
tersebut.

Kaitan Bank Sentral dengan Uang Virtual

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang
secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual
(digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode
kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak (counterfeit) atau digandakan. Cryptocurrency
dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain yaitu
sekumpulan data (distributed ledger) yang dikelola oleh jaringan komputer yang unik.

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang
digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak
dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun
terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut
Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto
yang saat ini beredar (Bitcoin, Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan
dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih
stabil.

Bank Sentral di negara-negara berkembang (emerging market economies) memiliki
motivasi tinggi menciptakan CDBC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (General
purpose CDBCs) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme
pembayaran, dan inklusi keuangan. Di lain pihak, motivasi Bank Sentral negara maju
(advanced economies) untuk menciptakan CBDC lebih ke pertimbangan aspek keamanan.

22

Isu penggunaan uang fisik (cash) dalam transaksi ekonomi menjadi hal utama dalam wacana
penciptaan CBDC.

Bank Indonesia saat ini juga mendalami potensi penciptaan Rupiah digital sebagai
alternatif uang Rupiah fisik. Zams, et al. (2019) menyimpulkan jenis uang digital (CBDC)
yang sesuai untuk kondisi Indonesia adalah cash-like, a token based general purpose CBDC
dengan atribut tanpa bunga (non-interest bearing). Hal ini diartikan jenis uang yang sesuai
adalah uang digital Rupiah yang dapat menggantikan uang Rupiah konvensional (bersifat
anonymous, public accessible) sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi sehari
hari secara fleksibel dan efisien.

Keuntungan uang digital Rupiah jenis general purposes secara komparatif
dibandingkan uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak dan penyimpanan serta
mampu memitigasi munculnya shadow banking (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga
non-bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara negara
berkembang. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga berjalan dengan baik di
mana pada tahun 2017, sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke atas)
telah memiliki rekening bank berdasarkan data World Bank Global Financial Inclusion 2017.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka
indeks 2020 sebesar 81,4%. Hal ini didukung oleh peningkatan akses keuangan, akselerasi
penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan
(sumber: Kemenko Perekonomian, 2022). Pemanfaatan alat pembayaran non-tunai baik
berbasis kartu dan elektronik mulai tumbuh secara pesat dengan dukungan penggunaan
telepon seluler yang telah merambah sampai ke wilayah pedesaan. Bank Indonesia saat ini
mencanangkan target 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST.

23

BAB VI

BANK SYARIAH

Konsep Dasar Bank Syariah

Konsep dasar dari bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang mejalankan
aktivitas bisnisnya berdasarakan prinsip-prinsip syariah. Menurut etimologi bahasa, kata
syariah berdasarkan pengertiannya adalah jalan yang lurus, dan beberapa ahli memiliki
pendapat bahwa syariah adalah jalan yang harus ditempuh atau diikuti untuk menuju mata air
(Dodi, 2018; Febriadi, 2017). Hal ini disebabkan kondisi lingkungan tempat tingal dari
masyarakat timur tengah yang hidup pada padang pasir yang gersang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan jalan lurus tersebut adalah melaksanakan
perintahNya dan menjauhi laranganNya. Sedangkan untuk megetahui dan memahami perintah
dan larangan Allah SWT harus merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an
merupakan pandangan dan pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah SWT, yang
bertujuan agar manusia mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan juga mendapatkan
kebahagiaan di akhirat (Nugroho, 2020a; Nugroho & Chowdhury, 2015; Qutub, 2011).
Menurut Arafah & Nugroho (2016), dan Mohamad, Adnan, & Yusoff (2016) orang-orang
yang beriman yang menjalankan perintah dan mentaati larangan-Nya akan mendapatkan
kompensasi yang sesuai dan sepadan

Sejarah perkembangan Bank Syariah

Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian Bank Muamalat dapat dirunutkan
sejak kurun waktu sebelum kemerdekaan. K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar
Muhammadiyah periode 1937 – 1944 pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak
memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan
konvensional. Kronologis pembentukan bank syariah dapat kita ikuti sejak beberapa kurun
waktu berikut:

1. Periode 1967 – 1983
Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang – Undang no.14 tentang Pokok – Pokok
Perbankan. Tertera pada pasal 13 C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan
sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan
24

bunga, karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Pada
tahun 1980an pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga
karena bank – bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia,
sehingga keluar Deregulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan
tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk
menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan
syariah melalui prinsip bagi hasil.
2. Periode 1988
Sejak adanya deregulasi tahun 1983 tersebut, pada tahun 1988 pemerintah menganggap
pembukaan peluang bisnis di bidang perbankan perlu diperluas, dengan tujuan untuk
memobilisasi dana yang dimiliki masyarakat demi kepentingan pembangunan. Oleh
sebab itu pada 27 Oktober 1988, dikeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan
Oktober (PAKTO) yang isinya tentang liberalisasi perbankan untuk memungkinkan
pendirian bank – bank baru selain dari bank yang sudah ada. Sejak itu dimulai pendirian
Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem Syariah di beberapa daerah di
Indonesia. MUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional IV pada 1990 yang
hasilnya adalah amanat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mendirikan Bank
Islam di Indonesia.
3. Periode 1991 – Masa Kini
Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat
pada 1991. Pada kurun waktu ini, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang no.7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan mengenai sistem perbankan bagi
hasil. Tertera dalam pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C menyatakan bahwa salah
satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah untuk menyediakan
pembiayaan bagi nasabah yang didasarkan kepada prinsip bagi hasil. Peraturan ini
adalah tanda dimulainya era sistem perbankan ganda atau dual banking system di
Indonesia, yang berarti ada dua sistem perbankan yang beroperasi secara sinergis dan
memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan bersama – sama,
juga menjadi pendukung pembiayaan bagi beberapa sektor perekonomian nasional.

Undang – Undang Perbankan no.7 tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang – Undang
no.10 tahun 1998 yang semakin mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di
Indonesia. Undang – undang ini memungkinkan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha
yang menggunakan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan

25

undang – undang tersebut, bank umum memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan usaha
dengan sistem umum ataupun syariah, atau bahkan melakukan usaha berdasarkan kedua prinsip
tersebut.

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan
syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah
kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.
Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah). Bank
syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun
membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Bank
syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank
semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga
sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi
patokan bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang
transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat
menilai kinerja hanya berpatokan pada bunga yang diperoleh.

Perbedaan tujuan dari bank konvensional dengan bank syariah; Bank konvensional
didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah
didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan
spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya,
bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha lain
yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. Karena itu dapat
dikatakan bahwa konsep keuntungan pada bank konvensional lebih cenderung, berfokus pada
sudut keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada bank syariah harus
memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan ukhrawi(akhirat). Jika memang tujuan
nasabah sesuai dengan tujuan bank syariah, maka secara prinsip tidak ada kekurangan dari
menabung di bank syariah karena adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Namun
apabila tujuan nasabah lebih ke aspek-aspek material, maka bisa jadi keuntungan yang
diperoleh akan kurang sesuai dengan harapan.

26

Bank Syariah memiliki misi dan metodologi yang ekslusif, misi yang bukan sekedar
ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu
sendiri. Adapun metodologinya adalah kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber
dari etika dan nilai-nilai syariat Islam yang universal. Berdasarkan hal tersebut, Bank syariah
berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya.
Intinya bahwa Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana
masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat
Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan
kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai

Kekuatan dan Kelemahan Perbankan Syariah di Indonesia

Kekuatan :

Menurut Antonio (2008) menjelaskan tentang:

1. Kekuatan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara
pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat
dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan
secara jujur dan adil.

2. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank
Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga
berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

3. Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak
membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hai
ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat
berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

4. Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini
tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah
bagi hasil yang diterima.

5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam
lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kelemahan :

27

John L. Eposito mengkritisi Ekonomi Islam dalam Farida (2011:54-55) bahwa, Secara
keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam,
daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap
kelemahan system lain dari pada menunjukan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial
memang lebih baik.

Menurut Adiwarman dalam Sulistiyawan (2015:1), menyatakan bahwa ada enam
kelemahan Bank Syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah
Bank Syariah. Adapun kelemahan itu meliputi

1. Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat,
2. Kantor yang dimiliki sedikit,
3. Ketidaktahuan masyarakat,
4. Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit,
5. Produk produknya tidak diketahui masyarakat,
6. Kurangnya fasilitas.
Selain itu, kelemahan bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Jaringan kantor Bank Syariah belum luas.
2. SDM Bank Syariah masih sedikit.
3. Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang.
4. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada Bank Konvesional

28

BAB VII
Bank Perkreditan Syariah

Konsep Dasar dan Sejarah BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang
dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan
prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi
pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP)
no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4
pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan
bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan
prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia
No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan
prinsip Syari’ah.Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya
dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip
bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka Islamic window,
kantor cabang syariah. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan
sebagaimana BPR konvensial, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah pertama kali berdiri adalah PT. BPR Dana Mardhatillah,
kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan
PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga
BPR Syariah tersebut telah mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai
beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR SYariah
adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang
dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Tujuan Pendirian BPRS

29

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari’ah di dalam
perekonomian, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan
ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi
arus urbanisasi.

c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Karakteristik BPRS

Karakteristik dari BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Himawan dkk, 2013, 67), adalah:

a. BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang
kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau
kombinasinya.

b. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992,
melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal,
dan melakukan usaha perasuransian.

c. Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk
perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah,
Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.

d. Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar
menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah,
dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan
pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum

Kegiatan usaha BPRS vs BPR
Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR

konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan
prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi

30

kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank
lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan
melakukan usaha perasuransian

Produk BPRS vs BPR

BPRS BPR

Simpanan Amana: Titipan amanah berupa Tabungan : Kelebihan tabungan di BPR

dana infaq, shadaqah dan zakat. adalah tidak dikenai biaya administrasi pada

saat pendaftaran maupun pada saat

penutupan rekening. Bank Perkreditan

Rakyat syariah mengenal dengan sistem bagi

hasil 75:25 bagian atau jika dikonversi dalam

bentuk bunga sekitar 5 persen.

Deposito wadiah/deposito mudharabah: Skema deposito Bank Perkreditan Rakyat

Deposito berdasarkan nisbah bagi hasil tidak berbeda jauh dengan produk bank

keuntungan lebih kecil dari mudharabah. umum lainnya. Deposito Bank Perkreditan

Rakyat menawarkan bunga deposito rata-rata

6 persen per tahun. Skema yang ditawarkan

mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12

bulan dengan ketentuan pajak sesuai aturan.

Kelebihannya, beberapa Bank Perkreditan

Rakyat menawarkan ketentuan dana dapat

ditarik kapan saja tanpa penalti.

Tabungan Wadiah : Tabungan rupiah yang Kredit : Pinjaman yang ditawarkan Bank

menggunakan syariah Islam dalam Perkreditan Rakyat sangat menarik karena

pengelolaannya. Tabungan ini berdasarkan produknya pun cukup beragam, mulai dari

prinsip Wadiah Yad Dhamanah, dimana modal kerja, KPR, kredit usaha kecil, kredit

pengguna tabungan ini tidak akan pemilikan tanah, hingga multiguna. Secara

31

mendapatkan pembagian keuntungan dari umum, persyaratan kredit Bank Perkreditan
bank selaku penyedia layanan. Tapi dalam Rakyat tidak berbeda dengan persyaratan
waktu tertentu bank akan memberikan kredit bank pada umumnya. Persyaratan
hadiah kepada nasabah sesuai dengan akan semakin banyak yang dibutuhkan
ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, tergantung pada produk kredit yang dipilih.
Insya Allah nasabah tidak perlu khawatir Tentunya berbeda antara persyaratan kredit
terjerat riba. Tabungan yang dapat diambil pemilikan rumah, tanah, dan kredit
kapan saja, tidak ada imbalan yang multiguna.
disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian
sukarela dari pihak bank.

Kendala pengembangan BPRS

Menurut Sudarsono (2013:102) dalam prakteknya BPRS mengalami berbagai kendala,
kendala tersebut di antaranya adalah kiprah BPRS yang kurang dikenal masyarakat sebagai
BPR yang berprinsipkan syariah, sumber daya manusia yang dimiliki BPRS, dan kurang
adanya koordinasi baik di antara BPRS maupun dengan lembaga lainnya. Oppong & Masahudu
(2014) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat berbagai tantangan yang dihdadapi oleh
BPR yaitu, persaingan global, kuantitas dan kualitas SDM. Infrastruktur, peraturan perundang-
undangan, modal, teknologi, manajemen edukasi dan penelitian SDM.

Jumlah BPRS selama berberapa tahun ini relative fluktuatif, dilihat dari data statistic
Perbankan Syariah Juni 2019 jumlah BPRS di Indonesia berkurang empat dari 167 BPRS pada
Desember 2018 menjadi 163 BPRS pada iktober 2019, jumlah populasi terbesar BPRS di pulau
Jawa berada di Jawa Barat sebanyak 28 BPRS, sedangkan untuk wilayah di luar pulau jawa
jumlah BPRS terbanyak berada di Lampung sebanyak 11 BPRS. Adanya penurunan jumlah
BPRS dari Desember 2018 hingga juni 2019 dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mencabut izin usaha PT. BPRS Safir Bengkulu di wilayah Bengkulu pada tanggal 30 Januari
2019, PT. Bprs Jabal Tsur Pasuruan-Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2019, PT. BPRS
Muamalat Yotefa di Papua pada tanggal 15 Mei 2019, dan PT. BPRS Hareukat di Aceh Besar
pada tanggal 11 Oktober 2019. Pencabutan izin usaha ini berdasrkan Surat Keputusan Dewan
Kominisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 5/KDK.03/2015 tentang perncabutan izin usaha pada
ketiga BPRS di atas. Likuidasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan SImpanan (LPS) ini
dikarenakan kondisi bank yang tidak sehat padahal sudah diberi kesempatan oleh OJK untuk

32

memperbaiki tingkat kesehatannya tersebut. Hal ini tentu menambah kendala bagi BPRS untuk
semakin berkembang.

Strategi pengembangan BPRS

Saat ini, strategi pengembangan perbankan syariah secara nasional meruju pada cetak
biru (blue print) bank syariah yang diformulasikan oleh Bank Indonesia. Persoalan yang
muncul seputar strategi pengembangan perbankan syariah. adalah strategi apa yang digu nakan
bank syariah dalam mengembangkan bank syariah, apakah strategi yang diformulasikan oleh
Bank Indonesia sesuai dengan kultur ditempat perbankan syariah itu dikembangkan,
sejauhmana efektivitas strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana
seharusnya strategi yang digunakan untuk mengembangkan bank syariah di Jawa Barat. Aspek-
Aspek Pengembangan BPRS :

a. Sumber Daya Insani (SDI)
Sumber daya manusia atau sering juga disebut sumber daya insani (SDI) merupakan
hal yang sangat penting da lam pencapaian tujuan perusahaan. Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan peluang
dan mengatasi ancaman dari lingkungan ekstern dengan segala potensi dari sumber
daya yang dimiliki. Tersedianya sumber daya yang berkualitas merupakan kekayaan
(asset) yang tidak ternilai bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha
memperoleh dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya
masing-masing agar kualitas kerja tenaga kerja bisa diperoleh. Untuk mewujudkan
kualitas kerja perusahaan perlu melakukan perekrutan yang sesuai dengan potensi
sumber daya manusia.
Kualitas kerja karyawan di dalam perusahaan banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai
faktor, salah satunya adalah sistem rekrutmen yang benar serta imbalan yang berbentuk
kompensasi, karena pada dasarnya kualitas kerja karyawan akan cenderung menjadi
lebih baik apabila dibarengi dengan peningkatan imbalan. Sebab tujuan dari setiap
tenaga kerja bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan yang
diberikan perusahaan dalam bentuk imbalan. Keberhasilan suatu perusahaan juga dapat
dilihat dari kualitas kerja yang baik dari para pegawai. Kinerja pegawai di anggap dapat
membantu meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Kualitas tersebut dapat dilihat
dari tingginya rasa kepercayaan atau loyalitas masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

33

Dalam perbankan kualitas dilihat dari pelayanan jasa yang dapat meningkatkan
kepercayaan nasabah atau masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut.
Menurut Flippo, kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas
dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam
mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan semaksimal mungkin.
Kualitas sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skill) dan kemampuan (ability). Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari
kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Nilai penting
dari penilaian kinerja adalah menyangkut kualitas kerja individu karyawan yang
diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas menjadi tanggung-jawabnya secara
efektif dan efisien.
b. Aspek Pelayanan
Pelayanan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi kepuasan
nasabahnya. Dalam pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan menjadi tolak ukur
sejauhmana pihak bank mampu memberikan yang terbaik kepada setiap nasabahnya.
Pelayanan adalah upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam
menganalisis yang bersifat menyeluruh. Dalam pelayanan yang berlaku pada kegiatan
perbankan analisisnya dapat meliputi aspek sebagai berikut : penentu kegiatan
perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah transaksi dan
pengawasan operasional bank dari sudut syariahnya, bentuk-bentuk kebijakan yang
dibuat dalam menghadapi masalah yang timbul.
Pelayanan adalah cara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk menganalisis
kegiatan yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan
kegiatan dalam perbankan. Atau membahas perilaku nasabah yang menggunakan jasa-
jasa perbankan dalam mendapatkan kepuasan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan
nasabah analisinya meliputi aspek-aspek sebagai berikut; kesamaan ikatan emosional
yang kuat antara pemegang saham, pengelolah bank dan nasabahnya, menerapkan
sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan
dan jasa-jasa dalam aktifitas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga mampu memberikan
pelayanan yang diinginkan oleh setiap nasabahnya yang menggunakan jasa perbankan
syariah. Dengan adanya undang-undang No.21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan
syariah telah memberikan kesempatan yang besar untuk mengembangkan jaringan

34

perbankan syariah. Juga undang- undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
telah memberikan pelayanan penting untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang
menunjang serta mendukung operasional bank syariah.
c. Aspek Inovasi Produk
Hal lain yang krusial untuk diperhatikan dalam upaya akselerasi partumbuhan
perbankan syariah pasca pengesahan UU Perbankan Syariah adalah mendorong agar
pelayanan perbankan syariah berbasis teknologi maju tidak jauh tertinggal dari
perbankan konvensional, sepanjang menjalankan usahanya melalui distribusi produk
dan layanan yang sesuai dengan norma-norma syariah. Upaya ini dapat mengakselerasi
rekrutmen pengguna jasa perbankan syariah, bukan hanya di tataran domestik namun
juga mancanegara. Meski demikian, inovasi produk dan layanan bank-bank syariah
harus tetap memperhatikan definisi dan identitas kesyariah-an hasil inovasinya.
Beberapa masalah fundamental dalam praktik perbankan syariah di berbagai belahan
dunia, di mana produk-produk keuangan bank syariah disinkronisasikan dengan hukum
Islam secara formal bukan secara substansial, distrukturisasi berdasarkan model-model
kapitalis, dan dioperasikan seperti halnya praktik di bank konvensional. Situasi ini sulit
dihindari oleh bank-bank syariah karena mereka terintegrasi ke dalam sistem keuangan
kapitalis, dan cenderung berkompromi karena pertimbangan praktis ketimbang
berdasarkan tujuan hukum Islam.

35

BAB VIII

Asuransi Syariah

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang

pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir
bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini semakin berkembang
dalam sebuah lembaga keuangan yang lebih modern dan dapat menyokong
pertumbuhan ekonomi. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern
adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada
pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Lain halnya
dengan asuransi syariah, asuransi dalam liratur keislaman lebih banyak bernuansa
sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini
dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman
umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi
Syariah (ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan
atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Lain halnya dengan pengertian asuransi yang dikemukakan dalam Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang
tersebut didefiisikan bahwa: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Islam memandang “pertanggungan” sebagai suatu fenomena sosial yang
dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai

36

dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma’sum Billah yang dikutip oleh Hasan
Ali mengartikan “pertanggungan” dengan kata C’AD, yang mempunyai arti “shared
responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety” (saling
bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang
bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolongmenolong
diantara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan tabarru‟
melalui perjanjian yang sesuai dengan syari’at islam.

B. Asuransi Syariah vs Asuransi Konvensional
Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Non

Sayriah):
a. Perbedaan Sumber Hukum
1) Asuransi Syariah
Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, sunnah, ijmak, fatwa
sahabat, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, urf, dan fatwa DSN-MUI.
Asuransi syariah memang belum di atur dalam Al-Quran tetapi ada
perintah untuk mempersiapkan masa depan.
2) Asuransi Konvensional
Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh
pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan. Sementara Modus
operasionalnya didasarkan atas hukum positif.
b. Perbedaan Mengenai Dewan Pengawas Asuransi
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS
mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan
prinsip syariah.
2) Asuransi Konvensional
Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam
melaksanakan perencanaan, proses dan praktiknya.
c. Perbedaan Mengenai Akad Perjanjian
1) Asuransi Syariah

37

Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabarru’
dan akad tijarah. Akad tabarru’ bertujuan untuk menolong di antara
sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial. Sedangkan akad
tijarah adalah akad yang bertujuan komersil, misalnya mudharabah,
wadhi’ah, wakalah, dan lain sebagainya. Dalam akad tabarru’, mutabarri
mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan
oleh syariat Islam.
2) Asuransi Konvensional
Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan dengan pihak
peserta asuransi melakukan akad mu’awadhah, yaitu masingmasing dari
kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan
dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh
premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang
telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh
uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai
pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.
d. Perbedaan Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah menganut system kepemilikan bersama. Hal ini berarti
dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran
atau kontribusi merupakan milik peserta (sahibul maal). Pihak
perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga dalam
pengelolaannya.
2) Asuransi Konvensional
Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik
perusahaan, dalam prinsipnya perusahaan bebas menggunakan dan
menginvestasikan dana tersebut. Bersifat tidak ada pemisah antara dana
peserta dan dana tabarru’ sehingga semua dana bercampur menjadi satu
dan status hak kepemilikan dana adalah milik perusahaan.
e. Perbedaan Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim
1) Asuransi Syariah
Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru’ dan
tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim
diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu rekening dana tolongmenolong

38

bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas
oleh setiap peserta untuk keperluan saudarasaudaranya yang meninngal
dunia atau tertimpa musibah.
2) Asuransi Konvensional
Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas :

1. Mortality table yaitu daftar table kematian yang berguna untuk
mengetahui besernya klaim yang kemungkinan timbul kerugian
yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas
umur seseorang bisa hidup.

2. Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga
harus dikalkulasi di dalamnya).

3. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas,
biaya reklame, sale promotion, dan biaya pembuatan polis (biaya
administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya
seperti inkaso.

f. Perbedaan Investasi Dana dan Keuntungan
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank
syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit (laba) untuk asuransi
kerugian yang diperoleh dari surplus underwriting (jika jumlah
kumpulan premi dan hasil investasinya lebih besar daripada biaya
administrasi dan biaya klaim) bukan menjadi milik perusahan
sebagaimana melakukan mekanisme dalam asuransi konvensional.
2) Asuransi Konvensional
Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi
konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta
memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi
perusahaan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari surplus
underwriting menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS
dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada
perusahaan penyertaan modal.

g. Perbedaan Kebersihan Usaha dari Maisir, Gharar, dan Riba
1) Asuransi Syariah

39

Perusahaan asuransi syariah menjalankan pelayanannya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang
menggunakan prinsip syariah yang dapat menghindari hal-hal yang
diharamkan oleh para ulama. Dalam mengelola dananya perusahaan
asuransi syariah memisahkan antara rekening dana peserta dengan
rekening tabarru’, agar tidak terjadi pencampuran dana.
2) Asuransi Konvensional
Hasil Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996
mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur
gharar, maisir, dan riba. Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi
asuransi ke dalam 2 (dua) kategori: Pertama, asuransi yang berdimensi
spekulatif yang mempunyai bobot judi yang sudah jelas hukumnya
haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolongmenolong
hukumnya ibahah.

C. Jenis-Jenis Produk Asuransi Syariah
Sama seperti asuransi konvensional, produk asuransi syariah juga cukup beragam.

Menurut keterangan di situs milik OJK, berikut tujuh macam produk perlindungan dari
asuransi syariah.

1. Asuransi Jiwa Syariah
Seperti namanya, produk asuransi ini memberikan manfaat dalam bentuk uang
pertanggungan kepada ahli waris jika peserta tersebut meninggal dunia.

2. Asuransi Pendidikan Syariah
Produk perlindungan syariah lainnya yaitu asuransi pendidikan syariah. Produk
asuransi ini nantinya akan memberikan dana pendidikan kepada penerima hibah
dalam hal ini anak, sesuai dengan kesepakatan. Biasanya dana yang diberikan
menyesuaikan jenjang pendidikan anak tersebut. Perlu diketahui bahwa,
manfaat asuransi ini tetap diberikan walaupun peserta asuransi telah meninggal
dunia.

3. Asuransi Kesehatan Syariah
Produk asuransi syariah ini memberikan manfaat berupa santunan atau
penggantian dana saat peserta asuransi sakit atau mengalami kecelakaan yang
memerlukan penanganan medis.

4. Asuransi Unit Link Syariah

40

Asuransi unit link syariah merupakan produk asuransi syariah yang
memberikan manfaat asuransi sekaligus keuntungan investasi. Nantinya,
sebagian premi asuransi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk dana tabarru’
dan sebagian dialokasikan sebagai investasi.
5. Asuransi Kerugian Syariah
Seperti namanya, jenis asuransi ini memberikan ganti rugi kepada peserta
asuransi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.
6. Asuransi Syariah Berkelompok
Produk perlindungan dini dibuat khusus untuk peserta kumpulan seperti
perusahaan, organisasi, atau komunitas. Seperti namanya, jumlah peserta
asuransi ini lebih banyak dibandingkan jenis asuransi ini. Dengan jumlah
peserta yang banyak, maka premi yang dibayarkan menjadi lebih murah
dibandingkan produk asuransi syariah individu.
7. Asuransi Haji dan Umroh
Jenis asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi peserta haji atau
umroh atas musibah yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah di tanah
suci. Untuk produk asuransi haji secara khusus diatur dalam fatwa MUI nomor
39/DSN-MUI/X/2022 tentang asuransi haji agar para jamaah memperoleh
ketenangan selama menunaikan ibadah haji.

D. Kendala pengembangan asuransi syariah
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada

dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain
seperti masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image
dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.

a. Minimya modal
Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar
asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang
memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang
relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum
timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi
syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum
diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara

41

penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di
lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas
reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya
inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.
b. Kurangnya SDM yang professional
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80
persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli
syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki
sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup
sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret
lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya
seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan
departemen keuangan (Depkeu).
c. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme
kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya,
masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa
asuransi konvensional.
d. Dukungan Pemerintah Belum Memadai
Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi
bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman
masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh
adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama
menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam
menentukan kebijakan ekonomi.
e. Image
Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara
lainnya, menurut Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan
menggunakan asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi
syariah bukan saja berasal dari agama, tetapi memperlihatkan keuntungan.”
Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah
masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga
mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.

42

BAB IX

Pegadaian Syariah

Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun
dalil-dalil yang menjadi landasan diperpolehkannya gadai adalah:

a. Firman Allah SWT:

‫َو ِ ك ْن ذاَ ع َل تم ٰ س َفَ ً َل وَ ر َت ْم َف كا ِتبًاَ و ْا جدِ ِر ٰ م ْق ن ه ضةَ ىْ ب‬
“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang).”(QS. Al-Baqarah : 283) Menurut ayat yang tertera diatas,
bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan
mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut
menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh
yang menguntungkan)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal
sebagai jaminan atau objek pegadaian.
b. Al-Hadits
Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara
menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai
jaminan”. (shahih muslim). Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa
bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan
juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan
pinjaman atau hutang.
c. Ijma’ Ulama
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.
Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian
maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw
dalam hadits di atas.

Tujuan dan manfaat pegadaian syariah

43

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui
penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

2) Pencegahan praktik ijon pegadian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman

sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-
pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Adapun manfaat pegadian itu sendiri bagi nasabah yaitu dimana tersedianya dana
dengan prosedur yang relative sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan
dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga, mendapat manfaat
penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Manfaat bagi perusahaan pegadian itu sendiri dimana perusahaan mendapatkan
penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, dan
penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh
jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan
keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Akad dan Rukun Pegadaian Syariah

Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah (rahn) adalah:

1. Qardh al-hasan, akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu
rahin atau orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya perawatan
dan penjagaan barang gadai (marhun) oleh pergadaian (murtahin). Ketentuannya:
 Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas,
barang elektronik, dan lain sebagainya.
 Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pergadaian hanya
diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.

44

2. Mudharabah, akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal
usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya:
 Marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak
seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-
lain.
 Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun.

3. Ba’i Muqayyadah, akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat
produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini murtahin
juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang
diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun
murtahin.

4. Ijarah, akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu.
Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima
gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box)
kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di
pergadaianselama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pergadaian
membebankan ujrah (biaya sewa/ fee) dari nasabah sesuai tarif yang telah
ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) Adapun rukun gadai syariah
terdiri:

1. Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari
dua pihak yaitu: pertama, rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah
dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaiakan.
Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang
dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang
(gadai).

2. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk
dijadikan jaminan mendapatkan uang.

3. Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang diberiakan murtahin kepada
rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

4. Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam
melakukan transaksi gadai.

45

Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Point utama pegadaian syariah yaitu menjadi salah satu alternatif pendanaan yang
sangat efektif kerena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah
dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang bernilai ekonomis, nasabah sudah
bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya baik itu bersifat produktif maupun konsumtif.

Produk unggulan dari pegadaian syariah yaitu produk rahn (gadai). Rahn adalah skim
pinjaman dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan agunan berupa
emas, berlian, dan elektronik. Dalam produk rahn tidak memungut bunga karena termasuk
dalam kategori riba. Tapi nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan mu’nah (biaya
jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Adapun Produk yang dimiliki Pegadaian
Syariah :

a. Rahn
Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip
syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA,
namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang
dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif mu’nah
maksimal adalah 0,72% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka
waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan
perhitungan mu’nah secara proporsional selama masa pinjaman.
Keunggulan dari produk Rahn :
1) Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya
perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya
ke outlet Pegadaian.
3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 10 juta rupiah atau
lebih.
5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat
diperpanjang dengan cara membayar mu’nah saja atau mengangsur sebagian
uang pinjaman.
6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah
selama masa pinjaman.

46

7) Tanpa perlu membuka rekening.
8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau via transfer.
9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.
b. Arrum BPKP
Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk
pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB
kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha
dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran
dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi
sewaktu-waktu.
Keunggulan dari produk Arrum BPKP:
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai

fatwa DSN-MUI.
2) Proses pembiayaan dilayani di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
3) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
5) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.
c. Arrum Emas Mulia
Pegadaian MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat
melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu
tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT
Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 (lima) gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram,
100 gram, 250 gram, hingga 1 (satu) kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi,
logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan
Keunggulan dari produk mulia:
1) Proses mudah dengan layanan professional.
2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana

mendesak.
4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1

kilogram.

47